BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014

BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

©2010

BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL JLN. DIPONEGORO NO. 57 BANDUNG http://www.bgl.esdm.go.id/

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang

mengatur tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga,

Rencana

Kerja

Pemerintah,

Rencana

Kerja

Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Secara teknis,

selanjutnya penyusunan Renstra-KL mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra-KL 2010-2014.

RPJMN merupakan prioritas dari Presiden terpilih yang akan dilaksanakan oleh Kementerian dan

Lembaga melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Kementerian/Lembaga (Renstra-KL). Rancangan RPJMN disusun oleh Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, sedangkan rancangan Renstra-KL disusun oleh

pimpinan masing-masing Kementerian/Lembaga. Rancangan Renstra-KL ditelaah oleh Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas agar konsisten dengan sasaran program prioritas Presiden.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

manyatakan “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional,

kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan

dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan dapat berubah sesuai perkembangan

zaman”.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.. Badan Geologi menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJM Nasional dan Renstra KESDM serta peraturan perundangan yang terkait.

Renstra Badan Geologi 2010-2014 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman maupun acuan bagi

perencanaan di lingkungan Badan Geologi serta menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan

terkait. Badan Geologi juga selalu terbuka untuk diberikan masukan maupun kritik dan saran yang membangun.

Kepala Badan Geologi, Dr. R. Sukhyar

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1

II. KONDISI UMUM

5

1. Latar Belakang 2. Pencapaian Pembangunan 2004-2009 3. Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Bidang Geologi

5 8 27

III. VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN GEOLOGI

32

1. 2. 3. 4.

Visi Misi Tujuan Sasaran

32 32 32 33

IV. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

34

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 2. Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan 3. Arah Kebijakan dan Strategi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Geologi

34 43 44 67

V. PENUTUP

88

Lampiran Matriks Renstra 2010-2014

BAB I PENDAHULUAN Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 Badan Geologi merupakan tahap kedua dari pelaksanaan tahapan Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 merujuk pada

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 serta Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-

2014. Renstra 2010-2014 ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi

unit kerja di lingkungan Badan Geologi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan

Kerja maupun menyusun perencanaan kegiatan tahunan serta dapat menjadi

bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun stakeholder terkait dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan/kerja masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih

lanjut, Renstra akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi

pedoman

bagi

penyusunan

Rencana

Kementerian/Lembaga di lingkungan Badan Geologi.

Kerja

dan

Anggaran

RPJMN yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih

memuat sasaran dan strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun masa

pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan

jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga untuk mendukung pencapaian program prioritas Presiden tersebut. Dokumen rencana tersebut adalah Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN 2010-2014.

Gambar Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan di bawah ini menunjukkan

alur penyusunan Renstra-KL yang berpedoman pada RPJMN, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL).

Dokumen Renstra-KL adalah penjabaran RPJMN, terkait dengan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dalam mendukung prioritas Presiden. Sementara RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

1

penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum

diakomodasi dalam RPJM dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Gambar 1.1 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga. Informasi baik tentang keluaran (output), maupun sumberdaya yang tercantum di

dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif. Visi yang terdapat di dalam RenstraKL merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L

pada akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi memiliki tujuan

yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya.

Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, K/L menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber

pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, K/L memiliki sasaransasaran nasional yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas nasional sesuai dengan platform Presiden (sebagaimana diamanatkan

dalam RPJMN). Strategi kebijakan dan pendanaan K/L disusun sampai dengan tingkat program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang dilengkapi dilengkapi

dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing program serta rencana sumber pendanaannya.

RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

2

Sumber pendanaan program dan/atau Lintas Program dalam K/L antara lain

berasal dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan/atau swasta (investasi dari pihak

swasta dalam atau luar negeri melalui mekanisme PPP - Public Private

Partnership). Program disusun sesuai jenis dan jumlahnya yang terdapat di

masing-masing K/L sesuai dengan kelompok karakteristik K/L. Detail kinerja dan rencana pendanaan program/kegiatan yang dibiayai APBN disusun dalam matriks Kinerja K/L dan matiks Pendanaan K/L.


3

BAB II KONDISI UMUM 2.1 Latar Belakang Geologi (geo = bumi dan logos = ilmu) didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan bumi, baik komposisi pembentuk bumi, struktur, dan proses kejadiannya. Geologi berarti juga obyek (informasi) yang berhubungan dengan

bumi atau istilah yang menyatakan bumi (geo), susunan batuan, struktur geologi, sumber daya geologi (geo-resources), geologi lingkungan (geo-environment), dan potensi bencana (geo-hazards).

Indonesia memiliki 17.480 pulau, kurang lebih 6.000 diantaranya berpenghuni,

dengan wilayah daratan seluas 1.922.570 km2 dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km2, serta total panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Secara

geologi, kawasan ini terletak pada pertemuan tiga lempeng utama dunia aktif,

yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Sebagai konsekwensinya, wilayah ini memiliki geologi yang kompleks dan dinamis.

Berbagai potensi, baik yang bersifat menguntungkan berupa sumber daya energi dan mineral ataupun yang bersifat merugikan seperti gempa bumi, tsunami,

letusan gunungapi dan tanah longsor terjadi di kawasan ini. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan geologi wilayah Indonesia strategis dalam pembangunan nasional.

Kegiatan kegeologian di wilayah Indonesia telah dimulai sejak penjelajahan

Junghun pada tahun 1829. Pada awalnya kegiatan kegeologian masih terbatas

pada pencarian potensi dan eksplorasi sumber daya mineral dan energi. Kini, telah berkembang menjadi kegiatan penyediaan data dan informasi dalam mendukung

berbagai sektor seperti geologi untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan

wilayah, penyediaan air bersih, mitigasi bencana letusan gunung api, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami. Produk kegiatan kegeologian ini, selain untuk

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, banyak digunakan oleh kementerian Pekerjaan Umum, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan lembagalembaga Pemerintah non-Kementerian serta industri.


4

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin meningkatnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup telah mendorong perubahan paradigma kegeologian. Peran geologi yang pada revolusi

industri lebih pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi dan mineral, kini dituntut untuk berperan lebih mendekati kepentingan masayarakat

luas secara langsung. Paradigma kegeologian untuk masa mendatang harus

berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan

perlindungan masyarakat. Masalah-masalah perlindungan jiwa, harta benda dan lingkungan hidup kini dituntut untuk mendapat perhatian lebih besar. Maka fokus

kegiatan kegeologian dalam paradigma baru ini bergeser kepada penyediaan data dan informasi untuk upaya-upaya seperti konservasi, kelestarian lingkungan,

peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan wisata alam dan pengurangan

resiko bencana geologi.

Perubahan iklim telah berdampak langsung terhadap kehidupan manusia seperti

kenaikan suhu permukaan bumi, perubahan pola curah hujan, peningkatan intensitas dan frekuensi kejadian iklim ekstrim dan kenaikan muka air laut. Curah

hujan tinggi menyebabkan frekuensi dan intensitas kejadian banjir dan tanah longsor meningkat; serta musim kemarau pada periode kering menjadi lebih

panjang yang mengakibatkan menurunnya ketersediaan air. Pemanasan global terutama disebabkan oleh peningkatan CO2 di atmosfir akibat pemakaian energi

fosil, sehingga kontribusi bidang geologi dalam hal ini antara lain upaya

pengurangan emisi CO2 melalui penyediaan data dan informasi sumber energi

panas bumi dan formasi batuan yang dapat menyimpan gas tersebut (Carbon

Capture and Storage). Kontribusi geologi untuk pengurangan dampak dan risiko perubahan iklim berupa tanah longsor dan kekeringan merupakan antara lain berupa identifikasi geologi kawasan rawan bencana longsor dan penyediaan data

dan informasi untuk pengembangan air tanah sebagai sumber air, terutama di wilayah kering atau daerah sulit air

Banyaknya kejadian bencana geologi di wilayah Indonesia berdampak luas, antara

lain: (1) letusan G. Tambora pada tahun 1815 mengakibatkan gelombang hawa dingin dan tahun tanpa musim panas yang menyebabkan gagal panen serta kelaparan hampir di seluruh dunia, dan (2) tsunami yang disebabkan oleh gempa


5

bumi di Aceh tahun 2004 merupakan tsunami terbesar di dunia mengakibatkan lebih dari 250 ribu jiwa tewas dan berdampak hingga Asia Selatan dan Afrika

Timur. Disamping itu, frekuensi kejadian bencana geologi di Indonesia merupakan tertinggi di dunia. Fenomena ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang paling rawan bencana geologi.

Sebagai konsekuensi meningkatnya kesadaran akan lingkungan hidup telah mendorong semakin pentingnya peranan suatu lingkungan dan tataan geologi

dalam mendukung kelangsungan hidup umat manusia. Lokasi-lokasi seperti

tempat penimbunan karbon (CCS), tapak pembangkit listrik tenaga nuklir, tempat pembuangan

limbah,

kawasan

konservasi

atau

cagar

alam,

geowisata

membutuhkan lingkungan dan tataan geologi yang spesifik hanya terdapat di tempat-tempat tertentu. Tempat tersebut secara kegeologian terdapat di wilayah

Indonesia, sehingga merupakan aset ekonomi yang sangat berharga dan strategis.

Secara geografis Indonesia terletak di kawasan rawan bencana. Bertambahnya penduduk dan pembangunan yang pesat pada kawasan tersebut telah meningkatkan

pemanfaatan

lahan

rawan bencana untuk

pengembangan

pemukiman dan infrastruktur. Hal tersebut meningkatkan risiko bencana alam geologi seiring dengan meningkatnya potensi kerugian jiwa dan material. Upayaupaya untuk mengurangi risiko bencana alam geologi perlu terus menerus

ditingkatkan antara lain melalui pengenalan dan sosialisasi ancaman bahaya dan bencana alam geologi serta upaya mitigasinya.

Di era teknologi digital saat ini, tuntutan akan ketersediaan informasi bidang geologi dari berbagai sektor membutuhkan proses diseminasi yang cepat, akurat dan tepat waktu. Untuk menjawab tuntutan tersebut, perlu membangun basis data bidang kegeologian yang selalu up to date dan mudah di akses sebagai informasi publik sebagai prioritas nasional pembangunan bidang geologi.


6

2.2 Pencapaian Pembangunan 2005-2009 2.2.1 Faktor Kekuatan dan Kebijakan Penjabaran visi dan misi kedalam tujuan strategis, sasaran strategi, program dan kegiatan sudah semestinya memperhitungkan faktor kekuatan yang dimiliki organisasi yang selanjutnya dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan. Terdapat

sejumlah faktor yang dapat diperhitungkan sebagai faktor kekuatan Badan Geologi

untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas. Faktor kekuatan tersebut meliputi: i) kondisi geologi Indonesia yang sangat menantang, ii) otoritas atau mandat

undang-undang tentang kegeologian, iii) sumber daya manusia yang relatif paling besar di lingkungan KESDM, iv) sarana dan prasarana yang cukup lengkap, serta v) hasil-hasil penting dan strategis yang telah dicapai cukup menggembirakan.

Satu faktor lagi dapat dianggap sebagai kekuatan, yaitu pengalaman organisasi

yang sudah cukup matang. Badan Geologi secara organisasi merupakan kelanjutan

dari organisasi kegeologian yang sudah ada dan berkiprah di Indonesia sejak awal abad ke-19 M. Bahkan dalam perjalanannya, berdasarkan sejarah berdirinya KESDM terlahir dari kandungan organisasi kegeologian di Indonesia ini.

Berdasarkan visi, misi, dan faktor kekuatan organisasi, disusun sejumlah kebijakan

yang menjadi pegangan dalam penetapan tujuan strategis, sasaran strategis, pemilihan program dan penetapan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode 2005-2009. Kebijakan dimaksud kurang lebihnya untuk setiap tahun berada di seputar butir-butir kebijakan berikut:

1) Mengintensifkan pengungkapan sumber daya geologi melalui berbagai metode dan langkah guna peningkatan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat;

2) Memperluas dan memperdalam pengungkapan sumber daya air tanah dan lingkungan geologi melalui berbagai metode dan langkah-langkah untuk

kepentingan pengelolaan lingkungan, tata ruang dan pengembangan wilayah, konservasi dan perlindungan lingkungan;

3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas mitigasi bencana geologi melalui pengamatan, observasi lapangan, tanggap darurat, dan metode serta kegiatan


7

lainnya untuk kepentingan perlindungan manusia dan potensi ekonomi dari bencana geologi;

4) Mengembangkan dan mengaplikasikan rancang bangun atau rekayasa

teknologi untuk pemantauan dan komunikasi data dalam rangka mitigasi bencana geologi, khususnya mitigasi bencana letusan gunung api;

5) Meningkatkan pengembangan sains geologi dan geo-informasi untuk percepatan

pengungkapan

potensi

geologi

bagi

aplikasinya

dalam

pengembangan sumber daya geologi, lingkungan geologi dan air tanah,

vulkanologi serta mitigasi bencana geologi, dan berbagai pemanfaatan lainnya yang memerlukan kiprah bidang geologi;

6) Meningkatan pelayanan museum kegeologian sebagai bentuk dokumentasi

pengetahuan kegeologian, pelayanan informasi dan edukasi di bidang kegeologian;

7) Membangun institusi geologi nasional yang handal dan sejajar dengan institusi geologi di negara maju bagi penelitian dan pelayanan geologi untuk kepentingan

pembangunan

nasional

melalui

peningkatan

kepemerintahan menuju tatalaksana pemerintahan yang baik.

tatalaksana

2.2.2 Hasil-hasil Strategis yang telah dicapai

Sejumlah hasil kegiatan sejak berdirinya Badan Geologi di akhir tahun 2005 sampai 2008 telah dicapai. Pencapaian hasil-hasil kegiatan tersebut merupakan modal dasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian rencana

kinerja tahun 2009. Hal tersebut menjadi modal dasar baik sebagai data dan informasi, serta metodologi awal yang diperlukan, maupun modal kepercayaan

diri organisasi dan SDMnya karena telah berhasil mencapai sasaran kegiatan yang

direncanakan. Hasil-hasil kegiatan berdasarkan pengelompokan sub bidang atau aspek per Badan geologi antara lain di bawah ini. (a) Sumber Daya Geologi

Dalam sub bidang sumber daya geologi telah dicapai hasil-hasil penting berikut:

(i) Sumber daya migas:


8

Status potensi cadangan minyak bumi tahun 2009 sebesar 7,99 milliar barrel dan sumber daya mencapai sebesar 84,5 milliar barrel. Kondisi ini menurun

apabila dibandingkan cadangan tahun 2008 sebesar 8,2 milliar barrel. Status cadangan terbukti (Proven) sebesar 4,3 milliar barrel, sedangkan cadangan

potensial sebesar 3,69 milliar barrel (Ditjen Migas 2009). Dengan rata-rata produksi minyak bumi sebesar 970 barrel perhari tiap tahun diharapkan dapat memasok energi hingga 15 - 20 tahun kedepan.

Status cadangan gas bumi tahun 2009 sebesar 159 TSCF, sedangkan sumber daya mencapai sebesar 385 TCF (Ditjen Migas, 2009). Potensi coal bed

methane Indonesia yang tersebar pada 11 Cekungan Batubara diperkirakan sebesar 453 TCF. Gas bumi dengan cadangan sebesar 159 TSCF dan tingkat produksi sebesar 3 TSCF, maka diharapkan gas bumi dapat memasok energi hingga 52 tahun ke depan.

Tabel 2.1 Cadangan, Produksi Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 2005 - 2009

Jenis Energi

Satuan

2005

2006

2007

2008

2009

Cadangan Minyak Bumi

Milyar Barel

8.62

8,92

8,40

8,21

7,99

977

949

Cadangan Gas Bumi

Produksi Minyak Mentah

Produksi Gas Bumi

Trilyun Kaki Kubik (TSCF)

185,8

187,09

164,99

170,07

TSCF/hari

8.180

8.093

7.686

7.883

Ribu barrel/hari

1.062

1.006

954

159

7.790

Sumber: Ditjen Migas, 2009

(ii) Sumber daya batubara, gambut, bitumen padat dan CBM:

Berdasarkan hasil penyelidikan status potensi batubara tahun 2009

menunjukkan, sumber daya sebesar 104,94 Milyar Ton dan cadangan sebesar 21,13 Milyar Ton. Peningkatan sumber daya batubara tahun 2005 – 2009 sebesar 43,593 Milyar Ton (70% ) dan cadangan sebesar 14,12 Milyar Ton

(200%).


9

Gambar 2.1 Peningkatan Sumberdaya dan Cadangan Batubara Indonesia 2005 – 2009

Gambut termasuk salah satu sumberdaya energi alternatif yang terdapat di

Indonesia dan sampai saat ini masih belum digunakan sebagai bahan energi.

Sumber daya gambut pada tahun 2009 tercatat sebesar 9,20 Milyar Ton, dibandingkan dengan tahun 2005 jumlah sumber daya gambut sebesar 1,8546

Milyar Ton dimana terdapat kenaikan yang cukup signifikan (Gambar 2.2).

Lonjakan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2007, hal ini terjadi karena

dimulainya pembuatan database gambut seluruh Indonesia dimana semua data hasil kegiatan yang dilakukan ditinjau kembali.

Gambar 2.2 Peningkatan Sumber Daya Gambut Tahun 2005 – 2009


10

Badan Geologi mulai melakukan penyelidikan bitumen padat pada tahun 2000. Berdasarkan data hasil penyelidikan diketahui bahwa pada tahun 2005

sumberdaya bitumen padat sebesar 6,799 milyar ton batuan, sedangkan pada tahun 2009, sumber daya bitumen padat meningkat menjadi sebesar 11,417 milyar ton (Gambar 2.3). Hal ini menunjukkan kenaikan sumber daya bitumen

padat sebesar 67, 92% (4,618 milyar ton batuan). Kandungan minyak yang terdapat pada endapan bitumen padat cukup bervariasi dengan kandungan paling tinggi mencapai 248 liter/ton. 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Sumber Daya

2005 6,799

2006 9,816

2007 11,229

2008 11,415

2009 11,417

Gambar 2.3 Peningkatan Sumber Daya Bitumen Padat 2005 – 2009 Pusat Sumber Daya Geologi – Badan Geologi mulai melakukan kegiatan pengeboran dan pengukuran gas methane batubara (Coal Bed Methane) pada

tahun 2006, dengan melakukan pengeboran CBM didaerah Loa Lepu di Kalimantan Timur, sedangkan tahun 2007 pengeboran CBM dilakukan di

daerah Buana Jaya Kalimantan Timur. Pada tahun 2008 dilakukan

penyelidikan CBM di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dan Tamiang, Sumatera Selatan. Selanjutnya Tahun 2009, penyelidikan dilakukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan daerah Sawah Lunto, Sumatera Barat.

