CAPAIAN IMPLEMENTASI 4 FOKUS AREA RENCANA AKSI Gerakan Nasional Penyelamatan Sektor Kelautan Indonesia Di Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan oleh :
DR. Siun Jarias SH., MH Sekda Kalimantan Tengah
Panjang Pantai ± 750 Km yang terbentang di 7 (Tujuh) Kabupaten Luas Laut Kalimantan Tengah 94.500 Km², dengan berbagai jenis ikan-ikan pelagis, udang dan rajungan. Potensi Perairan Tawar (daratan) 2.290.000 Ha, terdiri dari 11 sungai besar, 690 danau dan rawa. Dengan 300 species ikan air tawar dan 30 % memiliki nilai ekonomis penting. Sedangkan potensi wilayah pesisir 84.400 Ha, potensial untuk pengembangan usaha budidaya tambak khususnya Udang dan Bandeng
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
Penataan Izin
Pelaksanaaan Kewajiban Para Pihak
Pemberian dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat
1. Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
REKOMENDASI DAN TARGET Penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan tata ruang laut
1. Identifikasi kebutuhan informasi tematik untuk kepentingan perencanaan lintas sektor 2. Penyusunan informasi tematik untuk kepentingan perencanaan lintas sektor
Penyusunan rencana tata ruang laut
Penyelesaian rencana tata ruang wilayah laut
Penyusunan rencana penggunaan ruang laut untuk berbagai kepentingan sektor
Penyelesaian rencana penggunaan ruang laut lintas sektor
Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/RPWP3K/R APWP3K), dengan rencana penggunaan ruang laut oleh berbagai sektor, rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan (RPJM/RPJP), dan perencanaan anggaran
1. Identifikasi semua rencana yang disusun oleh setiap sektor 2. Integrasi perencanaan lintas sektor (Wilayah-ProgramAnggaran)
FOKUS AREA 1: PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT KEBIJAKAN GNP – SDA SEKTOR KELAUTAN YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT :
a. USULAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROV. KALTENG TAHUN 2014 b. USULAN RAPERDA TAHUN 2015 TTG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PROV. KALTENG c. PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA STRATEGI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROV. KALTENG TAHUN 2012 - 2032 d. KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR: 523/833/DKP.V/2014 TENTANG PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH TAMAN WISATA SENGGORA SEPAGAR DAN LAUT SEKITARNYA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
FOKUS AREA 1: PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT • Database Informasi Tematik Terkait dengan Kelautan Terestrial
Batimetri
Geologi dan Geomorfologi
Oseanografi
Penggunaan Lahan, Status Kepemilikan Lahan, RTRW
Pemanfaatan Wilayah Laut
Kesesuaian Lahan/Perairan dan Sumberdaya Air
Ekosistem Pesisir dan Sumberdaya Ikan
Ekonomi Wilayah
Resiko Bencana
Infrastruktur
Demografi dan Sosial
12 Data sheet tematik yang dimiliki masih lengkap masih dalam skala 1 : 250.000 belum 1 : 50.000
Target Selesai pada Tahun 2017
FOKUS AREA 1: PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT • Rencana Tata Ruang Wilayah Laut Rencana Aksi WP3K Rencana Pengelolaan WP3K Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PPK Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PPK
-
Setelah Perda Zonasi terbentuk maka disusun Pergub Rencana Pengelolaan WP3K
Dokumen Teknis Naskah Akademis Pengumpulan Data Tematik
Pergub Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2013
Rencana Aksi merupakan program kerja lanjutan tiap-tiap instansi terkait
Target Selesai pada tahun 2016
Target Selesai pada tahun 2017
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
PERMASALAHAN -
-
Belum sempurnanya
-
Penyelesaian/penyempurnaan
Dokumen Teknis Rencana
Dokumen Rencana Zonasi
Zonasi Wilayah Pesisir dan
WP3K Provinsi Kalimantan
Pulau – Pulau Kecil Provinsi
Tengah dengan menyesuaikan
Kalimantan Tengah karena
Undang – Undang No. 23 Tahun
penyelesaian UU terbaru
2014
Belum seluruh instansi terkait -
Mengoptimal Sosialisasi Undang
memahami pentingnya
– Undang Nomor 27 tentang
Rencana Zonasi Wilayah
pengelolaan Wilayah Pesisir, dan
Pesisir dan Pulau – Pulau
Pulau – Pulau Kecil jo UU Nomor
Kecil sebagai dokumen
1 Tahun 2014
acuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil sebagai instrument perizinan (ijin lokasi dan ijin pemanfaatan)
INSTANSI TERKAIT - Bappeda - Dinas PU - Diskominfo - Distamben - Dinas Kehutanan - Dinas Penanggulangan Bencana Daerah - BLH - Biro Hukum Setda - Biro Administrasi Setda
2. Penataan Izin
REKOMENDASI DAN TARGET Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan
Melakukan reviu terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi (Desember Tahun 2015)
Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinann sosial/hibah/subsidi
Melakukan perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi (Tahun 2015 – 2016)
Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui
Mengimplementasikan sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui (Tahun 2015 – 2016)
Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
Mengintegrasikan sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya (Tahun 2016 -2017)
Jumlah Kapal Perikanan dari Kabupaten yang memiliki Pesisir di Kalteng Tahun 2014 Ukuran Kapal (GT) KABUPATEN
Jumlah <5
5 - 10
10 - 30
30 - 50
Kab. Kotawaringin Barat
962
130
9
5
1.106
Kab. Kotawaringin Timur
421
15
5
4
445
Kab. Kapuas
261
4
2
-
267
Kab. Sukamara
179
85
17
4
285
Kab. Seruyan
676
37
-
5
718
Kab. Katingan
201
-
-
2
203
8
4
1
6
19
2.708
275
34
26
3.043
Kab. Pulang Pisau Jumlah
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
KONDISI SAAT INI Melakukan reviu terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi
Melakukan perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi Mengimplementasikan sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui Mengntegrasikan sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
1. a) b) c)
1.
2.
Sistem perizinan : Masih ada kapal ukuran 10 – 30 GT yang belum mempunyai izin (17,6 %) dari jumlah 34 unit Masih banyak kapal ukuran 5 – 10 GT yang belum mempunyai izin (92 %) dari jumlah 275 unit Kapal ukuran < 5 GT masih banyak yang belum terdata
Pergub Nomor 61 Tahun 2013 ttg Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dlm Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Rancangan perubahan Pergub Nomor 61 Thn 2013 dalam rangka penyesuaian kewenangan provinsi berdasarkan UU nomor 23 Thn 2014.
Implementasi Pergub Nomor 61 Tahun 2013 telah dilaksanakan sejak tahun 2013 - sekarang
Sistem laporan masih dilakukan secara manual (belum terintegrasi)
BAGAN ALUR PENGURUSAN PERIZINAN PADA BPMD-PTSP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Dasar : Pergub Nomor 32 Tahun 2010 ttg Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penananaman Modal
PERMASALAHAN
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
INSTANSI TERKAIT
Rendahnya kesadaran untuk mengurus perizinan dan ketidak tahuan mengenai manfaat
a)
Sosialisasi peningkatan pemahanan dan kesadara para pelaku usaha perikanan untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (Tahun 2015 – 2016) b) Memberikan kemudahan perizinan dengan mengembangkan e-service untuk perizinan daerah (Tahun 2016) c) Meningkatkan pengawasan terhadap kewajiban para pelaku usaha perikanan
- PTSP - Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Dan Kab - Pemda Kabupaten - Polairut - Pengawas Perikanan - Forum penyelesaian tindak pidana perikanan
Belum update-nya database kapal perikanan
Melakukan sensus kapal perikanan (Tahun 2015 – 2016)
- Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Dan Kab
Hambatan geografis karena begitu luasnya wilayah Kalimantan Tengah sedangkan kertersediaan lembaga yg berwenang menerbitkan surat ukur dan Gross akte hanya terdapat pada 1 Kabupaten yaitu Kotawaringin Timur sedangkan para pengguna jasa berada pada 7 Kabupaten sehingga menyebabkan pemborosan waktu dan biaya pengurusan izin
Melakukan pendekatan kepada instansi terkait dalam hal ini kementerian Perhubungan untuk dapat mendekatkan pelayanan terkait persyaratan pengurusan perizinan bidang perikanan (Tahun 2015)
- Pemprov Kalteng - Kementerian Perhubungan - KKP
3. Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak
REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi
Mengidentifikasi setiap jenis kewajiban para pihak (pemerintah dan pelaku usaha) antara lain mencakup kewajiban administrasi; keuangan; teknis; lingkungan; dll yang juga mencakup besar/jenis kewajiban; jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan sanksi yang diberikan jika kewajiban tidak terpenuhi (tahun 2015 - 2016) Mengidentifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak (kepatuhan) (Tahun 2015 - 2016)
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi (Tahun 2015 – 2016)
Memantau pelaksanaan kewajiaban para pihak
Memantau pelaksanaan kewajiban para pihak (Tahun 2015 – dst)
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak (Tahun 2015 – dst)
Mengambil langkahlangkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak
Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak (termasuk pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku) (Tahun 2016 – dts)
KONDISI SAAT INI Mengidentifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
Telah dilaksanakan identifikasi namun masih belum lengkap
Mengidentifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak (kepatuhan)
Masih banyak para pihak yang belum memenuhi kewajibannya, antara lain : Kewajiban Keuangan , Kewajiban Terkait Operasional , Kewajiban Pelaporan, Kewajiban Lingkungan
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi
Dalam proses pelaksanaan tahun 2015 -2016
Memantau pelaksanaan kewajiban para pihak
Dalam proses pelaksanaan tahun 2015 -2016
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak
Dalam proses pelaksanaan tahun 2015 -2016
Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak (termasuk pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku)
Disusun secara bertahap mulai tahun 2015 sampai tahun 2016
PERMASALAHAN
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
Kurangnya pengetahun dan kesadaran para pihak terkait kewajiban masing - masing
Sosialisasi dan mendorong para pihak untuk memenuhi kewajibannya
-KKP -DKP PROV Dan KAB
Format laporan teknis masih kurang praktis bagi para pelaku usaha
Perlu penyederhanaan format – format pelaporan teknis bagi para pelaku usaha
-KKP -DKP PROV Dan KAB
INSTANSI TERKAIT
4. Pemberian dan Perlindungan Hak Masyarakat
REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut
Mengidentifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut
Merumuskan langkahlangkah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku
Merumuskan langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hakhak masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku
Melakukan sosialiasi/edukasi/kampan ye terhadap langkahlangkah untuk memenuhi hak-hak masyarakat
Melakukan sosialiasi/edukasi/kampanye terhadap langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak masyarakat
Memenuhi hak-hak masyarakat
Memenuhi hak-hak masyarakat
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat
KONDISI SAAT INI Mengdentifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut Merumuskan langkahlangkah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku Melakukan sosialiasi/edukasi/kampanye terhadap langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak masyarakat Memenuhi hak-hak masyarakat Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat
-Konflik nelayan lokal dengan nelayan andon - Perebutan fishing ground dan fishing gear - Hak ulayat masyarakat terabaikan - Rencana Penegasan Jalur Penangkapan melalui pengaturan zonasi yang berkesuaian dengan tonase kapal (GT)
- Sosialisasi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan -Pengawasan dan penindakan ilegal fishing -Pembinaan terhadap POMASWAS lebih intensif
PERMASALAHAN Belum maksimalnya implementasi regulasi terkait perlindungan hak hak masyarakat di laut
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH Adanya perumusan langka – langka strategis dari para stakeholder
INSTANSI TERKAIT DKP, Bappeda, Dinas ESDM, Dinas Tata Ruang , Dinas Perhubungan, Dinas LH
ISU KHUSUS LAINNYA Proses pengurusan dokumen di kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan sangat rumit dan pungutan yang sangat signifikan, serta kendala geografis dalam hal kepengurusan Surat Ukur , Pass Besar , Sertifikat Kelayakan dan pengawakan Kapal Perikanan, dll b. Banyaknya pelanggaran – pelanggaraan yang dilakukan oleh nelayan yang berasal dari luar provinsi dalam hal operasi penangkapannya wilayah laut dan pesisir Kalimantan Tengah terutama kapal – kapal penangkap cumi c. Implementasi Perijinan Setelah Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah d. Terbitnya PERMEN KP Nomor : 01 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dan PERMEN KP Nomor : 02 tahun 2015 tentang pelarangan alat Penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik, (.Nets) yang merupakan alat tangkap yang sangat Produktif dan Dominan di gunakan oleh para nelayan di Kalimantan Tengah. e. Keterbatasan Sarana, SDM,Prasarana dan Aparat Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Kapal Pengawas Perikanan,PPNS,Alat Komunikasi) a.
