KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2013
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
1.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
4.
Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
5.
Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM
6.
Keputusan Menteri ESDM No. 0106 K/73/MEM/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KESDM
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
1.
Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2.
Pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.
Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4.
Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
5.
Pengujian konsekuensi;
6.
Pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
7.
Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
8.
Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
PPID DITJEN MINYAK DAN GAS PPID BPH MIGAS
PPID DITJEN KELISTRIKAN
PPID DITJEN MINERAL DAN BATUBARA
PPID SETJEN DEN
PPID KESDM*) PPID DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
PPID ITJEN
PPID BADAN DIKLAT
PPID BADAN GEOLOGI PPID BADAN LITBANG
*) Termasuk Informasi Publik Setjen KESDM
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
STRUKTUR ORGANISASI PPID KESDM
MESDM
Atasan PPID Tim Pertimbangan
Pelayanan Info
PPID
Pengelolaan Info
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
Dokumentasi dan Arsip
PROGRAM RENAKSI PERCEPATAN IMPLEMENTASI UU KIP No
Kode
Judul
1.
OG1P1
Penyiapan Insfrastuktur Organisasi PPID
2.
OG1P2
Percepatan Penyediaan Daftar Informasi Publik
3.
OG1P3
Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KESDM REGULASI • Penunjukan PPID Penunjang di Ditjen, Badan, Itjen, dan Sekjen DEN serta BPH MIGAS • Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi • Penetapan Informasi yang dikecualikan
SISTEM INFORMASI
SUMBERDAYA MANUSIA
• Informasi Publik • Portal layanan informasi publik • Modul form permintaan informasi publik • Modul monitoring pelayanan permintaan informasi • Modul pelaporan pelayanan informasi publik
• Tenaga Administrastif • Staf/Pejabat Fungsional Penyiap Informasi Publik • Staf/Pejabat Fungsional pelayanan Informasi Publik • Fungsional Arsiparis • Fungsional Kehumasan
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
INFRASTRUKTUR SOSIALISASI/ (GEDUNG DAN KOORDINASI MEUBELAIR) • Stakeholders • Ruang pelayanan informasi publik • Ruang kerja petugas pelayanan informasi publik • Sarana kerja dan komunikasi • Ruang penyimpanan arsip
• • • •
Perusahaan Pemda Perguruan Tinggi K/L lain
• Internal KESDM
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
PPID KESDM dan PPID Penunjang di setiap 9 Unit Eselon I, BPH Migas dan DEN Daftar informasi publik di beberapa Unit Eselon I Portal pelayanan informasi publik KESDM (http://kip.esdm.go.id) Sistem pelayanan informasi publik secara manual oleh masing-masing PPID Penunjang Pendampingan penyelesaian sengketa informasi oleh bantuan hukum Biro Hukum dan Humas, dan PPID KESDM Draft Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Draft usulan kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanandan pengelolaan informasi publik
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
BEBERAPA PERMOHONAN INFORMASI KESDM No Pemohon
Termohon
Perihal
Status
1.
Yayasan P2IP
PPID KESDM
Salinan kontrak karya PT Freeport, PT KPC, PT NNT
Sengketa informasi, putusan ajudikasi Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan secara keseluruhan. KESDM mengajukan keberatan dan menempuh langkah ke PTUN
2.
LSM Sarvodaya KPODI
PPID Ditjen Migas
Salinan laporan keuangan, BAST, kwitansi realisasi anggaran tahun 2010
Sengketa iformasi, selesai dalam tahap mediasi
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
BEBERAPA PERMOHONAN INFORMASI KESDM (2) No Pemohon
Termohon
Perihal
Status
3.
LSM Sarvodaya KPODI
PPID Ditjen Minerba
Salinan laporan keuangan, BAST, kwitansi realisasi anggaran tahun 2010
Sengketa iformasi, putusan ajudikasi Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan secara keseluruhan. PPID Ditjen Minerba menerima putusan dan sedang menyiapkan informasi
4.
LSM Sarvodaya KPODI
PPID Ditjen Ketenagalistrikan
Salinan laporan keuangan, BAST, kwitansi realisasi anggaran tahun 2010
-sda-
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
BEBERAPA PERMOHONAN INFORMASI KESDM (3) No Pemohon
Termohon
Perihal
Status
5.
LSM Sarvodaya KPODI
PPID Badan Diklat
Salinan laporan keuangan, BAST, kwitansi realisasi anggaran tahun 2010 pada Pusdiklat KEBTKE
Sengketa iformasi, putusan ajudikasi Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan secara keseluruhan. PPID Badan Diklat menerima putusan dan sedang menyiapkan informasi
6.
Antonio Fernando
PPID KESDM dan PPID Badan Diklat
Salinan Dokumen Selesai, mediasi pengadaan tanah, keduabelah pihak wisma dan biaya renovasi tahun anggaran 2011 dan 2012
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
www.esdm.go.id
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
