PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM NASIONAL
Editor: Dr. Ronny Bako, S.H., M.H.
Diterbitkan oleh: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero)
Balai Pustaka
PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM NASIONAL Penyunting Ahli: Ronny Bako Penyunting: Tim Balai Pustaka Penata Letak: Tim Balai Pustaka Perancang Sampul: Aly Ibnu Husein Cetakan Kesatu, 2016 @Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Diterbitkan oleh Penerbitan dan Percetakan PT Balai Pustaka (Persero) Jalan Bunga No. 8-8A Matraman, Jakarta Timur 13140 Tel. (021) 8583369. Faks. (021) 29622129 Website: http://www.balaipustaka.co.id 333.7 d Dewi Sendhikasari D., dkk p Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Nasional/ Dewi Sendhikasari D., dkk. – cet. ke- 1 – Jakarta: Balai Pustaka, 2016. xx, 202 hlm.; 14,8 × 21 cm. – (Seri BP No. 6657)
1. Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Nasional
I. Dewi Sendhikasari D., dkk.
EAN 978-602-260-103-6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(1)
(2)
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikumWr. Wb. Salam Sejahtera,
Kami menyambut gembira atas terbitnya buku yang berjudul “Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Alam Nasional” yang ditulis oleh para peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (BKD). Bagi Pusat Penelitian BKD, mempublikasikan karya tulis ilmiah (KTI) yang berasal hasil penelitian dan kajian dari peneliti bukan saja merupakan salah satu tugas utama pusat penelitian namun sekaligus juga memenuhi tuntutan pelayanan keahlian kepada Anggota dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk memberikan infomasi, data, gagasan dan pemikiran dalam rangka dukungan keahlian bagi pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPR RI. Hasil kajian lebih lanjut disampaikan melalui proses pendampingan baik dalam pelaksanaan tugas penyusunan, pembahasan maupun pengawasan DPR RI. Sinergi antara upaya pemenuhan tuntutan pelayanan kepada DPR RI dengan pelaksanaan tanggung jawab sebagai peneliti dalam pengembangan kemampuan akademis merupakan salah satu cara yang terus dikembangkan dan diperkuat oleh Pusat Penelitian BKD sebagai upaya tindak lanjut reformasi kelembagaan DPR RI. Kami percaya melalui penerbitan buku dan tulisan dari para peneliti ini menjadi salah satu wujud implementasinya. Buku ini mengusung dua tema penting. Tema pertama “Politik Energi dan Ketenagalistrikan Nasional” diisi oleh tiga karya tulis ilmiah. Sementara tema kedua “Penguatan Sistem Pendukung Ketahanan Energi” juga diisi oleh tiga karya tulis ilmiah. Keenam karya ilmiah ini memiliki keterkaitan yang iii
baik untuk memperkaya pembahasan mengenai pengelolaan energi dan sumber daya alam nasional dari berbagai perspektif. Karena buku ini lahir dari kerja sama yang baik antara peneliti dari bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik (EKP) dengan peneliti bidang Politik Dalam Negeri (PDN). Kami sampaikan apresiasi kepada masing-masing penulis, yaitu Dewi Sendhikasari D., Dewi Wuryandani, Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, dan Hariyadi yang telah bekerja dengan baik dan melahirkan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, kami sampaikan juga apresiasi kepada Saudara Dr. Ronny Sautma Hotma Bako, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya sebagai editor buku ini. Kepada penerbit disampaikan penghargaan atas kerja samanya dalam penerbitan bersama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Besar harapan Kami, buku ini akan bermanfaat tidak hanya dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPR RI tetapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Kritik dan saran dari pembaca selalu kami nantikan untuk perbaikan karya-karya Pusat Penelitian BKD ke depan. Selamat Membaca.
iv
Jakarta, Oktober 2016 Kepala Pusat Penelitian BKD,
Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. NIP. 19711117 199803 1 004
PROLOG Buku dengan judul “Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Alam Nasional” mengusung dua subtema penting, yakni: (1) Politik energi dan ketenagalistrikan nasional; dan (2) Penguatan subsistem pendukung ketahanan energi nasional. Pengelolaan ketahanan dan/atau kemandirian energi dan ketenagalistrikan nasional membutuhkan kemauan politik pemerintah yang kuat. Melalui kemauan politik negara yang kuat tersebut pada akhirnya menjadi modalitas yang berharga dalam mengawal pelaksanaan kebijakan energi secara nasional. Dengan demikian, pengelolaan ketahanan dan/atau kemandirian energi dan ketenagalistrikan nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan tersebut mencakup penyiapan peta dasar pengembangan ketenagalistrikan nasional yang berkelanjutan dari sisi sumber energi primer dan peruntukkannya. Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah karena kompleksnya persoalan tersebut selama ini. Semakin besarnya kebutuhan pasokan listrik secara nasional dilatarbelakangi oleh kebutuhan dasar manusia dalam melakukan aktivitas sosialnya serta kebutuhan dasar bagi pelaku usaha dalam mengembangkan dunia usahanya. Di sisi lain, sumber pasokan energi primer berbasis fosil semakin menipis dan mahal secara keekonomian. Hal ini belum diperhitungkan dengan kemauan kuat pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam upaya penurunan tingkat emisi gas rumah kaca secara nasional dan global. Dalam konteks ini pengembangan sumber energi dan ketenagalistrikan nasional yang berkelanjutan merupakan aspek penting. Arti v
penting tersebut tentu dikondisikan oleh semakin terbatasnya pasokan sumber energi primer berbasis fosil. Untuk mencapai sistem ketenagalistrikan yang berkelanjutan tersebut, pengembangan sumber energi primer yang terbarukan menduduki posisi yang penting dalam kasus ini. Aspek penting lainnya, dukungan pemerintah daerah. Arti penting aspek dukungan pemerintah daerah ini tentu sangat terkait dengan proses desentralisasi politik yang bagaimana pun pemerintah daerah diposisikan sebagai pemangku kepentingan yang penting dalam mengawal setiap agenda pemerintah. Pengelolaan energi dan ketenagalistrikan nasional secara mandiri juga mensyaratkan pentingnya penguatan aspek-aspek subsistem pendukung penting lainnya. Aspek-aspek tersebut, meskipun tidak terbatas pada, mencakup antara lain penguatan sumber daya manusia sebagai pelaksana dan dukungan infrastruktur energi. Indonesia dengan posisinya sebagai salah satu penghasil gas utama di dunia dan diproyeksikan akan menyandarkan pada sumber gas, penyiapan infrastruktur gas akan dapat semakin memperkokoh pengelolaan energi nasional. Aspek subsistem pendukung lainnya mencakup penentuan harga. Pengelolaan energi nasional juga diarahkan dalam rangka mencapai tingkat keterjangkauan harga bagi masyarakat dan sektor industri. Karena itu, kebijakan penetepan harga gas yang tepat dalam kasus ini menjadi menu pilihan yang semakin penting. Selain itu, pengelolaan energi nasional juga akan semakin dilimbungkan dengan isu keterbatasan subsidi negara seiring dengan semakin tidak menentunya harga energi secara global. Sementara itu, kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan sosial mendorong subsidi pemerintah yang semakin tepat sasaran. Karena itu, diskursus penguatan aspek subsistem pendukung lain dalam men-generate kemampuan pendanaan pemerintah menjadi semakin tidak terelakkan. vi
Dalam konteks inilah, diskursus pelembagaan skema pendanaan untuk ketahanan energi nasional patut didorong kembali seiring dengan momentum rendahnya harga minyak dunia dan tingginya kebutuhan dana untuk pengembangan sumber energi terbarukan dan infrastruktur energi secara umum. Buku ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama buku ini akan menjelaskan politik energi dan kelistrikan nasional. Isu pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola energi dan sumber daya mineral tidak diragukan merupakan hal menarik. Pasca-penetapan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) No. 23 Tahun 2014, mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan terutama mengenai pembagian kewenangan urusan pemerintahan. Dalam hal pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/ kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Adapun kewenangan dalam pembentukan Perda terkait ESDM, pemberian izin (kecuali panas bumi), pembinaan dan pengawasan yang dulu dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, sekarang dialihkan ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Selain itu, lahirnya UU Pemda No. 23 Tahun 2014 dianggap kurang sejalan dengan asas desentralisasi dan tujuan otonomi daerah, yaitu dengan mengembalikan kewenangan daerah terutama kabupaten/kota ke tangan pusat dan provinsi, padahal salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana pembagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan kebijakan energi nasional pascaperubahan kewenangan dalam UU Pemda No. 23 Tahun 2014 terutama vii
terkait otonomi daerah dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional. Berbicara pengelolaan energi nasional, dari sisi sumber tentu tidak terlepas dari isu pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam kaitan ini, arti pentingnya kemauan negara dalam pengembangan EBT tidak diragukan. Indonesia memiliki banyak sumber energi baik yang berasal dari fosil maupun nonfosil. Saat ini sumber energi yang masih banyak digunakan berasal dari energi fosil (minyak bumi, gas bumi, batubara). Sumber energi ini tidak dapat diperbaharui sehingga dapat habis, sehingga dalam hal ketersediaan energi harus memperhitungkan penggunaan EBT. Meskipun demikian, pengembangan EBT masih terkendala biaya, teknologi, dan kebijakan pemerintah sehingga nilai atau harga keekonomian energi tersebut saat ini masih cukup tinggi. Ketersediaan energi yang mencukupi telah menjadi hal utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sehingga kepastian jaminan pasokan energi menjadi fokus dalam kebijakan energi suatu negara. Dalam lingkup nasional, hal ini secara jelas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang mengatur bahwa pemanfaatan sumber daya energi nasional juga diarahkan untuk ketenagalistrikan. Kebutuhan energi oleh manusia terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Penduduk Indonesia telah mencapai kurang lebih 250 juta orang pada tahun 2015. Akibatnya, kebutuhan akan energi khususnya energi listrik dalam menunjang segala aktivitasnya pun meningkat. Hal ini menambah pekerjaan pemerintah dalam menjamin ketersediaan sumber energi terutama untuk produksi listrik di seluruh pelosok Indonesia. Seiring berjalannya waktu, tuntutan kebutuhan pasokan listrik semakin besar. Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan tahapan kehidupan manusia konsekuensinya viii
juga mendorong peningkatan kebutuhan energi yang lebih besar lagi. Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka ketersediaan listrik menjadi sesuatu yang mutlak dipenuhi. Namun demikian, sejauh ini masih banyak persoalan yang melingkupi ketenagalistrikan nasional, baik yang menyangkut ketidakpastian pasokan energi, keterbatasan energi cadangan, ambivalensi regulasi, keterbatasan keuangan negara, teknologi pengembangan listrik yang belum terarah, dan pengelolaan energi alternatif yang masih jauh dari harapan serta pertumbuhan SDM energi yang belum optimal. Selain itu, sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menjamin ketersediaan listrik nasional yang berkelanjutan. Apa saja tantangan dan hambatan dalam mewujudkannya. Bagaimana upaya untuk mewujudkan listrik berkelanjutan bagi Indonesia berkeadilan yang dapat dilakukan. Semuanya dikemas dalam topik “Kesiapan Indonesia Menuju Ketenagalistrikan Nasional Berkelanjutan”. Berbicara pengelolaan politik energi dan kelistrikan nasional juga akan sangat terkait dengan isu penguatan subsistem pendukung ketahanan energi nasional itu sendiri. Oleh karena itu, bagian kedua buku ini akan membahas isu tersebut. Persoalan sumber daya manusia dalam pengelolaan energi nasional juga tidak kalah pentingnya. Sebagaimana diketahui bahwa energi merupakan komoditas strategis dan karena itu ia bukanlah merupakan komoditas biasa. Akibatnya, energi menjadi kepentingan semua negara di dunia. Untuk itu, kemandirian energi nasional bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Kemandirian energi adalah ketika kita dapat mengelola energi sendiri. Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia andal dalam pengelolaan energi sehingga menyebabkan persoalan energi nasional tidak pernah tuntas hingga saat ini. Oleh karena itu, diperlukan movement atau gerakan dan political will pemerintah ix
sehingga kita bisa mencapai kondisi yang diinginkan di sektor energi. Begitu juga dengan peran human capital (manusia sebagai aset) yang menjadi penting dalam mendukung kemandirian energi nasional. Usaha percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi, serta untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pengaliran gas bumi sampai ke tangan konsumen menjadi dasar dikeluarkannya Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Pengaturan terhadap harga gas bumi ini menjadi penting seiring dengan terus menurunnya cadangan minyak bumi nasional dan kedudukan gas bumi sebagai salah satu sumber energi utama di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat konsumsinya yang mencapai 124 juta barel setara minyak perhari atau 13,6 persen dari konsumsi energi nasional pada tahun 2014. Pemerintah sendiri telah memiliki rencana untuk meningkatkan penggunaan gas bagi kebutuhan nasional dengan menerbitkan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Di dalam Perpres ini jelas tercantum bahwa gas bumi ditargetkan untuk berkontribusi minimal 30 persen dari total konsumsi energi nasional sampai tahun 2025. Selain persoalan harga, isu pengembangan infrastruktur distribusi gas bumi juga menjadi isu krusial selama ini. Oleh karena itu, ulasan tentang isu pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari tulisan ini. Pembatalan inisiasi kebijakan dana ketahanan energi (DKE), sebuah skema pemungutan dana dari penjualan premium dan solar pada 2015, menarik dikritisi. Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya keras mewujudkan kelembagaan dana ini sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Usulan kebijakan ini sebenarnya sangat strategis seiring dengan tingginya x
kebutuhan energi secara nasional. Sementara itu, kemampuan pemerintah untuk pengembangan EBT dan infrastruktur energi sangat terbatas. Karena itu, DKE menjadi sangat visioner dalam jangka panjang, sebuah kebijakan yang juga ditempuh di negaranegara yang telah maju sumber energi terbarukannya. Skema dana ini bahkan mulai dilembagakan di negara-negara tetangga seperti di Malaysia dan Timor Leste. Alasannya tentu dalam rangka ketahanan pasokan kebutuhan energi dalam jangka panjang sebagai konsekuensi semakin beratnya tekanan dalam pengelolaan energi secara nasional. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi secara tegas mendorong pengembangan EBT untuk menunjang pengembangan industri energi nasional yang mandiri. Hal ini dilakukan melalui penguatan pendanaan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan infrastruktur dan memperluas akses masyarakat terhadap energi, dan pengembangan industri energi nasional. Oleh karena itu, diskursus pelembagaan DKE akan menjadi menu pilihan politik penting pemerintah.
Jakarta, Oktober 2016 Editor
xi
xii
DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................................. iii Prolog
......................................................................................................... v
Daftar Isi ......................................................................................................... xiii Daftar Tabel.................................................................................................... xvii Daftar Gambar .............................................................................................. xix Bagian Pertama
Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional......................................... 1 Dewi Sendhikasari D. I. Pendahuluan.......................................................................................... 3 II. Konsepsi Otonomi Daerah............................................................... 7 III. Kebijakan Energi Nasional.............................................................. 9 IV. Kewenangan Pemerintahan Dalam Pengelolaan Energi Nasional.................................................................................... 14 V. Penutup.................................................................................................... 25 Daftar Pustaka............................................................................................... 27 Bagian Kedua Pengembangan EBT Dalam Mendukung Kebijakan Kedaulatan Energi.......................................................................... 31 Dewi Wuryandani I. Pendahuluan.......................................................................................... 33 II. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan dan Manfaat EBT.................................................................................. 36 xiii
III. Potensi dan Sumber-sumber EBT .............................................. 39 IV. Permasalahan Pengembangan EBT Sebagai Sumber Energi Listrik di Indonesia ........................... 47 V. Penutup.................................................................................................... 49 Daftar Pustaka............................................................................................... 51 Bagian Ketiga
Kesiapan Indonesia Menuju Ketenagalistrikan Nasional Berkelanjutan................................................................ 53 Ariesy Tri Mauleny I. Pendahuluan.......................................................................................... 55 II. Tantangan Indonesia dan Kondisi Ketenagalistrikan.......... 57 II.1. Kondisi Geografis dan Kependudukan........................... 57 II.2. Rasio Elektrifikasi................................................................... 61 II.3. Kondisi Ketenagalistrikan................................................... 63 II.4. Defisit Listrik............................................................................ 67 III. Kebijakan Ketenagalistrikan .......................................................... 69 III.1. Kebijakan Tata Kelola............................................................ 69 III.2. Kebijakan Tarif......................................................................... 71 III.3. Kebijakan Subsidi.................................................................... 75 IV. Menuju Penyediaan Tenaga Listrik Berkelanjutan............... 78 IV.1. Ekonomi Listrik....................................................................... 78 IV.2. Tenaga Listrik Nasional Berkelanjutan.......................... 82 IV.3. Kesiapan Indonesia................................................................ 84 IV.4. Regionalisasi Ketenagalistrikan........................................ 87 IV.5. Berhemat Lebih Baik dari Membangkitkan Listrik.. 89 V. Penutup.................................................................................................... 90 Daftar Pustaka............................................................................................... 93
xiv
Bagian Keempat Human Capital dan Perannya Dalam Mendukung Kemandirian Energi Nasional.................................................... 97 Nidya Waras Sayekti I. Pendahuluan.......................................................................................... 99 II. Human Capital dan Perannya Dalam Mendukung Kemandirian Energi........................................................................... 101 A. Kebijakan Energi Nasional.................................................. 101 B. Human Resources dan Human Capital............................ 106 C. Human Capital dalam Kebijakan Energi Nasional.... 110 III. Hambatan dan Tantangan Human Capital di Bidang Energi................................................................................... 118 IV. Penutup .................................................................................................. 123 Daftar Pustaka............................................................................................... 126 Bagian Kelima Kebijakan Penyesuaian Harga dan Pengembangan Infrastruktur Distribusi Gas Bumi............................................ 129 Sahat Aditua Fandhitya Silalahi I. Pendahuluan.......................................................................................... 131 II. Struktur Industri Gas Bumi di Indonesia ................................. 134 III. Distribusi Gas Bumi .......................................................................... 137 IV. Kebijakan Penyesuaian Harga Gas Bumi .................................. 144 V. Pengembangan Infrastruktur Distribusi Gas Bumi.............. 150 VI. Penutup.................................................................................................... 153 Daftar Pustaka............................................................................................... 155
xv
Bagian Keenam Diskursus Dana Ketahanan Energi untuk Ketahanan Energi Nasional............................................ 159 Hariyadi I. Pendahuluan.......................................................................................... 161 II. Tren Produksi dan Konsumsi Energi Nasional....................... 165 A. Cadangan Sumber Daya Energi Fosil.............................. 165 B. Cadangan Sumber Daya EBT ............................................. 167 C. Tingkat Konsumsi dan Penyediaan Energi Final....... 169 III. Diskursus dan Idealisme Penghimpunan DKE...................... 171 A. Diskursus Skema Dana Ketahanan Energi................... 171 B. Idealisme Pemungutan DKE............................................... 175 IV. Pengelolaan Isu-Isu Strategis DKE............................................... 178 V. Penutup .................................................................................................. 182 Daftar Pustaka............................................................................................... 184
Epilog ......................................................................................................... 187 Indeks ......................................................................................................... 193 Biografi Penulis............................................................................................. 199
xvi
DAFTAR TABEL Bagian Pertama Tabel 1. Klarifikasi Sumber Energi................................................... 14 Tabel 2. Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral..................... 18 Bagian Kedua
Tabel 1. Sumber Daya Energi Fosil.................................................... 34 Tabel 2. Beberapa Sumber Energi Alternatif yang dapat digunakan........................................................... 34 Bagian Ketiga
Tabel 1. Proyeksi Penduduk Indonesia Menurut Pulau, 2010-2035................................................................................. 59 Tabel 2. Perkembangan Jumlah Pelanggan Menurut Sektor........................................................................ 60 Tabel 3. Penjualan Tenaga Listrik PLN............................................ 61 Tabel 4. Perkembangan Rasio Elektrifikasi (%).......................... 62 Tabel 5. Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Nasional................ 64 Tabel 6. Tabel Sarana Penyediaan Pembangkit Tenaga Listrik................................................. 65 Tabel 7. Produksi dan Pembelian Tenaga Listrik PLN, 2009-2014................................................................................. 66 Tabel 8. Perkembangan Penyesuaian Tarif Dasar Listrik........ 73 Tabel 9. Perbandingan Tarif Listrik Negara ASEAN................... 74 Tabel 10. Perkembangan Subsidi Listrik Tahun 2000-2016.... 77
xvii
Tabel 11. Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif PLN Tahun 2015...................................................................... 79 Tabel 12. Penjualan Tenaga Listrik Nasional Per Sektor Pelanggan............................................................. 81 Tabel 13. Pemakaian Bahan Bakar Per Jenis Pembangkit.......... 83 Bagian Kelima
Tabel 1. Roadmap pembangunan infrastruktur gas bumi...... 153 Bagian Keenam
Tabel 1. Sumber Daya EBT................................................................... 168
xviii
DAFTAR GAMBAR Bagian Kedua Gambar 1. Perbandingan Tarif Listrik Beberapa Negara-Negara ASEAN (Indonesia pada Januari 2015)...................................... 46 Bagian Keempat
Gambar 1. Bagan Blueprint Pengelolaan SDM Industri Hulu Migas Nasional........................................................... 121 Bagian Kelima
Gambar 1. Kegiatan dan Struktur Industri Gas Bumi Nasional............................................................... 134 Gambar 2. Struktur Industri Hilir Gas Bumi................................... 137
xix
EPILOG Buku dengan judul “Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Alam Nasional” mengusung dua tema utama. Tema pertama, “Politik energi dan ketenagalistrikan nasional” diisi oleh tiga Karya Tulis Ilmiah (KTI). Tulisan Dewi Sendhikasari D. yang berjudul “Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional”, mengawali tulisan tema pertama buku ini. Penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan energi nasional menjadi salah satu kebijakan utama perekonomian Indonesia. Berbagai peraturan telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan energi nasional. Sebagai salah satu urusan pemerintahan pilihan yang konkuren, urusan energi dan sumber daya mineral juga diserahkan ke daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, dengan adanya perubahan UU Pemda No. 32 Tahun 2004 menjadi UU Pemda No. 23 Tahun 2014, terjadi beberapa perubahan pembagian kewenangan. Hal ini menimbulkan beberapa dampak, seperti adanya tumpang-tindih kewenangan antara UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kesiapan pemerintah pusat dan provinsi dalam mengambil alih beberapa kewenangan tersebut termasuk di dalamnya kelembagaan, aparatur, pendanaan, prasarana, dan dokumen. Hal tersebut juga dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah lanjutan, terlebih lagi belum tuntasnya penyiapan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, perlu upaya bersama dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyiapkan masa transisi kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait hal tersebut. Dewi Wuryandani dalam karya tulisnya berjudul “Pengembangan EBT Dalam Mendukung Kebijakan 187
Kedaulatan Energi”, menilai bahwa kemandirian pengelolaan energi, ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri membutuhkan pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan energi juga perlu dilakukan secara efisien di semua sektor. Oleh karena itu, upaya mendorong pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih besar dan secara optimal untuk penyediaan tenaga listrik, penelitian dan kajian kelayakan merupakan salah salah satu faktor penting. Dengan demikian, berbagai kajian ataupun studi pemanfaatan energi lain seperti energi nuklir dalam penyediaan tenaga listrik merupakan ruang kemungkinan yang harus terus didorong sehingga permasalahan ketersediaan pasokan energi untuk tenaga listrik akan dapat dikelola secara baik. Tulisan berikutnya ditulis oleh Sdr. Ariesy Tri Mauleny, dengan judul “Kesiapan Indonesia Menuju Ketenagalistrikan Nasional Berkelanjutan”. Ketersediaan tenaga listrik yang memadai menjadi salah satu infrastruktur utama mendasar yang memiliki andil besar dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Sampai saat ini, sebagai negara kepulauan yang begitu luas, Indonesia belum mampu memenuhi pasokan listrik ke seluruh wilayah. Selain masih banyak daerah yang defisit listrik, pertumbuhan rasio elektrifikasi juga tidak merata di seluruh daerah. Pendapatan yang diperoleh PLN selaku kuasa pemegang usaha penyedia listrik, masih jauh dari beban usaha yang dikeluarkan dalam produksi dan pembelian listrik sehingga defisit keuangan terus menggerus keuangan negara melalui kebijakan subsidi. Kesiapan Indonesia menuju ketenagalistrikan nasional berkelanjutan sangat ditentukan dari kemampuannya mengubah mindset dan menyelesaikan permasalahan yang ada baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal lain menyangkut ambivalensi regulasi, keterbatasan dana, BPP yang lebih tinggi, ketidakpastian 188
pasokan energi dan teknologi pengembangan listrik yang belum terarah. Untuk itu perlu upaya terencana, bertahap dan berkelanjutan yang dimulai dari restrukturisasi manajemen pusat sampai dengan regionalisasi sektor ketenagalistrikan nasional. Termasuk di dalamnya upaya peningkatan kualitas iklim investasi bagi infrastruktur ketenagalistrikan baik pembangkit, transmisi maupun distribusinya. Selain itu, pengembangkan riset dan teknologi listrik yang efisien yang berkolaborasi dengan industri nasional dengan memanfaatkan sumber daya utama di masing-masing wilayah dan mengedepankan sumber daya alternatif yang ramah lingkungan juga penting. Kehadiran regulasi yang memberikan insentif bagi konsumen yang melakukan penghematan dan mengapresiasi produsen yang menyediakan barang hemat energi pun perlu didorong implementasinya. Tema kedua, Penguatan Subsistem Pendukung Ketahanan Energi Nasional, menampilkan tiga tulisan yang masing-masing menyoroti tiga aspek subsistem pendukung pengelolaan energi nasional. Ketiga tema tersebut mencakup isu SDM, kebijakan penentuan harga dan infrastruktur distribusi gas, serta diskursus skema dana ketahanan energi nasional. Nidya Waras Sayekti dalam karya tulisnya yang berjudul “Human Capital dan Perannya Dalam Mendukung Kemandirian Energi Nasional” telah menyoroti arti pentingnya aspek human capital dalam sektor energi nasional. Nidya menyimpulkan bahwa saat ini pemerintah sedang gencar melakukan penataan aspek fundamental dan inovasi di sektor energi dan sumber daya mineral sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu keputusan penting yang telah ditetapkan adalah penguatan sumber daya manusia dan organisasi. Pemerintah menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dalam pengembangan sektor energi. Sumber daya manusia bukan lagi hanya sebagai sumber daya namun sebagai aset yang memiliki peran dalam pencapaian tujuan. Oleh karenanya, pemerintah melakukan kerjasama 189
dengan berbagai perguruan tinggi serta mendirikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM-ESDM) yang menyelenggarakan pelatihan bagi internal dan akreditasi bagi lembaga eksternal dalam rangka penguatan human capital di sektor energi. Selain program-program yang telah dilaksanakan tersebut, kiranya pemerintah juga dapat melakukan perbaikan atas sistem dan tata kelola human capital (human capital management) yang telah ada sehingga Indonesia mampu mengelola sumber daya alam yang dimilikinya sebagai upaya mewujudkan kemandirian energi. Tulisan subtema berikutnya berjudul “Kebijakan Penyesuaian Harga Dan Pengembangan Infrastruktur Distribusi Gas Bumi”. Tulisan yang disiapkan oleh Sdr. Sahat Aditua Fandhitya Silalahi menegaskan bahwa Dalam mengambil kebijakan penyesuaian harga gas bumi Pemerintah harus mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu keekonomian lapangan gas bumi dan rantai perdagangan gas bumi. Dalam hal keekonomian lapangan gas bumi, kebijakan Pemerintah dalam menetapkan harga gas adalah menetapkan batas atas harga gas bumi pada saat harga sedang naik dan memberikan kebijakan insentif terkait volume produksi pada saat harga sedang turun. Sedangkan kebijakan Pemerintah terkait rantai perdagangan gas bumi adalah membebankan pengurangan margin keuntungan kepada pihak distributor dan pedagang gas sekaligus menjaga margin keuntungan perusahaan transmisi gas. Sedangkan dalam hal pengembangan infrastruktur distribusi gas bumi, Pemerintah harus terus mendorong pembangunan sistem perpipaan berjenis open access karena mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak dalam proses bisnis gas bumi sehingga secara keseluruhan dapat mendorong peningkatan penggunaan gas bumi oleh semua golongan konsumen. Last but not least, Hariyadi dalam karyanya yang berjudul “Skema Dana Ketahanan Energi Untuk Ketahanan Energi 190
Nasional” menyoroti isu kelayakan pelembagaan dana ketahanan energi nasional (DKE). Hariyadi menyimpulkan bahwa pelembagaan DKE atau apapun nomenklatur dan format kelembagaan pengelolaannya, pemerintah dihadapkan pada sejumlah tantangan penting, yakni pengelolaan sensivitas politik akibat masih kentalnya pertimbangan kepentingan populisme politik para pengambil keputusan. Tantangan berikutnya mencakup penyiapan dasar legalitas kebijakan DKE yang lebih operasional berdasarkan mandat peraturan perundang-undangan terkait. Terakhir, isu kelembagaan pengelolaan DKE. Belum jelasnya kelembagaan pengelola DKE selama inisiasi kebijakan tersebut telah menimbulkan kontroversi persoalan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan DKE karena besarnya potensi dana yang akan dikelola. Tentu tantangan lain pun masih harus dikelola, misalnya terkait dengan isu dukungan dan pengisian SDM pengelola badan pengelola, serta batas-batas pengelolaan dan/atau penggunaan DKE itu sendiri. Para penulis telah memberikan benang merah bahwa sumber daya energi yang pemanfaatan untuk rakyat harus dapat dikelola dengan baik, tidak hanya dari aspek pengembangan sumbernya tetapi juga bagaimana kesiapan regulasi dan sumber daya manusia pengelolanya. Demikian pokok-pokok yang merupakan sintesa dari semua karya tulis yang disajikan. Besar harapan karya ini bisa memberikan perspektif baru dalam isu pengelolaan energi nasional sehingga dapat bermanfaat baik secara keilmuan maupun bagi lembaga DPR RI dan masyarakat secara umum.
Jakarta, Oktober 2016 Editor
191
192
INDEKS
A
D
Akuntabilitas 193, 201 Aparatur Sipil Negara 117, 193 AS, Amerika Serikat 193 ASEAN 42, 46, 47, 49, 52, 74, 94, 111, 116, 193, 204 Aset 111, 193 Aspek Fundamental 193 Astronomis 193
Daerah vii, xiii, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 41, 51, 57, 88, 93, 143, 155, 193, 197, 201, 202, 203, 204 Dana Ketahanan Energi xvi, 161, 171, 172, 174, 181, 184, 186, 190, 194 Darurat Energi 105, 165, 186, 194 Defisit xiv, 57, 67, 68, 79, 81, 93, 194 Demand 194 DEN, Dewan Energi Nasional 194 Deplesi 197 Depletion rate 194 Desentralisasi 7, 8, 28, 85, 194 Diesel 83, 194 Distribusi xv, 64, 65, 133, 137, 150, 151, 190, 194 DPR RI 194
B
Badan Usaha 44, 45, 51, 52, 123, 151, 193, 204 Bahan Bakar Minyak 105, 193 Batubara 16, 70, 83, 93, 105, 166, 185, 193 BBM, Bahan Bakar Minyak 193 Beban puncak 193 Berhemat xiv, 89, 193 Berkelanjutan ix, xiv, 78, 82, 87, 93, 94, 188, 193 Best practices 193 Biaya Pokok Produksi (BPP) 73, 193 BUMN 15, 38, 48, 90, 92, 182, 183, 193, 204
C
Corporate Cash Flow Subsidy 193 Country risk 86, 193 Crash Program 193
E
Efisien 194 Ekonomi iv, xiv, 3, 13, 14, 28, 29, 33, 55, 78, 93, 99, 101, 102, 105, 113, 116, 123, 126, 128, 131, 132, 157, 194, 201, 202, 203 Energi iii, v, viii, x, xi, xiii, xiv, xv, xvi, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 26, 193
27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 63, 64, 67, 77, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 110, 115, 117, 118, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 135, 141, 156, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 176, 178, 179, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 194, 196 Energi fosil 194 Energi Terbarukan 35, 39, 42, 50, 51, 52, 176, 186, 194
F
Fit in Tariffs 194 Fosil xvi, 34, 165, 194
G
Gardu Induk 64, 65, 194 Gas Bumi x, xv, 16, 105, 113, 120, 131, 134, 137, 142, 144, 147, 150, 151, 152, 156, 157, 190, 194, 204 Geografis xiv, 57, 194 Good Corporate Governance 194
H
Harga x, xv, 3, 11, 12, 28, 39, 51, 52, 84, 102, 105, 123, 127, 128, 131, 132, 142, 144, 147, 148, 157, 158, 190, 194, 195 194
Harga Pasar 195 Hilir 16, 134, 147, 151, 156, 157, 194, 204 Hulu 16, 113, 119, 120, 121, 122, 127, 195, 204 Human Capital, Human Resource 195
I
India 164, 195, 203 Inefisiensi 195 Infrastruktur xv, 12, 150, 153, 165, 170, 186, 190, 195 Infrastruktur energi 195 Inovasi 195 insentif 42, 50, 88, 92, 102, 103, 104, 147, 153, 169, 175, 183, 189, 190, 195 Instabilitas keamanan 195 Investasi 107, 195, 202 investor 44, 49, 50, 86, 87, 122, 144, 195
J
Jaringan 64, 65, 150, 151, 153, 195 Jaringan Tegangan Ekstra Tinggi 64, 195 Jaringan Tegangan Menengah 65, 195 Jaringan Tegangan Rendah 65, 195 Jaringan Tegangan Tinggi 64, 195
K Kebijakan iv, viii, x, xiii, xiv, xv, xvi, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 44, 48, 50, 52, 55, 67, 69, 71, 75, 76, 77, 78, 85, 91, 94, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 110, 114, 128, 131, 132, 133, 137, 144, 152, 157, 161, 163, 165, 172, 185, 186, 187, 190, 195, 196, 201, 202, 203, 204 Kebijakan energi nasional (KEN) 196 Keekonomian 144, 195 Kelembagaan 12, 181, 195, 203 Kemampuan 196 Kemandirian ix, xv, 10, 12, 48, 49, 85, 94, 99, 101, 102, 123, 127, 128, 189, 196 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 64, 94, 95, 117, 124, 135, 161, 190, 196 Kerja sama 196 Kesehatan 196, 201 Kesiapan ix, xiv, 26, 84, 91, 188, 196 Ketahanan iii, xvi, 10, 11, 37, 39, 49, 51, 85, 94, 161, 171, 172, 174, 181, 184, 186, 189, 190, 194, 195, 196 Ketahanan energi 10, 11, 195
Ketenagalistrikan iii, ix, xiv, 15, 50, 57, 63, 64, 67, 68, 69, 78, 81, 85, 86, 87, 93, 94, 188, 195 Keterbatasan fiskal 195 Keuangan Negara 196 Kewenangan xiii, 6, 14, 15, 18, 23, 27, 187, 196 Kinerja 107, 126, 195, 204 Konsumen 135, 151, 158, 196 Kontribusi 196 Konversi 105, 196 Krisis 68, 87, 105, 165, 186, 196 Krisis Energi 105, 165, 186, 196
L
Laba 79, 196 Law inforcement 196 Listrik xiv, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 93, 94, 95, 166, 185, 196, 197 Listrik berkelanjutan 196
M
Malaysia xi, 47, 49, 74, 111, 118, 162, 196 Mandiri energi 196 Mindset 196 Minyak Bumi 196 Modal 12, 28, 122, 196
195
N Nasional iii, v, viii, ix, x, xiii, xiv, xv, xvi, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 27, 28, 29, 34, 36, 44, 49, 50, 58, 64, 67, 81, 82, 85, 89, 93, 94, 99, 100, 101, 110, 115, 120, 121, 122, 125, 127, 134, 156, 157, 161, 165, 166, 168, 169, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 194, 196, 201 Negara 3, 39, 46, 55, 69, 74, 94, 95, 117, 119, 123, 132, 141, 148, 193, 196, 197, 204 Nonuniform tariff 199
O
On-budgeter 197 Open Access 153, 197 Optimal 42, 52, 197 Organisasi 197 Otonomi Daerah xiii, 7, 28, 143, 155, 197
P
Pasokan listrik 197 Pelatihan 115, 124, 198 Pemadaman 56, 197 Pembangkit 42, 43, 44, 45, 50, 64, 65, 83, 90, 197 Pembangunan 12, 28, 39, 88, 93, 94, 100, 104, 105, 134, 144, 156, 165, 181, 186, 197, 201, 202, 204 Pemerintah viii, x, xiii, xiv, 4, 5, 9, 10, 12, 16, 24, 27, 36, 39, 196
40, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 55, 62, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 90, 92, 100, 114, 119, 124, 131, 133, 134, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 161, 164, 165, 172, 173, 174, 176, 179, 185, 186, 189, 190, 197, 198, 202, 203 Pemerintah daerah 197 Pemerintah Kabupaten/Kota 198 Pemerintah pusat 90, 92, 197 Pendidikan 23, 85, 94, 198 Pengelolaan iii, v, vi, xiii, xv, xvi, 10, 11, 14, 25, 29, 84, 120, 121, 122, 173, 178, 187, 198 Pengetahuan 110, 121, 198 Penghematan 78, 197 Penjualan 61, 79, 81, 197 Penyesuaian tarif 73, 197 Perekonomian 197, 201 Permintaan listrik 197 Perseroan terbatas 197 Persoalan politik 198 Pertamina 42, 81, 119, 121, 124, 148, 197 Pertumbuhan 60, 61, 62, 170, 197, 201, 203 Perusahaan Listrik Negara (PLN) 69, 197 Perusahaan Listrik Regonal (PLR) 197 Political Will 198 Politik iii, iv, v, xv, 3, 187, 198, 201 Power wheeling 198
Premi pengurasan 197 Produksi xvi, 66, 73, 119, 120, 122, 165, 171, 193, 197, 198 Produsen 197 Proses 69, 137, 138, 141, 156, 198 Proyek 88, 197
R
Rasio elektrifikasi 61, 198 Reformasi 86, 198 Region 198 Regional 85, 198 Regionalisasi xiv, 85, 87, 88, 198 Regional pricing 198 Roadmap 12, 28, 39, 198 Rugi 79, 198
S
Sektor 3, 28, 60, 68, 81, 94, 101, 105, 116, 117, 123, 126, 127, 128, 135, 169, 198, 199, 201, 203, 204 Sektor industri 169, 198 Sektor rumah tangga 198 Sistem iii, 148, 152, 199, 202 Strategi 11, 29, 106, 108, 126, 199, 201 Subsidi xiv, 12, 48, 56, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 198 Sumber Daya Manusia 117, 119, 124, 126, 127, 190, 199 Sumber Daya Mineral 10, 18, 27, 45, 52, 63, 64, 94, 95, 115, 117, 124, 135, 161, 166, 171, 185, 190, 196, 198
Sumber energi viii, 33, 36, 41, 87, 101, 198 Supply 198 Sustainability 198
T
Tarif dasar listrik (TDL) 199 Tariff adjustment 199 Tata kelola 84, 199 Tata Kelola xiv, 48, 69, 70, 93, 105, 199 Tata laksana 199 Tegangan 64, 65, 72, 73, 195, 199 Teknologi 12, 16, 28, 94, 101, 126, 135, 185, 199, 202, 203 Tenaga Kerja 120, 122, 199 Tingkat pengurasan 199 Tiongkok 164, 199 Transmisi 64, 136, 151, 155, 199 Turki 164, 199
U
Undang-Undang vii, 3, 5, 23, 27, 29, 50, 77, 161, 186, 199 Urusan Pemerintahan Absolut 199 Urusan Pemerintahan Konkuren 199
V
Volume penjualan 199
W
Wilayah 61, 62, 87, 93, 122, 151, 199 197
198
BIOGRAFI PENULIS Ariesy Tri Mauleny adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi Terapan. Lahir di Palembang, 26 Maret 1975. Penulis menyelesaikan Sarjana Fisika FMIPA Universitas Indonesia tahun 1997 dan menyelesaikan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, kekhususan Keuangan Pusat dan Daerah, FEB UI tahun 2007. Mulai berkarir sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik sejak tahun 2010 hingga sekarang. Penulis pernah mendampingi Baleg untuk pembahasan RUU Penjaminan (2015) dan Pansus RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (2014). Penulis juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Jurnal, Bagian Buku dan Info Singkat antara lain: Pemangkasan Anggaran 2016 dan Target Pertumbuhan Ekonomi (2016), Kebijakan PMN dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2015), Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Jakarta (2015) serta Peranan Dana Perimbangan terhadap Sektor Kesehatan (2014). Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok diantaranya dengan topik: Strategi Peningkatan PAD (2016) dan Konektivitas Nasional (2015). Penulis dapat dihubungi melalui email ariesy.t.leny@dpr. go.id. Dewi Sendhikasari Dharmaningtias menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Penghapusan Kebijakan RSBI” (2013), “Peran BPKP dalam Akuntabilitas Lembaga 199
Publik” (2014), dan “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak” (2015). Penulis dapat dihubungi melalui email
[email protected] Dewi Wuryandani menyelesaikan studi S1 pada jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri di Universitas UPN “Veteran” Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan PascaSarjana pada jurusan Keuangan Manajemen Ekonomi-Magister Ekonomi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Muda Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Beberapa topik penelitian tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dilakukan penulis seperti: Pembangunan Daerah Tertinggal (2011), Sistem dan Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2011), Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Volume Perdagangan Non Migas (2012), Industri Kreatif (2012), Kawasan Pariwisata Khusus (2013), Membangun Iklim Investasi dalam Menggerakkan UMKM (2013) serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Otonomi Baru (2014). Kebijakan Pemerintah Dalam Menigkatkan Daya Saing Melalui Perdagangan Internasional (2015), dan Pemerintah Dalam meningkatkan Daya Saing Produk Pangan Lokal (2015). Penulis dapat dihubungi melalui email
[email protected] Hariyadi lahir di Banyumas, 11-12-1970, Peneliti Madya bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, (1997 - sekarang). Menyelesaikan pendidikan S-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1990-95) dan Master in Public Policy Programme, Faculty of Economics, Business and Policy Studies, Univ. of Brunei Darussalam, Brunei Darussalam (2001-02). Serangkaian kursus yang pernah diikuti antara lain, Joint Training Program in Parliamentary Research and Information Service Provision, the Centre for Democratic Institutions, Parlemen Australia, 200
Canberra, 16-27 Agustus 1999, Parliamentary Internship Program (ITEC Plan Sponsorship), Lok Sabha Secretariat, New Delhi India, 1 – 30 November 2007, Advanced Professional Training, Managing Global Governance (MGG), Bonn, Republik Federal Jerman, Juni– Desember 2011, dan magang dalam kerangka MGGProject Phase di Badan Lingkungan Uni Eropa, Kopenhagen, Denmark (Oktober - Desember 2011). Di samping aktif dalam kegiatan sosial, juga aktif menulis di beberapa media nasional dan lokal. Penulis dapat dihubungi melalui email
[email protected]. Nidya Waras Sayekti lahir di Jakarta 3 Juli 1978, menyelesaikan pendidikan D3 di Politeknik Universitas Indonesia Jurusan Perbankan, S1 di Universitas Mercu Buana Jurusan Manajemen, dan S2 Magister Manajemen di universitas yang sama. Penulis mulai berkarir sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI sejak tahun 2010 hingga sekarang. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII (Info Singkat - 2016), Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (Jurnal - 2014), Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil (Bagian Buku - 2015). Penulis dapat dihubungi melalui email:
[email protected]. Sahat Aditua Fandhitya Silalahi adalah Peneliti Muda bidang Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, lahir di Yogyakarta, 18 Mei 1981. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung pada Tahun 2004 dan menyelesaikan pendidikan S-2 di Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2009. Penulis menaruh minat pada permasalahan pengelolaan energi dan sumber daya alam, perindustrian, Usaha Kecil Menengah dan 201
Koperasi, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Beberapa publikasi yang pernah diterbitkan antara lain : Pengendalian BUMN Sektor Telekomunikasi Pasca Privatisasi (2015), Kebijakan Peningkatan Kinerja Industri Manufaktur (2014), Kebijakan Menghadapi ASEAN Open Sky (2013), dan Kebijakan Sisi Hulu dan Hilir Industri Gas Bumi. Saat ini penulis juga tengah aktif dalam penelitian terkait Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan dan Pemodalan dalam Usaha Koperasi. Penulis dapat dihubungi melalui email
[email protected].
202
Editor: DR. Ronny Bako, S.H. MH.
Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Nasional
Persoalan-persoalan tersebut akan dibahas secara rinci dalam buku yang berjudul “Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Nasional” ini. Buku ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu: (1) Politik energi dan ketenagalistrikan nasional; Pada bagian ini dibahas mengenai isu pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dalam mengelola sumber daya mineral. Jika berbicara mengenai pengelolaan energi nasional, tentu tidak terlepas dari isu pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya pengembangan EBT dalam mendukung Kebijakan Kedaulatan Energi dibahas tuntas pada bagian ini.Selain itu, dibahas pula mengenai sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menjamin ketersediaan listrik nasional yang berkelanjutan. Apa saja tantangan dan hambatan dalam mewujudkannya. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan listrik berkelanjutan bagi Indonesia. (2) Penguatan subsistem pendukung ketahanan energi nasional. Pada bagian kedua buku ini dibahas mengenai penguatan beberapa subsistem yang mendukung ketahanan energi nasional, diantaranya sumber daya manusia, kebijakan Pemerintah dalam hal penyesuaian dan pengembangan infrastruktur distribusi gas bumi, serta diskursus dana ketahanan energi untuk ketahanan energi nasional. Pengelolaan ketahanan dan/atau kemandirian energi dan ketenagalistrikan nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Oleh karenanya dibutuhkan kemauan politik pemerintah yang kuat sebagai modal awal yang berharga dalam mengawal pelaksanaan kebijakan energi secara nasional.
Diterbitkan oleh: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero) 9 7 8 6 0 2 2
6 0 1 0 3 6
Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Nasional
Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan tahapan kehidupan manusia berdampak pada peningkatan kebutuhan energi yang lebih besar. Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka ketersediaan listrik menjadi sesuatu yang mutlak dipenuhi. Namun demikian, sejauh ini masih banyak persoalan yang melingkupi ketenagalistrikan nasional, baik yang menyangkut ketidakpastian pasokan energi, keterbatasan energi cadangan, ambivalensi regulasi, keterbatasan keuangan negara, teknologi pengembangan listrik yang belum terarah, dan pengelolaan energi alternatif yang masih jauh dari harapan serta pertumbuhan SDM energi yang belum optimal.
Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Nasional
Diterbitkan oleh: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT Balai Pustaka (Persero)
