Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Biodata

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Biodata Nama Tempat/Tgl Lahir Pendidikan Instansi Email No. Telp Pin BB

: Herlambang Setyawan : Wonogiri, 12 Juli 1981 : S1, Teknik Geologi – Fak. Teknik UGM : Direktorat Panas Bumi, Ditjen EBTKE Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 49, Jakarta : [email protected] : 0818 0720 5270 / 0812 8602 1416 : 2771FEF3

© EBTKE KESDM - 2012


DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI INDONESIA Oleh: Herlambang Setyawan, ST

Disampaikan pada: ‘One Day Course - Regulation, Prospect, and Career as Geoscientists in Indonesia’s Geothermal Exploration - Exploitation’

Yogyakarta, 10 Maret 2012 © EBTKE KESDM - 2012




OUTLINE:  POTENSI PANAS BUMI INDONESIA

 REGULASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI  PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA  PELUANG KARIER



POTENSI PANAS BUMI INDONESIA



Pengertian: Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan (UU No. 27/2003) Sistem Panas Bumi: 1) Heat Sources 2) Reservoir dan Clay Cap 3) Adanya Hydrology System





Potensi Panas Bumi Indonesia 

Potensi panas bumi Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, 40% cadangan dunia, yaitu sebesar 29.038 MW yang tersebar di 276 lokasi panas bumi (Data Badan Geologi per Desember 2010)



Kapasitas terpasang (installed capacity) sebesar 1.226 MW (4,2% dari potensi yang ada), terdiri dari: Lapangan Sibayak 12 MW, Gn. Salak 377 MW, Wayang Windu 227 MW, Kamojang 200 MW, Darajat 270 MW, Dieng 60 MW dan Lahendong 80 MW



Target Road Map panas bumi sebesar 9.500 MW pada tahun 2025



PETA DISTRIBUSI POTENSI PANAS BUMI

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Wilayah Sumatera Jawa Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Total

Jumlah Lokasi 86 71 5 22 8 55 26 3 276

Potensi (MW) 13.516 10.092 296 1.471 115 2.519 954 75 29.038

Sumber : Badan Geologi, KESDM (2010)

Ket: Survei Pendahuluan

Siap Dikembangkan

Survei Detil

Terpasang © EBTKE KESDM - 2012


POTENSI PANAS BUMI SUMBER DAYA (MW) Spekulatif Hipotesis (Speculative) (Hypothetical) 8.780

4.391

CADANGAN (MW) Terduga Mungkin Terbukti (Possible) (Probable) (Proven)

%

45.36%

12.756

13.171

823

2.288

%

54.64%

15.867 29.038

Sumber : Badan Geologi - Kementerian ESDM Status : Desember 2010



KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI 2011 No.

WKP Panas Bumi / Lokasi

Pemegang IUP

Pengembang

Nama PLTP

Kapasitas Terpasang (MW)

1

Sibayak – Sinabung, SUMUT

PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)


Sibayak

2

Cibeureum – Parabakti, JABAR


KOB - Chevron Geothermal Salak, Ltd (CGS)

Salak

377

3

Pangalengan, JABAR


KOB - Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd (SEGWWL)

Wayang Windu

227

4

Kamojang – Darajat, JABAR



Kamojang

200

5

Kamojang – Darajat, JABAR


KOB - Chevron Geothermal Indonesia, Ltd (CGI)

Darajat

270

6

Dataran Tinggi Dieng, JATENG


PT. Geo Dipa Energi (GDE)

Dieng

60

7

Lahendong – Tompaso, SULUT



Lahendong

80

12

1.226 © EBTKE KESDM - 2012


LOKASI PLTP YANG TELAH BERPRODUKSI (Status Februari 2012)

PLTP LAHENDONG: 80 MW PLTP SIBAYAK: 12 MW

PLTP WAYANG WINDU: 227 MW

PLTP GUNUNG SALAK: 377 MW

PLTP KAMOJANG: 200 MW PLTP DARAJAT: 270 MW

PLTP DIENG: 60 MW



REGULASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI



PENERAPAN KEBIJAKAN DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI WKP Existing

WKP Baru UU No. 27/2003



Keputusan Presiden No. 22/1981, No. 45/1991, No. 49/1991





Struktur pengusahaan didasarkan pada JOC dan ESC



Struktur pengusahaan berupa izin: - Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) - Izin Usaha Ketenagalistrikan (IUKU)



Bagian Pemerintah sebesar 34% dari Net Operating Income (NOI), termasuk semua pajak-pajak, retribusi kecuali pajak perseorangan



Bagian Pemerintah berupa penerimaan negara berupa pajak dan PNBP



Manajemen Proyek oleh Pertamina (JOC) dan PLN (ESC)



Manajemen Proyek oleh Pemegang IUP



Bentuk proyek: o Total Project o Partial Project



Berupa Total (Integrated) Project

14 © EBTKE KESDM - 2012


REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (sebelum UU No. 27/2003) 1.

Keputusan Presiden No. 22/1981

 

2.

Memberikan Kuasa Pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi untuk pembangkitan energi/listrik kepada PERTAMINA di Indonesia. Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh PERTAMINA, Menteri Pertambangan dan Energi dapat menunjuk Pihak lain sebagai kontraktor untuk mengadakan kerjasama dengan PERTAMINA dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract).

Keputusan Presiden No. 45/1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 22/1981 

PERTAMINA dapat menjual Energi berupa uap panas bumi atau listrik hasil produksi pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panas bumi kepada Perusahaan Umum Listrik Negara, instansi lain, Badan Usaha Milik Negara lain, dan Badan Usaha Nasional lain yang berstatus Badan Hukum termasuk Koperasi.



REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (sebelum UU No. 27/2003)

lanjutan ……. 3. Keputusan Presiden No. 49/1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energi/Listrik  Pengusaha wajib menyetorkan kepada Negara dalam rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia bagian Pemerintah dari pengusahaan sumberdaya panasbumi sebesar 34% (tiga puluh empat perseratus) dari penerimaan bersih usaha (net operating income).  Dalam penyetoran barang bagian Pemerintah telah termasuk semua kewajiban pembayaran Pajak-pajak dan Pungutan-pungutan kecuali pajak pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*

Pengusaha adalah adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi © EBTKE KESDM - 2012


REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (setelah UU No. 27/2003) 1. UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi

2. PP No. 70/2010 jo. PP No. 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi 3. PP No. 62/2008 jo. PP No. 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu 4. PP No. 9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Peraturan Presiden No. 04/2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas



Peraturan Menteri ESDM

lanjutan …….

1) No. 11/2008 tentang Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi 2) No. 02/2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (sebagai perubahan atas Permen ESDM No. 05/2007) 3) No. 05/2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Listrik oleh PT. PLN dari Koperasi atau Badan Usaha Lain (sebagai perubahan atas Permen ESDM No. 14 tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Listrik dari PLTP jo. Permen ESDM No.269-12/26/600.3/2008 tahun 2008 tentang BPP Tenaga Listrik Tahun 2008 yang Disediakan oleh PT. PLN) 4) No. 11/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi 5) No. 02/2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Buml dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 6) No. 01/2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 15/2010 tentang Daftar ProyekProyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Barubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait



PENERIMAAN NEGARA DARI PENGUSAHAAN PANAS BUMI WKP Existing

WKP Baru



Keputusan Presiden No. No. 49/1991



PP No. 59/2007 jo. No. 70/2010, PP No. 9/2012



Bagian Pemerintah sebesar 34% dari Net Operating Income (NOI), termasuk semua pajak-pajak, retribusi kecuali pajak perseorangan



Penerimaan negara berupa pajak:  Pajak;  Bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor; dan  Pajak daerah



Penerimaan Negara Bukan Pajak,:  Iuran Tetap - Eksplorasi : 2 US$/ha/tahun - Eksploitasi : 4 US$/ha/tahun  Iuran Produksi/Royalty

- Uap : 5% dari harga jual/kWh - Listrik : 2,5% dari harga jual/kWh



ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI (Dengan Regulasi Saat Ini)

Peta Potensi

Survei Pendahuluan

Penetapan WKP

Pelelangan WKP

Penerbitan IUP

(S-1)

(S-2)

(S-3)

(S-4)

Survei Biaya APBN

Lap.

Evaluasi Hasil SP

WKP

Lap Hsl Harga EksEksProduksi/ FS Lelang Listrik plorasi ploitasi Pemanfaatan (S-5)

(S-6)

(S-7)

(S-8)

(S-9)

(S-10)

Produksi/ Pemanfaatan

Kementerian ESDM

(S-0)

STADIUM PENGUSAHAAN (S-X)

Eksploitasi

Instansi

Potensi Panas Bumi

FS

Potensi/ Stadium

IUP-N

WKP-N (S3-N)

(S4-N)

Pemenang Lelang

Pemda Kab./ Kota

Survei Biaya APBD Kab./ Kota

Badan Usaha PLN

Penugasan

WKP-P

IUP-P

(S3-P) Pemenang Lelang

(S4-P)

IUP-K

WKP-K (S3-K)

(S4-K)

Pemenang Lelang

Biaya Pihak Lain

Eksplorasi

Survei Biaya APBD Prov.

Jembatan Emas

Pemda Prov.

Penugasan PPA © EBTKE KESDM - 2012


PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA



50 WILAYAH KERJA PANAS BUMI (WKP) *) *) : WKP yang sudah ditetapkan sampai dengan Desember 2011 NAD 2 WKP  Jaboi: 70 MW  Seulawah Agam: 130 MW SUMUT 4 WKP  Sibayak – Sinabung: 130 MW  Sibual – Buali: 750 MW  Sipaholon Ria-ria: 75 MW  Sorik Marapi: 200 MW

SULUT 2 WKP  Kotamobagu: 410 MW  Lahendong-Tompaso: 358 MW GORONTALO 1 WKP  Suwawa: 110 MW

JAMBI 1 WKP  Sungai Penuh: 70 MW

MALUT 2 WKP  Jailolo: 75 MW  Songa Wayaua: 140 MW

SUMSEL 3 WKP  Lumut Balai: 250 MW  Rantau Dedap: 106 MW  Danau Ranau: 210 MW SUMBAR 4 WKP  Bukit Kili: 83 MW  Gn Talang: 35 MW  Liki Pinangawan: 400 MW  Bonjol: 200 MW

BANTEN 2 WKP  Kaldera Danau Banten: 115 MW  G. Endut: 80 MW

BENGKULU 1 WKP  Tmbg Sawah-Hululais: 873 MW LAMPUNG 3 WKP  Gn.Rajabasa: 91 MW  Suoh Sekincau: 230 MW  Waypanas – Ulubelu: 556 MW JABAR 10 WKP  Danau Ranau: 210 MW  Ciater - Tgkban Perahu: 60 MW  Cibeureum–Parabakti: 485 MW  Cibuni: 140 MW  Cisolok Cisukarame: 45 MW  Gn. Tampomas: 50 MW  Gn. Tgkuban Perahu: 100 MW  Kamojang-Darajat: 1465 MW  Karaha Cakrabuana: 725 MW  Pangalengan: 1106 MW  G. Ciremai: 150 MW

SULTENG 1 WKP  Marana: 35 MW

BALI 1 WKP  Tabanan: 276 MW

JATENG 4 WKP  Baturaden: 175 MW  Dataran Tinggi Dieng: 780 MW  Guci: 79 MW  Gn. Ungaran: 100 MW

MALUKU 1 WKP  Tulehu: 100 MW

NTB 1 WKP  Hu'u Daha: 65 MW

JATIM 3 WKP  Blawan – Ijen: 270 MW  Gn. Iyang Argopuro: 295 MW  Telaga Ngebel: 120 MW

NTT 4 WKP  Atadei: 40 MW  Sokoria: 30 MW  Ulumbu: 199 MW  Mataloko: 63 MW



Road Map Pengembangan Panas Bumi 2006 – 2025 (didasarkan pada Keputusan Presiden No. 5/2006 Kebijakan Energi Nasional)

2006

2008

852 MW (Produksi)

2000 MW

1148 MW Existing WKP

2012 3442 MW

1442 MW Existing WKP

2016

2020

2025

4600 MW

6000 MW

9500 MW (Target)

1158 MW Existing WKP + WKP Baru

1400 MW WKP Baru

3500 MW WKP Baru

1.226 MW Kondisi saat ini

6.151 MW Plus Skenario Crash Program Tahap II (4925 MW)



JANGKA WAKTU PENGEMBANGAN PANAS BUMI DALAM KONDISI NORMAL No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kegiatan Proses Lelang Penyiapan Infrastruktur Eksplorasi & konfirmasi Cadangan Studi Kelayakan Pemboran Eksploitasi Desain Detil & Pemesanan konstruksi Persiapan Produksi COD Total Waktu

Jangka Waktu 6 Bulan 30 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan 24 Bulan 24 Bulan 3 Bulan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

69 Bulan Sumber : Kajian Kfw Germany



TARGET STRATEGIS PENGEMBANGAN PANAS BUMI 2010 S.D 2014  Peraturan Presiden No. 04/2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero)

untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas  Peraturan Menteri ESDM No. 01/2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No.

15/2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait  Total Pengembangan Panas Bumi 4.925 MW



Daftar Proyek PLTP yang Masuk dalam Crash Program 10.000 MW Tahap II (berdasarkan Permen ESDM No. 01/2012) NO. NAMA PROYEK PEMBANGKIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PLTP Sungai Penuh PLTP Hululais PLTP Kotamobagu 1 dan 2 PLTP Kotamobagu 3 dan 4 PLTP Sembalun PLTP Tulehu PLTP Tangkuban Perahu I PLTP Kamojang 5 dan 6 PLTP Ijen PLTP Iyang Argopuro PLTP Wilis/Ngebel PLTP Gunung Endut PLTP Rawa Dano PLTP Cibuni PLTP Cisolok-Cisukarame PLTP Karaha Bodas PLTP Patuha PLTP Tampomas PLTP Tangkuban Perahu II PLTP Wayang Windu Unit 3 dan 4 PLTP Gunung Ciremai PLTP Baturaden PLTP Dieng PLTP Guci PLTP Ungaran PLTP Seulawah Agam

PROVINSI Jambi Bengkulu Sulawesi Utara Sulawesi Utara Nusa Tenggara Barat Maluku Jawa Barat Jawa Barat Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Banten Banten Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Nanggroe Aceh Darussalam

ESTIMASI KAPASITAS (MW) 2x55 2x55 2x20 2x20 2x10 2x10 2x55 1 x30 1 x60 2x55 1 x55 3x55 1 x55 1 x 110 1 x 10 1 x50 1 x30 2x55 3x60 1 x45 2x30 2x 110 2 x 55 2x 110 1 x55 1 x60 1 x55 1 x55 1X55

RENCANA KAPASITAS TERPASANG 110 110 40 40 20 20 110 90 110 55 165 55 110 10 50 140 180 45 60 220 110 220 115 55 55 55

NO. NAMA PROYEK PEMBANGKIT 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

PLTP Jaboi PLTP Sarulla 1 PLTP Sarulla 2 PLTP Umbul Telumoyo PLTP Simbolon Samosir PLTP Sipoholon Ria-Ria PLTP Sorik Marapi PLTP Muaralaboh PLTP Bonjol PLTP Lumut Balai PLTP Rantau Dadap PLTP Rajabasa PLTP Ulubelu 3 dan 4 PLTP Suoh Sekincau PLTP Wai Ratai PLTP Danau Ranau PLTP Lahendong 5 dan 6 PLTP Bora PLTP Marana/Masaingi PLTP Hu'u PLTP Atadei PLTP Sokoria PLTP Mataloko PLTP Jailolo PLTP Songa Wayaua

PROVINSI Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Utara Jawa Tengah Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Selatan Lampung Lampung Lampung Lampung Lampung Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Maluku Utara Maluku Utara

TOTAL RENCANA KAPASITAS TERPASANG

ESTIMASI KAPASITAS (MW) 2x5 3x 110 2x55 1 x55 2x55 1 x55 240 (Total) 2x 110 3x55 4x55 2x110 2x110 2x55 4x55 1 x55 2x55 2x20 1 x5 2x10 2x10 2 x2,5 3x5 1 x5 2x5 1 x5

RENCANA KAPASITAS TERPASANG 10 330 110 55 110 55 240 220 165 220 220 220 110 220 55 110 40 5 20 20 5 15 5 10 5



PELUANG KARIER



Peluang karier secara garis besar dibagi 2 (dua), yaitu: 1. Instansi Pemerintah: - Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE, Badan Geologi) - LIPI - BPPT - Dosen - Pemerintah Daerah 2.

Non Pemerintah a. BUMN  PT. Pertamina, PT Geodipa Energy, b. Non BUMN - PT Pertamina Geothermal Energy - Chevron Geothermal Indonesia, Ltd - Chevron Geothermal Salak, Ltd - Star Energy (Wayang Windu) Geothermal, Ltd - PT Supreme Energy - PT PLN Geothermal; dll



Terima Kasih

`

Go Green Indonesia ! energi hijau, energi masa depan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp/Faks : 021-5250575

www.ebtke.esdm.go.id

www.energiterbarukan.net

www.konservasienergi.net © EBTKE KESDM - 2012


No.

WKP Panas Bumi

1 Sibayak-Sinabung

Pemegang IUP -WKP PT. PGE

2 Cibeureum - Parabakti (Gn. Salak) PT. PGE

WKP Panas Bumi sebelum UU No. 27/2003

Sibayak

PT. PGE

124

Kap. Terpasang (MW) 12

Gn. Salak

CGS, Ltd

952

377

Wayang Windu

400

227

Patuha

Star Energy Geothermal Wayang Windu PT. Geo Dipa Energi

706

-

Kamojang

PT. PGE

855

200

Darajat

CGI, Ltd

610

270

Lapangan PLTP

Pengembang

Potensi (MW)

3 Pengalengan

PT. PGE

4 Kamojang-Darajat

PT. PGE

5 Dieng

PT. PGE

Dieng

PT. Geo Dipa Energi

780

60

6 Lahendong-Tompaso

PT. PGE

Lahendong

PT. PGE

358

80

7 Sibual-Buali

PT. PGE

Sarulla

SOL

1146

-

8 Hululais - Tambang Sawah

PT. PGE

Hulu Lais

PT. PGE

873

-

9 Lumut Balai

PT. PGE

Lumut Balai

PT. PGE

1066

-

10 Sungaipenuh

PT. PGE

Sungai Penuh

PT. PGE

208

-

11 Ulubelu

PT. PGE

Ulubelu

PT. PGE

556

-

12 Karaha-Cakrabuana

PT. PGE

Karaha Bodas

PT. PGE

725

-

13 Buyan Bratan (Bedugul)

PT. PGE

Bedugul

Bali Energy, Ltd

276

-

14 Ulumbu

PT. PLN (Persero)

Ulumbu

PT. PLN (Persero)

199

-

15 Tulehu

PT. PLN (Persero)

Tulehu

PT. PLN (Persero)

100

-

16 Cibuni

PT. Yala Tekno Geothermal Cibuni

PT. Yala Teknos Geothermal

140

-

17 Iyang-Argopuro

PT. PGE

Iyang Argopuro PT. PGE

295

-

18 Kotamobagu

PT. PGE

Kotamobagu

PT. PGE

410

-

19 Ciater

PT. Wahana Sembada Sakti Ciater

PT. Wahana Sembada Sakti

90

-

Total

10.869 1.226 © EBTKE KESDM - 2012


WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003

No.

Nama WKP Panas Bumi

Cad. Terduga (MW)

Renc. Peng.

Harga per kWh

Status

1

LIKI PINANGAWAN MUARALABOH, SUMBAR

400

220

9.4 ¢ USD

IUP Telah Terbit

PT. Supreme Energy Muaralaboh

2

GN. RAJABASA, LAMPUNG

91

220

9.5 ¢ USD

IUP Telah Terbit

PT. Supreme Energy Rajabasa

3

JABOI, NAD

50

10

Rp. 1705

IUP Telah Terbit

PT. Sabang Geothermal Energi

PPA telah ditandatangani, Penerbitkan SJKU PPA telah ditandatangani, Penerbitkan SJKU PPA belum ditandatangani

4

SORIK MARAPIROBURAN-SAMPURAGA, SUMUT

200

240

8.10 ¢ USD

IUP Telah Terbit

PT. Sorik Marapi Geothermal Power

PPA belum ditandatangani

5

CISOLOK CISUKARAME, JABAR

30 - 45

40

Rp. 630,00

IUP Telah Terbit

PT. Jabar Rekind Geothermal

6

GN. TANGKUBAN PERAHU, JABAR

100

120

Rp. 533,60

IUP Telah Terbit

PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power

7

GN. TAMPOMAS, JABAR

20 - 50

45

Rp. 598,00

IUP Telah Terbit

PT. Wijaya Karya Jabar Power

8

GN. UNGARAN, JATENG

100

110

8.09 ¢ USD

IUP Telah Terbit

PT. Giri Indah Sejahtera

9

SOKORIA, NTT

30

30

Rp. 1.250,69

IUP Telah Terbit

PT. Sokoria Geothermal Indonesia

10

ATADEI, NTT

40

10

9.5 ¢ USD

IUP Telah Terbit

PT. Westindo Utama Karya

Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah di tandatangani, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Proses relinquish, negosiasi PPA, PPA belum ditandatangani PPA sudah ditandatangani

11

JAILOLO, MALUT

75

10

Rp. 1.727,54

IUP Telah Terbit

PT. Star Energy Geothermal Halmahera

PPA belum ditandatangani

12

SUOH SEKINCAU, LAMPUNG

230

220

6.9 ¢ USD

IUP Telah Terbit

PT. Chevron Geothermal PPA belum Suoh Sekincau ditandatangani

Pemegang IUP

Status dan Kendala



WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003 Lanjutan .....

Cad. Terduga (MW)

Renc. Peng.

13 RANTAU DEDAP, SUMSEL

106

220

8.86 ¢ USD IUP Telah Terbit

PT. Supreme Energy Rantau Dedap

14 BATURADEN, JATENG

175

220

9.47¢ USD IUP Telah Terbit

PT. Sejahtera Alam Energy

15 GUCI, JATENG

79

55


PT. Spring Energi Sentosa

115

110


PT. Sintesa Banten Geothermal

17 BLAWAN - IJEN, JATIM

270

110


PT. Medco Cahaya Geothermal

18 TELAGA NGEBEL, JATIM

120

165


PT. Bakrie Darmakarya Energi

19 HU'U DAHA, NTB

65

20

9.65 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Pacific Geo Energy PPA belum ditandatangani

20 SEULAWAH AGAM, NAD

160

55

-

Proses lelang

-

Sedang dalam proses lelang dengan pola Public-Private Partnership (Grand KfW)

21 SUWAWA, GORONTALO

110

-

-

Gagal Lelang

-

Tidak ada yg daftar

22 GUNUNG TALANG, SUMBAR

36

-

-

Persiapan lelang

-

-

23 SONGA WAYAUA, MALUT

140

-

-

Persiapan lelang

-

-

24 SIPAHOLON RIA-RIA, SUMUT

75

-

-

Gagal Lelang

-

Penawaran harga di atas 9.7 ¢ USD

25 MARANA, SULTENG

36

-

-

Gagal Lelang

-

Penawaran harga di atas 9.7 ¢ USD

No.

16

Nama WKP Panas Bumi

KALDERA DANAU BANTEN, BANTEN

Harga per kWh

Status

Pemegang IUP/ Pemenang Lelang

Status dan Kendala Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, proses izin pinjam pakai, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, proses izin pinjam pakai, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani



WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003 Lanjutan .....

Cad. Terduga (MW)

Renc. Peng.

Harga per kWh

Status

Pemegang IUP/Pemenang Lelang

Status

26 BUKIT KILI, SUMBAR

83

-

-

Gagal Lelang

-

Tidak ada yg daftar, akan ditambah data

27

BONJOL, SUMBAR

200

-

-

Persiapan Lelang

-

-

28

DANAU RANAU, LAMPUNG & SUMSEL

210

-

-

Persiapan Lelang

-

-

29

MATALOKO, NTT

63

-

-

Persiapan Lelang

-

-

30

GN. CIREMAI, JABAR

150

-

-

Proses Lelang

-

-

31

GN. ENDUT, BANTEN

80

-

-

Persiapan Lelang

-

-

No.

Nama WKP Panas Bumi



PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI



SURVEI PENDAHULUAN

Survei Pendahuluan: Kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berubungan dengan informasi geologi, geofisika, geokimia, untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja. Geologi

Wilayah Kerja

Geofisika

Geokimia

Letak sumber Panas Bumi



PENETAPAN WILAYAH PENUGASAN SP Kriteria Wilayah Penugasan Surve Pendahuluan (Permen ESDM No. 02/09) : 1.

Mempunyai potensi panas bumi besar dan/atau kebutuhan listrik tinggi

2.

Wilayah Potensi panas bumi yang telah mempunyai infrastruktur serta jaringan transmisi nasional yang memadai; atau

3.

Wilayah tertinggal (frontier/remote area ) yang secara potensi dan teknis apabila dikembangkan potensi panas bumi di daerah tersebut akan membawa multiplier effect yang signifikan Bisa diusulkan gubernur,bupati/ walikota/BU untuk dilakukan SP

Dirjen Menyiapkan Wilayah Penugasan SP

Badan Geologi

Menteri Menetapkan Wilayah Penugasan SP

Dirjen Menawarkan Wilayah PSP

Pengumuman melalui media cetak, elektronik & media lain

Promosi di forum nasional & Internasional © EBTKE KESDM - 2012




PERSYARATAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN (berdasarkan Permen ESDM No. 02/2009)

1. Peta Wilayah Penugasan SP 2. Persyaratan Administratif a. Identitas pemohon/akte pendirian perusahaan b. Profil perusahaan c. NPWP

3. Persyaraatan Teknis a. Rencana teknis kegiatan selama SP b. Kemampuan teknis operasional di bid. panas bumi c. Mempunyai tenaga ahli di bid. panas bumi 4. Persyaratan keuangan a. Rencana kerja dan anggaran biaya b. Bukti kepemilikan dana untuk SP dalam bentuk garansi bank, deposito atau dana hutang siap pakai © EBTKE KESDM - 2012


LELANG WKP PANAS BUMI



(2) Kriteria Penetapan WKP Panas Bumi (PERMEN ESDM 11 Tahun 2008)

SURVEI PENDAHULUAN (SP) - UU No. 27/2003, Ps. 10 ayat (2) - PP No. 59/2007, Ps. 3 ayat (1)

(1) PENUGASAN SP - UU No. 27/2003, Ps. 10 ayat (3) - PP No. 59/2007, Ps. 6 ayat (1) - Permen ESDM No. 02/2009

BAGAN ALIR PENETAPAN WKP PANAS BUMI DAN LELANG WKP PANAS BUMI

(3) WKP PANAS BUMI (ditetapkan Menteri) - UU No. 27/2003, Ps. 9 ayat (2) - PP No. 59/2007, Ps. 11 ayat (2)

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG WKP PANAS BUMI PP NO. 59 TAHUN 2007, Pasal 20 ayat (6)

LELANG (PP No. 59/2007, Ps. 20 – Ps. 27)

Sistem Panas Bumi Lintas Provinsi

Panitia Lelang WKP Panas Bumi dibentuk oleh Menteri

Sistem Panas Bumi Lintas Kab/Kota

- UU No. 27/2003, Ps. 21 ayat (1) Panitia Lelang - PP No. 59/2007, Ps. 28 ayat (3) WKP Panas Bumi dibentuk oleh Gubernur

Sistem Panas Bumi dalam Wil. Kab/Kota

IUP Diterbitkan Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya

Panitia Lelang WKP Panas Bumi dibentuk oleh Bupati/Walikota

Keterangan.: (1) Pihak Lain/Badan Usaha dapat diberikan Penugasan Survei Pendahuluan (2) Hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan penetapan WKP Panas Bumi berdasarkan Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi (Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2008) © EBTKE KESDM - 2012 (3) Penetapan WKP Panas Bumi berdasarkan sistem panas bumi


Persiapan Lelang WKP Panas Bumi 1. Anggaran dari Daerah  pembiayaan proses lelang 2. Peraturan Daerah

3. Sumber Daya Manusia (SDM) 4. Raw Data  dari Badan Geologi/Pelaksana Penugasan Survei Pendahuluan 5. Standar Power Purchasing Agreement /PPA 6. Harga Patokan Listrik Panas Bumi telah diakomodir dalam Peraturan Menteri ESDM No. 02/2011



PROSES LELANG TAHAP I Pemasukan Dokumen Prakualifikasi

Penjelasan Dokumen Prakualifikasi

Evaluasi dan Berita Acara Prakualifikasi

Klarifikasi & Konfirmasi Dok. Prakualifikasi

Penetapan Hasil Prakualifikasi Tidak Lulus

Pengambilan Dokumen Prakualifikasi

Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lulus

Pengumuman Prakualifikasi

TAHAP I (PRAKUALIFIKASI)

Masa Sanggah

Diterima

Ditolak

TAHAP II (PASCA KUALIFIKASI)



PROSES LELANG TAHAP II Penetapan Pemenang oleh Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota

Penunjukkan Pemenang oleh Panitia Lelang

Ditolak

Diterima

TAHAP II (PASCA KUALIFIKASI)

Undangan Yang Lulus Tahap I

IUP -

Masa Sanggah dan Penjelasan Sanggahan

Pengambilan Dokumen Lelang Tahap II

Pengumuman Peringkat Pemenang

Penetapan Peringkat Pemenang Lelang

-

- Pembukaan Sampul Penawaran - Evaluasi, Konfirmasi & Klarifikasi

Penjelasan & Penyusunan BA Penjelasan

Pemasukan Dokumen Penawaran Harga


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Biodata

Recommend Documents