DIREKTORAT JENDERAL EBTKE KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL EBTKE KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Disampaikan pada: Seminar tentang Pembinaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perkotaan

Jakarta, 21 November 2012

Direktorat Jenderal EBTKE

Outline I.

KONDISI ENERGI NASIONAL

II. POTENSI ENERGI BARU TERBARUKAN III. PELUANG, TANTANGAN DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN IV. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

2

esdm untuk kesejahteraan rakyat

©2012

©2012


KONDISI UMUM

Pertumbuhan konsumsi energi rata-rata 7% pertahun, belum diimbangi dengan suplai energi yang cukup.

Bauran Energi Primer Nasional 2010 1.138 Juta SBM Biofuel Biomassa Panas Bumi 2.1% 0.8% 0.1%

Ketergantungan terhadap sumber energi fosil masih tinggi, cadangannya semakin terbatas. Hidro 3,9%

Surya 0.0% CBM 0.0%

Batubara 24,7%

Gas 19,97%

Minyak 48,39%

Subsidi harga energi dari tahun ke tahun meningkat.

Pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimal.

Akses masyarakat terhadap energi (modern) masih terbatas, Rasio elektrifikasi tahun 2011 : 72,95%.

Isu lingkungan terkait pemakaian bahan bakar fosil.

Elastisitas Energi = 1,60 Pangsa Energi Non Fosil ≈ 6,9%

Pendanaan untuk pengembangan sektor energi khususnya energi baru terbarukan masih sangat terbatas. 4


©2012

©2012


POTENSI SUMBER DAYA ENERGI NO

ENERGI BARU TERBARUKAN

SUMBER DAYA (SD)

KAPASITAS TERPASANG (KT)

RASIO KT/SD (%)

1

2

3

4

5 = 4/3

6.242,74 MW

8,3%

418,99 MW

0,56%

186,73 MW

0,25%

1

Tenaga Air

2

Minihidro

3

Mikro Hydro

4

Panas Bumi

29.164 MW

1.226 MW

4,2

5

Biomass

49.810 MW

1.618,40 MW

3,25%

5

Tenaga Surya

4,80 kWh/m2/day

22,45 MW

-

6

Tenaga Angin

3 – 6 m/s

1,87 MW

-

7

Samudera

49 GW ***)

0,01 MW ****)

0%

8

Uranium

3.000 MW *)

30 MW **)

0%

75.000 MW

*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat **) Sebagai pusat penelitian, non-energi ***) Sumber Dewan Energi Nasional ****) Prototype BPPT No

ENERGI TAK TERBARUKAN

RESERVES

PRODUCTION

RESERVE TO PRODUCTION RATIO

1

2

4

6

7 = 4/6

1

Minyak Bumi

4 milliar barel

346 juta barel

11 tahun

2

Gas Bumi

104.71 TSCF

3212 BSCF

32 tahun

3

Batubara

28 miliar ton

329 juta ton

85 tahun

Catatan: Reserve to Production Ratio mencerminkan berapa lama dapat dieksploitasi dengan tingkat produksi dewasa ini.


6 ©2012


PRODUK BIOENERGI Bahan Baku

Jenis

Bentuk

Penggunaan

Bahan baku yang menghasilkan minyak nabati seperti kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, nyamplung, kemiri sunan, mikro alga serta minyak hewani

Biodiesel

Cair

Pengganti solar

Tanaman yang mengandung pati/gula seperti tebu, singkong, sagu, sorgum, dan ligno selulosa

Bioethanol

Cair

Pengganti bensin

• Minyak nabati (straight

Biooil - Biokerosin - Minyak bakar

Cair

- Pengganti minyak tanah

- Biobriket - bahan bakar kayu

Padat dan Listrik

vegetable oil)

• Biomass melalui proses pirolisa dan • PPO (Pure Plant Oil) Segala jenis biomassa

• •

Sampah Kotoran hewan


Biogas

- Pengganti IDO (Industrial Diesel Oil)

Gas

- Pengganti minyak tanah untuk rumah tangga dan minyak diesel pada pembangkit listrik - Pembangkit listrik - Memasak - Penerangan

7 ©2012


PETA POTENSI TENAGA AIR SKALA BESAR

Sumber : • Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan • *)RUPTL • Statistik EBTKE

8


©2012


PETA POTENSI TENAGA AIR SKALA MINI/MIKRO

9


©2012


PETA POTENSI ENERGI ANGIN

Sumber: LAPAN, 2008

POTENSI ENERGI ANGIN INDONESIA KETINGGIAN 30 METER KELAS

KECEPATAN ANGIN (m/detik)

DAYA SPESIFIK (W/m^2)

JUMLAH LOKASI

POTENSI ENERGI ANGIN INDONESIA KETINGGIAN 50 METER

DAERAH / WILAYAH

KELAS

KECEPATAN ANGIN (m/detik)

DAYA SPESIFIK (W/m^2)

JUMLAH LOKASI

DAERAH / WILAYAH

Kurang Potensial

<3

< 45

66

Sumbar, Bengkulu, Jambi, Jateng, NTB, NTT, Kalsel, Sultra, Sulut, Maluku

Kurang Potensial

<3

< 45

55

Maluku, Papua, Sumba, Mentawai, Bengkulu, Jambi, NTT, NTB, Sultra Sulut, Sumut

Potensi Rendah (Skala Kecil)

3-4

< 75

34

Lampung, DIY, Jatim, Jateng, NTB, NTT, Kalsel, Sultra, Sulut, Sulteng, Sumut, Sulbar

Potensi Rendah (Skala Kecil)

3-4

< 75

29

Jateng, Maluku, DIY, Lampung, NTB, NTT, Kalsel, Sultra, Sulut, Sulteng, Sumut

4,1-5

75-150

34

Bengkulu, Banten, DIY, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Sulsel

Potensi Menengah/Skala Menengah

4,1-5

75-150

34

>5

> 150

19

DIY, Jateng, Sulsel, NTB, NTT, Sulut

Potensi Bagus/ Skala Besar

>5

> 150

35

Potensi Menengah/Skala Menengah Potensi Bagus/ Skala Besar


Bengkulu, DIY, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng Banten, DKI, DIY, Jateng, Sulsel, NTB, NTT, Sulut, Sultra10

©2012

Direktorat Jenderal EBTKE SEBARAN POTENSI PANAS BUMI INDONESIA PLTP LAHENDONG: 80 MW PLTP SIBAYAK: 12 MW

PLTP GUNUNG SALAK: 377 MW

PLTP WAYANG WINDU: 227 MW PLTP KAMOJANG: 200 MW

PLTP DARAJAT: 270 MW

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Pulau Sumatera Jawa Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Papua TOTAL

Jumlah Lokasi 86 71 5 22 12 56 30 3 285


PLTP DIENG: 60 MW

Potensi (MW) 13.470 9.717 296 1.471 145 2.939 1.051 75 29.164

Sumber: Badan Geologi KESDM (2011)

Note: Survey Pendahuluan

Siap Dikembangkan

Survey Detail

Terpasang

11 ©2012


BAHAN BAKAR NABATI • CPO dengan produksi tahun 2011 sebesar 24 juta ton (166 juta SBM), Jarak Pagar, dan Nyamplung yang digunakan sebagai bahan baku biodiesel; • Molasses 1,5 juta ton (3.1 juta SBM), Singkong 14 juta ton (14.8 juta SBM), Sorghum, Nipah, Aren, dan Sagu sebagai bahan baku bioetanol.

BIOGAS • Potensi bahan baku biogas di Indonesia sebagian besar berasal dari kotoran ternak dan bahan organik yang lain; • Pada tahun 2009, Indonesia memiliki jumlah hewan ternak sebagai bahan baku biogas yang cukup besar, antara lain 13 juta ternak sapi perah dan sapi pedaging, serta sekitar 15,6 juta ternak kambing; • Potensi ternak tersebut setara dengan 1 juta unit digester biogas (2.3 juta SBM). BIOMASSA • Indonesia memiliki potensi limbah biomassa yang besar yang berasal dari limbah pertanian dan sampah perkotaan. 12


©2012


POTENSI KONSERVASI ENERGI POTENSI PENGHEMATAN ENERGI

TARGET PENGHEMATAN ENERGI SEKTORAL (2025)

PORSI KONSUMSI ENERGI FINAL (2009)

TARGET PENGHEMATAN ENERGI TOTAL (2025)

Industri

10 - 30%

17.00%

41%

6.9%

Komersial

10 - 30%

15.00%

5%

0.7%

Transportasi

15 - 35%

20.00%

37%

7.4%

Rumah Tangga

15 - 30%

15.00%

13%

2.0%

25%

0.00%

4%

0.0%

100%

17.0%

SEKTOR

Lain-Lain TOTAL

SEKTOR

POTENSI PENGHEMATAN SEKTORAL

PORSI TERHADAP KONSUMSI ENERGI PRIMER

POTENSI PENGHEMATAN TERHADAP SUPPLY NASIONAL

TARGET PENGHEMATAN ENERGI TOTAL TAHUN 2025

Pembangkit Listrik

10%

12.50%

1.25%

0.50%

Transmisi dan Distribusi

4%

12.50%

0.50%

0.25%

Kilang Minyak

1%

50%

0.50%

0.25%

TOTAL


1.00%

©2012


1. Pengembangan infrastruktur energi melalui pemanfaatan aneka energi baru terbarukan (berdasarkan Permen No. 10 Tahun 2012):    

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH); Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat; Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB); Pembangunan Pembangkit Listrik Hybrid (Angin-Surya)

2. Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan untuk perkotaan:  Sosialisasi PLTS Perkotaan untuk gedung perkantoran, lampu jalan, lampu rabu lalu lintas, lampu taman dan fasilitas umum lainnya

3. Mendorong usaha Swasta Koperasi atau Badan Usaha Lainnya dalam Penyediaan Tenaga Listrik Energi Terbarukan, melalui:  Penetapan feed in tariff tiap jenis energi terbarukan sesuai harga keekonomiannya  Pembebasan bea masuk peralatan energi terbarukan dan kemudahan prosedur  Mendorong peningkatan kemampuan pabrikasi peralatan energi terbarukan industri dalam negeri 14


©2012


PROGRAM PENGEMBANGAN BIOENERGI 1.

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NABATI SEBAGAI PENGGANTI BAHAN BAKAR MINYAK • • •

2.

PROGRAM PENGEMBANGAN BIOGAS UNTUK RUMAH TANGGA •

3.

Dilaksanakan melalui anggaran pemerintah melalui program desa mandiri energi, melalui investasi swasta, dan secara semi komersial melalui Program Biogas Domestik Nasional/Program Biogas Rumah. Program ini diimplementasikan oleh HIVOS, sebagai LSM dari Belanda dan didanai oleh Pemerintah Belanda. Status sampai 22 Oktober 2012, total digester biogas yang telah dibangun sebanyak 6.624 unit dari total target sebanyak 8.000 unit pada akhir 2012.

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS BIOENERGI •

4.

Terdapat 23 produsen biodiesel dan 7 produsen bioethanol yang telah memiliki izin usaha niaga bahan bakar nabati (BBN). Kapasitas terpasang biodiesel adalah 4,8 juta KL/tahun dan kapasitas terpasang bioethanol adalah 365.000 KL/tahun. Pemanfaatan BBN pada sektor transportasi (campuran BBN sebesar 7,5% pada BBM PSO dan sebesar 2% pada BBM Non PSO) dan sektor industri (khususnya pada industri pertambangan mineral dan batubara),

Total kapasitas eksisting pembangkit listrik berbasis biomassa, biogas, dan sampah kota yang sudah terhubung pada jaringan PLN sampai dengan bulan Februari 2012 adalah sebesar 71 MW

PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI ENERGI BERBASIS BIOENERGI •

Pengembangan pemanfaatan bioenergi bagi desa-desa khususnya pada daerah terpencil yang belum mandapatkan akses energi. Pengembangan DME Bioenergi ditujukan agar suatu desa dapat mencukupi kebutuhan energinya sendiri dari sumber energi yang adan setempat.


©2012

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral


PROGRAM PENGEMBANGAN PANAS BUMI

1. Kontribusi panas bumi pada Crash Program 10.000 MW Tahap II yaitu 4.925 MW yang ditegaskan dalam Perpres No. 04/2010 dan Permen ESDM No. 01/2012 2. Pemberian insentif fiskal bagi pengembangan panas bumi (PP No. 62/2008 jo No. 1/2007; Permen Keuangan No. 177/PMK.011/2007; dan Permen Keuangan No. 22/PMK.011/2011) 3. Pemerintah menawarkan Penugasan Survei Pendahuluan kepada pihak ketiga (investor) yang memberikan “first right refusal". 4. Percepatan perizinan dikawasan hutan melalui Nota Kesepahaman antara MESDM dan Kemenhut. 5. Penugasan kepada PLN untuk membeli listrik dari pembangkit listrik panas bumi (Peraturan Menteri ESDM No. 2/2011). 6. Penentuan harga listrik berdasarkan konsep “feed-in tariff" untuk setiap WKP dengan pertimbangan tertentu sesuai Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2012


PROYEKSI PENGEMBANGAN HIDRO DAN SURYA 2012 - 2025 HIDRO JENIS ENERGI

SATUAN

2012

2015

2020

2025

Tambahan Kapasitas

MW

209,7

1.476,0

4.623,1

3.832,7

Kumulatif Kapasitas Terpasang

MW

6.866,9

8.342,9

12.966,5

16.799,2

SURYA JENIS ENERGI

SATUAN

2012

2015

2020

2025

Tambahan Kapasitas

MW

39

180

380

490

Kumulatif Kapasitas Terpasang

MW

59

239

619

1.109


17

©2012


PROYEKSI PENGEMBANGAN PANAS BUMI 2012 - 2025 JENIS ENERGI

SATUAN

2012

2015

2020

2025

TAMBAHAN KAPASITAS

MW

1.226

435

1.110

160

TOTAL KAPASITAS PENGEMBANGAN

MW

1.226

2.004

5.389

6.141

18


©2012


PROYEKSI PENGEMBANGAN BIOENERGI 2012 - 2025 JENIS BIOENERGI Biofuel Biodiesel Bioethanol Biooil BioAvtur Biogas Biomass

SATUAN Juta KL Juta KL Juta KL Juta KL Juta KL Juta m3 MWe

2012 0,90 0,9 0 0 0 3,533 550

2015 2,69 2,35 0,20 0,13 0 7,762 875

2020 5,80 4,73 0,80 0,27 0,14 28,821 2.670

2025 13,51 9,52 3,45 0,54 0,16 107,012 8.149

Catatan: • Merupakan Proyeksi Energi Final • Satuan: sesuai satuan komoditas bioenergi


©2012


1.

Mengetahui bagaimana kita memakai energi dan gunakan seperlunya (konservasi)

2.

Mengurangi konsumsi energi tanpa menghilangkan aktivitas/ produktivitas (efisiensi)

3.

Menggunakan energi alternatif (diversifikasi) 20


©2012


 Bertujuan mengenalkan label tingkat hemat energi sebagai panduan bagi konsumen

 Label Tanda Hemat Energi : SNI 04-6958-2003  Logo: “Semakin banyak bintang, Semakin hemat Label EE di Indonesia

Label EE di Negara Lainnya

Jepang

Uni Eropa


India

21 ©2012


Tahun

Jenis Peralatan

Tahun

Jenis Peralatan

2011

CFL

2013

Ballast Elektronik dan Setrika

2012

AC dan Refrigerator

2014

Mesin cuci dan kipas angin

Estimasi Dampak Penggunaan Peralatan Hemat Energi Pemakaian Listrik per Sektor dan per Peralatan Tahun 2005 (%)

Dampak bila dilakukan Penggantian dengan Peralatan Hemat Energi


22 ©2012

23

Direktorat Jenderal EBTKE 1. PELUANG : • Tingkat pertumbuhan energi cukup tinggi • Potensi Energi Baru Terbarukan cukup besar dan terdapat diseluruh Indonesia • Dalam kerangka perubahan iklim, pemanfaatan energi bersih menjadi trend dunia dan energi baru terbarukan adalah energi bersih • Adanya instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan pemanfaatan Batubara yang dicairkan sebagai bahan bakar lain 2. TANTANGAN : • Investasi awal pada umumnya tinggi • Harga Energi Baru Terbarukan relatif lebih tinggi sehingga tidak dapat bersaing dengan harga energi konvensional (masih di subsidi) • Masih kurang tersedianya insentif dan mekanisme pendanaan yang berpihak kepada Energi Baru Terbarukan • Harga energi konvensional yang masih di subsidi • Menyusun Feed-in Tariff yang tepat untuk energi baru terbarukan

24


©2012

Direktorat Jenderal EBTKE 3. PERMASALAHAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN • Penetapan harga energi fosil belum mencerminkan harga keekonomiannya, sehingga harga energi terbarukan masih sulit bersaing. • Terbatasnya insentif untuk pengguna EBT dan teknologi energi yang efisien • Sumber energi sebagian besar terletak lokasi yang aksesibilitasnya sulit dan berada di daerah konservasi hutan

• Secara nasional, ketersediaan sumber EBT tersebar dan untuk beberapa jenis energi misalnya panas bumi dan air skala besar terletak pada daerah yang konsumsi energinya masih rendah. • Kapasitas nasional terhadap penguasaan teknologi EBT dan konservasi energi masih terbatas, sehingga sebagian besar masih tergantung pada teknologi negara maju. • Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai EBT dan budaya hemat energi • Isu lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan semakin mendorong pengembangan dan pemanfaatan EBT dalam berbagai skala.

• Terbatasnya ketersediaan data potensi dan informasi implementasi


EBT yang siap 25 ©2012


Lanjutan.... •

Kurangnya sistem dan mekanisme pendanaan yang mendorong kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan serta pengembangan dan penerapan konservasi energi

•

Masih terbatasnya kemampuan SDM di bidang EBT

•

Masih terbatasnya diklat teknis untuk tenaga teknik di bidang EBT

•

Regulasi nasional yang belum harmonis dan mendukung penyediaan dan pemanfaatan EBT, misalnya tentang pemanfaatan hutan kawasan

•

Belum optimalnya evaluasi dan monitoring pembangkitan EBT pasca pembangunan

•

Kurang tersedianya kebijakan fiskal untuk pengembangan EBT

•

Nilai investasi yang berbeda-beda antara lokasi satu dengan lainnya karena sangat tergantung kondisi topografi

•

Belum terimplementasikannya dengan baik amanat dari peraturan perundang-undangan yang terkait EBT

26


©2012

27


ARAH KEBIJAKAN ENERGI Bussiness As Usual 3298 Juta SBM

3,1% 2126 Juta SBM

34.6%

Minyak

2010

17%

2785 Juta SBM

KONSERVASI ENERGI PRIMER (15.6%)

3,6 % EB 16,7 % ET 36,25% Batu Bara 30%

41.7% 20%

2015

19.68 % Gas

DIERSIVIKASI ENERGI

6.9% 24,7 % 19,97 % 48,39 %

3200 Juta SBM

20,6%

1138 Juta SBM

Gas

Target Realistis 2025

33%

1576 Juta SBM

EBT Batu Bara

Peraturan Presiden No. 5/2006

23.68 % Minyak

2020 Target 2025


©2012

Direktorat Jenderal EBTKE KONDISI KEENERGIAN YANG DIHARAPKAN PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN ENERGI Saat Ini  Kebutuhan energi belum efisien  Kebutuhan energi tersebut dipenuhi dengan energi fosil dengan biaya berapapun dan malah disubsidi  Energi terbarukan hanya sebagai alternatif  Sumber energi terbarukan yang tidak termanfaatkan adalah menyianyiakan karunia Tuhan Ke Depan  

 

Efisienkan kebutuhan energi Maksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, paling tidak dengan harga pada avoided fossil energy cost, bila perlu disubsidi Energi fosil dipakai sebagai penyeimbang Sumber energi fosil yang tidak termanfaatkan adalah sebagai warisan untuk anak-cucu


29 ©2012


STRATEGI PENGEMBANGAN EBT Strategi pengembangan EBT, harus sejalan dengan pengelolaan energi nasional 1. Di bidang Pemanfaatan Energi (Demand Side):  Menerapkan mandatori prioritas pemanfaatan EBT 2. Di bidang Penyediaan Energi (Supply Side):  Menerapkan mandatori penyediaan EBT 3. Di bidang Pengusahaan EBT  Pengusahaan EBT oleh badan usaha/independent producer  

Pengusahaan EBT oleh Badan Usaha dalam Wilayah usaha tertentu Pengusahaan EBT oleh Pemerintah/Pemerinah Daerah/Badan Usaha (pilot project) yang Membangun Instalasi dan Menyerahkan/ Menghibahkan Asetnya kepada Badan Usaha (Berijin)

Pola pengusahaan EBT tetap memperhatikan perlakuan terhadap sumber daya, apakah Dikuasai Negara atau cukup Diatur oleh Negara

30


©2012


Lanjutan.... 4. Di bidangTata Kelola (Governance) :  Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (a.l transparansi, akuntabilitas dan partisipasi) pada sektor publik (Pemerintah), khusunya yang menyangkut perijinan dan pengadaan (proses tender) infrastruktur EBT  Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyiapan kebijakan  Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dan Peran Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam penyediaan dan pemanfaatan EBT .

31


©2012


LANGKAH KEBIJAKAN (POLICY MEASURES) Agar sasaran dan strategi pengembangan EBTKE yang ditetapkan dapat tercapai maka langkah kebijakan (policy measures) yang ditempuh adalah :  Konservasi Energi,  dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi mulai dari sisi hulu sampai hilir.  Diversifikasi Energi,  dilakukan untuk meningkatkan pangsa penggunaan energi baru dan terbarukan.

32


©2012


Lanjutan... Untuk melaksanakan 3 (tiga) langkah kebijakan tersebut, bebagai kebijakan yang perlu disusun yaitu kebijakan tentang :  Investasi dan pendanaan EBTKE  Insentif dan disinsentif untuk penerapan teknologi EBTKE  Sistem pricing untuk EBT, diantaranya menugaskan kepada PT PLN untuk membeli listrik dari pembangkit energi terbarukan dngan harga yang telah ditetapkan : • Panas bumi mengacu pada Permen ESDM No. 2/2011 • Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik yang berbasis Biomassa, Biogas dan Sampah kota mengacu pada Permen ESDM No. 4/2012  Harga energi yang memperhitungkan biaya eksternal seperti biaya lingkungan, carbon tax, biaya pengganti.  Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Pendidikan dan Latihan (Diklat) EBTKE.  Kelembagaan EBTKE

33


©2012


INSTRUMEN KEBIJAKAN 1.

Instrumen Legal (Perangkat Perundang-undangan) :  Legislasi: Utamanya menggunakan UU 30/2007 tentang Energi, dengan tetap memperhatikan UU 10/1997 tentang Ketenaganukliran, UU 27/2003 tentang Panas Bumi dan UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, sebagai landasan hukum dalam pengembangan EBT dan efisiensi pemanfaatan energi;  Regulasi: • Untuk Konservasi Energi : PP N0.70/2009 tentang Konservasi Energi • Untuk Energi Baru dan Energi Terbarukan : PP No. 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi dan Menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan, dan berbagai Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri ESDM untuk menjabarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

2.

Instrumen Fiskal (Perangkat Perpajakan dan Insentif) :  Pemberian insentif untuk pelaksanaan Program Konservasi Energi (Inpres No.2/2008).  Pembebasan bea masuk, pajak impor, pembebasan PPN dan pajak ditanggung negara (PMK No.21/PMK 011/2010; PMK No. 24/ PMK. 011/2010)

 Penetapan harga EBT, feed-in tariff, dan pengalihan subsidi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, berdasarkan kebijakan harga (Pricing Policy); 34


©2012


Lanjutan... 3.

4.

Instrumen Kelembagaan (Perangkat Organisasi) : •

Memfinalisasi pembentukan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di lingkungan Kementerian ESDM

•

Sinergi program dan kemitraan dengan Kementerian terkait, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

•

Memberdayakan peran Pemangku Kepentingan (Asosiasi Pengusaha dan Profesi) EBTKE

Instrumen Pendanaan •

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan energi baru dan energi terbarukan

•

Biaya untuk mitigasi ini diupayakan dari dana sendiri (APBN, anggaran badan Usaha)

•

Diupayakan pendanaan dari Clean Development Mechanism (CDM)

•

Diupayakan pendanaan Bantuan Negara Donor dengan program kemitraan

•

Diupayakan pendanaan dari Public-Private Partnership

•

Diupayakan dari APLN, SLA, Obligasi, Pinjaman dan Revenue

•

Dana dari hasil energi tak terbarukan untuk penelitian energi baru dan terbarukan (UU 30/2007 Pasal 30 ayat 3) 35


©2012

Direktorat Jenderal EBTKE 5.

Feed In Tariff Energi Baru Terbarukan • Telah dikeluarkan:  PLT Panas Bumi: Permen ESDM No. 22/2012 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (naik dari maksimum US$9,7 cent/kWh menjadi US$10 – 18,5/kWh tergantung dari wilayah)  PLT Biomassa: Permen ESDM No. 04/2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik (naik dari Rp 656/kWh menjadi Rp 1.325/kWh) • Sedang dikaji:  PLT Sampah kota: Harga jual beli listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota naik dari Rp. 1.398/kWh menjadi Rp. 1.450 – 1.798/kWh  PLT Mini dan Mikro Hidro: Harga jual beli listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro naik dari Rp. 656/kWh menjadi Rp. 975 – 1.050/kWh  PLT Surya/Matahari: Harga jual beli listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya/Matahari berkisar antara Rp. 1.880 – 3.135/kWh  PLT Bayu/Angin: Harga jual beli listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin berkisar antara Rp. 1.250 – 1.810/kWh 36


©2012


REGULASI KONSERVASI ENERGI Undang-Undang Beserta Turunannya

Regulasi Terkait Perpres No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

UU No. 30 / 2007 TENTANG ENERGI

Perpres No. 61/2011 tentang RAN GRK

PP No.70/2009 Tentang Konservasi Energi Peraturan MESDM 12 TAHUN 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Peraturan MESDM 13 TAHUN 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik

Inpres No. 13/2011 tentang Penghematan Energi dan Air Permen Nakertrans No. 321 dan 323/MEN/XII/2011 tentang SKKNI Manajer Energi

Peraturan MESDM 14 TAHUN 2012 tentang Manajemen Energi Peraturan MESDM 15 TAHUN 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah Peraturan MESDM No. 6/2011 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast

Peraturan MESDM No. 13/2010 dan No.14/2011 tentang Standar Kompetensi Manajer Energi 37


37

©2012

Direktorat Jenderal EBTKE Kemudahan, Insentif dan Disinsentif Investasi Konservasi Energi (PP 70/2009, Pasal 17, 20 22) JENIS

TARGET

FASILITAS

Kemudahan

 Pengguna energi  Produsen peralatan hemat energi

 akses informasi mengenai teknologi hemat energi dan spesifikasinya  layanan konsultansi hemat energi.

Pengguna energi

 fasilitas perpajakan, keringanan pajak daerah dan bea masuk untuk peralatan hemat energi;  dana suku bunga rendah untuk investasi KE  audit energi dalam pola kemitraan yang dibiayai oleh Pemerintah

Produsen peralatan hemat energi

 fasilitas perpajakan, keringanan pajak daerah dan bea masuk komponen untuk peralatan hemat energi;  dana suku bunga rendah untuk investasi peralatan hemat energi

Insentif

Disinsentif

Pengguna energi


   

peringatan tertulis; pengumuman di media massa denda pengurangan pasokan energi

38 ©2012


Go Green Indonesia ! Green energy, Future energy

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Phone/Fax : 021-5250575

www.ebtke.esdm.go.id esdm untuk kesejahteraan rakyat

39 ©2012


HAKEKAT PENGELOLAAN ENERGI 

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 • Pengaturan yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak

• Pengusaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 

Amanat Undang-Undang No.30/2007 tentang Energi • Setiap orang berhak memperoleh energi • Sumber daya energi fosil, tenaga air skala besar, panas bumi dan energi nuklir dikuasai Negara • Sumber energi baru dan terbarukan diatur oleh Negara



Pengelolaan Energi • Hak universal bagi setiap orang untuk memperoleh energi • Penguasaan sumber daya energi oleh Negara • Perlindungan sumber daya energi dan lingkungan hidup • Pengamanan hak-hak/penerimaan Negara • Perlindungan produsen dan konsumen energi



Tujuan Pengelolaan Energi • Terwujudnya kedaulatan, kemandirian dan ketahanan energi 40


©2012

HAKEKAT PENGELOLAAN ENERGI


UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) Pengusaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

Hak Azasi

Pasal 33 Ayat (2) Hal-hal Yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

UU No.30/2007 tentang Energi Pasal 4 Ayat (1) Sumber Daya Energi Fosil, Tenaga Air Skala Besar, Panas Bumi dan Energi Nuklir Dikuasai Negara

Pasal 19 Ayat (1) Setiap Orang Berhak Memperoleh Energi

Pasal 4 Ayat (2) Pengaturan Yang Menyangkut Hajat Hidup Masyarakat Banyak

Pengelolaan Energi • Penguasaan SDE oleh negara • Perlindungan SDE dan LH • Pengamanan Hak-hak/ Penerimaan Negara

• Hak Universal Untuk Memperoleh Energi

•Perlindungan Produsen Energi •Perlindungan Konsumen Energi

Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Energi


©2012


1. JENIS ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN Energi Baru a. Batubara Tercairkan

(Liqiufied Coal)

b. c.

Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane) Batubara Tergaskan

d. e. f.

Nuklir Hidrogen Metana yang lain

(Gasified Coal)

Energi Terbarukan a. b. c. d. e. f.

Panas Bumi, Aliran dan Terjunan Air (Hidro), Bioenergi, Sinar Matahari, Angin, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut 42


©2012

Direktorat Jenderal EBTKE DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

PENGOPERASIAN LAPANGAN UAP DAN PEMBANGKITAN LISTRIK DARI ENERGI PANAS BUMI

SUMUR PRODUKSI

43


©2012


POTENSI LIMBAH BIOMASSA UNTUK PEMBANGKITAN LISTRIK

44


©2012


25 POPI 980 ton FFB/Hour


POTENSI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS LIMBAH KELAPA SAWIT







7 POPI 590 ton FFB/Hour 6 POPI 260 ton FFB/Hour


3 POMs 140 TPH


19 POPI 990 ton FFB/Hour 10 POPI 375 ton FFB/Hour 1 POPI 60 ton FFB/Hour






Sumber: BPS dan Kementerian Pertanian Tahun 200945

©2012

DIREKTORAT JENDERAL EBTKE KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Recommend Documents