RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010-2015

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-1015 ini merupakan wujud pertanggung jawaban dan ukuran kinerja pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh yang meliputi kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan diantaranya pembinaan dan pengawasan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana Strategis (RENSTRA) ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran sejauhmana tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif untuk bahan masukan kpada Bapak Bupati dan semua pihak dalam mempertimbangkan kebijakan maupun rencana dimasa yang akan datang. Selain itu RENSTRA ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang yang memerlukan informasi mengenai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Dharmasraya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sungai Dareh, Mei 2012 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Dharmasraya

PALAWASITA, SE NIP. 19611121 199103 2 001

RENSTRA ESDM 2010-2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Restra SKPD, merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan paling prioritas oleh satuan kerja perangkat daerah, sehingga diperoleh hasil yang maksimal, efektif dan efeisian. Renstra SKPD berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, yang disesuaikan dengan fungsi dan sub fungsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pokok-pokok pikiran pengelolaan pertambangan dan energi di Kabupaten Dharmasraya adalah: 1). Penyediaan data dan informasi sumber daya mineral dan energi secara akurat dan terkini, 2). Bimbingan, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan dan energi agar baik dan benar, 3). Fasilitasi penerbitan perizinan sektor pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan sektor pertambangan dan energi kepada stake holder. 5). Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. 6) Upaya peningkatan Rasio Electrifikasi masyarakat, 7). Pengawasan penyaluran BBM. 8). Pengembangan Energi baru dan terbarukan. Pokok-pokok pikiran tersebut, merupakan dasar yang dijadikan tolok ukur dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dan energi di Kabupaten Dharmasraya kedepannya, yang harus teraktuakisasi dealam penyusunan Renstra SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Mewujutkan pembangunan pertambangan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan merupakan salah satu tujuan pembangunan pertambangan itu sendiri, selain tujuan-tujuan lain seperti tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahtreraan masyakat dan peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan tujuan 1


tersebut diats sektor pertambangan menjadi urusan pilihan yang sangat strategis bagi menunjang pembangunan daerah. Pembangunan pertambangan kalau dilihat dari sudut ekonomis, bahwa pertambangan dan energi merupakan komoditas yang semakin hari semakin langka dan mahal. Kelangkaan ini disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa komoditas pertambangan dan energi seperti : Batubara, Minyak Bumi, dan Mineral Logam lainnya merupakan sumberdaya alam yang non-renewable, artinya sumberdaya alam yang habis dipakai dan tidak dapat diperbaharui lagi. Pelaksanaan pembangunan sektor pertambangan dan energi di Kabupaten Dharmasraya berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah nomor 78 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan dan selanjutnya telah dijabarkan kedalam RPJM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015. Sementara disisi lain target konstribusi produksi pertambangan diharapkan terus meningkat, sehingga diperlukan koordinasi dalam implementasi pembanguan pertambangan dengan menggerakkan partisipasi masyarakat dan swasta secara terpadu dan berkesinambungan.

1.2.

Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2


5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara; 11. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang; 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Keperluan Dalam Negeri; 14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555 K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan Umum; 15. Keputusan

Menteri

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

Nomor

1451

K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah; 16. Keputusan Menteri

Energi

dan Sumber

Daya Mineral

Nomor

1453

K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Pertambangan Umum;

3


17. Keputusan

Menteri

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

Nomor

1454

K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Minyak dan Gas Bumi; 18. Keputusan

Menteri

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

Nomor

1455

K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rentra Dinas ESDM adalah menyusun Rencana Strategis Dinas ESDM dalam bentuk laporan perencanaan yang mengacu pada peraturan penyusunan yang berlaku. Tujuan penyusunan Rentra Dinas ESDM adalah agar Renstra Dinas ESDM digunakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral selama lima tahun (jangka menengah)

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I.

BAB II.

PENDAHULAUN 1.1

Latar belakang

1.2

Landasan Hukun

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistimatika Penulisan

TUGAS DAN FUNGSI 2.1.

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKPD

2.2.

Sumber daya SKPD

2.3.

Kinerja pelayanan SKPD

2.4.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD 4


BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 3.1.

Identifikasi permasalahan berdsarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

3.2.

Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3.

Telaahan renstra K/L dan renstra

3.4.

Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Penentuan isiu-isu strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

BAB V

4.1.

Visi dan misi SKPD

4.2.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

4.3.