Hasil kegiatan penyelidikan CBM hingga tahun 2009 yang telah dilakukan pada beberapa lokasi tersebut diatas dengan jumlah kandungan gas metan batubara RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

11

berkisar antara 0,2867 Cuft/ton hingga 188,31 Cuft/ton. Total Sumber daya

Hipotetik Coal Bed Methane sebesar 2,877 Billyun Cuft atau 0,002877 TSCF

(Trillyun Standar Cubic Feet) dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Hasil Kegiatan Penyelidikan CBM Tahun 2006 – 2009 No

Daerah/ Lokasi

Tahun

Luas (km2)

Sumber daya Hipotetik

Batubara (ton)

Methane (Cuft)

Rata-rata Methane Content (Cuft/ton)

1

Loa Lepu (Kaltim)

2006

2x1

191.726.612

150.711.520

0,7861

3

Tanah Bumbu (Kalsel)

2008

2x1

112.733.226

402.255.325

3.5682

2 4 5 6

Buana Jaya (Kaltim) Tamiang (Sumsel) Tanjung Enim (Sumsel)

Ombilin (Sumbar)

2007 2008 2009 2009

2x1 1x1 2x1

1 x 0.4

534.261.545 31.792.000 7.333.777 5.200.000

606.588.270 9.114.082

730.479.997 978.212.000

Total Sumber Daya Hipotetik CBM sebesar 2,877 BCF atau 0,002877 TSCF

1.1354 0.2867

99.6153 188.31

(iii) Sumber daya panas bumi:

Berdasarkan hasil penyelidikan dalam periode tahun 2009 (status sampai

dengan Desember 2009) telah ditemukan penambahan 8 lokasi daerah panas bumi di Maluku, Papua Barat dan Sulawesi Barat dan 4 peningkatan status sumber daya dengan total penambahan potensi 818 MWe. Selain itu juga

telah terjadi penambahan kapasitas panas bumi sebesar 137 MWe dari PLTP Lahendong III (20 Mwe) dan PLTP Wayang Windu II (117 MW), sehingga status potensi panas bumi Tahun 2009, yaitu: 28.528 MWe, daerah/lapangan panas bumi sebanyak 265 lokasi, kapasitas terpasang 1189 MWe (Tabel 2.3).

Kapasitas terpasang tersebut masih sekitar 4 % dari total potensi panas bumi Indonesia yang sebesar 28.528 MWe dan merupakan potensi panas bumi

terbesar di dunia. Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi

sampai dengan tahun 2009 sebanyak 24 WKP dengan total potensi sebesar 2.831 MWe.


12

Tabel 2.3 Status Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi Tahun 2009 Sumber Daya

Pulau

Cadangan

Terpasang (MWe)

Spekulatif (MWe)

Hipotetis (MWe)

Terduga (MWe)

Mungkin (MWe)

Terbukti (MWe)

Sumatra

4925

2076

5983

15

380

12

Jawa

1935

1946

34 15

885

1815

1117

Bali

70

-

226

-

-

-

359

747

-

15

-

-

-

78

60

Nusa Tenggara

Kalimantan

340

45

-

-

-

Sulawesi

1000

92

992

1 50

Maluku

595

37

341

-

-

-

Papua

75

-

-

-

-

-

10 50

2288

8935 Total 2 65 Lokasi

4551

11 704

13 486

15 042

1189

28.528

(iv) Sumber daya mineral:

Beberapa hasil penelitian yang meliputi logam-logam penting seperti emas,

timah, tembaga, besi, mangan sebagai berikut:

Indonesia memiliki potensi mineral logam strategis: emas, perak tembaga, Nikel, timah, bijih besi, bauksit, mangan dan pasir besi. Potensi sumber daya

mineral logam strategis tahun 2009 yaitu: logam emas primer sumber daya

sebesar 6.575 Ton; cadangan 3.419 Ton; logam timah sebesar 2.028 ribu Ton; Cadangan 436 ribu Ton ; logam tembaga sumber daya sebesar 82.511.945 Ton;

cadangan 32.251.100; bijih besi primer sumber daya sebesar 381.195.696 Ton; cadangan 2.216.005 Ton; bijih pasir besi sumber daya sebesar 1.647.785.123

Ton

dan cadangan 4.732.000 Ton; bijih bauksit sumber daya

sebesar

502.748.897 Ton; cadangan 145.903.546 Ton; bijih mangan sumber daya mangan sebesar 10.909.107 Ton; Cadangan 938.240 Ton; bijih nikel sebesar 2.057.833.658 Ton; Cadangan sebesar 363.850.000 Ton.

Perkembangan potensi sumber daya mineral logam mulai tahun 2005 – 2009

secara umum tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan, kecuali hanya pada

beberapa komoditi seperti: pasir besi, timah dan Nikel, yang dapat disajikan dalam Gambar 2.4. Perkembangan potensi sumber daya mineral non logam


13

status tahun 2005 - 2009 untuk komoditi batugamping, pasir kuarsa, dolomite, flespar, andesit, dan marmer dapat dijelaskan pada Gambar 2.5.

Gambar 2.4 Perkembangan Sumberdaya dan Cadangan Mineral Logam 2005-2009 Sumber Daya Pasir Kuarsa

Sumber Daya Batu Gamping 337.083

337.745

350.000

18.327

[Juta Ton]

18.327

18.400 18.200

253.696

300.000

253.586

254.157

18.000

250.000

17.800

200.000

17.600

150.000

17.400

100.000

17.200

17.558

17.490 17.253

17.000

50.000

16.800

2005

2006

2007

2008

16.600

2009

2005

2006

2007

2008

2009

Sumber Daya Dolomit 1.967

1.959

1.959

1.980 1.960 1.940

1.904

1.920 1.900 1.880

1.854

1.860 1.840 1.820 1.800 1.780 2005

2006

2007

2008

2009

Sumber Daya Marmer

Sumber Daya Andesit 76.772

[Juta Ton] 77.000

76.489

76.876

99.436

99.400

75.000 74.000

99.436

99.436

99.440

99.420

75.244

76.000

99.436

[Juta Ton]

99.380

72.831

73.000

99.366

99.360

72.000

99.340

71.000 99.320 2005

70.000 2005

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

2009


14

Gambar 2.5 Perkembangan Sumberdaya Mineral Non Logam 2005-2009

Sumber Daya Pasir Kuarsa

Sumber Daya Batu Gamping

337.083

337.745

350.000

18.327

[Juta Ton]

18.327

18.400 18.200

253.696

300.000

253.586

254.157

18.000

250.000

17.800

200.000

17.600

150.000

17.400

100.000

17.200

17.558

17.490 17.253

17.000

50.000

16.800

2005

2006

2007

2008

2009

16.600 2005

2006

2007

2008

2009

Sumber Daya Dolomit 1.967

1.959

1.959

1.980 1.960 1.940

1.904

1.920 1.900 1.880

1.854

1.860 1.840 1.820 1.800 1.780 2005

2006

2007

2008

2009

Sumber Daya Marmer

Sumber Daya Andesit 76.772

[Juta Ton] 77.000

76.489

76.876

99.436

99.436

99.436

99.420

75.244

76.000

99.436

[Juta Ton] 99.440

99.400

75.000 74.000

99.380

72.831

73.000

99.366

99.360

72.000

99.340

71.000 99.320 2005

70.000 2005

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

2009

(b) Lingkungan Geologi dan Air Tanah Dalam aspek lingkungan geologi dan air tanah telah dicapai beberapa hasil antara lain:

(i)

pemetaan hidrogeologi skala 1:250.000 telah selesai 54% (dari 100% target di seluruh wilayah Indonesia);


15

(ii) penyusunan peta cekungan air tanah (CAT) skala 1:250.000 telah selesai seluruhnya (100%);

(iii) penilaian awal jumlah CAT dan potensi air tanah dalam CAT telah selesai untuk seluruh Indonesia (metode umumnya: desk study). Dari hasil

penilaian tersebut diperoleh informasi jumlah CAT seluruh Indonesia tidak kurang dari 465 CAT tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah

aliran air tanah tertekan (Q2) dari seluruh CAT tersebut adalah 18.841,37

x 106 m3/tahun dan jumlah air tanah tak tertekan yang sangat

dipengaruhi oleh curah hujan dan kondisi tutupan lahan (Q1) adalah 666.369,17 106 m3/tahun;

(iv) penyelidikan potensi CAT agak rinci (skala peta 1:100.000), selesai 20%;

(v)

konservasi air tanah baru selesai dilakukan di beberapa kota besar;

(vi) penyelidikan dan pembangunan sarana air bersih di daerah sulit air telah mencapai 429 lokasi. Sedangkan pengelolaan data dan informasi air tanah nasional baru selesai sekitar 20%;

(vii) penyelidikan kawasan kars dan konservasi kawasan lindung geologi baru selesai sekitar 30% (dari 100% target di seluruh Indonesia);

(viii) penyelidikan geologi lingkungan untuk penataan ruang selesai sekitar 40%;

Gambar 2.6 Status Pemetaan hidrogeologi Indonesia skala 1:250.000. RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

16

(ix) penyelidikan geologi lingkungan kawasan pertambangan telah selesai (x)

sekitar 10%; dan penyelidikan lokasi TPA sampah sekitar 20%,

pemetaan geologi teknik bersistem Jawa-Bali selesai sekitar 52% dan luar Jawa baru selesai sekitar 15%. (Gambar 2.6)

(c) Mitigasi Bencana Geologi Dalam sub bidang mitigasi bencana geologi yang meliputi pula teknologi kegunungapian, telah dicapai beberapa hasil, sebagai berikut:

(i) dari 77 gunung api aktif tipe A di seluruh Indonesia yang dipantau secara instrumentasi dan visual, berjumlah 68 gunung api. Pemantauan gunung api tersebut dilakukan dari 73 pos pengamatan gunung api (PGA)

(ii) telah dilakukan pemanfaatan teknologi VSAT pada 33 gunung api untuk komunikasi penyampaian data dan informasi pemantuan aktivitas gunung api secara real time ke kantor pusat;

(peta sebaran gunung api aktif di Indonesia) (iii) pelaksanaan regional center untuk monitoring gunung api dilaksanakan pada 10 wilayah gunung api; (Gambar 2.7)


17

(gambar Sistim komunikasi data gunung api)

Gambar 2.7 Skema Regional Center Pemantauan Gunung Api di Sulawesi Utara dan sekitarnya.


18

(iv) telah dilakukan penyusunan peta-peta dalam rangka mitigasi bencana geologi, yaitu: Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung api, Peta KRB

Gempa Bumi dan Tsunami, Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah, Peta Zona Risiko Bencana Gunungapi, Gempa bumi, Tsunami dan Gerakan

tanah;

(v) telah dilakukan peringatan dini sebelum terjadinya bencana untuk kasus bencana letusan gunung api dan prakiraan potensi kejadian gerakan tanah (tanah longsor) dan banjir bandang di beberapa Provinsi di Indonesia;

(vi) telah dilakukan pengembangan dan aplikasi teknologi pemantauan gunung api.

(d) Geo-Sains dan Geo-Informasi Hingga awal 2009 kondisi umum pencapaian meliputi: (i)

peta geologi bersistem dan peta geofisika skala 1:100.000 untuk Jawa dan Madura, dan skala 1:250.000 untuk Indonesia telah selesai seluruhnya;

(ii) peta geokimia skala 1:250.000 untuk kepentingan eksplorasi telah selesai wilayah Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara dan sebagai kecil Kalimantan;

(iii) peta hidrogeologi skala 1:250.000 selesai sekitar 54% wilayah Indonesia;

(iv) peta seismotektonik, peta geologi kuarter, dan peta geomorfologi masing(v)

masing sebanyak 24 lembar, 22 lembar, dan 6 lembar; peta batas cekungan air tanah selesai 100%;

(vi) peta geologi teknik 79 lembar, dan peta geologi lingkungan 30 lembar;

(vii) peta zona kerentanan gerakan tanah, peta geologi gunung api, peta KRB gunung api, peta KRB gempa bumi, dan peta KRB tsunami masing-masing

25 lembar, 65 lembar, 57 lembar, 5 lembar dan 4 lembar;

(viii) telah pula tersusun Atlas Sumber Daya Energi Indonesia Bagian Timur,

terdiri dari 17 peta tematis skala 1:5.000.000; Atlas Cekungan Sumatera Selatan; Atlas Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Energi Indonesia skala 1:10.000.000 memuat 33 tema; dan Atlas Pengelompokan Pulau

Kecil berdasarkan Tektonogenesis untuk Perencanaan Tata Ruang Darat, Laut, dan Dirgantara Nasional, skala 1:15.000.000 (30 peta bertema); RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

19

(ix) telah pula tersusun Peta Cekungan Sedimen Indonesia memuat 128

cekungan sedimen dan peta karakterisasi beberapa cekungan di wilayah

(x)

Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi;

telah tersedia layanan informasi basis data dan sistem informasi berbasis web (webmap) untuk substansi sumber daya mineral yang telah diakui di tingkat Nasional dan regional (ASEAN);

(xi) masing-masing unit di lingkungan Badan Geologi telah memiliki website dan sistem informasi. Untuk tingkat Badan Geologi sendiri telah memiliki

website dan telah rancangan database dan sistem informasi dan konsep pengembangan sistem informasi yang teritegrasi;

(xii) telah tersedia sarana pelayanan informasi dan media penyajian dokumentasi dan informasi hasil-hasil penelitian dalam bentuk museum,

yaitu: museum geologi yang telah dikembangkan di Bandung, museum

gunung api di 3 lokasi (Ketep, Sleman, Yogyakarta; dan Kintamani, Bali); serta museum Kars di Wonogiri, Jawa Tengah. Semua museum tersebut

telah mendapat apresiasi masyarakat dengan sangat baik. Sebagai contoh

Museum Geologi sepanjang tahun 2009 mendapat kunjungan sebanyak 326.195 pengunjung, jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2005 yang hanya 152.740 pengunjung. (e) Tatalaksana Kepemerintahan Tatalaksana kepemerintahan sebagaimana di tingkat Nasional, diarahkan untuk

mencapai reformasi birokrasi. Pencapaian di bidang ini meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Pencapaian lainnya adalah di bidang tata kerja atau prosedur kerja menuju pelayanan prima. Dalam hal ini Badan Geologi ikut aktif dalam merumuskan

sejumlah Standard Operating Procedure (SOP), baik yang bersifat internal maupun

eksternal di lingkungan KESDM. Hal yang sama di bidang pengembangan

peraturan perundang-undangan dan teknologi informasi untuk pelayanan publik RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

20

dan pengembangan organisasi yang efektif. Badan Geologi aktif didalam perumusan konsep dan penataan aspek-aspek prasyarat reformasi birokrasi. 2.2.3 Kondisi Saat ini dan Potensi Permasalahan Keadaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan permasalahan yang

dihadapi Badan Geologi antara 2006 sampai 2008 dijabarkan dalam bagian ini. Tahun 2006 adalah tahun berdirinya Badan Geologi. Kondisi saat ini perlu

disampaikan guna identifikasi tantangan dan modal dasar pelaksanaan tupoksi di Tahun 2009.

(a) Sumber Daya Geologi Sumber daya geologi yang merupakan aspek hulu sumber daya energi dan sumber

daya mineral meliputi sumber daya energi fosil, energi panas bumi dan sumber daya mineral. Energi fosil itu sendiri meliputi minyak dan gas bumi (migas),

batubara, gambut, coal-bed methane (CBM), dan bitumen padat. Adapun sumber daya mineral meliputi mineral logam dan mineral non logam; mineral strategis; dan mineral langka.

Kegiatan sumber daya geologi meliputi survei, pemetaan, inventarisasi, penyelidikan,

penelitian,

eksplorasi,

konservasi,

analisis

laboratorium,

pengembangan rancang bangun dan pemodelan, bimbingan teknis, pelayanan data

dan informasi dan rekomendasi pengelolaan kedua kelompok besar komoditi penting tersebut. Survei, pemetaan, inventarisasi, penyelidikan dan penelitian meliputi pula kegiatan survei dasar berupa penelitian cekungan sedimen dan penelitian

sains

geologi

seperti

magmatisme,

geofisika,

dan

geokimia.

Pengembangan rancang bangun dan pemodelan ditujukan untuk memperoleh

konsep-konsep mineralisasi untuk diaplikasikan di dalam survei dan eksplorasi. Adapun eksplorasi dalam hal ini adalah eksplorasi umum. Sub bidang ini juga

menyumbang terhadap kinerja yang berkaitan dengan aspek geo-informasi (IKU:

jumlah peta geologi yang dihasilkan dan jumlah pengunjung layanan bidang informasi geologi); disamping kinerja yang berkaitan langsung (IKU: jumlah usulan WKP dan status wilayah keprospekan sumber daya geologi). RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

21

Permasalahan yang masih dihadapi hingga akhir tahun 2008 antara lain:

1) penurunan sumber daya dan cadangan migas, dan masih sedikitnya penemuan cekungan baru migas Indonesia;

2) eksplorasi detil lebih intensif untuk mineral logam masih terpusat di daerah prospek yang sudah ada dibandingkan penemuan daerah prospek baru;

3) status cadangan batubara masih rendah dibanding status sumber daya (11,4%);

4) masih rendahnya ketersediaan data dan informasi bitumen padat dan CBM;

5) penyelidikan panas bumi umumnya masih pada tingkat survei pendahuluan; dan kapasitas terpasang energi panas bumi juga masih rendah (4%);

6) belum optimalnya pengungkapan potensi sumber daya energi terutama di

wilayah Indonesia Timur, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil dan terluar;

7) penyiapan WKP panas bumi masih perlu ditingkatkan, khususnya percepatan

penyiapan WKP panas bumi untuk memenuhi target tersedianya energi panas

bumi dalam program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap kedua dimana peran panas bumi diharapkan sebesar 49%;

8) perlunya peningkatan pengungkapan potensi CBM sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan;

9) survei dasar seperti penelitian gaya berat, geofisika, dan aspek-aspek geosains lainnya, serta penelitian rekayasa rancang bangun dan pemodelan eksplorasi yang berguna untuk pengembangan konsep eksplorasi masih perlu ditingkatkan.

(b) Lingkungan Geologi dan Air Tanah Bidang lingkungan geologi dan air tanah melaksanakan tugas penelitian dan pelayanan aspek geologi lingkungan, geologi teknik, dan air tanah. Hasil-hasil penelitian bidang lingkungan geologi dan air tanah digunakan, antara lain untuk penataan ruang, pengembangan wilayah, penentuan lokasi atau penempatan

bangunan fisik yang penting, strategis, atau vital; dan pengelolaan sumber daya air tanah.


22

Kegiatan lingkungan geologi dan air tanah meliputi survei, pemetaan, inventarisasi, penyelidikan, penelitian, analisis laboratorium, pengembangan

rancang bangun dan pemodelan, pelayanan data dan informasi dan rekomendasi

pengelolaan geologi lingkungan dan air tanah. Aspek sains geologi yang mendukung lingkungan geologi adalah geologi kuarter, dinamika cekungan, dan geomorfologi. Sub bidang ini juga menyumbang terhadap kinerja berkaitan dengan

aspek geo-informasi (IKU: jumlah peta geologi yang dihasilkan dan jumlah

pengunjung layanan bidang informasi geologi); di samping kinerja yang berkaitan

langsung (IKU: penerapan tata ruang berbasis geologi dan jumlah penyediaan sumber air tanah di daerah sulit air).

