1
CAPAIAN IMPLEMENTASI 4 FOKUS AREA RENCANA AKSI Gerakan Nasional Penyelamatan Sektor Kelautan Indonesia Di Provinsi Jawa Tengah
disampaikan oleh :
Drs. H. Heru Sudjatmiko, M.Si. Wakil Gubernur Jawa Tengah Disampaikan pada Acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi yang diinisiasi oleh KKP dan KPK di Semarang, 19 Mei 2015
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
Penataan Izin
Pelaksanaaan Kewajiban Para Pihak
Pemberian dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat
2
I. PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT REKOMENDASI DAN TARGET Penyediaan Informasi yang dibutuhkan untuk menyusun tata ruang laut
Tahun 2016 : Penyusunan Dokumen Hasil Kajian Sumberdaya Pesisir dan Pulau‐ pulau Kecil untuk Perubahan Perda 4/2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau‐pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah
Penyusunan rencana tata ruang laut
Tahun 2017 : Pengajuan Prolegda Perubahan Perda No. 4/2014 tentang RZWP3K Provinsi Jawa Tengah
Penyusunan rencana penggunaan ruang laut untuk berbagai kepentingan sektor
Tahun 2017‐2018 : Pengesahan Perubahan Perda No 4/2014 tentang RZWP3K Provinsi Jawa Tengah
Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/RPWP3K /RAPWP3K), dengan rencana penggunaan ruang laut oleh berbagai sektor, rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan (RPJM/RPJP), dan perencanaan anggaran
2018‐2019 : Tersusunnya Pergub : 1. Rencana Pengelolaan WP3K (RPWP3K), 2. Rencana Aksi Pengelolaan WP3K (RAPWP3K) 3. Pengaturan Ijin Lokasi maupun Ijin Pemanfaatan Ruang Laut dan Pulau‐pulau Kecil 4. Pengaturan Ijin Reklamasi 3
TARGET DAN KONDISI SAAT INI Tahun 2016 : Penyusunan Dokumen Hasil Kajian Sumberdaya Pesisir dan Pulau‐pulau Kecil untuk Perubahan Perda 4/2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau‐pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 : Pengajuan Prolegda Perubahan Perda No. 4/2014 tentang RZWP3K Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017‐2018 : Pengesahan Perubahan Perda No 4/2014 tentang RZWP3K Provinsi Jawa Tengah
2018 : Tersusunnya Pergub : 1. Rencana Pengelolaan WP3K (RPWP3K), 2. Rencana Aksi Pengelolaan WP3K (RAPWP3K) 3. Pengaturan Ijin Lokasi maupun Ijin Pemanfaatan Ruang Laut dan Pulau‐pulau Kecil 4. Pengaturan Ijin Reklamasi
Adanya UU 23/2014 terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4‐12 mil menjadi 0‐ 12 mil, sehingga Perda 4/2014 perlu direvisi Materi penyusunan prolegda : 1. Perda RZWP3K 3 Kabupaten/Kota (Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Btang) 2. Hasil kajian penyusunan RZWP3K 6 Kabupaten/Kota (Pemalang,. Kota Semarang, Demak, Pati, Kendal, Jepara) 3. Hasil kajian provinsi tahun 2016
Koordinasi dengan Ditjen KP3K ‐ KKP
Pemprov belum memiliki ; 1. Pemprov belum memiliki Rencana Pengelolaan WP3K (RPWP3K), 2. Rencana Aksi Pengelolaan WP3K (RAPWP3K) 3. Pengaturan Ijin Lokasi maupun Ijin Pemanfaatan Ruang Laut dan Pulau‐pulau Kecil 4. Pengaturan Ijin Reklamasi (Sampai saat ini ijin dikeluarkan Kab/Kota) 4
PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH No 1
2
PERMASALAHAN
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
Adanya UU No. 23/2014 terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut provinsi semula 4‐12 mil menjadi 0‐12 mil, sehingga Perda 4/2014 perlu direvisi
‐
Ijin pemanfaatan ruang laut saat ini oleh Kab/Kota, Pemprov blm bs mengeluarkan ijin lokasi maupun ijin pemanfaatanya karena Perda 4/2014 ttg RZWP3K Prov. Jateng yang ada belum mengatur zonasi pemanfaatan ruang laut 0‐4 mil
Merubah Perda 4/2014 tentang RZWP3K sesuai dengan kewenangan Provinsi sebagaimana tercantum UU 23/2014
‐
Kajian Sumberdaya Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil Untuk Penyesuaian Dokumen Revisi Perda 4/2014 ttg RZWP3K Prov. Jateng (Tahun 2016) Penyusunan Rancangan Perubahan Perda 4/2014 ttg RZWP3K Prov. Jateng (Tahun 2017)
INSTANSI TERKAIT Bappeda, BLH, Dinciptakaru, ESDM, Dinhubkominfo, Biro hukum, dinas budpar
Biro Hukum dan DPRD Provinsi Jawa Tengah, BPMD (PTSP)
5
REKOMENDASI DAN TARGET Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan
Ijin Penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran, budidaya.
Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan
Perubahan Pergub 27/2014 tentang PTSP, untuk mengakomodir perijinan sesuai dengan UU 23/2014
Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui
Terlaksananya SOP perizinan yang efektif dan efisien tahun 2016
Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
Terintegrasinya ketatalaksanaan perijinan kelautan dan perikanan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Jawa Tengah 6
TARGET DAN KONDISI SAAT INI Ijin Penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran, budidaya.
Penyusunan database perijinan sektor kelautan dan perikanan tahun 2015
Perubahan Pergub 27/2014 tentang PTSP, untuk mengakomodir perijinan sesuai dengan UU 23/2014
Pergub 27/2014 belum mengakomodir perijinan bidang pesisir dan pulau‐pulau kecil
Terlaksananya SOP perizinan yang efektif dan efisien di thn 2016
Standar Operasional Prosedur pada Unit Pelaksanaa Teknis PTSP BPMD Jawa Tengah (SK Nomor 067/1523) Lampiran No. 7 Bidang Kelautan dan Perikanan;
Terintegrasinya ketatalaksanaan perijinan kelautan dan perikanan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Jawa Tengah
Ketatalaksanaan perijinan telah terintegrasi melalui PTSP Provinsi Jawa Tengah 7
IJIN USAHA PERIKANAN KEWENANGAN PROVINSI S/D TAHUN 2014 NO
BIDANG USAHA
JUMLAH (UNIT)
1
PENANGKAPAN IKAN (10 – 30 GT)
2. 595
2
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
8
3
BUDIDAYA IKAN
1
4
PESISIR DAN PULAU‐PULAU KECIL
0
8
KONDISI SAAT INI JUMLAH KAPAL PERIKANAN BERDASAR IJIN YG DIKELUARKAN (10 – 30 GT) SAMPAI DENGAN 2014 1400
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alat Tangkap Kapal Angkut BAGAN Bottom Long Line Cantrang Dogol Gill Net Jaring Cumi - Cumi Long Line Mini Purse Seine Purse Seine Tramel Net Jumlah
Jumlah 82 12 114 1213 1 187 65 186 651 83 1 2.595
1200
1000
800
600
400
200
0
9
KONDISI SAAT INI
Jumlah Kapal Perikanan di Jawa Tengah No
Ukuran (GT)
Jumlah Kapal
%
1
< 5
16.823
67,42
2
5 ‐ 10
4.696
18,82
3
10 ‐ 30
2.595
10,40
4
> 30 Jumlah
840 24.954
16,823
4,696
3,37 100
2,595 < 5
5 ‐ 10
10 ‐ 30
840 > 30
10
PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PERMASALAHAN
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
Ketidaksesuaian antara (1) Tim Dokumen Kapal Perikanan dokumen dengan kondisi fisik di Jawa Tengah melalui SK kapal Gubernur Jawa Tengah Nomor : 523/10 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015; (2) Surat Edaran Ditjen Perhub Laut No. 001/3/01/DK‐15 tanggal 8 April 2015 kepada KSOP dan UPP untuk ukur ulang seluruh kapal perikanan
INSTANSI TERKAIT DKP Prov., KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan operasional Pelabuhan) PTSP, BBPI, UPP III Batang dan Juwana
Regulasi dokumen kapal perikanan belum tersinkronisasi dengan baik
Sinkronisasi regulasi guna penyederhanaan dokumen kapal perikanan
DKP Prov., KSOP dan Ditjen Perikanan Tangkap (KKP)
Pengurusan perijinan kapal perikanan diatas 30 GT dilaksanakan di pusat dirasakan memberatkan pelaku usaha perikanan
Penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI kapal perikanan diatas 30 GT dilaksanakan oleh Pusat dengan membuka gerai perijinan di provinsi.
DKP Provi., KSOP dan Ditjen Perikanan Tangkap (KKP) 11
PERMASALAHAN dan UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PERMASALAHAN Banyaknya pengajuan ijin baru untuk kapal perikanan dengan alat tangkap cantrang
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
INSTANSI TERKAIT
(1) Permohonan kepada Gubernur DKP Prov., KSOP dan PTSP Jawa Tengah untuk moratorium ijin kapal baru (surat nomor 523.54/2970 tanggal 27 November 2014); (2) menjadikan tahun 2015 sebagai tahun sosialisasi dan; (3) per 1 Januari 2016 tidak akan melanjutkan pengajuan ijin kapal baru maupun perpanjangan bilamana diketahui tidak sesuai dengan dokumen.
12
PERMASALAHAN dan UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PERMASALAHAN
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
INSTANSI TERKAIT
Permen KP no. 19/2010 tentang Pembinaan dan sosialisasi Sistem Jaminan Mutu Keamanan Pangan belum dapat diterapkan untuk UMKM pengolah
DKP, BPOM, Dinperindag, Dinkop UMKM, BSN
Permen KP no. 49/2014 tentang Mengusulkan perubahan Permen Usaha Pembudidaya Ikan tidak KP no. 49/2014 secara spesifik menyebutkan kewenangan provinsi
Ditjen PB KKP
Kewenangan perizinan Kabupaten/Kota telah dialihkan menjadi kewenangan Provinsi sebagaimana Implementasi UU 23 tahun 2014
DKP, BKD, DPPAD, PTSP, Biro Orpeg dan DPRD Prov.
Perlu diterbitkan PERGUB sambil menunggunya PERDA untuk mengakomodir implementasi pelimpahan kewenangan
13
III. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
Teridentifikasinya semua jenis kewajiban para pihak (pemerintah dan pelaku usaha) yang antara lain mencakup kewajiban administrasi; retribusi; teknis; lingkungan; dll yang juga mencakup besar/jenis kewajiban; jangka waktu pelaksanaan kewajiban dan sanksi
Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak
Tercapainya jumlah para pihak yang melaksanakan kewajiban pada tahun 2018
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi
Termotivasinya kesadaran Pelaku Usaha Perikanan yang belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan melalui sosialisasi atas ketentuan yang berlaku
14
Memantau pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan
Mengambil langkah‐ langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha Perikanan
Terlaksananya pemantauan kewajiban pelaku usaha (penangkapan ikan, pengolahan dn pemasaaran, budidaaya) perikanan tahun 2015‐2018
Tersedianya data evaluasi kewajiban para pihak tahun 2016
Terlaksananya langkah‐langkah strategis untuk peningkatan pelaksanaan kewajiban para pihak
15
TARGET DAN KONDISI SAAT INI Teridentifikasinya semua jenis kewajiban para pihak (pemerintah dan pelaku usaha) yang antara lain mencakup kewajiban administrasi; retribusi; teknis; lingkungan; dll yang juga mencakup besar/jenis kewajiban; jangka waktu pelaksanaan kewajiban dan sanksi
Jenis kewajiban para pihak belum seluruhnya termuat dalam Perda 10/2014
Tercapainya jumlah para pihak yang melaksanakan kewajiban pada tahun 2018
Belum semua para pihak melaksanakan kewajiban
Termotivasinya kesadaran Pelaku Usaha Perikanan yang belum memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan melalui sosialisasi atas ketentuan yang berlaku
Sebagian pelaku usaha belum termotivasi
16
lanjutan Terlaksananya pemantauan kewajiban pelaku usaha perikanan tahun 2015‐2018
Pelaksanaan pemantauan secara simultan
Tersedianya data evaluasi kewajiban para pihak tahun 2016
Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait
Terlaksananya langkah‐langkah strategis untuk peningkatan pelaksanaan kewajiban para pihak
Harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan langkah strategis
17
PERMASALAHAN Masih kurangnya kesadaran ‐ para pihak dalam melaksanakan ‐ kewajibannya ‐
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH Sosialisasi kewajiban para pihak Koordinasi pihak terkait Penerapan reward and punishment
INSTANSI TERKAIT KSOP, DKP Prov. Dan Kab/Kota, PTSP, BLH, Ciptakaru, PSDA, Bappeda, BPN dan KKP
18
IV. PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT REKOMENDASI DAN TARGET Identifikasi hak‐hak masyarakat yang ada di Laut
Teridentifikasinya hak‐hak masyarakat yang ada di laut yang dijamin oleh Undang‐Undang atau Peraturan Daerah/adat setempat
Merumuskan langkah‐langkah untuk melindungi dan memenuhi hak‐ hak masyarakat sesuai dengan aturan perundang‐undangan yang berlaku
Tersedianya regulasi untuk melindungi dan memenuhi hak‐ hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan
19
Melakukan sosialiasi/edukasi/ka mpanye terhadap langkah‐langkah untuk memenuhi hak‐ hak masyarakat
Terlaksananya sosialiasi/edukasi/kampanye terhadap langkah‐langkah untuk memenuhi hak‐hak masyarakat
Pemenuhan hak‐hak masyarakat
Terlaksananya hak‐hak masyarakat
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak‐hak masyarakat
Terpantau dan terevaluasinya pemenuhan hak‐hak masyarakat
20
TARGET DAN KONDISI SAAT INI Teridentifikasinya hak‐hak masyarakat yang ada di laut yang dijamin oleh Undang‐ Undang atau Peraturan Daerah/adat setempat
Belum semua hak pelaku usaha perikanan memiliki hak yang dijamin undang‐undang
Tersedianya regulasi untuk melindungi dan memenuhi hak‐hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan
Penerapan inpres 15/2011 tentang Perlindungan Nelayan belum optimal
Terlaksananya sosialiasi/edukasi/kampanye terhadap langkah‐langkah untuk memenuhi hak‐hak masyarakat
Pelaksanaan sosialisasi belum sepenuhnya mencakup seluruh masyarakat dan pelaku usaha
Terlaksananya hak‐hak masyarakat
Belum optimal
Terpantau dan terevaluasinya pemenuhan hak‐hak masyarakat
Evaluasi dan pemantauan hanya berdasarkan data statistik 21
PERMASALAHAN ‐
‐
‐ Belum seluruh masyarakat laut mendapat perlindungan Belum optimalnya pelaksanaan inpres 15/2011
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH Penyusunan peraturan daerah sebagai tindak lanjut inpres 15/2011
INSTANSI TERKAIT KSOP, DKP Prov. Dan Kab/Kota, PTSP, BLH, Ciptakaru, PSDA, Bappeda, BPN, Polair, Lanal, DPRD dan KKP
22
ISU KHUSUS LAINNYA • • • •
•
•
Implementasi Perijinan Setelah Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terbitnya PERMEN KP Nomor 26 Tahun 2013 tentang Usaha Penangkapan Ikan Terbitnya PERMEN KP Nomor 49Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidaya Ikan Terbitnya PERMEN KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Terbitnya PERMEN KP Nomor : 01 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dan PERMEN KP Nomor : 02 tahun 2015 tentang pelarangan alat Penangkapan ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik, (.Nets) yang merupakan alat tangkap yang sangat Produktif dan Dominan di gunakan oleh para nelayan di Jawa Tengah. Terbatasnya Jumlah petugas cek fisik kapal dan Petugas Kesyahbandaran
23
24