Strategi dan kebijakan SKPD

Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

BAB VI

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJM

5


BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN 2.1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ESDM Tugas Pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pertambangan dan energi yang meliputi; 1. Bidang Pengelolaan Air Tanah; 2. Bidang Inventarisasi Sumber daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan tanah; 3. Bidang Pertambangan Umum; 4. Bidang Minyak dan Gas Bumi; 5. Bidang Ketenagalistrikan; Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi sebagai berikut; 1. Memberikan izin atau rekomendasi usaha dibidang air tanah, pertambangan umum, minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan. 2. Pembinaan, penertiban dan pengendalian usaha dibidang air tanah, pertambangan umum, minyak dan gas serta ketenagalistrikan. 3. Merumuskan kebijakan umum bidang pertambangan umum dan energi. 4. Pemantauan, pengawasan keselamatan, kesehatan kerja (K3) dan lingkungan, produksi dan pemasaran bidang pertambangan umum dan ketenagalistrikan. 5. Konservasi air tanah dan lahan bekas tambang. 6. Inventarisasi dan evaluasi data, air tanah, pertambangan, minyak dan gas serta ketenagalistrikan.

6


7. Melakukan survey/kajian dan pengembangan air tanah, sumberdaya mineral dan energi baru. 8. Menyusun peta geologi dan peta zona kerentanan gerakan tanah. 9. Menfasilitasi kelancaran pembayaran pajak, land rent, royalty, dan pembayaran lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada pengusahaan air tanah, pertambangan umum, energi, dan migas. 10. Melakukan bimbingan pengusahaan air tanah, pertambangan umum, minyak dan gas serta ketenagalistrikan dan mitigasi bencana alam geologi. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah ; a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Anggaran 2. Sub Bagian Kepegawaian 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral; 1. Seksi Geologi 2. Seksi Sumber Daya Mineral d. Bidang Pertambangan Umum; 1. Seksi Pengawasan Pertambangan. 2. Seksi Pengusahaan dan Iuran Pertambangan e. Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi; 1. Seksi Migas. 2. Seksi Listrik dan Pengembangan Energi f. Kempok Jabatan Fungsional 1. Inspektur Tambang 2. Inspektur Listrik 3. Inspektur Migas. 7


Struktur Organisasi Gambar 1. Struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM & ANGGARAN

BIDANG GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

SEKSI GEOLOGI

SEKSI PENGAWASAN PERTAMBANGAN

SEKSI SUMBER DAYA MINERAL

SEKSI PENGUSAHAAN & IURAN PERTAMBANGAN

SUB BAGIAN KEGAWAIAN

SUB BAGIAN PROG & PELAP

BIDANG MIGAS, LISTRIK & PENGEMBANGAN ENERGI

SEKSI MIGAS

SEKSI LISTERIK & PENGEMBANGAN ENERGI

8


2.2.

Sumber Daya Dinas ESDM Sumber Daya Pegawai Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya, Dinas ESDM didukung oleh personil yang produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 2.1. Jabatan dan Eselonering Personil DESDM No

Nama Jabatan

Status Eselon PNS Non PNS II b 1 0

Jml

1

Kepala Dinas

2

Sekretaris

III a

1

0

1

3

Kabid Geologi dan SDM

III b

1

0

1

4

Kabid Pertambangan Umum

III b

1

0

1

5

Kabid MLPE

III b

1

0

1

6

Kasubag Program

IV a

1

0

1

7

Kasubag Umum dan Anggaran

IV a

1

0

1

8

Kasubag Kepegawaian

IV a

1

0

1

9

Kasi Geolgi

IV a

1

0

1

10

Kasi SDM

IV a

0

0

0

11

Kasi Pengawasn Pertambangan

IV a

0

0

0

12

Kasi Pengusahaan dan Iyuran Pertambang

IV a

1

0

1

13

Kasi MIGAS

IV a

0

0

0

14

Kasi LPE

IV a

1

0

1

15

Fungsional Umum

-

14

0

14

16

Tenaga Harian Lepas

-

-

4

4

25

4

29

Jumlah

1

9


Sedangkan untuk tingkat pendidikan pegawai Dinas ESDM Kab. Dharmasraya terdiri dari : Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Personil DESDM No

Pendidikan

1

S2

Jumlah (Org) 3

2

S1

13

3

D3

1

4

SLTA

8

5

SLTP

4

6

SD

-

Keterangan

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Selain sumber daya manusia, Dinas ESDM juga ditunjang oleh sumber daya Sarana dan Prasarana, seperti tercantum pada Tabel dibawah ini: Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis Sarana Pra Sarana

Satuan

Jumlah

Ket

2

3 unit unit unit unit unit unit Unit buah buah

4 1 2 5 5 3 1 4 6 12

5 baik baik baik baik baik baik baik baik baik

Kendaraan R6 Kendaraan R4 Kendaraan R2 Komputer Laptop Plotter AC Meja Biro Meja ½ Biro

10


Lanjutan 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

2 Meja Kera Kursi Putas Kursi Lemari Kayu Lemari Besi Rak Buku Lemari Es kecil Infocuse Lemari arsip peta GPS Kompas geologi Palu geolgi Scanner Kamera digital Handycam Kipas angin Mesin hitung Pena geologi Sepatu Safety Helm safety Genset Mesin pompa air Mikrofon Wire less Tenda Pelampung rompi Meja rapat Lemari arsip Filing kabinet Meja kursi tanu

3 buah buah buah buah buah buah unit unit buah unit buah buah buah unit unit buah unit buah pasang buah unit unit unit unit buah lembar buah buah buah set

4 1 7 26 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 9 9 1 1 1 1 2 8 1 2 2 1

5 baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik baik

11


2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Jenis-jenis pelayanan pemerintah daerah di Bidang Energi dan Sumber daya mineral adalah meliputi: 1. Fasilitasi rekomendasi dan/atau penerbitan izin usaha pertambangan; Perizinan usaha pertambangan meliputi : a. IUP Eksplorasi b. IUP Operasi Produksi 2. Fasilitasi rekomendasi dan/atau penebitan izin usaha ketenaga listrikan; Perizinan usaha ketenaga listrikan diberikan kepada permohonan Izin Usaha Ketenaga Listrikan Untuk Sendiri (IUKS), biasanya untuk kegiatan-kegiatan pabrik sebagai sumber tenaga utama atau pencadangan, 3. Pelayanan pengelolaan penerangan jalan umum; Meliputi pengelolaan jasa penerangan jalan umum kepada masyarakat, lapu penerangan jalan umum (PJU) yang dikelola mencapai 4019 buah, 4. Fasilitasi rekomendasi dan/atau penerbitan izin pemboran air tanah dan pemanfaatan air tanah; Keterdapatan air tanah di kabupaten berada pada Cekungan Air Tanah (CAT), Muaro Bungo, sehinggan menurut kewenangan, pemboran dan pengusahaan iar tanah harus mendapat rekomendasi dari Dirjen Pengelolaan Air Tanah dan Geologi Lingkungan Kementrian ESDM. 5. Fasilitasi rekomendasi dan/atau penerbitan izin usaha dibidang Migas; Perizinan Migas meliputi rekomendasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Izin Timbun BBM pada SPBU, izin Pangkalan Minyak Tanah..

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayan Dinas ESDM Kalau kita lihat dari segi ekonomis, sector pertambangan dan energy merupakan komoditas yang semakin hari semakin langka dan mahal. Kelangkaan ini disebabkan 12


oleh suatu kenyataan bahwa komoditi pertambangan seperti : batubara, Minyak Bumi, dan Mineral Logam lainnya merupakan sumber daya alam yang non-renewable, artinya sumber daya alam yang habis pakai dan tidak dapat diperbaharuai. Diketahui bahwa, proses pembentukan sumber daya pertambangan dan energy terjadi dalam kurun waktu yang sangat panjang jutaan/milyaran tahun yang lalu. Mahalnya komoditi sector pertambangan dan energy, selain komoditi ini semakin langka, juga disebabkan pengusahanya memerlukan investasi yang besar, waktu pengembangan yang cukup lama anatara 8 sampai dengan 10 tahun, kadangkadang merupakan investasi perjudian, sebab investasi yang telah ditanamkan dalam kegiatan permulaan berupa pengkajian eksplorasi yang tidak dapat ditarik kembali, hal ini terkendala dengan deposit yang yang akan dikembangkan tidak cukup untuk diusahakan. Potensi sector pertambangan dan energi di Kabupaten Dharmasraya belum terinventasisasi secara maksimal, disebabkaan keterbatasan anggaran dan personil, karena inventarisasi atau eksplorasi sumber daya alam pertambangan ini biasanya sangan besar. Dilihat pula data dan informasi pertambangan dan energy di Kabupaten Dharmasraya tampaknya masih belum tertata secara baik, beberapa data potensi yang dikompilasi dari berbagai sumber menunjukkan belum adanya kemajuan yang berarti, maka diharapkan kedepan up dating data dari tahun ketahun semakin lebih ditingkatkan. Kondisi ini memerlukan penangan tersendiri, sebab bagaimanapun up dating dalam penataan sangat diperlukan sebagai titik awal perencanaan pengembangan sector pertambangan dan energy. Sedangkan kebutuhan riil bahan bakar minyak untuk Kabupaten Dharmasrya hampir sama kejadiannya dengan daerah lainnya, yang sering terjadi kelangkaan BBM, dalam hal ini sudah merupakan kendala nasional Kondisi yang diingini dimasa yang akan datang sebagai gambaran pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral meliputi kegiatan; 13


a. Menyiapkan produk hukum pertambangan dan energi daerah; b. Menciptakan iklim investasi pertambangan dan energi yang kondusif; c. Menyediakan data pendukung pengembangan pertambangan dan energi; d. Peningkatan penyediaan kebutuhan listrik masyarakat; e. Pemerataan pendistribusian minyak tanah dan BBM; f. Penaggulangan PETI, Pencurian listrik dan penyalahgunaan BBM; g. Melakukan pengembangan energi alternatif; h. Peningkatan sumber daya aparatur pertambangan dan energi; Dalam pembangunan sektor pertambangan diprioritaskan pada percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya masalah penerangan kelistrikan dan kualitas Sumber Daya Manusia pertambangan Sejalan dengan lajunya perkembangan sektor pertambangan dan energi dewasa ini, yang mana pada tahun 2010, Kabupaten Dharmasraya pada umumnya baru mencapai lebih kurang dalam penerangan kelistrikan masyarakt sekitar 67%, maka pada tahun 2013 ini, seluruh Kecamatan tidak ada lagi yang tidak ada penerangan kelistrikan. Dalam RPJMD tahun 2010-2015 ini dapat digambarkan bahwa seluruh jorong dan nagarai di Kabupaten Dharmasraya sudah dapat diterangi dengan aliran listrik PLN. Sedangkan untuk pemberdayaan sektor pertambangan dan energi sampai saat ini sudah banyak yang mengajukan permohonan perizinan, namun masih terkendala dengan belum keluarnya Wilayah Pertambangan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya perizinan SIPR.

14


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas EDSM Isu-isu penting dalam penyenggaraan tugas bidang Energi dan Sumber Daya Mineral atara lain adalah: 1. Penataan izin usaha pertambangan; Setelah diundangkan UU No. 04 Tahun 2009 sampai tahun 2012 belum pernah menerbitkan perizinan pertambangan baik mineral batubara dan logam maupun mineral batuan non logam, kecuali pengajuan penerbitan izin dilakukan sebelum diberlakukan UU No. 04 Tahun 2009, yaitu PT. Putra Mas Bumiagung. Hal ini disebabkan adanya surat edaran Dirjen Mineral Batubara yang merupakan penegasan Pasal 9, ayat (2) UU No 04 Tahun 2009, yaitu dengan cara menghentikan sementara penerbitan perizinan bidan pertambangan mineral dan batubara (moratorium), langkah-langkah yang dilakukan adalah penataan izin usaha pertambangan dengan pelaksanaan Clean and Clear bagi perusahanperusahaan bidang Pertambangan 2. WPR dan IPR; Sapai tahun 2012 masyarakat yang mengajukan Izin Pertambangan Rakyak (IPR) telah mencapai 17, namum belum dapat diproses karena terhalang adanya ketetapan bahwa, IPR harus dalam wilayah Pertambangan Rakyar (WPR), sedangkan WPR harus berada pada Wilayah Pertambangan (WP), sementara WP sampai saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah. Tertudanya pengeluaran izin IPR perpotensi terjadinya konflik, 3. Percepatan Penyambungan Jaringan Listrik Untuk mempercepat pencapainan Rasio Listrik (RE) di Kabupaten Dharmasraya dari 67 % pada tahun 2010 dan target 97 % pada tahun 2015, maka pemerintah 15


daerah mendorong dan menganggarkan penyambungan jaringan listrik, sehingga target 97 % pada tahun 2015, optimis tercapai 4. Kelangkaan BBM, Kelangkaan BBM bersifat issue nasional, sehingga kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi terhadap penyaluran BBM tersebut. SPBU merupakan distributor terbawah, SBPU tergantung pada pertamina, sementara pertamina tergantung pada kebijakaan kementerian Energi Sumber Daya Mineral. 5. Penyaluran BBM; Penyaluran BBM dilakukan oleh Pihak Pertamina, kuota penyaluran tiap SPBU ditetapkan pihak pertamina. Kendala-kendala penyaluran BBM biasanya adalah perbaikan jalan. 6. Pengawan BBM; Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap BBM, hanya bersifat

himbauan

terhadap

kemungkinan

penyimpangan-penyimpangan

penggunaan dan BBM. 3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Terwujudnya masyarakat dharmasraya yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya, adil dan sejahtera pada tahun 2015 Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan yang maha esa dengan satu identitas bersama sebagai warga dharmasraya 2. Mewujudkan masyarakat dharmasraya yang sehat , berilmu pengetahuan dan paham teknologi 3. Mewujudkan rasa aman, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya dengan hokum sebagai panglima dalam tatanan kehidupan masyarakat

16


Batubara dan bijih besi yang menjadi produk tambang yang dominan sampai saat ini di kabupaten Dharmasraya merupakan sumberdaya yang tidak dapat diperbarui sehingga dalam jangka waktu panjang (15-20 tahun kedepan) bias habis dieksploitasi. Eksploitasi batubara dan bijih besi oleh perusahaan swata pada lahan seluas

2.388 Ha dalam 10 tahun kedepan diperkirakan akan jauh berkurang

produksinya Sementara itu potensi pertambangan rakyat yang dimaksudkan untuk member dampak kesejahteraan langsung kepada penduduk perlu melibatkan peran active pemerintah dalam melaukan pembinaan , pengawasan, dan bantuan permodalan. Kelembagaan dalam usaha pertambangan rakyat perlu dibina agar member dampak sebesar-besarnya

bagi kesejahteraan penduduk dan sekaligus dilakukan tanpa

berakibat merusak lingkungan Perhatian perlu diberikan kepada kecenderungan untuk meng eksploitasi kawasan sekitar sungai . pengendalian eksploitasi merupakan

tambang di kawasan sungai

isu lingkunga yang perlu menjadi perhatian

dalam perijinan dan

pengendalian penataan ruang Permaslahan pokok dalam pengelolaan energy dan sumber daya mineral di Dharmasraya adalah sebagai beriku : 1. Lemahnya penataan dan pelasksanaan kebijakan pengelolaan tambang yang berwawasan lingkungan 2. Masih kurangnya pendataan tentang hasil produksi kegiatan pertambangan 3. Kurang kondusifnya iklim investasi dibidang pertambangan dan energy 4. Tersdapatnya bahan tambang yang berada didaerah kawasan hutan lindung 5. Belum adanya pemetaan dan pemerataan pembanguan jaringan listrik di Jorong/nagari

17


Permasalahan Bidang SDA dan Lingkungan 1. Masih kurangnya infrastruktur dasar masyarakat (air bersih, sanitasi, pemukiman, sarana perhubungan, listrik , pendidikan dan kesehatan) 2. Tidak disiplinya pengelola dan masyarakat yang berakibat merusak SDA dan Lingkungan , Penambangan tanpa izi (PETI) yang merusak dan meraja lela 3. Semakin berkurangnya lahan produktif karena meningkatnya alih fungsi lahan 4. Adanya inkonsistensi implementasi peraturan pemerintah tentang pemanfaatan SDA dan Lingkungan oleh investor 5. Adanya penambangan bahan galian C yang merusak alam dan membawa pencemaran lingkungan 6. Adanya ancaman pemanasan global 7. Adanya kebakaran hutan dari daerah tetangga Permaslahan Makro Bidang Ekonomi Pengelolaan potensi pertambangan belum optimal, pengelolaan pertambangan secara optimal pada giliarannya akan meningkatkan PNBP serktor pertambangan dan energy berupa royalty dan land rent yang pada gilirannya pendapatan PNBP sector pertambangan merupakan penguatan pendapatan negara sebagai pembiayaan pembangunan. Bidang fisik prasarana Pengelolaan lingkungan masih relative rendah, yang di indikasikan masih relative tingginya penambangan liat (PETI) oleh masyarakat, pertambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat di kabupaten Dharmasraya sangat banyak, dengan tidak terkelolanya PETI sehingga peluang masukan pendapatan bagi negara tidak dapat dialksanakan, namu kegiatan PETI juga tidak akan bias difasilitasi izinnya karenda tidak visible dari sisi lingkungan.

18


Issu Strategis Kebijakan strategis makro RPJMD Kabuapten Dharmasraya 2010-2015 mengacu pada arah pembangunan nasional yaitu RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Propinsi Sumatera Barat 2010-2015 dan RPJP Sumatera Barat 2005-2025 Kebijakan Millenium Development Goals tahun 2015 (MDGs) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan denga target: 

Menurunkan proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 per hari

3.3.



Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif;



Memadukan prisip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota Kaitan renstra Kementrian ESDM dengan renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Dharmasraya adalah dalam hal pengembangan sumber daya manusia, Dinas ESDM mengikut sertakan kegiatan-kegiatan diklat staf yang diadakan Kementrian EDSM.

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kaitan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dengan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal Rencana Pola Ruang Wilayah. Kawasan peruntukan pertambangan seluas 21.139 Ha

3.5.

Penentuan Isu-Isu Strategis.

19


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN 4.1.

