PERBAIKAN SISTEM REMUNERASI PEGAWAI NEGERI
KEDEPUTIAN SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 12/24/2009
1
LATAR BELAKANG 1.Amanat Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian bahwa system penggajian Pegawai Negeri adalah berdasarkan merit yang disebutkan dlm pasal 7 • ayat 1 : Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya • ayat (2) : Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. 12/24/2009
2
lanjutan
2.Remunerasi yang berlaku saat ini jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan hidup layak dan kondisi seperti ini diduga sebagai pendorong terjadinya korupsi; 3.Struktur gaji kurang memenuhi prinsip “equity” karena gaji tidak dikaitkan dengan kompetensi dan prestasi; 4.Struktur gaji kurang ideal dan ratio gaji terendah dan tertinggi terlalu kecil (1:3,3); 5.Sistem pensiun yang kurang menjamin kesejahteraan PNS setelah memasuki masa purna bakti 12/24/2009
3
TUJUAN DAN SASARAN PERBAIKAN SISTEM REMUNERASI PEGAWAI NEGERI
• Tujuan : menyiapkan dan menerapkan sistem remunerasi yang memenuhi prinsip-prinsip merit, equity, kompetitif guna meningkatkan profesionalisme dan memacu kinerja PNS. • Sasaran: tersusunnya sistem remunerasi yang dapat mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja PNS serta dorongan untuk tidak melakukan korupsi. 12/24/2009
4
TUJUAN SOSIALISASI • • • • • •
MEMBAHAS : ARTI SISTEM PENGGAJIAN BERBASIS BOBOT JABATAN, APA YANG HARUS DAN BAGAIMANA PELAKSANAAN DI SETIAP INSTANSI KAPAN DAN SIAPA YANG MELAKSANAKAN PEMBIAYAAN OUTPUT YANG DIHARAPKAN LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAANNYA
12/24/2009
5
PERMASALAHAN SISTEM REMUNERASI SAAT INI: • Besarnya gaji kurang memenuhi kebutuhan untuk hidup layak (terendah Rp760.500 dan tertinggi Rp2.405.400); • Gaji PNS kurang kompetitif di bandingkan dengan gaji di sektor swasta, khususnya untuk tingkat manajer dan pimpinan; • Besarnya gaji tidak memenuhi prinsip “equity” karena gaji tidak dikaitkan dengan kompetensi dan prestasi, namun didasarkan pada pangkat dan masa kerja; • Struktur gaji kurang mendorong motivasi kerja karena jarak antara gaji terendah dan gaji tertinggi terlalu pendek (ratio 1:3,3) sehingga kenaikan pangkat hanya diikuti dengan kenaikan penghasilan dalam jumlah yang tidak berarti; • Tunjangan jabatan struktural yang besar menimbulkan kompetisi yang tidak sehat. • kurang transparan karena disamping gaji PNS masih menerima sejumlah honorarium dari pos non-gaji sehingga: – – 12/24/2009
terjadi distorsi dalam sistem penggajian; jumlah anggaran untuk belanja pegawai sulit diketahui secara pasti dan sulit dipertanggung jawabkan kepada publik. 6
REMUNERASI YANG IDEAL • • • •
• • •
Arah Kebijakan Jangka Panjang (2004-2010), program reformasi remunerasi Pegawai Negeri diharapkan dapat diarahkan pada sistem remunerasi yang adil dan transparan dengan: Merumuskan struktur gaji berdasarkan klasifikasi jabatan dan bobot jabatan (harga jabatan); Merumuskan jenis tunjangan yang dianggap layak untuk diberikan kepada PNS. Mengkaitkan sistem penggajian dengan sistem penilaian kinerja dengan tujuan untuk memacu prestasi dan motivasi kerja. Menata sumber-sumber pembiayaan gaji agar tercipta transparansi dalam system penggajian dan mendorong pengintegrasian anggaran rutin dan pembangunan agar tersedia dana yang cukup bagi pembayaran gaji PN secara layak. Dengan penerapan struktur gaji Pegawai Negeri ini maka tidak ada lagi honor-honor, dan penghasilan lain diluar gaji dan tunjangan yang resmi ; Mengupayakan agar penghasilan PNS disesuaikan dengan dengan tingkat inflasi, antara lain dengan membuat indeks untuk dijadikan dasar bagi penyesuaian gaji dan tunjangan. Agar beban anggaran belanja pegawai tidak terlalu besar maka perlu dirumuskan kebijakan outsourcing untuk jabatan fungsional umum, khususnya yang menyangkut masalah rekrutmen dan penggajian. Menyusun Peraturan Pemerintah tentang Dana Pensiun dalam menata pengelolaan dana pensiun;
12/24/2009
7
KRITERIA KEBIJAKAN DAN SISTEM REMUNERASI EFEKTIF 1. ADIL (FAIR)
3. KOMPETITIF (BERSAING)
2.MENDORONG MOTIVASI
4. TEPAT
5. MEMENUHI KETENTUAN UU & PP YANG BERLAKU 12/24/2009
8
JADWAL PELAKSANAAN PERBAIKAN SISTEM REMUNERASI PEGAWAI NEGERI NO
KEGIATAN
TAHUN 2007
1. 2.
Mempersiapkan penerapan sistem remunerasi baru melalui kegiatan pengumpulan informasi jabatan Penyusunan uraian jabatan (standar umum)
2008
v v
v
6.
Penyusunan struktur peringkat jabatan atas dasar bobot jabatan Penyusunan struktur skala gaji Pegawai Negeri
7.
Penerapan struktur gaji baru (bertahap)
4. 5.
12/24/2009
2010
v
Melakukan evaluasi jabatan untuk mengukur bobot jabatan Penilaian bobot pekerjaan semua jabatan yang ada
3.
2009
v
v v
v 9
PENGUMPULAN INFORMASI JABATAN TUJUANNYA : MEMUTAKHIRKAN DATA TENTANG JABATAN (BUKAN TENTANG ORANG YANG MENDUDUKI JABATAN ITU) DAN MENYAJIKANNYA MENJADI INFORMASI YANG BERGUNA UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN ORGANISASI TANGGUNG JAWAB
IDENTITAS JABATAN
TUGAS & FUNGSI POKOK HUBUNGAN KERJA
12/24/2009
TUNTUTAN FISIK PERSYARATAN JABATAN
LINGKUNGAN KERJA
10
KEGUNAAN INFORMASI JABATAN DALAM MANAJEMEN SDM INFORMASI JABATAN
KEGIATAN MANAJEMEN SDM
URAIAN JABATAN
PENYEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI PERENCANAAN SDM
IDENTITAS JABATAN FUNGSI & TUGAS JABATAN TG. JAWAB JABATAN LINGK. KERJA JABATAN
REKRUITMENT, SELEKSI DAN PENEMPATAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PENGGAJIAN/REMUNERASI PELATIHAN & PENGEMBANGAN PERENCANAAN KARIR
PERSYARATAN JABATAN 12/24/2009
SIS. INFORMASI KEPEGAWAIAN 11
KAITAN INFORMASI JABATAN DENGAN SISTEM PENGGAJIAN • BESARAN GAJI HARUS DIDASARKAN PADA “BOBOT” JABATAN (KONVENSI ILO NO 100: ”EQUAL REMUNERATION FOR JOBS OF EQUAL VALUE” = PEKERJAAN YANG “SAMA NILAI ATAU BOBOTNYA” HARUS MENDAPAT IMBALAN YANG SAMA!)
• BOBOT JABATAN AKAN DITENTUKAN MELALUI EVALUASI JABATAN YANG MEMERLUKAN INFORMASI JABATAN YANG AKURAT! 12/24/2009
12
MEKANISME PENYUSUNAN SISTEM REMUNERASI YANG BERBASIS MERIT/ BOBOT JABATAN INFORMASI JABATAN
EVALUASI JABATAN
PENETAPAN NILAI/ BOBOT UNTUK MASING-MASING JABATAN
SURVEY GAJI DI SEKTOR SWASTA
PENETAPAN BESARNYA GAJI UNTUK MASINGMASING JABATAN
SURVEY KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
PENYIAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12/24/2009
13
RENCANA PERBAIKAN STRUKTUR REMUNERASI PEGAWAI NEGERI Mengacu pada sistem remunerasi yang telah pernah diterapkan di Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah nomor 200 tahun 1961 (PGPN- 1961) yang menetapkan gaji berdasarkan “harga jabatan” maka struktur gaji Pegawai Negeri akan didesain berdasarkan jabatan. Didalam struktur Remunerasi Pegawai Negeri tidak ada tunjangan jabatan tetapi sebenarnya sudah termasuk didalam gaji (karena setiap jabatan mempunyai harga jabatan). 12/24/2009
14
STRUKTUR REMUNERASI YANG DIUSULKAN 1. GAJI • Gaji ditetapkan dengan memperhatikan peranan masing-masing PNS dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; • Dalam struktur remunerasi tidak digunakan istilah gaji pokok tetapi gaji untuk menghindari dampak keuangan negara terhadap perubahan uang pensiun Pegawai Negeri yang telah pensiun sebelum peraturan tentang gaji ini berlaku dan terhadap penerapan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (pasal 16 ayat (2) tentang tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru) • Peranan setiap jabatan tersebut diukur dengan bobot jabatan yang dihasilkan melalui evaluasi jabatan; • Evaluasi jabatan dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: • • • • • • •
• •
Pengetahuan Kebutuhan akan kontrol dan supervisi Jenis dan kebutuhan akan pedoman Kompleksitas Ruang lingkup dan dampak Hubungan interpersonal Lingkungan kerja
Penetapan besaran gaji berdasarkan klasifikasi jabatan dan peringkat jabatan Golongan /pangkat yang berlaku sementara waktu masih digunakan namun untuk eselonisasi kemungkinan tidak kita gunakan lagi tetapi diganti dengan peringkat jabatan manajerial
12/24/2009
15
(2) TUNJANGAN BIAYA HIDUP (kemahalan) - Tunjangan ini diberikan untuk kebutuhan pangan, perumahan dan transport yang berbeda nilainya dari setiap daerah. - Besarnya tunjangan dihitung dengan memperhatikan kebutuhan tingkat biaya hidup di masing-masing daerah; - Tunjangan biaya hidup untuk daerah dibebankan pada APBD masing-masing (3) TUNJANGAN KINERJA (Insentif): • Tunjangan prestasi diberikan pada akhir tahun; • Jumlahnya tergantung pada tingkat prestasi dan pencapaian target/output yang dicapai pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja tahunan; • Jumlah maksimum adalah 3 kali gaji. 12/24/2009
16
(4) TUNJANGAN HARI RAYA - Tunjangan diberikan setahun sekali dan besarnya adalah sama dengan gaji. - Tunjangan diberikan kepada PNS dan CPNS yang masa kerjanya minimal 6 bulan; - Tunjangan diberikan menjelang hari besar keagamaan. (5) TUNJANGAN KOMPENSASI Tunjangan kompensasi diberikan kepada: – – –
PNS yang ditugaskan di daerah terpencil, daerah yang bergolak; PNS yang bekerja di lingkungan yang tidak nyaman, berbahaya atau beresiko tinggi ; Besarnya tunjangan ditetapkan dengan memperhatikan tingkat ketidaknyamanan atau resiko yang dihadapi pegawai;
(6) Iuran bagi pemeliharaan kesehatan PNS dan keluarganya diberikan dalam jumlah yang minimal sama dengan yang dibayar PNS; (7) Iuran bagi dana pensiun PNS dan THT dengan jumlah yang minimal sama dengan yang dibayar pegawai. 12/24/2009
17
PELAKSANAAN 1. 2.
3.
4. 5.
12/24/2009
KEGIATAN PENGUMPULAN INFORMASI JABATAN DILAKUKAN OLEH SELURUH INSTANSI PUSAT DAN DAERAH PELAKSANAAN DISETIAP INSTANSI DILAKUKAN OLEH TIM YANG DITUNJUK PIMPINAN INSTANSI SELAKU PEMBINA KEPEGAWAIAN (KOORDINASI DENGAN TIM MENPAN) PELAKSANAAN PENGUMPULAN INFORMASI JABATAN DILAKUKAN SELAMA 3 BULAN (AGUSTUS – AKHIR OKTOBER 2007) PEMBIAYAAN DIBEBANKAN PADA INSTANSI MASING-MASING (SOFTCOPY DISIAPKAN DARI PUSAT/MENPAN) HASIL/ OUTPUT YANG DIHARAPKAN DARI HASIL PENGUMPULAN INFORMASI JABATAN ADALAH SEMUA JABATAN YANG ADA DISETIAP INSTANSI : SEMUA JABATAN STRUKTURAL SETIAP JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (MASING-MASING JABATAN 2 SAMPEL) JABATAN FUNGSIONAL UMUM (MASING-MASING JABATAN 2 SAMPEL) 18
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI JABATAN KETUA TIM PSRPN (KEPMEN/195/M.PAN/7/2007)
TIM KONSULTAN/ PEMBIMBING: 1.DIREKTUR 2.WAKIL DIR
KONSULTAN (3) 12/24/2009
• • • •
TIM PELAKSANA EVJAB INSTANSI PUSAT DAN DAERAH KETUA PELAKSANA WAKIL KETUA PELAKSANA SEKRETARIS TIM ANGGOTA STAF PENDUKUNG (KANTOR MENPAN) 19
TAHAP PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN 1. PENGUMPULAN DATA INFORMASI JABATAN
TIM PELAKSANA PUSAT & DAERAH (INSTANSI)
2.PENGOLAHAN DATA JABATAN
TIM PENYUS. SISTEM REMUNERASI PEGAWAI NEGERI (PSRPN)
3.PENETAPAN KLASIFIKASI DAN PERINGKATJABATAN
TIM PSRPN
4. PENETAPAN STRUKTUR SKALA GAJI BARU
TIM PSRPN
5. PENERAPAN STRUKTUR GAJI
TIM PSRPN
BARU 12/24/2009
20
TINDAK LANJUT (2010) - Meningkatkan perbandingan besaran gaji secara bertahap sehingga mencapai 1:20 antara gaji terendah dan tertinggi; - Mengevaluasi hasil peningkatan disiplin dan kinerja pegawai negeri setelah ditingkatkan kesejahteraannya - Menyempurnakan semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan sistem kepegawaian ( al sistem penggajian, pembinaan karier, pensiun, penghargaan, disiplin, kinerja pegawai atau reward and punishment) 12/24/2009
21
PENUTUP • Penyempurnaan sistem penggajian merupakan bagian dari upaya penerapan manajemen kepegawaian berbasis kinerja dan pencegahan KKN; • Penerapan sistem penggajian yang berdasarkan sistem merit seyogyanya didahului oleh: – – – – –
Penyusunan visi dan misi Penyempurnaan struktur organisasi Penataan pegawai Penyempurnaan sistem pensiun Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja.
• Dalam rangka mempersiapkan penerapan sistem remunerasi baru, Pemerintah perlu membentuk Tim Remunerasi Nasional yang beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian PAN, Dep.Keu,Depdagri,BKN, LAN, Setneg, Setkab,Polri dan TNI dan Bappenas. • Penerapan sistem remunerasi baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada perbaikan gaji pejabat negara 12/24/2009
22
