CAPAIAN IMPLEMENTASI 4 FOKUS AREA RENCANA AKSI Gerakan Nasional Penyelamatan Sektor Kelautan Indonesia Provinsi Kalimantan Utara

CAPAIAN IMPLEMENTASI 4 FOKUS AREA RENCANA AKSI Gerakan Nasional Penyelamatan Sektor Kelautan Indonesia Provinsi Kalimantan Utara

Disampaikan Oleh : PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA Drs. H. Triyono Budi Sasongko, M. Si

Luas Wilayah Tarakan 657,33 km2 Tanah Tidung 4.815,58 km2 Bulungan 13.181,92 km2 Nunukan 14.263,68 km2 Malinau 39.799,9 km2

Garis Pantai Provinsi Kalimantan Utara 3.517,13 km Sumber : Kabupaten dalam angka tahun 2014

Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut

Penataan Izin Pelaksanaaan Kewajiban Para Pihak

Pemberian dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat

REKOMENDASI DAN TARGET Penyediaan Informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan tata ruang laut

Penyusunan rencana tata ruang laut

Tersedianya 13 data set dan 40 peta tematik (Tahun 2015-2017) Tersusunnya 13 data set dan 40 peta tematik (Tahun 2017)

Penyusunana rencana penggunaan ruang laut untuk berbagai kepentingan sektor

Rancangan Peraturan Daerah RZWP3K (Tahun 2017/2018)

Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/ RPWP3K/RAPWP3 K), dengan rencana penggunaan ruang laut oleh berbagai sektor, rencana tata ruang wilayah, recana pembangunan (RPJM/RPJP), dan perencanaan anggaran

Pengesahan Peraturan Daerah RZWP3K (Tahun 2018) Tersusunnya rencana pengelolaan (RP) dan rencana aksi pengelolaan (RAP) masingmasing sektor (Tahun 2018) Tersediannya rencana pengembangan kawasan terpadu (Tahun 2018)

Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut

KONDISI SAAT INI  Tersedianya 13 data set dan 40 peta tematik (Tahun 20152017)  Tersusunnya 13 data set dan 40 peta tematik (Tahun 2017)

Kondisi saat ini 5 data set dalam proses kontrak kerja sisahnya 8 data set dilanjutkan pada tahun 2016 melalui dana APBN

 Rancangan Peraturan Daerah RZWP3K (Tahun 2018)

Kondisi saat ini belum ada pembahasan dan rancangan PERDA segera akan dimasukkan dalam prioritas legislasi daerah (Prolegda)

 Pengesahan Peraturan Daerah RZWP3K (Tahun 2018) 



Tersusunnya rencana pengelolaan (RP) dan rencana aksi pengelolaan (RAP) masing-masing sektor (Tahun 2018) Tersediannya rencana pengembangan kawasan terpadu (Tahun 2018)

Kondisi saat ini belum ada PERDA tetapi sudah ada hearing dengan legislaitf pada tanggal 25 Mei 2015 dan mendapat dukungan dari pihak legislatif Kondisi saat ini berupaya mendorong masingmasing sektor untuk mempercepat penyusunan rencana pengelolaan (RP) dan rencana aksi pengelolaan (RAP)

Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut

PERMASALAHAN

UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

INSTANSI TERKAIT

Kewenangan penyusunan tata ruang laut menjadi kewenangan Prov (UU 23/2014)

 Sinkronisasi dan Konsolidasi Data dari kab/kota  Penyedian Norma , Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) oleh PUSAT

DKP Kab/Kota, Provinsi, BAPPEDA, Perguruan Tinggi dan KKP

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PPK (RZWP3K) masih dalam proses

Percepatan penyelesaian Dokumen RZWP3K

DKP Provinsi, BAPPEDA, BLH, DPU & Tata Ruang, Dinas Pariwisata, Dishut, Distamben, Dinas Perhububungan

REKOMENDASI DAN TARGET Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan

Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan sosial/hibah/subsidi

Laporan hasil review terhadap sistem tata laksana perizinan (Tahun 2016)

Implementasi sistem ketatalaksana an perizinan yang telah diperbaharui

Integrasi sistem ketatalaksan aan perizinana yang telah diperbaharu i dengan sistem lainnya

Tersedianya sistem ketatalaksanaan perizinan yang baik (Tahun 2016) Terlaksananya SOP perizinan yang efektif dan efisien (Tahun 2016/2017)

Tersedianya dan terlaksananya proses pelayanan perizinan terpadu satu pintu (Tahun 2016/2017)

Penataan Izin

KONDISI SAAT INI Laporan hasil review terhadap sistem tata laksana perizinan (Tahun 2016)

Kondisi saat ini perbaikan terhadap sistem perizinan

Tersedianya sistem ketatalaksanaan perizinan yang baik (Tahun 2016)

Kondisi saat ini dalam proses sosialisasi dan konsultasi publik

Terlaksananya SOP perizinan yang efektif dan efisien (Tahun 2016/2017)

Kondisi saat ini masih dalam perbaikan/penyusunan SOP perizinan

Tersedianya dan terlaksananya proses pelayanan perizinan terpadu satu pintu (Tahun 2016/2017)

Kondisi saat ini sudah ada rapat dengan lintas sektoral yang di inisiasi oleh badan penanaman modal dan perizinan Provinsi kalimantan utara untuk layan perizinan satu pintu dengan berbasi elisensi

Penataan Izin

PERMASALAHAN

UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

Sistem Ketatalaksanaan Penerapan Sistem Perizinan yang ada belum Ketatalaksanaan Perizinan terintegrasi satu instansi Terintegrasi antar instansi dengan lainnya

Kewenangan Perizinan di tingkat Kab/ Kota pasca UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah beralih ke pemerintah Pusat dan Pemrintah Provinsi

 Penyempurnaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) oleh PUSAT  Penyesuaian Perda terkait Perizinan Perikanan

INSTANSI TERKAIT

Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Dishubinfo, DKP prov & Kab/Kota

KKP, DKP Prov dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan

REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi

Teridentifikasinya semua jenis kewajiban para pihak (Tahun 2016)

Teridentifikasinya tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak (Tahun 2016) Terpenuhinya kewajiban para pihak (Tahun 2017)

Memantau pelaksanaan kewajiban para pihak

Terlaksananya pemantauan kewajiban para pihak (Tahun 2018)

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak

Terlaksananya evaluasi kewajiban para pihak (Tahun 2018

Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak

Tersusunnya langkah-langkah strategis untuk peningkatan pelaksanaan kewajiban para pihak (Tahun 2018)

Pelaksanaan Kewajban Para Pihak

KONDISI SAAT INI Teridentifikasinya semua jenis kewajiban para pihak (Tahun 2016)

Kondisi saat ini belum teridentifikasinya seluruh kewajiban para pihak masih dalam proses identifikasi lebih lanjut

Teridentifikasinya tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak (Tahun 2016)

Kondisi saat ini belum ada pelaksanaan atau tindak lanjut dari kewajiban para pihak. Pihak pemerintah berupaya untuk secepatnya membuat perda, pihak pelaku usaha/utama belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban.

Terpenuhinya kewajiban para pihak (Tahun 2017)

Kondisi saat ini belum ada yang memenuhi kewajiaban para pihak

Terlaksananya pemantauan kewajiban para pihak (Tahun 2018)

Kondisi saat ini belum terpantau

Terlaksananya evaluasi kewajiban para pihak (Tahun 2018

Kondisi saat ini belum terevaluasi

Tersusunnya langkah-langkah strategis untuk peningkatan pelaksanaan kewajiban para pihak (Tahun 2018)

Kondisi saat ini belum tersusun

Pelaksanaan Kewajban Para Pihak PERMASALAHAN Belum adanya Perda yang mengatur tentang kewajiban para pihak (Pelaku usaha/utama) untuk melaporkan kegiatan usaha dan hasil produksi

