KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

KEMENTERIAN ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL

PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 19 TAHUN 2016 PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA FOTOVOLTAIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

disampaikan pada acara “Training Analisa Lingkungan Sektor Energi Bersih – Kasus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)” Oleh :

Maritje Hutape Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Bali, 6 September 2016

2

Skema Insentif On-Grid Skala Besar 1. Pengembang/Investor membangun pembangkit listrik tenaga surya

4. Pengembang/investor mendapatkan harga premium


3. Pemerintah memberikan dana tambahan kepada PLN untuk dapat membayar harga premium tersebut. Insentif untuk meningkatkan pasar.

2. Listrik dibeli oleh PLN dengan harga premium/Feed-in Tariff (FIT). PLN ditugasi untuk membeli listrik yang dihasilkan PLTS jika sesuai dengan persyaratan teknis Harga PLN: X Harga Premium: X + Y

• • • • •

PJBL/PPA - 20 tahun dan dapat diperpanjang. Harga termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari pembangkit ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero). Harga tanpa nego dan tanpa eskalasi. Pembayaran menggunakan mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR). FIT dibuka per tahap dengan batas kuota.

3

Ketentuan TKDN dan Standard PLTS Fotovoltaik 1. TKDN TKDN mengikuti peraturan perundangan dalam hal ini Kementerian Perindustrian

2. Standarisasi a. Komponen PLTS Fotovoltaik, harus memenuhi:  Standar internasional; atau  Standar nasional Indonesia. b. Konstruksi PLTS Fotovoltaik, harus memenuhi:  Standar internasional;  Standar nasional Indonesia; atau  Standar yang berlaku di PT PLN (Persero).


4

Enam Proses Utama Pengembangan PLTS

1

Pendaftaran Badan Usaha sebagai Calon Pengembang (CP) PLTS Fotovoltaik secara Online

2 Penawaran Kuota Kapasitas oleh CP dan Penetapan CP menjadi Pengembang PLTS Fotovoltaik secara Online

3

Perjanjian Jual Beli Tenaga Lisrik (PJBL) / PPA


4

5

6

Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close)

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) & Verifikasi TKDN

Commercial Operation Date (COD)

TAHAP 1 - PENDAFTARAN BADAN USAHA MENJADI CALON 6 PENGEMBANG PLTS FOTOVOLTAIK SECARA ONLINE Pendaftaran Badan Usaha sebagai Calon Pengembang Fotovoltaik


Daftar online (dibuka selama 7 hari) *Publikasi rencana pendaftaran 1 bulan sebelum pengumuman pendaftaran

Syarat 1. Kemampuan keuangan yang telah disertifikasi oleh Lembaga Pemeringkat Keuangan atau Lembaga Auditor Keuangan. 2. Profil badan usaha Wajib: • Akta Pendirian atau Akta Perubahan; • Nomor Pokok Wajib Pajak; • Tanda Daftar Perusahaan; • Izin Prinsip Penanaman Modal. Optional: • Bukti pengalaman Pembangunan PLTS bagi badan usaha yang memiliki pengalaman.


Verifikasi oleh tim evaluasi 6 hari kerja Ya

Ditetapkan menjadi Calon Pengembang PLTS Fotovoltaik

Calon Pengembang PLTS akan memperoleh Kode Akses (username) dan Kata Kunci (password)

Tidak

TAHAP 2 - PENAWARAN KUOTA KAPASITAS DAN PENETAPAN PENGEMBANG PLTS FOTOVOLTAIK 6 SECARA ONLINE


kuota disetujui. Calon  Permohonan pengembang ditetapkan menjadi Publikasi Rencana Penawaran

*4 bulan sebelum pengumuman penawaran

Pengumuman Kutoa Kapasitas

Pengajuan Kuota Kapasitas (Login menggunakan Kode Akses dan Kata Kunci)

*Masa berlaku penawaran 2 bulan

Verifikasi maksimal 2 bulan

*First come first served

pengembang PLTS (online)

 Permohonan kuota ditolak (online)

Syarat: • rekapitulasi perhitungan sendiri tingkat komponen dalam negeri untuk keseluruhan sistem PLTS Fotovoltaik; • bukti sertifikasi modul surya fotovoltaik dan inverter; • studi kelayakan (feasibilty study) sebagaimana Lampiran II; dan • studi penyambungan (interconnection study) sebagaimana Lampiran III.

