Rapat Monev
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan
PROVINSI JAWA TIMUR Semarang, 20 Mei 2015GERAKAN NASIONAL - PSDA
GAMBARAN UMUM JAWA TIMUR KONDISI GEOGRAFIS 111˚0’ hingga 114˚4’ Bujur Timur, dan 7˚12’ hingga 8˚48’ Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur 47.156 km², terbagi ke dalam 29 kabupaten, 9 kota, dan 657 kecamatan dengan 8.497 desa/kelurahan (785 kelurahan dan 8484 desa).
PENDUDUK : Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 37.476.011 jiwa
Luas Kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur sesuai SK Menhut No.395/MenhutII/2011 tanggal 21 Juli 2011 adalah seluas 1.361.146 Ha yang meliputi : a. Dikelola oleh Perum Perhutani : 1. Hutan Produksi Tetap : 782.772 Ha 2. Hutan Lindung : 344.742 Ha b. Dikelola oleh Kementerian LHK (Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) dan Provinsi Jawa Timur (Tahura R. Soerjo) : 233.632 Ha • Daratan : 230.126 Ha • Perairan : 3.506 Ha 344.742 25,33% 233.632 17,16%
782.772 57,51%
Hutan Produksi Tetap (HP) KSA/KPA Hutan Lindung
Sumber : SK Menhut No.395/Menhut-II/2011
Kawasan Hutan Negara di Provinsi Jawa Timur seluas 1.361.146 Ha atau 28,36 % dari luas daratan Provinsi Jawa Timur. Luas hutan rakyat adalah 681.365 Ha sehingga total luas kawasan hutan (hutan negara dan hutan rakyat) di Jawa Timur yaitu 2.042.511 Ha atau 42,58 % dari luas daratan Jawa Timur.
PETA KAWASAN HUTAN JAWA TIMUR
PROGRES IMPLEMENTASI 5 (LIMA) SASARAN RENCANA AKSI KORSUP KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
I. PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN, PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMINISTRATIF REKOMENDASI & TARGET :
TEMUAN : Tidak adanya kepastian hukum dalam kawasan hutan dan ruang bagi sektor lainnya.
Mendorong proses : 1. Pengukuhan KH 2. Penataan ruang 3. Batas wilayah administratif 4. Partisipasi masyarakat 5. Kepastian hukum RENAKSI : 1. Membentuk Tim IP4T 2. Menyusun Perda Masyarakat Adat 3. Mengumpulkan Data untuk Batas Wilayah dan Pengukuhan KH 4. Melakukan Evaluasi hak masyarakat
INDIKATOR OUTPUT :
1. Menunggu Juklak Kementerian LHK 2. Tidak ada Perda Masyarakat/Desa Adat 3. Proses Pengukuhan Selesai sepanjang 30.766,59 km dari 30.785,98 km 4. Tim IP4T ditetapkan Gubernur/Bupati dengan menunggu Juklak/Juknis dari masing-masing Kementerian dan Badan 5. Penganggaran melalui APBD/APBN
Lanjutan ........
REKOMENDASI & TARGET : 6. Mendorong penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa izin 7. Tidak adanya penggunaan kawasan hutan secara ilegal
RENAKSI : 5. Melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan KH 6. Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap penggunaan KH
INDIKATOR OUTPUT : 1. Database penggunaan KH sudah tersedia, perlu pemutakhiran data a. TMKH = 131 unit 5.437,73 ha dan Lahan pengganti 4.546,21 ha belum terselesaikan ± 891,52 ha b. PPKH = 114 unit 14.801,41 ha dan Lahan kompensasi 3.664,29 ha terdiri dari eksplorasi tanpa lahan kompensasi seluas : 9.886,80 ha, belum terselesaikan ± 1.250,32 ha. 2. Terkumpulnya data pada Triwulan III 3. Terlaksananya Penyuluhan terhadap pengguna KH 4. Koordinasi dengan Perum Perhutani dan Aparat penegak Hukum
II. PENATAAN PERIZINAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REKOMENDASI & TARGET :
TEMUAN :
Masih banyaknya pelaku usaha di sektor kehutanan yang tidak melaksanakan kewajibannya, administrasi dan keuangan negara.
1. Mendorong kepatuhan pemegang izin usaha dalam melaksanakan kewajiban keuangan 2. Seluruh pelaku usaha kehutanan memenuhi kewajiban
RENAKSI : 1. Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan lainnya 2. Melakukan rekonsiliasi data perizinan
INDIKATOR OUTPUT : 1. Permohonan Rekomendasi melalui P2T Prov Jatim 2. Pemutakhiran data Pemegang PPKH / TMKH yang sudah dipenuhi/belum diselesaikan 3. Terlaksananya rapat koordinasi secara periodik 4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 5. Dijadwalkan rekonsiliasi pemenuhan kewajiban keuangan pada Juli 2015
III. PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
REKOMENDASI & TARGET :
TEMUAN : Kecilnya wilayah pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat
1. Mendorong perluasan wilayah kelola masyarakat 2. Peningkatan wilayah kelola masyarakat RENAKSI : 1. Melakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat. 2. Melakukan pengajuan izin HKm, HD, dan HTR
INDIKATOR OUTPUT :
1. Di Jawa Timur tidak ada hutan yang dapat dikonversi menjadi HKm, HD dan HTR. 2. Pengelolaan hutan produksi dilakukan bersama masyarakat sekitar hutan dengan program PHBM a. Sudah terbentuk dengan akta notaris sebanyak = 1.825 LMDH (23 KPH) b. Luas kelola KH produksi dg PHBM = 976.407 ha (1.906 Desa Pangkuan Hutan)
IV. PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN REKOMENDASI & TARGET :
TEMUAN : Masih banyak konflik terkait kehutanan yang tidak tertangani.
1. Mendorong peran aktif pemda dalam penyelesaian konflik terkait SDA 2. Tertanganinya dan terbangunnya kelembagaan atau sitem SDA RENAKSI : 1. Menyediakan desk penyelesaian dan membangun basis data informasi konflik SDA 2. Menyusun regulasi mengenai mekanisme penanganan konflik SDA
INDIKATOR OUTPUT : 1. Penyelesaian konflik tenurial di Hutan Produksi dan Hutan Lindung sejumlah 616 kasus (32.509,02 ha) dg strata : a. Strata A = 154 kasus (6.642,05 ha) b. Strata B = 324 kasus (7.256,68 ha) c. Strata C = 97 kasus (15.836,46 ha) d. Strata D = 41 kasus (2.773,83 ha) 2. Melaksanakan konsinyasi data pada bulan Agustus 2015 3. Menyusun konsep mekanisme penanganan konflik SDA 4. Kajian Hukum untuk diterbitkan SK Gubernur
V.
MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI
TEMUAN :
Masih lemahnya sistem pengawasan sumber daya alam kehutanan sebagai aset negara yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap penerimaan negara
REKOMENDASI & TARGET : 1. Mendorong untuk memaksimalkan sistem NSDH 2. Terbangunnya sistem NSDH yang handal RENAKSI : 1. Inventarisasi data dan informasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di sektor kehutanan 2. Melakukan pemutakhiran data NSDH
INDIKATOR OUTPUT : 1. Mengoptimalkan NSDH untuk perencanaan pengelolaan hutan dan WASDAL Produksi dan Peredaran Hasil Hutan 2. Melakukan rehabilitasi dan reboisasi penutupan lahan kawasan hutan di Jawa Timur 3. NSDH yang sudah disusun dilakukan update setiap periodik dan dievaluasi
PROGRES IMPLEMENTASI SASARAN RENCANA AKSI KORSUP PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
DASAR HUKUM PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN 1. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
2.
Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tanggal : 30 September 2013 Perihal : Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
13
II. PENATAAN PERIZINAN PERKEBUNAN
REKOMENDASI & TARGET :
TEMUAN : Masih banyaknya pelaku usaha di sektor perkebunan yang tidak melaksanakan kewajibannya, adiministrasi dan keuangan negara.
Mendorong kepatuhan pemegang izin usaha perkebunan dalam melaksanakan kewajiban keuangannya termasuk penegakan sanksinya
INDIKATOR OUTPUT :
1. Terbentuknya Tim Identifikasi Perzinan Perkebunan
RENAKSI : Melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin usaha perkebunan
2. Terdatanya Perkebunan yang tidak mempunyai NPWP dan perizinan lainnya
PROGRES IMPLEMENTASI SASARAN RENCANA AKSI KORSUP MINERAL DAN BATUBARA PROVINSI JAWA TIMUR
I.
PENATAAN IZIN USAHA TAMBANG INDIKATOR OUTPUT : 1. Surat Gubernur Jatim tgl 19‐
12‐14 ke Bupati/Walikota perihal Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014 TEMUAN : Penataan izin usaha pertambangan
Surat Sekdaprov Jatim ke Bupati/Walikota perihal Tindak Lanjut Korsup KPK 2. Updating data IUP dari 38 Kab/Kota Sebanyak 522 Izin 3. Memberikan Rekomendasi untuk sertifikasi CNC sebanyak 17 rekom 4. Pemberian Izin melalui P2T antara lain : WIUP , IUP Eksplorasi, IUP OP Baru , Perpanjangan IUP OP, IUP OP (10)
II. KEWAJIBAN PELAKU USAHA PERTAMBANGAN
INDIKATOR OUT PUT
TEMUAN : Kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba
Surat dari Dinas ESDM kepada Bupati/Walikota mengenai kewajiban keuangan bagi pelaku usaha : 1. Iuran Produksi & Tahunan untuk Mineral logam, 2. Pajak daerah untuk Mineral bukan logam & Batuan, 3. Landrent, 4. Royalty, 5. Jamrek, 6. Jaminan Pasca Tambang
III. PENGAWASAN PRODUKSI TAMBANG
INDIKATOR OUTPUT : 1. pelaku usaha menyampaikan
kewajiban pelaporan produksi secara rutin
TEMUAN : Pengawasan produksi pertambangan
2. Melakukan Evaluasi atas laporan produksi dari pelaku usaha 3. Melakukan pengawasan dan identifikasi pelaku dan lokasi dan penegakan hukum terhadap PETI 4. Penertiban PETI sebagai saksi ahli: 2014 (23 kasus) 2015 (15 Kasus) 5. Pengaduan masyarakat (14 Kasus) serta penyelesaian pengaduan (5 Kasus)
IV. KEWAJIBAN PEMURNIAN HASIL TAMBANG INDIKATOR OUTPUT :
1.
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian
2.
Inventarisasi Kegiatan Pengolahan/Pemurnian 2014 : 5 IUP 2015 : 2 IUP
TEMUAN : Kewajiban pengolahan/pem urnian hasil tambang minerba
V.
KEWAJIBAN PENGAWASAN INDIKATOR OUTPUT :
1.
Inventarisasi Kegiatan Pengangkutan/Penjualan 2014 : 106 IUP 2015 : 32 IUP
2.
Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengangkutan dan Penjualan
TEMUAN : Pengawasan penjualan dan pengangkutan/ pengapalan hasil tambang minerba
PENUTUP
Laporan lengkap penyelenggaraan rencana aksi akan disampaikan pada tanggal 10 Juni 2015
