KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KATA PENGANTAR Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menjadi faktor strategis bagi pembangunan nasional. Secara umum sektor ESDM sedikitnya memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yaitu: sumber penerimaan negara; penggerak pembangunan daerah melalui pemberian dana bagi hasil, pengembangan masyarakat, listrik pedesaan, Desa Mandiri Energi, dan penyediaan air bersih; investasi; subsidi energi mendukung daya beli dan aktivitas perekonomian dengan subsidi BBM/LPG dan listrik; penyediaan energi dan bahan baku domestik optimasi produksi energi fosil (minyak bumi, gas bumi, batubara), pengembangan energi baru terbarukan (panas bumi, surya), serta pasokan mineral domestik; penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan sektor ESDM; neraca perdagangan ekspor komoditas migas, mineral dan batubara. Kementerian ESDM dalam mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral dikawal oleh Inspektorat Jenderal KESDM yang berperan membantu pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik mengacu

kepada

peraturan

perundang-undangan

dan

kebijakan

pemerintah.

Dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal memberi assurance dan consulting yang independen dan objektif untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan

yang

berkelanjutan

yang baik dan bersih serta ditentukan

juga

oleh

kualitas

pelaksanaan dan hasil pengawasan.Pelaksanaan peningkatan kualitas dan hasil pengawasan diperlukan terobosan-terobosan melalui Program Peningkatan

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Aparatur

Negara

berdasarkan kebijakan pengawasan nasional dan kebijakan di bidang energi

dan

sumber

daya

mineral.

Arah

kebijakan

Pengawasan

menitikberatkan kepada pelaksanaan pengawasan yang independen dengan mengedepankan pengawasan berbasis resiko dan berbasi kinerja

Berdasarkan Permenpan& RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja,

Pelaporan

Kinerja

Instansi Pemerintah

dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan Perpres no 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

menjelaskan mengenai

penyelenggaran SAKIP yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja. Maka Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk menyusun LKj Inspektorat Jenderal, melakukan Reviu Laporan Kinerja, dan melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

LKj

Inspektorat

Jenderal

ini

telah

melaporkan

hasil

analisis,

membandingkan realisasi kinerja dan target, hasil analisis pembandingan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal memuaskan dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama sebagian besar berhasil tercapai. Selain sebagai media pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dijanjikan, Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan pencapaian kinerja.

Jakarta,

Februari 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ............................................................................................................. i RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 I.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI ......................................................... 1 I.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN ................................................................... ... 9 BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA ................................................. 10 II.1

.VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL ........................................... 10

II.2. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL .............................. 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 16 III.1. CAPAIAN KINERJA .................................................................................. 16 III.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA................................................................. 18 III.3. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN ......................................................... 41 BAB IV PENUTUP................................................................................................. 43

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014.

Visi Inspektorat Jenderal adalah Menjadi Unit Pengawas Internal Yang Profesional Dan Berintegritas

Untuk Mendukung Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan Dan Akuntabel Di Lingkungan KESDM dan Misinya adalah Mewujudkan Pengawasan Internal secara Profesional dan Independen, Mewujudkan Penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan secara efektif dan efisien serta patuh terhadap peraturan perundangundangan

Laporan Kinerja merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Inspektorat Jenderal untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa 4 (empat) sasaran strategis Inspektorat Jenderal tercapai, berikut tabel capaian tersebut:

Tabel 1: Capaian Sasaran Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama Sasaran Indikator Kinerja Utama Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang

1

Level Internal Audit Capability Model (IA-CM)

Target Kinerja Tahunan

Realisasi

Level 2

Level 3

ii

Indikator Kinerja Utama Target Kinerja Tahunan

Realisasi

Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 (tigapuluh lima) jam per tahun

50%

68%

Jumlah Unit Utama, yang telah memiliki Peta Risiko

1 Unit

5 Unit

Jumlah unit utama yang memperoleh penilaian AKIP dengan predikat A

1 Unit

7 Unit

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

WTP

WDP

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

40%

44%

300 Laporan

675 Laporan

2/0 Satker

0/0 Satker

Sasaran Indikator Kinerja Utama profesinal dan independent

2

Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

3

Terwujudnya Good and Clean Government

5

4

6

Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Lingkup Kementerian ESDM

8

Jumlah Satuan Kerja yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Inspektorat Jenderal dalam konsultasi dan asistensi. Pengukuran dilanjutkan dengan analisis Indikator Kinerja Utama. Realisasi capaian sasaran strategis adalah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesinal dan independent digambarkan melalui hasil Peningkatan Level Internal Audit iii

Capability Model (IA-CM) menjadi level 3 yang melebihi target yang hanya level 2, serta Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 35 Jam per Tahun yang mencapi angka 68% melebihi target 50%,

2.

Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diukur dengan Jumlah Unit Utama yang memperoleh Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah A yang realisasinya sebanyak 7 unit melebihi target 1 unit, Jumlah Unit Utama yang telah memiliki Peta Resiko sebanyak 1 unit yang di akhir tahun pencampaian 5 unit,

3.

Terwujudnya Good and Clean Government yang digambarkan melalui Opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang sayangnya belum dapat diraih karena pencapaian tahun ini hanya WDP, sedangkan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Lingkup Kementerian ESDM dan Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan keduanya telah memperoleh pencapaian yang melebihi target,

4.

Sasaran strategis terakhir yakni Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Jumlah Satuan Kerja yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 2/0 juga belum berhasil dicapai, Hasil penilaian Inspektorat Jenderal terhadap seluruh satuan kerja di Kementerian ESDM tidak ada satker yang memperoleh nilai di atas 75 atau memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai satker WBK/WBBM,

5.

Untuk mendukung pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Inspektorat Jenderal telah meluncurkan dua buah program

yakni

Whistleblowing

System

sebagai

Sistem

Penanganan

Pengaduan Internal di lingkungan KESDM dilakukan melalui sistem online atau yang dikenal Whistleblowing System Online yang merupakan sarana yang disediakan oleh Kementerian ESDM bagi siapa saja yang memiliki informasi iv

dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan KESDM serta Pengendalian Gratifikasi dan mekanisme pelaporannya di lingkungan KESDM dimana Dua penghargaan yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian ESDM yaitu : a.

Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah

dengan

unit

pengendali

gratifikasi terbaik di tahun 2015; b.

Kementerian/Lembaga yang telah menerapkan PPG dengan total nilai gratifikasi terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara tahun 2015.

Selain

meraih

dua

penghargaan

pengendalian

gratifikasi

tingkat

Kementerian/lembaga. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said juga meraih peringkat pertama Penghargaan Gratifikasi sebagai pegawai negeri/penyelenggaran negara dengan nilai gratifikasi terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara tahun 2015. Total nilai gratifikasi yang diserahkan Menteri ESDM ke KPK selama tahun 2015 senilai Rp 3.966.313.978.

6.

Peningkatan penyerapan secara signifikan dari Rp. 54.814.933.187 (60,69%) menjadi Rp, 91,570,322,338 (85,21%) karena adanya kebijakan dari Pimpinan Inspektorat Jenderal berupa pemantauan kendali mutu yang memantau kegiatan pengawasan agar berjalan sesuai perencanaan, monitoring dilakuan secara rutin yang dievaluasi secara bulanan.

v

BAB I PENDAHULUAN I.1. Tugas dan Fungsi Organisasi A.

Penjelasan Umum Organisasi 1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal KESDM Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Inspektorat Jenderal KESDM sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permen ESDM Nomor 30 Tahun 2014 yang berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang bertugas antara lain: a) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; d) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

2. Dasar Kewenangan Inspektorat Jenderal Dalam melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal mendasari kewenangannya berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan : a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); b) Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2014

1

e) Peraturan

Pemerintah

Nomor

60

tahun

2008

tentang

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); f)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

g) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; h) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; i)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

j)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014;

k) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011

tentang

Penyelanggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; l)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

m) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; n) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 – 2019; o) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2015

tentang Pedoman Pengelolan Pengaduan

Masyarakat di

Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2014

2

p) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Kebijakan Pengawasan Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa tugas Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan KESDM. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut

lnspektorat

Jenderal

menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri ESDM,

penyusunan

laporan

hasil

pengawasan,

dan

pelaksanaan

administrasi lnspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM tertuang dalam Peraturan Menteri Enengi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2010. Kegiatan Pengawasan        

Obyek Pengawasan Seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi KESDM yang didanai dengan APBN dan kegiatan yang tidak didanai dengan APBN dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu

Audit Kinerja Audit dengan Tujuan Tertentu Reviu Pemantauan Evaluasi Sosialisasi Asistensi Konsultansi

Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Untuk mengetahui sejauh mana auditan menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan

PKPT SASARAN:    

Pengelolaan keuangan negara Pelaksanaan tugas dan fungsi Penyelenggaraan SPIP Pengaduan Masyarakat


3

B.

Struktur Organisasi Inspektur Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Inspektur I

Inspektur II

Inspektur III

Inspektur IV

Inspektur V

Sub Bagian TU IRAT I

Sub Bagian TU IRAT II

Sub Bagian TU IRAT III

Sub Bagian TU IRAT IV

Sub Bagian TU IRAT V

Kelompok Jabatan Fungsional





Sekretaris Inspektorat Jenderal

Bagian Rencana Dan Keuangan

Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Laporan

Sub Bagian Rencana

Sub Bagian PHPL I

Sub Bagian Hukum

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian PHPL II

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Rumah Tangga

Bagian Hukum Dan Kepegawaian

Bagian Umum

1. Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit di Inspektorat Jenderal Berdasarkan Permen ESDM No.18 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen ESDM No. 30 Tahun 2014, Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit adalah sebagai berikut: a. Unit Sekretariat Inspektorat Jenderal: -

Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal.

-

Koordinasi Pengelolaan

Penyusunan

Rencana

Informasi,

Pengelolaan

Kerja

dan

Anggaran,

Administrasi

Keuangan,

Pengelolaan Perbendaharaan, Barang Milik Negara dan Akuntansi; -

Penyusunan Rencana Pemantauan Tindak Lanjut, Analisis Hasil Pengawasan,

serta

Penyusunan

Akuntabilitas

Kinerja

serta

Laporan; -

Koordinasi

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Perundang-

undangan, Pemberian Pertimbangan Hukum, Penataan Organisasi


4

dan Tata Laksana serta Pengelolaan Admnistrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional; -

Pengelolaan Urusan Ketatausahaan, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat.

b. Unit Inspektorat I Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan

hasil

pengawasan

lingkup

Direktorat

Jenderal

Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, dan satuan kerja PT. PLN (Persero). c. Unit Inspektorat II Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. d. Unit Inspektorat III Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitiandan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN). e. Unit Inspektorat IV Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan BPH Migas.


5

f.

Unit Inspektorat V Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengawasan Lainnya, dan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.

2. Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 210 pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1. Komposisi Pegawai per 5 Januari 2016 No. 1 2 3 4 5

Pegawai Pejabat Stuktural Auditor Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan Fungsional Umum Pegawai yang dipekerjakan di instansi lain Jumlah


Jumlah 23 109 5 69 4 210

6

Secara detail komposisi pegawai sebagaimana dijelaskan dalam diagram di bawah ini :

Diagram 1. Rekapitulasi Pegawai berdasar Jenis Kelamin

Rekapitulasi Jenis Kelamin

Pegawai

160 140 120 100 80 60 40 20 0

C.

Laki

SIJ 53

Irat I 18

Irat II 14

Irat III 17

Irat IV 21

Irat V 18

TOTAL 141

Perempuan

27

10

9

11

6

6

69

Aspek Stratejik Organisasi Perubahan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal secara perlahan sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula bersifat watchdog, saat ini paradigma pengawasan bersifat counseling partner. Pengawasan dengan pendekatan

koordinatif,

partisipatif,

maupun

konsultatif


agar

mampu

7

memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapai auditan dalam mencapai tujuan. Kedepan paradigma pengawasan diharapkan bersifat Catalyst/Qualityn Assurance dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Strategi pengawasan yang akan ditempuh yaitu: 1. Mengembangkan Kompetensi dan Integritas SDM Aparatur pengawasan; 2. Menata dan menyempurnakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta struktur kelembagaan pengawasan; 3. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan; 4. Mengembangkan sistem informasi pengawasan serta perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; 5. Mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan; 6. Melakukan pembinaan dan promosi anti korupsi serta monitoring LHKPN dan LHKASN; 7. Menggerakan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK dan WBBM pada seluruh unit; 8. Mendorong dan mengawasi pelaksanaan Reformasi Birokasi di lingkungan KESDM; 9. Melakukan reviu Laporan Keuangan tepat waktu pada seluruh unit utama di lingkungan KESDM.


8

I.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN BAB I Pendahuluan Pada Bab ini disajikan penjelasan umum mengenai Inspektorat Jenderal

KESDM,

dengan

penekanan

kepada

aspek

strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal KESDM. BAB II Perencanaan Kinerja Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2015 Inspektorat Jenderal KESDM. BAB III A. Akuntabilitas Kinerja Pada Bab ini diungkapkan akuntabilitas kinerja,menyajikan capaian kinerja Inspektorat Jenderal KESDM sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan disetiap pernyataan kinerja dilakukan analisis capaiannya dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Jenderal KESDM, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Jenderal KESDM sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015 BAB IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2015 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. BAB V Lampiran


9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1.

VISI dan MISI

Visi Inspektorat Jenderal Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015 - 2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan kondisi umum dan permasalahan Inspektorat Jenderal KESDM, maka Visi Inspektorat Jenderal KESDM adalah: “Menjadi Unit Pengawas Internal Yang Profesional Dan Berintegritas Untuk Mendukung Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan Dan Akuntabel Di Lingkungan KESDM” Dengan visi tersebut akan memberikan inspirasi merubah perilaku dan tekad bersama dari aparat Inspektorat Jenderal untuk dapat menjadi teladan dan mampu berperan dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme bersih serta menjadikan Unit Pengawas Internal yang profesional dan berintegritas. Misi Inspektorat Jenderal Untuk mencapai misi tersebut Inspektorat Jenderal mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu : a.

Mewujudkan Pengawasan Internal secara Profesional dan Independen;

b.

Mewujudkan Penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;

c.

Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan secara efektif dan efisien serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.


10

Dan dari Misi tersebut lahirlah Sasaran Target Kinerja Inspektorat Jenderal yakni : 1.

Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional dan independen

2.

Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

3.

Terwujudnya Good and Clean Government.

4.

Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

II.2.

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL Sasaran

Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesinal dan independent

1

2 Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

3

4 Terwujudnya Good and Clean Government


Target Indikator Kinerja Utama Peningkatan Level Internal Audit Capability Model (IA-CM)


Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 35 Jam per Tahun Jumlah Unit Utama yang memperoleh Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Unit Utama yang telah memiliki Peta Resiko

Level 2

50%

1 Unit

1 Unit

5


WTP

6


300 Laporan

7


8



40%

2/0 Satker

11

Sasaran 1 Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional dan independent. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional dan independen merupakan salah satu sasaran yang ditetapkan Inspektorat Jenderal KESDM yang selaras dengan misi yang telah ditetapkan. Untuk melihat apakah peran tersebut telah diterapkan pada pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP, perlu adanya tools yang dapat melihat kondisi dimaksud. Oleh karena itu perlu juga disusun model peningkatan kapasitas (capacity building)/road map peningkatan kapabilitas yang sesuai dengan kondisi setiap APIP. Inspektorat Jenderal menggunakan indikator Peningkatan Level Internal Audit Capability Model (IA-CM) serta Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 35 Jam per Tahun. Internal Audit Capability Model (IA-CM) merupakan suatu model yang bersifat universal yang didesain untuk membangun internal audit yang efektif dan professional di sektor publik dan sebagai road map bagi perbaikan kapabilitas secara bertahap. Target level 2 yang ditetapkan menuntut Inspektorat Jenderal KESDM menjadi profesinal dan independen sehingga telah mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya Korupsi. Sedangan Persentase Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Minimal 35 Jam per Tahun digunakan untuk memastikan telah ada pengembangan profesi pengawasan untuk individu APIP sehingga dapat memenuhi tuntutan untuk selalu bersikap profesional sesuai arti dari kata Profesional sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.


12

Sasaran 2 Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini searah dengan misi Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawas intern di lingkungan Kementerian ESDM Untuk melihat apakah Sasaran tersebut telah berjalan kami menggunakan Indikator berupa Jumlah Unit Utama yang memperoleh Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Jumlah Unit Utama yang telah memiliki Peta Resiko. Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Dalam rangka pemantauan kinerja maka dilakukan evaluasi agar diperoleh umpan balik yang obyektif sehingga berdampak pada perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah, Maka Inspektorat Jenderal KESDM menggunakan Nilai A (Sangat Baik) pada Penilaian AKIP untuk membuktikan apakah suatu manajemen pemerintah tersebut telah dilaksanakan dan diimplementasikan dengan baik. Sasaran 3 Terwujudnya Good and Clean Government Good and Clean Government merupakan pemerintah yang taat azas, tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang serta efisien, efektif, hemat dan bebas KKN. Tujuan akhir dari Good and Clean Government adalah terwujudnya Good Governance. Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘BAIK’ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidahkaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance. Inspektorat Jenderal memilih sasaran tersebut selain karena penjabaran dari misi itnspektorat sendiri yaitu pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2014

13

Sumber Daya Mineral dilakukan secara efektif dan efisien serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan hasil WTP, Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Lingkup Kementerian ESDM sejumlah 300 laporan dan Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sejumlah 40%. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan hasil WTP dijadikan indikator karena Opini BPK merupakan

pernyataan

pendapat

pemeriksa

mengenai kewajaran

informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kewajaran terhadap Laporan Kuangan tersebut merupakan salah satu indikasi apakah pengelolaan keuangan telah mencerminakan penyelengaraan pemerintahan secara Good and Clean Government. Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Lingkup Kementerian ESDM walaupun bersifat output namun hal tersebut dijadikan indikator karena untuk memastikan Inspektorat Jenderal telah melakukan kegiatan pengawasan secara cukup, untuk mewujudkan adanya Good and Clean Government. Dalam upaya menegakkan fungsi pengawasan, tindak lanjut laporan hasil pengawasan menjadi sangat penting karena berhasil atau tidaknya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui dari tingkat kepatuhan Unit dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, maka dibuatlah indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebanyak 40% untuk dapat memetakan berjalannya proses kegiatan pengawasan tersebut.

Sasaran 4 Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan sasaran yang diturunkan dari misi Inspektorat Jenderal yaitu mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2014

14

Daya Mineral dilakukan secara efektif dan efisien serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila seluruh kegiatan dalam lingkup Kementerian dilakukan dengan patuh kepada peraturan perundang-undangan maka Inspektorat Jenderal KESDM dapat dikatakan telah berhasil dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat pengawas intern. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah Jumlah Satuan Kerja yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Dalam salah satu Komponen hasil untuk menilai suatu unit dapat dikatakan berhasil meraih predikat tersebut berupa terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga Inspektorat Jenderal menggunakan indikator tersebut untuk mengukur sasaran mewujudkan wilayah bebas korupsi di lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1.

CAPAIAN KINERJA Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian program dan kegiatan organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma

penganggaran

pemerintah

yang

ditetapkan

dengan

mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program. Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi. Indikator Kinerja Utama Sasaran Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesinal dan independent

Indikator Kinerja Utama 1

2


Level Internal Audit Capability Model (IA-CM) Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi pegawai paling sedikit 35 (tigapuluh lima) jam per tahun


Realisasi

Level 2

Level 3

50%

68%

16

Indikator Kinerja Utama Sasaran Mengimplementasik an Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Terwujudnya Good and Clean Government

Indikator Kinerja Utama 3

4

5

6



Jumlah Unit Utama, yang telah memiliki Peta Risiko

Realisasi

1 Unit

5 Unit

1 Unit

7 Unit


WTP

WDP


40%

44%

300 Laporan

675 Laporan

2/0 Satker

0/0 Satker

Jumlah unit utama yang memperoleh penilaian AKIP dengan predikat A

7


8



17

III.2.

Analisis Capaian Kinerja Capaian Kinerja Sasaran 1 Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional dan independent Indikator 1 Peningkatan Level Internal Audit - Capability Model (IA-CM) dengan terget level 2 Capaian Indikator 1 adalah level 3 Sebagai APIP, berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11 Inspektorat Jenderal KESDM dengan mayoritas pegawai sebagai auditor mempunyai beberapa peran, diantaranya (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,

kehematan,

efisiensi,

dan

efektivitas

pencapaian

tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities); (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities); dan (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities). Untuk melihat apakah peran tersebut telah diterapkan pada pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP, perlu adanya tools yang dapat melihat kondisi dimaksud. Oleh karena itu perlu juga disusun model peningkatan kapasitas (capacity building)/road map peningkatan kapabilitas yang sesuai dengan kondisi setiap APIP.


18

Level IACM bersifat progresif artinya makin tinggi levelnya semakin baik kapabilitasnya dan level rendah merupakan fondasi bagi level lebih tinggi. Sesuai Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas Itjen KESDM Tahun 2013 Nomor: LBINAPIP-341/JF/1/2014 tanggal 17 September 2014, tingkat kapabilitas Itjen KESDM berada di Level dua dengan catatan sehingga di tahun 2014 Inspektorat Jenderal KESDM telah berhasil mencapai target. Pada tahun 2015 ini Dalam rangka meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal KESDM sebagai APIP, baik pada saat peningkatan ke level 2 maupun menuju level 3, Inspektorat Jenderal telah merencanakan langkah – langkah strategis sebagai berikut : 1.

Membangun infrastruktur pengawasan, yang meliputi penyusunan 25 Petunjuk Teknis dan SOP;

2.

Menyusun Peta Audit dan PKPT berbasis resiko;

3.

Melakukan Assessment Pejabat Fungsional Auditor jenjang Madya dan Muda

sebanyak

48

pegawai,

dalam

rangka

penyusunan

kompetensi; 4.

Melakukan revisi Internal Audit Charter;


19

peta

5.

Melakukan koordinasi dengan unit dan instansi terkait pelaksanaan tugas.

Selama tahun 2015, Tim Peningkatan Kapabilitas APIP telah memetakan area of improvement dalam rangka meningkatkan level IACM Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM menjadi Level 3. Hasil pemetaan Tim diketahui bahwa dari 93 (sembilan puluh tiga) key process area (KPA) yang harus dipenuhi, sampai dengan Desember 2015 Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah memenuhi sebanyak 83 (delapan puluh tiga) KPA dengan status YA dan 10 (sepuluh) KPA dengan status SEBAGIAN. Selanjutnya untuk memenuhi 10 (sepuluh) KPA yang statusnya masih sebagian akan dipenuhi di tahun 2016


20

Pemetaan ini dilakukan dengan metode

Submit

assessment Penilaian

hasil

pada

Mandiri

self

aplikasi

Peningkatan

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Berdasarkan hasil submit data self assessment pada aplikasi Penilaian

Mandiri

Peningkatan

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan validasi yang telah dilaksanakan oleh Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah berhasil menaikkan level Kapabilitas dari level 2 menjadi level 3 (dengan catatan). Dalam self assessment/improvement untuk mencapai level 3 dan dari hasil validasi/verifikasi Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM yang dilakukan atas 93 (sembilan puluh tiga) pernyataan pada level 3 (integrated) menunjukkan bahwa 37 (tiga puluh tujuh), yaitu elemen 1, 5 dan 6 dari seluruh pernyataan/formulir isian sebagai parameter kapabilitas organisasi pada level 3 (integrated) telah terpenuhi, sehingga Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah berada pada level 3 (integrated) dengan catatan.


21

Catatan tersebut antara lain : Elemen 2  Mengestimasi jumlah dan ruang lingkup kegiatan audit dan kegiatan pengawasan lainnya dan membandingkan dengan jumlah dan keahlian sumber daya yang tersedia.  Menyusun kerangka kompetensi setiap jabatan yang mencakup pola pengembangan karir dan kriteria penilaian kinerja.  Menyusun sistem pengembangan karir (promosi, rotasi, dan mutasi) dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, tuntutan kompetensi pada suatu jabatan, kinerja individu dan kinerja yang diharapkan.  Menyusun pedoman pemberian penghargaan bagi tim yang berhasil menerapkan perilaku yang diharapkan. Elemen 3  Melakukan Quality Assurance and Improvment Program (QAIP) secara periodik terkait dengan pengawasan yang dilakukan

dan menyusun

laporan hasil pelaksanaannya, serta mengembangkan sistem dan prosedur untuk memonitor dan melaporkan pelaksanaan program QAIP. Elemen 4  Mengembangkan sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan pengawasan intern, yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan para pemangku kepentingan utama secara tepat waktu dan berkala.  Mengembangkan sistem informasi biaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.  Menerapkan sistem manajemen biaya pengelolaan kegiatan pengawasan intern yang selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional K/L serta pelaporannya.  Melengkapi dokumen analisis variance biaya yang meliputi variansi terhadap standar, anggaran, dan best practice serta menindaklanjuti hasil analisis tersebut.


22

 Memantau sistem manajemen biaya secara berkala dan memastikan bahwa struktur biaya masih relevan dan informasi biaya dihasilkan/ diperoleh dengan cara yang paling efisien dan ekonomis.

Indikator 2 Presentase

pegawai

yang

mengikuti

pengembangan

kompetensi

pegawai paling sedikit 35 (tiga puluh lima) jam per tahun dengan target 50% Capaian Indikator 2 adalah 68 % Pengembangan SDM dilakukan dengan melihat profil kesenjangan antara organisasi Itjen KESDM

sekarang dan yang akan datang. Kemudian di

analisis gap yang tercipta dari pengaruh kesenjangan tersebut pada pelaksanaan tugas dan fungsi. Hasil dari analisa muncul

tersebut sebagai

akan analisa

kebutuhan diklat. Sumber

daya

aparatur merupakan

yang

manusia handal investasi

berharga bagi sebuah organisasi. Karena itu perlu ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme supaya organisasi bisa bertahan dan berkembang. Untuk dapat mempertahankan keprofesionalisme tersebut, maka sumber daya manusia aparaturnya perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Pengembangan sumber daya manusia aparatur bertujuan untuk dapat memperbaiki kinerja karyawan - karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan

karena

kekurangan

keterampilan.

Selain

itu

tujuan

diselenggarakan pengembangan sumber daya manusia aparatur diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan potensi kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.


23

Setiap aparatur perlu menyadari tujuan negara dan sadar akan masyarakat umum yang memerlukan pelayanan oleh para aparatur sesuai dengan tugas danfungsinya masing-masing Dalam menjalankan tugas dan peran tersebut aparatur diharuskan selalu melakukan

pengembangan

sumber

daya

sesuai

tuntutan

zaman.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan birokrasi telah disadari sebagai sesuatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan tercapainya kondisi pemerintah yang profesional dalam kepemerintahan yang baik. Hal ini sudah menjadi fenomena yang umum di berbagai kalangan pemerintahan. Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas aparatur pemerintah, makasalah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah melalui Diklat guna mewujudkan aparatur Pemerintah yang kompeten dan handal dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan kepribadian (attitude) melalui Pendidikan dan Pelatihan, karena Pendidikan dan Pelatihan mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan instansi. Hal itu mengacu pada PeraturanPemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil, bahwa pelaksanaan Diklat Aparatur merupakan bagian Integral dari Pendayagunaan Aparatur Negara. Diklat aparatur merupakan investasi untukmengembangkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur Tabel 2: Komposisi Pegawai No 1. 2. 5. 6. 7.

Pegawai Pejabat Struktural Auditor Fungsional Tertentu Fungsional Umum Pegawai Yang Dipekerjakan di Instasi Lain


Ket 23 orang 109 orang 5 orang 69 orang 4 orang

24

Tabel 3: Profil Pendidikan

No 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Latar Belakang Pendidikan

Ket

S2 S1 D3/D4 SMA SLTP SD

52 orang 105 orang 4 orang 43 orang 4 orang 2 orang

Dengan melihat tabel diatas dapat kita lihat bahwa Inspektorat Jenderal memiliki modal yang baik sebagai APIP yang handal dengan jumlah personil yang memiliki gelas pasca sarjana sebanyak 52 orang. Sebagai unit yang menjadi APIP maka yang menjadi target pegawai yang mengikuti diklat pengembangan kompentensi minimal 35 jam hanyalah Auditor. Dan pada tahun 2015 presentasi auditor yang mencapai target tersebut sebanyak 66% sehingga target telah tercapai.

Perbandingan Diklat Auditor 37 orang

72 orang

Auditor yang menjalankan Diklat lebih dari 35 jam pertahun Auditor yang belum menjalankan Diklat lebih dari 35 jam pertahun

Dari 109 Auditor sebanyak 72 orang (66%) telah berhasil mencapai diklat lebih dari 35 jam, serta 37 orang lainya belum mencapai jumlah target 35 jam. Dalam pencapaian 66% tersebut, pengembangan SDM dilakukan dengan melihat profil kesenjangan antara organisasi Inspektorat Jenderal KESDM sekarang dan yang akan datang. Kemudian di analisis gap yang tercipta dari pengaruh/impact kesenjangan tersebut pada pelaksanaan tugas dan fungsi. Hasil dari analisa tersebut akan muncul sebagai analisa kebutuhan diklat . maka pada tahun 2015 kita dapat melihat Inspektorat Jenderal KESDM menyertakan untuk mengikuti diklat yang benar-benar menunjang tugas mereka dalam menghadapi tantangan kedepannya.


25

Diklat-diklat yang sesuai dengan kebutuhan tersebut antara lain: 1.

Pelatihan dan Pendidikan Audit Khusus Pengungkapan Kecurangan Internal (Internal Fraud) di Yogyakarta

2.

Diklat Teknis Bidang ESDM bagi Auditor KESDM di Cepu

3.

Diklat Teknis Audit PNBP Sub Sektor Mineral dan Batubara di Bandung

4.

Diklat Kebijakan Pelayanan Publik di Bandung

5.

Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi Global Positioning System (GPS) untuk Kegiatan Hulu Migas di Cepu

6.

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Angkatan II yang diselenggarakan

7.

Diklat Audit Investigatif (APIP) di Bali

8.

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Air Tanah Angkatan II di Bandung

9.

Diklat Audit Berbasis Resiko (APIP)

Capaian Kinerja Sasaran 2 Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap jenjang organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indikator 3 Jumlah Unit Utama di Lingkungan KESDM yang Telah Memiliki Peta Resiko dengan target 1 Unit Capaian Indikator 3 adalah 5 Unit Pemetaan adalah kegiatan diagnosis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi awal penerapan SPIP pada suatu instansi pemerintah untuk

memperoleh

area-area

yang

gambaran memerlukan

perbaikan (area of improvement). SPIP telah menjadi ketetapan dalam tata urutan perundangan berbentuk Peraturan Pemerintah, LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2014

26

artinya bukan sekedar formalitas saja, karena telah menjadi bagian dari keinginan pemerintah untuk melengkapi peraturan pelaksana dalam reformasi sektor keuangan. Sehingga penilaian terhadap kondisi SPIP suatu instansi pemerintah yang selanjutnya akan menjadi dasar evaluasi yang mencakup, Pemahaman atas

SPIP,

infrastruktur

Keberadaan SPIP,

dan

penerapan SPIP pada suatu instansi pemerintah.

Dari kegiatan tersebut telah berhasil dibuat Peta Resiko pada unit dilingkungan Kementerian ESDM yakni pada unit Unit Yang Memilik Peta Resiko

Unit Yang Belum Memiliki Peta Resiko

Ditjen Minyak dan Gas Bumi

Sekretariat Jenderal

Ditjen Mineral dan Batu Bara

Inspektorat Jenderal

Ditjen Ketenagalistrikan

Badan Litbang ESDM

Dijen EBTK

Badan Diklat ESDM

BPH Migas

Badan Geologi Setjen DEN

Pencapaian Unit Utama yang memiliki 5 Peta Resiko ini melebihi apa yang ditarget sebelumnya yang hanya 1 unit, terlebih 5 unit ini memiliki tugas yang sangat fundamental dalam mengelola Sumberdaya Alam yang dimiliki Negara yang membuat mereka sebagai badan regulasi sekaligus badan pemberi izin serta memiliki anggaran yang berpengaruh signifikan besarnya terhadap Kementerian ESDM.


27

Indikator 4 Jumlah Unit Utama yang memperoleh Penilaian AKIP dengan predikat A dengan target 1 Unit Capaian indikator 4 adalah 7 Unit Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif dan sesuai dengan semangat yang tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor No 25 tahun 2012 jo. Nomor. 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 jo Nomor 886.K Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Inspektorat Jenderal telah melakukan Penilaian AKIP pada tahun 2015 dilakukankan kegiatan Evaluasi AKIP di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sistem AKIP diimplementasikan secara self assessment oleh masing-masing Evaluasi Laporan Kinerjaadalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah oleh Inspektorat Jenderal instansi pemerintah. Instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Jenderal KESDM, dengan tujuan: a.

Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.

b.

Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c.

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

d.

Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.


28

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi: 1.

Perencanaan Kinerja;

2.

Pengukuran Kinerja;

3.

Pelaporan Kinerja; dan

4.

Pencapaian Kinerja.

Pembebanan Bobot Pada Komponen Manajemen Kinerja Pencapaian Kinerja 25% Pelaporan Kinerja 20%

Perencanaan Kinerja 35% Pengukuran Kinerja 20%

Perencanaan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan Kinerja

Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan evaluasi AKIP di Unit Eselon I Kementerian ESDM ini, im Evaluasi memilih untuk menggunakan strategi evaluasi sederhana. Adapun kategori yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) adalah:


29

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal maka diperoleh hasil bahwa terdapat 7 Unit eselon 1 yang mendapatkan Predikat A yaitu:

1. Inspektorat Jenderal dengan Nilai 82,08; 2. Badan Geologi dengan nilai 82,64; 3. Ditjen Migas dengan nilai 80,24; 4. Ditjen Ketenagalistrikan dengan nilai 85,83; 5. Badan Litbang dengan nilai 87,22; 6. Sekretariat Jenderal dengan nilai 80,14; 7. Ditjen EBTKE dengan nilai 92,32.

Hal ini menandakan bahwa Inspektorat Jenderal telah berhasil menjalankan tugas sebagai APIP melalui sosialisasi pada unit eselon I secara bersama sama melakukan pembenahan sehingga dapat diperoleh hasil skor A pada 5 unit melebihi target yang ditetakan pada yakni hanya berjumlah 1 unit. Walaupun telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Itjen tidaklah langsung berpuas diri karena masih ada unit eselon 1 lain yang belum mendapatkan skor A sehingga masih harus dilakukan pendampingan di tahun 2016 akan lebih banyak unit yang meraih skor Sangat Baik


30

Untuk 5 unit yang pada tahun 2015 telah meraih skor A tetap diberikan saran dan rekomendasi sehingga ditahun selanjutnya mereka dapat memberikan performance yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya yakni: -

Menetapkan dan melakukan reviu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala.

-

Segera menetapkanRencana Kerja Tahunan (RKT) yang selaras dan sejalan dengan Renstra yang telah ditetapkan.

-

Perlu membuat dan menetapkan kebijakan yang mengatur atau memuat pemanfaatan pencapaian target kinerja. Misalnya, digunakan sebagai bahan penilaian kinerja individual dan pemilihan kantor teladan.

-

Melaksanakan reviu LAKIP secara internal dengan metode Focus Group Discussion

-

Agar setiap pelaporan dilaksanakan tepat pada waktunya .

Capaian Sasaran 3 Terwujudnya Good and Clean Government Indikator 5 Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan terget WTP Capaian Indikator 5 adalah WDP; Opini BPK merupakan pernyataan pendapat pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini yang diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak. Pada tahun 2015 Kementerian ESDM mendapatkan Opini WDP terhadap Laporan Keuangan 2014. Opini Wajar Dengan Pengecualian adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KESDM 2014

31

menjadi pengecualian piutang atau item tertentu pada LK KESDM 2015 yang dinyatakan oleh BPK RI belum sesuai standar akuntansi adalah item atau rekening piutang sumber daya alam dalam hal ini piutang dimaksud ketika di konfrontasi oleh BPK RI. Hasil konfirmasi diperoleh nilai yang berbeda dengan nilai piutang pada akutansi Direktorat Jenderal Minerba. Menindaklanjuti atas permasalah tersebut Itjen ESDM melakukan perbaikan dengan melakukan rekonsiliasi piutang terhadap hampir seluruh wajib bayar PKP2B dan KK posisi per 31 Desember. Indikator 6 Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan terget 40% Capaian Indikator 6 adalah 44,17% Dalam upaya menegakkan fungsi pengawasan, tindak lanjut laporan hasil pengawasan

menjadi

sangat

penting

karena

berhasil

atau

tidaknya

pengawasan penyelenggaraan pemerintah dapat diketahui dari tingkat kepatuhan Unit dalam melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan setelah

selesai

dimaksudkan

dilakukan

sebagai

pelaksanaan

lanjutan

dari

pengawasan.

pelaksanaan

Kegiatan

pemeriksaan

ini

untuk

mengetahui sejauh mana auditan telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara periodik maka dapat kita lihat capaian Tindal Lanjut Hasil Pengawasan terhadap Laporan Pengawasan yang terbit di tahun 2015 sebagai berikut : Target Persentase Tindak

Realisasi Persentase

Lanjut

Tindak Lanjut

Bulan VI

40%

32%

Bulan VIII

40%

48%

Bulan X

40%

47%

Bulan XII

40%

44,17%

Periode


32

Berdasarkan Grafik terlihat bahwa pada akhir tahun jumlah tindak lanjut hasil pengawasan

pada laporan pengawasan 2015 telah melebihi target yang

ditetapakan dengan jumlah 44,17 %.

Hasil tersebut dapat dicapai karena secara rutin dalam rangka penyampaian informasi kepada pimpinan Satuan Kerja Eselon I tentang hasil audit pada satuan kerja yang bersangkutan, maka Inspektorat Jenderal secara rutin memonitor

Hasil Tindak Lanjut Pengawasan. Pihak Unit terkait dapat

mengirimkan data Tindak Lanjut yang akan diproses dengan Alur seperti berikut :

.


33


34

Selain itu untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM maka dilakukan pertemuan bilateral antara auditor

Inspektorat

dengan

pihak

difasilitasi

auditan

oleh

Inspektorat

Jenderal yang

Sekretariat

Jenderal

untuk

penyelesaian saldo temuan yang belum sesuai dengan rekomendasi. Kegiatan

ini

dilakukan

mengakselerasikan

untuk

para

auditee

agar lebih tanggap dalam melakukan tindak lanjut hasil pengawasan. Indikator 7 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Sebanyak 300 Laporan Capaian indikator 7 adalah 675 Laporan Program

Kerja

Pengawasan

Tahunan

(PKPT)

Inspektorat

Jenderal

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2015 disusun berdasarkan kebijakan nasional yang ditetapkan pemerintah dan kebijakan pimpinan KESDM serta memperhatikan isu-isu nasional dan strategis yang diemban sektor ESDM dapat dilaksanakan dengan optimal dan terhindar dari praktikpraktik KKN maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya. Oleh karena itu, program kerja pengawasan perlu direviu setiap tahun, agar program pengawasan tersebut dapat diarahkan kepada masalah-masalah aktual yang perlu mendapatkan antisipasi secara tepat dan cepat.


35

Dari tebel diatas dapat kita lihat bagaimana jumlah target perencenaan pada PKPT bersifat dinamis, menyesuaikan pada situasi dan tantangan yang dinamis. Selain melakukan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan dalam PKPT, Inspektorat jenderal juga melakukan Pengawasan yang tidak termaksud dalam PKPT, kegiatan tersebut adalah kegiatan Pengawasan Optimaliasi Penerimaan Negara (OPN) dan Inventarisasi aset yang akan di Hibah dilingkungan KESDM.

INSPEKTORAT IRAT I IRAT II OPN IRAT III IRAT IV IRAT V JUMLAH

PKPT dan Non PKPT 53 45 94 55 43 379 669

Realisasi 58 39 69 70 71 368 675

Tim Teknis OPN, yang merupakan wadah koordinatif antar instansi, sangatlah terkait dengan program peningkatan penerimaan negara tersebut. Oleh sebab itu, kegiatan dan arah kebijakan Tim Teknis OPN selalu diselaraskan dengan program dimaksud sehingga dapat mendukung keberhasilan peningkatan penerimaan negara. Sebagai salah satu program penting dalam upaya menciptakan kesinambungan fiskal yang

telah

dicanangkan

oleh

pemerintah dalam Rencana Kerja Jangka

Menengah

tahun

2004-

2009, adalah program peningkatan penerimaan negara dan pengamanan keuangan negara. Program tersebut merupakan kebijakan fiskal yang ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi di bidang perpajakan dan kepabeanan, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak baik dari jenisnya maupun perbaikan administrasinya.


36

Sedangkan Tim Inventarisasi aset yang akan di HIBAHKAN dilingkungan KESDM merupakan kegiatan pengawasan yang dilatarbelakangi oleh permasalah Pengelolaan aset persediaan lainnya pada SIMAK BMN Ditjen EBTKE dan Badan Geologi berupa Barang Persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat dalam kondisi Rusak di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kurang Memadai yang ditemukan oleh BPK RI. Untuk itu dibentuklah suatu tim yang bertugas untuk menginventarisasi dan memverifikasi aset-aset tersebut agar proses hibah dapat segera dilakukan. Pencapaian Laporan Pengawasan Itjen KESDM yang berjumlah 675 laporan jauh melebihi apa yang ditarget di Perjanjian Kinerja yang hanya berjumlah 300 laporan hal ini disebabkan Inspektorat Jenderal Memperhatikan isu-isu strategis

yang

berkembang

maka

dilakukan

Revisi

Program

Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dengan mengutamakan kaidah-kaidah profesionalisme, transparansi, kejujuran, obyektivitas, dan akuntabel. Capaian Sasaran 4 Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indikator 8 Jumlah

Satuan

Kerja

yang

telah

memperoleh

Wilayah

Bebas

Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan target 2 unit WBK Capaian indikator 8 adalah Tidak Berhasil Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah

penyalahgunaan

pengawasan.

wewenang,

praktek

KKN,

dan

lemahnya

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi


37

Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang

telah

pembangunan

dilakukan Zona

oleh

pimpinan

Integritas

instansi

difokuskan

pada

pemerintah. penerapan

Proses program

Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2. Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta; 3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Pada tahun 2015, Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian terhadap implementasi ZI menuju WBK/WBBM pada 12 (dua belas) unit/satuan kerja dengan hasil :


38

Hasil penilaian Inspektorat Jenderal terhadap seluruh satuan kerja di Kementerian ESDM tidak ada satker yang memperoleh nilai di atas 75 atau memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai satker WBK/WBBM. Inspektorat Jenderal telah melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pembinaan terhadap satuan kerja diseluruh kementerian melalui pendampingan dan asistensi pembangunan zona integritas dan menerbitkan edaran kepada seluruh Pimpinan di lingkungan KESDM untuk melakukan percepatan pembangunan ZI dengan melibatkan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi (UPRB) Kementerian ESDM. Untuk mendukung pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Inspektorat Jenderal telah meluncurkan dua buah program yakni : a.

Whitle Blowing System Sistem Penanganan Pengaduan Internal di lingkungan KESDM dilakukan melalui sistem online atau yang dikenal Whistleblowing System Online yang merupakan sarana yang disediakan oleh Kementerian ESDM bagi siapa saja yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan


39

KESDM, sehingga setiap pegawai KESDM dapat bertindak sebagai whistleblower untuk melaporkan penyimpangan kapan dan dimanapun dengan mengakses http://wbs.esdm.go.id/. atau website http://esdm.go.id serta pos dan mendapatkan hak perlindungan dan penghargaan bagi si pelapor.Sampai dengan periode Desember 2015, sudah ada 36 (tiga puluh enam) pengaduan yang telah masuk dalam website Whistleblowing System Kementerian ESDM. Keseluruhan pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti untuk di verifikasi dan/atau ditelaah, dengan perincian pengaduan sebagai berikut:

1 2 3

JENIS PENGADUAN MASYARAKAT Minyak dan gas bumi Setlitbang Energi baru terbarukan

4 5 6 7 8 9

Badan Geologi Tidak ada topik PVMBG STEM AKA MIGAS SPBG Lain – lain

NO

TOTAL

JUMLAH

TINDAK LANJUT

1 1 1

Telah Ditindak Lanjuti Telah Ditindak Lanjuti Telah Ditindak Lanjuti

6 1 1 2 1 22 36

Telah Ditindak Lanjuti Telah Ditindak Lanjuti Telah Ditindak Lanjuti Telah Ditindak Lanjuti Telah Ditindak Lanjuti Telah Ditindak Lanjuti

b. Pengendalian Gratifikasi Inspektorat V selaku unit pengelola gratifikasi telah melakukan

sosialisasi

sebagaimana yang diatur dalam PERMEN ESDM No. 37

tahun

Pengendalian

14

tentang Gratifikasi

dan mekanisme pelaporannya di lingkungan KESDM, sehingga unitunit di Kementerian ESDM dapat melaksanakan mekanisme gratifikasi ini beserta pelaporannya. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral yang saat ini tengah berbenah untuk mengembalikan public trust, meraih dua penghargaan pengendalian gratifikasi sekaligus.


40

Dua penghargaan yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kementerian ESDM yaitu : 1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan unit pengendali gratifikasi terbaik di tahun 2015; dan 2) Kementerian/Lembaga yang telah menerapkan PPG dengan total nilai gratifikasi terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara tahun 2015. Selain meraih dua penghargaan pengendalian gratifikasi tingkat Kementerian/lembaga. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said juga meraih peringkat pertama Penghargaan Gratifikasi sebagai pegawai negeri/penyelenggaran negara dengan nilai gratifikasi terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara tahun 2015. Total nilai gratifikasi yang diserahkan Menteri ESDM ke KPK selama tahun 2015 senilai Rp 3.966.313.978. III.3.

Capaian Realisasi Keuangan Pagu DIPA Inspektorat Jenderal TA 2015 sebesar Rp.107.461.164.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.91.570.322.338,- (85,21%) dan capaian kinerja PKPT sebesar 114%. Kenaikan angka realisasi anggaran dan capaian kinerja tersebut dibanding tahun sebelumnya TA 2014 dengan Pagu sebesar

Rp.90.318.603.000,-

dengan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.54.814.933.187 (60,69%) karena adanya kebijakan dari Pimpinan Inspektorat Jenderal berupa pemantauan kendali mutu yang memantau kegiatan pengawasan agar berjalan sesuai perencanaan, monitoring dilakuan secara rutin yang dievaluasi dalam rapat bulanan, serta dilakukanya kegiatan inventarisasi aset pada unit di lingkungan Kementerian ESDM. Tabel 12: Realisasi Anggaran TA 2015 URAIAN Kode Kegiatan

PAGU (Rp) %

SISA (Rp)

6.908.459.825

90,05

763.377.175

9,95

11.140.674.000 10.211.134.775

91,66

929.539.225

8,34

6.329.525.875

92,46

516.016.125

7,54

7.430.951.550

92,13

634.548.450

7,87

82,31 13.047.360.687 85,21 15.890.841.662

17,69

Unit

Setelah Revisi 6

1887

Inspektorat I

7.671.837.000

1888

Inspektorat II

1889

Inspektorat III

6.845.542.000

1890

Inspektorat IV

8.065.500.000

1891

SIJ TOTAL

REALISASI (Rp)

73.737.611.000 60.690.250.313 107.461.164.000 91.570.322.338


41

%

14,79

Kode

020.20.03

Uraian Kegiatan

Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Esdm

1887 Penyelenggaraan Pemeriksaan Dan Pengawasan Lingkup Ditjen Listrik, Ditjen Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Dan Satuan Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 1888 Penyelenggaraan Pemeriksaan Dan Pengawasan Lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen Mineral, Batubara Serta Dekosentrasi Dan Tugas Perbantuan 1889 Penyelenggaraan Pemeriksaan Dan Pengawasan Itjen, Badan Geologi Dan Balitbang Dan Sekretariat Den 1890 Penyelenggaraan Pemeriksaan Dan Pengawasan Lingkup Ditjen Minyak Dan Gas Bumi, Badiklat Dan BPH Migas 1891 Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian ESDM

Realisasi 2014 (Rp)

Realisasi 2015 (Rp)

% Realisasi Keuangan 2014

% Realisasi Keuangan 2015

54.814.933.187

91,570,322,338

60,69

85,21

5.306.223.075

6,908,459,825

60,70

90.0

6.521.692.300

10,211,134,775

61,66

91.66

4.915.008.650

6,329,525,875

71,86

92.46

4.487.965.150

7,430,951,550

70,74

92.13

33.584.044.012

60,690,250,313

58,09

82.31


42

BAB IV PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan uraian dari Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Inspektorat Jenderal berhasil mencapai target tahun 2015. dari 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama sebanyak 6 (enam) indikator telah melampaui target dan 2 (dua) indikator belum tercapai. Terhadap indikator yang belum tercapai pada Jumlah Satuan Kerja yang telah memperoleh Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dengan target 2 (dua) unit dan Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, inspektorat Jenderal telah mengindetifikasi penyebab kegagalan tersebut dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya di tahun depan. Mengenai pengelolaan anggaran, terjadi peningkatan penyerapan secara signifikan dari Tahun 2014 sebesar Rp. 54.814.933.187 atau (60,69%), Pada Tahun 2015 menjadi Rp, 91,570,322,338 atau (85,21%) karena adanya kebijakan dari Pimpinan Inspektorat Jenderal berupa pemantauan kendali mutu yang memantau kegiatan pengawasan agar berjalan sesuai perencanaan, monitoring dilakuan secara rutin serta dievaluasi secara bulanan.

Komitmen Langkah di Masa Mendatang 1. Inspektorat Jenderal akan terus menerus melakukan pembinaan pada unit-unit di lingkungan

Kementerian

ESDM

dimulai

dari

perencanaan,

pelaksanaan,

pelaporan dan pertanggung jawaban; 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan baik dibidang teknis maupun manajerial; 3. Mewujudkan program-progam pencegahan tindak pidana korupsi secara online melalui WBS dan pengendalian gratifikasi serta mendorong terwujudnya aplikasi pengaduan masyarakat; 4. Mendorong ketaatan Aparatur Sipil Negara dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan.


43

No 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18.

19.

Nama Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk teknis Audit Dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Audit Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Reviu Laporan keuangan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Reviu Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Reviu Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Layanan Asistensi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Sosialisasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Layanan Konsultansi Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Pengelolaan Whistleblowing System di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Pengendalian dan Pengelolaan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Monitoring Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang Berkadar Pengawasan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Petunjuk Teknis Pengelolaan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No

Nama Petunjuk Teknis

20. Petunjuk Teknis Penilaian Internal Dalam Rangka Telaah Sejawat Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 21. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan di Kantor Sendiri di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 22. Petunjuk Teknis Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 23. Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan kepada Tim Audit di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 24. Petunjuk Teknis Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 25. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kepatuhan atas Pelaksanaan Kontrak Infastruktur di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL Jalan Patra Kuningan Raya Nomor I B Kuningan Jakarta Selatan 12950  (021) 5202441  (021) 5264246 Homepage http:/www.itjen.esdm.go.id E-mail : [email protected]

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Recommend Documents