KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

15/11/2013

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

______________________________________________________

Jakarta, 14 November 2013 ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

I. KETAHANAN ENERGI II. KEBIJAKAN ENERGI III. TARGET BAURAN ENERGI NASIONAL IV. POTENSI SUMBER DAYA ENERGI V. TANTANGAN PENGEMBANGAN EBT VI. UPAYA PENINGKATAN PEMANFAATAN EBT VII. INSENTIF PENGEMBANGAN EBT VIII. STRATEGI PENGEMBANGAN EBT IX. PENGEMBANGAN EBT X. PERANAN PEMDA

3 6 7 8 9 10 11 13 15 20

ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

1

15/11/2013





Pengelolaan Energi bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan energi, yaitu kemampuan negara untuk mengendalikan sumber daya energi, harga energi, dan distribusi energi Faktor penting dalam kedaulatan energi adalah kemandirian dan ketahanan energi KETAHANAN ENERGI • Kemampuan untuk merespon dinamika perubahan energi global (eksternal) • Kemampuan untuk menjamin ketersediaan energi dengan harga yang wajar (internal)

KEMANDIRIAN ENERGI ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

KEDAULATAN ENERGI Kemampuan suatu Negara untuk mengendalikan sumber daya energi, harga energi dan distribusi energi KETAHANAN ENERGI Ketahanan energi menunjukkan seberapa besar kemampuan sistem energi yang telah dibangun dapat melayani masyarakat serta bagaimana keandalannya bila suatu perubahan besar terjadi misalnya terjadi lonjakan harga minyak KEMANDIRIAN ENERGI • Ketersediaan (Availability), yaitu kemampuan untuk memberikan jaminan pasokan energi (security of supply) • Aksesabilitas (Accessibility), yaitu kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap energi (infrastructure availability) • Keterjangkauan (Affordability), yaitu kemampuan untuk menjangkau harga (keekonomian) energi (capability to pay)


2

15/11/2013

KONSEP KETAHANAN ENERGI Energi merupakan kebutuhan mendasar, sehingga dapat mempengaruhi ketahanan politik, ekonomi, sosial, budaya, dll. Yang pada akhirnya berdampak pada Ketahanan Nasional.

KETAHANAN NASIONAL

KETAHANAN POLITIK

KETAHANAN EKONOMI

KETAHANAN SOSIAL

KETAHANAN BUDAYA

KETAHANAN ENERGI


1. KONSERVASI ENERGI untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di sisi suplai dan pemanfaatan (Demand Side), antara lain sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan komersial. 2. DIVERSIFIKASI ENERGI untuk meningkatkan pangsa energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional (Supply Side), antara lain ENERGI BARU ENERGI TERBARUKAN a. Batubara Tercairkan (Liqiufied Coal) a. Panas Bumi, b. Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane) b. Aliran dan Terjunan Air (Hidro), c. Batubara Tergaskan (Gasified Coal) c. Bioenergi, d. Nuklir d. Sinar Matahari, e. Hidrogen e. Angin, f. Metana yang lain f. Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

3

15/11/2013

TARGET TAHUN 2025 PERPRES 5/2006

KONDISI SAAT INI TAHUN 2012

Panas Bumi 5%

BBN 5%

Elastisitas Energi = 1,65 Pangsa Energi Non Fosil  5%

Nuklir, Hidro, Batubara Surya, Tercairkan 2% Angin, dan EBT lainnya 5%

• Elastisitas energi kurang dari 1 pada 2025 • Mengoptimalkan Sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan


NO

ENERGI BARU TERBARUKAN

SUMBER DAYA (SD)

KAPASITAS TERPASANG (KT)

RASIO KT/SD (%)

1

2

3

4

5 = 4/3

1

Hydro

75.000 MW

6.848,46 MW

9,13%

2

Panas Bumi

29.164 MW

1.341 MW

4,6 %

3

Biomass

49.810 MW

1.644,1 MW

3,3%

4

Tenaga Surya

4,80 kWh/m2/day

27,23 MW

-

5

Tenaga Angin

3 – 6 m/s

1,4 MW

-

6

Samudera

49 GW ***)

0,01 MW ****)