Permasalahan yang dihadapi sub bidang geologi lingkungan dan air tanah, di

antaranya:

1) masih sedikitnya kajian, penyelidikan atau penelitian tentang kuantitas, kualitas, konservasi air tanah, geologi lingkungan, dan geologi teknik; baik

cakupan wilayah, maupun kedalaman substansi; dibandingkan perkembangan kasus atau pesatnya pembangunan fisik dan pengembangan wilayah;

2) masih sedikitnya pemetaan hidrogeologi atau air tanah skala yang lebih besar dari 1:250.000, baik untuk kuantitas, maupun kualitas air tanah;

3) masih belum cukup dilibatkannya hasil-hasil penelitian geologi lingkungan, geologi teknik, dan air tanah dalam pengelolaan lingkungan dan penataan ruang;

4) pengembangan air tanah di desa tertinggal masih sedikit, yaitu 1% dari 28.614 desa tertinggal. Demikian pula, data air tanah dari daerah sulit belum

dianalisis sebagai informasi penting pengetahuan dan teknologi tentang air tanah;

5) pencapaian sasaran jumlah lokasi penataan ruang dan lingkungan sektor ESDM masih kurang (50% dari total untuk seluruh Indonesia). Peran geologi dalam penataan ruang belum cukup memasyarakat;

6) penelitian atau kajian adaptasi perubahan iklim pada bidang geologi, yaitu penilaian bahaya, kerentanan, dan risiko sumber daya air tanah, dan gerakan

tanah terhadap perubahan iklim berikut langkah-langkah adaptasinya yang RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

23

belum banyak dilakukan. Dalam hal ini, saat ini dan ke depan perlu dilaksanakan.

(c) Mitigasi Bencana Geologi Bencana geologi meliputi letusan gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan

tsunami, dan bencana geologi lainnya. Potensi bencana atau ancaman bahaya geologi penting diketahui secara rinci.

Dalam mitigasi bencana geologi dilakukan penyelidikan, penelitian, pemantauan, penetapan status, peringatan dini, tanggap darurat bencana dan, pengurangan

risiko bencana, serta pemberian rekomendasi penanggulangan bencana geologi;

sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya bencana. Mitigasi bencana geologi juga meliputi penyusunan peta geologi gunung api, peta KRB Gunung api, Peta KRB

Gempa Bumi dan Tsunami, Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah, Peta Zona Risiko Bencana Gunungapi,

Gempa bumi, Tsunami dan Gerakan tanah, dan

pengembangan teknologi kegunungapian.

Aspek sains geologi yang mendukung mitigasi bencana geologi, antara lain:

penelitian sesar aktif dan mikrozonasi. Sub bidang ini juga berkontribusi terhadap kinerja aspek geo-informasi (IKU: jumlah peta geologi yang dihasilkan dan jumlah

pengunjung layanan bidang informasi geologi); di samping kinerja yang berkaitan

langsung (IKU: Jumlah informasi mitigasi bencana geologi gunung api dan bencana geologi lainnya).

Permasalahan yang dihadapi sub bidang mitigasi bencana geologi antara lain:

1) pembangunan yang berkembang pesat dan peningkatan jumlah penduduk

menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan di kawasan rawan bencana geologis dan mengakibatkan peningkatan risiko bencana;

2) kajian risiko bencana di daerah rawan bencana belum banyak dilakukan;

3) Pemerintah Daerah juga belum secara optimal memprioritaskan mitigasi bencana dalam kegiatan pembangunan sesuai amanah undang-undang terkait;

4) paradigma baru penanggulangan bencana yang kini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat belum dipahami secara optimal;


24

5) masih kurangnya penelitian, pengembangan dan aplikasi teknologi mitigasi bencana.

(d) Geo-Sains dan Geo-Informasi Kegeologian dalam implementasi dan pengembangannya bertumpu pada tiga

aspek bagiannya, yaitu sumber daya geologi, lingkungan geologi dan kebencanaan, serta geo-informasi. Geo-sains yang mencakup penelitian paleontologi, petrologi, stratigrafi, sedimentologi, geofisika, fisika-batuan, geokimia, geokronologi, dan

kemagnetan purba adalah dasar dari ketiga aspek tersebut. Adapun geo-informasi

merupakan muara berbagai kegiatan penelitian, mitigasi dan pelayanan bidang

geologi. Cakupan geo-informasi meliputi pengelolaan data dan informasi, termasuk

penghimpunan, pengolahan, penyusunan, penyajian, pengemasan, penyimpanan, retrieval, dan penyebarluasan, serta pemutakhiran data dan informasi. Produk geo-

informasi antara lain data dan informasi dalam bentuk peta, atlas, digital, buku, dan sistem informasi.

Hingga akhir tahun 2008 telah dilakukan penyelidikan dan studi mineralisasi dasar pada beberapa jalur metalogen meliputi penyelidikan magmatisme 10 lokasi, penyelidikan metalogenik, 1 lokasi, dan penyelidikan geokimia regional (skala 1:250.000), 1 lokasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan geo-informasi

adalah: 1)

2)

3)

4) 5)

data dan informasi dan sistem pengelolaannya masih tersebar atau belum terintegrasi

data dan informasi substansi kegeologian belum semuanya tersedia secara rinci;

belum semua data dan informasi tersedia dalam format digital, serta belum tersaji dalam media dan format yang mudah diakses oleh masyarakat;

penyebarluasan informasi geologi dan pemanfaatannya juga masih kurang;

penelitian sains geologi juga masih dirasakan kurang, baik cakupannya maupun kedalaman substansinya;


25

6)

data fisik untuk penentuan batas landas kontinen guna pengusulan batas teritorial wilayah negara sudah cukup tersedia.

(e) Tatalaksana Kepemerintahan Bidang Geologi Tatalaksana kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat kinerja pembangunan yang baik di berbagai sektor. Lingkup tatalaksana

kepemerintahan meliputi: kelembagaan, budaya organisasi, tatalaksana, sarana, prasarana dan teknologi; regulasi-deregulasi, dan sumber daya manusia aparatur.

Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah:

1) pengaturan hubungan pusat dan daerah di bidang data dan informasi geologi yang belum optimal;

2) bidang kegeologian diatur dalam berbagai undang-undang dan belum memiliki payung hukum dalam bentuk undang-undang;

3) sistem informasi yang mudah, cepat dan akurat masih perlu dikembangkan; 4) pelayanan publik dan sistem informasi geologi masih tersebar; dan

5) kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan

2.2.4 Modal Dasar menghadapi Pelaksanaan Tupoksi Modal dasar adalah kekuatan dan peluang yang dimiliki atau yang tersedia bagi Badan Geologi guna melaksanakan tupoksinya dan meraih kinerja yang direncanakannya di tahun 2009. Modal tersebut meliputi: i) kondisi geologi

Indonesia, ii) otoritas atau mandat undang-undang tentang kegeologian, iii)

sumber daya manusia, iv) sarana dan prasarana, serta v) hasil-hasil penting dan

strategis yang telah dicapai hingga 2008. Beberapa modal dasar yang dimiliki Badan Geologi untuk menghadapi tahun 2009 tersebut disampaikan secara singkat berikut ini.

(a) Kondisi Geologi Indonesia


26

Indonesia memiliki 17.480 pulau, kurang lebih 6.000 di antaranya berpenghuni,

dengan wilayah daratan 1.922.570 km2 dan wilayah lautan 3.257.483 km2, serta

total panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Secara geologi, kawasan ini

terletak pada pertemuan tiga lempeng utama dunia aktif, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik, sehingga memiliki geologi yang kompleks dan dinamis. Berbagai potensi, baik yang menguntungkan berupa sumber daya energi dan mineral ataupun merugikan seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan gerakan tanah terjadi di kawasan ini. (b) Peraturan Perundangan terkait Bidang Geologi Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sejumlah UU dan peraturan

perundang-undangan di bawahnya memberikan mandat kepada Badan Geologi

guna melaksanakan penelitian dan pelayanan bidang geologi. Berdasarkan mandat UU yang ada, modal dasar dalam hal ini adalah: (1) geologi dituntut untuk menemukan sumber-sumber baru potensi energi dan mineral (sektor utama

ESDM) guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan penerimaan negara; (2) kegeologian juga diperlukan untuk sektor lainnya seperti pekerjaan umum,

lingkungan hidup, dan pertanian; serta (3) fungsi Badan Geologi yang utama

adalah fungsi teknis yang khusus, yaitu penelitian dan pelayanan di bidang geologi.

Beberapa fungsi ada yang bersifat regulator, seperti fungsi yang berkaitan dengan kebencanaan geologi pada PVMBG; serta sebagian fungsi pengelolaan air tanah di unit PLG.

(c) Sumber Daya Manusia Modal dasar sumber daya manusia (SDM) Badan Geologi dapat diuraikan berikut ini:

· Hingga Desember 2008 jumlah pegawai Badan Geologi sebanyak 1.495 orang yang tersebar terutama di Bandung, sebagian kecil di Yogyakarta, Jakarta dan di

berbagai lokasi pos Pengamatan Gunung Api (PGA) di seluruh Indonesia


27

dengan penyebaran: PSG sebanyak 28%; PVMBG sebanyak 27%; PLG dan PSG masing-masing sebanyak 21%, dan SBG sebanyak 3% (Gambar 2.8).

· Dari sejumlah 1.495 orang SDM, 49% merupakan tenaga teknik, sisanya (51%)

adalah tenaga administratif (Gambar 2.9); lebih dari 35% berusia di atas 50 tahun (Gambar 2.6), dan mayoritas (>40%) adalah tenaga pendukung dan

berpendidikan SMA (Gambar 2.10).

· Jumlah SDM fungsional adalah 493 orang atau 33% dari total SDM. Dari

sejumlah tenaga fungsional tersebut, mayoritas (lebih dari 389 orang atau > 78%) adalah fungsional keteknikan, yaitu: 65 orang (13,2%) peneliti; 132

orang (26,77%) penyelidik bumi; 68 orang (13,8%) perekayasa; dan 124 orang (25,2%) teknisi peneliti dan perekayasa (Gambar 2.12). DISTRIBUSI PEGAWAI PER UNIT SBG, 3% PVG, 27%

PSG, 21%

PLG, 21%

PSDG, 28%

Gambar 2.8 Distribusi pegawai Badan Geologi per unit, 2008.

Gambar 2.9 Statistik data Pegawai Badan Geologi berdasarkan komposisi teknik dan administrasi.

STATISTIK DATA PENGAWAI BERDASARKAN USIA

51-55 30%

>55 5%

<25 1%

26-30 6%

STATISTIK JENJANG PENDIDIKAN PEGAWAI S3, 25

31-35 5%

SD, 74 SMP, 93

S2, 130

36-40 10%

41-45 15%

S1, 443

SMA, 722 S0, 53

46-50 28%

Gambar 2.10 Statistik data pegawai Badan Geologi berdasarkan usia.


Gambar 2.11 Statistik data pegawai Badan Geologi berdasarkan jenjang pendidikan.

28

132

140

124

120 100 80

65

Gambar 2.12 Statistik pegawai Badan Geologi berdasarkan komposisi jabatan fungsional.

68

60 39 22

40 8

20

2

12

10

11

0 Jumlah Peneliti

Penyelidik Bumi

Perekayasa

Teknisi Litkayasa Pustakawan Pengamat Gunung Api

Pranata Humas Surveyor Pemetaan Analis Kepegawaian

Pranata Komputer Arsiparis

(d) Sarana dan Prasarana Sejumlah sarana dan prasana menjadi modal Badan Geologi dalam pelaksanaan tupoksinya dan pencapaian kinerjanya di tahun 2009, antara lain: aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.13.

Gambar 2.13 Diagram aset Badan Geologi

Keterangan: Aset Lancar : Barang Konsumsi, Bahan Baku, Suku Cadang, dan Persediaan lainnya Aset Tetap : Tanah, Bangunan Konstruksi, Pealatan Aset Lainnya : Aset Tak Berwujud, Aset Non Operasional

Beberapa di antara sarana prasarana tersebut, selain gedung perkantoran antara lain:

1) Sejumlah laboratorium yang tersebar di Pusat-Pusat dan UPT, yaitu: a) Laboratorium penginderaan jauh b) Laboratorium petrologi


29

c) Laboratorium geokimia, kimia mineral dan air d) Laboratorium geokronologi

e) Laboratorium fisika batuan dan mineral f) Laboratorium geologi kuarter g) Laboratorium biostratigrafi

h) Laboratorium mekanika tanah dan batuan i) Laboratorium instrumentasi dan mitigasi

2) Pos pengamat gunung api (PGA) sebanyak 74 lokasi PGA tersebar di 63 lokasi gunung api di seluruh Indonesia;

3) Peralatan penanggulangan bencana (seismometer, data logger, tiltmeter, extensometer, dan inklinometer);

4) Peralatan pengeboran untuk air tanah, mineral, batubara, dan panas bumi;

5) Alat-alat berat lainnya;

6) Peralatan survei geofisika (gaya berat, geomagnet, seismik, geolistrik, magnetotelluric, induce polarization, peralatan logging);

7) Gedung perpustakaan untuk setiap unit atau satuan kerja (satker); 8) Gedung bengkel alat berat dan pengeboran.

2.3 Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Bidang Geologi 2.3.1 Alur Pikir dan Pola Pikir Alur Pikir: Bidang geologi memiliki peran penting dalam mencapai tujuan nasional baik melalui sektor ESDM maupun sektor lainnya. Pengembangan potensi geologi NKRI memberikan kontribusi terhadap platform politik Pemerintah, seperti terlihat pada diagram alur pikir di bawah ini.

Gambar 2.14 Alur Pikir Pembangunan Bidang Geologi RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

30

Pola Pikir: mandat berbagai undang-undang, pembenahan public governance baik pusat maupun daerah, pembenahan metoda (pedoman, dll.), pembenahan program dan standar memberikan kontribusi terhadap pengelolaan kegeologian untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan sektor.

Gambar 2. 15 Pola Pikir Pembangunan Bidang Badan Geologi

2.3.2 Mandat Undang-Undang Kelahiran berbagai peraturan dan perundangan nasional sangat mempengaruhi terhadap pengembangan kelembagaan yang terkait dengan fungsi pemerintah di bidang geologi. Beberapa amanat Undang-Undang yang memberikan mandat pada bidang geologi meliputi:

a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya memberikan mandat untuk: •

Melakukan perlindungan dan pengamanan benda alam yang dianggap mempunyai

nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. (Keunikan batuan

dan fosil, bentang alam)


31

b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan mandat untuk: •

Melakukan survei umum untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya

•

minyak dan gas bumi

•

geologi, geofisika dan geokimia

Melakukan pengelolaan data dan informasi hasil kegiatan survei dan pemetaan Melakukan evaluasi joint study dalam penyiapan wilayah kerja

c. Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi memberikan mandat untuk: •

•

Melakukan inventarisasi, penyelidikan pendahuluan dan eksplorasi panas bumi

Menyusun rancangan wilayah kerja pengusahaan panas bumi

d. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memberikan mandat untuk: •

Menyusun Peta Batas Cekungan Air Tanah (CAT)

•

evaluasi data

•

propinsi dan lintas negara

•

•

Menyusun pedoman terkait pengelolaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi dan Melakukan inventarisasi dan pengelolaan air bawah tanah pada CAT lintas

Melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah lintas propinsi dan lintas negara

Menetapkan daerah konservasi dan daerah pemanfaatan air tanah

e. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan mandat untuk: •

• •

Melakukan pemantauan, kajian, penetapan status aktivitas dan penyebaran informasi

Melakukan pembuatan Peta Kawasan Rawan Bencana Melakukan mitigasi bencana

f. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan mandat: • • •

Menyusun rancangan Permen tentang penetapan kawasan lindung geologi

Menyusun rancangan Permen tentang penetapan kawasan rawan bencana geologi Menyusun rancangan Permen tentang kawasan imbuhan air tanah


32

•

Menyusun rancangan Permen tentang kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan

g. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi memberikan mandat untuk: • •

Melakukan inventarisasi sumber daya energi Konservasi sumber daya energi

h. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan mandat untuk: •

•

Melakukan inventarisasi, penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi sumber daya mineral dan batubara

Menyiapkan rancangan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pencadangan Nasional (WPN), dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk Tata Ruang Nasional.

i. Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan memberikan mandat untuk: •

Inventarisasi

objek

wisata

alam

dan

pengembangan

destinasi

wisata

(Pengembangan Museum Geologi dan deliniasi potensi kawasan wisata alam geologi)

j. Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan mandat untuk: •

•

Penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pemanfaatan informasi geologi)

Penetapan wilayah ekoregion (pemanfaatan informasi geologi)

2.3.3 Isu Strategis Nasional Terkait Bidang Geologi Kegiatan kegeologian harus mampu menjawab isu strategis nasional dan tantangan global

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia mencapai kehidupan yang

sejahtera, aman dan nyaman. Terdapat sembilan isu strategis yang membutuhkan dukungan bidang geologi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, baik melalui sektor ESDM maupun sektor lainnya. Isu-isu strategis tersebut antara lain: 1. Ketahanan Energi

· Kemandirian energi (pemanfaatan energi setempat) · Penurunan produksi migas

· Diversifikasi energi (energi baru dan terbarukan)


33

· Konservasi sumber daya energi · Alokasi sumber daya energi

2. Lingkungan dan Perubahan Iklim · Degradasi lingkungan · Perubahan iklim

3. Bencana Alam

· Bencana gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung api · Peningkatan resiko bencana alam geologi

4. Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

· Konflik tata guna lahan (pertambangan)

· Tata ruang bawah permukaan dan bawah laut · Penyediaan data geologi rinci

· Penataan ruang berbasis geologi

5. Industri Mineral

· Ketersediaan data sumber daya mineral

· Konservasi sumber daya mineral

· Pencarian mineral langka dan mineral strategis · Alokasi sumber daya mineral

6. Pengembangan Informasi Geologi

· Pengelolaan data dan informasi geologi nasional · Kebutuhan data dasar geologi rinci

· Pemasyarakatan manfaat informasi geologi

7. Air dan Lingkungan

· Pemenuhan kebutuhan air baku · Peningkatan kebutuhan air

· Penurunan kuantitas dan kualitas sumber air

· Penilaian kerentanan air tanah

8. Pangan

· Penyediaan bahan baku pupuk · Penyediaan lahan pertanian

9. Batas wilayah NKRI (Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar)


34

BAB III VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN GEOLOGI 3.1 Visi Badan Geologi Visi yang ingin dicapai Badan Geologi adalah: ”Terwujudnya Geologi untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat”.