Visi dan Misi Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah ”Pengelolaan Sektor Pertambangan Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Kesejahteraan Masyarakat” Misi adalah : 1. Mengembangkan dan menggerakkan sektor investasi sektor pertambangan dan energi untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Mengoptimalkan

pengelolaan

dan

pemanfaatan

sumberdaya

alam

yang

berwawasan lingkungan. 3. Memberikan pelayanan perizinan usaha dibidang pertambangan dan energi. 4. Menyediakan data dan informasi sektor pertambangan dan energi secara up to date. 5. Melaksanakan kebijakan umum bidang pertambangan dan energi. 6. Melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pengelola pertambangan dan energi. 4.2.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas ESDM Tujuan Tujuan yang hendak dicapai dalam renstra SKPD ini adalah; 1. Mengembangkan usaha bidang pertambangan dan energi. 2. Menggali pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan dan energi. 3. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam mengembangkan pembangunan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Sasaran 1. Diharapkan dipriode 2010-2015 dalam Renstra ini, dapat dialokasikan dana yang cukup untuk melakukan penelitian potensi sumber daya alam agar dapat tergambar dimasa yang akan datang sumber-sumber pendapatan daerah yang secara ril dapat dijadikan perencanaan. 20


2. Untuk menggali potensi tersebut, perlu keterlibatan semua pihak dalam melakukan penelitian dan kegiatan lain yang menunjang

21


Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menegah Pelayanan Dinas Energi Sumber Daya Mineral No

TUJUAN

SASARAN

1

2

3

INDIKATOR SASARAN 4

TARGET KINERJA SASARAN PADA BTAHUN KE 5

6

7

8

9

22


4.3.

Strategi dan Kebijakan Strategi yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan tersebut antara lain; 1. Menyiapkan produk hukum sektor pertambangan dan energi. 2. Menciptakan iklim investasi pertambangan dan energi yang kondusif. 3. Menyediakan data pendukung pengembangan pertambangan dan energi (peta, potensi dll). 4. Meningkatkan penyediaan jaringan kelistrikan untuk kebutuhan masyarakat. 5. Pemerataan pendistribusian minyak tanah dan BBM. 6. Penaggulangan PETI, Pencurian listrik dan penyalahgunaan BBM. 7. Melaksakan pengembangan energi alternatif. 8. Peningkatan sumberdaya aparatur pertambangan dan energi. Kebijakan Kebijakan UmumRenstra SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut; 1. Pengembangan bidang pertambangan umum. 2. Pemerataan kebutuhan bahan bakar dan energi bagi masyarakat. 3. Pengelolaan dan penertiban sektor pertambangan dan energi. 4. Pengembangan energi alternatif.

23


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.

Program/Kegiatan Program yang dilaksanakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dari tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa administrasi keuangan d. Penyediaan jasa administrasi perkantoran e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja f. Penyediaan alat tulis kantor g. Penyediaan barang cetak dan penggandaan h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor j. Penyediaan peralatan rumah tangga k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan l. Penyediaan makanan dan minuman m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi n. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor b. Pengadaan peralatan gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24


a. Pedidikan dan pelatihan formal 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan a. Bimbingan teknis usaha pertambangan b. Evaluasi dan monitoring realisasi iuran tetap/landrent/iuran produksi/royalti c. Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral, batubara dan batuan 6. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi Merusak Lingkungan a. Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan a. Perluasan cakupan pelayanan kelistrikan b. Pengadaan dan pemasangan lampu jalan c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan PLTS d. Pengawasan, pemeliharaan dan perawatan PJU e. Pengawasan dan evaluasi operasi IUKS f. Pengawasan dan evaluasi pendistribusian BBM 8. Program Pemetaan dan Inventarisasi Geologi dan SDM a. Inventarisasi pemakaian air bawah tanah

25


Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Intikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Kab. Dharmasraya Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

(1)

(2) Program Pemetaan Wilayah Pertambangan

Program pemetaan dan inventarisasi Geologi dan SDM

Progam pengelolaan dan pengendalian

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)

Satuan

(4)

cakupan wilayah pertambangan yang terpetakan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Tahun-1 (2011)

Tahun-2 (2012)

Tahun-3 (2013)

Tahun-4 (2014)

Tahun-5 (2015)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

35

%

45

365,000

55

365,000

65

380,000

70

275,000

75

275,000

75

1,660,000

Jumlah Bahan Galian

7

bhn

2

100,000

2

100,000

2

100,000

1

75,000

1

75,000

15

450,000

Jumlah Potensi Tambang

2

Potensi

2

250,000

2

250,000

2

250,000

1

150,000

1

150,000

10

1,050,000

Jumlah IUP Eksplorasi

7

IUP

1

15,000

1

15,000

2

30,000

3

50,000

3

50,000

17

160,000

Penyediaan data dan peta geologi dan SDM

45

%

50

215,000

55

295,000

60

295,000

65

495,000

70

595,000

75

1,895,000

Penyediaan data dan peta potensi geologi dan SDM

1

Kec

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

2

200,000

7

600,000

Penyediaan data pemakai air tanah secara komersial

25

Wjb pjk

50

65,000

50

65,000

50

65,000

50

65,000

65,000

250

325,000

Peningkatan PAD sektor pajak air tanah

0

%

50

50,000

60

50,000

80

50,000

20

50,000

100

50,000

310

250,000

Penyediaan data dan peta daerah potensi air tanah dan zonasi air tanah 11 Kecamatan

0

Kec

0

-

1

80,000

1

80,000

1

80,000

1

80,000

4

320,000

Cakupan Pengelolaan dan pengendalian

50

%

55

136,891

60

105,545

65

644,395

70

141,000

75

225,000

25

1,252,831

(3)

50

SKPD Penan ggung Jawab

Rp (000) (17)

(18)

26

RENSTRA ESDM 2010-2015 usaha pertambangan

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusah lingkungan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan

Usaha Pertambangan

Jumlah pengawasan produksi dan iuran tetap serta royalti tetap pemilik IUP operasi produksi Batubara

12

IUP

5

119,686

6

74,745

17

68,830

20

70,000

20

80,000

68

413,261

Jumlah pengawasan teknis pertambangan dan K3 nya terhadap pemilik IUP ekplorasi, Operasi produksi

20

IUP

12

17,205

16

18,350

17

21,150

20

25,000

22

30,000

87

111,705

Jumlah pengawasan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pemilik IUP Operasi Produksi Batubara dan Biji Besi

0

IUP

0

-

-

-

-

-

4

20,000

4

30,000

8

50,000

Jumlah Monitoring IUP

0

IUP

0

-

-

-

4

38,340

5

5,000

6

60,000

15

103,340

Jumlah Izin Baru Yang di Terbitkan

0

Izin

0

-

10

12,450

10

516,075

15

21,000

15

25,000

50

574,525

Cakupan penertiban PETI di Kab.Dharmasraya

45

%

55

Cakupan penertiban PETI di Kab.Dharmasraya

4

Kec

2

55,680

2

26,653

1

50,900

1

60,000,000

1

70,000

7

60,203,233

Cakupan Pelayanan Kelistrikan

60

%

65

7,880,790

72

9,214,150

74

2,119,618

80

8,660,217

85

4,652,568

85

32,527,342

24,548

Ms

34,392

5,846,640

2,130

7,162,100

3,385

575,450

-

-

-

-

79,907

13,584,190

13

Unit

4

248,000

8

496,000

2

124,000

2

124,000

-

-

16

992,000

65

70

75

80

Cakupan jaringan Listrik a. Jaringan Listrik Tegangan menengah (JTM) b. Gardu/Trafo

27

RENSTRA ESDM 2010-2015 Distribusi c. Jaringan Listrik Tegangan Rendah(JTR)

26,546

Ms

8,362

627,150

10,414

781,050

2,942

220,650

4,497

337,275

2,062

154,650

28,277

2,120,775

-

-

-

100

575,000

100

575,000

200

1,150,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6,679,424

1

2

8,545,824

Peningkatan jumlah Pembangkit Listrik Alternatif a. Solar Home System

595

Unit

0

-

-

b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat

2

Unit

0

-

-

c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

0

Unit

0

-

-

2

Titik

0

16

Titik

3

2

3

2

10

Titik

1

3

2

2

0

Unit

0

-

-

-

-

-

-

b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

2

Unit

0

-

-

-

-

-

1

c. Pembanglit Biogas

0

Unit

0

-

-

-

-

-

-

168

Unit

100

280,000

120

336,000

100

280,000

150

-

-

1,866,400

Penyediaan Data Potensi Energi Daerah a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro c. Pembanglit Biogas 10 titik)

1 15,000

15,000

1 15,000

15,000

2 15,000

2

75,000 12

2

10

Pelaksanaan Study Kelayakan Potensi Energi Daerah a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap

45,000 -

1

767,000

1

767,000

2

90,000

3

135,000

-

-

-

-

100

280,000

570

1,596,000

Cakupan pemeliharaan dan perawatan penerangan jalan umum a. PJU Stang

420,000

28


Program Pemanfaatan dan Pengembangan Migas

b. PJU Tiang

0

Unit

20

320,000

25

400,000

20

320,000

25

c. Lampu Towert

0

Unit

1

520,000

-

-

1

520,000

-

Cakupan operasional PLTS

579

Unit

180

12,000

185

12,000

180

12,000

190

Pelaksanaan Perijinan Usaha Ketenagalistrikan

0

Izin

0

-

-

-

2

12,000

Cakupan Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pendistribusian Minyak dan Gas Bumi

0

%

16

12,000

32

12,000

32

40,518

5

Unit

1

37

Unit

5

1

Unit

1

1

1

0

Kec

0

2

2

400,000

20

320,000

110

1,760,000

1

520,000

3

1,560,000

12,000

180

12,000

915

60,000

2

12,000

2

12,000

6

36,000

44

40,518

60

40,518

60

145,553

-

Cakupan Pemantauan Pelaksanaan Pendistribusian Minyak dan Gas Bumi a. SPBU b. Pangkalan Minyak Tanah c. Depot Gas Cakupan Sosialisasi dengan pelaku usaha BBM, LPG dan bahan pelumas dan masyarakat

1 12,000

5

1 12,000

5

1 12,000

10

1 12,000

1 28,518

2

10

5 12,000

1 28,518

3

35

60,000

5 28,518

9

85,553

-

29


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS ESDM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

30


Tabel 2.1. Matrik Program Lima Tahunan RPJMD Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Program

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

Program Pemetaan Wilayah Pertambangan

1 2 3

Tersedianya Peta Potensi pertambangan Tersedianya data peta Wilayah Pertambangan Terlaksananya pembinaan dan eksplorasi

% % IUP

25 -

60 -

6

25 5

37,5 20 3

37,5 20 1

Program Pemetaan dan Inventarisasi Geologi dan SDM

4 5 6 7 8

Tersedianya data dan peta potensi bahan galian Tersedianya data pemakai air tanah secara komersial Tersdianya data dan peta WUP, WPN danWPR Meningkatnya PAD sektor pajak air tanah Tersedianya data dan peta daerah potensi air tanah dan zonasi air tanah

Kec Kec Kec % Kec

11 8 0 0 0

3 3 0 0 0

0 0 0 10 1

0 0 3 20 0

3 6 4 30 1

3 5 4 40 1

Program penglolaan dan pengendalian usaha pertambangan

9

Terlaksananya kegiatan pengawasan produksi dan iuran tetap serta royalti tetap pemilik IUP operasi produksi Batubara Terlaksananya kegiatan pengawasan teknis pertambangan dan K3 nya terhadap pemilik IUP ekplorasi, Operasi produksi Terlaksananya kegiatan Bimtek dan menambah wawasan dan pengetahuan perserta Bimtek

IUP

2

5

6

6

7

7

IUP

6

12

16

17

20

22

KALI

1

-

-

-

-

-

%

95

20

40

60

80

100

10 11

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotansi merusak lingkungan

12

Terberantasnya PETI di Kab.Dharmasraya

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

31

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan

Program Pemamfaatan dan Pengembangan Migas

13

Terpasangnya jaringan listrik

Ms (JTM) Unit (GD) Ms (JTS)

14

Terpasangnya Pembangkit Listrik alternatif

15

RENSTRA ESDM 2010-2015 0 0 2.062

24.548 13 26.546

34.392 4 8.362

42.130 8 10.414

3.835 2 2.942

0 2 4.497

Unit (SHS) Unit (PLTS) Unit (PLTMH)

595 2 0

100 0 1

100 0 1

100 0 1

100 0 1

100 0 1

Terdata potensi energi daerah

Titik (PLTU) Titik (PTLMH) Titik (BIOGAS)

2 16 10

0 3 1

1 2 3

0 3 2

1 2 2

0 2 2

16

Selesai study kelayakan terhadap potensi energi daerah

Unit (PLTU) Unit (PLTMH) Unit (BIOGAS)

0 2 0

1 1 1

0 2 0

1 1 0

0 1 0

0 2 0

. 17

Terpelihara dan terawat PJU sebanyak 3877 unit

Unit (PJUStang) Unit (PJUTiang) Unit (Lmp Tower)

0 0 168

100 20 1

120 25 0

100 20 1

120 25 0

100 20 1

18

Beroperasinya PLTS579 unit

Unit (PLTS)

579

180

185

180

190

180

19 .

Usaha ketenagalistrikan sendiri memiliki izin dan beroperasi baik

Izin

0

2

1

1

1

1

20

Terdistribusinya BBM, LPG, dan bahan pelumas sesuai peruntukannya

Unit (SPBU) Unit (Pan Mitra) Unit (depo gas)

21.

Terealisasinya apa yang disosialisasikan dengan pelaku usaha BBM, LPG dan bahan pelumas kepada masyarakat

Pkt

5 37 1

5 37 2

5 40 2

6 42 2

6 42 2

6 45 2

0

1

1

1

1

1

32


33

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Recommend Documents