KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
RAPAT KOORDINASI
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Jakarta, 22-23 April 2015
Wilayah - Bengkulu - Lampung - Banten
Overview GAMBARAN
KERJASAMA KPK DAN KEMENHUT RENCANA AKSI PENYELAMATAN SDA TERKAIT GAKKUM PREVIEW KONDISI USAHA TAMBANG DAN KEBUN 3 PROPINSI IDENTIFIKASI SDA DI BENGKULU IDENTIFIKASI SDA DI LAMPUNG IDENTIFIKASI SDA DI BANTEN REKOMENDASI
I. TIPOLOGI KEJAHATAN KEHUTANAN
ILLEGAL LOGGING
TINDAK PIDANA KEHUTANAN
Extra Ordinary Crimes
• PEMBALAKAN • PEREDARAN ILLEGAL
ENCROA CHMENT
Organized Crimes
WILDLIFE CRIME
FOREST FIRE CRIME
• PERORANGAN • KORPORASI
• PLASMA NUTFAH • RED LIST CITES • OVER QOUTA
• PEMBUKAAN LAHAN • REPLANTING
TAMBANG KEBUN
II. RELASI KEHUTANAN DAN KPK
MULTIDOOR APPROACH
RENAKSI PERCEPATAN PENGUKUHAN HUTAN
SKB 12 K/L KPK
PENEGAKAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN LINTAS SEKTOR PADA 6 K/L (KEMENHUT, KEMENKEU, PPATK, KEMEN LH, POLRI, KEJAGUNG)
PENATAAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KOORDINASI DAN SUPERVISI USAHAUSAHA DALAM HUTAN
& KEMENHUT
KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN RUANG LAUT
PENATAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
PENATAAN USAHA TAMBANG
KOORDINASI & MONITORING EVALUASI PENATAAN USAHA TAMBANG
III. WILAYAH RENAKSI TERKAIT GAKKUM LHK
RENAKSI TAMBANG 1. Kewajiban keuangan pelaku usaha 2. Pengawasan produksi pertambangan 3. Kewajiban pengolahan/ pemurnian hasil tambang 4. Pengawasan penjualan dan pengangkutan 5. Penataan Izin Usaha Pertambangan minerba
RENAKSI HUTBUN 1. Penyelesaian Status Kawas Hutan
2. Sistem Pengendali Anti Korupsi
3. Wilayah Kelola Masyarkat 4. Penataan Perijinan
5. Penyelesian Konflik Kaw. Htn 6. Instrumen LH dalam Lin Hut
WILAYAH PERAN GAKKUM LHK
RENAKSI KELAUTAN 1. Penetapan batas laut
2. Sistem Penggunaan Ruang & SD Laut 3. Penyempurnaan Perundangan 4. Pengembangan Kelembagaan 5. Sistem Data dan Informasi 6. Sistem Ketatalaksanaan Perizinan, PNBP & Hibah 7. Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak
IV. PENANGANAN DI 3 PROVINSI SEBARAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI PROVINSI BENGKULU, LAMPUNG DAN BANTEN NO
LOKASI
BANTEN Cilegon Lebak Pandeglang Serang Tangerang II BENGKULU 1 Bengkulu 2 Bengkulu Selatan 3 Bengkulu Utara 4 Kaba 5 Kepahiang 6 Muko Muko 7 Rejang Lebong 8 Rejang Lebong 9 Seluma III LAMPUNG 1 Bandar Lampung 2 Kota Agung 3 Lampung Barat 4 Lampung Selatan 5 Lampung Tengah 6 Lampung Timur 7 Lampung Utara 8 Liwa 9 Manggarai 10 Pesisir Barat 11 Tanggamus 12 Way Kanan Grand Total
Illegal Logging HL HP Hutan Lainnya TB Tahura TN TWA 6 1 56
APL
I
1 2 3 4 5
6
Kebakaran Penambangan Ilegal Perambahan Total HL Hutan Lainnya Total CA Hutan Lainnya TN Total CA HL HP TB Tahura TN TWA 63 1 14
1 54 1 1
1 1
9
4
14
3
1 2
4
3
22
3 1 6
1 5
1
1 17 1
1
2 4 1 10
7 8 3 43
4
5
1
2
11 17 1 75 1
2
25
9 3 43
2
12
16
1
2 1
3 15
7 54 1 1 53 1 8 5 1 6
TSL Total APL CA Hutan Lainnya TN TWA 15 1 1 41 1 1 14 41 1
1 14
1
1
1
1
1
1
1
1
5 11 1 2 2
1
1
1
1
9
1 1 7
3 8 1
1
1
3
4
3
3 1
1
1
1
4
40 1 2 4
1
64
29 2
10
29 1 12
2
16
18
9
1
1 1 4 15
1 59
1
3 2
Grand Total Total 43 1 41 1 1
14 2
1
2
1
1
2 10 4 2
2
1
2
2
14 35 4
2
61 8 2 11 3 17 2 8 1 2
3 1 1 21 76
6 1 115
1 10 1 16 2 2 6 1
2
2 26
11
25
3
3 99
22
191
1
BERDASARKAN DATA TINDAK PIDANA KEHUTANAN MENJELASKAN : DATA PADA KETIGA PROVINSI TERSEBUT TERDAPAT 424 KASUS PADA 26 KABUPATEN, ANTARA LAIN : = BENGKULU : 9 KABUPATEN = LAMPUNG : 12 KABUPATEN = BANTEN : 5 KABUPATEN (sumber: Register Perkara Dit. PPH)
1
2
1
1
3
5
5 15
2
1
2 2 1 73
9
2 2 113
2 14
3
1
SEBARAN KASUS TINDAK PIDANA KEHUTANAN BAIK PEMBALAKAN LIAR MAUPUN OKUPASI LAHAN, TERJADI PADA : = 2 lokasi Taman Nasional = 1 lokasi Cagar Alam = 2 lokasi Tahura = 4 lokasi TWA = 4 lokasi Taman Buru = 5 lokasi Hutan Lindung = 4 lokasi Hutan lainnya
121 1 8 109 2 1 109 4 10 12 1 9 1 15 34 1 205 9 2 52 8 72 2 43 1 2 2 9 3 424
IV. PROVINSI BENGKULU PERTAMBANGAN Sebaran yang terindikasi masuk dalam/berhimpitan: • 7 kabupaten • 30 lokasi Kawasan Konservasi seluas 5.098,75 Ha • 19 lokasi hutan lindung seluas 113.600,97 Ha KABUPATEN
FUNGSI KAWASAN
Bengkulu Selatan
Kawasan Konservasi
OVERLAY BERHIM MASUK PITAN KAWASAN ‐ ‐
Hutan Lindung
‐
2
2
‐
5
5
Bengkulu Tengah
Bengkulu Utara
GRAND TOTAL ‐
Kawasan Konservasi
Muko‐Muko
Menunggu konfirmasi dari Kabupaten terkait
Hutan Lindung
‐
7
7
4 (empat) lokasi tidak ada kegiatan Menunggu konfirmasi dari Kabupaten terkait
Kawasan Konservasi
‐
4
4
Dalam proses cek lapangan
Hutan Lindung
‐
4
4
Menunggu konfirmasi dari Kabupaten terkait
Kawasan Konservasi
‐
4
4
1 (satu) lokasi masuk sebagian 1 (satu) lokasi berada di Hutan Lindung
Hutan Lindung
‐
1
1
2 (dua) lokasi berada di luar kawasan Menunggu konfirmasi dari Kabupaten terkait
Kawasan Konservasi
2
1
3
Dalam proses cek lapangan
Hutan Lindung
‐
1
1
Menunggu konfirmasi dari Kabupaten terkait
Kawasan Konservasi
‐
5
5
Dalam proses cek lapangan
Hutan Lindung
‐
‐
‐
‐ 1 (satu) lokasi dalam proses deteksi kembali
Kawasan Konservasi
‐
9
9
Hutan Lindung
‐ 2
4 47
4 49
Seluma
Grand Total
‐
1 (satu) lokasi izin dicabut
Kaur
Lebong
KETERANGAN
PERKEBUNAN/OKUPASI DAN ILLEGAL LOGGING Sebaran : • Hutan Lindung = 3 lokasi, 20 kasus • Hutan Konservasi = 3 CA, 3 TWA, 2 TB , 40 kasus • Hutan lainnya = 5 lokasi, 32 kasus
8 (delapan) lokasi tidak ada kegiatan ‐
SEBARAN LOKASI TIPIHUT DI PROPINSI BENGKULU
NO FUNGSI KAWASAN HUTAN 1 Areal Penggunaan Lainnya Peredaran Peredaran TSL 2 Cagar Alam Danau Dusun Besar Pasar Ngalam Pasar Tallo Taba Penanjung 3 Hutan Lindung Bukit Biki Bukit Daun Rimbo Pengadang 4 Hutan Produksi Air Bengkarang Kelompok Hutan Curup Sungai Tambulun 5 Kawasan Hutan Lainnya Bengkulu Kulu Peredaran Peredaran Peredaran TSL 6 Taman Buru Semidang Bukit Kabu Semidang Bukit Parimo 7 Taman Wisata Alam Air Hitam Bukit Kaba PLG Seblat Grand Total
TIPOLOGI KEJAHATAN KEHUTANAN ILLOG DALKAR PETI OKUPASI TSL 1 3 1 3 1 5 1 2 2 1 1 1 9 11 3 2 10 4 1 4 1 1 1 1 14 1 13 9 1 5 9 1 1 8 3 1 2 1 1 22 9 1 1 22 8 1 1 1 53 1 1 40 14
TOTAL 4 1 3 7 2 2 2 1 20 3 12 5 5 1 1 1 37 1 5 11 8 4 3 1 32 1 23 3 109
1. Permasalahan okupasi terbesar adalah penguasaan lahan dengan bukti kepemilikan berupa SKT atau sertifikat dengan total seluas 20.307 ha, disusul dengan penguasaan oleh pemerintah daerah antara lain dalam bentuk 2 desa definitif seluas 13.720 ha. 2. Terdapat 8 Hutan Konservasi pada 4 Kabupaten yang mengalami okupasi, yakni : = 5 lokasi Cagar Alam = 2 lokasi Taman Wisata Alam = 1 lokasi Taman Buru
NO.
KABUPATEN
FUNGSI
NAMA KAWASAN
1
Bengkulu Utara
CA
Dusun Besar
2
Bengkulu Utara
CA
Muko-muko 1*
3
Rejang Lebong
CA
Danau Tes*
4
Bengkulu Utara
CA
Pasar Telo Reg.94*
5
Bengkulu Utara
CA
Air Seblat
6
Bengkulu Utara
TB
Semidang Bukit Kabu
LUAS (Ha) 1,777.00
Okupasi
6.50Adanya kepemilikan lahan dengan SKT sebelum penunjukan Pemerintah daerah
230.00 3,230.00
104.00Terdapat desa Talang dan Desa Sukasari di dalam kawasan yang ada sejak jaman belanda dan sudah ada sertifikat Adanya ijin tambang pasir besi
487.00 89.00 15,300.00
KETERANGAN
7,737.00ijin tambang yang dikeluarkan Bupati, namn belum ada kegiatan dilapangan 31.50Penguasaan Lahan oleh masyarakat 28.00Penguasaan Lahan oleh masyarakat, terdapat 14 SKT
7
Rejang Lebong
TWA
Bukit Kaba
8
Kota Bengkulu
TWA
Pantai Panjang dan Pulau Baai Reg.91*
JUMLAH
13,490.00 1,265.30
Terdapat 2 desa definitif dan fasilitas umum yang dibangun Pemda, serta HGU PT Kepahiang Indah 330.00Tumpang tindih dengan HGU PT Pelindo Seluas 330 Ha Adanya desa tua (Desa dusun kandang, sebelum ditunjuk sebagai TWA, sudah ada sertifikat sebanyak 87 persil
35,868.30
8,237.00
SEBARAN IUP TAMBANG DI BENGKULU
IV. PROVINSI LAMPUNG PERTAMBANGAN Sebaran yang terindikasi masuk dalam/berhimpitan dengan kawasan: • 5 Kabupaten • 2 lokasi Kawasan Konservasi seluas 20.26 Ha • 13 lokasi hutan lindung seluas 9.777,22 Ha KABUPATEN
FUNGSI KAWASAN
Lampung Selatan
Kawasan Konservasi Hutan Lindung
Lampung Tengah
Kawasan Konservasi Hutan Lindung
Pringsewu
Kawasan Konservasi Hutan Lindung
Tanggamus
Grand Total
GRAND TOTAL
MASUK KAWASAN
‐
‐
‐
‐
1
1
‐
‐
‐
‐
1
1
‐
‐
‐
‐
2
2
‐
1
1
‐
9
9
Kawasan Konservasi
‐
1
1
Hutan Lindung
‐
‐
‐
‐
15
15
Kawasan Konservasi Hutan Lindung
Tulang Bawang
OVERLAY BERHIMP ITAN
PERKEBUNAN/OKUPASI DAN ILLEGAL LOGGING Sebaran : • Hutan Lindung = 4 lokasi, 21 kasus • Hutan Konservasi = 2 TN, 102 kasus • Hutan lainnya = 1 Tahura, 4 kasus SEBARAN LOKASI TIPIHUT DI PROPINSI LAMPUNG
NO
KETERANGAN
‐ Menunggu konfirmasi dari Kabupaten terkait ‐
I
II III
Menunggu konfirmasi dari Kabupaten terkait ‐ Menunggu konfirmasi dari Kabupaten terkait
IV V
Masuk sebagian Menunggu konfirmasi dari Kabupaten terkait
VI
Dalam proses cek lapangan
VII
‐
FUNGSI KAWASAN HUTAN Areal Penggunaan Lainnya Peredaran Peredaran TSL Cagar Alam Kepulauan Krakatau Hutan Lindung Reg 22 Way Waya Reg 39 Kota Agung Utara Register 34 Tangkit Tebak Register 39 Kota Agung Utara Hutan Produksi Peredaran Kawasan Hutan Lainnya Peredaran Peredaran TSL Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Way Kambas Grand Total
TIPOLOGI KEJAHATAN KEHUTANAN ILLOG DALKAR PETI OKUPASI TSL 1 10 1 10 2 2 17 1 4 1 1 2 1 2 13 1 1 10 10
2
1 1
14 14
3 3 43 18 25 75
3 3 1
4
1 1 59 48 11 64
35 17 18 61
TOTAL 11 1 10 2 2 22 1 1 5 15 1 1 25 11 14 4 4 140 86 54 205
1. Terdapat konflik di 3 lokasi IUPHHK berupa okupasi dan penguasaan lahan oleh masyarakat sebagaimana terinci dalam tabel di bawah 2. Total luas area konflik 107.519 ha 3. Penanganan permasalah tersebut dalam tahap penyelidikan dan penyidikan No. E 1
WILAYAH KONFLIK PROVINSI LAMPUNG PT. BLS
DASAR/ LEGALITAS NO & TGL SK IJIN
9.600
a. Penanaman karet dan sawit seluas 1.366 ha di Register 46 Way Hanakau oleh masyarakat. a. Perambahan dengan penerbitan sertifikat untuk pemukiman dan sertifikat untuk pendirian Pom Bensin/SPBU oleh aparatur desa.
SK MENHUT KAB. TULANG BAWANG KAB. WAY KANAN
55.157
a.
SK. MENHUT KAB. LAMPUNG UTARA
42.762
SK MENHUT KAB. LAMPUNG UTARA
2
3
PT. IH V
PT. SIL
PERMASALAHAH
Luas .(Ha)
a.
Penguasaan lahan seluas 32,375 ha oleh masyarakat di Register 44 Muara Dua. Penguasaan lahan seluas 10.055 ha di Register 42 Rebang Ds dan seluas 12.727 ha Register 46 Way Hanakau oleh Ormas DPP MKGR.
a.
Perambahan di Umbul Talang Gunung dan Umbul Moro SenengMorodewe oleh masyarakat.
a.
Klaim oleh petani (574 KK) bahwa areal Simpang D di Register 45 Sungai Buaya berada di luar kawasan.
a.
Laporan perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Hutan Tanaman PT. Silva Inhutani Lampung
SEBARAN IUP TAMBANG DI LAMPUNG
IV. PROVINSI BANTEN
PERTAMBANGAN Sebaran yang terindikasi masuk dalam/berhimpitan dengan kawasan: • 2 Kabupaten • 9 lokasi di Kawasan Konservasi seluas 841,54 Ha • 2 lokasi di hutan lindung seluas 315,55 Ha OVERLAY KABUPATEN
FUNGSI KAWASAN
BERHIM PITAN
MASUK KAWASAN
6
GRAND TOTAL KETERANGAN
Kawasan Konservasi
1
7
5 Lokasi tidak ada kegiatan
Hutan Lindung
‐
2
2
Menunggu konfirmasi dari Kabupaten terkait
Kawasan Konservasi
2
‐
2
Berada di luar kawasan
Hutan Lindung
‐
‐
‐
‐
3
8
11
1 Perusahaan berhenti kegiatannya pasca Surat Ka. BTNGHS ke Ka. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Lebak
Lebak
1 Perusahaan izin dicabut
Pandeglang
Grand Total
PERKEBUNAN/OKUPASI DAN ILLEGAL LOGGING Sebaran : • Hutan Konservasi = 1 Taman Nasional, 70 kasus • Hutan Produksi = 7 lokasi, 7 kasus • Hutan Lindung = 0 lokasi SEBARAN LOKASI TIPIHUT DI PROPINSI LAMPUNG TIPOLOGI KEJAHATAN KEHUTANAN NO FUNGSI KAWASAN HUTAN ILLOG Perambahan TSL I Areal Penggunaan Lainnya 1 1 Peredaran TSL 1 II Hutan Produksi 6 1 1 Kelompok Hutan Bj. Manik 1 2 Kelompok Hutan Ciguha 1 3 Kelompok Hutan Cimarga 1 4 Kelompok Hutan Gn. Kencana 1 5 Kelompok Hutan Maliping 1 6 Kelompok Hutan Muncang 1 7 Kelompok Hutan Rangkas 1 III Kawasan Hutan Lainnya 1 1 1 Peredaran 1 2 Peredaran TSL 1 IV Taman Nasional 56 14 41 1 Ujung Kulon 56 14 41 Grand Total 63 15 43
Grand Total 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 111 111 121
SEBARAN IUP TAMBANG DI BANTEN
V. REKOMENDASI UNTUK PEMDA
PEMERINTAH
PROVINSI DAN KABUPATEN AGAR SEGERA MENGIDENTIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERIJINAN SETIAP USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MENDUDUKAN POSISI PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KORPORASI DAN KELOMPOK MASYARAKAT TERORGANISIR DENGAN JELAS DAN TEGAS MENDORONG PENERTIBAN ATAS PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN OLEH USAHA PERKEBUNAN/PERTAMBANGAN BERKOORDINASI DENGAN INSTANSI LAIN (BPN, KEMENTERIAN PU, KLHK, DLL) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN MENGAMBIL TINDAKAN HUKUM ATAS KASUS PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR
