RENCANA STRATEGIS 2012 - 2017
DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI GORONTALO
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya jua maka Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017 ini dapat disusun dengan baik. Subtansi dari Rencana Strategis (Renstra) ini sudah barang tentu tidak terlepas dari acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2017 Selain
mengacu
Rencana
Stratejik
Provinsi
tersebut
telah
pula
dicoba
memperhatikan parameter-parameter stratejik yang mempengaruhi kinerja institusi, dan dengan melakukan analisis sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka diharapkan langkah-langkah strategis yang konkrit dan dapat diimplementasikan dan dapat diformulasikan di dalam Rencana Strategis ini. Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam proses penyusunan RENSTRA Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 ini. Dengan tersusunnya perencanaan jangka menengah ini kiranya dapat diacu untuk perencanaan jangka pendek dan menjadi landasan perencanaan operasional oleh unit-unit di lingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo serta menjadi sumber-sumber ukuran indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral. Akhir Kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi kita semua seperti yang kita harapkan. Gorontalo, Desember 2013 KEPALA DINAS,
DR. Ir. Husen Hasni, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19600601 198603 1 001
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi
Gorontalo
Tahun
2012–2017
adalah
“Dokumen
perencanaan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan disektor Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral untuk periode tahun 2012 – 2017. Dokumen Renstra dimaksud berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan disektor Kehutanan dan ESDM selama kurun waktu 2012 – 2017. Penyusun Rencana Strategis (Renstra) ini melalui 3 (tiga) tahapan yakni : 1. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra yang meliputi
pengolahan
data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, Review Renstra K/L terkait, Review RTRW, Dokumen KLHS, perumusan isuisu strategis, perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. 2. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir yakni
verifikasi Rancangan
Renstra terhadap rancangan awal RPJMD hingga penyempurnaan menjadi rancangan akhir Renstra SKPD. 3. Penetapan yakni verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra SKPD hingga penetapan Renstra SKPD sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini :
1
Penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga mampu menggambarkan penjabaran visi misi kepala daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD. Selanjutnya dokumen Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sebagai tolok ukur penilaian terhadap kinerja SKPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Keterkaitan antara Renstra, RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan pada bagan dibawah ini :
B.
Landasan Hukum
Adapun landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo adalah : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2
2. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
1997
tentang
Pengelolaan
Lingkungan Hidup; 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 4. 5. 6. 7.
Provinsi Gorontalo Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional 8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 10. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah 11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan 12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 13. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan; 15. Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun
2005
Jo.
Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Rencana Penyusunan Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 18. Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota 19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 20. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
3
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 24. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 25. Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi 26. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 27. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang RPJMD 28. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 Tentang Revisi RPJMD
C.
Maksud dan Tujuan
Maksud : Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) SKPD Dinas
Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 dimaksudkan sebagai arah kebijakan strategi pembangunan sektor Kehutanan dan ESDM di Provinsi Gorontalo dalam menyusun Program dan Kegiatan selama periode 5 (lima) tahun. Tujuan : Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo Tahun 2012–2017 adalah tercapainya koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektor kehutanan dan ESDM di Provinsi Gorontalo
yang
meningkatkan
holistik,
efesiensi
terintegrasi pembangunan
dengan daerah,
sektor
lain
pendapatan
guna dan
kesejahteraan masyarakat.
4
D.
Sistematika Penulisan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo Periode 2012–2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD, berisi Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi, berisi identifikasi
permasalahan
berdasarkan
tugas
dan
fungsi
pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telahaan TataRuang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu strategis. Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi visi misi, tujuan dan sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ,
berisi
tabel
rencana
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, berisi tabel Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
5
BAB II
A.
Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo
Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tanggal tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Kehutanan dan Energi
Sumber
Daya
Mineral
Provinsi
Gorontalo
adalah
unsur
pelaksana/penunjang pemerintah daerah dibidang Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi serta tugas perbantuan lainnya di bidang
Kehutanan,
Energi
dan
Sumber
Daya
Mineral.
Dalam
menyelenggarakan tugas di atas Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai jabaran tugas sebagai berikut :
6
a.
Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang
b.
Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral; Menyelenggarakan kebijaksanaan teknis dan manajerial dalam
c.
bidang Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral; Menyusun rencana strategis Kehutanan, Energi dan Sumber Daya
d.
Mineral tingkat Provinsi; Menyusun perencanaan Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral tingkat Provinsi sejalan dengan Perencanaan Nasional
e.
dalam bidang Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral; Menyelenggarakan pemantauan/pengendalian/pengolahan/pengawasan
f.
Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengkoordinir pelaksanaan pembangunan
di melalui
bidang dana
dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh instansi vertikal, UPTD dan Dinas Kabupaten/ Kota. Selain itu Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo berkewajiban pula melakukan tugas-tugas lain sebagai berikut : a. b.
Mengikuti perkembangan terhadap pelaksanaan tugas pokok; Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dan bahanbahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas
c.
pokok; Membuat
d.
diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok; Memberikan saran-saran atau pertimbangan
rancangan-rancangan
atau
program-program
yang
kepada Gubernur
sebagai bahan menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil e.
keputusan; Menyusun anggaran belanja rutin dan pembangunan Kehutanan,
f.
Energi dan Sumber Daya Mineral; Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan atau kebijakan
g.
dalam bidang Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral; Mengatur laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral.
7
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada penjelasan di atas, Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi : a.
Membuat
pedoman
penyelenggaraan
inventarisasi
dan
pemetaan hutan serta tambang; b.
Menyelenggarakan penunjukkan dan pengamanan batas hutan produksi, hutan lindung dan lokasi penambangan;
c.
Membuat pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi, hutan lindung dan pertambangan;
d.
Menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal penambangan dan energi lintas Kabupaten/ Kota;
e.
Membuat pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan Tahura;
f.
Menyusun perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang pertambangan lintas Kabupaten/ Kota;
g.
Menyusun rencana makro Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral lintas Kabupaten/ Kota;
h.
Membuat pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada DAS lintas Kabupaten/ Kota;
i.
Membuat
pedoman
penyelenggaraan
rehabilitasi
dan
reklamasi hutan produksi dan hutan lindung; j.
Menyelenggarakan perijinan lintas Kabupaten/ Kota meliputi : pemanfaatan hasil hutan kayu, flora dan fauna yang dilindungi, usaha penambangan dan energi, pengolahan hasil hutan dan tambang;
k.
Menyelenggarakan
pengawasan
perbenihan,
pupuk,
pestisida, alat dan mesin di bidang Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral; l.
Menyelenggarakan
pengawasan
organisme
tumbuhan
pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman hutan;
8
m.
Menyelenggarakan pengawasan atau rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
n.
Menyelenggarakan pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/ Kota;
o.
Membuat
pedoman
penyelenggaraan
penentuan
tarif
pungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/ Kota; p.
Melakukan parsitifasi aktif bersama Pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hukum dalam rangka perencanaan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
q.
Menyelanggarakan perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/ Kota;
r.
Menyediakan dukungan penyelenggaraan Diklat Teknis dan Litbang Terapan.
Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut : a.
menyusun rencana program/kegiatan tahunan bidang kehutanan dan energi sumber daya mineral;
b.
menyelenggarakan
kebijaksanaan
teknis
dan
manajerial dalam bidang kehutanan dan energi sumber daya mineral; c.
melaksanakan,
mengendalikan
dan
memantau
pelaksanaan program / kegiatan dibidang kehutanan dan energi sumber daya mineral; d.
mengkoordinir
pelaksanaan
pembangunan
melalui
dana dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh instansi vertikal, UPTD dan dinas kabupaten/kota; e.
mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok;
9
f.
mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan atau kebijakan dalam bidang kehutanan dan energi sumber daya mineral
Sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo, Struktur Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo terdiri atas Kepala Dinas dibantu oleh 6 (enam) pejabat eselon III dan 18 (delapan belas) pejabat eselon IV.
1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan,
memimpin,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan
pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis planologi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan DAS, konservasi/perlindungan hutan, pengelolaan hutan, energy dan sumber daya mineral;
b.
penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugastugas planologi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan DAS, konservasi/perlindungan hutan, pengelolaan hutan, energy dan sumber daya mineral;
c.
penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
d.
penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
e.
penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.
10
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas : a.
menyelenggarakan,
pembinaan
dan
pengendalian
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; b.
menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kehutanan energy dan sumber daya mineral di Daerah;
c.
menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
d.
menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, planologi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan DAS, konservasi/perlindungan hutan, pengelolaan hutan, energy dan sumber daya mineral;
e.
menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai kehutanan energy dan sumber daya mineral sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
f.
menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
g.
menyelenggarakan
telaahan
staf
sebagai
bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan; h.
menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD Dinas, pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, planologi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan DAS, konservasi/perlindungan hutan, pengelolaan hutan, energy dan sumber daya mineral;
i.
menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
11
j.
menyelenggarakan Koordinasi
Pemerintahan
koordinasi
dan
dengan
Pembangunan
Badan
Wilayah
dalam
pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota; k.
menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
l.
menyelenggarakan
koordinasi
dengan
unit
kerja
terkait; m.
menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sekretaris Sekretaris
mempunyai
tugas
merencanakan,
melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan dan evaluasi, keuangan, hubungan masyarakat (humas). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Sekretaris mempunyai fungsi : a.
melaksanakan
pembinaan
teknis
dibidang
kepegawaian dan ketatalaksanaan kantor; b.
merencanakan dan menghimpun data/bahan untuk penyusunan organisasi;
c.
merencanakan dan menghimpun data/bahan untuk penyusunan analisis jabatan;
d.
merencanakan dan menghimpun data/bahan untuk penyusunan laporan;
e.
merencanakan dan menghimpun data/bahan untuk penyusunan kebutuhan rumah tangga dinas;
f.
menyusun instrumen evaluasi dan laporan;
g.
menyusun laporan kinerja.
12
Untuk
menyelenggarakan
tugas
dan
fungsi
tersebut,
Sekretaris
mempunyai rincian tugas : a. Menyusun perencanaan kegiatan sekretariat; b. Menganalisis, mengolah dan menyusun bahan rencana strategis c.
Dinas; Merumuskan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan
d.
Sekretariat dan Dinas; Mengkoordinasikan Bidang dalam rangka menyusun perumusan dan
e.
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan, dan
f.
ketatalaksanaan di lingkup Dinas Sosial; Mendistribusikan tugas dan sekaligus arahan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Sub Bagian Keuangan
g.
dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Membina pengawasan melekat dan menegakan hukuman disiplin
h.
secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya; Mengkonsultasikan dan berkoordinasi dengan instansi/unit kerja
i.
terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepada unit kerja di
j.
lingkungan Dinas; Mengkaji dan menganalisa permasalahan-permasalahan Dinas yang
k.
dihadapi untuk mencarikan solusinya; Membina penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, peralatan, perlengkapan, evaluasi dan
l.
pelaporan; Merumuskan data yang terkait dengan pelaksanaan tugas untuk penyusunan
bahan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah m.
(LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); Mengkoordinasikan pelaksaanaan penyusunan LAKIP, LPPD dan
n.
LKPJ Dinas Kehutanan dan ESDM; Mengevaluasi atas realisasi pelaksanaan program, rencana kerja,
o.
dan penggunaan anggaran tahunan Dinas Kehutanan dan ESDM; Membina dan menegakan hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya;
13
p. q. r.
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; Menandatangani SPM; Mengevaluasi kinerja Sekretariat dan Bidang-bidang lain yang ada di
s.
Dinas Kehutanan dan ESDM; Melaporkan pelaksanaan tugas dan realisasi pelaksanaan program, rencana kerja, dan penggunaan anggaran tahunan Dinas Kehutanan
t.
dan ESDM; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Sekretariat Dinas terdiri dari : a.
sub bagian perencanaan dan evaluasi;
b.
sub bagian keuangan; dan
c.
sub bagian umum dan kepegawaian.
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai rincian tugas : Menyusun, menyiapkan perencanaan dan
a.
program dinas; b.
menghimpun,
mengolah,
menganalisis,
merumuskan dan menyajikan data statistik dinas; c.
menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan
pelaksanaan
program dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Subag Perencanaan dan Evaluasi mempunyai rincian tugas: a.
Menyusun
perencanaan
kegiatan
Sub
Bagian
Perencanaan dan Evaluasi;
14
b.
Mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan rencana program Dinas;
c.
Menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan;
d.
melakukan koordinasi dan menyusun anggaran belanja langsung Dinas;
e.
melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
f.
Mendistribusikan, memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
g.
Mengkonsultasikan dan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
h.
Menganalisa
permasalahan-permasalahan
yang
dihadapi untuk mencarikan solusinya; i.
Menyarankan
dan
pertimbangan
yang
berkaitan
dengan pelaksanaan tugas; j.
Mengefisiensikan dan mengefektifitkan penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan;
k.
Mengendalikan administrasi program, evaluasi dan pelaporan Dinas;
l.
Menganalisa bahan-bahan pelaporan dan melakukan penyusunan laporan bulanan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
m.
Mengevaluasi bahan pelaksanaan program, kegiatan dan rencana kerja tahunan Dinas;
n.
melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statisktik program kerja dan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas;
o.
Menyusun dan menyiapkan prosedur tetap/standar operasional dan prosedur terkait perencanaan, evaluasi, pelaporan;
15
p.
Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
Subag
Perencanaan dan Evaluasi; q.
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dinas
dalam
melaksanakan
penatausahaan
keuangan,
akuntansi,
verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan lingkup dinas. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a.
Penyusunan program dan rencana atas kegiatan dan anggaran sub
b. c.
bagian keuangan; Membantu pelaksanaan tugas sekretaris selaku PPK-SKPD; Menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan
d. e.
anggaran; Pengolahan data keuangan unit kerja dilingkungan dinas; Penyusunan bahan dan evaluasi pelaporan kegiatan sub bagian
f.
keuangan; Penyiapan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan;
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas : a. Menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan b.
Dinas; Menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan
c.
rincian obyek belanja langsung Dinas; Melaksanakan tugas selaku Pembantu PPK-SKPD yang meliputi : 1.
Meneliti
dan melakukan verifikasi kelengkapan tagihan
pembayaran 2.
Kelengkapan yang dimaksud antara lain: Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
16
Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 3.
Menyiapkan dokumen lainnya sbg dasar pengajuan tagihan;
4.
Menyiapkan dan menerbitkan SPM;
5.
Mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
6.
Mengelola pembayaran gaji pegawai;
7.
Mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
8.
Melakukan pencatatan pemungutan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
9.
Membuat
buku-buku
catatan
akuntansi
sesuai
dengan
kebijakan akuntansi; 10. Mengarsipkan
seluruh
dokumen
pembayaran
untuk
kepentingan pengawasan dan pengendalian; 11.
Secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA.
d.
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang Umum dan Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a.
Perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
17
b.
Pengorganisasian
dan
pengkoordinasian
tugas
dibidang
ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, c.
protokol, perlengkapan dan kepegawaian; Pelayanan umum, pembinaan dan pengembangan
dibidang
ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, d. e.
protokol, perlengkapan dan kepegawaian; Pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan tugas; Pengevaluasian dan pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut di atas, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas : a. Menyusun perencanaan kegiatan Sub Bagian
Umum
dan
b.
Kepegawaian; Membagi Tugas, memberikan arahan dan bimbingan kepada
c.
bawahan dalam melaksankan tugas; Mengkonsultasikan dan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait
d.
dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan; Membina pengawasan melekat dan menegakan hukuman disiplin
e.
secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya; Mengefisiensikan dan mengefektifitkan penggunaan sumber daya
f.
yang telah dialokasikan; Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan
g. h. i.
telahaan bidang-bidang), kearsipan dinas; Menyelenggarakan urusan keprotokolan; Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3/SKP,
DUK,
Sumpah/
Janji
Pegawai,
Gaji
Berkala,
kesejahteraan pegawai, usulan mutasi dan pemberhentian pegawai, j.
pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai di lingkup Dinas; Menyusun pengajuan permohonan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Kartu Asuransi Kesehatan dan Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan
18
gaji berkala, pemberhentian, pemensiunan, pengembangan karier k.
dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa pegawai; Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan sasaran kerja
l.
pegawai negeri sipil (SKP) lingkup Dinas; Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, menyusun standar kompetensi pegawai, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup
m.
Dinas; Mengembangkan dan mengendalikan tata pengelolaan kearsipan
n.
dan dokumen kepegawaian; Mengembangkan kerumahtanggaan,
o.
keprotokolan, akomodasi dan perjalanan dinas pegawai; Mengiventarisir kebutuhan listrik, air, faksimili, telpon, peralatan dan
p.
perlengkapan kantor lainnya; Mengadministrasikan, mengolah,
q.
memelihara sarana dan prasarana kantor; Mengatur keamanan, kebersihan dan keindahan ruangan, halaman
r. s.
dan taman kantor; menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris; mencatat seluruh barang milik daerah yang berada dimasing-masing
hubungan
mengadakan,
masyarakat,
menyimpan,
SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai t.
kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah; melakukan pencatatan barang milik daerah
u.
dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan; menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan
yang
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta laporan inventaris v.
5 (lima tahunan) yang berada di SKPD kepada pengelola; menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dari bidang/unit kerja terkait di
w.
lingkungan Dinas; Melaporkan hasil
x.
Kepegawaian; Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
pelaksanaan
tugas
Subag
Umum
dan
19
3. Bidang Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalilikan kebijakan teknis dibidang Pemantapan Kawasan Hutan yang meliputi Inventarisasi Sumber Daya Alam, Pemolaan Kawasan Hutan, dan Pengukuran dan Perpetaan.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Merumuskan rencana pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
b.
Pemantapan Kawasan Hutan; Mengkoordinasikan pelaksanaan
c. d.
Pemantapan Kawasan Hutan dengan para pihak terkait; Melaksanakan kegiatan teknis bidang Pemantapan Kawasan Hutan; Melakukan pembinaan, pengawasa, dan pengendalian bidang
e.
Pemantapan Kawasan Hutan Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
kebijakan
teknis
bidang
Bidang Pemantapan Kawasan Hutan terdiri dari : a. b. c.
seksi Inventarisasi Sumber Daya Alam; seksi Pemolaan Kawasan Hutan; seksi Pengukuran dan Perpetaan.
Seksi Inventarisasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis tentang pelayanan umum, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang inventarisasi sumberdaya alam meliputi kehutanan dan energi sumberdaya alam mineral lingkup provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, seksi inventarisasi sumber daya alam mempunyai fungsi sebagai berikut: a. b. c.
Melakukan perencanaan kegiatan Inventarisasi Sumberdaya Alam; Melakukan fungsi pelaksanaan pengukuran dan perpetaan; Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan pengukuran dan perpetaan;
20
d.
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Seksi Inventarisasi Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas : a. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, Sumberdaya Alam Kehutanan Lingkup Provinsi sesuai dengan b.
pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar,
norma,
pedoman,
kriteria
dan
prosedur
di
bidang
inventarisasi Sumberdaya Alam bidang Kehutanan yang meliputi inventarisasi status, keadaan fisik, potensi sumberdaya hutan baik flora, fauna maupun hasil non kayu serta inventarisasi social, ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan c.
hutan serta penyusunan neraca sumberdaya hutan lingkup Provinsi; Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur di bidang energi dan
d. e. f.
sumberdaya mineral lingkup Provinsi; Melaksanakan pembinaan staf dalam hal pelaksanaan tugas; Menyusun laporan rutin dalam hal laporan pelaksanaan kegiatan; Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya
Seksi Pemolaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas/wewenang bidang pemantapan kawasan hutan untuk kegiatan pemolaan kawasan hutan yang meliputi sosialisasi penataan batas, pengkajian dan penelaahan penunjukan dan perubahan kawasan hutan, serta memberikan kepastian hukum suatu kawasan dalam rangka pemantapan kawasan hutan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pemolaan Kawasan Hutan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. b. c.
Melakukan perencanaan kegiatan pemolaan kawasan; Melakukan fungsi pelaksanaan pemolaan kawasan; Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan pemolaan kawasan.
21
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut di atas, seksi pemolaan kawasan hutan mempunyai rincian tugas : a. Membantu tugas kepala bidang pemantapan kawasan hutan dalam melaksanakan tugas bidang pemolaan kawasan hutan, arahan dan fasilitasi
pemanfaatan
dan
penggunaan
kawasan
hutan,
penyusunan rencana makro pemanfaatan dan penggunaan kawasan b.
hutan serta penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi; Melakukan sosialisasi kegiatan pengukuhan kawasan hutan, yaitu melalui tahapan penunjukan kawasan, pelaksanaan panataan batas
c.
dan penetapan kawasan hutan; Menyusun tata hubungan kerja dalam penyelesaian penetapan
d.
kawasan hutan; Melakukan pengkajian, analisa dan penyelesaian terpadu dalam rangka analisa kawasan dalam rangka perubahan fungsi kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan dan
e.
analisa fungsi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; Memfasilitasi pembentukan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan
f.
Pengelolaan Hutan (KPH); Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Pengukuran dan Perpetaan
mempunyai tugas menyiapkan
perumusan kebijakan teknis tentang pelayanan umum, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pengukuran, dan perpetaan kehutanan lingkup Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengukuran dan Perpetaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. b. c.
Melakukan perencanaan kegiatan pengukuran dan perpetaan; Melakukan fungsi pelaksanaan pengukuran dan perpetaan; Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan pengukuran dan
perpetaan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut di atas, seksi pengukuran dan perpetaan mempunyai rincian tugas :
22
a.
Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di seksi pengukuran dan perpetaan kehutanan lingkup Provinsi sesuai dengan pedoman dan
b.
peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, standar,
norma,
pedoman,
kriteria
dan
prosedur
dibidang
Pengukuran Kehutanan lingkup Provinsi yang meliputi data, informasi penginderaan jarak jauh dan geografis, perpetaan kehutanan, pengukuran batas luar dan batas fungsi kawasan hutan c. d. e.
lingkup Provinsi serta sinkronisasi dengan sektor terkait; Melaksanakan pembinaan staf; Menyusun laporan rutin; Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengelolaan Hutan Bidang
Pengelolaan
mengkoordinasikan,
Hutan
mempunyai
melaksanakan
tugas
pembinaan,
merencanakan,
pengawasan
dan
pengendalian kegiatan pengelolaan hutan meliputi rencana pemanfaatan hutan, produksi peredaran dan iuran hasil hutan serta industri kehutanan, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk tercapainya manfaat hutan secara lestari. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi : a.
Merencanakan langkah – langkah Pengelolaan Hutan berdasarkan perencanaan pemanfaatan, produksi, peredaran dan iuran hasil hutan serta industrikehutanan yang digunakan sebagai pedoman
b.
pelaksanaan tugas; Melaksanakan pembagian
tugas,
memberikan
petunjuk,
mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam hal pengelolaan hutan c.
demi tercapainya efektifitas kerja; Mengkoordinasikan penyusunan kegiatan bidang pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan pemanfaatan, produksi, peredaran dan iuran hasil hutan (PSDH, DR,PNT) serta industri kehutanan;
23
d.
Melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan pemanfaatan, produksi, peredaran dan iuran hasil
e.
hutan serta industri kehutanan; Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengelolaan
f.
hutan
yang
meliputi
perencanaan
pemanfaatan,
produksi, peredaran dan iuran hasil hutan serta industri kehutanan; Melaksanakan konsultasi koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang pengelolaan hutan baik instansi di
g.
pusat maupun di daerah; Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Pengelolaan Hutan terdiri dari : a.
seksi Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan;
b.
seksi Pemanfaatan Hutan;
c.
seksi
Produksi
dan
Industri
Kehutanan.
Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinasikan,
melaksanakan
pembinaan
dan
sosialisasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan peredaran dan iuran hasil hutan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk tertibnya penatausahaan hasil hutan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Merencanakan dan menyusun rencana kegiatan seksi peredaran Hasil Hutan dan iuran kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
24
b.
Melaksanakan pembagian tugas, memberikan petunjuk, mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam hal peredaran dan iuran
c.
hasil hutan demi tercapainya efektifitas kerja; Melaksanakan perencanaan, pendistribusian dan pelaporan dokumen
d.
peredaran
hasil
hutan
(SKSKB/FA-KB/FA-KO/FA-
HHBK/SKAU/Nota Angkutan); Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dokumen peredaran hasil hutan serta evaluasi terhadap
e.
hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan; Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
f.
iuran hasil hutanyang meliputi PSDH, DR, PNT; Melaksanakan rekonsiliasi terhadap Penerimaan Negara
g.
Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan; Merencanakan penempatan dan
pembinaan
petugas
penatausahaan hasil hutan (wasganis/ganis) dan pejabat penagih h.
iuran hasil hutan; Mengawasi peredaran hasil hutan di kabupaten/kota, lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi dengan melakukan koordinasi
i.
antara instansi-instansi terkait; Melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan dengan instansi terkait baik di pusat
j.
maupun di daerah; Melaksanakan sosialisasi peraturan penatausahaan hasil
k.
hutan dan iuran kehutanan; Menyampaikan laporan
l.
peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan; Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
bulanan
dan
tahunan
seksi
tugasnya.
Seksi
Pemanfaatan
mengkoordinasikan,
Hutan
mempunyai
melaksanakan
tugas
pembinaan
merencanakan, dan
sosialisasi,
pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk tertibnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi.
25
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Merencanakan dan menyusun rencana kegiatan seksi pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman
b.
pelaksanaan tugas; Melaksanakan pembagian
tugas,
memberikan
petunjuk,
mengevaluasi hasil kinerja bawahan dalam hal pemanfaatan hutan c.
demi tercapainya efektifitas kerja; Melaksanakan perencanaan pemanfaatan hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT/HTR/HTHR, IUPHHK-RE, IPHHK,IPPKH) dan izin sah
d.
lainnya; Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin usaha pemanfaatan
e.
hutan
(IUPHHK-HA,
IUPHHK-HT/HTR/HTHR,
IUPHHK-RE, IPHHK,IPPKH) dan izin sah lainnya; Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap hasil produksi dari izin usaha pemanfaatan hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-
f.
HT/HTR/HTHR, IUPHHK-RE, IPHHK,IPPKH) dan izin sah lainnya ; Menyusun rencana arahan pemanfaatan hutan dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP/KPHL) di wilayah
g.
Kabupaten / Kota; Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja usaha pemanfaatan hutan (rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, rencana
h.
kerja
tahunan/bagan
kerja
tahunan)
di
wilayah
Kabupaten/Kota; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap risalah hutan (timber
cruising
dan
laporan
hasil
cruising)
di
wilayah
i.
Kabuapaten/Kota; Melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan pemanfaatan
j. k.
hutan dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah; Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan hutan; Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan seksi pemanfaatan
l.
hutan; Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
26
Seksi Produksi dan Industri Kehutanan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,
melaksanakan
pembinaaan
dan
sosialisasi,
pengawasan dan pengendalian kegiatan produksi dan industri kehutanan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi terciptanya industri kehutanan yang berdaya saing tinggi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Produksi dan Industri Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut: a.
Merencanakan dan menyusun rencana kegiatan seksi produksi dan
b.
industri kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Melaksanakan pembagian tugas, memberikan petunjuk, mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam hal kegiatan produksi dan
c.
industri kehutanan demi tercapainya efektifitas kerja; Melaksanakan perencanaan, pengendalian Izin Usaha Industri Hasil
d.
Hutan Kayu dan Bukan Kayu (IUIPHHK/IUIPHHBK); Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan Izin
e.
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu; Memantau dan mengevaluasi kinerja usaha industri hasil hutan kayu
f.
dan bukan kayu di wilayah Kabupaten / Kota dan penerapannya; Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemenuhan bahan
g.
baku industri hasil hutan kayu dan bukan kayu; Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan
h.
baku industri hasil hutan kayu dan bukan kayu; Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemasaran bahan
i.
baku industri hasil hutan kayu dan bukan kayu; Melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan produksi dan
j.
industri dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah; Melaksanakan sosialisasi terkait produksi dan industri kehutanan
k.
hasil hutan kayu dan bukan kayu; Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan seksi produksi dan
l.
industri kehutanan; Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
27
Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai melaksanakan tugas di bidang rehabilitasi perlindungan hutan, pengelolaan hutan lindung dan jasa lingkungan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai fungsi sebagai berikut: a.
Merumuskan rencana pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
b.
Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; Menyusun program dan rencana kerja pemenuhan kebutuhan
c.
sumber daya dan anggaran bidang; Memimpin dan mengkoordinir program dan rencana kerja seksi
d.
lingkup bidang; Mengkoordinasikan
pelaksanaan
yang
berhubungan
dengan
kebijakan teknis rehabilitasi, pengelolaan DAS dan kegiatan perlindungan hutan serta pengelolaan hutan lindung dan jasa e.
lingkungan; Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabiltasi, pengelolaan DAS, perlindungan hutan dan pengelolaan
f.
hutan lindung dan jasa lingkungan; Memberikan bimbingan teknis kegiatan rehabilitasi, pengelolaan
g.
DAS, perlindungan hutan dan pengelolaan hutan lindung; Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, pengelolaan DAS, perlindungan hutan dan pengelolaan hutan
h.
lindung; Memberikan masukan, saran dan pertimbangan teknis kepada kepala dinas terhadap kegiatan rehabilitasi, pengelolaan DAS, perlindungan hutan dan pengelolaan hutan lindung dan jasa
i.
lingkungan; Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri dari : a.
seksi Pengembangan Pengelolaan DAS;
b.
seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan; 28
c.
seksi Pengembangan Hutan Lindung.
Seksi Pengembangan Pengelolaan DAS melaksanakan tugas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan DAS dalam rangka pelestarian hutan dan lahan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengembangan Pengelolaan DAS mempunyai fungsi: a. b.
Menyusun rencana kerja seksi sesuai dengan lingkup tugasnya; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan DAS dalam rangka pelestarian hutan dan
c.
lahan; Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan rehablitasi hutan
d.
dan lahan serta pengelolaan DAS secara terpadu; Melaksanakan inventarisasi lahan kritis dan potensi kritis dalam kawasan dan luar kawasan hutan untuk dilaksanakan kegiatan
e.
rehabilitasi; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perhutanan sosial yaitu Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan sebagai penyanggah kawasan hutan dan menambah tingkat kesejahteraan masyarakat
f.
sekitar hutan; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan DAS dengan berkoordinasi dengan Forum DAS Provinsi dan UPT
g.
Kementerian Kehutanan yang ada didaerah; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan konservasi tanah dan air pada lokasi yang berdekatan dengan lahan produktif dan kehidupan
h.
masyarakat; Merencanakan dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan
i.
rehabilitasi dan pengelolaan DAS di daerah; Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan melaksanakan tugas kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan dalam rangka pelestarian hutan dan lahan.
29
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai fungsi: a. b.
Membuat rencana kerja seksi sesuai dengan lingkup tugasnya; Menyelenggarakan kegiatan pencegahan penertiban dan upaya penanggulangan ganguan pada hutan dan kawasan hutan lintas
c.
kabupaten/kota; Mengadakan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal perlindungan
d.
dan pengamanan hutan lintas kabupaten/kota; Merencanakan dan melaksanakan operasi pengamanan hutan
e.
fungsional dan gabungan; Memeriksa legalitas kegiatan pemanfaatan hutan, ijin usaha
f.
pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu; Menginventarisir kerawanan, gangguan terhadap hutan dan kawasan
g.
hutan; Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan
h.
manusia, ternak,
kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta
i.
perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan; Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi
Pengembangan
Hutan
Lindung
melaksanakan
kegiatan
pengelolaan hutan lindung dan jasa lingkungan dalam rangka pelestarian hutan dan lahan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, seksi Pengembangan Hutan Lindung mempunyai fungsi : a. b.
Membuat rencana kerja seksi sesuai dengan lingkup tugasnya; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan
c.
lindung dan jasa lingkungan dalam rangka pelestarian hutan; Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan hutan
d.
lindung dan jasa lingkungan; Melaksanakan inventarisasi potensi dan luasan hutan lindung dan jasa lingkungan untuk dilaksanakan penanganan lebih lanjut; 30
e.
Menginventarisir permasalahan dan kerusakan hutan lindung secara
f.
terpadu dengan keterlibatan masyarakat dan instansi terkait; Melaksanakan inventarisasi dan studi potensi hutan lindung untuk
g.
mendukung kegiatan ekowisata; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lindung dengan memanfaatkan keterlibatan masyarakat sekitar
h.
hutan; Melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan di wilayah hutan lindung dan
i.
kegiatan yang berhubungan dengan jasa lingkungan; Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang energi Bidang Energi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan Ketenaga Listrikan, Energi Baru dan Terbarukan, Minyak dan Gas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Energi mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Merumuskan
perencanaan
pelaksanaan
kegiatan
teknis
teknis
bidang
bidang Energi b.
Melaksanakan kegiatan teknis bidang energi
c.
Mengkoordinasikan
pelaksanaan
kegiatan
Energi dengan para pihak terkait d.
Melaksanaakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang Energi
e.
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Energi terdiri dari : a.
seksi Ketenaga Listrikan;
b.
seksi Energi Baru dan Terbarukan;
31
c.
seksi Minyak dan Gas.
Seksi
Ketenaga
Listrikan
melaksanakan
tugas
pengelolaan
dan
pengembangan ketenagalistrikan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Ketenaga Listrikan mempunyai tugas: a.
Menyiapkan rumusan peraturan dan kebijakan teknis daerah
b.
bidang ketenagalistrikan; Melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dibidang
c. d.
ketenagalistrikan; Menyusun program kegiatan bidang ketengalistrikan daerah; Melaksanakan program kegiatan dibidang ketenagalistrikan
e. f.
daerah; Melaksanakan pelayanan perizinan dibidang ketenagalistrikan; Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan dibidang
g.
ketenagalistrikan; Melakukan koordinasi
h.
kegiatan dibidang ketenagalistrikan; Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
dengan
pihak-pihak
terkait
dalam
tugasnya Seksi Energi Baru dan Terbarukan melaksanakan tugas pengelolaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan didaerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, seksi Energi Baru dan Terbarukan mempunyai fungsi: a.
Menyiapkan rumusan peraturan dan kebijakan teknis daerah bidang
b.
pengelolaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan di daerah; Melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dibidang Energi
c. d. e.
Baru Terbarukan didaerah; Menyusun program kegiatan bidang Energi Baru Terbarukan daerah; Melaksanakan program kegiatan di seksi energi baru terbarukan; Melaksanakan pelayanan rekomendasi perizinan di seksi Energi Baru Terbarukan;
32
f.
Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan di seksi Energi Baru
g.
Terbarukan didaerah; Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan di
h. i.
seksi Energi Baru Terbarukan yang ada didaerah; Membuat laporan secara berkala; Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya
Seksi Minyak dan Gas mempunyai tugas menyusun serta melaksanakan program teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, seksi minyak dan gas mempunyai fungsi : a.
Membuat
rencana
kerja
seksi,
menyelenggarakan
dan
mengkoordinasikan pelaksanaannya; b.
Menyiapkan perhitungan produksi dan realisasi minyak mentah (liffting), minyak dan gas bumi;
c.
Menyiapkan bahan rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sementara untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi pada lintas kabupaten/kota;
d.
Menyiapkan data/inventarisasi jumlah badan usaha dan pengawasan jumlah armada serta kapasitas pengangkutan bahan bakar minyak pada kegiatan hilir minyak dan gas bumi yang beroperasi di daerah;
e.
Menyiapkan bahan perumusan dalam penetapan harga eceran tertinggi bahan bakar minyak untuk jenis minyak tanah pada tingkat pangkalan, konsumen rumah tangga dan usaha kecil;
f.
Melakukan pengawasan pencatuman nomor pelumas terdaftar pada pelumas yang beredar di daerah;
g.
Menyiapkan
dan
melaksanakan
koordinasi,
pengawasan,
pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan gas elpiji dari agen dan pangkalan sampai konsumen di daerah; h.
Menyiapkan bahan rekomendasi pendirian gudang bahan peledak di daerah operasi minyak dan gas bumi;
33
i.
Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi di bidang minyak dan gas bumi;
j.
Membuat laporan secara berkala;
k.
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Bidang Sumber Daya Mineral Bidang Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pengelolaan di bidang geologi dan sumber daya mineral, pertambangan umum dan air tanah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Merumuskan perencanaan pelaksanaan kegiatan teknis bidang Sumber Daya Manusia;
b.
Penyusunan program kerja dan pemenuhan kebutuhan bidang Sumber Daya Mineral;
c.
Pengelolaan dan pelayanan data informasi dibidang geologi dan sumber daya mineral, pertambangan mineral dan air tanah;
d.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang geologi dan sumber daya mineral, pertambangan mineral dan air tanah;
e.
Perumusan bahan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sesuai dengan kewenangannya;
f.
Perumusan bahan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah sesuai dengan kewenangannya;
g.
Pengkoordinasian
pelaksanaan
perumusan
kebijakan
teknis
dibidang geologi dan sumber daya mineral, pertambangan mineral dan air tanah; h.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang geologi dan sumber daya mineral, pertambangan mineral dan air tanah;
34
i.
Pemberian
masukan,
telaahan,
saran
serta
pertimbangan-
pertimbangan kepada kepala dinas sesuai lingkup bidang; j.
Pelaksanaan pembinaan terhadap pegawai dilingkup bidang;
k.
Pembuatan laporan secara berkala;
l.
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Sumber Daya Mineral terdiri dari : a. b. c.
seksi Pengelolaan Air tanah; seksi Geologi dan SDM; seksi Pertambangan Umum.
Seksi
Pengelolaan
Air
Tanah
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengelolaan air tanah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengelolaan Air Tanah mempunyai fungsi : a.
Penyiapan dan penyusunan rencana kerja seksi;
b.
Pelaksanaan
pemetaan,
penyelidikan,
penelitian,
eksplorasi,
pengumpulan dan pengelolaan data air tanah; c.
Penyiapan bahan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
d.
Pembinaan dan pengawasan eksplorasi dan eksploitasi air tanah;
e.
Pelaksanaan pengendalian dan konservasi air tanah;
f.
Pelaksanaan pelayanan penyediaan air tanah dan administrasi air permukaan;
g.
Penyiapan bahan koordinasi bidang air tanah;
h.
Pembuatan laporan secara berkala;
i.
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
35
Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang geologi dan sumber daya mineral. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi : a.
Penyiapan dan penyusunan rencana kerja seksi;
b.
Pelaksanaan penelitian, penyelidikan, inventarisasi dan eksplorasi bidang geologi dan sumber daya mineral;
c.
Pengelolaan data dan informasi bidang geologi dan sumber daya mineral;
d.
Pelaksanaan pelayanan data dan informasi bidang geologi dan sumber daya mineral;
e.
Pelaksanaan bimbingan teknis bidang geologi dan sumber daya mineral;
f.
Penyiapan bahan koordinasi bidang geologi dan sumber daya mineral;
g.
Pembuatan laporan secara berkala;
h.
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi
Pertambangan
Umum
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengelolaan di bidang pertambangan umum. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, seksi pertambangan umum mempunyai fungsi : a.
Penyiapan dan penyusunan rencana kerja seksi;
b.
Penyusunan data dan informasi usaha di bidang pertambangan mineral;
c.
Penyiapan bahan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua
36
belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; d.
Pembinaan
dan
Pengawasan
Pelaksanaan
Pertambangan (IUP) mineral pada wilayah
Izin
Usaha
lintas kabupaten/kota
dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; e.
Penyiapan bahan pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota;
f.
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota;
g.
Penyiapan bahan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) mineral untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
h.
Pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan
kewenangan
pengelolaan di bidang usaha pertambangan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota; i.
Penyiapan bahan koordinasi bidang usaha pertambangan;
j.
Pembuatan laporan secara berkala;
k.
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
Secara lengkap struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar dibawah ini : B.
Sumberdaya Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo
37
Untuk mengelola hutan dan ESDM yang demikian luas dengan fungsi yang kompleks, dibutuhkan faktor pendukung utama yaitu sumberdaya manusia yang profesional dan handal serta kelembagaan yang memadai. Sampai dengan tahun anggaran 2012, Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo sebanyak 111 orang, yang terdiri dari 108 PNS, 3 CPNS, 25 tenaga honorer dan 10 tenaga abdi. Ditinjau dari golongan kepangkatan, terdapat 8 PNS golongan IV; 71 PNS/CPNS golongan III; 30 golongan II dan 2 golongan I. Selanjutnya jika ditinjau dari jenjang pendidikan, penyebarannya adalah :
S3 : 1
orang; S2 : 14 orang; S1 : 52 orang; D3 : 3 orang; SLTA : 39 orang SLTP : 1 orang, serta SD : 1 orang. Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2012 secara terici terlihat pada tabel dibawah ini;
Tabel 1.
Jumlah pegawai Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya
Mineral Provinsi Gorontalo berdasarkan Pangkat/Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2012 Kelamin
Pangkat /
Pendidikan
L
P
S3
S2
S1
D3
SLTA
SLTP
SD
IV /d
1
-
1
-
-
-
-
-
-
IV/b
4
1
-
3
2
-
-
-
-
IV/a
2
-
-
2
-
-
-
-
-
III/d
3
3
-
3
3
-
-
-
-
Gol
38
III/c
8
4
-
4
6
-
2
-
-
III/b
18
10
-
2
20
-
6
-
-
III/a
20
5
-
-
21
-
4
-
-
II/d
9
-
-
-
-
1
8
-
-
II/c
5
2
-
-
-
2
5
-
-
II/b
5
1
-
-
-
-
6
-
-
II/a
7
1
-
-
-
-
8
-
-
I/c
1
-
-
-
-
-
-
1
-
I/a
1
-
-
-
-
-
-
-
1
JUMLAH
84
27
1
14
52
3
39
1
1
Khusus untuk jenjang pendidikan terdapat 16 orang berlatar pendidikan Sarjana Kehutanan, 21 orang Sarjana Teknik, 5 orang Sarjana Pertanian, 2 orang Sarjana Ekonomi, 1 orang Sarjana Sosial Politik, serta 2 orang Sarjana Hukum. Selain personil yang memadai, hal yang sangat mendukung kelancaran organisasi adalah adanya sarana dan perlengkapan, sarana dan perlengkapan yang terdapat pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo merupakan daya dukung pada kegiatan operasional baik fisik maupun non fisik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel
: Aset Tanah 39
NO
NAMA ASET
1 Tanah Kantor
LOKASI
LUAS
Kab. Bone Bolango
(M²) 7920
Tabel : Aset Kendaraan Bermotor N
NAMA
O
ASET
NOMOR
NOMOR BPKB
Motor Kawazaki
POLISI DM 4147
JENIS, TYPE, MERK
QTY
TAHUN
1
Motor
Kaze-R Motor Kawazaki
A DM 5029
B0162243S
1
2001
2
Motor
Kaze-R Motor Kawazaki
A DM 5114
B0162242S
1
2001
3
Motor
Kaze-R Toyota Kijang Minibus
AM
B0162244
1
2001
4
Mobil
+ Kap Toyota Kijang Pickup
1
2002
DM 8086
5
Mobil
Std Kf6or-Thmrs Suzuki Shogun Fd
A DM 2738
1893462.S
1
2002
6
Motor
110xd Suzuki Shogun Fd
A DM 4058
C3186493S
1
2002
7
Motor
110xd Suzuki Shogun Fd
AZ DM 5022
4474927 S
1
2002
8
Motor
110xd Honda NF-100/Supra
AZ DM 2021
3185742S
1
2002
9
Motor
XX
AZ DM 2064
C1568701S
1
2002
10
Motor
Honda GL Max
AZ DM 2033
C1568840S
1
2002
11
Motor
Honda GL Max Suzuki Shogun Fd
AZ DM 4043
C1568799S
1
2002
12
Motor
110 Xsd Suzuki Shogun Fd
AZ DM 4172
C4474926S
1
2003
13
Motor
110 Xsd
A DM 3207
C3185741
1
2003
14 15
Motor Motor
Yamaha Yt 115 Yamaha Yt 115
A DM 3061
C4704345S C4704347S
1 1
2003 2003
40
AZ DM 3052 16
Motor
Yamaha Yt 115
AZ DM 3051
4704348S
1
2003
17
Motor
Yamaha Yt 115 Toyota Kijang Inova V
AZ B 8491
C4704346S
1
2003
18
Mobil
Diesel Yamaha Mio Soul
WU DM 3174
F31085595
1 1
2005 2009
19
Motor
Hitam Suzuki Shogun FL
AZ DM 4160
2 1
2010
1 21
2010
20
Motor
125 Kawasaki Trail LX
AZ DM 5048
G324831SS G3248232S
21
Motor
150
AZ
2
JUMLAH
Tabel
: Aset Inventaris Kantor
N0
NAMA ASET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mesin Tik Komputer Mesin Tik Laptop Electronic Oven Digital Analitye Sarotious Grain Moinsture Metor Petridish Germinator Wet/Dry Tester Handycam Note Book Komputer Faximile Telepon Meja Lemari Arsip Meja
JENIS, TYPE, MERK Olivety 98 Besar Acer Pent Iv 1.6 Ghz Olivetti Ecs Pent Iii 733 Mhz Sterelizer Memmert Sarotious Bp224 Gee Won 1010 Nomax Dole-400 Trv New Sony TOSHIBA P4 1,6 GB ACER PENTIUM 4 1,6 GHz PANASONIC Panasonic 1 Biro Kayu 1/2 Biro
QTY
TAHUN
1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 2 5
2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 41
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Filing Kabinet Kursi Lipat Lemari Rak Lemari Arsip Lemari Arsip Meja Lemari Es Lemari Tv Brankas Ac Split Meja Tabung Pemadam
Brother Chitose Kayu 2 Pintu Kayu Lokal 3 Pintu 1/2 Biro Polytron 2 Pintu 3 Pintu Kayu Agathis Panasonic Ts2088af Daiciban Ds-20a G Look 2pk 1/2 Biro
4 25 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003
Kebakaran Meja Lemari Arsip Meja Meja Kursi Kerja / Direksi Kursi Rapat Peta Digital Meja dan Kursi Mesin Tik Mesin Tik Almari Almari Almari Filling Kabinet Komputer/PC Komputer/PC Kelengkapan komputer Meja Kerja Meja Kerja Komputer/PC/laptop Komputer/PC/laptop Komputer note book Printer Lemari AC Kelengkapan komputer Meja Kerja Meja Kerja Kursi Kerja Kursi Kerja
Chubb 1/2 Biro kayu 1 Biro 1/2 Biro
3 2 1 5 5 5 35 60 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 4 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1
2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
Skala 1 : 250000 kursi rapat Olivety Olimpia Lemari Besar Lemari arsip bahan kayu BROTHER L PC Acer Aspire SA 85 Axio Centaur New SL- 758 Flash disk,Mouse,Keyboard 1/2 Biro Meja komputer Acer Acer Axioo Centaure Canon iP 1880 Sharp 2 PK Flash disk,mouse,Keyboard, kayu kayu kayu kayu
42
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Komputer Printer Mesin tik Dispenser Kursi Jam Dinding Kipas Angin Kursi Lemari Meja Lemari Lemari Papan Kursi Filling Kabinet Brankas Tabung Pemadam
Intel Pentium III 733 Mhz Canon BJC 1000 SP Olivetty 98" Fuji Kursi pimpinan Kony
Kebakaran Pabx Mesin Tik Kalkulator Printer Mesin Bor Mata Bor Geolistik Peta Topografi
Yamato Panasonic Type 8 Cainal Olivetty Casio 20 Digit Canon S-5500/A2 YBM-2WS Mata Bor
Maspion Kony KY302T Lemari arsip Meja fax Lemari Sampel Lemari Arsip Papan Jadwal Kursi Tamu Brother Ichiban
1 1 1 1 4 1 1 17 1 1 2 1 1 1 1 1
2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001
2 1 1 1 1 1 2 1 1
2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002
1 2 2 1
2002 2002 2002 2002
1 1 1 4 2 1 1 8 1 1 2
2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002
Acer Travel Mate 272 P4 Notebook Compas Geologi Geological Hammer Meja Mesin Tik Papan Struktur+Papan Kegiatan Lemari Arsip Kursi Tamu Meja 1 Biro Kursi Pimpinan Lemari Arsip Kursi Tamu Sampiran Filing Kabinet Tv Kipas Angin
1700 BRINTON 8700 Estwing E3
Kayu Cempaka
Brother 21 Inch Panasonic Nasional Feq-403-1
43
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 C.
Dispenser Gorden Meja Rapat Lemari Arsip Filing Kabinet Filling Kabinet Komputer Komputer Komputer Printer Printer Komputer Printer Printer LCD Lemari Arsip Lemari Arsip Kelengkapan komputer Meja Kerja Kursi Kerja AC
Qidi
1
Uk.2.5x1 Agates Kayu Agatis Brother Brother Pent. 4 Pent. 4 Pent. 4 Hp Laser Jet 1000 Hp Laser Jet 1000 Pentium IV Canon A3 6100 HP Laser Jet 1010 Panasonic bahan kayu bahan kayu Flash disk,mouse,keyboard Bahan Kayu Bahan kayu Panasonic notebook acer, Lcd
2 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2006 2007 2007 2007 2009 2009
Note Book, LCD dan AC Kelengkapan Komputer
Panasonic Mini drive(Hardisk External) Toshiba / Printer Canon
1 1
2009 2009
Notebook
Pixma Toshiba / Printer Epson
1
2009
1 1 1 1 1
2009 2010 2010 2010 2010 2010
1
2010 340.00
Notebook Komputer Notebook AC AC Komputer Note Book Printer Meja Kerja Dispenser
LX.300-11 Toshiba LG Jet Cool LG Jet Cool Toshiba Canon MP258 Meja 1 biro (10 bh) + Kursi chitose 8 bh Miyako JUMLAH
Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo
44
Capaian Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pelayanan selama periode 2007 – 2011 diantaranya : Bidang Kehutanan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo sesuai Permenhut No. 325/Menhut.II/2010 adalah 824.668 Ha. Berdasarkan fungsinya perlokasi kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel. Luas Kawasan Hutan dan Perairan dibagi berdasarkan fungsi Luas Kawasan Hutan Dan Perairan (Ha) No. 1 1 2 3 4 5 6
HSA dan
Kabupaten/Kota
KPA 3
2 Kabupaten
HL
HPT
HP
HPK
APL
4
5
6
7
8
Tubuh Air 9
Gorontalo Kabupaten
24,191
13,127
40,775
17,783
2,377
115,564
2,912
Boalemo Kabupaten
11,532
29,785
45,981
14,783
4,800
79,714
957
136,024
82,613
41,572
67,038
64,329
39,705
Pohuwato Kabupaten Bone
-
Bolango Kabupaten
104,744
15,710
18,816
824
Gorontalo Utara
16,173
7,953
65,454
15,556
5,576
-
-
-
Kota Gorontalo
-
427
Luas Total
1,009
45,004
392
60,437
213
6,291
90
Menhut No. 325/Menhut-II/2010
196,345
203,026
253,639
90,518
79,791
371,339
5,573
196,653
204,608
251,097
89,879
82,431
-
10 216,729 187,552 432,290 185,490 171,362 6,808
Total Berdasarkan Penafsiran Citra Total Berdasarkan SK
(Ha)
-
1,200,231
824,668
Sumber Data : BPKH Wilayah XV Gorontalo
Untuk Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan di Provinsi Gorontalo telah dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terdiri dari unit Hutan Lindung (KPHL) dan Unit Hutan Produksi (KPHP). Adapun KPHL di Provinsi Gorontalo seluas 340.741 Ha dan KPHP seluas 240.759 Ha. Tabel. Jumlah Unit KPHP dan KPHL dalam KPH Provinsi Gorontalo No 1
Nama KPH 2
3
Fungsi Hutan HL (Ha) HP (Ha) 4
Jenis KPH 5
45
1.
KPH
Unit
I
2.
(Pohuwato) KPH Unit
II
90.885
KPHL
3.
(Pohuwato) KPH Unit
III
116.275
KPHL (Model)
4.
(Pohuwato) KPH Unit
IV
105.808
KPHP
5.
(Gorontalo Utara) KPH Unit V
96.926
KPHP (Model)
6.
(Boalemo) KPH Unit
84.949
KPHP
7.
(Gorontalo) KPH Unit VIII Jumlah
VI
53.058
340.741
KPHP
33.599 240.759
KPHL
Sumber Data : SK.65/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Gorontalo
Potensi sumberdaya hutan baik berupa hasil hutan kayu dan bukan kayu hingga tahun 2011 menunjukkan bahwa potensi kayu (semua jenis kayu) di Provinsi Gorontalo adalah 338.729 m3/ha dan hasil hutan kayu berupa rotan adalah 48.254.5 ton/ha. Adapun produktivitas hasil hutan kayu dan bukan kayu selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut
46
Adapun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK-HA/HT
yang ada di Provinsi Gorontalo seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini : Tabel…..Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sampai dengan Tahun 2011.
No.
Kabupaten/Kota
SK Definitif
No. SK
Keterangan
47
Jumlah Unit 1 1.
2 Kab. Gorontalo
3 1
Luas (Ha) 4 46.170
5 SK No. 261/Menhut-
6 IUPHHK-HTI
II/2011 Tanggal 12 Mei 2. 3. 4.
Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo
1 1 1
55.000 57.000 29.750
Utara
2011 SK No. 610/MenhutII/2011
Tanggal
Oktober
2011
Gema
IUPHHK-HA IUPHHK-HA IUPHHK-HTI
25 (PT.
Nusantara
Jaya) 5.
Kab. Bone Bolango
IUPHHK-HA
Dalam kerangka pelibatan masyarakat
dalam pemanfaatan hutan,
sampai dengan tahun 2011 areal pencadangan HTR di Provinsi Gorontalo per Kabupaten Kota dapat dilihat pada tabel berikut : Luas Areal No.
1 1.
Kabupaten/Kota
2 Kab. Gorontalo
Unit HTR
yang
Dasar Hukum
dicadangkan (Ha) 3 2.114
SK.
4 521/Menhut-
Jumla
Luas
Jenis
h Unit
(Ha)
Tanaman
5 2
6 480,5
7 -
II/2010 Tanggal 27 2.
Kab. Boalemo
1.925
September 2010 SK. 396/Menhut-
Keterangan
8 Tahap penerbitan izin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
480,5
-
-
II/2010 Tanggal 06 3.
Kab. Pohuwato
4.675
Juli 2010 SK. 522/MenhutII/2010 Tanggal 27
4.
Kab.
Bone
186
Bolango
September 2010 SK. 42/MenhutII/2010 Tanggal 24
Januari 2010 Jumlah 8.900 Sumber Data : BPKH Wilayah XV Gorontalo
Selang tahun 2007 hingga 2011 Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan pada areal seluas 63.955 ha dari total lahan kritis seluas 185.179 atau 35 %.
48
Tingkat kekritisan lahan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 berdasarkan lokasi kabupaten/kota adalah :
Tingkat Ke Kritisan No
Kabupaten / Kota AK (Ha)
1
2
1
Kabupaten Gorontalo
2
Kabupaten Boalemo
3
Kabupaten Pohuwato
4 5 6
3
K (Ha)
PK (Ha)
SK
TH
Jumlah
(Ha)
(Ha)
(Ha)
4 49,7
5 42,56
6 20,2
7 11,27
8 222,5
98,669
93 31,7
2 30,79
83 9,4
6 2,60
83 188,1
113,567
10 17,0
0 165,90
37 8,9
3 3,09
07 431,0
236,023
20 30,8
2 78,61
85 9,9
2 2,32
22 186,6
Bolango Kabupaten Gorontalo
64,868
76 52,2
6 27,34
22 23,1
7 1,16
09 171,5
Utara
67,714
20 3,5
5
38
4
81
Kabupaten Bone
Kota Gorontalo Jumlah
2,275 583,116
60 185,179
1 0 345,22 5
8 72 72,637
6
6,7
1 20,52
78 1,206,68
3
0
Sumber Data : Review Lahan Kritis Tahun 2009 BP DAS Bone Bolango
Adapun peta lahan kritis dapat dilihat dibawah ini :
49
Ket
9
Bidang ESDM. Dibidang Energi dan Sumberdaya Mineral selama kurun 2007 hingga 2011 telah melaksanakan beberapa kegiatan yakni : 1.
Pengawasan dan Pembinaan terhadap 2 (dua) izin Kontrak Karya, 29 Izin Usaha Pertambangan dan 10 Izin Usaha Pertambangan Batuan dan 1 (satu) Wilayah Kuasa Pertambangan Panasbumi di wilayah Provinsi Gorontalo. Daftar Kontrak dan Karya dan IUP beserta statusnya per Kabupaten di Provinsi Gorontalo.
2.
Melaksanakan pemboran air tanah di daerah sulit air pada lokasi sebagaimana tertera dalam daftar lokasi kegiatan pemboran dibawah ini :
NO
TAHUN
APBD 1
LOKASI
SUMBER DANA
2007
1 1
APBN
1 1
2
2008
APBD 1
3
2009
APBD
1 1 1
Ds.Bongo Kec. Batudaa Pantai Kab. Gorontalo RS. Islam Kota Gorontalo Ds. Bongo Kec. Batudaa Pantai Kab. Gorontalo Ds. Kayubulan Kec. Batudaa Pantai Kab.Gorontalo Ds. Timuato Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo Ds. Bakti Kec. Pulubala Kab. Gorontalo Ds.Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo Ds. Timuato Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo
50
1 1 4
2010
APBD 1 1
5
2011
APBD 1
3.
Ds. Huyula Kab. Gorontalo Ds. Binthalahe Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango Ds. Hubulo Kec. Tapa Kab. Bone Bolango Ds. Molopatodu Kec. Bongomeme Kab.Gorontalo Ds. Tabongo Kec. Dulupi Kab. Boalemo
Melakukan Survey/Pemetaan bahan galian baik logam, non logam dan batuan sebagaimana tabel berikut :
4.
Memfasilitasi Pembangunan PLTU Anggrek 2 x 25 mW dan PLTU Molotabu 2 x 10 mW.
51
5.
Melaksanakan pengawasan terhadap distribusi
dan HET bahan
bakar di Provinsi Gorontalo terhadap SPBU/SPBE, Agen dan Pangkalan. 6.
Pengembangan dan Pemanfaatan potensi energy baru terbarukan sebagaimana tabel berikut :
NO 1
TAHUN 2008
KEGIATAN Pembangunan PLTMH
LOKASI Desa Dunu Kec. Anggrek Desa Cempaka Putih Kec. Tolinggula
Perbaikan 45 unit PLTS
Desa Kayubulan Kec. Batudaapantai
Desa Tabongo Kecamatan Batudaa
2
2009
Pengadaan 30 unit PLTS
Desa Bumela Kecamatan Paguyaman
Pengadaan Jaringan PLTS
Ponelo
Terpusat 3
2010
Studi Kelayakan PLTMH
Kab. Bone Bolango
4
2011
Studi Kelayakan PLTMH
Kabupaten Pohuwato
52
Pengadaan 12 unit turbin &
Desa Tulabolo Kab. Bone Bolango
generator PLTPH
7.
Mendukung pelaksanaan program penghematan energi melalui Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke Elpiji.
Kinerja Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada table seperti tersaji dalam lampiran.
53
54
Tabel
: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi
Gorontalo
55
D.
Tantangan
dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo 1.
Kajian Terhadap Renstra Kabupaten/Kota sebagai berikut :
No
Sasaran Jangka
Permasalahan
Menengah Renstra
Pelayanan SKPD
Kab/Kota 1
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
Terselenggaranya
Meningkatnya
Belum
Adanya peraturan
konservasi &
kerusakan hutan dan
memadainya
perundangan yang
perlindungan sumber
lahan
sarana dan
jelas
daya hutan
prasarana pengamanan
2
3
Pengelolaan SDA yg
Belum optimalnya
hutan Belum
Adanya peraturan
memenuhi ketentuan
kualitas aparatur
terpenuhinya
perundangan yang
perundang-undangan
kualitas, distribusi
jelas
serta ketentuan
dan komposisi
teknis yg berlaku
aparatur sesuai
Terjalinya kemitraan
Masih rendahnya
kebutuhan Belum optimalnya
Terbukanya
dalam pemanfaatan
investasi disektor
pelayanan
peluang investasi
dan pengelolaan
kehutanan &
dibidang
di sektor
potensi sunber daya
pertambangan
pengelolaan
kehutanan &
potensi
ESDM
mineral
sumberdaya 4
Pengelolaan &
Pengelolaan dan
mineral Belum optimalnya
Potensi
pemanfaatan sumber
pemanfaatan potensi
promosi dan data
Sumberdaya alam
daya mineral secara
sumberdaya hutan
potensi yang ada
baik kehutanan
berkesinambungan
dan esdm belum
maupun esdm
serta berdaya guna
memadai
sebagai modal
dalam meningkatkan 5
pembangunan
ekonomi kerakyatan. Presentase kawasan
Belum terpenuhinya
Rendahnya
Adanya peluang
pemukiman yang
kebutuhan listrik
kemampuan
untuk
memiliki sarana listrik
masyarakat
masyarakat
memanfaatkan
memenuhi
energi alternatif
kebutuhan
yang ada
dan energi
56
listriknya 6
Degradasi dan
Meningkatnya
Tersedianya
deforestasi hutan
aktivitas
anggaran dan
Meningkatnya
perambahan hutan Meningkatnya
program RHL Tersedianya
Kerusakan Kawasan
aktivitas perambahan
aktivitas
personil dan
hutan Presentase
hutan PETI
perambahan hutan Rendahnya
sapras Pamhut Adanya aturan
Pengurangan
kesadaran
yang
Pertambangan tanpa
masyarakat
memungkinkan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 7
8
9
10
11
izin Kontribusi sektor
Belum optimalnya
Masih rendahnya
dibukanya WPR Tersedianya
kehutanan terhadap
pemanfaatan potensi
nilai hasil hutan
potensi SDH yang
PDRB kontribusi sektor
SDH Belum optimalnya
non kayu Masih rendahnya
memadai Tersedianya
pertambangan
pemanfaatan potensi
nilai hasil hutan
potensi SDM yang
terhadap PDRB Peningkatan produksi
SDM Belum optimalnya
Masih rendahnya
memadai Terbukanya
pemanfaatan potensi
pemahaman dan
peluang
SDH
kemampuan petani
memanfaatkan
hutan
teknologi dan
dan produktivitas produk serta produk olahan kehutanan
informasi dalam pengelolaan SDH
57
2.
Kajian terhadap RTRW
58
59
60
3.
Kajian terhadap KLHS
Dalam rangka pencapaian pembangunan disektor kehutanan dan ESDM terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi kedepan adalah : Sektor Kehutanan 1.
Rendahnya pengelolaan kawasan terhadap potensi hasil hutan non kayu.
2.
Pengelolaan dan Pemanfaatan kawasan yang melebihi daya dukung SDH menyebabkan terjadinya Degradasi dan Deforestasi.
3.
Menurunnya kepastian kawasan terhadap status, letak serta batas Kawasan Hutan menyebabkan ancaman kerusakan hutan.
4.
Meningkatnya Tingkat Pembalakan hutan (Illegal logging) dan penyelundupan kayu
menyebabkan terjadinya
Degradasi dan
Deforestasi didalam kawasan dan luar kawasan. 5.
Kualitas dan kuantitas Polhut dan PPNS Kehutanan serta sarana & prasarana pengamanan hutan masih kurang.
6.
Rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan.
7.
Belum semua KPH terbentuk kelembagaannya.
61
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 1.
Terbatasnya pasokan/alokasi BBM khususnya solar & premium serta LPG
2.
Potensi energy baru terbarukan yang jauh dari lokasi pemukiman masyarakat
3.
Belum optimalnya pengawasan BBM bersubsidi
4.
Traumatik masyarakat terhadap penggunaan LPG sebagai pengganti Bahan bakar Minyak Tanah.
5.
Semakin meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat yang tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber-sumber pembangkit listrik yang ada sehingga mengakibatkan krisis listrik.
6.
Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energy baru terbarukan (non fosil) sebagai sumber energy alternative selain bahan bakar minyak
7.
Masih rendahnya Investasi disektor pertambangan dan energy
8.
Belum optimalnya system informasi geologi dan pertambangan
9.
Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih didaerah sulit air
10. Pencemaran Lingkungan akibat kegiatan pertambangan 11.
Belum memadainya mitigasi terhadap bencana alam geologi
12. Meningkatnya kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI). Peluang yang dapat dimanfaatkan diantaranya : 1.
Potensi sumber daya hutan, sumberdaya mineral dan
2.
energy yang cukup berlimpah Besarnya permintaan pasar terhadap hasil-hasil sumberdaya
3.
hutan, sumber daya mineral & energy Terbukanya peluang investasi
4.
pertambangan dan energy Keberadaan potensi sumberdaya alam yang ada di Provinsi Gorontalo
merupakan
modal
dasar
disektor
dalam
kehutanan,
pelaksanaan
pembangunan sektor kehutanan, energy dan sumberdaya mineral.
62
BAB III ISU-ISU STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI 1.
BERDASARKAN
Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai gambaran umum pelayanan SKPD ditinjau dari aspek capaian kinerja SKPD, kajian terhadap Renstra K/L, Renstra SKPD, Renstra Kab/Kota, dan kajian RTRW beberapa permasalahan yang dihadapi adalah : 1.
Rendahnya
pengelolaan
kawasan terhadap potensi hasil hutan non kayu. Pengelolaan dan Pemanfaatan
2.
kawasan yang melebihi daya dukung SDH menyebabkan terjadinya degradasi dan deforestasi. 3.
Menurunnya kawasan terhadap
kepastian
status, letak serta batas Kawasan Hutan
menyebabkan ancaman kerusakan hutan. Meningkatnya
4.
Pembalakan
hutan (Illegal logging) dan penyelundupan kayu menyebabkan terjadinya Degradasi dan Deforestasi didalam kawasan dan luar kawasan. 5.
Kualitas dan kuantitas Polhut dan PPNS Kehutanan serta sarana & prasarana pengamanan hutan masih kurang.
6.
Rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan.
63
Maraknya
7.
pencurian
kayu
dihutan Negara, khususnya pada areal Kawasan Hutan dan HPH yang ditinggalkan. Alih
8.
fungsi
kawasan
hutan
masih terjadi untuk kepentingan lain yang dilakukan secara illegal. Pemberdayaan
9.
masyarakat
yang bermukim sekitar hutan masih kurang. Masih
10.
kurangnya
penegakan
perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
11.
pada daerah DAS (Daerah Aliran Sungai) belum terlaksana dengan baik. Belum semua KPH terbentuk
12. kelembagaannya.
Tingginya
13.
konsumsi
BBM
(premium dan solar) yang tidak diimbangi dengan penambahan kuota BBM. Pengelolaan
14.
sumberdaya
mineral belum dilakukan secara optimal sehingga belum memberikan dampak berarti bagi perekonomian. Pengelolaan
15.
sumberdaya
mineral belum memperhatikan kepentingan lingkungan hidup. Pertumbuhan konsumsi listrik
16.
yang tinggi namun tidak dibarengi dengan penyediaan yang memadai. Belum
17.
optimalnya
pengembangan dan pemanfaatan energy baru terbarukan (non fosil) sebagai sumber energy alternative selain bahan bakar minyak. Masih
18.
rendahnya
Investasi
disektor pertambangan dan energi.
64
Belum
19.
optimalnya
system
informasi geologi dan pertambangan. Belum terpenuhinya kebutuhan
20. air bersih didaerah sulit air.
Isu
21.
pencemaran
Lingkungan
akibat kegiatan pertambangan. Belum
22.
memadainya
mitigasi
terhadap bencana alam geologi. 23.
Maraknya
kegiatan
Penambangan Tanpa Izin (PETI). Permasalahan diatas disebabkan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya : 1.
Terbatasnya komptensi sumberdaya aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan baik dari aspek penguasaan peraturan perundangan, pelaksanaan pelayanan dan juga kuantitas SDM terutama dalam hal pembinaan & perlindungan hutan dan energi
2.
sumber daya mineral. Permasalahan lainnya adalah belum memadainya sarana prasarana aparatur
baik
dalam
penyelenggaran
kegiatan
administrasi
perkantoran maupun dukungan kegiatan dilapangan. 2.
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Visi Kepala/Wakil Daerah Terpilih untuk periode 2012-2016 adalah “Terwujudnya pembangunan di berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadalian di Provinsi Gorontalo”. Penjelasan visi berdasarkan kata kunci “Mewujudkan Percepatan Pembangunan diberbagai bidang” merupakan suatu target dari kinerja pemerintah Provinsi untuk sebuah konteks pembangunan lebih merata, melalui optimalisasi segala sumber daya yang ada artinya semua pihak harus lebih berinovasi, sekaligus membangun sinkronisasi antar daerah 65
Kabupaten/Kota guna mengejar target pertumbuhan pembangunan, dengan membandingkan hasil sekarang dengan hasil sebelumnya. Penjelasan kalimat “Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan” merupakan suatu tindakan yang mengedepankan produktivitas dan nilai tambah masyarakat, dengan menyediakan tuntutan kebutuhan dasar, membangkitkan etos kerja wirausaha, meningkatkan sector unggulan daerah, meningkatkan laju investasi, mengurangi pengangguran, serta peningkatan
infrastruktur
ekonomi.
Dan
semua
itu
semata
dikaryanyatakan untuk kesjahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo tercinta. Adapun Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2012-2017, adalah sebagai berikut : 1.
Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan
mengakselerasi
secara
cerdas
terhadap
pencapaian
kesejahteraan rakyat. 2.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian
keahlian
serta
pemenuhan
mutu
kualitas
penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan. 3.
Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Kelautan, Pertanian, Peternakan, kehutanan, Danau Limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat.
4.
mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya. Serta memperkuat peran Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap
anak,
termasuk
issue
kesetaraan
Gender
dalam
Pembangunan.
66
5.
Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan public, menurunkan \angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.
Adapun penjelasan visi diatas adalah Misi Pertama ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam hal pencapaian peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat serta laju investasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerak Kabupaten/Kota sehingga rakyat Provinsi Gorontalo lebih cepat keluar dari belenggu kemiskinan, pengangguran, minimnya sandang, pangan dan papan, sekaligus pemenuhan keterbatasan infrastruktur dasar Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik yang selama ini dikeluhkan oleh khususnya masyarakat pedesaan. Konteks ini termasuk menindaklanjuti agenda sector unggulan daerah berupa Konsep Agropolitan dimana jagung sebagai “Branding Gorontalo” yang diintegrasikan melalui Pengelolaan Peternakan Sapi, sekaligus meningkatkan manajemen Pertanian dan Perkebunan dengan pola One Village One Production, sehingga secara nyata dapat meningkatkan kemakmuran
rakyat.
membangkitkan
Disamping
industri
dan
itu
usaha
hal kecil
yang
didorong
menengah,
berupa koperasi,
kepariwisataan dan kenudahan dalam akses permodalan diantaranya melalui Kredit Usaha Rakyat yang mudah serta tidak berbelit-belit. Misi Kedua ini ditargetkan pemenuhan akan ketersediaan sumber daya manusia dengan tingkat kualitas siap pakai, sekaligus bertujuan memberikan jaminan yang memadai melalui layanan “Gartis” terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar hingga menengah, termasuk dibidang kesehatan melalui pola insentif yang diistilahkan Universal Total Covverage.
67
Hal ini menjadi peran strategis unutk memastikan pemerintah daerah menciptakan sistem yang berkeadilan dari askes maupun mutu layanan yang baik khususnya bagi wanita miskin. Misi Ketiga diarahkan bagaiman meningkatkan produktivitas terhadap potensi sumber daya alam Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Danau Limboto termasuk sumber daya pesisir yang termasuk dalam satu kesatuan wilayah Daerah Aliran Sungai, yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan tanpa merusak daya dukung lingkungan alamnya. Sekaligus dapat berkontribusi secara linear dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Misi Keempat Berorientasi pada pengembangan kemandirian dengan menumbuh kembangkan semangat partisipasi dan gotong royong, pencerahan terhadap nilai-nilai Agama, sekaligus mempertahankan nilainilai Adat Istiadat yang toleran antar sesama. Serta mengembangkan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, social dan politik dan Perlindungan Anak, termasuk penghapusan terhadap segala bentuk tindakan kekerasan rumah tangga dan lingkungannya yang juga mengembangkan
aspek
kesetaraan
Gender
dalam
Pembangunan
Daerah. Misi Kelima Meningkatkan kinerja pemerintah yang diarahkan
dalam
perspektif otonomi daerah desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan untuk saling bekerjasama dalam sistem koordinasi yang baik guna mewujudkan terhadap target kinerja pembangunan, pemenuhan hak-hak dasar diantaranya penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan yang baik, terjangkau dan non diskriminasi antara si kaya dan si Miskin. Sekaligus terus mengembangkan sistem tata pemerintahan yang baik demi kepentingan Good Public Service untuk Rakyat Provinsi Gorontalo.
68
Keterkaitan visi misi Kepala Daerah dengan Tugas Pokok Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral dapat digambarkan sebagai berikut : -
Terhadap misi pertama sektor energi merupakan salah satu agenda yang terkait tupoksi Dinas dalam hal ini memfasilitasi dan penyediaan pemenuhan kebutuhan infrastruktur listrik pedesaan. Disamping mengusahakan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat melalui fasilitasi pembangunan pembangkit dapat dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi energi
baru terbarukan
diantaranya panas bumi, tenaga mikro hydro, tenaga surya dan -
hybrid. Terhadap misi ketiga peningkatan produktivitas potensi sumberdaya alam termasuk potensi hutan dan juga terkait langsung dengan tupoksi Dinas di bidang kehutanan. Peningkatan produktivitas sumberdaya
hutan
diarahkan
pada
optimalisasi
pengelolaan
sumberdaya hutan termasuk didalamnya peningkatan investasi di sektor kehutanan dan peningkatan nilai tambah hasil olahan hutan baik hasil hutan kayu dan bukan kayu. Demikian pula peningkatan produktivitas sumberdaya mineral dan energi diarahkan pada peningkatan
peluang
investasi
disektor
ESDM
dengan
mengoptimalkan pemanfaatan potensi terdata. 3.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD
Telaahan Renstra K/L yang berkaitan dengan tugas pokok dinas adalah Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra Kementerian ESDM. a.
Kementerian Kehutanan
Visi pembangunan Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 yaitu “Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”. Untuk mencapai visi ini telah dirumuskan enam kebijakan prioritas pembangunan kehutanan yaitu:
69
1.
Pemantapan kawasan hutan;
2.
Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS;
3.
Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan;
4.
Konservasi keanekaragaman hayati;
5.
Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan; dan
6.
Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
Tujuan 1.
Untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari.
2.
Untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi
3.
Menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konversi sumberdaya alam.
4.
Meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5.
Untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lap[angan.
6.
Penyediaan perangkat peraturan perundang- undangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan Negara bukan pajak
(PNBP)
bidang
kehutanan
dan
terlaksananya
tertib
administrasi pada Kementrian Kehutanan. 7.
Untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang professional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.
Sasaran
70
Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja pencapaiaan misi sesuai dengan
tujuannya.
Sasaran
Kementrian
Kehutanan
dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.
Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.
2.
Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan)
3.
Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul
4.
Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha.
5.
Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha.
6.
Produk industry hasil hutan yang bersetifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%.
7.
Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan wildlife trafikcing sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan.
8.
Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat.
9.
Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas
10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 juta ha. 11.
Terbangunnya hutan kemasyarakatn (HKm) seluas 2 juta ha.
12. Terbangunnya Hutan desa seluas 500.000 ha.
71
13. Penyediaan teknologi dasar dan terapan sulvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan social ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul. 14. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat. 15. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang peserta. 16. Penanganan
perkara,
pemulihan
hak-hak
Negara
bidang
Kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014. 17. Opini laporan keuangan Kementrian Kehutanan tahunan”wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011. 18. Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sampai 50%, serta potensi kerugian Negara diturunkan hingga 25%.
b.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Visi Kementerian ESDM tahun 2010-2014 adalah : “Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Untuk mewujudkan visi ini, KESDM melaksanakan melalui misi : 1. 2.
Meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam negeri Meningkatkan aksesbilitas masyarakat pada energi, mineral dan
3. 4.
informasi geologi Mendorong keekonomian harga energi dan mineral Meningkatkan kemampuan dalam negeri mengelola energi, mineral, dan
5.
geologi Meningkatkan nilai tambah energi dan mineral
72
6.
Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian usaha energi
7. 8. 9.
dan mineral Meningkatkan kemampuan kelitbangan dan kediklatan ESDM Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor ESDM Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance.
Tujuan Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KESDM yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun (di akhir tahun 2014) : 1.
Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik
2.
Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM
3.
Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan Negara
4.
Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah
5.
Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan listrik
6.
Terwujudnya peran penting sector ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdanganan dengan mengurangi impor
7.
Terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan
Sasaran Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KESDM setiap tahun. Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 tahun. Sasaran strategis KESDM selama 5 tahun 2010 s.d. 2014 adalah sebagai berikut : 1.
Sasaran strategis yang terkait dengan tujuan terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik
2.
Sasaran yang terkait denganvtyujuan meniungkatnya investasi sector ESDM
3.
Sasaran yang terkait dengan tujuan terwujudnya peran penting sector ESDM dalam penerimaan Negara
4.
Sasaran yang terkai dengan tujuan terwujudnya peningkatan peran sector ESDM dalam pembangunan daerah adalah sebagai berikut :
73
5.
Sasaran yang terkait dengan tujuan terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan Listrik
6.
Sasaran yang terkait dengan tujuan peningkatan peran penting sector ESDM dalam penignkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurangi impor
7.
Sasaran yang terkait dengan tujuan terwujudnya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan
c.
Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango
Visi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2015 adalah Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango ditetapkan misi pembangunan Kehutanan tahun 2010-2015 sebagai berikut : 1. Melindungi hutan, kawasan hutan dan peredaran hasil hutan serta meningkatakan produktifitas hasil hutan. 2. Merehabilitasi hutan dan lahan kritis. 3. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Optimalisasi pembinaan dan monitoring usaha-usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan mengoptimalkan fungsi dan potensi sumber daya mineral dan energi. Tujuan 1. Misi pertama bertujuan menjaga kawasan menjaga kawasan hutan agar fungsi lindung dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. 2. Misi kedua bertujuan untuk meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung hutan dan lahan, sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan
74
dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Misi
ketiga
pengelolaan
bertujuan usaha
untuk
meningkatkan
kehutanan,
pengetahuan
pertambangan
dan
tentang
energi
yang
memenuhi ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Misi keempat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha pertambangan. d.
Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo
Visi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Tahun 2011-2015 adalah Hutan lestari dan pengelolaan potensi mineral serta energi yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas
Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo ditetapkan misi pembangunan Kehutanan tahun 2011-2015 sebagai berikut : 1.
Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan
2.
informasi Kehutanan Pertambangan dan Energi. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan
3.
sumberdaya alam. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran
dan
konservasi
sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, 4.
ekonomi dan sosial DAS. Meningkatkan pengelolaan hutan produksi lestari untuk memperkuat
5.
kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha. Pengelolaan dan pengembangan kegiatan pertambangan dan energi berasaskan
manfaat,
keadilan,
keseimbangan
berkelanjutan
dan
berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan 1. Misi pertama bertujuan menjaga kawasan menjaga kawasan hutan agar fungsi lindung dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. 2. Misi kedua bertujuan untuk meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung
75
hutan dan lahan, sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Misi
ketiga
pengelolaan
bertujuan usaha
untuk
meningkatkan
kehutanan,
pengetahuan
pertambangan
dan
tentang
energi
yang
memenuhi ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Misi keempat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha pertambangan.
e.
Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo
Visi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo Tahun 2007 - 2012 adalah Terwujudnya manfaat ganda sumber daya hutan dan tambang melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan Daerah Boalemo. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo ditetapkan misi pembangunan Kehutanan tahun 2007-2012 sebagai berikut : 1. Mewujudkan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan Kehutanan Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang bersih dan bertanggung jawab dan mampu menjabarkan hukum/peraturan yang berlaku dalam melayani masyarakat. 2. Meningkatkan koordinasi dan pembangunan melalui partisipasi aktif semua pihak yang terkait dengan keberpihakan pada masyarakat lemah. 3. Mengoptimalkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi ekologi, produksi/ekosistem dan sosial sesuai dengan peruntukkannya. 4. Meningkatkan
potensi
pengelolaan
dan
pemanfaatan
sektor
pertambangan guna peningkatan taraf hidup masyarakat. 5. Meningkatkan
pengawasan
dan
pengendalian
lingkungan
guna
terwujudnya kelestarian lingkungan hidup Daerah Boalemo.
76
Tujuan 1. Mengembangkan paradigma baru kehutanan yang hanya berorientasi pada aspek ekonomi menjadi orientasi ekologi, ekonomi dan social. 2. Mengembangkan profesionalisme dan produktifitas sumber daya aparatur melalui pengembangan sumber daya manusia dibidang Kehutanan Pertambangan dan Lingkungan Hidup. 3. Memulihkan dan mempertahankan manfaat dan fungsi hutan dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta penyelesaian permasalahan sumber daya hutan. 4. Mengidentifikasi lokasi dan memetakan potensi pertambangan bahan galian golongan C dan B di Kabupaten Boalemo. 5. Memberikan saran dan tindak lanjut terhadap penyajian data mengenai jenis, lokasi, sebaran, kualitas, kuantitas, dan kondisi geologi,
serta
analisis awal tentang aspek – aspek kelayakan 6. ekonomi pertambangan dari keseluruhan bahan galian
golongan C
dan B yang ada. 7. Mengidentifikasi dan mengetahui pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL bagi setiap usaha atau kegiatan di Kabupaten Boalemo. 8. Mengidentifikasi lokasi kualitas lingkungan pada setiap usaha atau kegiatan dan masyarakat lainnya yang ada di Kabupaten Boalemo 9. Melakukan sosialisasi kepada setiap pemrakarsa usaha atau kegiatan tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Sasaran Sasaran Pembangunan Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten
77
Boalemo adalah : 1. Memulihkan dan mempertahankan manfaat dan fungsi hutan 2. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan melaluii penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi alam oleh pihak HPH, IPK dan ijin sah lainnya 3. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pemanfaatan dan pengawasan hutan. 4. Terdefinisinya potensi dan prospek bahan galian C dan B di Kabupaten Boalemo yang
lebih
akurat dan berdasarkan skala prioritas,
berdasarkan aspek teknis, ekonomis, ekologis
dan
faktor – faktor
penentu lainnya dalam hubungan dengan kelayakan pertambangannya. 5. Adanya pengaturan dan pemanfaatan ruang dan lahan yang terkendali untuk dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah kebijakan
Pemberian
Surat
Ijin
Pertambangan
dalam penentuan Daerah
(SIPD),
pengawasan serta pengendalian terhadap ketertiban pembayaran retribusi pertambangan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6. Terinventarisasinya setiap kegiatan atau usaha yang belum mempunyai dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 7. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran pemrakarsa kegiatan atau usaha serta masyarakat lainnya dalam pengelolaan & pemantauan lingkungan. f.
Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara
Visi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009 - 2013 adalah Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Utara Sebagai Kekuatan Perekonomian Di Pantai Utara Laut Sulawesi. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan misi pembangunan Kehutanan
78
tahun 2009 - 2013 sebagai berikut : 1. Mengedepankan Potensi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Mengembangkan
Sistem
Perekonomian
Yang
Tangguh
Berbasis
Kerakyatan 3. Menciptakan Jejaring Kerjasama Ekonomi dengan Menjadikan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Daerah Lintas Pengembangan Perekonomian Segitiga Emas 4. Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran serta Mengentaskan Ketertinggalan Wilayah 5. Mengembangkan Nilai-nilai Religius dalam Konteks Keberagaman Adat Istiadat.
4.
Telaahan Rencana Tata Ruang Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
79
80
5.
Penentuan Isu-isu strategis
81
Berdasarkan hasil telaahan terhadap pelayanan SKPD, Visi Misi Kepala Daerah Terpilih, Renstra K/L dan RTRW Provinsi,
kinerja Dinas
Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo terdapat beberapa hal yang merupakan tugas dan kewenangan Dinas, juga merupakan
permasalahan
yang
menjadi
tantangan
untuk
segera
diselesaikan sesuai batas kewenangan sebagai isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Adapun isu-isu strategis di lingkup Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo adalah : 1.
Maraknya
pencurian
kayu
di
hutan negara, khususnya
pada
arealkawasan hutan dan HPH yang ditinggalkan; 2.
Alih fungsi kawasan hutan masih terjadi untuk kepentingan lain yang dilakukan secara ilegal;
3.
Pemberdayaan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan masih kurang;
4.
Masih kurangnya penegakan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam;
5.
Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan yang melebihi daya dukung SDH menyebabkan terjadinya degradasi dan deforestasi;
6.
Menurunnya kepastian kawasan terhadap status, letak serta batas kawasan hutan menyebabkan ancaman kerusakan hutan;
7.
Meningkatnya penyelundupan
tingkat pembalakan hutan (Illegal Logging) dan kayu
menyebabkan
terjadinya
degradasi
dan
deforestasi di dalam kawasan dan di luar kawasan; 8.
Rendahnya nilai hasil hutan non kayu yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar kawasan hutan;
9.
Rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah DAS (Daerah Aliran Sungai) belum terlaksana dengan baik;
10.
Pengelolaan sumber daya mineral belum dilakukan secara optimal sehingga belum memberikan dampak berarti bagi perekonomian;
11.
Pengelolaan sumber daya mineral belum memperhatikan kepentingan
82
lingkungan hidup; 12.
Semakin meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat yang tidak
BAB IV listrik yang ada sehingga mengakibatkan krisis listrik; VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru STRATEGI KEBIJAKAN terbarukan (non fosil) DAN sebagai sumber energi alternatif selain bahan dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber-sumber pembangkit
13.
bakar minyak; 14.
Masih rendahnya investasi di sektor pertambangan dan energi;
15.
Belum optimalnya sistem informasi geologi dan pertambangan;
16.
Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih di daerah sulit air;
17.
Isu pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan;
18.
Belum memadainya mitigasi terhadap bencana alam geologi;
19.
Maraknya kegiatan penambangan tanpa izin (PETI);
20.
Belum adanya penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP).
1.
Visi dan Misi SKPD
Sebagai sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah organisasi unit kerja, Visi Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi
83
Gorontalo adalah “Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan, energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan”. Untuk memenuhi visi tersebut, Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo mencanangkan Misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemantapan kawasan ; 2. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan dan pemberantasan pencurian hasil hutan (illegal logging) dan perambah hutan ; 3. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan, sumber daya mineral dan energi baru terbarukan; 4. Meningkatkan koordinasi pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan, sumber daya mineral dan energi; 5. Mewujudkan konservasi sumberdaya
mineral dan energi baru
terbarukan; 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumberdaya manusia khususnya aparatur Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun penjelasan visi diatas adalah misi pertama dimaksudkan untuk menjamin pemantapan kawasan hutan meliputi aspek fungsi, letak dan status hutan sesuai peruntukannya dengan menargetkan tersusunnya Masterplan Penataan Hutan Tingkat Provinsi Gorontalo untuk periode 2012 – 2017.
Misi
kedua
meningkatkan
rehabilitasi
hutan
dan
lahan
dan
pemberantasan pencurian hasil hutan (illegal logging) dan perambah hutan ditargetkan dengan rehabilitasi terhadap hutan dan lahan kritis melalui penanaman turus jalan nasional/provinsi, pemberian bantuan bibit kepada masyarakat dan kegiatan penanaman OBIT (one billion
84
Indonesian tree) serta penurunan kerusakan hutan
melalui kegiatan
operasi pengamanan dan perlindungan hutan .
Misi ketiga Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan, sumberdaya mineral dan energi baru terbarukan ditargetkan melalui peningkatan produksi hasil hutan kayu maupun non kayu, pemboran air tanah, pengelolaan potensi panas bumi serta pemanfaatan potensi energi baru terbarukan yang ada di Provinsi Gorontalo untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Misi Keempat
Meningkatkan koordinasi pembinaan, pengawasan dan
perlindungan terhadap pengelolaan sumber daya hutan, sumber daya mineral dan energi dilaksanakan melalui pelaksanaan forum SKPD ditingkat
perencanaan,
pelaksanaan
maupun
monitoring
kegiatan;
pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin usaha di bidang pertambangan dan kehutanan, pemgawasan distribusi BBM dan BBM bersubsidi serta pengawasan dan pembinaan terhadap pemegang izin usaha kehutanan di Provinsi Gorontalo. Visi Kelima mewujudkan konservasi sumberdaya mineral dan energi baru terbarukan ditargetkan melalui kegiatan penyediaan data potensi energi dan sumberdaya mineral melaui eksplorasi sumberdaya mineral dan penyediaan data potensi energi baru terbarukan di Provinsi Gorontalo.
Visi keenam Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumberdaya manusia khususnya aparatur Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral ditargetkan melalui penyertaan kegiatan pelatihan dan pendidikan teknis bidang kehutanan, pertambangan dan energi dalam rangka peningkatan kualitas aparat.
85
2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan dan sasaran stratejik yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut: 1.
Mewujudkan
penataan
kawasan
hutan
sesuai
peruntukannya, Sasaran: a.
Penataan fungsi hutan sesuai peruntukannya;
b.
Fasilitasi pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
2.
Mewujudkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sasaran : Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
3.
Meningkatkan
perlindungan
dan
konservasi
terhadap
sumberdayahutan Sasaran : Perlindungan kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi terhadap pencurian, peredaran dan perdagangan kayu (illegal logging & illegal mining) dan perambahan hutan serta kebakaran hutan dan lahan. 4.
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdayahutan, tambang dan energi Sasaran : a.
Terwujudnya peningkatan produktivitas hasil hutan melalui pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan;
b.
Peningkatan partisipasi / pemberdayaan
masyarakat sekitar
dalam pengelolaan hutan; c. 5.
Peningkatan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan Mewujudkan koordinasi
pembinaan, pengamanan dan
perlindungan pengelolaan sumber daya hutan, sumber day mineral dan energi
86
Sasaran : a.
Terlaksananya perencanaan,
sinkronisasi
pelaksanaan
dan
dan
koordinasi
monitoring
kegiatan
pembangunan bidang kehutanan, pertambangan dan energi; b.
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan;
c.
Terlaksananya dukungan pemerintah daerah terhadap program penghapusan subsidi BBM dan Konversi Minyak Tanah ke Elpiji;
d. 6.
Tertibnya penatausahaan hasil hutan; Melaksanakan konservasi sumber daya mineral dan energi
baru terbarukan Sasaran : a.
Eksplorasi sumberdaya mineral
b.
Penyediaan
data
energy
baru
terbarukan
7.
Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sasaran : Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
87
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :
Sasaran
Indikator
No
Tujuan
1
Mewujudkan
Penataan Fungsi Hutan
Sasaran Rencana
penataan
sesuai peruntukannya
Kawasan
Dokumen
kawasan hutan,
Spatial/Indikatif
RKTP
tambang & energi
Tk Provinsi
Tahun -0
Tahun -1 1
Target Kinerja Sasaran Tahun -2 Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
sesuai peruntukannya Fasilitasi Pembentukan
Jumlah KPH
sosialisasi
KPH
yang terbentuk
KPH
Kelembagaan
Sarana
Tata
Peruntukan
Prasarana
batas
KPH
Gorontalo
blok areal
2
3
Mewujudkan
Terlaksananya kegiatan
Luas lahan
Rehabilitasi
rehabilitasi hutan dan
kritis yang
Hutan dan Lahan
lahan
direhabilitasi
Meningkatkan
Perlindungan kawasan
Persentase
perlindungan &
hutan produksi, hutan
penurunan
konservasi
lindung dan hutan
Illegal Logging
sumberdayahutan
konservasi terhadap
14,700
10%
15,000
10%
15,350
10%
15,750
10%
KPH 16.200
10%
16,700
10%
88
pencurian, peredaran & perdagangan kayu(illegal logging & illegal mining) dan perambahan hutan serta kebakaran hutan & 4
Mengoptimalkan
lahan. Terwujudnya peningkatan
pemanfaatan
produktivitas hasil hutan
potensi
melalui pemanfaatan
sumberdaya
hasil hutan kayu, non
hutan, tambang &
kayu dan jasa lingkungan
energi
Produksi hasil hutan a. Kayu Log (m3) b. Kayu
55.235
Gergajian (m3) c. Non Kayu
2,596,43
56.000 2,621.43
(ton) Jumlah
6.200
Peningkatan
2
6.200 7
partisipasi/pemberdayaan
Kelompok
kelompok
kelompok
masyarakat sekitar dalam
UMSHP
pengelolaan hutan Peningkatan
Ratio
pemanfaatan potensi
Elektrifikasi
72.12
57.000
74.75 %
2,646.43 6.200 9 kelompok
75.75%
58.000
59.000
2,671.43
2,696.43
60.000 2,721.43
6.200 11
6.200 13
6.200 15
kelompok
kelompok
kelompok
76.75 %
77.75 %
78.75 %
%
energi baru terbarukan No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Tahun -1
Target Kinerja Sasaran Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4
Tahun -5
89
5
Mewujudkan
Terlaksananya sinkronisasi
Forum SKPD bidang
koordinasi,
dan koordinasi
kehutanan &
pembinaan &
perencanaan, pelaksanaan
Pertambangan
pengawasan
dan monitoring kegiatan
kegiatan hutan,
pembangunan bidang
tambang & energi
kehutanan, pertambangan
untuk
dan energi
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
pembangunan yang berkelanjutan
90
3.
Strategi dan Kebijakan SKPD
Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pada periode 2012 – 2017 maka strategi kebijakan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam rencana strategi (Renstra) 2012 – 2017 sebagai berikut ; Meningkatkan
1.
komitmen
mengenai
pentingnya
hutan,
pertambangan dan energi sebagai sektor pengerak utama (prime mover) perekonomian dan penyangga kehidupan; 2.
Menguatkan desentralisasi dalam pengelolaan hutan, mineral, energi; Melakukan
3.
restrukturisasi
kelembagaan
untuk
menyelenggarakan pengelolaan yang efisien, adil dan lestari; Melakukan
4.
restrukturisasi
industri
perkayuan
untuk
meningkatkan daya saing dan menyeimbangkan kebutuhan dengan kemampuan pasokan bahan baku; Meningkatkan profesionalisme dan pendayagunaan SDM,
5.
dana dan sarana prasarana; Meningkatkan upaya penegakan hukum (Law Enforcment);
6.
dalam rangka pengamanan hutan dan areal pertambangan; Meningkatkan
7.
budaya
IPTEK
dalam
pembangunan
Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral; 8.
Sosialisasi multifungsi hutan dan sumber daya mineral dan energi;
9.
Meningkatkan
kesadaran
dan
keberdayaan
masyarakat
melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan; 10.
Mendayagunakan kerjasama multipihak.
91
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini :
92
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Adapun Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini :
93
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Jln. P. Kalengkongan No.3 Telp/Fax. 0435-821236 Kota Gorontalo
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI GORONTALO NOMOR : / KPTS / TAHUN 2013 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI GORONTALO, Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, pada Lampiran IV, tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rentra SKPD); b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya revisi RPJMD 2012 – 2017 Provinsi Gorontalo maka perlu dilakukan revisi terhadap Rencana Strategis 2012 – 2017 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo.
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 9. Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD; 10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo; 11. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 Tentang Revisi RPJMD
MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Revisi Renstra Dinas yang dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini menjadi pedoman bagi bidang – bidang dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas.
KETIGA
:
Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur selanjutnya oleh Kepala Dinas.
KEEMPAT
:
Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo.
KELIMA
:
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Revisi Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2012 - 2017 sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
Ditetapkan di pada tanggal
Gorontalo Desember 2013
KEPALA DINAS
DR. Ir. HUSEN HASNI, M.Si
Target Kinerja Sasaran No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran Tahun -0
1 Mewujudkan penataan Penataan Fungsi Hutan sesuai kawasan hutan, peruntukannya tambang & energi sesuai peruntukannya
Fasilitasi Pembentukan 5 KPH
4
Rencana Kawasan Spatial/Indikatif Tk Provinsi
1 Dokumen RKTP
Terbentuknya unit manajemen KPH
sosialisasi KPH Gorontalo
2 Mewujudkan Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan rehabilitasi hutan dan lahan Lahan
Luas areal Rehabilitasi 168.000 Ha
3 Meningkatkan perlindungan & konservasi sumberdayahutan
penyelesaian kasus tipihut
Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan, tambang & energi
Perlindungan kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi terhadap pencurian, peredaran & perdagangan kayu(illegal logging & illegal mining) dan perambahan hutan serta kebakaran hutan & lahan.
Terwujudnya peningkatan Produksi hasil hutan produktivitas hasil hutan melalui a. Kayu Log (m3) pemanfaatan hasil hutan kayu, b. Kayu Gergajian (m3) non kayu dan jasa lingkungan c. Non Kayu (ton)
No
Tujuan 5 Mewujudkan koordinasi, pembinaan & pengawasan kegiatan hutan, tambang & energi untuk pembangunan yang berkelanjutan
14,700
2 Kasus
55,235 2,596.43 6200
Peningkatan partisipasi/pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan
Jumlah Kelompok UMSHP
Peningkatan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan
Ratio Elektrifikasi dan Ratio 72.12% Desa Berlistrik
Sasaran
Tahun -1
2 kelompok
15,000
2 Kasus
56,000.00 2,621.43 6200 7 kelompok
74.75%
Target Kinerja Sasa
Indikator Sasaran
Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pembangunan bidang kehutanan, pertambangan dan energi
Forum SKPD bidang kehutanan & Pertambangan
1 keg
Tahun -1 1 keg
Terlaksananya pembinaan & pengawasan usaha pertambangan
Pengawasan terhadap 37 IUP
5 kab/kota
5 Kab/kota
Terlaksananya pengawasan distribusi dan HET BBM dan BBM bersubsidi
16 SPBU, 1 AMPS, 1 AMT, 5 Agen Elpiji, 271 PMT Bersubsidi
6 Kab/kota
6 Kab/kota
Terlaksananya dukungan pemerintah daerah terhadap program penghapusan subsidi BBM dan Konversi Mitan ke Elpji 6 Melaksanakan konservasi sumberdaya mineral dan energi baru terbarukan
Eksplorasi sumberdaya mineral
7 Mewujudkan Peningkatan Kualitas Aparatur peningkatan kualitas Kehutanan & Pertambangan dan kuantitas aparatur kehutanan dan Pertambangan
3 kab/kota
Tersedianya data potensi sumberdaya mineral
1 lap survey
Jumlah Aparatur yang memiliki komptensi
-
2 kab
4 lap. Survey
4 bimtek & diknis
Target Kinerja Sasaran Tahun -2
Kelembagaan
15,350
2 Kasus
Tahun -3
Sarana Prasarana 15,750
2 Kasus
Tahun -4
Tata batas blok areal KPH 16,200
2 Kasus
Tahun -5
Peruntukan KPH 16,700
2 Kasus
57,000
58,000
59,000
60,000
2,646.43
2,671.43
2,696.43
2,721.43
6200
6200
6200
6200
9 kelompok
75.75%
11 kelompok 13 kelompok 15 kelompok
76.75%
77.75%
78.75%
Target Kinerja Sasaran Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 1 keg 1 keg 1 keg
Tahun -5 1 keg
5 Kab/kota
5 Kab/kota
5 Kab/kota
5 Kab/kota
6 Kab/kota
6 Kab/kota
6 Kab/kota
6 Kab/kota
4 lap. Survey
4 bimtek & diknis
4 lap. Survey 4 lap. Survey 4 lap. Survey
4 bimtek & diknis
4 bimtek & diknis
4 bimtek & diknis
Rekapitulasi Hasil Forum Group Discussion Isu strategis dan Visi Misi Dinas Kehutanan & Pertambangan Provinsi Gorontalo Tanggal : Rabu, 23 Februari 2012, Tempat : Ruang Kepala Dinas Isu strategis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 visi Misi
Kepastian Status Letak dan Fungsi Kawasan Hutan belum jelas Tingginya laju pembalakan liar dan perambahan hutan Kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan Tingginya lahan kritis dalam kawasan hutan Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa disekitar kawasan hutan Revitalisasi sektor industri kehutanan belum optimal Rendahnya SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang kehutanan dan pertambangan Rendahnya pengelolaan kawasan terhadap potensi hasil hutan non kayu Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan yang melebihi daya dukung SDH menyebabkan terjadinya degradasi dan deforestasi Rendahnya nilai hasil hutan non kayu Belum semua KPH terbentuk kelembagaannya Ketersediaan BBM dan LPG yang kurang memadai Meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat yang tidak dibarengi tingkat penyediaan yang memadai Banyak Rumah Tangga yang belum memiliki jaringan dan sambungan listrik Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan Masih terbatasnya sumber listrik untuk kebutuhan usaha Belum tersedianya SIG (Sistem Informasi Geografis) Kabupaten/Kota Masih banyak desa yang krisis air bersih Adanya pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan Belum memadainya mitigasi terhadap bencana geologi Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin 0.3
Terwujudnya pengelolaan Sumberdayahutan, Pertambangan dan Energi yang berwawasan lingkungan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Misi
1. Meningkatkan pemantapan kawasan hutan
Mewujudkan 1 penataan kawasan hutan sesuai peruntukannya
Penataan Fungsi Hutan sesuai peruntukannya
Rencana Kawasan Spatial/Indikatif Tk Provinsi
Program & Kegiatan
Tahun - 0 Capaian pada Indikator Kinerja Program Awal (outcome) dan kegiatan Tahun Target Rp (output) Perencan aan
Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
Meningkatnya Usaha Pengelolaan Hasil Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
2 Unit KPH Model, Pencadan gan Areal HTR di 5 Kab, IUIPHHK
Dokum en, Sosialis asi, Pencad angan KPH/H TR Goronta lo dan Kelomp ok PUMSH P
Masterplan penataan hutan tk provinsi 2012-2016
- Dokumen masterplan penataan hutan tingkat provinsi 2012-2016 - Dokumen permasalahan penataan kawasan hutan Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi tahun 2013 - 2017 Laporan pelaksanaan penataan 7 KPH
0
1 dokumen
Penyusunan RKTP
Penataan KPH Penyelesaian Tata Batas
Tahun -1
Target
1,148 Dokume n, Sosialisa si, Pencada ngan KPH/HT R Gorontal o dan Kelompo k PUMSH P serta IUIPHHK , IUIPHHB K
30
Tahun -2
Rp
Target
887 Dokume n, Sosialisa si ,Rancan gan Tahura, RKTP dan Kelompo k PUMSH P, IUIPHHK , IUIPHHB K serta ISDH
Tahun -3
Rp
Target
1,150 Dokume n, Sosialisa si, Rancang an Tahura, RKTP dan Kelompo k PUMSH P, IUIPHHK , IUIPHHB K serta ISDH
Tahun -4
Rp
Target
1,100 Dokume n, Sosialisa si, Rancang an Tahura, RKTP dan Kelompo k PUMSH P, IUIPHHK , IUIPHHB K serta ISDH
Tahun -5
Rp
Target
1,262 Dokume n, Sosialisa si, Rancang an Tahura, RKTP dan Kelompo k PUMSH P, IUIPHHK , IUIPHHB K serta ISDH
450
1,500 Pencadangan Dinas KPH/HTR , KESDM Rancangan Tahura, RKTPGorontalo dan Kelompok PUMSHP, IUIPHHK, RKTP serta ISDH
1 dokumen
-
1 dokumen
500
0 KPH
1 KPH
500 1 KPH
500 2 KPH
500 2 KPH
500 1 KPH
300 Km
300 300 Km
300 300 Km
300 300 Km
300
Dokumen Pemeliharaan tata 0 Km batas kawasan hutan sepanjang 1200 km
Rp
Unit Kerja Kondisi kinerja SKPD pada akhir periode Renstra Penangg ung SKPD jawab
1 dokumen
500 7 KPH 1200 km
Lokasi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program & Kegiatan
Tahun - 0 Capaian pada Indikator Kinerja Program Awal (outcome) dan kegiatan Tahun Target Rp (output) Perencan aan
Tahun -1
Target
Tahun -2
Rp
Target
Tahun -3
Rp
Misi
2. Meningkatkan Rehabilitasi hutan dan lahan dan Pemberantasan pencurian hasil hutan (Illegal logging), perdagangan (Trade logging) dan perambahan hutan (Encrochment)
Mewujudkan 1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
Rehabilitasi hutan & lahan di kab/kota
Program Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan
Meningkatnya jumlah tutupan lahan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Luas lahan kritis yang direhabilitasi.
76.650 ha 300 ha
859 300 ha
Peran serta masyarakat dalam gerakan RHL
Jumlah Bibit yang disalurkan kepada Masyarakat Umum dan Kelompok Tani secara gratis
70,000 btg 50.000 btg
300 100,000 btg
Fasilitasi Kelembagaan Forum DAS Provinsi Penanaman & pemeliharaan turus jalan nasional/provinsi
Laporan pelaksanaan Forum DAS Penghijauan pada jalan 10 km protokol Provinsi/ Nasional 37,000 sepanjang 85 km Jumlah bibit yang disalurkan 92,850 dalam mendukung Program OBIT 0 Luas lahan yang direhabilitasi dengan metode Areal Model Usaha Tani
Gerakan penanaman pohon
Pembuatan areal model usaha tani konservasi
RHL 350 1800 Ha dan IL, Peramba han Hutan Turun 10%
Target
Tahun -4
Rp
RHL 400 2600 Ha dan IL, Peramba han Hutan Turun 10%
Target
Tahun -5
Rp
RHL 450 2950 Ha dan IL, Peramba han Hutan Turun 10%
Target
Rp
Unit Kerja Kondisi kinerja SKPD pada akhir periode Renstra Penangg ung SKPD jawab
RHL 500 3300 Ha dan IL, Peramba han Hutan Turun 10%
Menurunnya tingkat Kerusakan Hutan 60% dan RHL 78.950 ha
200,000
500.000 bibit
1,359
1 keg
300 120,000 btg
400 150,000
500 170,000
150 1 keg
150 1 keg
150 1 keg
600
850
150 1 keg
150 5 Keg
10 km 240 30,000
15 km 40,000
250
15 km 45,000
300
15 km 50,000
400
15 km 60,000
500
15 km 65,000
750
35 km
70,000
150,000
400
175,000
450
200,000
500
250,000
550
300,000
600
300,000
50 ha
500
50 ha
500
50 ha
500
50 ha
500
50 ha
500
250 ha
291
65,000
Lokasi
Tujuan
Meningkatkan perlindungan & konservasi sumberdayahutan
Sasaran
2
Perlindungan kawasan hutan produksi, hutan lindung terhadap pencurian, peredaran & perdagangan kayu(illegal logging & illegal mining) dan perambahan hutan serta kebakaran hutan & lahan.
Indikator Sasaran
Penurunan tingkat pencurian kayu, perdagangan kayu liar dan perambahan hutan
Program & Kegiatan
Tahun - 0 Capaian pada Indikator Kinerja Program Awal (outcome) dan kegiatan Tahun Target Rp (output) Perencan aan
Tahun -1
Target
Tahun -2
Rp
Target
Tahun -3
Rp
Target
Tahun -4
Rp
Target
Tahun -5
Rp
Target
Rp
Unit Kerja Kondisi kinerja SKPD pada akhir periode Renstra Penangg ung SKPD jawab
Perlindungan & Konservasi SDH
Menurunnya Tingkat 257.816 Kerusakan Hutan Akibat ha Perambahan, Kebakaran, dan Pembalakan Liar.
Pengamanan Hutan
550 Jumlah pelaksanaan Operasi 8 ops 8 ops Gabungan & Fungsional di 5 fungsional fungsio kab & gab nal & gab
700 8 ops fungsiona l & gab
750 8 ops fungsiona l & gab
800 8 ops fungsiona l & gab
850 8 ops fungsiona l & gab
900 8 ops fungsiona l & gab
8 ops fungsional & gab
Laporan pelaksanaan kegiatan deteksi dini illegal logging di 5 kab Laporan pelaksanaan sosialisasi Pengendalian Karhut
1 Dok.
1 Dok.
1 Dok.
1 Dok.
1 Dok.
5 Dok.
Pengendalian Karhut
Penyelesaian Kasus Tipihut Jumlah kasus tindak pidana Indikator Kinerja Program kehutanan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program & Kegiatan (outcome) dan kegiatan Misi 3. Meningkatkan pemanfataan potensi sumberdaya hutan, sumberdaya mineral & energi baru terbarukan (output) Meningkatnya Usaha Mengoptimalkan 1 Terwujudnya peningkatan Produksi Hasil Hutan Pemanfaatan potensi Pengelolaan Hasil Hutan pemanfaatan produktivitas hasil hutan sumberdaya hutan untuk Kesejahteraan potensi melalui pemanfaatan hasil Masyarakat sumberdaya hutan, hutan kayu, non kayu dan tambang & energi jasa lingkungan
Jumlah kelompok HTR Fasilitasi Pembinaan & pembentukan kelembagaan HTR yang dibina
Monitoring & evaluasi IUIPHHK
Laporan pelaksanaan monitoring terhadap 37 IUIPHHK dan 2 IUIPHHBK
Turun 10%
identifikas 1 keg i perambah an di 5 kab
500 Turun 10%
400
2 kasus Capaian pada 2 Unit Awal KPH Tahun Model, Perencan Pencadan ganaan Areal HTR di 5 Kab, IUIPHHK
430
150
1 keg
150
600 1 keg
2 Kasus Tahun - 0
Lokasi
650 1 keg
250 2 Kasus
Tahun -1
Dokum 1,148 Dokume en, n, Sosialis Sosialisa asi, si, Pencad Pencada angan ngan KPH/H KPH/HT TR R Goronta Gorontal lo dan o dan Kelomp Kelompo ok k PUMSH PUMSH P P serta IUIPHHK , IUIPHHB K
150
887 Dokume n, Sosialisa si ,Rancan gan Tahura, RKTP dan Kelompo k PUMSH P, IUIPHHK , IUIPHHB K serta ISDH
700 1 keg
250 2 Kasus
Tahun -2
1,150 Dokume n, Sosialisa si, Rancang an Tahura, RKTP dan Kelompo k PUMSH P, IUIPHHK , IUIPHHB K serta ISDH
8 kelompo 275 k
7 kelompo 300 k
37 IUIPHHK &2 IUIPHHBK
1 Dok.
1 Dok.
1 Dok. 250
350 10 Kasus
Tahun -5
1,262 Dokume n, Sosialisa si, Rancang an Tahura, RKTP dan Kelompo k PUMSH P, IUIPHHK , IUIPHHB K serta ISDH
Kondisi kinerja Unit pada akhir Kerja 1,500 Pencadangan periode Renstra SKPD KPH/HTR , SKPD Penangg Rancangan ung Tahura, RKTPGorontalo jawab dan Kelompok PUMSHP, IUIPHHK, RKTP serta ISDH
30 Kelompok
1 Dok. 250
800 1 keg
300 2 Kasus
Tahun -4
1,100 Dokume n, Sosialisa si, Rancang an Tahura, RKTP dan Kelompo k PUMSH P, IUIPHHK , IUIPHHB K serta ISDH
7 kelompo 250 k
150
750 1 keg
250 2 Kasus
Tahun -3
8 8 kelompok kelomp 122 HTR ok
250
150
1 Dok. 250
5 Dokumen 250
Lokasi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program & Kegiatan
Tahun - 0 Capaian pada Indikator Kinerja Program Awal (outcome) dan kegiatan Tahun Target Rp (output) Perencan aan
2 Peningkatan Jumlah Kelompok partisipasi/pemberdayaa UMSHP n masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan
Peningkatan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan Produksi
3 Peningkatan pemanfaatan Ratio Elektrifikasi dan potensi energi baru Ratio Desa Berlistrik terbarukan
Pengembangan Energi Alternatif
Meningkatnya Pemanfaatan energi alternatif
Pemeliharaan PLTS
Jumlah PLTS yang terpelihara 1520 Unit 70 unit 260.00 dan PLTS untuk Rumaha PLTS Ibadah yang terpasang.
Jumlah kelompok tani PUMSHP yang diberi bantuan
5 kelompok
2 283 kelompok
Tahun -1
Target
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Unit Kerja Kondisi kinerja SKPD pada akhir periode Renstra Penangg ung SKPD jawab
2 kelompok 425
2 kelompok 450
15 kelompok
250 Unit 500 Jt
300 Unit 600 Jt
300 Unit 600 Jt
300 Unit 600 Jt
300 Unit 600 Jt
3040 Unit PLTS
Terlaksananya Tindaklanjut solutif sinkronisasi dan hasil rapat koordinasi koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pembangunan bidang kehutanan, pertambangan dan energi
Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Program Monitoring & Evaluasi
Koordinasi perencanaan dan pengendalian bidang kehutanan & pertambangan
Jumlah dokumen perencanaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan
Terlaksananya pembinaan Pengawasan terhadap & pengawasan usaha 37 IUP Logam pertambangan
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah
- Meningkatnya pemahaman aparat dan pelaku usaha -1 pertambangan terhadap pengelolaan pertambangan kegiatan Bimbinga n teknis (50 org)
-1 kegiata n Bimbing 662 an teknis (60 org)
Rp
Tahun -5
2 kelompok 400
Mewujudkan 1 koordinasi, pembinaan & pengawasan kegiatan hutan, tambang & energi untuk pembangunan yang berkelanjutan
475
Target
Tahun -4
2 kelompok 375
4. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengamanan dan perlindungan terhadap pengelolaan sumberdayahutan, tambang dan energi
1 Dok.
Rp
Tahun -3
2 kelompok 350
Misi
-
Tahun -2
1 Dok.
150 1 Dok.
-1 kegiatan Bimbinga 1294 n teknis (60 org)
-1 kegiatan Bimbinga n teknis (70 org)
150 1 Dok.
175 1 Dok.
175 1 Dok.
-1 kegiatan 1,100 Bimbinga n teknis (70 org)
-1 kegiatan 1,600 Bimbinga n teknis (70 org)
-1 kegiatan 1,800 Bimbinga n teknis (70 org)
200 5 Dokumen
7 kegiatan 2,000 Bimbingan teknis (450 org)
- Meningkatnya kepatuhan pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) dan 2 Kontrak Karya (KK)
- 32 IUP & 2 KK dengan 76 Dokumen Laporan Triwulan
- 136 Dokum en Lapora n triwulan
- 136 Dokume n Laporan triwulan
- 136 Dokume n Laporan triwulan
- 136 Dokume n Laporan triwulan
- 136 Dokume n Laporan triwulan
- 136 Dokume n Laporan triwulan
- 32 IUP & 2 KK dengan 892 Dokumen Laporan Triwulan
- Meningkatnya jumlah database potensi mineral logam dan batuan
-6 Laporan Survey Potensi Batuan dan 3 Laporan Survey Potensi Mineral Logam
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
6 Dokumen
Lokasi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program & Kegiatan
Pembinaan & Pengawasan bidang Pertambangan
Tahun - 0 Capaian pada Indikator Kinerja Program Awal (outcome) dan kegiatan Tahun Target Rp (output) Perencan aan
16 SPBU, 1 AMPS, 1 AMT, 5 Agen Elpiji, 271 PMT Bersubsidi
Terlaksananya dukungan pemerintah daerah terhadap program penghapusan subsidi BBM dan Konversi Mitan ke Elpji di 2 kab
Tersedianya data potensi sumberdaya mineral
Target
Rp
Target
Rp
1 Dok
- 9 Laporan Survey Potensi Air Tanah / CAT
Terpenuhinya Kebutuhan Air di daerah sulit air
14 Sumur Bor di daerah sulit air
5 Sumur Bor didaerah sulit air
3 Sumur Bor didaerah sulit air
3 Sumur Bor didaerah sulit air
3 Sumur Bor didaerah sulit air
3 Sumur Bor didaerah sulit air
32 Sumur Bor didaerah sulit air
1 Sumur Bor didaera h sulit air 32 IUP 4 Keg, Logam, 5 Kab 12 IUP Batuan, 14 Titik Bor, 5 Laporan Survey Batuan dan Logam
Menurunnya jumlah pertambangan tanpa izin yang dibina.
662
37 IUP 1 Dok. logam , 2 KK, 29 IUP Batuan, 1 IUP Non logam
4 Keg, 5 Kab
1294
183 1 Dok.
200 1 Dok.
250 1 Dok.
275 1 Dok.
300 1 Dok.
350 6 Dokumen
300 1 Dok
325 1 Dok
350 5 Dokumen
Dokumen Penambangan Tanpa Izin (PETI) di 5 kab/kota
Luas PETI 743,5 ha
1 Dok
200 1 Dok
250 1 Dok
Jumlah Naskah Akademik PERDA bidang pertamb mineral dan Panas Bumi Meningkatnya Rasio Elektrifikasi
-
1 Naskah
200 1 Naskah
200
2000 RTM
Kab/Kota, Pengawas 16 SPBU, 1 an AMPS, 1 Distribusi AMT, 5 Bahan Agen Bakar Elpiji, 271 PMT Bersubsidi
5,263
Pengaw 1 asan Dok 150 BBM 6 Kab/Kot a
3 kab/kota 1 Dok
- Meningkatnya pemahaman aparat dan pelaku usaha pertambangan terhadap pengelolaan pertambangan
-1 kegiatan Bimbinga n teknis (50 org)
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah
Rp
1 Dok
Laporan pelaksanaan sosialisasi
Eksplorasi sumberdaya mineral
Target
Unit Kerja Kondisi kinerja SKPD pada akhir periode Renstra Penangg ung SKPD jawab
1 Dok
sosialiasasi konversi energi
Melaksanakan 1 konservasi sumberdaya mineral dan energi baru terbarukan
Rp
Tahun -5
1 Dok
Laporan pelaksanaan pengawasan distribusi bbm dan elpiji di 6 kab/kota
6. Mewujudkan konservasi Sumber Daya Mineral dan Energi baru terbarukan
Target
Tahun -4
1 Dok
Pengawasan distribusi bbm & elpiji
Misi
Rp
Tahun -3
-4 Dokumen Survey Potensi Air Tanah / CAT
5 Unit Pemelih PLTMH, araan 1520 Unit 137 PLTS Unit Konversi konvers PLTS LPG 3 i 2 Kab, Terlaksananya pengawasan distribusi dan HET BBM dan BBM bersubsidi di 6 kab/kota
Target
Tahun -2
- Meningkatnya jumlah database potensi sumber daya air tanah
Pembinaan & pengawasan usaha Dokumen pelaksanaan pertambangan pembinaan & pengawasan terhadap 37 IUP logam, 2 KK, 29 IUP Batuan dan 1 IUP Non logam
Pembinaan & Pengembangan Energi & KTL
Tahun -1
332
-1 662 kegiata n Bimbing an teknis (60 org)
1000 RTM
4,448
1000 RTM
Pemeliha raan 206 Unit PLTS, 1 konversi 2Unit Kab, PLTMH, Pengawa Lelang san BBM 1 Dok WKP 6 Pabum Kab/Kota
Pemeliha raan 400 Unit PLTS, 1 konversi 2Unit Kab, PLTMH, Pengawa 1 IUP san BBM 250 1Pabum Dok 6 Kab/Kota
1 Dok
200
-1 1294 kegiatan Bimbinga n teknis (60 org)
4,200
1000 RTM
Pemeliha raan 400 Unit PLTS, 1 Pengawa sanUnit BBM PLTMH, 6 Pengawa Kab/Kota 300 1san DokIUP Pabum
4,784
1000 RTM
Pemeliha raan 400 Unit PLTS, 1 Pengawa sanUnit BBM PLTMH, 6 Pengawa Kab/Kota 350 1san DokIUP Pabum
4,850
1000 RTM
Pemeliha raan 400 Unit PLTS, 1 Pengawa sanUnit BBM PLTMH, 6 Pengawa Kab/Kota 400 1san DokIUP Pabum
2 Naskah akademik ranperda 5,035 7000 RTM
Pemeliharaan 1943 Unit PLTS, 5 Unit PLTMH, Pengelolaan dan Pengawasan Pengawasan dan Konversi 1 6 IUP Pabum Kab/Kota, 450 6Konversi DokumenLPG 6 Kab/Kota
6 Dokumen
-1 kegiatan Bimbinga n teknis (70 org)
1,100 - 1 kegiatan Bimbinga n teknis (70 org)
1,600 - 1 kegiatan Bimbinga n teknis (70 org)
1,800 - 1 kegiatan Bimbinga n teknis (70 org)
2,000 7 kegiatan Bimbingan teknis (450 org)
Lokasi
Tujuan Melaksanakan konservasi sumberdaya mineral dan energi baru terbarukan
Sasaran Eksplorasi sumberdaya mineral
Indikator Sasaran Tersedianya data potensi sumberdaya mineral
Program & Kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Air Tanah
Tahun - 0 Capaian pada Indikator Kinerja Program Awal (outcome) dan kegiatan Tahun Target Rp (output) Perencan aan - Meningkatnya kepatuhan pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) dan 2 - Meningkatnya jumlah Kontrak Karya (KK) database potensi mineral logam dan batuan - Meningkatnya jumlah database potensi sumber daya air tanah Terpenuhinya Kebutuhan Air di daerah sulit air
- 32 IUP & 2 KK dengan -6 76 Laporan Dokumen Survey -Laporan 4 Potensi Triwulan Laporan Batuan Survey danSumur 3 14 Potensi Laporan Bor di Air Survey daerah Tanah / Potensi sulit air CAT Mineral Logam
- 136 Dokum en -1 Lapora Lapora n n -triwulan 1 Survey Lapora Potensi n Mineral 1 Survey Logam Sumur Potensi Bor Air didaera Tanah h sulit air
Tahun -1
Target
- 136 Dokume n -1 Laporan Laporan triwulan Survey Potensi Mineral Logam 5 Sumur Bor didaerah sulit air
Rp
Tahun -2
Target
- 136 Dokume n -1 Laporan Laporan triwulan Survey -1 Potensi Laporan Mineral Survey Logam 3 Sumur Potensi Bor Cekunga didaerah n Air sulit air Tanah
Rp
Tahun -3
Target
- 136 Dokume n -1 Laporan Laporan triwulan Survey -1 Potensi Laporan Mineral Survey Logam 3 Sumur Potensi Bor Cekunga didaerah n Air sulit air Tanah
Rp
Tahun -4
Target
- 136 Dokume n -1 Laporan Laporan triwulan Survey -1 Potensi Laporan Mineral Survey Logam 3 Sumur Potensi Bor Cekunga didaerah n Air sulit air Tanah
Rp
Tahun -5
Target
- 136 Dokume n -1 Laporan Laporan triwulan Survey -1 Potensi Laporan Mineral Survey Logam 3 Sumur Potensi Bor Cekunga didaerah n Air sulit air Tanah
Rp
Unit Kerja Kondisi kinerja SKPD pada akhir periode Renstra Penangg ung SKPD jawab - 32 IUP & 2 KK dengan 892 Dokumen - 6 Laporan Laporan Survey Potensi Triwulan Batuan dan 9 - 9 Laporan Laporan Survey Survey Potensi Potensi Mineral Air Tanah / CAT Logam 32 Sumur Bor didaerah sulit air
Lokasi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program & Kegiatan
Tahun - 0 Capaian pada Indikator Kinerja Program Awal (outcome) dan kegiatan Tahun Target Rp (output) Perencan aan
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2
Misi Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur kehutanan dan Pertambangan
Penyediaan data EBT
Tersedianya data potensi energi baru terbarukan
Jumlah Aparatur yang memiliki komptensi
Target
Rp
Target
Tahun -3
Rp
Target
Tahun -4
Rp
Target
Tahun -5
Rp
Target
Rp
4 Keg, 5 1294 Kab
1 lap survey
200
1 laporan survey
250 1 laporan survey
300 1 laporan survey
350 1 laporan survey
400 1 laporan survey
450 16 laporan hasil survey
1 Dok
250 1 Dok
300 1 Dok
350 1 Dok
400 1 Dok
450 5 Dokumen
1 lap
250 1 lap
300 1 lap
350 1 lap
400 1 lap
450 6 lap
200 2 Sumur Bor
250 2 Sumur Bor
300 2 Sumur Bor
350 2 Sumur Bor
400 24 Sumur Bor
350 1 lap pengawa san 4,448 1000 RTM
400 1 lap pengawa san 4,200 1000 RTM
450 1 lap pengawa san 4,784 1000 RTM
500 1 lap pengawa san 4,850 1000 RTM
Pemetaan Daerah Rawan Bencana Geologi
Data kawasan rawan bencana geologi di 6 kab/kota
Survey Potensi Air Tanah
4 lap Dokumen Data Base Potensi 5 CAT Sumber Daya Air Tanah
Pemanfaatan potensi air tanah
13 Sumur 1 Sumur 150 Jumlah sumur bor untuk Bor Bor Memenuhi Kebutuhan Air Bersih Masyarakat di Daerah Sulit Air
2 Sumur Bor
Pengembangan & Pengawasan Potensi Panasbumi
Laporan pelaksanaan pengawasan terhadap WKP Panas Bumi Meningkatnya Rasio Elektrifikasi
lelang wkp
1 lap
1 lap
2000 RTM
200
5,263 1000 RTM
550 1 izin pabum
5,035 7000 RTM
5 Unit PLTMH, 1520 Unit PLTS
Pemelih araan 137 Unit PLTS
Pemeliha raan 206 Unit PLTS, 1 Unit PLTMH, Lelang WKP Pabum
Pemeliha raan 400 Unit PLTS, 1 Unit PLTMH, 1 IUP Pabum
Pemeliha raan 400 Unit PLTS, 1 Unit PLTMH, Pengawa san IUP Pabum
Pemeliha raan 400 Unit PLTS, 1 Unit PLTMH, Pengawa san IUP Pabum
Pemeliha raan 400 Unit PLTS, 1 Unit PLTMH, Pengawa san IUP Pabum
Pemeliharaan 1943 Unit PLTS, 5 Unit PLTMH, Pengelolaan dan Pengawasan 1 IUP Pabum
Konversi LPG 3 Kab/Kota, Pengawas an Distribusi Bahan Bakar
konvers i 2 Kab, Pengaw asan BBM 6 Kab/Kot a
konversi 2 Kab, Pengawa san BBM 6 Kab/Kota
konversi 2 Kab, Pengawa san BBM 6 Kab/Kota
Pengawa san BBM 6 Kab/Kota
Pengawa san BBM 6 Kab/Kota
Pengawa san BBM 6 Kab/Kota
Pengawasan dan Konversi 6 Kab/Kota, Konversi LPG 6 Kab/Kota
2 Lokasi 200 Jt Rued 500
2 Lokasi 200 Jt Rued 100
2 Lokasi 200 Jt Rued 100
2 Lokasi 200 Jt Rued 100
2 Lokasi 200 Jt Rued 100
10 lokasi FS Rued
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Penyertaan Diklat Teknis Sumberdaya Mineral
Meningkatnya kemampuan aparat dalam bidang Sumber Daya Mineral
Unit Kerja Kondisi kinerja SKPD pada akhir periode Renstra Penangg ung SKPD jawab
662
Dokumen potensi mineral
Pembinaan & Pengembangan Energi & KTL
Tahun -2
4 Keg, 5 Kab
Survey Potensi Mineral
Study Kelayakan PLTMH Jumlah Studi Kelayakan Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya aparatur kehutanan dan pertambangan Peningkatan Kualitas Aparatur Kehutanan & Pertambangan
32 IUP Logam, 12 IUP Batuan, 10 lap 14 Titik survey Bor, 5 Laporan Survey Batuan dan Logam
Tahun -1
1 bimtek & diknis
250 1 bimtek & diknis
300 1 bimtek & diknis
350 1 bimtek & diknis
400 1 bimtek & diknis
450
Lokasi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program & Kegiatan
Penyertaan Diklat Teknis Energi Penyertaan Diklat POLHUT
Tahun - 0 Capaian pada Indikator Kinerja Program Awal (outcome) dan kegiatan Tahun Target Rp (output) Perencan aan Jumlah aparatur yang mengikuti BIMTEK peningkatan kualitas SDM
Penyertaan Diklat Wasganis
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Program & Kegiatan Program Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran Peningkatan Sarana & Prasarana Perkantoran Program Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan jasa administrasi perkantoran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan
Meningkat nya Kapasitas POLHUT & Masyaraka t
Capaian pada Awal
Target
Tahun -2
Rp
1 bimtek & diknis 1 Angkatan (30 Org)
tersediany a petugas Wasganis PHPL Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)
Tahun -1
Rp
250 1 bimtek & diknis 150 2 Angkatan (1 Angk.Pol hut & 1 Angk. Pamswak arsa)
1 250 Angkatan (30 Org)
Tahun - 0 Target Rp
Target
Tahun -1 Target Rp
Tahun -3
Target
Rp
300 1 bimtek & diknis 300 2 Angkatan (1 Angk.Pol hut & 1 Angk. Pamswak arsa)
1 250 Angkatan (30 Org)
Tahun -2 Target Rp
Tahun -4
Target
Rp
350 1 bimtek & diknis 300 2 Angkatan (1 Angk.Pol hut & 1 Angk. Pamswak arsa)
1 250 Angkatan (30 Org)
Tahun -3 Target Rp
Tahun -5
Target
Rp
400 1 bimtek & diknis 300 1 Angkatan (30 Org)
1 250 Angkatan (30 Org)
Tahun -4 Target Rp
Unit Kerja Kondisi kinerja SKPD pada akhir periode Renstra Penangg ung SKPD jawab
Lokasi
450 500 9 Angkatan
1 250 Angkatan (30 Org)
Tahun -5 Target Rp
3 unit 1 keg bangunan
965
1 keg
900
1 keg
200
1 keg
200
1 keg
200
1 keg
200
1 keg
585
1 keg
500
1 keg
550
1 keg
600
1 keg
650
1 keg
700
1 keg
150
1 keg
150
1 keg
200
1 keg
200
1 keg
250
1 keg
250
9 Angkatan
5 Angkatan
Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
Unit Kerja SKPD
Lokasi
Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Tahun Urusan/ Indikator No. Terakhir Kinerja Pembangunan RPJMD Daerah 2007 - 2012 2 2.1 2.2 2.3
3 3.1
3 3.1
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) Produksi hasil hutan a. Kayu Bulat (m3) b. Kayu Gergajian (m3) c. Non Kayu (ton)
76,650
14,700
15,000
15,350
15,750
257,816
243,116
228,116
212,766
197,016
5,523.58 2,077.14
55,235 2,596.43
56,000 2,621.43
57,000 2,646.43
58,000 2,671.43
3,786
6,200
6,200
6,200
6,200
Energi dan Sumber Daya Mineral Rasio Lokasi Pertambangan Tanpa Izin yang dibina 12.73%
16.74%
Komunikasi dan Informatika 70,37% Ratio Elektrifikasi
72,12%
20.76% 74,75%
27.46% 75,75%
34.16% 76,75%
paian Setiap Tahun
2016
2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
16,200
16,700
78,950
180,816
164,116
164,116
59,000 2,696.43
60,000 2,721.43
345,235 2,721.43
6,200
6,200
6,200
40.86%
47.56%
47.56%
luas peti yang dibina/ luas total peti di prov gorontalo 77,75%
78,75%
78,75%
ov gorontalo