7

7

Tahap 3 - 6

Penandatanganan PJBL/PPA


Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close)

IUPTL

EBTKE

Verifikasi TKDN

tembusan 3 hari Financial Close 6 bulan, sejak PJBL

IUPTL

Wajib mengganti agar sesuai minimum TKDN jika TKDN tidak sesuai (60 hari)

EBTKE Jika tidak tercapai: Izin cabut

Kuota dibuka kembali

COD 12 bulan ≤ 10 MW atau 24 bulan > 10 MW Keterlambatan COD: 3 bulan dari COD : 3% 6 bulan dari COD : 5% >6-12 bulan dari COD: 8%

Menyampaikan bukti Menyediakan model PJBL paling lambat 30 hari kerja

Commercial Operation Date (COD)

EBTKE

tembusan PJBL/PPA 1 bulan

&

Jika tidak tercapai:

DJK

Sanksi penurunan harga berdasarkan selisih antara persentase TKDN hasil verifikasi dengan persentase TKDN yang dipersyaratkan

EBTKE Jika tidak tercapai: Izin cabut Kuota dibuka kembali

8

Ketentuan Kuota Kapasitas Aceh 5 MW


Distribusi Kuota Kapasitas – Tahap 1 Sumut 25 MW Riau dan Kep. Riau 4 MW Kalbar 5 MW

Kaltim dan Kaltara 3 MW

Sulut, Sulteng, Gorontalo 5 MW

Maluku dan Maluku Utara 3 MW Papua dan Papua Barat 2,5 MW

Babel 5 MW

Sumbar 5W

Kalteng dan Kalsel 4 MW

Sumsel, Jambi, Bengkulu 10 MW Lampung 5 MW

Sulsel, Sultra, Sulbar 5 MW Bali 5 MW

NTT 3,5 MW

DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jateng & DIY, Jatim 150 MW NTB 5 MW

Syarat pindah tahap Kuota Kapasitas 1) Mencapai 80% penawaran dan telah ada badan usaha yang ditetapkan sebagai Pengembang PLTS Fotovoltaik. 2) Melewati masa berlaku (2 bulan): • Kuota kapasitas pindah ke tahap berikutnya; • Harga pembelian mengikuti harga pembelian tahap berikutnya.

Batasan Permohonan Kuota Kapasitas untuk Calon Pengembang Kuota Kapasitas per wilayah

Batasan penawaran paling banyak:

di atas 100 MW

20 MW

di atas 10 – 100 MW

20% dari Kuota Kapasitas yang ditawarkan

sd 10 MW

tidak dibatasi

9

Penawaran Kuota Kapasitas Tahap 1


Tahap ke-1 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

Wilayah DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah dan DIY Jawa Timur Bali Lampung Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau dan Kep. Riau Bangka-Belitung Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat NTB NTT Maluku dan Maluku Utara Papua dan Papua Barat

Harga Pembelian (Usc/kWh)

Kuota (MWp)

14,5

150,0

16,0 15,0 15,0 17,0 16,0 15,5 17,0 17,0 17,0 16,0 16,5 17,0

5,0 5,0 10,0 5,0 25,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 3,0 5,0

16,0

5,0

18,0 23,0 23,0 25,0

5,0 3,5 3,0 2,5


KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI Jalan Pegangsaan Timur No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10320; Telp/Faks : 021-31924540

www.ebtke.esdm.go.id

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL

Recommend Documents