POKOKPOKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDM APARATUR
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
I. PENDAHULUAN 1. Langkah pertama kebijakan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan nasional adalah REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN. 2. Keberhasilan pembangunan birokrasi dan tata kelola pemerintah akan mempercepat keberhasilan sektor prioritas pembangunan selanjutnya, yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, iklim investasi, energi, lingkungan hidup, dan penanggungan bencana, daerah tertinggal, daerah paska konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. 3. Karena peran birokrasi yang sangat penting dan menetukan di dalam keberhasilan pembangunan tersebut, maka perlu dibangun SDM Aparatur yang profesional, produktif, akuntabel, bermoral, dan sejahtera.
II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDM APARATUR 1. Perencanaan dan Seleksi Pegawai . a. Perencanaan Pegawai untuk mendapatkan pegawai yang mempunyai jumlah dan kompetensi secara proporsional pada setiap satuan organisasi pemerintah. b. Perencanaan pegawai dimulai dengan melakukan analisis jabatan dan perhitungan beban kerja. c. Untuk mewujudkan hal tersebut selama masa moratorium penerimaan CPNS perlu melakukan penataan PNS. d. Bagi satuan organisasi yang jumlah pegawainya berlebih agar dipindahkan dengan insetif yang memadai e. Untuk mengisi kebutuhan pegawai dilakukan seleksi sesuai kebutuhan dan berkeadilan.
II. PEMBANGUNAN SDM APARATUR…………. APARATUR………….(2) 2. Peningkatan Kapasitas. a. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dilakukan untuk memperbaiki kinerja melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. b. Dalam sistem penilaian kinerja, setiap PNS harus memiliki rencana dan target yang harus dicapai. Pada setiap tahun harus diukur keberhasilan/capaian atas target yang telah ditetapkan. Tidak hanya berdasar absensi. c. Pengangkatan jabatan PNS harus dilakukan secara terbuka berdasarkan kompetensi dan berkompetisi secara objektif yang dibantu oleh tim penilai (assessment) independen d. Pola karier…..
II. PEMBANGUNAN SDM APARATUR…………. APARATUR………….(3) d. Pola karier yang dibangun untuk memberikan kejelasan tentang perjalanan karier PNS sehingga sejak awal PNS sudah mengetahui arah yang harus dilalui PNS hingga PNS yang bersangkutan berhenti. e. Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan kompetensi yang dimiliki PNS dengan komptensi yang di butuhkan oleh satuan organisasi. Selain itu diklat juga harus dapat membangun wawasan kebangsaan dan integritas. Karena itu diklat harus terintegrasi dan berstandar nasional.
II. PEMBANGUNAN SDM APARATUR……... APARATUR……... (4) 3. Peningkatan Integritas a. Penegakan Disiplin Dimaksudkan untuk menjamin suasana yang kondusif dengan pemberian sanksi apabila pegawai melanggar kewajibannya dan memberi reward kepada orang yang berprestasi dan menjalankan kewajibannya. (PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS) b. Netralitas PNS dilarang menjadi anggota partai politik dan sanksinya berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS apabila ketentuan tersebut dilanggar (UU No. 43 Tahun 1999 dan PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik). c. Kode etik dan jiwa korps Setiap instansi dapat membuat peraturan kode etik sesuai dengan budaya kerja dan karakteristik masing-masing instansi yang merujuk kepada PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
III. PEMBANGUNAN SDM APARATUR PADA PEMERINTAH DAERAH 1. Berdasarkan pokok-pokok kebijakan tersebut perlu diaplikasikan berbagai langah-langkah kebijakan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas kerja aparatur sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 2. Menata aparatur melalui penyusunan analisis jabatan dan evaluasi jabatan serta sistem perencanaan yang baik diharapkan selesai Desember 2011. 3. Peningkatan kapasitas aparatur melalui penetapan target kerja setiap aparatur, pengangkatan jabatan struktural yang kompetitif, transparan dan obyektif, pengaturan pola perjalanan (alur) karier setiap aparatur serta pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi. 4. Meningkatkan integritas…….
III. PEMBANGUNAN SDM APARATUR PEMERINTAH DAERAH ……………………(2) 4. Meningkatkan integritas PNS di lingkungan pemerintah daerah melalui penegakan disiplin, menjaga netralitas PNS, kode etik dan jiwa korps. 5. Memberikan kesejahteraan berdasarkan kapasitas dan capaian kinerja setiap PNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan standar yang ditentukan. 6. Melalui pembangunan SDM Aparatur dapat mewujudkan SDM Aparatur yang memiliki kompetensi, kinerja, integritas dan moral yang diharapkan sehingga dapat mewujudkan percepatan pembangunan dan pelayanan publik (masyarakat) sebagaimana yang direncanakan.
IV. KEBIJAKAN KHUSUS A. MORATORIUM B. RENCANA PENYELESAIAN TENAGA HONORER
A. MORATORIUM PENERIMAAN CPNS 1. LATAR BELAKANG a. Konsekuensi ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi antara lain : 1) Penyerahan pegawai dari Pemerintah Pusat kepada Daerah ± 2,3 juta; 2) Pengangkatan Sekretaris Desa ± 46.000; 3) Pengangkatan Tenaga honorer ± 920.000; b. Pemekaran wilayah/daerah sebanyak 7 Provinsi dan 31 Kab/Kota; c. Pembentukan satuan organisasi termasuk karena ditetapkan di dalam Undang-undang Sektor; d. 297 Daerah Beban Belanja Pegawainya diatas 50% dalam total APBD (data Men.Keu Juni Tahun 2011) e. Ditengarai banyak pegawai yang tidak berkinerja dengan baik (Tidak ada pekerjaan, tidak produktif/lambat, dll).
2. TUJUAN MORATORIUM a. Moratorium penerimaan CPNS dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, guna mengoptimalkan kinerja aparatur dan efisiensi anggaran b. Pelaksanaan penataan organisasi dan penataan Pegawai Negeri Sipil c. Pelaksanaan arahan Presiden pada retret ke III sidang Kabinet yang diperluas dengan para Gubernur pada tanggal 5-6 Agustus 2010 di Bogor kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta unsur daerah untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat serta melihat kembali PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11
3. POKOKPOKOK-POKOK MATERI PERATURAN BERSAMA a. Penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 b. Penundaan tersebut dikecualikan bagi: 1) Kementerian/Lembaga yang : a) membutuhkan PNS untuk melaksanakan tugas sebagai : Tenaga Pendidik Tenaga Dokter dan Perawat pada UPT Kesehatan Jabatan yang bersifat Khusus dan mendesak b) Memiliki lulusan ikatan dinas sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Pemerintah daerah...... 12
3. POKOKPOKOK-POKOK MATERI PERATURAN BERSAMA 2) Pemerintah Daerah yang : Besaran anggaran belanja pegawai di bawah/kurang dari 50% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang melaksanakan tugas sebagai: a) Tenaga Pendidik b) Tenaga Dokter, Bidan dan Perawat c) Jabatan yang bersifat Khusus dan mendesak 3) Tenaga honorer yang telah bekerja di lembaga pemerintah pada atau sebelum tanggal 1 Januari 2005 dan telah diverifikasi dan validasi berdasarkan kriteria yang diatur dalam PP No. 48 tahun 2005 jo PP No. 43 tahun 2007 sesuai kebutuhan organisasi, redistribusi dan kemampuan keuangan negara yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. c. Selama penundaan…….. 13
3. POKOKPOKOK-POKOK MATERI PERATURAN BERSAMA........... (2) c. Selama penundaan instansi pusat dan daerah melakukan penghitungan jumlah kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk melakukan penataan organisasi (right sizing) dan penataan PNS dalam kerangka pelaksanaan reformasi birorasi d. Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dengan arahan yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. e. Instansi Pusat dan Daerah mengusulkan kebutuhan lowongan formasi atas jabatan yang dikecualikan tersebut kepada Menteri Negara PAN & RB dengan tembusan kepada Kepala BKN dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional setelah dilakukan analisis jabatan. f. Tim khusus……… 14
3. POKOKPOKOK-POKOK MATERI PERATURAN BERSAMA........... (2) f.
Tim khusus Reformasi Birokrasi Nasional dalam mengendalikan jumlah kebutuhan pegawai perlu melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan instansi tersebut sebagai bahan penetapan oleh Menteri Negara PAN & RB setelah mendapatkan persetujuan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
15
B. RENCANA PENYELESAIAN TENAGA HONORER 1. LATAR BELAKANG a. PP No.48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2007, telah berakhir Desember Tahun 2009. b. Tuntutan dari tenaga honorer yang menyatakan diri memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah di atas, belum diangkat menjadi CPNS, karena belum didata oleh instansi sehingga belum masuk database tenaga honorer yang dicatat di BKN. c. Atas saran…..
16
1. LATAR BELAKANG………………….(2) c. Atas saran dari DPR-RI khususnya Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X dalam rapat kerja gabungan dengan unsur pemerintah (Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri PAN & RB, Menteri Dalam Negeri, BPKP, BPS dan LAN) tanggal 26 Mei 2010 disepakati agar masalah tenaga honorer diselesaikan melalui perubahan PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No. 43 Tahun 2007. Arah kebijakan penyelesaian masalah tenaga honorer ini juga telah dibicarakan/ dikomunikasikan kembali dalam rapat kerja gabungan Komisi II, Komisi VIII dan X DPR-RI dan Komite III DPD-RI terakhir tanggal 25-27 Maret 2011. 17
2. POKOKPOKOK-POKOK RENCANA PENYELESAIAN a. Rencana Penyelesaian tenaga honorer yang diangkat sejak atau sebelum 1 Januari 2005 dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori b. Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD disebut kategori I (yang dinyatakan tercecer, tertinggal dan belum masuk database di BKN tetapi memenuhi kriteria sesuai PP No. 48 Tahun 2005) dilakukan verifikasi dan validasi c. Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD disebut kategori II akan dilakukan seleksi secara tertulis sesama tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan negara. d. Tenaga honorer.... 18
2. POKOKPOKOK-POKOK RENCANA PENYELESAIAN…..…..(2) d. Tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi ujian tertulis, apabila tenaganya masih dibutuhkan oleh instansi, dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran, dan mereka berkelakuan baik, serta mempunyai kinerja baik, dapat tetap bekerja pada instansi yang bersangkutan, dengan ketentuan: 1) ditetapkan dengan SK Pengangkatan dari Pejabat Pembina Kepegawaian; 2) diberikan penghasilan setiap bulan berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan keuangan instansi masing-masing. e. Dalam hal tenaga honorer tersebut tidak dibutuhkan oleh instansi, maka Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan memberhentikan dan/atau tidak memperpanjang lagi tenaga honorer yang bersangkutan. f. Rencana penyelesaian tersebut disusun dalam suatu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai payung hukumnya, RPP tersebut sedang difinalisasi oleh Pemerintah untuk ditetapkan. 19
TERIMA KASIH
20