0%

7

Uranium

3.000 MW *)

30 MW **)

0%

*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat **) Sebagai pusat penelitian, non-energi ***) Sumber Dewan Energi Nasional ****) Prototype BPPT NO

ENERGI TAK TERBARUKAN

SUMBER DAYA (SD)

CADANGAN TERBUKTI (CT)

RASIO CT/SD

PRODUKSI (PROD)

RASIO CT/PROD (TAHUN)

3

4

5 = 4/3

6

7 = 4/6

7.408,24

3.741,33

0,505

0,314

12

Gas (TSCF)

150,70

103,35

0,685

2,98

35

3

Batubara (miliar ton)

161,3

28,17

17

0,317

89

4

Gas Metana Batubara (TSCF)

453,3

-

-

-

-

5

Shale Gas (TSCF)

574

-

-

-

-

1

2

1

Minyak (milliar barel)

2


4

15/11/2013

BIAYA PRODUKSI  Biaya produksi energi terbarukan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi energi

konvensional, sehingga harga jual energi terbarukan tidak dapat bersaing dengan harga jual energi konvensional;

INVESTASI  Biaya investasi untuk memproduksi EBT cukup tinggi. Namun demikian, investasi pada industri EBT

cukup diminati oleh investor dalam negeri;  Investasi untuk industri hulu dan hilir untuk teknologi EBT masih belum banyak dilakukan di dalam negeri, sehingga sebagian besar komponen masih diimpor;

TEKNOLOGI  Beberapa teknologi EBT sudah dikuasai, seperti teknologi pembangkit listrik skala kecil sampai

medium, teknologi biogas untuk non-listrik;  Teknologi EBT lainnya masih disediakan oleh pihak asing;

SUMBER DAYA MANUSIA  Kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia di bidang EBT masih cukup terbatas;  Acceptance masyarakat akan EBT masih relatif rendah, karena sebagian besar masyarakat merasa

lebih nyaman menggunakan energi konvensional. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

1. PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN DAN REGULASI Beberapa sub-sektor EBT masih belum diatur. Oleh karena itu, Pemerintah terus menyempurnakan pengaturan pengembangan dan pemanfaatan EBT, di antaranya dengan penyusunan RPP EBT; 2. PENCIPTAAN PASAR Diantaranya melalui kewajiban penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati/BBN, kewajiban PLN untuk membeli listrik,penerapan SNI, dan lain-lain; 3. PEMBERIAN SUBSIDI Subsidi untuk BBN telah berjalan sejak 2009. Subsidi diberikan atas selisih harga BBM dengan harga BBN, dan disalurkan melalui Pertamina; 4. PENETAPAN HARGA JUAL LISTRIK (FEED-IN TARIFF) Ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM yang mengatur harga jual listrik dari energi terbarukan yang dibeli oleh PLN. Tidak perlu ada negosiasi. 5. PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  Pengurangan pajak dan bea masuk, prosedur perijinan yang lebih sederhana;  Untuk pembangkit listrik sampai dengan 10 MW yang akan dijual ke PLN, tidak perlu melalui proses tender. . ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

5

15/11/2013

6. PENYEDIAAN ANGGARAN DAN PENDUKUNG LAINNYA  Penyediaan anggaran khusus untuk peningkatan akses energi modern di daerah-daerah terpencil dan terisolasi;  Penyediaan anggaran untuk teknologi yang siap dikomersialisasikan; 7. PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA  Pendidikan dan pelatihan di bidang EBT;  Sosialisasi;  Peningkatan jejaring EBT, dukungan akan pembentukan organisasi (IKABI, METI); 8. PENINGKATAN PENELITIAN DI BIDANG EBT  Peningkatan kerjasama penelitian;  Peningkatan jenis penelitian; 9. PENINGKATAN KERJA SAMA DENGAN NEGARA LAIN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL  Kerja sama untuk capacity building  Kerja sama untuk alih teknologi;  Lesson learned untuk implementasi kebijakan dan program EBT;  Peningkatan pasar EBT (dalam hal ini BBN), dan komponen teknologi EBT (saat ini turbin untuk pembangkit listrik skala kecil) di luar negeri. ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

Untuk mengembangkan EBT Pemerintah membuat kebijakan pemberian insentif sebagai berikut: • Meningkatkan tariff/harga energi EBT melalui feed in tariff (kewajiban untuk membeli EBT dengan harga yang ditentukan Pemerintah). Dengan prinsip ini tidak ada lagi negosiasi yang selama ini memerlukan waktu lama dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Adanya feed in tariff ini mendapat animo yang sangat besar dari para pelaku usaha EBT; • Insentif fiskal berupa:  Insentif Pajak dan Kepabeanan: pengurangan besaran PPH, PPN, Bea Impor dan Pajak. Hal ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010 tentang Fasilitas Pajak dan Kepabeanan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Terbarukan.  Insentif Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan:  Fasilitas Pajak Penghasilan (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62/2008 jo No. 1 / 2007) yang menyediakan: Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun; Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; Kompensasi kerugian finansial selama bertahun-tahun lebih dari 5-10 tahun.  menyediakan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan untuk industri di bidang sumber daya terbarukan, yang merupakan salah satu jenis industri pionir. Hal ini dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pemerintah.


6

15/11/2013

• Insentif pada pendanaan berupa:  Jaminan pemerintah atas kelayakan usaha PLN melalui PMK No. 139/PMK.011/2012 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT. PLN (Persero) untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas yang dilakukan melalui kerjasama dengan pengembang listrik swasta;  Penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Energi Perdesaan;  Melalui BI sedang dikaji adanya green banking (pendanaan untuk program energi terbarukan). • Insentif dukungan pasar melalui kewajiban penggunaan energi terbarukan antara lain:  Sedang mempersiapkan kewajiban pemasangan pembangkit listrik tenaga surya pada gedung – gedung (termasuk pusat perbelanjaan) dan penerangan jalan umum. Saat ini sedang dilakukan diskusi yang intensif dengan stakeholder terkait;  Mendorong penggunaan tingkat kandungan dalam negeri bagi produk barang dan jasa dalam negeri;  Mendukung pembangunan pabrikasi tenaga surya dalam negeri (yang dilakukan PT. LEN).


Strategi pengembangan EBT, harus sejalan dengan pengelolaan energi nasional 1. Di bidang Pemanfaatan Energi (Demand Side):  Menerapkan mandatori prioritas pemanfaatan EBT 2. Di bidang Penyediaan Energi (Supply Side):  Menerapkan mandatori penyediaan EBT 3. Di bidang Pengusahaan EBT  Pengusahaan EBT oleh badan usaha/independent producer  Pengusahaan EBT oleh Badan Usaha dalam Wilayah usaha tertentu  Pengusahaan EBT oleh Pemerintah/Pemerinah Daerah/Badan Usaha (pilot project) yang Membangun Instalasi dan Menyerahkan/ Menghibahkan Asetnya kepada Badan Usaha (Berijin) Pola pengusahaan EBT tetap memperhatikan perlakuan terhadap sumber daya, apakah Dikuasai Negara atau cukup Diatur oleh Negara. 4. Di bidangTata Kelola (Governance) :  Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (a.l transparansi, akuntabilitas dan partisipasi) pada sektor publik (Pemerintah), khusunya yang menyangkut perijinan dan pengadaan (proses tender) infrastruktur EBT.  Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyiapan kebijakan.  Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dan peran Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam penyediaan dan pemanfaatan EBT.


7

15/11/2013

 Meningkatkan koordinasi perijinan dengan instansi terkait;  Melakukan harmonisasi regulasi bidang panas bumi dan tenaga air;  Memberikan bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan lokakarya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM;  Melakukan akselerasi Program 10.000 MW Tahap II.  Meningkatkan investasi sub sektor energi panas bumi dengan: – Penetapan Feed-in Tariff – Melaksanakan lelang WKP panas bumi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yaitu WKP Gunung Lawu dan WKP Danau Ranau, pengembangan 4 lokasi proyek panas bumi (pemboran eksplorasi), – Promosi, penyerbarluasan informasi dan kerjasama bidang panas bumi;

HARGA PATOKAN TERTINGGI PEMBELIAN TENAGA LISTRIK PANAS BUMI (Permen ESDM No. 22 Tahun 2012) Harga Patokan (sen US$/kWh) No

Wilayah

Tegangan Tinggi

Tegangan Menengah

1

Sumatera

10

11,5

2

Jawa, Madura dan Bali

11

12,5

3

Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara

12

13,5

4

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo

13

14,5

5

Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur

15

16,5

Maluku dan Papua

17

18,5

6

ROAD MAP PENGEMBANGAN PANAS BUMI TAHUN 2006 - 2025 (BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 5/2006 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL )


 Mendorong investasi di bidang PLT Mikro Hidro dan

PLT Surya melalui usaha Koperasi, Swasta dan Badan Usaha Lainnya dalam Penyediaan Tenaga Listrik Energi Terbarukan, melalui penetapan feed in tariff (untuk System On-Grid) untuk PLT Mikro Hidro dan PLT Surya sesuai harga keekonomiannya;  Mendorong peningkatan kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksi komponen-komponen PLT Mikro Hidro dan PLT Surya;  Peningkatan capacity building dan bimbingan teknis pengelolaan PLT Mikro Hidro dan PLT Surya;  Menyediakan pendanaan melalui APBN.

HARGA JUAL LISTRIK (FEED IN TARIFF) BERBASIS TENAGA AIR, TENAGA SURYA, DAN TENAGA ANGIN (PERTURAN MENTERI ESDM NOMOR 4 TAHUN 2012)

Harga di TM (Rp/kWh)

Harga di TR (Rp/kWh)

Jawa dan Bali

656

1.004

Sumatera dan Sulawesi

787

1.205

Kalimantan, NTB dan NTT

853

1.305

Maluku dan Papua

984

1.506

Wilayah

FiT tersebut sedang diusulkan untuk direvisi • Mini dan mikrohidro akan ditingkatkan dari Rp. 656/kWh menjadi

Rp. 975 – 1.050/kWh • Tenaga surya telah direvisi menjadi Permen ESDM No. 17 tahun

2013 tentang harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari PLTS Fotovoltaik


8

15/11/2013

   





Penetapan tarif harga jual listrik (feed in tariff ) yang sesuai dengan keekonomian; Pengaturan ekspor biomasa untuk menjamin pasokan bahan baku PLT Biomasa; Pembebasan bea masuk peralatan energi terbarukan dan kemudahan prosedur; Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait untuk peningkatan pemahaman terkait pemanfaatan sampah menjadi listrik sebagai penunjang kesehatan lingkungan sekaligus sarana penggerak perekonomian daerah. Peraturan Menteri ESDM No. 19/2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota Peraturan Menteri ESDM No. 25/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 31/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

TENTANG HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO) DARI PLT BIOMASSA, BIOGAS, DAN SAMPAH KOTA (PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 4 TAHUN 2012) No. Energi Tegangan Menengah 1. Biomassa 2. Biogas Sampah Kota 3. (MSW) Sampah Kota 4. (MSW) Tegangan Rendah 1 Biomassa 2 Biogas Sampah Kota 3 (MSW) Sampah Kota 4 (MSW)

Kapasitas

Harga Pembelian Listrik

Keterangan

s.d 10 MW s.d 10 MW

Rp. 975,- / kWh X F Rp. 975,- / kWh X F

Non sampah kota

s.d 10 MW

Rp. 1050,- / kWh

Zero waste *)

s.d 10 MW

Rp. 850,- / kWh

Landfill *)

s.d 10 MW s.d 10 MW

Rp. 1.325,- / kWh X F Rp. 1.325,- / kWh X F

Non sampah kota

s.d 10 MW

Rp. 1.398,- / kWh

Zero waste *)

s.d 10 MW

Rp. 1.198,- / kWh

Landfill *)

Faktor insentif (F): Wilayah Jawa, Bali, Sumatera :F=1 Wilayah Kalimantan, Sulawesi , NTB dan NTT : F = 1,2 Wilayah Maluku dan Papua : F = 1,3

Kapasitas Terpasang PLT Bioenergi PLT Sampah Kota 14,5 MW (19%)

PLT Cangkang Sawit 61 MW (86%)


 Melakukan feasibility study dan pembangunan pilot project PLT Angin, PLT arus laut di daerah-daerah

yang berpotensi diantaranya di Nusa Tenggara Timur.  Meningkatkan kerjasama luar negeri dalam hal capacity building, transfer teknologi dalam

pengembangan PLT Angin dan Arus Laut.  Mendorong peningkatan kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksi komponen-

komponen PLT Angin dan Arus Laut.  Menyusun kebijakan Feed-in Tariff untuk PLT Angin.


9

15/11/2013

 Perumusan harga indeks pasar BBN cair yang sesuai

keekonomian;  Percepatan penyediaan infrastruktur distribusi BBN cair  Meringankan biaya investasi pembangunan biogas

PRODUKSI BAHAN BAKAR NABATI CAIR NASIONAL 2009 – 2013

dengan skema pendanaan yang lebih implementatif (Dana Alokasi Khusus, kredit lunak dari dana Pemerintah, bantuan sosial);  Pemberian insentif (contoh: pengurangan pajak, green company award).



10

15/11/2013

SASARAN

DESA BELUM BERLISTRIK YANG MEMILIKI POTENSI SUMBER ENERGI TERBARUKAN SERTA KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN KEGIATAN PRODUKTIF

TAHAPAN KEGIATAN DME :

1. 2. 3.

Tahap Pembangunan Pembangkit Listrik EBT (PLTMH atau PLT-Hybrid); Tahap Evaluasi Pengelolaan Pembangkit Energi Terbarukan dalam rangka Rekomendasi Kelayakan DME Tahap Pengadaan Alat Produktif bagi Pengoperasian PLTMH menuju Desa Mandiri Energi.

• Capaian tahun 2011 : 10 PLTMH dan 9 Alat Produktif • Capaian tahun 2012 : 3 PLT Hybrid, 5 Alat Produktif


Program Listrik Perdesaan

Perluasan jaringan (on-grid)

PLN & DJK PEMDA

Pengembangan listrik di desa terpencil (off-grid)

terpusat

tersebar

DJEBTKE, Kemdagri, KPDT, Nakertrans, KKP, Kop-UKM

•

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan listrik di daerah perdesaan, yang berdampak pada peningkatan pangsa energi terbarukan dan rasio elektrifikasi;

•

Mendorong pemanfaatan energi setempat dengan prioritas pada pemanfaatan energi terbarukan (PLTMH, PLTS, PLTB dlsb);

•

Menghindarkan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar BBM;


11

15/11/2013

Tugas KESDM : 1. 2. 3. 4. 5.

Menyusun kriteria Penerima DAK Menyusun Juknis Pelaksanaan DAK Sosialisasi Permen ESDM tentang Juknis Pelaksanaan DAK Sosialisasi Bimbingan Teknis Evaluasi Pelaksanaan DAK

Jenis Kegiatan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pembangunan baru PLTMH, merupakan kegiatan prioritas; Rehabilitasi PLTMH yang rusak karena beroperasi atau bencana alam; Perluasan pelayanan distribusi listrik PLTMH Off-Grid Peningkatan kapasitas PLTMH Pembangunan PLTS Terpusat Pembangunan SHS dan Biogas (Tahun 2013)

• Capaian tahun 2011 di 41 Kabupaten • Capaian tahun 2012 di 57 kabupaten • Program tahun 2013 di 71 Kabupaten


 Sebagaimana amanat UU No 30/2007, berkewajiban untuk meningkatkan

penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan serta memberikan insentif dan kemudahan.  Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:  Menyusun peraturan daerah yang memberikan kemudahan dan insentif dalam pengembangan EBT  Melakukan survei potensi dan pemutakhiran data base EBT  Melakukan studi kelayakan pengusahaan EBT dan memsosialisasikan rencana pengembangannya  Memfasilitasi dan memberikan kemudahan perijinan untuk proyek EBT  Melakukan koordinasi  Membangun fasilitas EBT ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

12

15/11/2013

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI Jalan Pegangsaan Timur No. 1A Cikini, Jakarta Pusat 10320; Telp/Faks : 021-31924540

www.ebtke.esdm.go.id ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

13

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

Recommend Documents