3.2 Misi Badan Geologi Untuk menggapai visi tersebut diatas, Badan Geologi akan menjalankan misi atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi antara lain:

1. Mengungkap potensi sumber daya geologi untuk ketahanan energi, pemenuhan bahan baku industri, dan penyediaan air bersih 2. Melakukan mitigasi bencana geologi untuk perlindungan manusia dan harta benda 3. Menyediakan data dan informasi geologi untuk pengelolaan lingkungan dan pembangunan sektor terkait

4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan bidang geologi dalam rangka penyediaan informasi sumber daya, lingkungan, dan kebencanaan geologi. 3.3 Tujuan Strategis Dalam rangka mencapai visi melalui misi sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan

5 (lima) tujuan strategis Badan Geologi untuk masa 2010-2014 yang merupakan

gambaran kondisi yang ingin dicapaai pada akhir periode 2014, yaitu:

1. Tercapainya pemahaman dan pelayanan sains geologi dan geo-informasi untuk pengungkapan sumber daya geologi, pengembangan lingkungan geologi, dan mitigasi bencana

2. Tercapainya peningkatan status sumber daya geologi dan penyiapan wilayah kerja pertambangan (WKP) dan wilayah pertambangan (WP) untuk mendukung pasokan energi dan mineral serta investasi sektor ESDM RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

35

3. Tersedianya data dan informasi, dan pelayanan dalam rangka mitigasi bencana gunungapi, gerakan tanah, dan bencana geologi lainnya

4. Tersedianya data dan informasi dan pelayanan lingkungan geologi dan air tanah untuk penataan ruang, peningkatan kualitas lingkungan; dan penyediaan air bersih

5. Tercapainya kinerja dan akuntabilitas tatalaksana kepemerintahan penelitian dan pelayanan bidang geologi. 3.4 Sasaran Strategis Guna mencapai kelima Tujuan Strategis sebagaimana tersebut di atas, maka

ditetapkan Sasaran Strategis. Dalam periode RPJM tahap kedua, 2010-2014 ini, terdapat 7 (tujuh) Sasaran Strategis Badan Geologi, sebagai berikut:

1. Meningkatnya manajemen, dukungan teknis, dan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Geologi

2. Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi 3. Meningkatnya masyarakat

pemanfaatan

informasi

geologi

(geo-information)

bagi

4. Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekaan sumber daya geologi

5. Meningkatnya usulan rekomendasi wilayah kerja pertambangan dan wilayah pertambangan 6. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang lingkungan geologi dan air tanah

7. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi

8. Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi dalam mendukung upaya mitigasi bencana geologi


36

BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara

Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia

yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang

diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan

penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban

umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.I-

3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang

termasuk

kesenjangan

pengurangan

pembangunan

kesenjangan

antar

daerah

pendapatan,

(termasuk

pengurangan

desa-kota),

dan

kesenjangan jender. Keadilan juga `hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum

berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula

kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan keberhasilan pencapaian program pembangunan dalam lima tahun sebelumnya

(2004-2009),

pemerintah

akan

melanjutkan

pendekatan

pembangunan kelembagaan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tatakelola

yang baik, bersih, transparan, adil, dan akuntabel, dengan hasil yang baik dan RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

37

efisien. Pemerintahan tidak seharusnya hanya berorientasi pada hasil jangka

pendek, dengan tidak mengindahkan azas-azas kepatutan, keadilan, dan

keberlanjutan. Pendekatan ini dipandang akan memberikan hasil yang

berkelanjutan karena dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh, melewati proses

yang telah disetujui bersama secara demokratis, serta dengan rasa memiliki yang tinggi dan akuntabel.

Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya

dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas

nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3)

kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6)

infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Dari sebelas prioritas nasional tersebut, maka setidaknya ada sembilan prioritas yang dapat terkait langsung dengan prioritas pembangunan bidang geologi, yaitu: I-51

Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa,

dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh

efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

Oleh karena itu, substansi inti dari reformasi birokrasi dan tata kelola adalah sebagai berikut : · Struktur:

Konsolidasi

struktural

dan

peningkatan

kapasitas

kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; restrukturisasi lembaga

pemerintah lainnya, seperti di bidang keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

38

pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014;

· Regulasi:

Percepatan

harmonisasi

dan

sinkronisasi

peraturan

perundangundangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011;

· Sinergi antara pusat dan daerah: Penetapan dan penerapan sistem Indikator

Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

· Penegakan Hukum: Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum.

I-52

Prioritas 3: Kesehatan Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif,

tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh

sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

Program kesehatan masyarakat antara lain penyediaan akses sumber air bersih

yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum 2014.

I-54

Prioritas 5: Ketahanan Pangan Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk

mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian,

peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Oleh karena itu, substansi inti program aksi ketahanan pangan adalah sebagai berikut:I-55

· Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian: Penataan regulasi

untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal


39

pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;

· Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem

informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;

· Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi: Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan

pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang

menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau;

· Adaptasi Perubahan Iklim: Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

Prioritas 6: Infrastruktur Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak

terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan

kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik

Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

· Tanah dan tata ruang: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu;

· Jalan: Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang total 19.370 km pada 2014;

· Pengendalian banjir: Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 2013;


40

· Transportasi perkotaan: Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota

besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru

Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-lambatnya 2014.

Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK). Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang iklim investasi dan iklim usaha adalah sebagai berikut:

· Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya;

· Penyederhanaan prosedur: Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar

· Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);I-menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi;

· Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses

penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang;

· KEK: Pengembangan KEK di 5 (lima) lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012;

· Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja.

Prioritas 8: Energi Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan

nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang energi adalah sebagai berikut:


41

· Kebijakan: Pengambilan kewenangan atas kebijakan energi ke dalam Kantor Presiden untuk memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional;

· Restrukturisasi BUMN: Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan

diikuti oleh BUMN lainnya;

· Kapasitas energi: Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata

MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada

2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,01 juta barrel per hari mulai 2014;

· Energi alternatif: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi

alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, serta

nuklir secara bertahap;Iikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya;

· Konversi menuju penggunaan gas: Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas

alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar.

Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan

pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana adalah sebagai berikut:

1. Perubahan iklim: Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut,

peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun, dan penekanan

laju deforestasi secara sungguh-sungguh di antaranya melalui kerja sama

lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi;


42

2. Pengendalian

Kerusakan

Lingkungan:

Penurunan

beban

pencemaran

lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air

limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun

dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; Penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan

bencana mulai 2010 dan seterusnya;

3. Sistem Peringatan Dini: Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013;

4. Penanggulangan bencana: Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana

melalui: 1) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan

di 33 propinsi, dan 2) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

I-59

Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal,

terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik dengan substansi inti sebagai berikut:

1. Kebijakan: Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan

pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011;

2. Kerjasama internasional: Pembentukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan;

3. Keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010;

4. Daerah tertinggal: Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014.


43

Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta

apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi

tumbuhmapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi adalah sebagai berikut:

1. Perawatan: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk

pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011;

2. Sarana: Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman

dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambatlambatnya Oktober 2012;

3. Penciptaan: Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas;

4. Kebijakan: Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam programprogram seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong

berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya;

5. Inovasi teknologi: Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju

ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

Pada dasarnya kesebelas Prioritas Nasional di atas merupakan upaya untuk :

Pertama, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik (meliputi Prioritas 5

Ketahanan Pangan, Prioritas 6 Infrastruktur, Prioritas 8 Energi, serta Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik).

Kedua, Perbaikan Infrastruktur Lunak (Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha)

Ketiga, Penguatan Infrastruktur Sosial (Prioritas 2 Pendidikan, Prioritas 3 RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

44

Kesehatan, Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan dan Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana)

Keempat, Pembangunan Kreativitas (Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi). Prioritas Lainnya Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan

Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat.

Di bidang politik, hukum, dan keamanan mencakup: (a) pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme; (b) pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme; (c) peningkatan peran Republik

Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia; (d) peningkatan pelayanan dan

perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri; (e) penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi; (f) pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor; (g) pengembalian aset (asset recovery); (h) peningkatan kepastian hukum; (i) penguatan perlindungan HAM; dan (i) pemberdayaan industri strategis pertahanan.

Di bidang perekonomian mencakup: (a) pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri

Nasional; (b) peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam

diplomasi

perdagangan

perlindungan

tenaga

internasional;

kerja

indonesia

(c)

(TKI)

peningkatan selama

pelayanan

proses

dan

penyiapan,

pemberangkatan, dan kepulangan; serta (d) peningkatan upaya pelayanan dan

perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri.

Di bidang kesejahteraan rakyat mencakup: (a) pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010; (b) peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); (c) peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan

wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun; (d) promosi 10


45

tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang

kreatif dan efektif; (e) perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; (f) peningkatan kapasitas pemerintah dan

pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan

dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia; (g) perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming)

Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya; (h) pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games

tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012; (i) peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan; serta (j) revitalisasi

gerakan pramuka.

4.2 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan

masyarakat.

Untuk

itu,

perencanaan

pembangunan

nasional

dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Bidang Ekonomi

3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Bidang Sarana dan Prasarana 5. Bidang Politik

6. Bidang Pertahanan dan Keamanan 7. Bidang Hukum dan Aparatur

8. Bidang Wilayah dan Tataruang

9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan

dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya

pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan

pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

46

maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi

pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat.

Dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN terdapat prinsip

pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan

pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola

pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsip

pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan dijiwainya

prinsip-prinsip pengarustamaan ini, pembangunan jangka menengah ini akan

memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

RPJMN 2010-2014 juga diarahkan menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani

secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen

semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang meliputi (1)

penanggulangan kemiskinan ; (2) perubahan iklim global; (3) pembangunan

kelautan berdimensi kepulauan, dan (4) perlindungan anak. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antarbidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk

menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks.

4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 4.3.1 Kebijakan Prioritas Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Kebijakan Pengelolaan Energi dan sumber daya mineral nasional mempunyai landasan konstitusional yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).

Landasan kebijakan nasional yaitu UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana


47

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Bab III dan Bab IV), landasan operasional UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi pasal 4 ayat (3), UU nomor 22 tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003

tentang Panas Bumi, Undang Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan. Landasan operasional dalam pengelolaan energi lainnya adalah peraturan perundangan dibawah Undang undang antara lain peraturan

pemerintah , Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sepanjang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi dan atau dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara (hak atribusi).

KEBIJAKAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Berdasarkan UU Energi No. 30 tahun 2007 & UU Minerba No. 4 tahun 2009)

SHIFTING PARADIGM

HARGA ENERGI

KONSERVASI (OPTIMASI PRODUKSI)

SUBSIDI LANGSUNG

DIVERSIFIKASI DEMAND SIDE POLICY

KETAHANAN ENERGI DAN MINERAL

JAMINAN PASOKAN

Undang

Undang yang

mengatur kebijakan di

EKSPLORASI PRODUKSI SUPPLY SIDE POLICY

Beberapa

KESADARAN MASYARAKAT

KONSERVASI (EFISIENSI)

Gambar 4.1 Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral

sektor

energi

dan

sumber daya mineral

antara lain UU N0 22 tahun 2001 tentang Migas, UU 27 tahun

2003 tentang Panas Bumi, UU No 30 tahun 2007 tentang Energi

dan UU No. 4 tahun 2009

tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No. 30 tahun 2009 tentang

Kelistrikan.

Kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral berdasarkan UU No. 30 tahun

2007 tentang Energi dan UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dan mineral di Indonesia. Tujuan ini hendak dicapai dengan merubah paradigma arah kebijakan yang selama ini

mengatur sisi penyediaan (Supply Side Management) menjadi kebijakan yang RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

48

arahnya tidak hanya mengatur sisi penyediaan namun juga mengatur sisi permintaan (Demand Side Management).

Kebijakan utama sektor energi dan sumber daya mineral diarahkan kepada :

1. Menjamin keamanan pasokan energi yang dicapai melalui upaya-upaya untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi produksi dan optimasi produksi.

2. Melakukan pengaturan harga energi dimana subsidi energi yang selama ini dilakukan kepada subsidi harga energi diarahkan kepada subsidi langsung.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi energi dan konservasi energi

1. Menjamin keamanan pasokan energi Untuk menjamin pasokan energi, maka upaya eksplorasi dan optimasi produksi energi nasional terus ditingkatkan sehingga mampu mengimbangi perkembangan permintaan energi

di

negeri.

Hal

dalam ini

dilakukan

mengingat masih

sangat

105

5

110

115

potensi

energi yang terkandung

bumi

Indonesia

120

130

125

135

140

5

6 21

8

0

5

10

17

4 14

5

3

besarnya

di

CEKUNGAN MIGAS INDONESIA 100

3

-5

18 -10

Wilayah eksplorasi (119) à 20 dilaporkan menemukan cadangan migas Cekungan sudah berporduksi (16) Cekungan telah ditemukan hidrokarbon, belum berproduksi (8)

Gambar 4.2 cekungan migas Indonesia Cekungan telah dibor, belum ditemukan hidrokarbon (14) Cekungan belum dieksplorasi (22)

ini. Dalam rangka meningkatkan produksi, maka eksplorasi telah dilakukan di 107

wilayah kerja migas. Dari jumlah tersebut dilaporkan 19 lokasi temuan yang sedang dievaluasi potensi cadangan migasnya. Diharapkan dalam waktu dekat

akan ada tambahan temuan lagi. Kegiatan eksplorasi ini disamping diharapkan RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

49

dapat menambah produksi dari lapangan baru juga dimaksudkan untuk mengkompensasi penurunan alamiah produksi lapangan existing.

Saat ini kebijakan alokasi gas lebih mengutamakan untuk pasokan domestik,

cadangan besar dapat digunakan baik untuk domestik maupun ekspor dan cadangan kecil untuk domestik. Selain itu, kebijakan Domestic Market Obligation

(DMO) gas juga diberlakukan (25% dari bagian KKKS/PSC, sisanya dapat

dipergunakan untuk domestik maupun ekspor). Dari tahun ke tahun, ekspor gas sudah mulai dikurangi, sebaliknya pemanfaatan domestik terus diintensifkan. Hal

ini menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan dan perencanaan, upaya pengutamaan pasokan gas bumi domestik sudah berjalan sangat baik. Meskipun

saat ini kebijakan alokasi gas untuk domestik sudah diprioritaskan, namun ekspor

gas juga tetap diperlukan untuk mencapai skala keekonomian dari suatu lapangan

gas bumi, mengingat harga gas bumi domestik pada umumnya lebih rendah dibandingkan untuk ekspor. Selain potensi migas, energi fosil lainnya yang potensi besar adalah batubara dan gas metana batubara. Saat ini 54 perusahaan telah

mengajukan permohonan Wilayah Kerja CBM melalui Penawaran Langsung di

daerah Sumatera dan Kalimantan dimana 2 perusahaan telah selesai melakukan joint evaluation, 3 perusahaan sedang melakukan joint evaluation, 1 perusahaan

sedang melakukan joint study, 3 perusahaan telah menandatangani kontrak kerja

sama dan 45 lainnya masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi. Sementara itu 3 perusahaan yang telah menandatangani kontrak, sebagai berikut: · ·

1 blok yaitu Blok Sekayu (Medco, Ephindo, dan McLaren) ditandatangani tanggal 27 Mei 2008

2 blok yaitu Blok Indragiri Hulu (PT. Samantaka Mineral Prima) dan Blok Bentian Besar (PT. Ridlatama Mining Utama) ditandatangani tanggal 26 Juni 2008, untuk pengembangan produksi gas metana batubara, penyempurnaan dan optimalisasi penerimaan negera telah diterbitkan Permen ESDM No. 36/2008 sebagai revisi dari Permen ESDM No. 33/2006 tentang pengusahan gas metana batubara.


50

Upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan konservasi atau optimalisasi produksi. Hal ini dilakukan mengingat masa keemasan minyak bumi yang sudah akan berlalu.

Dalam sejarah perminyakan

Indonesia terjadi dua

puncak produksi. Puncak produksi

pertama terjadi pada

akhir tahun 1970-an yang merupakan hasil produksi

alamiah/primer, Gambar 4.3 Prediksi produksi Minyak Bumi Indonesia

terutama dari

lapangan Minas, Duri, dan Handil. Untuk mempertahankan laju produksi, upaya optimalisasi telah dilakukan yang menghasilkan puncak produksi kedua pada

pertengahan tahun 1990-an. Mengingat minyak bumi adalah sumber daya tak terbarukan, walaupun berbagai upaya dilakukan, penurunan produksi tidak dapat dihindari.

Di sub sektor kelistrikan jaminan pasokan kelistrikan diwujudkan melalui

pembangunan infrastruktur kelistrikan dan optimasi pembangunan kelistrikan. Kapasitas infrastuktur yang ada akan terus ditingkatkan, baik kapasitas

pembangkit, transmisi yang terinterkoneksi pada tegangan 500 kV, 150 KV maupun transmisi yang belum terinterkoneksi, jaringan distribusi tegangan menengah maupun tegangan rendah.

Peningkatan kapsitas pembangkit diatur melalui Peraturan Presiden No. 71 tahun

2006 tentang pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW thap I, program

pembangunan pembangkit listrik tahap II (prepres dalam tahap penyelesaian)


51

serta program pembangunan pembangkit melalui IPP. Optimalisasi pasokan dilaksanakan dengan melakukan: ·

Diversifikasi penggunaan energi primer BBM ke non BBM untuk pembangkit tenaga listrik

- Mempercepat penggantian bahan bakar solar (HSD) menjadi MFO

· · · ·

- Mempercepat pasokan gas

Menurunkan susut jaringan dan meningkatkan efisiensi administrasi Pemanfaatan captive power

Optimalisasi kapasitas terpasang yang ada

Penyelesaian/peningkatan kemampuan jaringan transmisi/distribusi dan interkoneksi.

2. Melakukan pengaturan harga energi Kebijakan kedua yaitu dengan mengarahkan harga energi untuk mencapai nilai

keekonomiannya sehingga diharapkan subsidi tidak dilakukan dengan mekanisme pada subsidi harga energi namun dilakukan melalui subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk melaksanakan itu telah dilakukan pengurangan subsidi BBM secara bertahap melalui pengurangan volume BBM

yang disubsidi. Volume minyak tanah bersubsidi mulai dikurangi tiap tahunnya seiring dengan diterapkannya program konversi minyak tanah ke LPG. Namun

demikian jangkauan konversi minyak tanah ke LPG yang belum sampai ke seluruh

pelosok Indonesia, maka tetap disediakan minyak tanah bersubsidi sebanyak 100.000 KL.

Diharapkan dengan dilakukan pengurangan subsidi BBM dan listrik maka akan dapat terhindarkan pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaaan BBM seperti penyelundupan, pengoplosan dan penyimpangan penggunaan BBM,

pemborosan penggunaan BBM, mempercepat pengembangan energi alternatif dan meningkatkan efisiensi energi serta yang tidak kalah pentingnya adalah

mengurangi beban subsidi pada keuangan Negara sehingga dapat menambah alokasi untuk pengembangan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lainnya.


52

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat Kebijakan

meningkatkan masyarakat

ketiga untuk

adalah

kesadaran

melakukan

diversifikasi energi dan konservasi energi.

