PAPARAN PROGRESS IMPLEMENTASI
RENCANA AKSI KORSUP PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
DI PROVINSI GORONTALo
SEKTOR KEHUTANAN
KONDISI EKSISTING KAWASAN HUTAN PROVINSI GORONTALO
NO 1 2 3 4 5
FUNGSI HUTAN KONSERVASI (KSA/KPA) HUTAN LINDUNG (HL) HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) HUTAN PRODUKSI TETAP HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI JUMLAH
LUAS (Ha) 196.653 204.608 251.097 89.879 82.431 824.668
•
Luas Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo + 824.668 ha atau sekitar 68 % dari Luas Daratan (± 1.221.544 Ha)
•
Provinsi Gorontalo dengan kondisi kawasan hutan saat ini adalah tutupan lahan dengan tingkat deforestasi ± 17% ;
•
Potensi Hutan Produksi ± 340.000 Ha, dengan peruntukan pemanfaatan Hutan yang telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan yatu IUPHHK-HTI dan IUPHHK-HTR) dengan luas ± 70.000 Ha atau 20 %
•
Memiliki kawasan konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa,) dengan kekayaan Satwa dan Flora, salah satu diantaranya memiliki Satwa endemik yaitu Babi Rusa, Anoa
•
Potensi Kawasan hutan lindung dalam pengelolaannya dapat untuk untuk pemanfaatan Jasa Lingkungan dan ekosturisme.
GERAKAN AKSI KORSUP SEKTOR KEHUTANAN
1. Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan dan penataan ruang dan wilayah admintrasi 2. Pelaksanaan Penataan Perizinan 3. Perluasan wilayah kelola masyarakat 4. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan 5. Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup dalam Perlindungan Hutan 6. Membangun sistem pengendalian anti korupsi
SASARAN 1
PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMINTRASI Penataan Wilayah Kawasan Hutan , Ruang dan Administrasi
Penyelesaian Batas dan Penetapan Kawasan Hutan
RENCANA AKSI PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN N O
RENCANA SASARAN
1. Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan dan penataan ruang dan wilayah administrasi
PROGRESS •
•
•
• Total panjang batas kawasan hutan 3.472,12 KM (batas luar 2.210,89 KM dan batas fungsi 1.261,23 KM). Telah ditata batas • 3.178,12 KM (91,54%) dan belum tata batas 294 KM (8,46%). Per Desember 2014: 91,66% kawasan hutan telah ditetapkan.
TINDAK LANJUT Tata batas TA 2015 sepajang 132 Km dan TA 2016 sepanjang 162 KM Target penetapan kawasan hutan sd TA 2015 : 96,69% dan sd TA 2016 : 100%.
SASARAN 2 Pelaksanaan Penataan Perizinan Penataan Usaha Pemanfaatan pada Wilayah Perizinan
1. Penataan Pemanfaatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
• 2 (dua) Izin IUPHHK-HTI 2. Penataan Pemanfaatan Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) • 92 (Sembilan Puluh Dua) Izin IUPHHK-HTR 3. Pemanfaatan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) • 24 (Dua Puluh Empat) Industri Penggergajian 4.
Izin Penggunaan Kawan Hutan • 17 (tujuh belas) izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
RENCANA AKSI PENATAAN PERIZINAN N O 1.
RENCANA SASARAN Pelaksanaan Penataan Perizinan
PROGRESS •
•
•
•
Telah Diterbitkan Surat keputusan Menteri Kehutanan an. PT. Gema Nusantara jaya dan PT. Gorontalo Citra Lestari Sebanyak : 2 Izin - HTI Telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati atas Nama Menteri Kehutanan sebanyak 92 IUPHHK-HTR Telah Terbit Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu sebanyak 28 IUIPHHK
Telah terbit Keputusan Menteri kehutanan tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebanyak 17 Izin
TINDAK LANJUT •
Melaksanakan Pengendalian dan pengawasan IUPHHK-HTI
•
Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan atas IUIPHHK-HTR
•
Melaksanakan Pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
•
SASARAN 3 PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT Penataan Wilayah Kelola Masyarakat
Telah diberikan hak kelola untuk masyarakat sekitar hutan: - Hutan Tanaman Rakyat : 8.765 Ha - Hutan Kemasyarakatan : 3. 545 Ha - Hutan Desa : 1095 Ha Total keseluruhan : 13.405 Ha Kelola Masyarakat yang diberikan oleh Pemegang izin Hutan Tanaman Industri (PT.GCL dan PT.GNJ): - melaksanakan Program agroforestry/ Tumpang sari sebesar = 400 Ha. - Melaksanakan Perekrutan untuk Tenaga Kerja lokal dalam Rangka penanaman /pembibitan sebanyak = 2.154 Orang. - Pelatihan/Bimbingan kelembagaan Kelompok Petani = 20 Kelompok
RENCANA AKSI KELOLA MASYARAKAT N O
RENCANA SASARAN
1.
Pelaksanaan Perluasan wilayah kelola Masyarakat
PROGRESS •
TINDAK LANJUT
• Telah Melaksanakan Sosialisasi dan pendampingan kepada Masyarakat Sekitar Hutan dalam rangka Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat/Hutan kemsarakatan dan Hutan Desa •
•
Pemegang Izin PT.Gorontalo Citra Lestari dan PT. Gema Nusantara Jaya telah menyediakan lahan untuk kelola masyarakat berupa sistem tumpang sari dalam areal izin, perkerutan tenaga kerja lokal dan bimbingan Peningkatan SDM kepada masyarakat lokal
Tahun 2015 berada pada 2 Desa ( Desa TohupoKabupaten Gorontalo dan Desa Padengo Kab-Pohuwato Melaksanakan Pengendalian Terhadap Pemegang Izin – Hutan Tanaman Industri untuk menyediakan lahan untuk kelola masyarakat
SASARAN 4 Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan Penguatan terhadap Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
a. Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka penyelesaian Konflik b. Sosialisasi kepada Masyarakat Sekitar Hutan terutama Pada Daerah Konflik Kawasan Hutan
RENCANA AKSI PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN N O 1.
RENCANA SASARAN Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
PROGRESS
TINDAK LANJUT •
Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mendorong penyelesaian tenurial melalui mekanisme kajian Tim IP4T maupun diusulkan dalam usulan perubahan tata ruang wilayah
•
Rapat Koordinasi dengan Kabupaten Kota dalam rangka pengendalian Penyelesaian Koflik Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dengan efektifitas Tim Terpadu
•
Dalam proses pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) oleh Kantor Pertanahan
•
Desa-desa definitif yang berada dalam kawasan hutan akan diakomodir dalam usulan perubahan tata ruang wilayah
•
Pembentukan Tim Terpadu yang melibatkan Unsur TNI,Polri, dan Kejaksaan
•
Telah dilaksanakan Sosialisasi kepada • Masyarakat Sekitar terutama pada Daerah-Daerah Konflik Kawasan Hutan khususnya rawan perambahan hutan dan illegal logging
SASARAN 5 PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN
Penguatan Regulasi dan Pencegahan Perlindungan Hutan
a. b. c.
Deseminasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Sekitar Hutan tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Perambahan Hutan Pembentukan Tim Gabungan Operasi Perlindungan Hutan Mobilisasi gelar operasi pengamanan dan perlindungan hutan
RENCANA AKSI INSTRUMEN LH DAN PERLINDUNGAN HUTAN N O 1.
RENCANA SASARAN Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup dalam Perlindungan Hutan
PROGRESS
TINDAK LANJUT
•
• Sosialiasi Peraturan Menteri Kepada Masyarakat sekitar Hutan tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Perambahan
•
Operasi Pengamanan Hutan Fungsional dan Operasi Gabungan yang Melibatkan Tim TNI, Polri
•
Melaksakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap kesadaran masyarakat Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap daerah-darah rawan illegal logging dan kebakaran Hutan
SASARAN 6 MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN KORUPSI Tata Kelola sisten Penatausahaan dan Perizinan
a.
b.
Pengendalian standart operasional (SOP) Sistem Peredaran Hasil Hutan Pengendalian standart operasional (SOP) Pemberian pelayanan perizinan Penerbitan Industri Kayu
RENCANA AKSI INSTRUMEN LH DAN PERLINDUNGAN HUTAN N O 1.
RENCANA SASARAN Membangun Sistem Pengendalian Korupsi
PROGRESS •
• Penyusunan Standart Operasional sistem Penatausahaan Peredaran Hasil Hutan
•
Penyusunan Standart Operasional sistem Pemberian Penerbitan Izin Industri Kayu gergajian
TINDAK LANJUT Melaksakan Pengawasan dan Pengendalian
5 (LIMA) SASARAN KOORDINASI DAN SUPERVISI SEKTOR PERTAMBANGAN
1. 2. 3. 4. 5.
Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba
SASARAN 1 PELAKSANAAN PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) GORONTALO
DI PROVINSI
- 2 KONTRAK KARYA - 35 IUP EKSPLORASI LOGAM - 2 IUP OPERASI PRODUKSI LOGAM - 1 IUP OPERASI PRODUKSI BATU GAMPING
- 18 IUP YANG SUDAH CnC - 8 IUP DALAM PROSES CnC - 12 IUP BELUM MENGAJUKAN PROSES CnC
No .
Sasaran Bidang Minerba
1.
Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan
Tindak Lanjut 1.
2.
3.
4.
5.
Penyerahan Dokumen oleh Dirjen Minerba ESDM ke Dinas Kehutanan dan ESDM Provinsi Gorontalo Berita Acara Penyerahan Dokumen dan Penyelesaian Izin Usaha Pertambangan dan IPR Melakukan Rekonsiliasi IUP dengan Mengundang SKPD Teknis Kabupaten/Kota yang mengurusi Pertambangan dan Minerba Melakukan Evaluasi dan Verifikasi IUP Non CnC dalam rangka evaluasi CnC Rekomendasi Ke Dirjen Minerba bagi IUP yang telah memenuhi persyaratan CnC Tindak lanjut BPKH Gorontalo Penelaahan BPKH terhadap IUP
Progress Jumlah IUP yang CnC sebanyak 18 IUP sampai dengan tahun 2014, tahun 2015 ada 8 IUP yang masih dalam proses dari 36 IUP yang ada di Provinsi Gorontalo
SASARAN 2
PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN PELAKU USAHA PERTAMBANGAN MINERBA
TARGET PENERIMAAN PNBP (IURAN TETAP ) TAHUN 2012-2015 - 35 IUP EKSPLORASI LOGAM
Rp 23.787.503.520
- 2 IUP OPERASI PRODUKSI LOGAM
Rp
70.400.000
REALISASI PENERIMAAN PNBP (IURAN TETAP) TAHUN 2012-2015 - 35 IUP EKSPLORASI LOGAM (29%)
Rp
7.099.339.107
- 2 IUP OPERASI PRODUKSI LOGAM (68.14%)
Rp
47.974.873
Catatan 1 US $ = Rp 11.000
SASARAN 3,4 DAN 5
Belum dilaksanakan karena Pemegang IUP Operasi Produksi belum melaksanakan kegiatan operasi produksi di lapangan
N o. 2.
3.
Sasaran Bidang Minerba Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba
Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba
4.
Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnia n hasil tambang minerba
5.
Pelaksanaan pengawasan
Tindak Lanjut
1.
2.
Evaluasi Gubernur terhadap kewajiban – kewajiban yang belum dilaksanakan pemegang IUP Teguran-teguran yang dilakukan oleh Bupati dan Dinas Pertambangan di Kabupaten
Progress
Target penerimaan negara terhadap kewajiban pemengang IUP antara Iuran Tetap atau Landrent
Poin 3,4,5 Belum dilaksanakan karena 2 (dua) Pemegang IUP Operasi Produksi belum melaksanakan kegiatan di lapangan
TERIMA KASIH
