•
Tro Australia-Indonesia Cemro
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
/
ANT ARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA-INDONESIA CENTRE (AIC)
TENT ANG KERJA SAMA TEKNIS DAN ILMIAH DALAM BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sadan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Sadan Litbang ESDM) dan Australia-Indonesia Centre (AIC) , selanjutnya disebut sebagai Para Pihak, atau masing-masing disebut sebaga i "Pihak";
BERTUJUAN untuk mengembangkan lebih lanjut kerja sama dalam penelitian , pengembangan , dan studi dalam bidang energi dan sumber daya mineral; MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama Para Pihak dalam mengembangkan kerja sama dalam bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan ; MERUJUK pada Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Kerja Sama Teknis dan Konsultasi di Sidang Energi dan Sumber Daya Mineral , yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2015; MEMPERHATIKAN Memorandum Saling Pengertian antara Monash University atas nama AIC dan institusi anggotanya dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2014; SESUAI DENGAN ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara ; TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian adalah : a. untuk mengeksplorasi kemungkinan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bersama Proyek dalam bidang energi dan sumber daya mineral (selanjutnya disebut "Proyek) ; b. untuk bekerja sama dalam mendukung peningkatan kapasitas dan pendidikan yang terkait dengan Proyek. PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Ruang lingkup kerja sama akan mencakup, namun tidak terbatas pada : a. Transfer pengetahuan dan keahlian dalam bidang pemetaan sumber daya energi dan kajian teknologi energi ; b. Penelitian dan pengembangan terkait energi terbarukan , listrik, dan teknologi batubara bersih; c. Pendidikan dan peningkatan kapasitas terkait pemetaan energi , energi bersih , dan listrik. PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA
Kerja sama antara Para Pihak berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini dapat berbentuk sebagai berikut: a. Kolaborasi· dan pendampingan untuk mengembangkan Indonesian Energy Resource Assesment (IERA), Indonesian Energy Technology Assesment (IETA), dan Centre of Excellence (CoE); b. Kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan , serta pemaparan hasil yang dicapai ; c.
Pertukaran staf peneliti dan mahasiswa ;
d. e.
Penelitian terkait pilihan kebijakan dari hasil kajian energi ; Pertukaran dan/atau kolaborasi terkait data akademis , materi , publikasi , dan informasi penelitian ; Studi bersama dalam kebijakan dan peraturan dalam bidang energi.
f.
PASAL 4 LEMBAGA YANG BERPARTISIPASI
Untuk tujuan implementasi Memorandum Saling Pengertian , lembaga yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kerja sama adalah sebagai berikut: a.
b.
Untuk AIC: Monash University, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) , Australian National University, The University of Melbourne , dan The University of Sydney; Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan Litbang ESDM) ;
c.
Lembaga lain yang disepakati oleh Para Pihak. PASAL 5 KEGIATAN
1.
2. 3.
4.
Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang spesifik sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Proyek, setelah Para Pihak menyepakati bahwa Proyek terbukti layak untuk dilaksanakan . Rincian mengenai ruang lingkup kegiatan Proyek akan diuraikan dalam Perjanjian Kerja Sama, yang akan dinegosiasikan Para Pihak sesuai kebutuhan. Perjanjian Kerja Sama mencakup : a. Penjabaran mengenai tanggung jawab Para Pihak untuk kegiatan Proyek yang disepakati; b. Penjadwalan untuk kegiatan Proyek spesifik; c. Pendanaan dan sumber dana masing-masing kegiatan Proyek; d. Hal-hal lain yang dianggap penting untuk pengelolaan kegiatan Proyek secara efisien. Proyek akan dilaksanakan menurut Perjanjian Kerja Sama berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak. PASAL 6 PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGATURAN PENDANAAN
1. 2.
Para Pihak akan berupaya sewajarnya untuk mencapai keberhasilan suatu Proyek. Para Pihak sepakat bahwa pengaturan secara spesifik dan perencanaan kegiatan Proyek· akan dirundingkan dan dirumuskan di dalam Perjanjian Kerja Sama terpisah yang ditandatangani kedua belah Pihak, dan bergantung pada tersedianya pendanaan . PASAL 7 PENGELUARAN
Setiap Pih ak , kecuali disepakati sebaliknya oleh Para Pihak secara tertulis , akan menanggung biaya , resiko , kewajiban , dan pengeluaran yang terkait kinerjanya dibawah Memorandum Saling Pengertian ini, termasuk diskusi tim dan studi kelayakan. Perincian kondisi dan tata cara kerja sama dari sebuah Proyek akan dibahas lebih lanjut. PASAL 8 KERAHASIAAN
1.
Setiap Pihak akan mematuhi prinsip kerahasiaan mengenai dokumen , informasi, dan data lainnya , yang diterima atau disediakan , secara langsung atau tidak langsung dibawah Memorandum Saling Pengertian ini , kepada Pihak lainnya . 2. Apabila salah satu Pihak akan mengungkapkan informasi rahasia dibawah Memorandum Saling Pengertian ini pada Pihak Ketiga , Pihak pengungkap harus · mendapatkan ijin sebelumnya dari Pihak lainnya .
/
3. 4.
Para Pihak sepakat bahwa Pasal ini akan tetap mengikat, tanpa terkecuali bila Memorandum Saling Pengertian sudah tidak berlaku. Pasal ini tidak mengurangi hukum dan peraturan yang berlaku di negara masingmasing Pihak. PASAL 9 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan Memorandum Saling Pengertian in i wajib menghormati kebe.basan politik, kedaulatan , dan kesatuan negara tuan rumah , tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah serta menghindari kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran Memorandum Saling Pengertian ini. PASAL10 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. 2.
Perlindungan hak kekayaan intelektual diterapkan sesuai dengan hukum dan peraturan negara masing -masing Pihak. Dalam hal dimana proyek tertentu menghasilkan kekayaan intelektual , Para Pihak akan mengatur ketentuan yang sesuai dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang berhubungan dengan Proyek tersebut yang diatur melalui Memorandum Saling Pengertian ini. PASAL11 PENGALIHAN
Ba ik Memorandum Saling Pengertian ini maupun keg iatan lain yang diselenggarakan oleh Para Pihak , tidak dapat dilaksanakan , diperjanjiakan , atau dialihkan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang lain. PASAL12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perbedaan yang muncul dari, atau hal lain yang tidak tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak, dengan mengedepankan kepentingan bersama, kesetaraan, kerja sama , dan kepercayaan . PASAL13 ADENDUM KESELURUHAN DAN AMANDEMEN
1.
2.
Memorandum Saling Pengertian 1n1 menggantikan semua pernyataan , kesepahaman , dan perjanjian sebelumnya dari Kedua Pihak, baik secara lisan maupun tertulis , yang berkaitan dengan substansi Memorandum Saling Pengertian ini. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandemen sewaktu-waktu melalui persetujuan tertulis dari Para Pihak. Amandemen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL14 KETENTUAN WAKTU, MASA BERLAKU, DAN TERMINASI 1. 2. 3.
4.
5.
Memorandum Saling Pengertian ini mulai .berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah Pihak . Memorandum Saling Pengertian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun , dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Apabila Para Pihak tidak mendapatkan Proyek dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Memorandum Saling Pengertian ini , maka Memorandum Saling Pengertian ini akan berakhir dengan sendirinya. Apabila salah satu Pihak gagal mendapatkan persetujuan pengelolaan atau terjadi perubahan besar di lingkungan politik dan ekonomi yang akan mempengaruhi kelayakan suatu Proyek, Para Pihak dapat menghentikan Proyek dan/atau Memorandum Saling Pengertian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Para Pihak akan mengembalikan semua data/informasi yang diterima dari Pihak lainnya saat Memorandum Saling Pengertian ini diakhiri.
SEBAGAI BUKTI , yang bertanda tangan Memorandum Saling Pengertian ini.
di bawah
ini telah
menandatangani
DITANDATANGANI di Jakarta pada 16-02-2016 , dalam rangkap dua dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran , maka naskah bahasa lnggris yang berlaku.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
AUSTRALIA-INDONESIA CENTRE
FX. SUTIJASTOTO KE PALA
PAUL RAMADGE DIREKTUR
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
,};)
! ,
Tne Australia-Indonesia Centre
BETWEEN THE AGENCY OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA-INDONESIA CENTRE (AIC) CONCERNING SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION IN THE FIELD OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
The Agency of Research and Development for Energy and Mineral Resources , (ARDEMR) and Australia-Indonesia Centre (AIC) , hereinafter referred to as the Parties collectively, or as a "Party" individually;
DESIRING to further develop a friendly cooperation in research , development, and study in the field of energy and mineral resources ; CONSIDERING the mutual interest of the Parties in developing cooperation in the field of energy and mineral resources based on the principles of equality and mutual benefits ; REFERRING the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia concerning Energy and Mineral Resources Consultation and Technical Cooperation , signed in Jakarta on August 4th , 1989; TAKING INTO ACCOUNT the Memorandum of Understanding between the Monash University on behalf of the AIC and its participating institutions and the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia , signed in Jakarta on August 21 51 , 2014; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries ; HAVE REACHED the following understandings :
Article 1 Objective
The purpose of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") are: a. to explore possibilities in securing joint research and development Projects in the field of energy and mineral resources (hereinafter referred to as "Projects"); b. to collaborate in capacity building and education related to Projects. Article 2 Scope of Cooperation
The scope of cooperation shall include , but not a. Transfer of knowledge and skills in energy assessment; b. Joint research and development related to Coal Technologies(CCT) ; c. Education and capacity building related electricity.
limited to : resource mapping and energy technology renewables energy, electricity, and Clean to energy mapping , clean energy, and
Article 3 Forms of Cooperation
Cooperation between the Parties under this MoU may take the following forms : a. Collaboration and assistance to develop Indonesian Energy Resource Assesment (IERA) , Indonesian Energy Technology Assesment (IETA) , and Centre of Excellence (CoE); b. Cooperation in joint research and development, and presenting the results achieved ; c. Exchange of researchers and students; d. Research into policy options from energy assessments e. Exchanges of/collaboration on academic data , materials, publications, and information research ; f. Joint study on energy policies and regulation. Article 4 Participating Institutions
For the purpose of implementation of this MoU , the participating institutions of the Parties are as follows : a. For AIC: Monash University, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) , Australian National University, The University of Melbourne , and The University of Sydney; b. The Agency of Research and Development for Energy and Mineral Resources , (ARDEMR) ; c. Any other participating institution agreed by the Parties .
Article 5 Activities
1.
The Parties agree to enter into a specific Cooperation Agreement most suitable for the execution of any Project once the Parties agree that a Project is proven feasible.
2.
A detailed description of the scope of project activities shall be defined in the Cooperation Agreement, which is negotiated between the Parties as each specific case may arise.
3.
A Cooperation Agreement covers: a. Elaboration of the responsibilities of the Parties for the agreed project activities; b. Schedules for specific project activities ; c. Budgets and sources of financing of each project activity; d. Any other things deemed necessary for the efficient management of the project activities;
4.
The Projects will be executed pursuant to their individual Cooperation Agreements and accord ing to the prevailing laws and regulations in the Parties' respective countries. Article 6 Responsibility and Financial Arrangement
1.
The Parties shall use their reasonable endeavours to ensure the success of any Project.
2.
The Parties agree that all specific arrangements and plans for project activities are to be negotiated and documented in individual Cooperation Agreements signed by the parties , and are dependent on the availability of funds . Article 7 Expenses
Each Party shall, unless otherwise agreed by the Parties in writing, bear its own costs , risks, liabilities and expenses incurred in connection with its performance under this MoU , including team discussions and feasibility studies . The detail conditions and cooperation method of the Project shall be discussed further. Article 8 Confidentiality
1.
Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data, received or supplied, directly or indirectly to the other Party under this Mou.
/
2.
If either of the Party wishes to disclose confidential information under this MoU to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made.
3.
The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties, notwithstanding the termination of this MoU.
4.
The provisions of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties' respective countries. Article 9 Limitation of Personnel's Activities
All persons engaged in activities related to this MoU shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, shall have a duty not to interfere in internal affairs of the host country, and will avoid any activities inconsistent with the purpose and objectives of this MoU. Article 10 Intellectual Property Rights 1.
The protection of intellectual property rights shall be enforced in accordance with the laws and regulations of the Parties' respective countries .
2.
In cases where a specific project may result in intellectual property , the Parties will set up appropriate provision in the specific Cooperation Agreement concluded between the Partiesunder th is MoU in relation to that project. Article 11 Assignment
Neither this MoU , nor any undertakings of the Parties , may be assigned , pledged or transferred to any third party without the prior written consent of the other Party. Article 12 Settlement of Differences Any differences resulting from or anything unspecified in this MoU shall be resolved amicably through consultation and negotiation between the Parties, based on mutual benefit, equality, cooperation and mutual trust. Article 13 Entire Addendum and Amendment 1.
This MoU supersedes all previous representations , understandings or agreements, oral or written , between both Parties with respect to the subject matter hereof.
-
//
2.
The provisions in this MoU may be amended at any time with the mutual written consent of the Parties. Such amendments shall form an integral part of this MoU . Article 14 Entry into Force, Duration, and Termination
1.
This MoU shall enter into force on the date of its signing by both Parties.
2.
Unless otherwise decided by both Parties , this MoU sha ll be valid for three (3) years and may be extended by mutual written consent of the Parties.
3.
If the Parties fail to establish any Project within 3 (three) years after the entry into force of this MoU , this MoU will be terminated automatically.
4.
If any Party fails to receive the approval of the Party's management or there is significant change in the political or economic environment that would affect the feasibility of a Project, the Parties may terminate the project and/or this MoU with thirty (30) days written notice to the other Party.
5.
The Parties shall return all the data/information received from the other Party upon termination .
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned , have signed this MoU.
DONE in Jakarta on 16-0 2 -2016 , in two original copies in Indonesian and English languages . All texts are being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this MoU , the English text shall prevail.
FOR THE AGENCY OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR ENERGY AND MINERAL RESOURCES
F .X. SUTIJASTOTO HEAD
FOR AUSTRALIA-INDONESIA CENTRE
1DIRECTOR