Diversifikasi

energi

menjadi langkah penting dalam penyediaan

energi

untuk

masyarakat. Diversifikasi energi direncanakan di seluruh sektor

pemakai, baik di rumah tangga,

PROGRAM DIVERSIFIKASI ENERGI Jenis Bahan Bakar

Rumah Tangga

Transportasi

Industri

Pembangkit

√ √

√ √

√ √

– √

√ √ √ –

– – √ √

√ √ √ √

√ – √ √

√

• Gas ØLPG ØBBG • Coal ØCoal ØBriket batubara ØCoal gasification ØCoal liquefaction • Biofuel ØBio-ethanol

√ √

–

–

√ √

√

√

–

√

√

–

√ –

√ – √ – √

– – √ – √

– – – – √

√ √ √ √ √

ØHydrogen / Fuel Cell

–

√

–

√

ØOil Shale ØBiogenic Gas

– √

√ –

√ –

√ √

ØBio-diesel ØBio-oil • Panas Bumi • Energi lainnya ØBiomass ØAir ØSolar cell ØAngin ØCBM

komersial, transportasi, industri

√

Gambar 4.4 Program Diversifikasi Energi

maupun pembangkit listrik Diharapkan dengan adanya diversifikasi energi maka

sasaran bauran energi primer nasional dapat tercapai.

Berbagai bahan bakar dari jenis LPG, gas kota, batubara, briket batubara, biofuel,

panas bumi, biomassa, solar cell, Coal bed Methane, biogenic gas akan

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di sektor transportasi

akan dikembangkan substitusi BBM dengan LPG, BBG, coal gasification, coal

liquefaction, bioethanol, biodiesel, solar cell, CBM, Fuel Cell, dan oil Shale, demikian juga di sektor industri dan pembangkit akan dilakukan substitusi BBM dengan

energi alternatif lain.

Untuk pengembangan Bahan Bakar Nabati diharapkan akan dapat dilaksanakan jalur cepat pengembangan BBN melalui program Desa Mandiri Energi, Kawasan

khusus pengembangan BBN dan setiap daerah mengembangkan BBN sesuai potensi. Dengan jalur cepat pengembangan BBN tersebut diharapkan pada jangka pendek akan bermanfaat untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan

kemiskinan, sedangkan jangka panjang diharapkan BBN dapat menjadi alternatif energi yang dapat diandalkan.

Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008

tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

53

sebagai Bahan Bakar Lain,

telah diatur pentahapan kewajiban minimal

pemanfaatan biodiesel, bioetanol dan minyak nabati murni. Pentahapan untuk biodiesel masing-masing sektor yang menggunakan solar dengan persentase pencampuran biodiesel dimulai dari 1% sampai dengan 20%.

Pentahapan yang sama diberlakukan pada bioethanol untuk dicampurkan dengan

bensin. Kewajiban pentahapan dilakukan secara berbeda antara transportasi PSO

dengan Non PSO, dimana persentase yang lebih besar diberlakukan pada transportasi non PSO. Hal ini dilakukan karena bensin non PSO sudah dijual dalam

harga keekonomian sehingga akan lebih mudah dalam implementasinya. Target pada tahun 2025 adalah bensin yang dikonsumsi oleh masyarakat mengandung 15% bioethanol. Meskipun demikian, volume pencampuran ini, termasuk juga

untuk biodiesel, akan disesuaikan dengan melihat spesifikasi global dan kepentingan domestik termasuk perkembangan teknologi.

Jenis BBN ketiga yang diatur pemanfaatannya adalah minyak nabati murni atau yang juga dikenal dengan biooil. Pemanfaatan minyak nabati murni diarahkan untuk menggantikan sebagian bahan bakar yang digunakan pada peralatan yang menggunakan teknologi diesel putaran rendah dan tinggi yang umumnya berada di

sektor industri, kelautan serta pembangkit listrik. Adapun untuk rumah tangga, saat ini pemanfaatannya tidak ditentukan; tetapi bukan berarti Pemerintah tidak mendorong upaya pemanfaatan minyak nabati murni pada sektor ini. Pendekatan

pemanfaatan minyak nabati murni untuk rumah tangga dilakukan melalui pengembangan Desa Mandiri Energi.

Upaya konservasi telah dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi dan penerbitan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2008

tentang Penghematan Energi dan Air

sebagai revisi Inpres nomor 10 tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Dalam

Inpres tersebut diinstruksikan pimpinan lembaga pemerintahan baik di pusat dan daerah untuk: -

melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air meliputi

penerangan dan alat pendingin ruangan (AC), dan peralatan yang menggunakan energi listrik, bahan bakar minyak atau gas RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

54

-

-

Melaksanakan program dan kegiatan penghematan energi dan air sesuai Kebijakan Penghematan Energi dan Air yang telah ditetapkan

melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat penghematan energi dan air

untuk melaksanakan

Membentuk gugus tugas di lingkungan masing-masing untuk mengawasi

pelaksanaan penghematan energi dan air.

Di sub sektor pertambangan mineral dan batubara, secara eksplisit didalam Undang Undang

nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara diamanatkan bahwa pengusahaan pertambangan mineral harus disertai dengan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri. Ini

membuka peluang untuk lebih memanfatakan sumberdaya dan kemampuan lokal.

Dengan melaksanakan ketentuan tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan negara jika dibandingkan dengan hanya menjual bijih (ore) ataupun konsentrat saja. Demikian pula pembukaan berbagai pabrik pengolahan di dalam negeri akan memberikan peluang penggunaan tenaga dan sumberdaya lokal yang lebih besar.

Selain itu, diamanatkan pula untuk mengatur sumberdaya mineral dan batubara sehingga kita memiliki cadangan nasional yang kelak dapat dimanfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan nasional. Kedua hal tersebut di atas dapat dipandang sebagai upaya konservasi sumberdaya mineral dan batubara yang kongkrit. Upaya ini secara langsung juga telah meletakkan fondasi dalam upaya menuju kemandirian dalam pemanfaatan dan pengusahaan mineral dan batubara.

Pengelolaan pertambangan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sesuai dengan PP 75 tahun 2001 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Pemerintah Daerah dapat

mengeluarkan izin Kuasa Pertambangan sesuai dengan kewenangannya, yaitu bila wilayah tambang yang bersangkutan masih dalam satu wilayah kabupaten/kota maka bupati/walikota yang mengeluarkan izin, bila berbatasan lebih dari satu kabupaten maka gubernur yang mengeluarkan izin, sedangkan bila berbatasan RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

55

lebih dari satu propinsi maka KP tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Selama periode 2001 s.d. 2008 terjadi peningkatan jumlah KP di daerah, khususnya di kabupaten dan kota yang memiliki potensi pertambangan, saat ini jumlah KP mencapai total 4.538 ijin KP yang terdiri dari : KP Penyelidikan Umum

750 ijin, KP Eksplorasi 2.440 ijin dan KP Eksploitasi 1.348 izin. Di dalam hal ini

Pemerintah Pusat terus melakukan koordinasi dan kerjasama, di antaranya dengan Pemerintah Daerah setempat serta BPK, Ditjen Pajak dan instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap KP-KP tersebut

sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan K3, lingkungan hidup, tenaga kerja serta peningkatan penerimaan negara.

Disamping kebijakan utama, beberapa kebijakan lain adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)

Untuk mengupayakan keamanan pasokan minyak dan gas bumi serta batubara dalam negeri telah ditetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO). Untuk

sub sektor migas, sesuai Undang Undang nomor 22 Tahun 2001 pasal 22 ayat 1,

badan usaha atau badan usaha tetap wajib menyerahkan 25 % bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2008 produksi minyak sebesar 357,50 juta barel atau 62,3 %

dari produksi dipasok untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan gas bumi dari sebesar 7,883 bscfd atau 47,8 % dipasok untuk kebutuhan dalam negeri.

Untuk mengupayakan keamanan pasokan batubara dalam negeri, pemerintah menetapkan kebijakan DMO batubara.

Kebijakan DMO batubara merupakan kebijakan bagi produsen batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan terjaminnya ketahanan energi nasional melalui kewajiban

Pemerintah untuk menyediakan cadangan penyangga energi. Dari kajian yang dilaksanakan diketahui, bahwa kebijakan DMO batubara sangat diperlukan untuk menjamin ketahanan energi nasional. Kemudian berdasarkan UU No. 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 5 ayat 2 s.d. 5,

Pemerintah untuk kepentingan nasional wajib melaksanakan pengendalian RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

56

produksi dan ekspor. Selanjutnya berwenang menetapkan produksi tiap-tiap

komoditas per tahun setiap provinsi, yang wajib ditaati oleh Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya perusahaan pertambangan batubara harus mendukung keamanan pasokan batubara untuk dalam negeri, dengan cara menjual batubara yang

diproduksikannya kepada pemakai batubara dalam negeri sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebagai contoh adalah kebutuhan DMO batubara tahun 2008 sebesar

68 juta ton lalu dibagikan secara proporsional kepada perusahaan batubara

nasional.

Perusahaan

pertambangan

batubara

dapat

menjual

batubara

yang

diproduksikannya ke luar negeri, apabila kebutuhan batubara dalam negeri telah terpenuhi. Konsekuensi dari hal ini adalah:

(1) harus ditetapkan besarnya kebutuhan batubara dalam negeri, dan

(2) harus ditetapkan Persentase Minimal Penjualan Batubara Dalam Negeri (PMPBDN) atas produksi batubara dari perusahaan pertambangan batubara.

Besarnya kebutuhan batubara dalam negeri dan PMPBDN merupakan suatu besaran yang dinamis dan dapat berubah setiap waktu. Kedua hal ini harus

dihitung dan ditetapkan pemerintah, misalnya sekali dalam setahun. Penentuan besarnya kebutuhan batubara ditentukan secara bersama oleh Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi (Dirjen Minerbapabum);

Menteri Perindustrian; asosiasi industri pemakai batubara; asosiasi perusahaan produsen batubara; dan asosiasi perusahaan niaga (trader) batubara.

Penetapan PMPBDN dilakukan oleh Menteri ESDM c.q. Dirjen Minerbapabum pada

setiap bulan Juni tahun berjalan, yang digunakan sebagai patokan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan batubara pada tahun selanjutnya, dan RKAB dari perusahaan pertambangan batubara harus memenuhi PMPBDN yang ditetapkan.

Untuk mendukung kebijakan DMO, diperlukan langkah untuk mendorong

pembangunan dan penyebaran keberadaan infrastruktur batubara. Potensi RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

57

cadangan batubara yang berlimpah di Indonesia khususnya di Kalimantan dan

Sumatera harus didukung oleh keberadaan infrastruktur pendukung pemanfaatan batubara antara lain : pelabuhan pengapalan batubara, jalur transportasi darat

kereta api dan jalur jalan, dan areal penyimpanan batubara (coal stockpile).

Pembangunan sarana infrastruktur ini akan memudahkan kepada pemegang IUP dan konsumen batubara dalam menjalankan penyediaan energy batubara dan akan mengurangi biaya transportasi bagi kedua belah pihak. 2) Kebijakan Untuk Peningkatan Local Content Di sub sektor minyak dan gas bumi, sebagaimana yang diamanatkan Undang

Undang nomor 22 Tahun 2001, yaitu mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan nasional, menciptakan lapangan kerja, untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional,

maka telah didukung dengan

berbagai peraturan pelaksanaan dalam upaya mencapai sasaran Peningkatan Kapasitas Migas Nasional pada tahun 2025, adalah :

1. Operatorship 50% oleh perusahaan nasional · ·

Permen ESDM Nomor 01/2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;

Permen ESDM Nomor 03/2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja

·

Sama dalam rangka peningkatan produksi minyak dan gas bumi;

PP No. 35/2004 ps 34: memberikan participating interest sebesar 10% kepada

perusahaan nasional untuk lapangan–lapangan yang sudah mendapatkan

· ·

persetujuan POD I;

Secara business to business dimungkinkan untuk pengalihan working interest;

Badan Usaha (BU) dimungkinkan untuk mengikuti sistim pelelangan dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK).

2. Penggunaan barang dan jasa nasional sebesar 91% ·

PP No. 35/2004 ps 79 : Pengutamaan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri telah tersedia dan


58

memenuhi persyaratan mutu, waktu penyerahan dan harga sesuai ketentuan ·

dalam pengadaan barang dan jasa.

Permen ESDM No. 037 Tahun 2006 bahwa Rencana Kebutuhan Barang Impor

(RKBI) wajib mengutamakan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri untuk kegiatan usaha ·

hulu minyak dan gas bumi

ADP (Apresiasi Domestic Product) LIST: menyusun daftar kemampuan

industri barang dan jasa dalam negeri untuk dipergunakan sebagai acuan ·

dalam pengadaan barang dan jasa kontraktor migas

·

terhadap LC dan jasa 7.5% terhadap LC dalam pengadaan barang dan jasa

Pemberian preferensi terhadap nilai Local Content (LC) untuk barang 15%

Permen ESDM No. 027 Tahun 2008, sebagai dukungan usaha penunjang dalam

mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional dalam kegiatan usaha migas

3. Penggunaan sumber daya manusia (SDM) Nasional sebesar 99% ·

·

PP 35/2004 ps. 82, kewajiban BU/BUT dalam penggunaan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;

PP 35/2004 ps. 84, kewajiban BU/BUT dalam pengembangan kemampuan

tenaga kerja Indonesia dengan melaksanakan program pendidikan dan · · ·

pelatihan;

Pemagangan fresh graduated di industri migas (dalam POD);

Meningkatkan link & match antara kegiatan usaha migas dengan perguruan

tinggi;

Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi Tenaga Kerja Indonesia dengan memberdayakan training center dalam negeri.

Sesuai dengan kebijakan diatas, Pembebasan Bea Masuk dapat diberikan terhadap barang modal impor dengan ketentuan sebagai berikut: 1. 2. 3.

Barang belum dapat diproduksi di dalam negeri

Barang sudah diproduksi tetapi spesifikasi yang dibutuhkan belum terpenuhi, atau

Barang sudah diproduksi di dalam negeri tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.


59

Selain itu, untuk mendukung hal tersebut sedang disusun konsep petunjuk teknis

penilaian tingkat komponen dalam negeri dalam rangka pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

Di sub sektor kelistrikan untuk memajukan daya saing dan produksi dalam negeri

serta meningkatkan local content, pemerintah melalui Departemen Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

128 tahun 2009 tentang

Pembebasan Bea Masuk atas Impor barang Modal dalam rangka pembangunan dan

pengembangan indutri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum yang

ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 57-12/20/600.3/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan dan Penandasahan Rencana Impor Barang Modal untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Listrik, hal tersebut berkaitan dengan kebijakan Impor Barang Modal.

3) Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan Kebijakan peningkatan nilai tambah terbagi menjadi peningkatan local content dan peningkatan nilai tambah pertambangan. Upaya optimalisasi dan peningkatan

pemanfaatan barang dan peralatan produk dalam negeri (local content) untuk

mendukung usaha pertambangan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari semua pihak, hal ini akan sejalan dengan amanat UU No. 4 tahun 2009 dan

direktif Presiden. Pemerintah terus mendorong upaya peningkatan kandungan lokal di dalam kegiatan pertambangan, karena hal ini akan dapat mendorong

perekonomian nasional. Di dalam kegiatan ini, khususnya di dalam sektor pertambangan yang ditekankan adalah pembelian di dalam negeri (local

expenditure) terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan pertambangan. Seiring dengan hal tersebut diharapkan agar industri di dalam negeri juga dapat terus

tumbuh di dalam mendukung kegiatan pertambangan, sehingga kebutuhan

terhadap kegiatan pertambangan dapat dipenuhi. Untuk efektifitas terhadap pelaksanakaan kegiatan ini, maka dilakukan perencanaan, pengawasan dan

pemantauan terus menerus. Pada tahap perencanaan, di dalam setiap pengajuan masterlist khususnya perusahaan KK dan PKP2B ditekankan tentang ketentuan RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

60

kandungan lokal tersebut serta dibahas bersama anatara pemerintah dan

pengusaha pertambangan. Setiap masterlist yang diajukan oleh subsektor

pertambangan membutuhkan rekomendasi dan persetujuan dari DESDM sebelum

diproses lebih lanjut di BKPM. Setelah tahapan ini dilaksanakan, dilakukan pengawasan terus-menerus di dalam pelaksanannya. Salah satu kegiatan yang

penting dilaksanakan disini adalah promosi penggunaan kandungan lokal dan local expenditure bagi industry pertambangan. Kebijakan fiskal terhadap produk dalam

negeri yang bahan bakunya masih berasal dari impor harus lebih intensif, sehingga harga akan lebih bersaing dengan produk impor. Kebijakan tersebut harus dilakukan secara komprehensif sehingga akan memperkokoh pertumbuhan

produsen dalam negeri dan dapat mensuplai usaha tambang secara kontinu. Kebijakan peningkatan nilai tambah pertambangan menjadi salah satu butir

penting dalam UU Minerba yang pelaksanaannnya membutuhkan komitmen besar serta kerjasama dari semua pihak. Tujuan dari kebijakan ini mendorong

manfaat

optimal

produk

pertambangan,

adalah

sehingga

untuk

produk

pertambangan tidak di ekspor semata dalam bentuk barang mentah (raw material)

seperti selama ini terjadi. Selaku pemilik komoditas tersebut kita memang berhak

mendapatkan manfaat yang lebih besar melalui integrasi industri hulu dan hilir, yaitu mulai dari proses pertambangan, pengolahan dan pemanfaatannya.

Kebijakan tentang nilai tambah akan berdampak kepada mengoptimalkan nilai tambah dari produk, tersedianya bahan baku industri, peningkatan pendapatan

negara, kesempatan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mewajibkan

pemurnian, pengolahan serta pemanfaatan mineral dan batubara di dalam negeri. Pasal-pasal yang mengatur tentang nilai tambah, antara lain : 1. 2. 3.

Pasal 102 : “Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya

mineral

dan/atau

batubara

dalam

pelaksanaan

penambangan,

pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara”

Pasal 103 ayat 1 : “Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri”.

Pasal 170 : “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169

yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud


61

dalam pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UndangUndang ini diundangkan”.

Pasal-pasal di atas ini pada dasarnya mendorong nilai tambah dari produk

pertambangan, termasuk diantaranya adalah persyaratan tersedianya bahan baku

industri, terjadinya penyerapan tenaga kerja, dan terjadinya peningkatan penerimaan negara.

Sesuai dengan pasal 103 ayat 3 UU No.4/2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut

mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, kewajiban tentang nilai tambah dimasukkan dalam RPP Tentang Kegiatan usaha Mineral dan Batubara. Kewajiban

peningkatan nilai tambah, pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam RPP ini antara lain menyebutkan: 1.

Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan di dalam

2.

Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi dilarang melakukan ekspor mineral

3.

negeri

yang diproduksi sebelum diolah

Pengolahan dapat dilakukan secara kerja sama dengan pihak lain.

4) Kebijakan Untuk Peningkatan Investasi Beberapa kebijakan untuk peningkatan daya saing investasi di sub sektor migas antara lain:

1. Geological Prospek, untuk peningkatan investasi migas

· Meningkatkan kegiatan survei G&G dan survei umum di wilayah terbuka untuk mendorong pembukaan wilayah kerja baru

· Peningkatan kualitas dan transparansi di dalam mengakses data dan

informasi pada kegiatan usaha migas untuk mendukung penawaran Wilayah Kerja Migas.

· Penerbitan Permen ESDM No. 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh KKKS Dalam Rangka Peningkatan Produksi Migas RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

62

· Menerbitkan Permen ESDM No. 036 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara

2. Infrastruktur migas

· UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, memberikan peluang yang terbuka bagi swasta untuk melakukan kegiatan usaha hilir migas.

· Menerbitkan PP No. 62 Tahun 2008 tentang Insentif Fasilitas Perpajakan, yang meliputi:

a. Penyusunan dan amortisasi dipercepat

b. Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak LN sebesar 10% atau tarif tax treaty.

c. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dengan persyaratan tertentu.

· Menyusun Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional

· Menerbitkan peraturan-peraturan percepatan penyediaan infrastruktur seperti Perpres No. 42 Tahun 2005 dan Perpres No. 67 Tahun 2005.

3. Regulatory Framework

· Untuk mengatasi perbedaan penafsiran Pasal 31 UU 22 tahun 2001 tersebut

dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 177,178, dan 179.

Sehingga sejalan dengan investasi di kegiatan Hulu Migas yang memerlukan kepastian investasi jangka panjang

· Menerbitkan

Permen

ESDM

No.

008

Tahun

Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal

2005

tentang

Insentif

· Menerbitkan Permen ESDM No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

· Menerbitkan Permen ESDM No 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar

Lain.

Di sub sektor kelistrikan, kebijakan investasi diprioritaskan untuk mendorong

peningkatan peran swasta, peningkatan dan pemanfaatan teknologi dalam negeri, serta pemanfatan renewable energy dan energi setempat. Untuk itu Pemerintah terus berusaha menyempurnakan produk-produk regulasi yang mendorong investasi.


63

Pemerintah menyadari keterbatasan finansial untuk pendanaan di sektor ketenagalistrikan sehingga peran swasta sangat diharapkan untuk memperkokoh penyediaan tenaga listrik nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 sebagai perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, dimungkinkan pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari koperasi, BUMD, swasta, dan swadaya masyarakat

setelah

mendapat

persetujuan

Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Menteri,

Gubernur,

atau

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun

2005 Tentang Prosedur Pembelian tenaga Listrik Dan/Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum jis Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2006 dan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2007, mekanisme pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari pihak lain dapat

dilakukan melalui pelelangan umum, penunjukan langsung atau pemilihan langsung.

Pada bulan September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui

sidang

paripurna

telah

menyetujui

Undang

Undang

tentang

Ketenagalistrikan yang baru. Pada Undang Undang ini pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan oleh BUMN, BUMD,

swasta, koperasi dan swadaya masyarakat. Dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tersebut, BUMN diberi prioritas pertama. Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada BUMD, badan usaha

swasta atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Dalam hal tidak ada BUMD, swasta, atau koperasi yang dapat

menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, pemerintah wajib menugaskan BUMN untuk menyediakan tenaga listrik.


64

Sedangkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. Usaha

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi jenis usaha:

pembangkitan tenaga listrik; pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.

Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

mengamanatkan untuk memprioritaskan kepentingan bangsa (pasal 2) , namun

juga mendukung pembangunan nasional melalui pengembangan mineral dan batubara. Pada intinya UU Minerba mendorong partisipasi pemerintah dan swasta untuk tercapainya peningkatan investasi baik di sisi hulu maupun hilir. Beberapa peluang investasi dalam UU Minerba diantaranya: 1. 2.

3. 4. 5.

6.

Peningkatan investasi terhadap existing KK, PKP2B dan IUP (dulu KP) baik dari sisi proses penambangan ataupun terhadap adanya kewajiban pengolahan

Peningkatan investasi terhadap IUP baru (melalui pelelangan) ataupun IUPK

Peningkatan investasi terhadap upaya nilai tambah pertambangan (local content, local expenditure, dan pengolahan)

Peningkatan investasi terhadap berkembangnya usaha jasa.

Pengembangan Infrastruktur pertambangan (terutama Kalimantan dan

Sumatra)

Pengembangan Panas Bumi

7.

Pengembangan Crash Program 10.000 MW Tahap I (Batubara) dan Tahap II

8.

Penggunaan Batubara mutu rendah (LRC) (Coal liquafaction, Coal gasification,

(30 % batubara dan 70 % non-renewable energy terutama panas bumi )

Pembangunan pembangkit listrik mulut tambang)

4.3.2 Strategi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk pemenuhan kebutuhan migas dan mencapai sasaran yang diinginkan, beberapa strategi di sub sektor migas antara lain: RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

65

1.

Mempertahankan produksi migas

Untuk peningkatan keamanan pasokan migas dan untuk mempertahankan

penerimaan negara dari sub sektor migas maka produksi migas harus tetap dipertahankan dengan melakukan upaya upaya : · Meningkatkan pemboran pengembangan

· Memproduksi lapangan baru (optimalisasi lapangan baru) · pengusahaan sumur sumur tua

· membuka dan menawarkan wilayah kerja migas

2.

3.

· meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan cadangan

Pengaturan penggunaan Domestic Market Obligation (DMO) Minyak Bumi

Pengembangan cadangan strategis minyak bumi

Pemerintah akan melakukan pengaturan mengenai cadangan strategis minyak bumi yang meliputi lokasi, pembiayaan, pengelolaan, jumlah dan sumber minyak

bumi. Cadangan strategis ini meliputi cadangan minyak mentah untuk pasokan kilang dan cadangan penyangga BBM yang akan memanfaatkan tangki minyak

yang ada sesuai dengan rencana pengembangan infrastruktur migas dan mendorong peran swasta untuk berpartisipasi. 4. 5.

Insentif untuk peningkatan investasi

Pembangunan kilang BBM dan Peningkatan pembangunan jaringan gas

Untuk mengatasi kendala keterbatasan infrastruktur migas diperlukan langkah langkah untuk mendorong pembangunan kilang BBM dan peningkatan pembangunan jaringan gas 6.

Peningkatan rasio gasifikasi (jumlah rumah tangga berbahan bakar gas)

Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan bakar gas yang

bersih dilakukan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui

dana APBN. Diharapkan dengan adanya pembangunan jaringan gas bumi untuk

rumah tangga maka akan meningkatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan bahan bakar berbahan bakar gas 7.

Peningkatan penggunaan barang dan jasa nasional

Pemerintah berkewajiban untuk membina dan mengembangkan kegiatan usaha penunjang migas sebagai pilar pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah:


66

· ·

Keberpihakan kepada perusahaan nasional dengan memberikan preferensi, insentif, aliansi strategis (kemitraan), serta proteksi

Mengendalikan

impor

barang operasi migas

yang

bertujuan

untuk

pemberdayaan produksi dalam negeri, disamping untuk mendapatkan fasilitas ·

bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI)

Menyusun dan menerbitkan ADP (Apreciation of Domestic Product) List, yang

memuat perusahaan/pabrikan yang sudah mampu memproduksi barang dan jasa dalam negeri sebagai acuan dalam pengadaan barang dan jasa di Kegiatan ·

Usaha Migas.

·

pengadaan barang dan jasa

8.

Kewajiban minimum TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam setiap Menetapkan

kebijakan

penyiapan

mendominasi pada industri migas.

Perusahaan

Migas

Nasional

yang

Peningkatan SDM Nasional dalam Kegiatan Usaha Migas

Penggunaan teknologi tinggi dalam kegiatan pengusahaan migas menuntut penyediaan Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang migas. Oleh karena

itu dilakukan pendidikan dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja migas dalam negeri. Selain itu

masih terbuka kesempatan bagi tenaga profesional migas untuk dapat bekerja di luar negeri. 9.

Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan bidang migas

Untuk menunjang kegiatan pengusahaan migas yang memerlukan teknologi tinggi diperlukan

penelitian

dan

pengembangan

perkembangan industri migas dalam negeri.

teknologi

untuk

menunjang

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1.

Memastikan kecukupan penyediaan tenaga listrik untuk jangka menengah

2.

Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk pemanfaatan

3.

dengan mendorong pelaku usaha untuk menambah kapasitas pasokan listrik biofuel untuk pembangkitan tenaga listrik

Meningkatkan kemampuan sistem penyaluran tenaga listrik akibat adanya pertumbuhan beban dan pembangunan pembangkit baru


67

4.

Fasilitasi penyelenggaraan investasi dan pendanaan infrastruktur tenaga

5.

Pemerintah terus mendorong tarif dasar listrik mencapai nilai ekonominya

listrik.

dengan tujuan agar dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan memperoleh keuntungan yang wajar dalam rangka investasi penyediaan

tenaga

listrik.

Menaikkan

tarif

listrik

menuju

nilai

keekonomiannya merupakan salah satu langkah yang penting di dalam menyehatkan keuangan PLN sehingga perusahaan mendapatkan return yang

wajar

dan

penyediaan

tenaga

listrik

dapat

berlangsung

secara

berkesinambungan. Tarif listrik pada nilai keekonomiannya juga merupakan

sinyal yang positif bagi investor untuk menanamkan investasinya di sektor ketenagalistrikan.

Selain itu dalam pengaturan harga tenaga listrik, Pemerintah akan menerapkan tarif regional. Skema regionalisasi tarif akan diterapkan dengan

standar mutu layanan listrik. Sehingga tarif listrik per daerah akan disesuaikan dengan kualitas pasokan listrik di daerah tersebut. Semakin baik kualitas pasokannya (jarang padam), maka tarifnya akan lebih mahal dibandingkan

wilayah lain yang sering mengalami pemadaman. Karena itu, jika diberlakukan, maka tarif listrik di Jawa-Madura-Bali relatif akan lebih mahal

dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang masih sering

6.

7.

mengalami pemadaman.

peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan diversifikasi energi

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan konservasi energi dengan:

·

8.

Meningkatkan budaya hemat energi bagi masyarakat dan kantor-kantor

·

pemerintah

·

kebijakan insentif dan disinsentif

·

standard dan label

Mendorong implementasi dan penerapan efisiensi energi melalui Mendorong penggunaan peralatan pemanfaat energi yang efisien melalui Mendorong industri dan bangunan komersial untuk meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi.

Mendorong pelaksanaan diversifikasi energi


68

·

Menugaskan PT PLN (Persero) untuk melakukan diversifikasi energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik (10.000 MW Tahap I dan Tahap

·

II).

·

bertumpu kepada masyarakat

Mendorong

pengembangan

infrastruktur

energi

terbarukan

yang

Mengambil langkah untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan untuk memenuhi

·

kebutuhan listrik di perdesaan

·

terbarukan skala kecil dan menengah ke jaringan PLN

Memfasilitasi interkoneksi pembangkit listrik tenaga energi baru Pengembangan Desa Mandiri Energi, untuk meningkatkan penyediaan

energi di perdesaan berbasis BBN dan non-BBN yang tersedia setempat

untuk memenuhi kebutuhan energi dan mendukung usaha produktif 9.

masyarakat

Peningkatan SDM nasional dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan

10. Peningkatan

kualitas

penelitian

dan

pengembangan

di

bidang

ketenagalistrikan untuk memberi kemudahan aksesibilitas masyarakat

terhadap energi listrik diperlukan pengembangan teknologi tepat guna, sehingga dapat meningkatkan rasio elektrifikasi.

Untuk menjamin keamanan pasokan mineral, batubara dan panas bumi serta mencapai sasaran yang diinginkan maka diambil langkah-langkah antara lain

sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan pasokan batubara melalui Pengendalian Produksi dan Ekspor.

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral

dan

Batubara,

pemerintah

dapat

melakukan

pengendalian produksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh Pemegang

IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral atau Pemegang IUP dan IUPK Operasi

Produksi Batubara. Pengendalian produksi mineral dan batubara sebagaimana

disebutkan pada ayat (1) selain untuk memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan melakukan konservasi sumberdaya mineral atau batubara juga dilakukan


69

untuk menjamin kebutuhan di dalam negeri dan mengendalikan harga mineral dan batubara. Pengendalian ekspor

dapat digunakan sebagai salah satu

mekanisme di dalam upaya mengutamakan pasokan kebutuhan mineral atau

batubara dalam negeri. Langkah ini meliputi berbagai kegiatan, diantaranya

adalah perencanaan produksi, penyusunan kebutuhan di dalam negeri, penyusunan harga patokan batubara bulanan, pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengawasan dan pembinaan.

2. Meningkatkan nilai tambah pertambangan dengan :

· mewajibkan ekspor produk tambang dalam bentuk produk akhir · memberikan kemudahan bagi investor

· Penyusunan kajian master plan pendirian fasilitas pengolahan mineral utama · Peningkatan Kualitas Dan Kontinuitas Peralatan Produksi Dalam Negeri

3. Meningkatkan investasi pertambangan

· Menyelesaikan regulasi pendukung UU No 4 Tahun 2009

· Promosi Investasi

4. Pengembangan Panas Bumi

5. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang mineral dan batubara

4.4 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Geologi 4.4.1 Kebijakan Guna pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis diambil kebijakankebijakan sebagai berikut: 1.

Percepatan pengungkapan potensi sumber daya geologi

3.

Pengungkapan potensi geologi lingkungan untuk penataan ruang dan pengelolaan lingkungan

2.

4.

5. 6.

Peningkatan manajemen sumber daya geologi yang menekankan pada alokasi dan konservasi sumber daya Pemenuhan kebutuhan air bersih dari pemanfaatan air tanah

Peningkatan kemampuan mitigasi bencana geologi Peningkatan ketersediaan data dasar geologi


70

7.

Pengembangan konsep geologi untuk pengungkapan potensi geologi.

9.

Pemberdayaan kerja sama internasional dalam rangka peningkatan hubungan diplomatik dan pencarian sumber-sumber potensi geologi

8.

Peningkatan pelayanan publik melalui pengelolaan, penyediaan serta penyebarluasan data dan informasi geologi

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan strategis pembangunan bidang geologi, telah

diidentifikasi sebanyak 7 (tujuh) agenda pembangunan bidang geologi 2010-2014. Masing-masing agenda tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi sub agenda atau

induk dari rencana aksi. Ketujuh agenda dan penjabarannya masing-masing adalah berikut ini: 1.

Agenda Pengembangan Sumber Daya Energi

3.

Agenda Pengembangan Sumber Daya Air Tanah

2.

Agenda Pengembangan Sumber Daya Mineral

4.

Agenda Mitigasi Bencana Geologi

6.

Agenda Pengembangan Geo-Informasi

5.

7.

Agenda Lingkungan Geologi dan Penataan Ruang

Agenda Public Governance (Tata Laksana Kepemerintahan)

4.4.2 Strategi ·

Sumber Daya Energi

Peran dan tantangan pembangunan bidang sumber daya geologi ke depan diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan sektor ESDM masa depan. Peran bidang sumber daya geologi untuk 15 tahun kedepan diharapkan dapat

menjawab beberapa isu strategis terkait ketahanan energi, isu lingkungan, isu terkait pangan dan perubahan iklim.

Tantangan yang dihadapi dalam sub sektor sumber daya geologi ke depan salah satunya dituntut untuk menjadi tulang punggung dalam penguatan ekonomi

pembangunan Nasional. Adapun peran dan tantangan sub sektor bidang sumber daya geologi ke depan antara lain: 1.

Peran Penguatan Fungsi Keekonomian, khususnya Pembangunan sumber daya

geologi yang telah terbukti menjadi tulang punggung dalam pendapatan


71

negara, sehingga dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 2. 3. 4. 5.

penyerapan tenaga kerja.

Menjadi tulang punggung dalam meningkatkan keamanan pasokan energi,

untuk itu aspek eksplorasi energi dan mineral perlu ditingkatkan dalam

menambah cadangan dan sumber dayanya.

Menjadi tulang punggung dalam kontribusi untuk penyiapan wilayah pertambangan Batubara dan WKP panas bumi, CBM dan Migas.

Menjadi tulang pungung untuk pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan

Peran dalam kontribusi untuk perencanaan Tata Ruang berbasis geologi

6.

Memberikan kontribusi dalam penyusun peraturan/kebijakan nasional Bidang

7.

Peran dalam pengelolaan basis data terintregasi antara pusat dan daerah (E-

sumber daya geologi sebagai acuan bagi pemerintah daerah Gov)

8.

Dalam aspek lainnya, pengungkapan sumber daya geologi menjadi penunjang

9.

Data dan informasi Sumber daya Geologi ke depan mampu untuk kontribusi

terutama untuk penyediaan lahan pertanian

dalam kebijakan penataan ruang di wilayah perbatasan/pulau terluar

10. Peran dalam kontribusi aspek mitigasi perubahan Iklim global akibat emisi CO2

Adapun kaitan isu dan tantangan ke depan dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

ISU STRATEGIS Ketahanan Energi

Lingkungan dan Perubahan

Tabel 4.1 Matrik Kaitan Isu Stategis dan Tantangan ke Depan

TANTANGAN LIMA TAHUN KEDEPAN • Peningkatan investasi pertambangan • Percepatan penyiapan wilayah pertambangan Batubara, WKP CBM, Migas dan Panas bumi • Ketahanan pasokan energi • Peningkatan nilai tambah keekonomian pemanfaatan sumber daya energi yang keberlanjutan

• Peningkatan penelitian Cekungan Sedimen sebagai Carbon Capture Storage • Peningkatan pencarian energi alternatif yang ramah lingkungan (CBM


72

Iklim Pangan Wilayah Perbatasan dan Pulau terluar

& Panasbumi)

• Penyediaan lahan gambut untuk pertanian

• Peningkatan pencarian potensi sumber daya geologi baru di wilayah perbatasan dan pulau terluar

Tantangan ke depan terkait pengembangan sumber daya energi dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi, antara lain : a. Berkontribusi dalam kegiatan Hulu Usaha Migas

Peran dan tantangan pengungkapan sumber daya energi dalam kegiatan

usaha Migas ke depan diharapkan dapat berkontribusi dalam kegiatan usaha hulu mulai dari survei umum dan eksplorasi, dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini.

b. Berkontribusi dalam kegiatan Hulu Usaha Pertambangan Panas Bumi

Peran dan tantangan pengungkapan sumber daya energi dalam kegiatan usaha pertambangan panas bumi ke depan diharapkan dapat berkontribusi dalam kegiatan survei pendahuluan dan atau eksplorasi untuk penyiapan WKP panas bumi, dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini.


73

c. Berkontribusi dalam kegiatan usaha pertambangan Batubara

Peran dan tantangan pengungkapan sumber daya energi dalam kegiatan usaha pertambangan batubara ke depan diharapkan dapat berkontribusi

dalam kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi untuk penyiapan WP batubara, dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini.


74

Gambar.. Peran dan Tantangan dalam Usaha Pertambagan Batubara dan WP

·

Sumber Daya Mineral

Peran dan tantangan pembangunan pengembangan sumber daya mineral ke depan diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan sektor ESDM. Peran bidang

sumber daya mineral untuk 15 tahun ke depan diharapkan dapat menjawab beberapa isu strategis yang terkait dengan industri mineral, isu lingkungan dan perubahan iklim serta isu pangan.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam sub sektor sumber daya mineral adalah

menjadi tulang punggung dalam penguatan ekonomi Pembangunan Nasional. Adapun peran dan tantangan sub sektor bidang sumber daya mineral masa depan adalah: 1.

Penguatan

fungsi

keekonomian,

khususnya

dalam

pembangunan

pengembangan sumber daya mineral. Peran ini telah terbukti dapat

meningkatkan investasi pertambangan sehingga menjadi tulang punggung

dalam pendapatan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 2.

penyerapan tenaga kerja;

Menjadi tulang punggung dalam meningkatkan keamanan pasokan sumber

daya mineral, untuk itu aspek eksplorasi mineral perlu ditingkatkan dalam menambah cadangan dan sumber dayanya;


75

3.

Menjadi tulang punggung dalam kontribusi penyiapan wilayah pertambangan

4.

Peran dalam kontribusi untuk perencanaan tata ruang berbasis geologi;

5.

Mineral;

Memberikan kontribusi dalam penyusunan peraturan/kebijakan nasional bidang sumber daya geologi untuk acuan pemerintah daerah;

6.

Gov);

7.

Dalam aspek lainnya, pengungkapan sumber daya mineral menjadi penunjang

8. 9.

Peran dalam pengelolaan basis data terintregasi antara pusat dan daerah (E-

terutama untuk penyediaan bahan baku pupuk (agromineral, pospat) serta penyediaan bahan baku industri (semen, keramik, dsb);

Data dan informasi sumber daya geologi ke depan akan mampu untuk

berkontribusi dalam kebijakan penataan ruang di wilayah perbatasan/pulau terluar;

Peran dalam kontribusi aspek mitigasi perubahan Iklim global akibat emisi CO2

Tantangan ke depan terkait pengembangan sumber daya mineral dalam rangka

mencapai keamanan pasokan mineral dan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan, adalah:

a. Berkontribusi dalam kegiatan Hulu Usaha Pertambangan Mineral

Peran dan tantangan pengungkapan sumber daya mineral dalam kegiatan usaha

pertambangan ke depan diharapkan dapat berkontribusi dalam kegiatan

penyelidikan umum dan eksplorasi, serta untuk penyiapan WP mineral seperti dapat dijelaskan dalam gambar berikut:

Tahap Eksplorasi


76

Diharapkan dengan berperan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral tersebut pengembangan sumber daya mineral akan dapat mendukung kebutuhan industri mineral sebagai penyediaan komoditi sebagai bahan baku industri. b. Berkontribusi dalam penyimpanan WP

c. Berkontribusi dalam penyusunan strategis keamanan produksi mineral dalam negeri

·

Sumber Daya Air Tanah

Beberapa isu strategis di bidang air tanah yang saat ini terjadi di Indonesia

diperlukan beberapa langkah antisipasi sebagai tantangan yang harus dihadapi. Isu strategis sumber daya air tanah saat ini antara lan:

▫ Keterbatasan data dan informasi air tanah/hidrogeologi sehingga diperlukan peningkatan ketersediaan dan pengelolaan data dan informasi air tanah secara nasional.

▫ Peningkatan

kebutuhan

air

bersih

sehingga

diperlukan

perencanaan

peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terutama di daerah tertinggal dan sulit air.

▫ Penurunan kuantitas dan kualitas air tanah sehingga diperlukan upaya peningkatan upaya konservasi air tanah.


77

▫ Terjadinya dampak akibat pengambilan air tanah yang tidak terkendali antara lain berupa penurunan muka tanah (land subsidence) dan intrusi air laut

sehingga diperlukan upaya peningkatan pengendalian pengambilan air tanah dan upaya perbaikan degradasi air tanah.

▫ Penurunan fungsi daerah imbuhan air tanah sehingga diperlukan optimalisasi informasi hidrogeologi untuk menunjang penataan ruang.

▫ Perubahan iklim global yang berdampak terhadap berbagai sektor, salah satunya adalah air tanah.

▫ Konflik pengelolaan air tanah sehingga perlu uapaya peningkatan fasilitas penyelesaian konflik dan sosialisasi peraturan perundang-undangan air tanah.

Strategi yang akan dilaksanakan terkait dengan bidang sumber daya air tanah terdiri dari:

a. Pengelolaan data dan informasi air tanah

b. Pengungkapan sumber daya air tanah

c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bersumber dari air tanah d. Peningkatan pelaksanaan konservasi air tanah

e. Peningkatan pengendalian pengambilan air tanah

f. Peningkatan fasilitas penyelesaian konflik pengelolaan air tanah ·

Mitigasi Bencana Geologi

1. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENNAS-PB) ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk

jangka waktu lima tahun, yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Penyusunan RENNAS-PB dikoordinasikan oleh BNPB untuk

tingkat nasional serta oleh BPBD untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perencanaan pengurangan risiko bencana merupakan unsur utama dalam penanggulangan bencana, meliputi:

- Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;


78

- Pemahaman tentang kerentanan masyarakat; - Analisis kemungkinan dampak bencana;

- Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;

- Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan - Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

2. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2010 – 2012

Rencana aksi pengurangan risiko bencana merupakan penjabaran rinci dari kebijakan dan strategi rencana penanggulangan bencana untuk aspek pengurangan risiko bencana. Penyusunan RAN-PRB periode 2010-2012

dilakukan secara paralel dengan penyusunan rencana penanggulangan bencana nasional (Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014). Namun,

kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam RAN-PRB tetap mengacu pada

prinsip-prinsip kebijakan yang digariskan dalam penyusunan rencana nasional penanggulangan bencana.

3. Program aksi prioritas 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu II:

Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan membentuk

satuan khusus dengan segala fasilitas yang dibutuhkan dan siap setiap saat diterjunkan ke berbagai lokasi bencana.

4. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan penyampaian secara cepat hasil kajian kebencanaan dalam bentuk diseminasi informasi sebagai wujud peringatan dini.

5. Pengenalan kondisi tataan geologi Indonesia dan aspek kebencanaan secara dini perlu dimasyarakatkan.

6. Mitigasi bencana geologi diutamakan di wilayah padat pemukiman dan aktivitas

penduduk, keberadaan bangunan vital serta strategis yang berpotensi terancam.

7. Percepatan pembuatan dan penerbitan Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi dan Peta Zona Risiko Bencana Geologi.


79

·

Lingkungan Geologi dan Penataan Ruang

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan dan strategi yang salah satunya melalui penataan

ruang wilayah nasional. Kebijakan dan strategi tersebut meliputi pengembangan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Rencana struktur ruang

wilayah nasional meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem

jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Adapun rencana pola ruang wilayah nasional terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Pembangunan berbagai macam infra struktur maupun pemanfaatan lahan pada kawasan-kawasan tersebut tentu akan menimbulkan isu-isu penting, karena setiap

sektor yang terlibat masing-masing mempunyai kepentingan. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Bidang Lingkungan Geologi dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

§ Konflik pemanfaatan lahan pertambangan

antara kawasan lindung dan

kawasan

§ Kesesuaian peruntukan lahan antara kawasan rawan bencana dan kawasan pengembangan perkotaan/perdesaan

§ Peningkatan Kegiatan perkotaan dengan keterbatasan lahan pada daerah perkotaan

§ Perlunya pedoman pemanfaatan ruang berbasis geologi (Peraturan Menteri)

§ Fenomena geologi teknik (penurunan muka tanah, likuifaksi, kemantapan lereng)

§ Pengembangan dan pembangunan tapak pembangkit tenaga listrik (PLTP, PLTU, PLTD, PLTN, dll)

§ Pengaruh perubahan iklim global terhadap kondisi geologi (hilangnya pulaupulau kecil akibat kenaikan permukaan air laut)

§ Pengembangan Kawasan Andalan, Kawasan Strategis Nasional, kawasan perbatasan NKRI dan pulau-pulau kecil terluar.

§ Pengembangan sistem infrastruktur (pengembangan Jalan Provinsi, Rel Kereta Api, Jalan Bebas Hambatan, Pelabuhan, Bandara, dll)


80

§ Ancaman degradasi lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya geologi (Penurunan muka air tanah, berkurangnya daerah resapan, kegiatan penambangan, dll)

§ Kebutuhan Lokasi TPA Sampah (limbah domestik dan limbah B3)

§ Permasalahan pembangunan fisik pada tanah lunak dan endapan gambut

§ Degradasi kualitas dan kuantitas air tanah dan air permukaan di daerah industri

§ Penyakit karena faktor geologi (gondok/kekurangan yodium, ginjal/kesadahan, dll)

§ Ancaman Kerusakan Bangunan waduk dan bendaungan Adapun tantangan 5 tahun kedepan adalah:

§ Masih terdapat sekitar 500 revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW

Provinsi, Kabupaten dan Kota yang akan dibahas dan sudah barang tentu memerlukan data dan informasi lingkungan geolgi.

§ Belum/tidak ada institusi lain yang melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh Bidang Lingkungan Geologi dan Penataan Ruang

Strategi yang akan dilaksanakan bidang Lingkungan Geologi dan Penataan Ruang

terdiri dari: a.

Optimalisasi penataan ruang berbasis geologi

b.

Peningkatan ketersediaan data geologi untuk pembangunan infrastruktur vital

c.

Pengendalian degradasi lingkungan akibat pemanfaatan ruang bawah tanah

d. e.

dan strategis

dan sumber daya geologi

Pengkajian geologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global

Peningkatan pengelolaan lahan gambut untuk pembangunan infrastruktur

f. Geo-Informasi § Pengelolaan data dan informasi geologi nasional (Pusat-Daerah) Sistem informasi yang sudah dikembangkan berbagai instansi baik pusat maupun daerah umumnya masih bersifat sektoral. Sehingga, pertukaran data sangatlah penting dalam iklim otonomi daerah. Dengan cara itu semua pihak RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

81

diuntungkan.

Daerah

terbantu

dalam

percepatan

pengumpulan

dan

penyusunan data serta pemenuhan kewajibannya kepada Pemerintah berkenaan dengan informasi geologi. Pemerintah pun tertolong dalam

penyusunan dan pemutakhiran basis data terkait sehingga diperoleh basis data yang lebih baik dan terkini untuk perencanaan dan penetapan kebijakan

pengelolaan geologi. Untuk itu perlu dibuat sistem informasi terpadu dimana sistem informasi yang ada di tiap-tiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan bagian (sub sistem) dari sistem informasi tersebut.

Data dan informasi geologi dapat dipakai sebagai landasan bagi penetapan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Contohnya adalah data

geologi mengenai air tanah dan cekungan air tanah, sistem hidrologi panas

bumi, sistem hidrologi cekungan air tanah, peta daerah bencana geologi dan

sebagainya yang akan sangat menentukan pembagian kewenangan antar setiap daerah. Oleh karena itu data tersebut adalah merupakan data strategis yang harus siap sebelum terjadi ketidakjelasan atau bahkan konflik antar daerah. § Kebutuhan data dasar geologi rinci Penyediaan informasi dasar bagi kepentingan pembangunan nasional berupa peta-peta geologi dan analisis geologi (peta bertema) yang dapat dipakai

sebagai landasan untuk pencarian dan peningkatan cadangan mineral,

pencarian lahan bagi pembangunan pertanian, transmigrasi, pembangunan infrastruktur (jalan, bendungan, dll).

Aktivitas eksplorasi pertambangan dan perminyakan baik masa lalu maupun

saat ini telah membuktikan bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar, untuk itu pemerintah berusaha meningkatkan pertumbuhan pada

sektor energi dan sumber daya mineral. Hal yang paling penting dalam eksplorasi sumber daya energi dan mineral adalah informasi geologi. Sumber daya energi dan mineral adalah hasil dari proses geologi, dan strategi

eksplorasi ditentukan oleh faktor – faktor geologi dan lingkungan keterdapatan

cebakan – cebakan mineral dan energi tersebut. Informasi awal geologi yang paling penting adalah peta geologi. Tanpa peta geologi keberadaan sumber


82

daya mineral dan energi tidak diketahui, dan program eksplorasi tidak dapat berjalan dengan lancar.

Oleh karena itu, pemetaan geologi adalah aktivitas utama yang tidak hanya

untuk pencarian sumber daya air, energi (minyak dan gas bumi, batubara,

panas bumi) dan mineral, tetapi juga dapat berfungsi sebagai dasar dalam penyelidikan

geoteknik,

pemetaan

kebencanaan

geologi,

perencanaan

pengembangan wilayah dan lain-lainnya. Tantangan lain yang dihadapi semua

negara pada abad ke 21 termasuk di dalamnya kenaikan muka air laut,

manajemen sampah dan mekanisme penyimpanan gas CO2. Pengetahuan

tentang batuan yang pada saat ini telah menjadi sesuatu yang sangat penting terutama terkait dengan era perubahan lingkungan global.

Peta geologi skala kecil (skala 1: 250.000 dan skala 1: 100.000) yang terdiri dari 237 lembar telah selesai dipetakan pada tahun 1995. Peta geologi ini dijadikan

peta dasar dalam identifikasi dan penilaian sumber daya alam di Indonesia,

namun peta-peta tersebut belum memberikan informasi geologi secara maksimal. Dalam rangka menentukan strategi untuk penggunaan sumber daya

alam negara secara optimal, Indonesia memiliki kebutuhan dan permintaan

untuk menghasilkan informasi geologi dalam bentuk peta geologi berskala menengah hingga skala rinci. Dalam konteks ini, maka Badan Geologi akan melakukan kegiatan pemetaan geologi skala 1:50.000 mulai tahun 2010. § Pemasyarakatan manfaat informasi geologi Saat ini sudah waktunya bagi Badan Geologi menyampaikan kepada masyarakat tentang kondisi geologi Indonesia yang sebenarnya. Sudah menjadi kenyataan

bahwa Indonesia selain memiliki kekayaan yang berlimpah juga berada dalam “ring of fire”. Kedua kombinasi kekayaan serta bahaya ini harus disadari betul. Bahwa alam ini selalu berjalan-jalan dari satu kesetimbangan menuju ke

kesetimbangan yang lain. Di sela-sela saat-saat perubahan kesetimbangan alam ini masyarakat harus pandai-pandai memanfaatkan peluangnya.


83

Bencana gempa bumi yang disertai tsunami di Aceh 26 Desember 2004 telah “membangunkan” masyarakat untuk sadar akan kondisi tanah-airnya.

Kepanikan oleh sebagian besar masyarakat yang sering muncul saat ini lebih disebabkan karena ketidak-tahuan. Masyarakat perlu diberikan informasi tentang mitigasi seperti apa yg diperlukan dan informasi kalau memang ada bahaya, serta informasi kalau memang ada sumber daya alam, karena masyarakat sudah mulai menyadari manfaat informasi geologi saat ini.

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan fenomena atau

gejala alam tersebut sangat diperlukan agar masyarakat, di satu sisi dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki secara efektif, efisien

dan berkelanjutan, namun di lain sisi juga memiliki wawasan untuk melakukan mitigasi bencana yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Semua itu merupakan

kekuatan masyarakat yang dapat diandalkan untuk melanjutkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

g. Tata Laksana Kepemerintahan Platform politik Presiden RI 2010-2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

meliputi tiga hal besar, yaitu: 1) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, 2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan 3) Mewujudkan Indonesia

yang sejahtera. Tatalaksana kepemerintahan pembangunan bidang geologi (TKBG) terkait secara langsung sedikitnya pada dua dari tiga plaform tersebut, yaitu platform kedua dan ketiga. Isu TKBG terkait isu strategis sektor ESDM

mengandung muatan isu berupa dukungan administrasi, manajemen, dan teknis lainnya untuk pencapaian kinerja sektor ESDM dari sub sektor geologi. Adapun isu TKPBG terkait isu strategis sektor lain yang utama adalah isu-isu berkenaan atau

berasal dari sektor pendayagunaan aparatur negara (PAN), perencanaan pembangunan Nasional (PPN), pengelolaan keuangan, dan pengawasan.

Selain itu, TKBG juga menerima mandat dari sejumlah UU atau peraturan perundang-undangan (PUU) lainnya dibawah UU yang relevan. Dalam hal PUU yang dimaksud terutama adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun

2004, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 43 Tahun 1999, UU Nomor 25 Tahun RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

84

2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004, PP Nomor 21 Tahun 2004, dan PP Nomor 60 Tahun 2008.

Dalam hal subyek, ditambahkan sektor lainnya, yaitu: pendayagunaan aparatur

negara (PAN), perencanaan Pembangunan Nasional, ekonomi (pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, dan barang milik kekayaan negara). Lebih jelasnya lagi, obyek dari TKBG adalah: peraturan perundang-undangan (PUU), kelembagaan atau organisasi dan tatalaksana, pelayanan publik (sistem dan prosedur kerja,

pelayanan prima, dst), sarana dan prasarana, serta teknologi, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Adapun aspek metode dalam pola pikir rencana aksi TKBG ini diringkaskan menjadi: pengembangan kebijakan, pengaturan, penyusunan norma, pedoman, standar, dan kriteria (standard operasional prosedure atau SOP, standar pelayanan minimal, kode etik, dll); dan penyusunan rekomendasi teknis.

Tatalaksana kepemerintahan bidang geologi (TKBG) akan mengalami sejumlah tantangan pada periode 2010-2014. Tantangan tersebut bersumber dari tiga hal

utama, yaitu: 1) ketersediaan sumber daya energi yang semakin menurun, 2) perubahan paradigma kegeologian di masa mendatang; dan 2) tuntutan reformasi

birokrasi yang kini semakin kuat, telah mulai berjalan di semua instansi

Pemerintah, dan dicanangkan oleh Pemerintah berlaku untuk seluruh instansi di seluruh wilayah pemerintahan NKRI mulai tahun 2010.

Berdasarkan sumber-sumber tersebut diatas, berapa tantangan yang dihadapi

dalam lima tahun ke depan aspek TKBG adalah:

1) Dukungan administratif, manajemen, dan non teknis lainnya atau dukungan ke-P3D-an untuk peningkatan peran geologi selama ini dalam penyediaan data dan informasi sumber daya energi, sumber daya mineral, dan mitigasi bencana geologi (penemuan cekungan minyak yang baru, eksplorasi di

daerah frontier, peningkatan mitigasi bencana; akselerasi penyediaan data dan peta-peta terkait);

2) Dukungan administratif, manajemen, dan non teknis lainnya atau dukungan ke-P3D-an untuk mewujudkan peran geologi yang lebih mendekati


85

kepentingan masyarakat luas secara langsung. Dalam hal ini, tantangan

tersebut antara lain berupa penyesuaian dalam struktur organisasi, tugas

dan fungsi, penyiapan PUU, rekomendasi, data dan informasi; sinkronisasi dan koordinasi dalam penelitian dan pelayanan bidang geologi, khususnya pengurangan risiko bencana geologi, peningkatan kesehatan masyarakat (medical geology), penyediaan pangan (geologi untuk penyediaan pupuk

dan pemetaan jenis tanah), pengembangan wisata, perubahan iklim, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan (ekoregion, pengelolaan lahan gambut, dan lainnya). Dalam konteks ini, TKBG ditantang untuk mampu

memberikan dukungan administratif guna mewujudkan pembangunan berdasarkan konsep biogeoregion yang dimiliki masing-masing daerah;

3) Penataan kembali kelembagaan, budaya organisasi, ketatalaksanaan,

regulasi-deregulasi, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur mengacu pada kerangka reformasi birokrasi. Dalam hal ini aspek TKBG ditantang untuk mewujudkan struktur organisasi dan sistem manajemen yang mampu mendukung peningkatan kinerja lembaga; budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan prima;

sistem,

proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan sesuai dengan

prinsip-prinsip good governance; legislasi, regulasi dan deregulasi bidang kegeologian yang tertib, terhindar dari tumpang tindih, dan kondusif bagi

pengelolaan energi dan sumber daya mineral serta sektor terkait lainnya;

dan SDM yang professional, berintegritas tinggi, produktif, bertanggungjawab, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Terdapat dua kebijakan strategis pembangunan bidang geologi terkait secara langsung dengan tatalaksana kepemerintahan bidang geologi (TKBD), yaitu: (1) peningkatan

pelayanan

publik

melalui

pengelolaan,

penyediaan

serta

penyebarluasan data dan informasi geologi; dan (2) pemberdayaan kerja sama

internasional dalam rangka peningkatan hubungan diplomatik dan pencarian sumber-sumber potensi geologi. Berkaitan dengan TKBG, kebijakan strategis tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi tujuh kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan jumlah pegawai yang kompeten 2) Peningkatan pelayanan publik

3) Penataan organisasi Badan Geologi


86

4) Pengembangan teknologi sarana dan prasarana teknik

5) Pengembangan peraturan perundang-undangan bidang geologi 6) Perlindungan hak cipta produk Badan Geologi

7) Optimalisasi kerjasama nasional dan internasional 4.4.3 Program dan Kegiatan Tema program dan kegiatan bidang geologi 2010-2014 adalah “Terwujudnya

pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat”

DESDM mempunyai tugas antara lain melaksanakan penelitian dan pelayanan bidang geologi yang dilaksanakan oleh Badan Geologi.

Identifikasi, survei,

penyelidikan, penelitian, serta eksplorasi potensi aspek geologi yaitu aspek sains geologi (geo-science), sumber daya geologi (geo-resources), lingkungan geologi (geo-environment), dan

kebencanaan atau bahaya geologi (geo-hazards)

merupakan kegiatan hulu dan dasar dari pengelolaan sumber daya energi dan

mineral, pengelolaan lingkungan, serta sebagian besar dari mitigasi bencana alam.

Pengungkapan potensi geologi untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat mengandung arti bahwa potensi sumber daya alam Indonesia yang berada di

permukaan dan bawah permukaan tanah perlu diungkapkan dalam bentuk data

dan informasi sehingga dapat bermanfaat bagi peningkatan investasi, penataan ruang berbasis geologi, dan mitigasi bencana geologi.

Terwujudnya pengungkapan potensi geologi antara lain terwujudnya peningkatan

status potensi sumber daya geologi menjadi cadangan, penataan ruang berbasis geologi, pemenuhan kebutuhan air bersih, mitigasi bencana geologi, pelayanan informasi geologi.

Adapun tujuan, indikator dan target pada tahun 2014 adalah:

Program dan Kegiatan Badan Geologi mengacu kepada Program Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) disusun guna pencapaian

sasaran strategis, tujuan strategis, misi dan visi. Dalam hal ini, terdapat dua jenis RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

87

kelompok program. Pertama, program yang diturunkan berdasarkan perencanaan

strategis murni, tanpa melibatkan program yang dialokasikan oleh Bappenas

untuk setiap instansi Pemerintah. Kelompok program ini disebut ”Agenda Pembangunan bidang Geologi 2010-2014” Kedua, kelompok program yang

memang given atau pemberian secara topdown dari Bappenas berdasarkan masukan-masukan dari berbagai kementerian atau sektor di seluruh Indonesia.

No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tabel 4.2 Agenda Pembangunan bidang Geologi dan Program Nasional terkait

Agenda Pembangunan Program dari Bappenas (given) bidang Geologi Tahun 2010 2010-2014 Peningkatan ü Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tatalaksana (1) Kepemerintahan ü Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (2) Pengembangan ü Pembinaan Usaha Pertambangan Migas Sumber Daya Energi (3) ü Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (2) Pengembangan ü Pembinaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral Mineral dan Batubara (2) Pengembangan ü Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Air Sumeber Daya Alam dan Lingkungan Tanah Hidup (4) Peningkatan Mitigasi ü Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Bencana Geologi Daya Alam dan Lingkungan Hidup (5) ü Penelitian dan Pengembangan Iptek (6) Pengembangan ü Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Geologi Sumeber Daya Alam dan Lingkungan dan Penataan Ruang Hidup (4) Pengembangan Geo- ü Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Informasi (1) ü Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (2) ü Pembinaan Usaha Pertambangan Migas (3) ü Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (4) ü Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (5) ü Penelitian dan Pengembangan Iptek (6)

Program given dari Bappenas 2011-2014

PENELITIAN, MITIGASI, DAN PELAYANAN GEOLOGI

Pertama-tama disampaikan kelompok program yang pertama disertai padanan programnya masing-masing dari kelompok kedua. Selanjutnya ditetapkan RENCANA STRATEGIS BADAN GEOLOGI 2010 - 2014

88

program yang digunakan dalam LAKIP seterusnya adalah program-program dari

kelompok kedua.

Terdapat 6 (enam) program given yang berasal dari Pemerintah melalui Bappenas

yang menjadi sumber pendanaan dalam pelaksanaan program atau agenda pembanungan bidang geologi yang telah ditetapkan oleh badan Geologi untuk periode 2010-2014 (RPJMN tahap 2). Beberapa program ditujukan guna

pencapaian lebih dari satu sasaran strategis; sebagaimana terdapat beberapa sasaran strategis yang dicapai oleh lebih dari 1 (satu) program. Keenam program given dari Bappenas tersebut yang akan dipertanggung-jawabkan akuntabilitas pelaksanaannya dalam LAKIP Badan Geologi 2010. Keenam program tersebut berikut kegiatannya untuk Tahun 2010 adalah:

1. Program: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Program: Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 3. Program: Pembinaan Usaha Pertambangan MIGAS

4. Program: Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

5. Program: Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6. Program: Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Adapun program hasil restrukturisasi yang akan dipertanggung-jawabkan

akuntabitas pelaksanaannya dalam LAKIP Badan Geologi 2011-2014 direncanakan

hanya ada satu program, yaitu: Program Penelitian, Mitigasi, dan Pelayanan

Geologi. Kegiatan pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dari program tersebut ada sebanyak tujuh kegiatan, sebagai berikut:

1. Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan Sekretariat Badan Geologi

Dengan indikator output meliputi: Terpenuhinya kebutuhan pegawai, pemeliharaan, sarana prasarana dan lancarnya kegiatan sehari-hari perkantoran; Tersusunnya program, rencana kerja dan anggaran, laporan dan evaluasi Badan Geologi; Terkelolanya data dan informasi Geologi; Terlaksananya pembinaan aparatur, pola karier dan administrasi kepegawaian; PNS Badan Geologi yang dikembangkan potensinya; Publikasi dan Diseminasi Informasi; Administrasi dan Akuntansi keuangan Badan Geologi menuju kesesuaian dengan standar yang ditetapkan; Terlaksananya pengembangan


89

hukum dan kehumasan Badan Geologi; Administrasi perlengkapan, sarana prasarana, kearsipan, tata usaha dan rumah tangga Badan Geologi menuju kesesuaian dengan standar yang ditetapkan; Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai 2. Survei dan Pelayanan Geologi

Dengan indikator output meliputi: Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran; Jumlah lembar pemetaan geologi bersistem dan bertema; Jumlah peta geofisika bersistem dan bertema yang dihasilkan; Jumlah peta geokimia yang dihasilkan; Jumlah peta tektonik yang dihasilkan; Jumlah peta geomorfologi yang dihasilkan; Jumlah peta geologi kuarter yang dihasilkan; Jumlah hasil survei dinamika Cekungan; Jumlah hasil Survei dinamika Kuarter; Jumlah hasil Survei Magmatisme; Jumlah hasil Pengembangan konsep Geosain; Jumlah perolehan / pendaftaran sistim mutu; Jumlah hasil Pengembangan dan Pemeliharaan Museum Tsunami NAD

3. Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi

Dengan indikator output meliputi: Terpenuhinya kebutuhan pegawai, pemeliharaan dan lancarnya kegiatan sehari-hari perkantoran; Terselenggaranya administrasi umum, perencanaan, laporan dan evaluasi serta sarana prasarana Museum Geologi; Tersedianya informasi dan publikasi bidang Museum Geologi; Jumlah survei, kajian dan penelitian bidang Museum Geologi, serta pengembangan dokumentasi koleksi Museum Geologi; Jumlah koleksi geologi yang dipelihara, ditata dan didata; Jumlah sarana dan prasarana peragaan Museum Geologi

4. Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi

Dengan indikator output meliputi: Jumlah wilayah keprospekan, potensi, status sumber daya panas bumi; Jumlah wilayah keprospekan, potensi, status sumber daya batubara, CBM dan gambut; Jumlah wilayah keprospekan, potensi, status sumber daya bitumen padat dan migas; Jumlah wilayah keprospekan, potensi, status sumber daya mineral; Jumlah wilayah/rekomendasi optimasi pemanfaatan nilai tambah dan keekonomian sumber daya geologi; Jumlah usulan rekomendasi Wilayah Kerja pertambangan (WKP) dan Wilayah Pertambangan (WP);Jumlah pemutakhiran data dan informasi sumber daya geologi; Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana-prasarana dan lancarnya kegiatan sehari-hari perkantoran

5. Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah

Dengan indikator output meliputi: Terpenuhinya kebutuhan pegawai dan lancarnya kegiatan sehari-hari perkantoran; Terselenggaranya administrasi umum, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan kerja sama; Tersedianya informasi dan publikasi bidang Geologi Teknik, Geologi Lingkungan, dan Air Tanah; Tersedianya sarana air bersih bersumber dari air tanah (pemboran air); Tersedianya data, peta, dan rekomendasi teknis bidang geologi teknik, geologi lingkungan dan air tanah


90

untuk penataan ruang; Tersedianya data atau model dan rekomendasi teknis bidang geologi teknik, geologi lingkungan dan air tanah untuk penataan ruang 6. Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi

Dengan indikator output meliputi: Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran; Jumlah lokasi Penelitian, Penyelidikan, dan Pemetaan geologi gunungapi, kawasan rawan bencana gunungapi, gempa bumi, tsunami, Zona Kerentanan gerakan tanah, dan analisis risiko bencana gunungapi, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah, serta rancang bangun kegunungapian dan kebencanaan geologi; Jumlah lokasi Pengamatan dan penetapan status kegiatan gunungapi, mitigasi bencana geologi, evaluasi potensi bencana geologi dan pemantauan gerakan tanah; Jumlah rekomendasi penanggulangan bencana gunungapi, gempabumi, tsunami, dan gerakan tanah; Jumlah peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana geologi dan memperkecil risiko bencana geologi; Tersedianya rumusan kebijakan teknis mitigasi, pedoman, dan prosedur kerja bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi

7. Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi

Dengan indikator output meliputi: Terlaksananya pelayanan perkantoran; Tersedianya dokumen rencana kerja,anggaran dan BMN; Terselenggaranya kegiatan pemahaman masyarakat tentang informasi geologi; Terselenggaranya kegiatan mitigasi di kawasan rawan bencana geologi; Tersedianya perangkat sistem monitoring hasil rancang bangun sendiri; Tersedianya data dasar geokimia gunungapi


91

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Geologi 2010-2014 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Badan Geologi, sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Rencana Strategis ini dibangun berdasarkan visi yang merupakan

kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan

yang dihadapi dan berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan) yang sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan. Rencana

Strategis

Badan

Geologi

tahun

2010-2014

merupakan

dasar

pengembangan perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan seluruh unit kerja di Badan Geologi. Rencana Strategis ini selanjutnya dapat dijabarkan ke

dalam rencana kerja yang disusun setiap tahun anggaran dapat dijadikan rujukan

dalam penyusunan kegiatan setiap unit kerja di lingkungan Badan Geologi yang

dilengkapi dengan indikator kinerja utama/prioritas sebagai dasar untuk

mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, terutama yang mendukung prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan dan strategi yang tertuang dalam renstra ini mengacu pada pokok-

pokok rumusan kebijakan yang telah di olah oleh segenap pimpinan dan tim teknis Badan Geologi. Pokok-pokok rumusan kebijakan tersebut pada prinsipnya telah mengakomodir kewenangan dan tugas Pemerintah di bidang kegeologian.

Renstra tidak bersifat statis/mutlak, namun merupakan sebuah perencanaan yang

dinamis dan dapat dievaluasi secara periodik. Dalam hal terjadi perubahan

lingkungan strategis yang tidak terduga, sehingga kebijakan dan program yang telah

dirumuskan

dalam

rencana

strategis

menghadapi

kendala

untuk

dilaksanakan, maka pimpinan dan pemegang kebijakan dapat melakukan perubahan atau penyesuaian sesuai peraturan yang berlaku.


92

Berhasilnya implementasi Renstra ini sangat tergantung pada pemahaman,

kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan Badan Geologi, serta dukungan stakeholder dan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan penelitian, pelayanan dan pembangunan masa depan generasi bangsa.

Kami berharap dokumen Rencana Strategis ini bermanfaat bagi semua pihak dan

pemangku kepentingan yang terkait. Bagi segenap aparatur Badan Geologi hanya tersedia satu jalan lurus untuk mencapai cita-cita luhur yang digariskan dalam

Renstra ini, yaitu bekerja keras dan sungguh-sungguh seraya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan sukses selalu.


93

MATRIKS PENJABARAN RENCANA STRATEGIS 2010-2014 BADAN GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Visi Badan Geologi: "Terwujudnya geologi untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat" Misi Badan Geologi: 1. Mengungkap kekayaan sumber daya geologi untuk ketahanan energi, pemenuhan bahan baku industri, dan penyediaan air bersih 2. Melakukan mitigasi bencana geologi untuk perlindungan manusia dan harta benda 3. Menyediakan data dan informasi geologi untuk pengelolaan lingkungan dan pembangunan sektor terkait 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan bidang geologi dalam rangka penyediaan informasi sumber daya, lingkungan, dan kebencanaan geologi Agenda: 1. Agenda Pengembangan Sumber Daya Energi 2. Agenda Pengembangan Sumber Daya Mineral 3. Agenda Pengembangan Sumber Daya Air Tanah 4. Agenda Mitigasi Bencana Geologi 5. Agenda Lingkungan Geologi dan Penataan Ruang 6. Agenda Pengembangan Geo-Informasi 7. Agenda Public Governance (Tata Laksana Kepemerintahan)

TUJUAN

Tercapainya pemahaman dan pelayanan geo-sains dan geo-informasi untuk pengungkapan sumber daya geologi, pengembangan lingkungan geologi, dan mitigasi bencana

SASARAN/INDIKATOR UTAMA

TARGET 2014

YANG INGIN DICAPAI Tersedianya data geosains potensi 14 Cekungan cekungan sedimen Tersedianya peta geologi skala 1:50.000

3.700 area/lembar (100%)

Tersedianya peta geomagnet bersistem

Seluruh wilayah Papua dan Kalimantan selesai 100%

PROGRAM

KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

1,327,000,000,000

Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi

Survei dan Pelayanan Geologi

PSG

122,000,000,000


Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi

MUSEUM GEOLOGI

INDIKASI ANGGARAN/ RESOURCE ENVELOPE

Terwujudnya jaringan basis data geologi nasional (termasuk kawasan perbatasan dan pulaupulau kecil) Tersedianya basis data batuan dan 150.000 koleksi fosil Tercapainya jumlah pengunjung museum geologi

3 juta orang

Jumlah wilayah keprospekan, potensi, status sumber daya panas bumi Jumlah wilayah keprospekan, potensi, status sumber daya batubara, CBM dan gambut

100 wilayah penyelidikan

Jumlah wilayah keprospekan, Tercapainya peningkatan potensi, status sumber daya status sumber daya bitumen padat dan migas geologi dan penyiapan

45 wilayah batubara; 20 wilayah CBM dan 15 wil gambut 15 wilayah bitumen padat dan 10 lokasi migas

Penelitian,

Penyelidikan dan

TUJUAN geologi dan penyiapan WKP dan WP untuk mendukung pasokan energi dan mineral serta investasi sektor ESDM

SASARAN/INDIKATOR UTAMA YANG INGIN DICAPAI

TARGET 2014

KEGIATAN

PENANGGUNG JAWAB

Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi

PSDG

650,000,000,000


Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi

PVMBG

127,000,000,000


Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi

BPPTK

816,000,000,000


Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah

PLG

345,000,000,000


Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan Sekretariat Badan Geologi

SBG

INDIKASI ANGGARAN/

PROGRAM

RESOURCE ENVELOPE

Jumlah wilayah keprospekan, potensi, status sumber daya mineral Jumlah wilayah/rekomendasi optimasi pemanfaatan nilai tambah dan keekonomian sumber

55 wilayah mineral logam; 40 wilayah mineral non logam 50 wilayah rekomendasi

Jumlah usulan rekomendasi Wilayah Kerja pertambangan (WKP) dan Wilayah Pertambangan ( ) pemutakhiran data dan Jumlah

36 WKP panas bumi; 100 WUP batubara; 20 WKP CBM; 100

1,117,000,000,000

Mitigasi dan Pelayanan Geologi

40 paket data

informasi sumber daya geologi; Tersedianya peta potensi bencana 70 wilayah geologi Tersedianya pedoman risiko 100% kebencanaan geologi Tersedianya peta-peta KRB 90% Tersedianya data dan geologi terutama di wilayah-wilayah informasi, dan pelayanan rawan bencana di Indonesia dalam rangka mitigasi bencana gunungapi, Terwujudnya regional center di 4 lokasi (kantor RC) gerakan tanah, dan bidang kebencanaan geologi bencana geologi lainnya Terlaksananya perekayasaan 20 paket peralatan dan pengembangan metode pemantauan kebencanaan geologi

Tersedianya data dan informasi dan pelayanan lingkungan geologi dan air tanah untuk penataan ruang, peningkatan kualitas lingkungan; dan penyediaan air bersih

Tercapainya kinerja dan akuntabilitas tatalaksana kepemerintahan penelitian dan pelayanan bidang geologi

Tersedianya data potensi cekungan air tanah Tersedianya sumber air baku di daerah sulit air Tersedianya pedoman di bidang pengelolaan air tanah Tersedianya rekomendasi teknis pemanfaatan ruang sektor ESDM dan geologi Tersedianya peta kawasan peruntukan pertambangan (skala nasional)

54 wilayah 500 lokasi 12 pedoman 85 wilayah

35 wilayah

Tersedianya sistem pelayanan 80% informasi geologi yang terintegrasi Tersedianya perangkat untuk peningkatan manajemen proses

80%

BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents