GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA
Rapat Teknis Prov. Jabar, Jateng, DIY, Jatim Semarang, 18 Mei 2015
• Sektor Kelautan • Sektor Pertambangan • Sektor Kehutanan dan Perkebunan
PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Hak Menguasai Negara Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran Rakyat. (Ps. 33 (3) UUD 1945.
Penjelasan UU 30/2002 tentang KOMISI PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tindak pidana korupsi: 1. Bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara; 2. Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat; 3. Tidak lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa; 4. Pemberantasannya dituntut cara-cara yang luar biasa; 5. Pemberantasannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.
KPK: 1. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat; 2. Memperlakukan institusi yang ada sebagai "counterpartner" yang kondusif agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism); 4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada; 5. Memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam aktivitas KPK; 6. Kinerja KPK dapat diawasi oleh masyarakat luas. 2
Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK
Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi: 1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan) 2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan) 3) Pendidikan & kesehatan, 4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP) 5) Infrastruktur 3
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi TUGAS KPK (ps.6) Koodinasi (ps.7)
Supervisi (ps.8)
Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan (ps.11)
Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi
Pencegahan (ps.13)
Monitor (ps.14)
Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK 4
PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM – KPK Kelautan Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut & Sumberdaya Kelautan (2014)
Minerba
Kehutanan & Perkebunan
Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)
Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)
Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)
NKB 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)
Kajian Perizinan di Sektor Pertambangan (2013)
Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan, Pertanahan (2013)
Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Batubara (2014)
Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum Perhutani (2014)
Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)
Korsup Kelautan di 34 Provinsi (2105) – lokus 9 Kota
Korsup Minerba di 19 Provinsi (2015) – lokus 6 Kota
Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi (2015) – lokus 7 Kota
5
PENYELAMATAN SDA INDONESIA Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat Hadirnya negara untuk menjamin kesejahteraan melalui SDA
Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam
NKB Percepatan Pengukuhan KH, 11 Mar 2013; 12 K/L
Bumi
Kehutanan
Perlindungan hak rakyat atas SDA baik secara individu maupun kolektif
Perkebunan
Korsup Kehutanan dan Perkebunan: - 24 Prov: KOM 17 Feb 2015 - 19 K/L & 24 Provinsi
NKB GN-SDA 27 K/L 34 Gub 19 Mar 2015
Pertambangan
Pelayaran
Korsup Minerba: - 12 Prov: KOM 7 Feb 2014 - 19 Prov: KOM 4-5 Des 2014 - 24 K/L & 34 Provinsi
Laut
Perikanan
Pesisir dan Pulau Kecil
Korsup Kelautan: - KOM 17 Feb 2015 - 24 K/L & 34 Provinsi 6
PIHAK YANG TERLIBAT DAN PENDEKATAN KERJA Pencegahan korupsi sebagai kerja bersama
Pemerintah Pusat • Rencana aksi, pengembangan sistem informasi, harmonisasi regulasi, pembenahan sistem perizinan, pengembangan kelembagaan
Pemerintah Daerah • Rencana aksi, penguatan dan perlindungan hak masyarakat, penataan perizinan, pengawasan pemenuhan kewajiban
Aparat penegak hukum • Format kegiatan dan komitmen
Masyarakat sipil dan pelaku usaha • Format kegiatan yang mendampingi atau mengawasi pelaksanaan
7
Sifat Kegiatan GN-SDA 1. Penyelamatan sektor SDA merupakan tugas bersama semua elemen bangsa. 2. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. 3. Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor SDA Indonesia. 4. Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi. 5. Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam. 6. Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di laut.
8
Tujuan Kegiatan GN-SDA 1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor SDA Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. 2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam di darat dan laut untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.
9
6 Sasaran Kegiatan GN-SDA 1. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara 2. Penguatan hak masyarakat 3. Pembenahan regulasi 4. Penguatan kelembagaan aparatus negara 5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi 6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi
10
Instrumen Pelaksanaan Kegiatan 1. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat, Pemda & CSO 2. Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Usaha 3. Format pelaksanaan kegiatan untuk APGAKUM
11
Peranan Para Pihak Pemerintah Pusat 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat 3. Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pemerintah Provinsi/Kab/Kota 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi 3. Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah provinsi 4. Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota. 6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
12
Peranan Para Pihak KPK 1. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi. 3. Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait. 4. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk halhal yang mendukung kegiatan. 5. Deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan. 6. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong akselerasi pelaksanaan kegiatan. 7. Pengembangan sistem pelaporan progress kegiatan berbasis teknologi informasi
Pelaku Usaha • Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi izin
Civil Society Organization (CSO) • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak • Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak Aparat Penegak Hukum • Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum. • Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang dan pengelolaan sumberdaya di dalamnya
13
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kegiatan 1. Membangun kesepahaman dengan para pihak terkait rencana aksi 2. Pengembangan/penyempurnaan instrumen dan rencana kegiatan (Jan s.d. Feb 2015) 3. Kick of Meeting : Pertambangan (2014); Hutbun dan Laut (17 Feb 2015) 4. NKB GN-SDA: 27 K/L dan 34 Provinsi (19 Maret 2015) di Istana Negara 5. Implementasi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan (Mar 2015 s.d Nov 2016) 6. Pelaporan implementasi rencana aksi setiap semester a. K/L Pusat (10 Jun dan 10 Des) b. Pemerintah Daerah (10 Mar, 10 Jun dan 10 Des) c. CSO (10 Jun, 10 Des) 7. Monitoring implementasi rencana aksi (Mar 2015 s.d. Nov 2016) 8. Evaluasi implementasi rencana aksi (Agus 2015, Des 2015, Agus2016, Des 2016) 9. Tindak Lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi (Mar 2015 s.d Des 2016).
14
TINDAK LANJUT PEMDA Koordinasi dengan Instasi Pemerintah terkait: a) b) c) d)
e)
f) g)
h)
Membentuk tim Lintas Instansi (Dinas dan UPT terkait) Untuk Provinsi mengundang seluruh Kabupaten/Kota: rekonsiliasi data final Koordinasi dengan Kanwil Pajak/KPP terkait data NPWP Koordinasi dengan Ditjen Planologi Kemenhut/Ditjen PHKA terkait data izin SDA di Kawasan Hutan Koordinasi dengan Ditjen Hubla/KSOP/Syahbandar terkait data Pelsus/Tersus/TUKS Minerba dan untuk tidak mengeluarkan SPB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar ketentuan. Koordinasi Dinas KKP dengan KSOP/Syahbandar dan PSDKP terkait data kapal termasuk validasi dan akurasi GT Koordinasi dengan Bea Cukai untuk tidak mengeluarkan PEB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar aturan. Koordinasi dengan APGAKUM terkait penertiban illegal mining, Illegal Logging, IUU Fishing
Koordinasi dengan Pelaku Usaha a)
Mengundang pelaku usaha menyampaikan hasil rekonsiliasi
Tindak lanjut antara lain: a)
Menagih seluruh kewajiban keuangan pelaku usaha b) Menegakkan sanksi antara lain melakukan penghentian sementara/pencabutan IZIN SDA yang melanggar ketentuan
15
Tata Cara Penyampaian Laporan
1. Kabupaten/Kota melaporkan ke Provinsi untuk dikompilasi oleh Provinsi 2. Provinsi untuk mengkompilasi semua laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dan dilaporkan satu pintu oleh Provinsi ke KPK dan ESDM/KKP/KLHK/KEMTAN setiap 3-6 Bulan 3. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam CD (compact disc).
REKAP RENAKSI DAERAH - PERTAMBANGAN NO
FOKUS AREA
1 Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha 2 pertambangan minerba Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan 3 minerba Pelaksanaan pengawasan pengolahan/pemurnian 4 hasil tambang minerba Pelaksanaan pengawasan penjualan/pengapalan hasil 5 tambang minerba
TOTAL
RENCANA PELAPORAN REKOMENDASI AKSI RENAKSI PEMDA PEMDA 1 5 Laporan Berkala: 1 4 4
18
1
4
3
15
10
46
10 Mar 2015 10 Jun 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KESDM)
17
REKAP RENAKSI PUSAT – KELAUTAN NO.
FOKUS AREA
1
Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia Pengintegrasian Sistem Perencanaan Nasional Terkait dengan Penggunaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundangundangan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perbaikan Sistem Ketatalaksanaan Perizinan, Pengelolaan Penerimaan Negara dan Pemberian Bantuan Sosial/Hibah/Subsidi Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak
2
3 4 5 6 7
TOTAL
REKOMEN DASI
RENCANA INDIKATOR AKSI PELAPORAN OUTPUT PUSAT
4
13
13
8
14
17
3
35
38
Laporan I:
4 3
12 3
14 5
10 Juni 2015;
Laporan III : 10 Des 2015
4
6
17
6
6
6
32
89
110 19
REKAP RENAKSI PROVINSI – KELAUTAN NO.
FOKUS AREA
RENCANA INDIKATOR REKOMENDASI AKSI OUTPUT PEMDA
1 Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
4
6
6
2 Penataan Izin 3 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak Pemberian dan Perlindungan Hak-hak 4 Masyarakat
4 6
4 6
4 6
5
5
5
TOTAL
19
21
21
PELAPORAN Laporan Berkala 10 Mar 2015 10 Jun 2015 10 Des 2015 (Dari Gubernur ditujukan kepada KPK tembusan KKP)
20
Format Kegiatan CSO Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Pusat: mengacu pada Renaksi Pemerintah Pusat Pemantauan Pelaksanaan Renaksi Pemerintah Provinsi: mengacu pada renaksi Pemprov Kegiatan Kampaye/Pendidikan Kepada Publik a) Diskusi/workshop/semiloka antara lain dalam rangka revieu dan penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem data, penyusunan program, dll terkait dengan rencana aksi b) Kampanye di media massa/media sosial/dan lain-lain terkait dengan kegiatan c) Publikasi dampak/permasalahan dan lain-lain terkait kegiatan d) Advokasi antara lain untuk pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat
21
Format Kegiatan APGAKUM No.
Aparat Penegak Hukum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kepolisian Kejaksaan TNI AL dan BAKAMLA PPNS PSDKP KKP PPNS Ditjen Imigrasi PPNS Ditjen Bea & Cukai PPNS Karantina PPNS Perhubungan Laut Kemhub
9.
PPNS Ditjen Migas/Ditjen Minerba Kementerian ESDM/PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. 11
PPNS Pemda dan Instansi terkait lainnya Penyidik TNI
Kasus Pelanggaran Hukum*)
Tindak Lanjut Terhadap Kasus Pelanggaran Hukum**)
Catatan: *) kasus pelanggaran hukum yang dimaksudkan adalah kasus pelanggaran yang terkait dengan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kasus pelanggaran seperti IUU Fishing, pelanggaran tata ruang, pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di laut, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana sektoral lainnya (pertambangan minerba, minyak dan gas, kehutanan, pelayaran, dan lain sebagainya). Uraian penjelasan kasus pelanggaran selain memuat kejadian hukum juga mencakup pihak-pihak yang terlibat.
**) tindak lanjut terhadap kasus pelanggaran hukum memuat langkah-langkah hukum yang telah dan akan dilakukan terkait dengan uraian kasus pelanggaran hukum. Tindak lanjut juga mencakup informasi permasalahan yang muncul dalam proses penanganan kasus.
22 22
Rencana Aksi • Dokumen Presentasi, KAK, Jadwal dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut: http://acch.kpk.go.id/gn-sda
23
Waktu Pelaksanaan Kegiatan
24
Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama tentang Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia 20 Kementerian, 7 Lembaga dan 34 Provinsi Jakarta, 19 Maret 2015
“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA
PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA DATA SEKTOR KELAUTAN dan PERTAMBANGAN
DI 4 PROVINSI Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur
REKAP PELAPORAN GN SDA TAHAP 1 10 MARET 2015 NO. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
SEKTOR
PROVINSI
PERTAMBANGAN
JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR
KELAUTAN
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR
Soft Copy 12 Maret 2015 16 Maret 2015 9 Maret 2015 16 Maret 2015
Pelaporan Maret 2015 Hard Copy 12 Maret 2015 16 Maret 2015 13 April 2015
Keterangan
Lengkap Lengkap Lengkap Belum melaporkan Matriks rencana aksi belum disampaikan Belum melaporkan Belum melaporkan Belum melaporkan Belum melaporkan Belum melaporkan Belum melaporkan Belum melaporkan 29
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR PERTAMBANGAN
KORSUP MINERBA 2014-2015
Deklarasi Penyelamatan SDA Indonesia, 9 Juni 2014
Jan- Feb 2014
FEB – JULI 2014
AUG - DES 2014
JAN – JUNI 2015
3-4 Des 2014
Pelaksanaan Monev Korsup 19 Provinsi FEB 2014
Kick-Off Meeting Korsup Minerba di KPK
FEB – JULI 2014 Rapat Korsup Minerba 12 Provinsi
DES 2014 Rapat Korsup 19 Provinsi AUG-NOV 2014 di Bali Monev Korsup Minerba 12 Prov 31
Lokus Kegiatan Korsup Minerba 19 Provinsi tahun 2014-2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Aceh Sumatera Utara Riau Sumatera Barat Lampung Bengkulu Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Daerah Istimewa Yogyakarta Sulawesi Utara Sulawesi Barat Gorontalo Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Papua Papua Barat Maluku 32
Tujuan dan Sasaran Korsup Minerba TUJUAN: Mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif: 1. Sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu. 2. Adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi. 3. Adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik.
SASARAN: 1. Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan 2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba 3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba 4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba 5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba 33
5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba dan Target – 46 Item Renaksi Pemda 5 FOKUS KEGIATAN
TARGET JUNI 2015
1. Penataan izin usaha pertambangan 2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba
Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan)
3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba
• Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler • Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di wilayahnya • Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku • Tidak ada lagi PETI
4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba
Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar
5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba
• Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar • Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat • Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal 34
Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap, iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya
Tindak Lanjut Pemprov Agar Gubernur mengkoordinasikan pelaporan Korsup Minerba kepada seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan matriks pelaporan. Agar Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan teguran administrasi kepada IUP yang tidak melakukan kewajibanya seperti pembayaran Royalti dan Iuran Tetap, Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang, Pelaporan produksi dan lain-lain. Agar Gubernur, Bupati dan Walikota mensosialisasikan kepada pelaku usaha untuk segera melakukan pembayaran PNBP (Royalti, Iuran Tetap) dengan menggunakan sistem penerimaan negara MPN G-2 secara online ke portal Billing PNBP di www.simponi.kemenkeu.go.id (target 2015, semua pembayaran PNBP melalui aplikasi SIMPONI)
Target: tidak ada lagi IUP yang Non CNC. Untuk IUP yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang/ditingkatkan agar segera ditagih semua kewajibannya dan dibuatkan SK Pengakhiran/Pencabutan IUP. Jika tidak, IUP tsb dikembalikan ke negara menjadi WPN (Wilayah Pencadangan Negara) Agar Ditjen Minerba mengembangkan sistem MOMI (Minerba One Map Indonesia) lebih jauh lagi agar bisa menjadi data base dan sistem monitoring evaluasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara Indonesia, terintegrasi dengan sistem IT di K/L terkait dan Pemda. KPK akan berkoordinasi secara intesif dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dalam rangka penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara.
35
Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba di 12 Provinsi, KPK - Kementerian ESDM (Status Desember 2014) Januari s.d Desember 2014 Rp 35.5 T *export ban Kenaikan PNBP Batubara sebesar ± Rp 10 T 901 IUP dicabut/dikembalikan/ berakhir di 12 Provinsi
Januari s.d Desember 2013 Rp 26,5 T Dengan rincian: − Batubara : 24,1 T − Mineral : 2.3 T
Sumber : Ditjen Minerba, 2015
Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya dan tidak ada ekspor mineral mentah
36
REKAP PENGAKHIRAN IUP 2014-2015 No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Provinsi
Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Maluku Utara Sulawesi Selatan Kepualauan Riau Sumatera Selatan Jambi Bangka Belitung Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Aceh Papua Gorontalo Sulawesi Barat TOTAL
Tidak diperpanjang 0 0 0 0 48 33 46 0 74 33 0 10 0 0 0 244
Mengembalikan
Pencabutan
TOTAL
0 0 0 0 0 2 21 0 2 18 0 0 0 0 0
122 35 48 27 34 49 104 18 27 30 4 58 28 23 3 4 556
122 35 48 27 82 84 171 18 103 81 4 68 28 23 3 4 901
43
37
Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan- Nasional • Luas izin pertambangan seluruh Indonesia = 38.894.231 Ha IUP : 34.727.338 Ha (7.468 unit) KK : 2.210.698 Ha ( 40 unit) PKP2B : 1.956.194 Ha ( 78 unit)
(7.584 unit)
• Status Izin Pertambangan berdasarkan Fungsi Hutan : Hutan Konservasi : 1.372.398 Ha Hutan Lindung : 4.936.878 Ha Hutan Produksi : 19.674.210 Ha Kawasan Hutan : 25.983.486 Ha Areal Penggunaan Lain : 12.910.744 Ha
( 379 unit) (1.457 unit) (4.327 unit) (5.022 unit) (6.208 unit)
Status perizinan kehutanan Operasi Produksi IPPKH Persetujuan Prinsip Explorasi IPPKH
(5.022 unit) (1.735 unit) ( 457 unit) ( 340 unit) (3.287 unit) ( 281 unit)
Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)
: : : : : :
25.983.486 3.312.612 279.429 111.103 22.670.874 1.230.270
Ha Ha Ha Ha Ha Ha
38
Data IUP NasionaL - NPWP Jumlah IUP yang Diterbitkan 10.922
Pemegang IUP 7.834 (100%)
Ber-NPWP
Non -NPWP
5.984 (76%)
Periode Pajak = 2010 s.d. 2012
Lapor SPT
Tidak Lapor SPT
3.276 (42%)
Tidak membayar pajak* 404 (5%) *Penyebab: a. WP belum produksi
b. WP rugi
1.850 (24%)
2.708 (35%)
Membayar Pajak 2.304 (29%) c. WP lebih bayar
d. PPh dibayar = PPh terutang
Sumber : Ditjen Pajak, 2014
39
PENATAAN IUP RINCIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C di 4 PROVINSI STATUS 01 DESEMBER 2014 CNC NO
PROVINSI
JUMLAH IUP/KP
MINERAL
NON-CNC BATUBARA
EKS
OP
EKS
OP
TOTAL IUP CNC
MINERAL
BATUBARA
EKS
OP
EKS
OP
TOTAL IUP NON CNC
PROSENTASE (%)
CNC
NON CNC
TOTAL
1 JAWA TENGAH
275
13
130
0
0
143
12
120
0
0
132
52%
48% 100%
2 JAWA BARAT
619
14
314
1
0
329
13
276
0
1
290
53%
47% 100%
3 DI YOGYAKARTA
16
0
1
0
0
1
9
6
0
0
15
6%
94% 100%
4 JAWA TIMUR
337
3
184
0
0
187
16
134
0
0
150
55%
45% 100%
1247
30
629
1
0
660
50
536
0
1
587 53% 47% 100%
TOTAL
Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014
40
CNC NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
PROVINSI
PROV. JAWA BARAT KAB. BOGOR KAB. SUKABUMI KAB. CIANJUR KAB. BANDUNG KAB. GARUT KAB. TASIKMALAYA KAB. CIAMIS KAB. KUNINGAN KAB. CIREBON KAB. MAJALENGKA KAB. SUMEDANG KAB. INDRAMAYU KAB. SUBANG KAB. PURWAKARTA KAB. KARAWANG KAB. BEKASI KAB. BANDUNG BARAT KOTA BOGOR KOTA SUKABUMI KOTA BANDUNG KOTA CIREBON KOTA BEKASI KOTA DEPOK KOTA CIMAHI KOTA TASIKMALAYA KOTA BANJAR TOTAL
MINERAL EKS OP 0 1 1 1 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0 123 80 7 16 5 52 0 17 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 314
BATUBARA EKS OP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NON-CNC MINERAL BATUBARA EKS OP EKS OP
0 1 1 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
0 10 20 34 0 0 23 1 0 20 0 61 19 16 21 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL
0 135 102 47 16 14 78 6 17 20 0 61 19 16 25 0 1 52 0 0 0 0 0 0 0 10 0 619
REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI JAWA BARAT
STATUS 01 DESEMBER 2014
Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014 42
CNC NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
PROVINSI PROV. JAWA TENGAH KAB. CILACAP KAB. BANYUMAS KAB. PURBALINGGA KAB. BANJARNEGARA KAB. KEBUMEN KAB. PURWOREJO KAB. WONOSOBO KAB. MAGELANG KAB. BOYOLALI KAB. KLATEN KAB. SUKOHARJO KAB. WONOGIRI KAB. KARANGANYAR KAB. SRAGEN KAB. GROBOGAN KAB. BLORA KAB. REMBANG KAB. PATI KAB. KUDUS KAB. JEPARA KAB. DEMAK KAB. SEMARANG KAB. TEMANGGUNG KAB. KENDAL KAB. BATANG KAB. PEKALONGAN KAB. PEMALANG KAB. TEGAL KAB. BREBES KOTA MAGELANG KOTA SURAKARTA KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA PEKALONGAN KOTA TEGAL TOTAL
MINERAL EKS OP 0 8 1 19 2 73 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 130
BATUBARA EKS OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NON-CNC MINERAL BATUBARA EKS OP EKS OP 2 56 0 0 0 22 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 120 0 0
TOTAL 66 42 79 0 4 2 0 0 0 4 1 0 14 1 0 10 0 22 0 2 13 0 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275
REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI JAWA TENGAH
STATUS 01 DESEMBER 2014
Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014 43
CNC NO
PROVINSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
PROV. JAWA TIMUR KAB. PACITAN KAB. PONOROGO KAB. TRENGGALEK KAB. TULUNGAGUNG KAB. BLITAR KAB. KEDIRI KAB. MALANG KAB. LUMAJANG KAB. JEMBER KAB. BANYUWANGI KAB. BONDOWOSO KAB. SITUBONDO KAB. PROBOLINGGO KAB. PASURUAN KAB. SIDOARJO KAB. MOJOKERTO KAB. JOMBANG KAB. NGANJUK KAB. MADIUN KAB. MAGETAN KAB. NGAWI KAB. BOJONEGORO KAB. TUBAN KAB. LAMONGAN KAB. GRESIK KAB. BANGKALAN KAB. SAMPANG KAB. PAMEKASAN KAB. SUMENEP KOTA KEDIRI KOTA BLITAR KOTA MALANG KOTA PROBOLINGGO KOTA PASURUAN KOTA MOJOKERTO KOTA MADIUN KOTA SURABAYA KOTA BATU
MINERAL EKS OP 0 2 1 15 0 10 1 36 0 8 0 23 0 0 0 1 0 45 0 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATUBARA EKS OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NON-CNC MINERAL EKS OP 0 12 0 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 38 1 1 0 0 0 9 0 7 7 8 0 0 0 32 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATUBARA EKS OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 17 10 44 8 23 0 1 46 54 5 0 9 7 17 0 34 0 2 0 0 0 7 23 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI JAWA TIMUR
STATUS 01 DESEMBER 2014
Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014 44
REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN C&C DAN NON C&C PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
STATUS 01 DESEMBER 2014
CNC NO
PROVINSI
MINERAL
NON-CNC BATUBARA
MINERAL
BATUBARA
EKS
OP
EKS
OP
EKS
OP
EKS
OP
TOTAL
1
PROV. DI. YOGYAKARTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 3 4 5 6
KAB. KULON PROGO KAB. BANTUL KAB. GUNUNG KIDUL KAB. SLEMAN KOTA YOGYAKARTA TOTAL
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 9
4 1 1 0 0 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
14 1 1 0 0 16
Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014
45
PENATAAN IUP REKAPITULASI PIUTANG NEGARA DARI PEMEGANG IUP MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2011 S.D 2013 STATUS 01 DESEMBER 2014 NO.
PROVINSI
JUMLAH IUP 2011 JUMLAH MINERBA IUP YANG MINERBA KURANG IURAN TETAP ROYALTI BAYAR (Rp) (Rp)
1
JAWA BARAT
154
126
2
JAWA TENGAH
56
43
3
DI YOGYAKARTA
12
12
JAWA TIMUR
70
48
292
229
PIUTANG NEGARA 2012
2013
JUMLAH SELURUHNYA
IURAN TETAP
ROYALTI
IURAN TETAP
ROYALTI
IURAN TETAP
ROYALTI
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
989,374,411
855,081,019
3,017,390,027
62,459,408
2,255,768,282
-
6,262,532,720
68,374,500
-
729,149,049
-
725,989,065
-
1,523,512,614
15,279,693
-
109,539,978
-
143,480,127
-
268,299,798
265,378,745 1,218,238,082
532,956,937
159,667,595
647,767,855
315,215,826
1,446,103,537
1338407348
4389035991
222127003
3773005329
315215825.5
9.500.448.668
3,114,083,380 1,693,121,502
JUMLAH 2073319100
4.807.204.883
Total Piutang Negara Rp: 14.307.653.551 Sumber Data : Ditjen Minerba, Desember 2014
46
DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP PROPER PROPER 2014 IUP PERTAMBANGAN Status Proper Pembinaan dan Pengawasan No.
Provinsi
1
Jawa Barat
2
Kabupaten Sukabumi
Nama Perusahaan
Keterangan
PT. Vasco Nusantara
Pembinaan dan Pengawasan
Jawa Timur
PT. Neve Jember Golden international
Pembinaan dan Pengawasan
3
Jawa Timur
PT. Bumi Suksesindo
Pembinaan dan Pengawasan
4
Jawa Timur
Lumajang
PT. IMMS
Pembinaan dan Pengawasan
5
Jawa Timur
Lumajang
PT. IMM Tenpeh Pasitoh
Pembinaan dan Pengawasan
Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014
Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan
No.
Provinsi
1 2 3 4
Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat DIY TOTAL
Hutan Konservasi Jumlah Luas (Ha) perusahaan 1 0.14 1 31.09 3 3.215,69 2 28.89 3275.81 7
Hutan Lindung Jumlah Luas (Ha) perusahaan 7 3,033 32 12,901 13 16,712 7 3,033
1. Hutan Konservasi dilarang untuk kegiatan pertambangan) 2. Hutan Lindung: terlarang untuk kegiatan pertambangan secara terbuka) Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)
48
Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Konservasi Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014)
NO.
PROVINSI
KAWASAN HUTAN
PERUSAHAAN
NAMA PERUSAHAAN
1 JAWA TENGAH
HUTAN KONSERVASI
IUP
SAKINO
2 JAWA TIMUR
HUTAN KONSERVASI
IUP
INDO MULTI NIAGA
3 JAWA BARAT
HUTAN KONSERVASI
ANEKA TAMBANG (TBK)
LUAS (Ha)
KABUPATEN
0,14 CILACAP 31,09 BANYUWANGI 3.010,35 BOGOR 66,03 GARUT
4 JAWA BARAT
HUTAN KONSERVASI
IUP
5 JAWA BARAT
HUTAN KONSERVASI
IUP
6 DIY
HUTAN KONSERVASI
IUP
7 DIY
HUTAN KONSERVASI
IUP
ASGARINDO PRIMA UTAMA
TIGER ROOT ANEKA SUMBER INDONESIA MYKOINDO DAYA GEMILANG
46,38 GARUT
92,93 GARUT 21,77 KULONPROGO 7,12 KULONPROGO
49
Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) Provinsi Jawa Tengah NO.
KAWASAN HUTAN
PERUSAHAAN
NAMA PERUSAHAAN
1 2
HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG
IUP IUP
ALEXIS PERDANA MINERAL ANEKA TAMBANG (TBK)
3
HUTAN LINDUNG
IUP
4
HUTAN LINDUNG
5
LUAS (Ha)
KABUPATEN
1.121,58 297,60 1.454,43
WONOGIRI BANYUMAS WONOGIRI
HARGOSARI GOLDEN MINING
40,91
WONOGIRI
IUP
PUTRA KAYANGAN TIRTOMOYO
39,92
WONOGIRI
HUTAN LINDUNG
IUP
SELO PUTRO
0,05
WONOGIRI
6
HUTAN LINDUNG
IUP
SINAR TAMBANG ARTHA LESTARI
44,33
BANYUMAS
7
HUTAN LINDUNG
IUP
ULTRATECH MINING INDONESIA
34,41
WONOGIRI
50
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
KAWASAN HUTAN HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG
PERUSAHAAN IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP IUP
NAMA PERUSAHAAN AL HIKMAH ANEKA TAMBANG (TBK) ARDI MANUNGGAL ARTA MULYA BHUMI PERTIWI SUPRA MULTI GUNA BRIANDO MAJU PERKASA BUDI LUHUR BUMI SUKSESINDO DRS. SUDARMAN M DUTA MAS BAHARI EDI SAMPURNA GUNUNG KELABAT CITRA ABADI INDO MODERN MINING SEJAHTERA INDO MULTI NIAGA JOYO MULYO KARYA MULYA KARYA SANTOSA LANGGENG MUKRI NIRWANA PERKEMI RAHARJA SARI RAYA SARI REJEKI SEJAHTERA SOERIA PERSADA SAKTI SUMBER MAS SUMBER MINERAL NUSANTARA SURYA ABADI TANI MAKMUR TUNAS MAS USPRI PULUNG KENCANA
LUAS (Ha) 0,31 1.651,35 0,04 4,45 6,14 623,00 4,54 2.516,67 36,27 2,19 182,77 72,14 4.299,11 4,32 4,67 1,46 5,09 0,44 4,43 1,57 4,34 2,08 1,61 5,09 1,40 0,26 3.413,11 1,72 4,26 0,18 45,64
KABUPATEN TULUNGAGUNG MADIUN TULUNGAGUNG LUMAJANG BLITAR TRENGGALEK LUMAJANG BANYUWANGI PACITAN TRENGGALEK BLITAR JEMBER LUMAJANG BANYUWANGI LUMAJANG LUMAJANG LUMAJANG LUMAJANG TRENGGALEK LUMAJANG LUMAJANG LUMAJANG LUMAJANG LUMAJANG LUMAJANG JEMBER TULUNGAGUNG TRENGGALEK LUMAJANG LUMAJANG JEMBER JEMBER
Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) 51
Daftar Nama Izin Usaha Pertambangan yang Terindikasi Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Provinsi Jawa Barat Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) NO.
KAWASAN HUTAN
PERUSAHAAN
1
HUTAN LINDUNG
IUP
NAMA PERUSAHAAN
ANEKA TAMBANG (TBK)
LUAS (Ha)
KABUPATEN
732,56
BOGOR
13.590,50
GARUT
122,70
BOGOR
7,59
BOGOR CIANJUR
2
HUTAN LINDUNG
IUP
BARA ALAM REKHANNUSA
3
HUTAN LINDUNG
IUP
ESANA REKHANUSA
4
HUTAN LINDUNG
IUP
GILANG CEMPAKA UPRI
30,15
5
HUTAN LINDUNG
IUP
HOYA PERKASA SENTOSA
249,18
6
HUTAN LINDUNG
IUP
JIO INDONESIA
19,10
SUKABUMI
7
HUTAN LINDUNG
IUP
KARUNIA SEMESTA RAYA
98,42
GARUT
8
HUTAN LINDUNG
IUP
KOPERASI BINA USAHA
161,67
GARUT
9
HUTAN LINDUNG
IUP
MEGAH CIPTA SAWARGITAMAS
91,69
GARUT
10
HUTAN LINDUNG
IUP
PUTRA GUNUNG LIMBUNG
5,96
BOGOR
11
HUTAN LINDUNG
IUP
PUTRA SAMUDRA
729,53
BOGOR
12
HUTAN LINDUNG
IUP
PUTRA SAMUDRA PADJAJARAN II
378,81
BOGOR
13
HUTAN LINDUNG
IUP
TIGER ROOT
493,92
GARUT
GARUT
52
NO
Data Tersus/TUKS Sumber : Kementerian Perhubungan, April 2015
TERSUS
TUKS
TOTAL TERMINAL
1 JAWA BARAT
9
2
11
2 JAWA TENGAH
2
14
16
16
20
36
27
36
63
NO
PROVINSI
3 JAWA TIMUR TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 16 18 19 20 21 22 23 25 24 27 28 29 30 26 31 32 33
PROVINSI ACEH BALI BANGKA BELITUNG BANTEN BENGKULU DKI GORONTALO JAMBI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR KALBAR KALSEL KALTARA KALTENG KALTIM KEPRI LAMPUNG MALUKU MALUT NTB NTT PAPUA PAPUA BARAT RIAU SULBAR SULSEL SULTENG SULTRA SULUT SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN SUMATERA UTARA TOTAL
TERSUS
TUKS
9 7 24 5 5 12 1 0 9 2 16 12 54 6 50 93 93 9 4 18 4 3 6 6 16 3 10 25 40 5 0 37 2 586
8 15 8 52 1 4 0 58 2 14 20 27 65 10 23 148 30 9 2 0 0 0 3 3 33 0 3 15 6 17 4 12 14 606
Tidak ada keterangan
1
4
1
1
TOTAL TERMINAL 17 22 32 57 6 16 1 58 11 16 36 39 120 16 73 245 123 18 6 18 4 3 10 9 49 3 13 40 47 22 4 49 16 1199
IUP OP Khusus yang telah berakhir di Kementerian ESDM
54
55
Tindak Lanjut K.ESDM Witness Survey
56
Tindak Lanjut K.ESDM Pembayaran melalui SIMPONI
57
Tindak Lanjut Lingkungan Hidup Proper Pertambangan pada 16 Provinsi
58
Tindak Lanjut Dirjen Perhubungan Laut
59
SE KEMENDAGRI Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014
60
Tindak Lanjut Gubernur Bengkulu
61
Tindak Lanjut Gubernur Kalimantan Utara
62
Tindak Lanjut Bupati Aceh Barat Daya Surat pencabutan CNC untuk IUP yang sudah berakhir masa berlakunya
63
Tindak Lanjut Provinsi Aceh
64
Tindak Lanjut Bupati Aceh Jaya Surat pencabutan IUP
65
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PENCEGAHAN KORUPSI Kehutanan Ketidak pastian hukum dalam kawasan hutan, berdampak pada ketidak adilan pengelolaan hutan yang seluas 70% wilayah Indonesia. (Kajian Sistem Perencanaan Kehutanan, KPK, 2010)
Perum Perhutani menguasai kawasan hutan Jawa hingga seluas 2,4 juta hektar. Pendapatan dan laba per hektar hanya 146 ribu rupiah per hektar per tahun (Kajian Perhutani, KPK, 2014)
Hak Menguasai Negara Atas Hutan Perencanaan Kehutanan
Inventarisasi Hutan Pengukuhan Kawasan Hutan
Pengelolaan Hutan
Pemanfaatan Hutan
Penatausahaan dan Peredaran Hasil Hutan
Pengawasan dan Pengendalian
Sistem Penarikan PNBP
Pemberian Izin dan Pengelolaan Hutan oleh BUMN
Penatagunaan Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Penguatan Partisipasi Masyarakat
Dari 22 regulasi berkaitan izin di sektor kehutanan, 18 diantaranya memberikan celah koruptif – baik suap, perlakuan memihak patron-klien, maupun “state capture”. Dengan potensi suap mencapai 22 milyar rupiah per izin per tahun. (Kajian Kerentanan Korupsi di Sistem Perizinan Sektor Kehutanan, KPK, 2014)
Lemahnya pengendalian administrasi hasil hutan kayu dan sistem penarikan PNBP menyebabkan tidak optimalnya penerimaan negara di sektor kehutanan (Kajian Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak di Sektor Kehutanan) 67
5 PERMASALAHAN MENDASAR SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1) Ketidakpastian hukum kawasan hutan 2) Lemahnya regulasi dalam perizinan di sektor kehutanan dan perkebunan 3) Belum optimalnya perluasan wilayah kelola masyarakat 4) Lemahnya pengawasan dalam pengelolaan kehutanan dan perkebunan menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari SDA. 5) Masih banyaknya konflik agraria dan kehutanan yang belum tertangani. 68
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA 11 Maret 2013 TEMA 1.
Harmonisasi Regulasi
TEMA 2. Penyelarasan Prosedur Pengukuhan
PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN
HUTAN
“PERSOALAN KORUPSI, KETIDAKPASTIAN HUKUM, DAN KEADILAN HARUS DILIHAT DAN DISELESAIKAN SECARA UTUH MENYELURUH”
TEMA 3.
Resolusi Konflik
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI RENAKSI NKB PER KEMENTERIAN/LEMBAGA UKURAN KEBERHASILAN SAMPAI DENGAN B24 = 52% 40.9
Komisi Nasional Hak Azasi Manusia
56.8
Badan Informasi Geospasial
53.6 55
Badan Pertanahan Nasional Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM
Tutup (%)
38.5
31.3
Kementerian Pekerjaan Umum
34.6 66.7
Kementerian Pertanian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
51.6 51.8
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Kehutanan
0
10
20
30
40
50
• Rencana Aksi NKB perlu direvitalisasi. • Untuk lebih inklusif dan partisipatif melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat (civil society) • Perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah 2014-2019 dan perubahan strukturnya. 60
70
80
70
NKB DAN KORSUP SDA “membangun komitmen kementerian dan lembaga lintas sektor”
“tidak bisa dilakukan oleh hanya satu kementerian”
2010
2011
2012
2014
2013
2015
2016 TARGET NKB
31 JUL 2013
JAN 2010
DES 2012
KAJIAN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN
SEMILOKA PERCEPATAN PENGUKUHAN
PENYEPAKATAN NOV 2014 INDIKATOR REFLEKSI KORSUP HUTBUN KINERJA 11 MAR 2013 SETAHUN & KELAUTAN PENANDATANGANAN NKB NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (NKB) KORSUP MINERBA 71
PERMASALAHAN PENGELOLAAN SEKTOR KEHUTANAN & PERKEBUNAN Ketidakpastian status 105,8 juta ha kawasan hutan (Penetapan baru 16,18% dari 120 juta ha – data Kemhut 2013) Laju Deforestasi 0.84
Perizinan SDA rentan suap atau pemerasan, terhitung untuk satu izin HPH/HTI besar potensi transaksi koruptif berkisar antara 688 juta hingga rupiah 22,6 milyar setiap tahun (KPK, 2013).
JUTA HEKTAR
PEMBERIAN IZIN
0.45
PNBP
PRODUKSI HASIL HUTAN WASDAL
Indikasi state capture Potensi suap, pemerasan, penjualan pengaruh Margono et.al
Kemenhut
Perkebunan, tidak ada kewajiban PNBP
Ketimpangan pengelolaan hutan oleh kepentingan skala besar. Hanya 3,18% yang dialokasikan untuk skala kecil. Nilai manfaat SDA tidak sampai ke masyarakat.
TATA USAHA
Pemanfaatan Hutan
3%
97%
Skala besar Skala kecil
Perpres 39 Tahun 2014, memberi ruang usaha perkebunan dikuasai asing sebesar 95%. 72
Kinerja Izin USAHA HUTAN ALAM
26
48 80
67
USAHA HUTAN TANAMAN
139
179
IUPHHK-HA TDK AKTIF
IUPHHK-HT TDK AKTIF IUPHHK-HT AKTIF TDK BERSERTIFIKAT IUPHHK-HT AKTIF BERSERTIFIKAT
IUPHHK-HA AKTIF TDK BERSERTIFIKAT TREN HPH AKTIF
(Jumlah HPH Ak f)
250 200
212
34 juta ha open access
188 167
150
143 115
100 50 0 2008
2009
Sumber: APHI, 2013
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
73
Pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi Analisis ini diperoleh dari: a/. hasil identifikasi peraturan yang terkait dan wawancara, b/. FGD dengan pelaku usaha tgl 26 Oktober 2013 yang difasilitasi UNDP PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN
-5
-4
-3
PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI -2 -1 0 +1 +2
+3
+4
+5
PELAKSANAAN PERIZINAN Pencadangan kawasan hutan (SK 6273/2011)
Biaya unofficial sd 25jt untuk mendapat informasi/peta
Analisis makro-mikro (PerDirjen BUK No 5/11)
Biaya negosiasi sd 200 jt agar dpt luasan yang dapat ditanam
Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)—rekomendasi Gub/Bup.
Pelayanan informasi perizinan secara online (P 13/2012) Pengalihan Saham ( PP 6/07 jo PP 3/08)
1
2
2
2
1
1
1
1
1
3
3
1
2
2
Rp. 50 sd 100 ribu/ha
1
1
3
1
2
Rp. 2 sd 6 milyar
PERENCANAAN HUTAN Pengesahan rencana kerja usaha (RKU) (P 56/2009, P 24/11)
Revisi 50-100 juta & Unofficial sd 200 jt
1
1
1
Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya
Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam (SDA): Studi Kasus Sektor Kehutanan (KPK. 2013)
74
Lanjutan ... PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN
PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI -5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
Pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) (P 56/2009, 24/11)—menetapkan jatah produksi
Biaya monitoring pra penyusunan RKT, bisa 140 hr kerja x 8 orang
Penataan batas areal izin (P 19/11, P 43/13)
Tidak ada standar biaya dan waktu kerja. Biaya tambahan sd 300 jt.
1
IHMB (P 33/2009 jo P 5/2011)
Jasa konsultan Rp. 50 ribu/ha dan Unofficial u/ pengesahan sd 1 M
2
1
+3
+4
+5
3
2
2
1
1 1
PRODUKSI HASIL HUTAN Pemasukan dan penggunaan alat (P 53/2009) Kerjasama operasi dalam hutan tanaman (P 20/05, P 29/12)
Unofficial u/ alat & koord dng aparat lain sd 50 jt
5
1
Biaya unofficial sd 100 jt
1
1
1
1
2
Pemenuhan tenaga teknis (GANIS) kehutanan (P 58/2009).
Biaya pelatihan 30-40 jt/orang
Izin pembuatan dan penggunaan koridor (P 9/2010)
Unofficial , kasus 15 juta
1
1
1
1 3
2
1
1
1
3
PENATA-USAHAAN HASIL HUTAN Sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan penatausahaan DR-PSDH (P 8/2009)
Double tax dng beragam pungutan
2
2
Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya
Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam (SDA): Studi Kasus Sektor Kehutanan (KPK. 2013)
75
Lanjutan ... PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHUTANAN
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (HA, HT) (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13) Verifikasi Legalitas Kayu (P 38/09, P 68/11, P45/12, P42/13)
TERKAIT KAWASAN HUTAN Izin Pemanfaatan Kayu (P 14/11, P 20/13) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013) Tukar menukar kawasan hutan (P 32/2010, P 41/2012)
-5
-4
-3
PENGARUH TERHADAP BIAYA TRANSAKSI -2 -1 0 +1 +2
Konsultan ±500 jt, 50-500 rb/pos (20-30 pos), Monev 100-150 x SPT ke pershn
1 1
1
Biaya tim teknis lapangan-nego; tarif/luas-jenis kayu Biaya unofficial tergantung luas, sd 15 M
2
Biaya unofficial untuk mendapat izin
1
+3
2
3
2
1
1
3 1
+4
+5
1
3 1 1
1
KEBIJAKAN LAIN Monitoring dan pengawasan rutin
Membayar biaya perjalanan dan akomodasi
Perlindungan hutan (termasuk apabila terjadi konflik sosial)
Rp 20-30 ribu /pasukan; Puluhan juta setoran rutin
1
4 1
3
Keterangan: Angka menunjukkan jumlah informan yang menyatakan pendapatnya
Kajian Sistem Perizinan di Sektor Sumberdaya Alam (SDA): Studi Kasus Sektor Kehutanan (KPK. 2013)
76
Data Perkebunan Indonesia No.
PROVINSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
RIAU JAWA BARAT JAMBI ACEH KALIMANTAN BARAT JAWA TIMUR KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN SELATAN SUMATERA UTARA SUMATERA SELATAN BENGKULU SULAWESI UTARA JAWA TENGAH LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO SUMATERA BARAT BANTEN SULAWESI TENGAH PAPUA SULAWESI BARAT PAPUA BARAT KALIMANTAN UTARA MALUKU SULAWESI TENGGARA TOTAL
Jumlah Perusahaan 310 193 136 123 103 100 90 89 84 74 54 53 43 38 34 32 24 24 17 17 10 8 8 8 7 7 3 1,689.00
LUAS (Ha) 1,558,553.35 210,775.59 685,676.40 327,152.60 590,345.70 188,325.51 607,454.66 842,882.36 650,082.87 293,422.70 47,742.08 153,146.24 10,031.96 88,777.39 263,128.04 151,398.63 99,622.72 8,341.50 63019.6 9,470.32 140,806.63 99,041.60 48,036.85 249855.3 99,260.69 52880.48 18700 7,557,932
TOTAL PRODUKSI (Ton) 4,335,419.21 309,755.81 1,095,658.80 755,965.83 861,048.30 202,591.28 1,467,208.56 491,103.21 394,066.09 830,784.28 157,737.75 189,728.77 12,218.13 52,703.66 891,968.24 510,717.48 103,732.36 28,294.81 12,299.74 108,980.37 93,070.80 152,467.65
No.
Komoditi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
K. Sawit Karet Tebu Teh Kelapa Kakao Kopi Cengkeh Sagu Kapuk Kelapa Dalam Kina Jarak Jambu Mete Kenaf Astiri Serai Wangi Aneka Tanaman Albazia Jahe Abaca Tidak ada Keterangan
Luas 6,496,126 278,644.90 250,028.40 109,211.10 102,076.00 60,003.40 54,864.80 43,689.20 23,157.20 3,211.50 2,157.00 1,060.00 948.7 815.4 805 393.4 198 140 90 71.5 130,240.08
-
13,057,521
% 85.95% 3.69% 3.31% 1.44% 1.35% 0.79% 0.73% 0.58% 0.31% 0.04% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.72%
Sumber : Kementerian Pertanian, 2015 TOTAL
7,557,932
Data Perkebunan Berdasarkan Komoditas LUAS (Ha) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KOMODITAS Albazia K. Sawit Aneka Tanaman ina Serai Wangi Jarak Astiri Karet Kopi Kakao Tebu Teh Kelapa Cengkeh Kapuk Total
JAWA BARAT 90 7768.3 140 1060
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR 4932.83
198 948.73 393.42 67254.18 21610.5439 21223.61 1136.31 30891.99355 15183.94 8959.61 1874.6226 38171.1013 17398.61 381.58 8150.55 98380.94702 3397.1524 3870.65 2983.89 371.09 84206.16 5210.32 30052.4115 8426.44
No.
PROVINSI
Jumlah Perusaha an
LUAS (Ha)
TOTAL PRODUKSI (Ton)
1
JAWA BARAT
193
210,776
309,756
2
JAWA TIMUR
100
188,326
202,591
3
JAWA TENGAH
38
88,777
52,704
TOTAL
331
487,878
565,051
3211.501767
210,776
88,777
188,326 Sumber : Kementerian Pertanian, 2015
IUP PERKEBUNAN NPWP TIDAK TERIDENTIFIKASI No.
Jumlah Perusahaan Perkebunan 196 59 220 475
Provinsi
1 JAWA BARAT 2 JAWA TENGAH 3 JAWA TIMUR Jumlah
NO.
NPWP
NPWP Tidak Teridentifikasi
170 57 196 423
26 2 24 52
PROV
KABUPATEN
Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu, April 2015
PERUSAHAAN
KOMODITI
1
JAWA TENGAH
SEMARANG
PT. UFI
CENGKEH
2
JAWA TENGAH
SEMARANG
PT. SRI SARWO ADHI
KOPI
IUP PERKEBUNAN NPWP TIDAK TERIDENTIFIKASI PROVINSI JAWA BARAT Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu, April 2015 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
KABUPATEN BOGOR BOGOR BOGOR CIAMIS CIANJUR CIANJUR CIANJUR CIANJUR GARUT KARAWANG PURWAKARTA PURWAKARTA SUKABUMI SUKABUMI SUKABUMI SUKABUMI SUKABUMI SUKABUMI SUKABUMI SUKABUMI SUKABUMI SUMEDANG SUMEDANG TASIKMALAYA TASIKMALAYA TASIKMALAYA
PERUSAHAAN PT. PERKEBUNAN DAN PERINDUSTRIAN PT. SUMBER AGRI PRIMA PT. TAJUR HAMBALANG PT. MULYA ASLI PT. CIRAMA PT. CIRANJI PT. PASIR KELAPA PT. TJIMPAG PT. HARDJASARI PT. UTAMA PT. HARDJASARI PT. HARDJASARI PT. ACHUBWANA SUTERA PT. CIMANGKOK INDAH PT. CIPELANG PT. KEUTANGI JAYA . JL. PEMUDA NO. 9 BOGOR PT. PERKEBUNAN TEH DAN KARET PT. PERKEBUNAN TEH DAN KARET PT. PUTRI PERDANA LESTARI PT. TJIBUHUNG PT. RATU GILANG KENCANA PT. SUBUR SETIA CORP PT. CISUGIH . KPP. GENTENG PT. DATAR SALAM
KOMODITI TEH ANEKA TANAMAN KARET KARET KAKAO KARET KARET TEH TEH KELAPA KARET KAKAO KELAPA CENGKEH KARET TEH KARET TEH KARET ALBAZIA KARET TEH KOPI KARET KARET ALBAZIA
IUP PERKEBUNAN NPWP TIDAK TERIDENTIFIKASI PROVINSI JAWA TIMUR Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu, April 2015 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
KABUPATEN BANYUWANGI BANYUWANGI BANYUWANGI BANYUWANGI BANYUWANGI JEMBER JEMBER JEMBER PROBOLINGGO PROBOLINGGO MALANG BLITAR BLITAR BLITAR BLITAR BLITAR BLITAR BLITAR BLITAR KEDIRI KEDIRI TULUNGAGUNG TULUNGAGUNG TULUNGAGUNG
PERUSAHAAN PT. WONGSOREJO PT. PERK. BUMI SARI PT. PERKEBUNAN KALIBENDO PT. PERKEBUNAN KALIBENDO PT. PERK. WONOSARI PT. WILANSARI KENCANA PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA PT. HARTA MULIA PT. LINTANG AGRO LESTARI PT. LINTANG AGRO LESTARI PD. PD. PERKEBUNAN MARGOMULYO PD. PD. PERKEBUNAN MARGOMULYO PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA PERUSH.PERK. ZIDAM BRAWIJAYA PT. AREMA
KOMODITI KAPUK KOPI KARET KOPI KELAPA KOPI KARET KOPI KOPI CENGKEH KARET KELAPA KARET KOPI CENGKEH KELAPA KOPI KOPI CENGKEH KOPI CENGKEH KAPOK RANDU KELAPA KELAPA
DAFTAR PERINGKAT PERUSAHAAN PROPER 2013-2014 PERKEBUNAN Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No.
Nama Perusahaan
Sektor
Sub Sektor
Kab./Kota
Provinsi
PERINGKAT 2013-2014
1
PT. Inni Pioneer Food Industry
AGRO
Sawit
Kab. Karawang
Jawa Barat
MERAH
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN
HASIL KAJIAN KELAUTAN – KPK 2014 * No.
Permasalahan
1
Permasalahan Terkait Batas Wilayah Laut Indonesia
5
2
Permasalahan Terkait Tata Ruang Wilayah Laut Indonesia
11
3
Permasalahan terkait Ketatalaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
25
4
Permasalahan Kelembagaan
7
5
Permasalahan Regulasi
8 TOTAL
1
• Rekomendasi/Saran Perbaikan
2
• Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Kelautan Indonesia • Pelaporan Rencana Aksi • Monitoring dan Evaluasi
3
Jumlah Temuan
* Kajian KPK: Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan, Desember 2014
56
85
8 Permasalahan Utama di Sektor Kelautan 1) Tata batas wilayah laut Indonesia yang belum jelas. 2) Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial.
3) Peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan masih tumpang tindih satu sama lain. 4) Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut. 5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut. 6) Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut, dan pemanfaatan sumberdaya yang ada didalamnya, belum lengkap dan tidak terintegrasi 7) Belum optimalnya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut.
8) Belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya. 86
Rendahnya Kontribusi PNBP Sektor Perikanan Laut dibandingkan Nilai Produksi Sektor Perikanan Laut (2008 sampai dengan 2013)
Rincian Nilai Produksi Perikanan Laut PNBP SDA Perikanan % PNBP vs Nilai Produksi
Tahun 2008
2009
2010
2011
2012
2013
46,598,552,733,000
49,527,135,768,000
59,580,474,171,000
64,452,537,439,000
72,016,210,109,000
77,334,050,000,000
77,404,162,800
92,039,435,895
91,785,569,110
183,802,161,080
215,766,602,000
229,350,562,720
0.17%
0.19%
0.15%
0.29%
0.30%
0.30%
Sumber : diolah dari data KKP, 2008-2013
Sebagai perbandingan, jika menggunakan formula perhitungan royalti batubara minimum sebesar 3% dari nilai penjualan, maka PNBP dari penangkapan ikan akan mencapai sebesar Rp 2,3 Triliun, yang nilainya masih jauh lebih besar dari realisasi PNBP perikanan laut yang sebesar Rp 229,3 Miliar di tahun 88 2013
88
Penerimaan Negara dari Sektor Perikanan 72,020.00
80,000.00
64,450.00
70,000.00
59,580.00
Dalam Milyar Rupiah
60,000.00 50,000.00
40,000.00 30,000.00
**
20,000.00 10,000.00
4,970.00 31.42
92.00
61.96
7,380.00
5,580.00 183.80
54.38
215.77
-
2010
Pajak
PNBP
2011
Hasil Perairan Umum
Kontribusi Penerimaan Pajak dari sektor Perikanan selama 5 tahun terakhir dari Total Penerimaan Pajak Nasional
2012
Hasil Perairan Laut
< 0,02%
Sumber: Dirjen Pajak, 2015 89
Daftar Status Perusahaan Kapal Ikan Eks Asing Berdasarkan Hasil Penelusuran Database Perusahaan Pada Kemkumham NO
NAMA PEMILIK
AKTE PERUSAHAAN Pertama Terakhir Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21 Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 23 September 2006 yang dibuat dan Desember 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Bonar disampaikan oleh Notaris RM. Sihombing, SH Soediarto Soenarto, SH
10
ARAFURA MINA MULYA MARITIM, PT
16 21 22 49 54 77 78 88
ASROBEN, PT. BALI OCEAN ANUGRAH LINGER INDONESIA, PT BALI PACIFIC NUSANTARA, PT. EMPAT BINTANG KAWANUA, PT FISCHO MARINDO UTAMA, PT INDUSTRI PERIKANAN TERPADU CHIU SHIH. PT ING ING JASA MORINDO MANDIRI, PT.
tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan Salinan Akta Nomor : 125, Tanggal 29 Desember 1995 yang dibuat oleh Notaris RIA ADJI HENDARTO, SH dan Salinan Akta Nomor : 83, Tanggal 6 Mei 2002 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Hatma Wigati Kartono, SH
tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan Salinan Akta Nomor : 49, Tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Justitia Ferryanto, SH
90 124 164 181 182
JAYA KOTA, CV. OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT. SUDITA PRIMA, PT. WAILAN PRATAMA, CV. WAILAN PRATAMA, PT
tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan
tidak ditemukan tidak ditemukan tidak ditemukan
Salinan Akta Nomor : 201, Tanggal 17 April 2008 dan Salinan Akta Nomor : 323, Tanggal 30 April 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi.
Salinan Akta Nomor : 8, Tanggal 2 Juli 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Mintje Waani, SH
JENIS KEGIATAN/USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA PEMBANGUNAN BERTI NDAK SEBAGAI PENGEMBANG PERTAMBANGAN BI JI H URANI UM DAN THORI UM PERDAGANGAN DI STRI BUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKI LAN DARI BADAN-BADAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DARAT EKSPEDI SI DAN PERGUDANGAN.
• Sejumlah perusahaan tercatat bergerak dibidang non-perikanan seperti pertanian, agrobisnis, pengangkutan darat, pertambangan batubara, percetakan, dan sebagainya. • Terdapat perusahaan yang tidak tercatat dalam database perusahaan pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.
JASA EKSPEDI SI , PENGEPAKAN DAN PERGUDANGAN (BUKAN VEEM) JASA KEBERSI HAN JASA PERI KLANAN DAN REKLAME SERTA PROMOSI DAN PEMASARAN JASA TELEKOMUNI KASI UMUM JASABOGA KONSULTAN BI DANG LAPANGAN MI NYAK, GAS DAN PANAS BUMI KONSULTASI
PERTANI AN AGROI NDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA PEMBANGUNAN BERTI NDAK SEBAGAI PENGEMBANG PERTAMBANGAN BI JI H URANI UM DAN THORI UM PERCETAKAN DESAI N DAN CETAK GRAFI S PERDAGANGAN DI STRI BUTOR,AGENT DAN SEBAGAI PERWAKI LAN DARI BADAN-BA
Sumber : Diolah dari Data KKP dan Database Perusahaan pada KemenkumHAM, 2014
90
Daftar status perusahaan yang mengoperasikan Kapal Ikan eks Asing berdasarkan hasil penelusuran database NPWP pada DJP No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
NAMA PEMILIK ARIFIN WIJAYA BUYUNG KUSNADI ERVINA TANGKULUNG GUNAWAN HALIM Als TIUA TJEN I GUSTI ARYA DAMARYANTA I GUSTI NGURAH KETUT EKA PUTRA I KOMANG REDANA IWAN WANAPUTRA JUMI ERMIYATI KADIRAN KARYA CIPTA BUANA SENTOSA, PT KASAN KRISTALIN DWILESTARI .PT KUB. MINA TUNA SEGAR KUNCORO HANDAYA LO AI SIEN LOE TIONG PENG MASLIM MEITTY SULAMANDA MINA MINATAMA MUTIARA , PT MUHDI NOMEN NURWAHID NYOMAN SARYA, BSC OCEAN INDO STAR PRATAMA, PT.
KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi
No. NAMA PEMILIK 28 PHANG CIAT LIE 29 PUSAKA BENJINA ARMADA , PT 30 PUSAKA BENJINA RESOURCES, PT 31 PUTU ARTA 32 RAMLI 33 RANI 34 RICHI RICHADO 35 RICO DIAN JAYATAMA, PT 36 RIYANTO 37 RUSLI 38 RUSTAM 39 SALIKIN,SE 40 SIANTI MALA 41 SINARINDO TIRTA SEJAHTERA , PT. 42 SUCANDRA 43 SUDIANTO 44 SURYANTO 45 TAIB 46 TANG TUA TIE 47 TJIN LEI 48 TRI KUSUMA GRAHA, PT. 49 WAHID / AL TJINTIK 50 WARSONO 51 WENY YUHADI 52 WILLIAM SUTIOSO 53 YUNGIN PRIMA SENTOSA, PT
53 perusahaan/pemilik kapal (28,3%) tidak memiliki/tidak teridentifikasi NPWPnya dari 187 perusahaan/pemilik kapal eks asing yang di telusuri
KETERANGAN NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi NPWP Tidak Teridentifikasi
Sumber : Ditjen Pajak Kemenkeu diolah dari data KKP, 2014 91
Data Umum Perpajakan Pemilik Kapal (Per Jan. 2015) Jumlah Izin 2036
Pemilik Kapal 1.836 (100%)
Ber-NPWP 1.204 (66%)
*Sumber: Ditjen Pajak 2015, Berdasarkan data Pemilik Kapal > 30 GT Per Januari 2015
NPWP Belum Teridentifikasi 632 (34%)
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PROVINSI NAD SUMUT SUMBAR RIAU KEPRI JAMBI SUMSEL BABEL BENGKULU LAMPUNG DKI JAKARTA JABAR BANTEN JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM KALTARA SULUT SULBAR SULTENG SULTRA SULSEL GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT
KONDISI DOKUMEN RZWP-3-K S/D 2015 Sedang menyusun dokumen awal Masih proses perbaikan dokumen final Belum menyusun Sedang menyusun dokumen awal Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Sudah perda tahun 2013 Masih proses perbaikan dokumen final Sudah perda tahun 2014 Sudah perda tahun 2011 Sudah perda tahun 2012 Masih proses perbaikan dokumen final Sedang menyusun dokumen awal Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Masih proses perbaikan dokumen final Sudah perda tahun 2012 Masih proses perbaikan dokumen final
Keterangan Direncanakan perda 2017 Direncanakan perda 2016 Akan disusun pada tahun 2016 Direncanakan perda 2017
Direncanakan perda 2015 Perlu ditinjau kembali Direncanakan perda 2017 Perlu ditinjau kembali Perlu ditinjau kembali Perlu ditinjau kembali
Daftar Status Rzwp-3-k Provinsi Di Indonesia Hingga Tahun 2015
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, April 2015 Perlu ditinjau kembali
94
LAPORAN VERIFIKASI KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN, SUMUT (2011-2012) NO 1
2 3
SESUAI
Uraian < 30 GT = 72 Kapal Presentase (%) > 30 GT = 154 Kapal Presentase (%) Jumlah = 226 Kapal Jumlah Presentase (%)
Panjang 7 9.72 28 17.88 35 15.28
Lebar 27 37.50 98 63.64 125 55.31
Dalam 7 9.72 50 32.47 57 25.22
Kapal Izin Daerah Yang Seharusnnya Izin Pusat No Uraian 1 Izin Daerah 2 Izin Pusat Jumlah Sumber : PSDKP Belawan, 2015
Kapal (Unit) 3 69
Prosentase(%) 4,17
72
100,00
95,83
TIDAK SESUAI GT 0 -
11 7.14 11 4.87
Panjang 65 90.28 126 82.12 191 84.72
Lebar 45 62.50 56 36.36 101 44.69
Dalam 65 90.28 104 67.53 169 74.78
GT 72
100.00 143
92.86 215
95.13
Hampir semua data pada dokumen kapal perikanan tidak sesuai dengan data hasil verifikasi di lapangan, antara lain: a. Ukuran panjang, lebar dan dalam kapal b. Jenis, nomor dan kekuatan mesin c. Beberapa kapal ada yang berbeda tanda selarnya/ melakukan pergantian kapal untuk nama yang sama.
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
NAMA KAPAL (KM) SUMBER NUSANTARA 3 SERBA MAKMUR SERBA MAKMUR MILLENIUM III FARMA SAMUDERA 8 Sabena MAHKOTA REZEKI MAKMUR Camar 29 CAMAR 29 SUMBER REZEKI KIRANA MANDIRI Bahari Indah Bintang Samudera BAHARI INDAH BINTANG SAMUDERA NEW USAHA NUSANTARA MAS l ULANDARI MUJUR JAYA I BINTANG BARU BEROMBANG PERKASA 15
MBF 188 YAKIN Super Jaya I FAMILI SELAMAT JADI SAMUDERA INDAH MAJU JAYA WIDURI I MBF 2 SUMBER BARU CAMAR 15 Sentosa PALEMBANG SUMBER SAMUDRA 8 Selamat Jadi V Sumber Sempurna Sumber Berjaya Sumber Berjaya
SESUAI DOKUMEN Panjang Lebar Dalam 15.98 4.34 1.38 16.15 4.64 1.34 16.15 4.64 1.34 16.95 4.42 1.36 19.80 4.75 1.35 14.45 4.60 1.48 17.56 4.64 1.34 15.10 4.25 2.00 19.47 4.38 1.32 19.47 4.38 1.32 17.85 4.90 1.34 15.02 5.04 1.56 15.10 4.60 2.00 17.64 5.46 1.58 15.10 4.60 2.00 17.64 5.48 1.58 18.80 5.07 1.55 19.45 5.35 1.36 18.84 4.62 1.54 20.44 5.36 1.40 18.65 5.00 1.11 20.87 4.85 1.32 18.96 4.92 1.44 18.95 4.80 1.36 17.65 5.12 1.42 18.12 5.40 1.42 22.38 5.32 1.45 20.86 5.36 1.50 19.00 5.60 1.50 18.81 4.42 1.50 18.20 4.56 1.44 21.10 4.24 1.59 19.89 4.80 1.38 17.12 5.40 1.68 18.64 5.36 1.44 20.81 5.36 1.40 16.64 5.40 1.62 20.01 5.40 1.45 16.95 5.48 1.54 16.95 5.48 1.54
GT 20 20 20 22 22 23 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
HASIL VERIFIKASI Panjang Lebar Dalam GT 15.10 4.05 1.94 30 16.41 4.68 2.16 41 16.37 4.82 2.28 45 14.97 4.06 2.20 33 11.78 6.50 2.42 46 21.28 6.20 2.77 91 12.03 4.34 2.02 26 19.09 5.80 2.58 71 16.65 4.22 1.60 28 16.79 4.70 1.93 38 17.02 5.48 2.08 49 15.73 5.45 2.35 50 17.47 5.00 2.56 56 19.75 5.77 2.25 64 17.77 5.50 2.76 67 19.88 Panjang 6.27 2.17 68 16.09 5.17 1.85 38 17 4.21 2.27 41 16.66 4.66 2.17 42 18.74 5.72 2.39 64 19.56 5.68 2.50 69 19.08 5.16 2.84 70 17.67 6.05 2.76 74 20.14 6.30 2.57 82 22.70 7.00 2.50 99 19.91 6.12 3.43 104 23.90 7.45 2.72 121 21.29 4.50 1.82 44 18.44 6.00 1.78 49 16.80 5.39 2.32 53 18.10 5.48 2.18 54 18.87 6.40 1.92 58 16.06 6.15 2.56 63 20.14 5.84 2.35 69 19.57 6.05 2.35 70 20.18 5.87 2.59 77 21.10 6.22 2.50 82 20.84 6.05 2.65 84 21.72 6.00 2.60 85 21.42 5.95 2.73 87
SELISIH GT -10 -21 -25 -11 -24 -68 -2 -47 -3 -13 -24 -24 -30 -38 -41 -42 -10 -13 -14 -36 -41 -42 -46 -54 -71 -76 -93 -15 -20 -24 -25 -29 -34 -40 -41 -48 -53 -55 -56 -58
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
SESUAI DOKUMEN NAMA KAPAL (KM) Lebar Dalam GT 1 Nusantara 23.70 7.27 2.95 136 2 WIDURI 68 20.16 4.76 1.55 29
NO
17.58 16.95 16.40 17.78 20.16 21.09 18.06 21.07 15.08 21.70 18.38 18.95 21.70 21.04 19.42 19.52 17.42 18.36 19.28 17.18 19.18 17.92 20.10 18.32 15.84 21.09 18.36 19.12 18.46 19.06 18.09 18.46 20.83 21.04 19.84 18.32 17.92 31.39 20.09 20.44 SUMBER SAMUDERA 30 NUSANTARA PRAWN 20.09 LAUTAN MAS III 18.26 MBF 18 19.94 SUMBER NUSANTARA 5
SUMBER BERJAYA SUKSES MUSTIKA MAJU WIDURI 68 USAHA JAYA MBF-26 MBF-328 MBF 9888 Cinta Bahagia ALAM BAHARI ASIA BARU CINTA BAHAGIA MBF-9788 NUSANTARA MAS MBF 9288 REZEKI LAUT SUBUR BARU Panjang SRI MAKMUR MUSTIKA BARU MBF-5 Lestari Indah YAKIN 88 Alam Kencana KARYA LAUT NAGA MAS SUBUR BARU SUMBER MAS Sumber Mandiri SUPER II MAKMUR INDAH SUMBER MANDIRI REZEKI LAUT UNITED I UNITED BARU ALAM KENCANA LESTARI INDAH I USAHA BARU ANUGERAH BAHARI
4.94 5.48 5.82 5.45 4.76 5.53 5.02 5.53 5.05 5.80 5.50 5.80 5.80 5.51 5.35 5.12 5.10 5.62 5.00 5.50 5.42 5.56 4.70 5.45 5.40 5.53 5.60 4.76 5.50 5.57 5.02 5.50 5.61 5.61 5.98 5.45 5.56 5.53 5.10 5.39 5.13 5.48 4.82
1.38 1.54 1.52 1.42 1.55 1.40 1.40 1.40 1.75 1.32 1.44 1.45 1.32 1.40 1.36 1.46 1.27 1.42 1.30 1.70 1.42 1.44 1.60 1.44 1.86 1.40 1.42 1.32 1.46 1.49 1.64 1.46 1.40 1.40 1.32 1.44 1.44 1.40 1.63 1.40 1.60 1.40 1.52
29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
19.26 21.20 20.75 22.00 25.52 17.64 18.99 18.83 20.08 20.18 22.61 20.13 21.28 23.25 18.46 19.77 20.71 21.73 20.45 20.00 20.45 20.03 18.95 22.47 21.90 20.14 20.70 20.64 20.97 18.95 21.45 22.47 20.72 21.50 21.75 22.63 20.28 22.37 21.95 24.37 23.16 24.36 24.04
HASIL VERIFIKASI SELISIH Lebar Dalam GT GT 23.74 6.74 2.60 104 32 25.52 7.38 4.19 197 -168
5.92 6.00 5.89 7.50 7.38 5.78 5.37 4.92 6.33 5.86 6.25 6.10 6.00 5.56 5.78 6.56 6.34 5.82 5.76 6.00 6.04 6.30 6.33 6.30 6.48 6.00 6.43 6.40 6.17 6.00 6.00 6.46 6.05 6.40 6.45 6.30 6.84 7.00 6.65 6.87 7.23 7.52 7.10
3.10 2.83 3.54 3.25 4.19 1.76 2.05 2.60 2.05 2.35 2.03 2.39 2.38 2.40 2.96 2.47 2.47 2.59 2.83 2.81 2.80 2.75 2.90 2.50 2.52 2.98 2.72 2.84 2.92 3.35 3.04 2.70 3.21 3.01 2.97 3.03 3.23 2.91 3.19 3.03 3.20 3.12 3.62
88 90 108 134 197 45 52 60 65 69 72 73 76 78 79 80 81 82 83 84 86 87 87 88 89 90 91 94 94 95 98 98 101 104 104 108 112 114 116 127 134 143 154
-59 -61 -79 -105 -168 -15 -22 -30 -35 -39 -42 -43 -46 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -56 -57 -57 -58 -59 -60 -61 -64 -64 -65 -68 -68 -71 -74 -74 -78 -82 -84 -86 -97 -104 -113 -124