UPAYA PENYELESAIAN MASALAH Segera membuat rancangan perda tersebut

INSTANSI TERKAIT Biro Hukum dan Organisasi, DKP Prov, DPRD Prov

 Belum semua daerah  Penyediaan tenaga kab/kota syahbandar perikanan …………………………………… menyelenggarakan loog yang memadai oleh book perikanan PUSAT (KKP) dikarenakan  Penempatan Syahbandar  belum tersedianya Perikanan pada seluruh Syahbandar Perikanan pangkalan pendaratan pada pangkalan ikan pendaratan ikan

REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi hak-hak masyarakat yang ada dilaut Merumuskan langkahlangkah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku Melakukan sosialisasi/edukasi/kampa nye terhadap langkahlangkah untuk memenuhi hak-hak masyarakat

Memenuhi hak-hak masyarakat Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat

Teridentifikasinya hak-hak masyarakat yang ada dilaut (Tahun 2016)

Tersusunnya JUKLAK dan JUKNIS untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan (Tahun 2016)

Tersosialisasi hak-hak masyarakat (Tahun 2017)

Terpenuhinya hak-hak masyarakat sesuai dengan peraturan peundang-undangan (Tahun 2017)

Terpantau dan terevaluasinya pemenuhan hak-hak masyarakat (Tahun 2018)

Pemberian dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat

KONDISI SAAT INI Teridentifikasinya hak-hak masyarakat yang ada dilaut (Tahun 2016) Tersusunnya JUKLAK dan JUKNIS untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan perundangundangan (Tahun 2016) Tersosialisasi hak-hak masyarakat (Tahun 2017) Terpenuhinya hak-hak masyarakat sesuai dengan peraturan peundang-undangan (Tahun 2017) Terpantau dan terevaluasinya pemenuhan hak-hak masyarakat (Tahun 2018)

Kondisi saat ini belum teridentifikasinya seluruh hak-hak masyarakat yang ada di laut masih dalam proses identifikasi lebih lanjut

Kondisi saat ini belum ada JUKLAK dan JUKNIS yang tersusun untuk melindungi hak-hak masyarakat

Kondisi saat ini belum tersosialisasi

Kondisi saat ini belum terpenuhi

Kondisi saat ini belum terpantau dan terevaluasi

Pemberian dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat

PERMASALAHAN

Belum semua nelayan memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) dan Kartu Nelayan,

UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

Optimalisasi percepatan pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) dan Kartu Nelayan

Kepatuhan masyarakat  Sosialisai Daerah terhadap kearifan lokal Perlindungan Laut (DPL) dalam pelestarian  Optimalisasi pengawasan sumberdaya alam masih oleh masyarakat kurang (POKMASWAS)

INSTANSI TERKAIT

DKP Prov

DKP.Prov dan Kab/kota, POKMASWAS

ISU KHUSUS LAINNYA  Dokumen 



 

  

Teknis RSWPK/RZWP3K belum tersusun dan tersosialisasi secara optimal Perubahan mendasar dalam pengelolaan sektor Kelautan Dan Perikanan pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Belum optimalnya pemahaman pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban dalam masalah perizinan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumbedaya kelautan 80 % Status Tambak yang ada di prov. kaltara berada dalam kawasan KBK (kawasan budidaya kehutanan) darai sekitara 200.000 Ha Dampak dari permen no.2 th.2015 menyebabkan kurang lebih 2.240 kapal nelayan Pukat Hela 3-20 GT tidak bisa melaut di Provinsi Kalimantan Utara. Tingginya tingkat kriminalitas terhadap pelaku usaha perikanan sektor pertambakan. Mayoritas hasilperikanan tangkap di bawa ke tawau malaysia. Tingginya Ilegal fishing didaerah perbatasan

KESIMPULAN  Belum sepenuhnya terlaksana rencana aksi dan faktor-faktor

pendukung lainnya dikarenakan provinsi kalimantan utara adalah provinsi yang baru terbentuk dan masih dalam tahap penataan birokrasi. Dinas kelautan dan perikanan sendiri baru terbentuk 10 juli 2014.  Dengan terbentuknya provinsi kalimantan utara ini menurut kami menjadi keuntungan atau hal positif untuk menata dari awal rencana aksi sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi.