ARAHAN UMUM MKP
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN
Medan, 24 Maret 2015
I. PENDAHULUAN 1. Hasil kajian KPK (Gerakan Nasional Penyelamatan SD Kelautan) merupakan bahan dalam mengawal visi Presiden menjadikan “Laut sebagai masa depan Indonesia” 2. Hasil kajian juga selaras dengan Visi KKP yaitu: “Terwujudnya pengelolaan sumber‐daya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat berlandaskan gotong royong”
KEDAULATAN (Sovereignty)
VISI
Pembangunan Kelautan dan Perikanan
KEMAKMURAN (Prosperity)
KEBERLANJUTAN (Sustainability)
3. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan berkelanjutan harus menerapkan prinsip, antara lain: a. Transparan dan good governance, antara lain pelaku usaha harus terinformasikan ke publik dan SDA milik bangsa secara turun temurun antar generasi b. Menghilangkan egosektoral, semua pihak diharapkan bekerja bersama dan bahu membahu secara baik. c. Pelibatan masyarakat secara aktif (partisipan aktif) merupakan salah satu alat monitoring terbaik. Audit yang paling integratif yaitu jika publik manjadi bagian terkuat/terbesar dalam pengawasan. d. Edukasi, sharing knowledge dan pelibatan media menjadi penting dalam pengelolaan SDA. e. Menjaga nilai‐nilai sejarah dari budaya bahari, antara lain Barang Muatan Kapal Tenggelam/Harta karun di dalam laut
II. TINDAK LANJUT RENCANA AKSI 4 Fokus Area untuk Pemerintah Provinsi: 1. 2.
3. 4.
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan Pemenuhan Hak‐ Hak masyarakat Pelaksanaan Kewajiban para pihak
SUDAH MENJADI GERAKAN NASIONAL
FOKUS AREA 1:
PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT
Perubahan perundang‐ undangan
Status penyiapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau‐pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi dan Kab./Kota
UU 23/2014: Pemberian kewenangan pengelolaan laut kepada pemerintah Pusat dan provinsi, maka kab/kota tidak perlu menyusun RZWP3K.
Implikasi dan Langkah Solusi
1. Status Penyiapan RZWP3K
Status ……….
RZWP3K PROVINSI :
• Aceh • Sumut • Sumbar • Riau
: Proses penyusunan (Tahun 2015) : penyempurnaan dokumen final (2015) : peninjauan kembali rencana zonasi pesisir yang tertuang dalam Perda RTRW Provinsi (Tahun 2016). : Proses penyusunan (Tahun 2015)
Kab./Kota yang telah menyusun Dokumen RZWP3K : • Aceh : Kota Sabang, Aceh Barat • Sumut : Nias Selatan, Kota Sibolga, Batubara, Deli Serdang • Sumbar : Pasaman Barat, Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan, Kota Padang • Riau : Bengkalis, Indragiri Hilir
2. Pembangunan 10 kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) dan 103 kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) dan hanya 1 KKPD Provinsi (Prov. Sulawesi Tenggara) Implikasi …
Implikasi dan langkah Solusi 1. Perlu adanya Norma, Standard, Pedoman, Kriteria (NSPK) sebagai pedoman bagi provinsi untuk melaksanakan kewenangannya 2. Perlu pengaturan hal‐hal apa saja yang masih melekat di kab/kota sehubungan berpindahnya kewenangan laut ke provinsi, seperti pelestarian pesisir, dll. 3. Dokumen RZWP3K yang telah disusun oleh Kabupaten/kota agar diserahkan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai bagian dari Perda RZWP3K Provinsi. 4. Peningkatan komptensi SDM Provinsi
7
FOKUS AREA 2:
PENATAAN PERIZINAN Jenis Perizinan, antara lain: • • • • • •
Perikanan Tangkap Perijinan Reklamasi di WP3K Pemanfaatan PPK dan Perairan di Sekitarnya Budidaya Perikanan Pemasaran Hasil Perikanan Pengolahan Hasil Perikanan
Upaya yang telah dilakukan, antara lain: 1. Pembentukan Satgas Illegal Fishing 2. Penerbitan peraturan terkait pengelolaan kegiatan/usaha perikanan 3. Penyusunan peraturan perundangan terkait pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau‐pulau kecil
UU 23/2014 Perizinan terkait kelautan dan perikanan dari kab./kota akan beralih ke provinsi
Contoh Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap PERMEN KP No. PER.30/ MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP‐NRI 1.
Pusat (>12 mil & Laut Lepas) : • Kapal > 30 GT • Ada modal asing / Tenaga Kerja Asing
2.
Provinsi (4‐12 mil) : • Kapal > 10 – 30 GT • Pangkalan di wilayah administrasinya • Tidak ada modal asing / Tenaga Kerja Asing
3.
Kabupaten/Kota (1‐4 mil) : • Kapal tidak bermotor/bermotor luar • Inboard engine 5 – 10 GT • Pangkalan di wilayah administrasinya • Tidak ada modal asing / Tenaga Kerja Asing
Undang‐Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1. Pusat : • Penangkapan >12 mil • Estimasi stok ikan nasional & JTB • Penerbitan izin usaha Kapal > 30 GT & dibawah 30 GT yang menggunakan modal asing / Tenaga Kerja Asing 2. Provinsi : – Penangkapan s/d 12 mil – Penerbitan izin usaha > 5 GT s/d 30 GT
Perlu dukungan Gubernur dalam menata perizinan kapal perikanan ukuran 30 GT kebawah termasuk peralihan izin kab/kota ke Provinsi
JUMLAH IZIN KAPAL 10‐30 YANG DILAPORKAN KE PUSAT PERMEN KP No. PER.30/ MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP‐NRI •
•
Gubernur menyampaikan laporan SIUP, SIPI & SIKPI yang diterbitkannya kepada Menteri KKP melalui Dirjen PT setiap 6 (enam) bulan Manfaat laporan : sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan perikanan
Jumlah izin kapal 10‐30 GT yang dilaporkan ke Pusat No
Provinsi
Jumlah izin kapal
1.
NAD
152
2.
Sumatera Utara
1,323
3.
Sumatera Barat
170
4.
Riau
102
Contoh Perizinan Pengelolaan WP3K Kewajiban Pemerintah Pusat (MKP): 1.
2.
Memberikan dan mencabut izin lokasi dan izin pengelolaan pada: a. Wilayah perairan pesisir dan PPK lintas provinsi b. Kawasan strategis nasional c. Kawasan strategis nasional tertentu (PPK Terluar) d. Kawasan konservasi nasional. Memberikan izin pemanfaatan pulau‐pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA). Menteri memberikan izin lokasi dan pengelolaan setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/Walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Kewajiban Pemerintah Provinsi (Gubernur): 1.
2.
Memberikan dan mencabut izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah perairan pesisir dan pulau‐pulau kecil sesuai kewenangannya. Memberikan rekomendasi atas permohonan izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau‐pulau kecil yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan (draft PP Izin Lokasi).
UU 23/2014 Pusat: Perbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional Provinsi: Perbitan izin dan pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi Kab./Kota: ‐
Implikasi …
Implikasi UU No.23 tahun 2014 terhadap Pelayanan Publik: 1. Harus jelas Norma, Standard, Pedoman, Kriteria (NSPK) yang mengatur Perizinan tersebut 2. Terdapat Norma, Standard, Pedoman, Kriteria (NSPK) yang bersifat cross‐cutting ketika menyangkut K/L terkait seperti pengaturan wisata bahari dengan Kementerian Pariwisata; hutan bakau terkait kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dll. KKP: 1. Perlu membuat peraturan yang menjadi kewenangannya terkait Perizinan, tata ruang, kawasan konservasi daerah, dll; 2. Perlu koordinasi dengan pemerintah kab./kota dalam rangka pengalihan tugas dan kewenangan yang selama ini berada di kab./kota ke provinsi; 3. Perlu penguatan kompetensi SDM di provinsi terkait Perizinan, tata ruang, dll. 12
Pemerintah Daerah diharapkan: 1. 2. 3. 4. 5.
Menyediakan SOP/mekanisme pelayanan perizinan (mudah & sederhana) Meningkatkan kompetensi SDM Menyediakan sarana/fasilitas termasuk sistem aplikasi dan blanko izin; Mendorong penyampaian data informasi oleh pelaku usaha yang akurat Menyusun Peraturan Daerah, misalnya, tentang tata laksana dan persyaratan perizinan usaha dan kapal ukuran 30 GT kebawah, dengan persyaratan : – Pelaku usaha wajib memiliki NPWP – Pelaku usaha yang berbadan hukum wajib terdaftar dan disahkan di KemenKumHAM;
FOKUS AREA 3:
PEMENUHAN HAK‐HAK MASYARAKAT 1.
Hak‐hak masyarakat kelautan sesuai peraturan perundang‐undangan yang berlaku (UU Perikanan, Pesisir dan PPK, dll.): hak‐hak kepemilikan, sosial, jaminan keamanan, adat, antara lain: • Akses publik terhadap sempadan pantai • •
2.
Akses masyarakat terhadap perairan pesisir dan kearifan lokal lainnya.
Termasuk pelaksanaan resolusi konflik yang muncul dalam pemenuhan hak‐hak masyarakat, antara lain: jika terdapat konflik antara petambak garam yang lahannya beralih fungsi ke resort, bangunan, dll
Kepada Pemerintah Daerah diharapkan: 1. Membuka peluang usaha di bidang kelautan 2. Memberikan akses kepada sumberdaya kelautan sesuai peraturan yang berlaku 3. Melakukan pemenuhan hak‐ hak masyarakat terkait dengan kegiatan pengelolaan/pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau‐ pulau kecil sesuai kewenangannya
FOKUS AREA 4:
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Kewajiban para pihak: Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi; Pelaku Usaha; CSO; APH; KPK
Kepada Pemerintah Daerah diharapkan: 1. Meningkatkan Sosialisasi kepada semua stkeholders terkait pelaksanaan kewajiban setiap pelaku usaha kelautan; 2. Mendorong setiap pelaku usaha kelautan mengikuti aturan yang ada; 3. Melakukan penguatan pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait sesuai kapasitas dan kewenangannya. 4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak Ianjut atas hasil kewajiban pelaku usaha mengisi Tabel monitoring
PENUTUP 1. Forum ini agar dapat dimanfaatkan sebesar‐ besarnya untuk penyelesaian berbagai masalah/kendala terkait: • • • •
Penyusunan tata ruang Perijinan Pemantauan kewajiban pelaku usaha Pemenuhan hak‐hak masyarakat
2. Daerah agar lebih transparan dalam penyediaan data dan informasi
TERIMA KASIH
JENIS PERIZINAN
PENERBITAN PERATURAN TERKAIT PENGELOLAAN KEGIATAN/USAHA PERIKANAN SEPERTI: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
No.56/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP NRI; No.58/2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KKP dalam pelaksanaan Moratorium Usaha Perizinan, Transhipment dan Penggunaan Nakhoda dan ABK Asing; No.1/2015 tentang Penangkapan Penangkapan lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla, spp.) dan rajungan (Portunus pelagicus, spp.); No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di WPP‐RI. No. PER.30/MEN/2012 dan Perubahannya Nomor PER.26/MEN/2013 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. No. 8/Permen‐KP/2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU‐ PULAU KECIL, ANTARA LAIN: 1. penataan ruang laut, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau‐pulau kecil (RZWP3K), dan Rencana Zonasi Antar Kawasan (UU No. 32 Thn 2014 dan UU No. 27 Thn 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Thn 2014). 2. Perizinan reklamasi sesuai dengan PermenKP No.17 Thn 2013 tentang Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau‐ pulau Kecil. 3. Pengelolaan Pulau‐pulau Kecil sesuai dengan PP 62 Thn 2010 tentang Pemanfaatan Pulau‐pulau Kecil Terluar, dan PermenKP No. 20 Thn 2008 tentang Pemanfaatan Pulau‐ pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. 4. Konservasi sesuai dengan PP No 60 Thn 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan beserta peraturan turunannya..
