KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PUSAT DATA DAN INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL MAKASAR, 18 OKTOBER 2010

OUTLINE I.

KONDISI DAN TANTANGAN SEKTOR ENERGI

II. PRINSIP KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL III. KONSEP RENCANA UMUM ENERGI

IV. PENUTUP

2

I. KONDISI DAN TANTANGAN ENERGI SAAT INI  Peran minyak bumi dalam bauran energi primer masih besar 2.8%

 Pemanfaatan EBT masih terlalu kecil

1.20%

20.0%

 Keterbatasan Infrastruktur energi yang menyebabkan rendahnya akses mayarakat terhadap energi.

25.1%

50.9%

2009 *)

 Penggunaan energi yang belum efisien

*) Data sementara Diolah oleh Pusdatin ESDM

I. KONDISI DAN TANTANGAN ENERGI SAAT INI (lanjt..)  Peran minyak bumi dalam bauran energi primer masih besar


5%

1990 95%



Total Non Fosil

4%

2009 *) 96%

*) Data sementara Diolah oleh Pusdatin ESDM

Total Fosil

I. KONDISI DAN TANTANGAN ENERGI SAAT INI (lanjt..)  Peran minyak bumi dalam bauran energi primer masih besar Rasio Elektrifikasi Nasional 65%*

 Pemanfaatan EBT masih terlalu kecil  Keterbatasan Infrastruktur energi yang menyebabkan rendahnya akses mayarakat terhadap energi.

Category :

NAD 74,91%

> 60 % North Sum 69,32 %

41 - 60 %

20 - 40 %

Gorontalo 48,70%

Sulut 66,62%

Kalbar 45,65% West Sum 68.72% Jambi 48.85% Bengkulu 50.08%


Central Kal 44,33%

Riau + Kepri 54,66%

East Kal 68,37 %

Sumse l 49,80 Babel % 72,45 % Jakarta 100%

Lampung 47,66% Banten 72,11%

West Java 64,95%

North Maluku 47,81%

South Kal 71,39%

East Java Jogya 71,08 79,64%%

South Sul 54,90 %

Central Sul 47,64%

Sultra 38,21%

Bali 74,42%

NTB 31.99 %

NTT 24.24 %

Maluku 55,36%

Papua + Papua Barat 32,05%

I. KONDISI DAN TANTANGAN ENERGI SAAT INI (lanjt..)  Peran minyak bumi dalam bauran energi primer masih besar 2.00


1.84 1.69

1.50

1.36 1.16

1.05

1.00



0.73 0.50

0.47 0.26

0.17

-

(0.50)

Sumber: Handbook of Energy & Economic Statistic in Japan 2008

0.10 (0.03)

(0.12)

I. KONDISI DAN TANTANGAN ENERGI SAAT INI (lanjt..) KOMITMEN PADA PERUBAHAN IKLIM

Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020

Upaya sendiri

26%

Kehutanan

14%

Energi

6%

Sampah

6%

41%

Upaya sendiri dan dukungan internasional

Melalui pengembangan energi baru terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi dari seluruh sektor

II. PRINSIP KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

SUPPLY SIDE POLICY Peningkatan Kegiatan ekonomi Ketahanan Nasional

JAMINAN PASOKAN

HARGA ENERGI

KONSERVASI (OPTIMASI PRODUKSI)

SUBSIDI LANGSUNG

DIVERSIFIKASI DEMAND SIDE POLICY

KESADARAN MASYARAKAT

KONSERVASI (EFISIENSI)

KETAHANAN ENERGI

EKSPLORASI PRODUKSI

SHIFTING PARADIGM

PERAN ENERGI

(Berdasarkan UU Energi No. 30 tahun 2007)

PRINSIP DASAR KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL 1. Tercapainya perubahan paradigma dalam memandang sumber daya energi sebagai komoditas menjadi sumber daya energi sebagai modal pembangunan; 2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi yang memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi pembangunan ekonomi nasional; 3. Tercapainya bauran energi yang optimal, dengan adanya peningkatan peran EBT. 4. Penerapan harga energi sesuai dengan nilai keekonomian berkeadilan dan subsidi harga dihilangkan secara bertahap dan menjadi nihil paling lambat pada tahun 2014; 5. Tercapainya penurunan intensitas energi final sebesar 1%/tahun. 6. Tercapainya peningkatan cadangan terbukti energi fosil dan non fosil; 7. Terwujudnya pembangunan infrastruktur energi yang mampu memaksimalkan akses masyarakat terhadap energi; 8. Tercapainya peningkatan kemandirian pengelolaan energi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan kemampuan dan peranan industri dan jasa energi dalam negeri;

ARAH KEBIJAKAN ENERGI BAU** EBT; 4,4%

PERPRES 5/2006 EBT; 17%

Batubara; 30,7%

Minyak Bumi; 43,9%

EBT; 3,1%

Batubara; 34,6%

Minyak Bumi; 41,7%

Gas Bumi; 21,0%

Gas Bumi; 20,6%

Minyak Bumi; 20%

Batubara; 33% Gas Bumi; 30%

VISI 25/25 EBT; 25%

Batubara ; 32%

Minyak Bumi; Gas 20% Bumi; 23%

5100 SBM

3,1%

34.6%

3200 SBM

32 % Batubara 4,4 % 30,7 %

Gas Bumi

21 %

M. Bumi

43,9%

23 % Gas Bumi

41.7%

20 % M. Bumi

2015

Sumber: *DEN, **Blueprint PEN 2006-2025

2020 2025

DIVERSIFIKASI ENERGI

20,6%

2010*

KONSERVASI ENERGI (37,25%)

25 % EBT

1131,3 SBM

EBT Batubara

3200 SBM

KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI 1982

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1982 tentang Konservasi Energi 1991

Keputusan presiden No. 43 Tahun 1991 tentang Konservasi Energi (dicabut) Rencana Induk Konservasi Energi Nasional Tahun 1995 dan revisinya Tahun 2005

1995

2002 KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI

2005

2006

2007 2008

2009

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi dan Peraturan MESDM No. 0031 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi (dicabut) Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi

UU NO. 28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG 

“Sistem penghawaan dan pencahayaan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung”



Sebagai turunannya adalah PP No. 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28/2002



Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung yang antara lain berisi “Persyaratan teknis sistem ventilasi, kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI 03-6390-2000 Konservasi Energi Sistem Tata Udara” dan “Persyaratan pencahayaan harus mengikuti SNI 03-6197-2000 tentang Konservasi Energi Sistem Pencahayaan pada Bangunan Gedung” SNI Konservasi di Bangunan Gedung



SNI 03-6390-2000 Konservasi Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung



SNI 03-6197-2000 Konservasi Energi Sistem Pencahayaan pada Bangunan Gedung



SNI 03-6389-2000 Konservasi Energi Selubung Bangunan pada Bangunan Gedung



SNI 03-6196-2000 Prosedur Audit Energi pada Bangunan Gedung

Perlunya Pemerintah Daerah memasukkan SNI Konservasi Energi dalam proses Izin Mendirikan Bangunan

Kebijakan Energi Baru Terbarukan … (1) No

Regulasi

Deskripsi

1.

Kebijaksanaan Umum Bidang Energi (KUBE)/KEN 20032020

 Kebijakan Diversifikasi Energi mendorong Pemanfaatan

Perpres No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

 Energy mix yang optimal, Target EBT sebesar 17% pada tahun

3.

UU No. 30/2007 tentang Energi

 Mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;  Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sesuai dengan kewenangannya.  Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan insentif untuk pemanfaatan energi baru terbarukan sampai dengan waktu tertentu sampai tercapai keekonomiaannya.

4.

UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan

 Memprioritas penggunaan energi terbarukan yang tersedia setempat untuk pembangkit listrik

2.

Energi Baru Terbarukan

2025

 Proses pembelian listrik dari energi baru terbarukan melalui penunjukan langsung (tanpa lelang)


Regulasi

Deskripsi

5.

UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi  PP No. 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Pabum  Permen 32/2009 tentang harga Harga Patokan Pembelian TL oleh PT. PLN (Persero) dari PLTP

 Mengatur pengelolaan dan pengembangan sumber energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung dan tidak langsung

 Instruksi Presiden No. 1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN sebagai Bahan Bakar Lain  Permen 32 Tahun 2008 tentang Mandatory BBN

 Menginstruksikan menteri-menteri terkait, gubernur dan

6.

 Berdasarkan Peraturan Menteri No. 32/2009, harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik dari pembangkit panas bumi sebesar US$ 9,70 cent/kWh.

bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah percepatan penyediaan dan pemanfaatan biofuel  Berdasarkan Peraturan Menteri No. 32/2008, menetapkan pentahapan kewajiban penggunaan biofuel (biodiesel, biooil, bioethanol). Target Biodiesel, Bioethanol dan Biooil pada tahun 2025 masing-masing sebesar 20%, 15% dan 10%


Regulasi

Deskripsi

7.

 PT. PLN berkewajiban membeli listrik dari pembangkit  Peraturan Menteri No. yang menggunakan EBT skala kecil dan menengah dengan 31/2009 tentang Harga kapasitas : ≤ 10 MW atau kelebihan tenaga listrik dari Pembelian Tenaga Listrik oleh BUMN, BUMD, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat PLN dari PLT yang  Harga: Rp. 656/kWh x f, jika terinterkoneksi pada Menggunakan EBT Skala Kecil tegangan menengah; Rp. 1,004/kWh x f, jika dan Menengah atau terinterkoneksi pada tegangan rendah; kelebihakan tenaga listrik f = 1.0, 1.2, 1.3, 1.5  Kepmen No. 1122K/30/  PT. PLN dapat membeli listrik dari pembangkit EBT dengan MEM/2002 (PSK Tersebar) harga melebihi ketentuan di atas berdasarkan Harga Perkiraan Sendri dan wajin mendapat persetujuan Menteri  Permen No. 002/2006 (PSM ET)

8.

Peraturan Menteri Keuangan  Pemberian fasilitas perpajakan untuk pengem-bangan No. 21/PMK.011/2010 tentang energi terbarukan dalam bentuk: fasilitasi PPh; PPN; bea Pemberian Fasilitas Perpajakan masuk dan pajak ditanggung Pemerintah. dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber EBT

III. KONSEP RENCANA UMUM ENERGI

Pendahuluan 1. Pengertian Rencana Umum Energi adalah rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi di suatu wilayah, antarwilayah, atau nasional [ps 1 angka 27]. 2. Ruang Lingkup Rencana Umum Energi terdiri atas : a. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) b. Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

Landasan penyusunan RUEN (pasal 17) -

Pemerintah menyusun rancangan rencana umum energi nasional berdasarkan kebijakan energi nasional

-

Dalam menyusun RUEN, pemerintah mengikutsertakan pemerintah daerah serta memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat

-

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUEN ditetapkan dengan Peraturan Presiden

Maksud dan Tujuan RUEN dan RUED (draft Pedoman RUEN) • RUEN dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan energi di tingkat nasional yang bersifat lintas sektor, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara berkelanjutan, berkeadilan dan optimal dalam rangka mencapai ketahanan energi nasional.

• RUED dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan energi di tingkat daerah yang bersifat lintas sektor, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah secara berkelanjutan, berkeadilan dan optimal dalam rangka mencapai ketahanan energi daerah dan sesuai dengan tujuan pengelolaan energi secara nasional.

RUEN dan RUED disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan sasaran (draft pedoman RUEN): • tercapainya keamanan pasokan energi domestik dengan cara pengalokasian energi untuk kebutuhan domestik (bahan baku dan bahan bakar) dan ekspor serta pengalokasian energi per wilayah dengan tetap mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat tidak mampu; • tercapainya pemenuhan kebutuhan energi domestik (energi tersedia dalam jumlah yang cukup); • tercapainya nilai tambah ekonomi yang maksimal; • tercapainya pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan sumber dayadan sumberenergi secara optimal, terpadu,efisiendan berkelanjutan; • tercapainya pembangunan infrastruktur energi; • terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup; • tercapainya kemandirian pengelolaan energi.

Format RUEN (draft pedoman RUEN) •

• •

• • • • • • •

Pendahuluan Latar belakang, tujuan, dasar hukum, sasaran pengelolaan energi, kebijakan energi, dan lintas sektor Metodologi Perencanaan Energi Model,asumsi dan skenario Kondisi Energi Nasional Kondisi energi saat ini dan yang diharapkan (potensi dan cadangan energi, konsumsi energi final, bauran energi, infrastruktur) Proyeksi Kebutuhan Energi Kebutuhan energi per jenis, sektor, dan wilayah Proyeksi Penyediaan Energi Energi per jenis, pasokan bahan bakar pembangkit, infrastruktur Cadangan Penyangga Energi Nasional BBM, LPG, gasbumi/LNG, batubara, listrik (reservemargin) Neraca Energi Nasional Arus energi mulai dari penyediaan pasokan energi,proses transformasi hingga konsumsi energi Strategi dan Program Implementasi (utama dan pendukung) Aspek Lingkungan Emisi per jenis bahan bakar dan per kapita Biaya dan Pendanaan Sumber pendanaan APBN dan NonAPBN yang sah

Format RUED (draft pedoman RUEN) •

• •

• •

• • •

Pendahuluan Latar belakang, tujuan, dasar hukum, sasaran pengelolaan energi, kebijakan energi Metodologi Perencanaan Energi Model,asumsi dan skenario Kondisi Energi Daerah Kondisi energi saat ini dan yang diharapkan (potensi dan cadangan energi, konsumsi energi final, bauran energi, infrastruktur) Proyeksi Kebutuhan Energi Daerah Kebutuhan energi per jenis, sektor, dan wilayah Proyeksi Penyediaan Energi Daerah Energi per jenis, pasokan bahan bakar pembangkit, infrastruktur Strategi dan Program Implementasi (utama dan pendukung) Aspek Lingkungan Emisi per jenis bahan bakar dan per kapita Biaya dan Pendanaan Sumber pendanaan APBD dan NonAPBD yang sah

KETERKAITAN KEN, PEDOMAN RUEN, RUEN DAN RUED KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL

RUEN

PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

RUED

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI

23

IV. PENUTUP •

Kebutuhan energi akan semakin tinggi untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, membaiknya akses infrastruktur energi daerah dan peningkatan industri.

•

Untuk menjamin keamanan pasokan energi di masa depan, perlu adanya peningkatan peran daerah baik dalam penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan maupun dalam peningkatan konservasi dan efisiensi energi.

•

Koordinasi pusat dan daerah perlu terus ditingkatkan dalam rangka menjamin keamanan pasokan energi untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah.

TERIMA KASIH www.esdm.go.id

KETAHANAN ENERGI vs KEMANDIRIAN ENERGI KETAHANAN ENERGI • Kemampuan untuk merespon dinamika perubahan energi global (eksternal) • Kemampuan untuk menjamin ketersediaan energi dengan harga yang wajar (internal)

KEMANDIRIAN ENERGI

KEMANDIRIAN ENERGI 1. Ketersediaan Kemampuan untuk memberikan jaminan pasokan energi (security of energy supply) 2. Aksesibilitas Kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap energi (infrastructure availability) 3. Daya beli Kemampuan untuk menjangkau harga (keekonomian) energi (willingness to pay) (Sumber: APERC & IEA)

CADANGAN DAN PRODUKSI ENERGI INDONESIA (2008)

SUMBER DAYA

CADANGAN

PRODUKSI

RASIO CAD/PROD (TAHUN)*)

56,6 miliar barel

8,2 miliar barel**)

357 juta barel

23

Gas Bumi

334,5 TSCF

170 TSCF

2,7 TSCF

63

Batubara

104,8 miliar ton

18,8 miliar ton

229,2 juta ton

82

453 TSCF

-

-

-

ENERGI FOSIL

Minyak Bumi

Coal Bed Methane (CBM)

*) Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru **) Termasuk Blok Cepu

ENERGI NON FOSIL

SUMBER DAYA

KAPASITAS TERPASANG

Tenaga Air

75.670 MW (e.q. 845 juta SBM)

4.200 MW

Panas Bumi

27.510 MW (e.q. 219 juta SBM)

1.052 MW

500 MW

86,1 MW

49.810 MW

445 MW

Tenaga Surya

4,80 kWh/m2/hari

12,1 MW

Tenaga Angin

9.290 MW

1,1 MW

3.000 MW (e.q. 24,112 ton) untuk 11 tahun*)

30 MW

Mini/Micro Hydro Biomass

Uranium *) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat

PRODUKSI ENERGI FOSIL INDONESIA 6000

5000

ribu boeph

4000 3000

2000 1000 0

2000

2001

2002

2003

Minyak Bumi

Sumber: Kementerian ESDM

2004 Gas Bumi

2005

2006

Batubara

2007

2008

ERA MINYAK BUMI SUDAH BERLALU….. Prediksi produksi minyak Indonesia (Metoda M. King Hubbert)

Sumber: Kementerian ESDM

PRODUKSI MINYAK BUMI INDONESIA

2,000.0

1,800.0

1,600.0

1,400.0

RIBU BPD

1,200.0

1,000.0

800.0

INDUSTRI MINYAK INDONESIA SUDAH 100 TAHUN Sebagian besar lapangan minyak sudah tua (mature)

600.0

400.0

200.0

Catatan : 1. 1995 – Mulai mengalami penurunan secara alamiah 2. 1997 – Krisis ekonomi (tidak ada investasi) 3. 1998 – s.d. 2001 : Terjadi empat kali ganti pemerintah 4. 2001 – Undang-undang Migas terbit, masuk Mahkamah Konstitusi s.d. 2004 5. 2004 – Pemilihan Umum

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

0.0

MASYARAKAT

INDUSTRI

PEMERINTAH

• Menyediakan pandangan individu dan data serta informasi sektor yang diperlukan dalam penyusunan skenario pengembangan energi di masa y.a.d • Membahas isu-isu aktual dan menyediakan input bagi model dan asumsi • Mendiskusikan tujuan dan implikasi skenario • Memberikan rekomendasi skenario yang akan dianalisis • Menyiapkan berbagai pemikiran-pemikiran baru atau terobosan

TIM TEKNIS ENERGI*)

FORUM ENERGI DAERAH

• Model ekonomi-energi terpadu • Tenaga ahli ekonomi / teknologi dan input untuk pembahasan • Dukungan logistik • Kesamaan persepsi yang komprehensif terhadap permasalahan dan kemungkinan perkembangan energi daerah di masa y.a.d • Kesepakatan proyeksi skenario energi dan kebijakan, strategi serta program pengembangan energi daerah Catatan: *) Didukung oleh Perguruan Tinggi / lembaga penelitian setempat

STRUKTUR KEANGGOTAAN FORUM ENERGI DAERAH KEPUTUSAN GUBERNUR

FORUM ENERGI DAERAH KETUA/WAKIL KETUA : UNSUR PEMERINTAH DAERAH ANGGOTA: - WAKIL DARI PEMERINTAH DAERAH - WAKIL DARI LEMBAGA DAN ORGANISASI NON-PEMDA - WAKIL DARI AKADEMISI - WAKIL DARI SWASTA (PRODUSEN) - WAKIL DARI KONSUMEN

TIM TEKNIS ENERGI

LINGKUP KERJA FORUM ENERGI DAERAH DAN TIM TEKNIS ENERGI PEMERINTAH DAERAH PROPINSI (RUED) FORUM ENERGI DAERAH • • • • • • • • •

Menyelaraskan kebijakan pengelolaan energi dengan RUEN Mengembangkan program energi daerah yang terkait dengan strategi dan KEN Memfasilitasi pembentukan kemitraan antara masyarakat dan investasi swasta. Memfasilitasi tersedianya mekanisme pendanaan untuk proyek energi Meningkatkan keterjangkauan energi Mengkoordinasikan stakeholder dalam penyusunan kebijakan umum energi daerah Menyediakan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan energi Merumuskan program dan kebijakan pengembangan energi daerah terpadu Mengkoordinasikan program dan kebijakan energi yang akan dilaksanakan oleh lembaga terkait

TIM TEKNIS ENERGI • • • • •

Merumuskan rancangan RUED yang akan dibahas oleh Forum Energi Daerah. Merumuskan rancangan prioritas pembangunan energi dan prioritas pemanfaatan sumber daya energi yang akan dibahas oleh Forum Energi Daerah. Merumuskan rancangan peraturan dan pedoman pengawasan pelaksanaan program pengembangan pemanfaatan energi yang akan dibahas oleh Forum Energi Daerah. Penyediaan dana untuk mendukung keberlanjutan Forum Energi Daerah dan Tim Teknis Energi Daerah. Menjaga keberlanjutan kerja sama antara anggota Tim Teknis Energi Daerah yang berasal dari berbagai lembaga

PERAN FORUM ENERGI DAERAH DALAM PENYUSUNAN RUED • Menyediakan data dan Informasi yang diperlukan dalam skenario pengembangan energi • Membahas isu-isu aktual tentang energi dan memberikan asumsi-asumsi untuk pemodelan energi. • Membahas tujuan dan implikasi dari kebijakan energi • Memberikan rekomendasi tentang skenario energi yang akan dikaji • Memberikan berbagai gagasan baru atau terobosan dalam pengembangan energi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Recommend Documents