RENCANA STRATEGIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 - 2018
TAHUN 2014
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya
Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Bogor Tahun 2013–2018. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan
Rencana
Strategis
secara
teknis
berpedoman
pada
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan juga berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (Dinas ESDM) merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dalam pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu: “Mewujudkan
Kabupaten
Bogor
menjadi
Kabupaten
termaju
di
Indonesia”. Rencana Strategis ini merupakan gambaran seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai tahun 2018. Harapan kami semoga Rencana Strategis ini dapat terlaksana sesuai
target
serta
berkontribusi
terhadap
upaya
percepatan
pencapaian Visi Kabupaten Bogor. Cibinong,
2014
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOGOR
Ir. H. KOESPARMANTO, CH. MM Pembina Utama Muda NIP. 19581128 198801 1 001
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
I
Daftar Isi
Ii
Daftar Tabel
Iv
Daftar Gambar
V
BAB I
1
BAB II
: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
1
1.2 Landasan Hukum
2
1.3 Maksud dan Tujuan
5
1.4 Sistematika Penulisan
5
: GAMBARAN PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
BAB III
8
2.2 Sumber Daya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
26
: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi
BAB IV
8
28
Berdasarkan
28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
28
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
34
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
36
: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
45
4.1 Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
45
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
49
4.3 Strategi dan Kebijakan
53
BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KIERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
55
BAB VI
: INDIKATOR KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
69
DAFTAR TABEL Hal Tabel II-1
Jumlah Pegawai Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014
18
Tabel II-2
Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang Menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2014
19
Tabel II-3
Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2014
19
Tabel II-4
Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014
20
Tabel II-5
Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Kesarjanaan Tahun 2014
20
Tabel II-6
Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang Mengikuti Diklat Penjenjangan Tahun 2014
22
Tabel II-7
Anggaran dan Realisasi Tahun 2011-2013
22
Tabel II-8
Tanah dan Bangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2013
23
Tabel II-9
Sarana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2013
23
Tabel II-10
Kendaraan Operasional Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2013
24
Tabel II-11
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013
25
Tabel III-1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018
39
Tabel IV-1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
52
Tabel V-1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor 2013-2018
56
Tabel VI-1
Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
69
DAFTAR GAMBAR Hal Gambar II-1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor
17
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : TANGGAL :
RENCANA STRATEGIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara
pemerintah
daerah
yang
dalam
upaya
mencapai
keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya,
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi
I-1
pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam
rangka
mewujudkan
pencapaian
sasaran
program
yang
ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah
Kabupaten
Bogor
telah
menetapkan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor Tahun 20132018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 20132018. Selanjutnya Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
I-2
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan
Pemerintahan
Pengelolaan
Keuangan
Nomor
Daerah
58
Tahun
(Lembaran
2005
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
I-3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa
Barat
Tahun
2008-2013
(Lembaran
Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan
dan
Kedudukan
Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
I-4
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bogor
Tahun
2005-2025
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 20132018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pembentukan Dinas Daerah. Tujuan Kabupaten
Renstra
Dinas
Bogor
Energi
tahun
dan
Sumber
2013-2018
Daya
untuk
Mineral dijadikan
landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra.
I-5
Sistematika penulisan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sitematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada
bab
ini
menjelaskan
mengenai
Struktur
Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
Pelayanan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada
bab
ini
menjelaskan
mengenai
Identifikasi
permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program
kewilayahan
disertai
indikator
kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode tahun
2013-2018.
I-6
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian produksi; 2. Pemberian pelayanan, pengembangan usaha dan peijinan; dan 3. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang: - Pertambangan umum; - Mineral, Geologi dan Air Tanah; - Migas dan Panas Bumi; - Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi. 4. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah,
dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
II-1
1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, membawahkan: a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan. 3. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan: a. Seksi Teknik Pertambangan Umum; b. Seksi Pengembangan Usaha Pertambangan Umum; dan c. Seksi Konservasi dan Reklamasi. 4. Bidang
Air
Bawah
Tanah
dan
Mitigasi
Bencana
Geologi,
membawahkan: a. Seksi Teknik Air Tanah; b. Seksi Pengembangan Usaha Air Tanah; dan c. Seksi Konservasi dan Mitigasi Bencana Geologi. 5. Bidang Minyak, Gas dan Panas Bumi, membawahkan: a. Seksi Teknik Minyak, Gas dan Panas Bumi; b. Seksi Pengembangan Usaha Minyak, Gas dan Panas Bumi; dan c. Seksi Distribusi Minyak, Gas dan Panas Bumi. 6. Bidang Ketenagalistrikan, membawahkan: a. Seksi Teknik Ketenagalistrikan; b. Seksi Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan; dan c. Seksi Distribusi Ketenagalistrikan. 7. UPT; dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut: 1. SEKTRETARIAT Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan
ketatausahaan
Dinas.
Untuk
menyelenggarakan
tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
II-2
a. pengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan; b. pengumpulan, pengolaan dan analisis data; c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; d. pengelolaan administrasi keuangan; e. pengelolaan situs web; dan f.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja. Sub bagian Program dan Pelaporan
membantu
Sekretaris
dalam
mempunyai tugas
melaksanakan
pengelolaan
penyusunan program dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program; b. pengumpulan, pengelolaan dan analisis data; c. pembinaan hubungan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan pengelolaan situs web; dan e. pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
penyusunan
pelaporan kinerja. Sub bagian Umum dan Kepegawaian membantu
Sekretaris
dalam
mempunyai tugas
melaksanakan
pengelolaan
administrasi umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana
dimaksud,
sub
bagian
umum
dan
kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
umum,
urusan
rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. pengelolaan administrasi kepegawaian. Sub
bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi
keuangan.
Untuk
menyelenggarakan
sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan
tugas
mempunyai
fungsi sebagai berikut: a. pengelolaan administrasi keuangan; b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran;
II-3
c. pengelolaan
pengendalian
dan
pertanggungjawaban
administrasi keuangan. 2. BIDANG PERTAMBANGAN UMUM Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam malaksanakan pengelolaan pertambangan umum. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi: a. Pengelolaan teknik pertambangan umum; b. Pengelolaan pengembangan usaha pertambangan umum; dan c. Pengelolaan konservasi dan reklamasi. Seksi Teknik Pertambangan Umum mempunyai tugas membantu
Kepala
Bidang
Pertambangan
Umum
dalam
melaksanakan pengelolaan teknik pertambangan umum. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,
Seksi Teknik
Pertambangan Umum mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data pengelolaan teknik pertambangan umum; b. Penyusunan
petunjuk
teknis
pengelolaan
teknik
pertambangan umum; dan c. Pembinaan teknik pertambangan umum. Seksi mempunyai Umum
Pengembangan
Usaha
Pertambangan
Umum
tugas membantu Kepala Bidang Pertambangan
dalam
pertambangan sebagaimana
melaksanakan umum.
Untuk
dimaksud,
pengembangan
usaha
menyelenggarakan
tugas
Pengembangan
Usaha
Seksi
Pertambangan Umum mempunyai fungsi: a. Pengumpulan,
pengolahan,
dan
analisis
data
pengembangan usaha pertambangan umum; b. Penyusunan
petunjuk
teknis
pengembangan
usaha
pertambangan umum; c. Pembinaan serta pengawasan usaha pertambangan dan jasa pertambangan umum; d. Pelayanan
dan
pengendalian
administrasi
usaha
administrasi
usaha
pertambangan mineral dan batubara; e. Pelayanan
dan
pertambangan
pengendalian
mineral
dan
batubara
untuk
operasi
II-4
produksi
yang
berdampak
lingkungan
langsung
pada
wilayah daerah; dan f.
Pelayanan usaha pertambangan umum. Seksi
membantu
Konservasi Kepala
melaksanakan menyelenggarakan
dan
Bidang
Reklamasi
mempunyai
Pertambangan
konservasi
dan
tugas
sebagaimana
Umum
reklamasi. dimaksud,
tugas dalam Untuk Seksi
Konservasi dan Reklamasi mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data konservasi dan reklamasi pertambangan umum; b. Penyusunan petunjuk teknis reklamasi dan konservasi pertambangan umum; dan c. Pembinaan
dan
pengawasan
eksplorasi
sumber
daya
mineral. 3. BIDANG AIR TANAH DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI Bidang Air Tanah dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam malaksanakan pengelolaan air tanah dan mitigasi bencana geologi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Air Tanah dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai fungsi: a. Pengelolaan teknik air tanah; b. Pengelolaan pengembangan usaha air tanah; dan c. Pengelolaan konservasi air bawah tanah dan mitigasi bencana geologi. Seksi Teknik Air Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Air Tanah dan Mitigasi Bencana Geologi dalam melaksanakan
pengelolaan
teknik
air
tanah.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Teknik Air Tanah mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan teknik air tanah; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan teknik air tanah; c. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah; dan d. Pembinaan teknik air tanah.
II-5
Seksi Pengembangan Usaha Air Tanah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Air Tanah dan Mitigasi Bencana Geologi dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan usaha air
tanah.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
dimaksud, Seksi Pengembangan Usaha Air Tanah mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan pengembangan usaha air tanah; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengembangan usaha air tanah; c. Pelayanan
dan
pengendalian
administrasi
penyediaan,
peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air bawah tanah; dan d. Pembinaan pengembangan usaha air tanah. Seksi Konservasi dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Air Tanah dan Mitigasi Bencana Geologi dalam melaksanakan pengelolaan konservasi dan mitigasi bencana geologi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,
Seksi Konservasi dan Mitigasi Bencana Geologi
mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisi data konservasi air tanah; b. Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data bencana geologi; dan c. Penyusunan petunjuk teknis mitigasi bencana geologi dan konservasi air tanah. 4. BIDANG MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI Bidang Minyak, Gas dan Panas Bumi mempunyai tugas membantu
Kepala
Dinas
dalam
malaksanakan
pengelolaan
minyak, gas dan panas bumi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Minyak, Gas dan Panas Bumi mempunyai fungsi: a. Pengelolaan minyak, gas dan panas bumi; b. Pengelolaan pengembangan minyak, gas dan panas bumi; dan c. Pengelolaan teknik minyak, gas dan panas bumi.
II-6
Seksi Teknik Minyak, Gas dan Panas Bumi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Minyak, Gas dan Panas Bumi dalam melaksanakan pengelolaan teknik minyak, gas dan panas bumi. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Teknik Minyak, Gas dan Panas Bumi mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengelolaan teknik minyak, gas dan panas bumi; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan teknik minyak, gas dan panas bumi; dan c. Pembinaan teknik minyak, gas dan panas bumi. Seksi Pengembangan Usaha Minyak, Gas dan Panas Bumi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Minyak, Gas dan Panas Bumi dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan minyak, gas dan panas bumi. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Pengembangan Usaha Minyak, Gas dan Panas Bumi mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengelolaan pengembangan usaha minyak, gas dan panas bumi; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengembangan usaha minyak, gas dan panas bumi. c. Pelayanan
administrasi
dan
pengendalian
pembukaan
kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas; d. Pelayanan
dan
pengendalian
administrasi
usaha
pertambangan panas bumi; dan e. Pembinaan pengembangan usaha minyak, gas dan panas bumi. Seksi Distribusi Minyak, Gas dan Panas Bumi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Minyak, Gas dan Panas Bumi dalam
melaksanakan
pengelolaan
distribusi.
Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Distribusi Minyak, Gas dan Panas Bumi mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data distribusi minyak, gas dan panas bumi; b. Penyusunan petunjuk teknis distribusi minyak, gas dan panas bumi; dan c. Pengawasan dan pengendalian distribusi minyak, gas, dan panas bumi.
II-7
5. BIDANG KETENAGALISTRIKAN Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketenagalistrikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi: a. Pengelolaan teknik ketenagalistrikan; b. Pengelolaan pengembangan usaha ketenagalistrikan; dan c. Pengelolaan distribusi ketenagalistrikan. Seksi
Teknik
Ketenagalistrikan
mempunyai
tugas
membantu Kepala Bidang Ketenagalistrikan dalam melaksanakan pengelolaan ketenagalistrikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud,
Seksi
Teknik
Ketenagalistrikan
mempunyai fungsi: a. Pengumpulan,
pengolahan,
dan
analisis
data
ketenagalistrikan; b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketenagalistrikan; c. Pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan yang tidak tersambung dalam jaringan transmisi nasional atau lintas daerah; d. Penyelenggaraan sarana ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil; e. Pengawasan
dan
pengendalian
jasa
penunjang
ketenagalistrikan; f.
Pengelolaan kelistrikan penerangan jalan umum; dan
g. Pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan. Seksi Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan mempunyai tugas
membantu
melaksanakan
Kepala
Bidang
pengelolaan
Ketenagalistrikan pengembangan
dalam usaha
ketenagalistrikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,
Seksi
Pengembangan
Usaha
Ketenagalistrikan
mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan pengembangan usaha ketenagalistrikan; b. Penyusunan
petunjuk
teknis
pengelolaan
usaha
ketenagalistrikan; c. Pelayanan
dan
pengendalian
administrasi
usaha
jasa
penunjang ketenagalistrikan;
II-8
d. Pelayanan dan pengendalian administrasi Izin Usaha untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam daerah; e. Persetujuan
penjualan
kelebihan
tenaga
listrik
oleh
pemegang IUKS kepada pemegang Izin Usaha Kepentingan Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan f.
Pelayanan usaha ketenagalistrikan. Seksi
Distribusi
Ketenagalistrikan
mempunyai
tugas
membantu Kepala Bidang Ketenagalistrikan dalam melaksanakan pengelolaan
distribusi
ketenagalistrikan.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Distribusi Ketenagalistrikan mempunyai fungsi: a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan distribusi ketenagalistrikan; b. Penyusunan
petunjuk
teknis
pengelolaan
distribusi
ketenagalistrikan; c. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU); dan d. Pengawasan
dan
pengendalian
pengelolaan
distribusi
ketenagalistrikan. Secara lengkap struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor, disajikan dalam gambar II-1.
II-9
Gambar II-1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor
II-10
2.2. SUMBER DAYA PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor sebanyak 141 orang yang terdiri dari PNS, tenaga honorer, tenaga teknisi/pembantu teknisi PJU,
tenaga
kebersihan,
tenaga
keamanan
dan
tenaga
administrasi. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:
NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tabel II-1 Jumlah Pegawai Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014 PEGAWAI JUMLAH (ORANG) % PNS 85 60,28 Kontrak/Honorer 1 0,71 17,02 Teknisi/Pembantu Teknisi 24 PJU Tenaga Kebersihan 13 9,22 Tenaga Keamanan 10 7,09 Tenaga Administrasi 8 5,67 Jumlah 141 100 Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral masih ada yang belum diangkat menjadi
pegawai
teknisi/pembantu
negeri teknisi
yaitu PJU,
tenaga tenaga
honorer,
tenaga
kebersihan,
tenaga
keamanan dan tenaga administrasi. Gambaran tentang kondisi pegawai di bawah ini difokuskan hanya pada PNS/CPNS
dan
tenaga honorer sebanyak 86 orang. a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten
Bogor,
maka
pengisian
formasi
jabatan
struktural di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 27 orang. Sedangkan jabatan fungsional tidak ada. Selengkapnya dapat dilihat tabel di bawah ini: Tabel II-2 Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang Menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2014 NO
JABATAN/STAF
JUMLAH
%
II-11
1. 2. 3. 4 5
Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf Jumlah
(ORANG ) 1 5 21 59 86
1,16 5,81 24,42 68,60 100
b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 86 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat 45,35% pegawai yang berstatus golongan II, 40,70% pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 6,98%. Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 5,81%. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut: Tabel II-3. Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2014 NO
GOLONGAN
1. 2. 3. 4. 5.
IV III II I Honorer Jumlah
JUMLAH (ORANG ) 6 35 39 5 1 86
% 6,98 40,70 45,35 5,81 1,16 100
c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 52,33%, selanjutnya Strata-1 sebesar 33,72%, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SD sebesar 1,16%. Selengkapnya dapat dilihat tabel di bawah ini:
II-12
Tabel II-4 Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 N0 1. 2. 3. 4. 5.
PENDIDIKAN Strata-2 ( S2 ) Strata-1 ( S1 ) SLTA/SMK SLTP SD Jumlah
JUMLAH (ORANG ) 9 29 45 2 1 86
% 10,47 33,72 52,33 2,33 1,16 100
Tabel di atas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 44,19% tenaga dengan klasifikasi Sarjana dan Magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga pengelolaan potensi energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan menjadi lebih baik. d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Disiplin Ilmu Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 16,07 % pegawai dengan tingkat Strata-2 dengan 3 jenis disiplin ilmu dan Strata-1 sebesar 82.14 % yang terdiri dari 13 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut: Tabel II-5 Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Kesarjanaan Tahun 2014 NO
KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU
1. 2. 3. 4. 5.
Teknik Teknik Teknik Teknik Teknik
NO
KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU
6.
Teknik Elektro
Pertambangan Geofisika/Geologi Geodesi Sipil Lingkungan
JUMLAH (orang ) 8 1 1 1 1
JUMLAH (orang ) 5
II-13
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Teknik Komputer Ilmu Pemerintahan Ilmu Politik Adm. Negara Ekonomi Akutansi Hukum Jumlah Tabel
di
atas
1 3 1 5 4 1 6 38
menunjukkan
bahwa
klasifikasi
kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan potensi energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Bogor. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pengelolaan potensi energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Bogor semakin berkualitas. e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan Pegawai yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di samping mendapat pelatihan penjenjangan juga mendapat pelatihan non penjenjangan. Terdapat 5.81% dari 96 pegawai di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah
mengikuti
penjenjangan
Diklat
PIM
III
atau
sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sekitar 18.61%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel II-6.
II-14
Tabel II-6 Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang Mengikuti Diklat Penjenjangan Tahun 2014 N0 Jabatan/Staf 1. Diklat PIM II 2. Spama/Diklat PIM III 3. Adum/Adumla/Diklat PIM IV 4. Belum Diklat Jumlah
Jumlah (orang ) 1 5 16
% 1.16% 5.81% 18.61%
64 86
74.42% 100
2. Kondisi Umum Anggaran Anggaran Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor tahun 2014 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen
anggaran
Pelaksanaan
Anggaran
(DPA).
Besarnya
belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya
mengalami perubahan, semula pada tahun 2011 sebesar Rp 71.682.121.000,-
dan
pada
tahun
2013
menjadi
Rp
78.561.841.000, atau naik sebesar 109,60%. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2011 sebesar Rp 69.987.270.534,- kemudian menjadi Rp 77.105.002.595,- pada tahun 2013, atau naik sebesar 110,17%. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan realisasinya anggaran yang telah ditetapkan maka rata-rata dalam kurun waktu 2011-2013 mencapai sebesar 98,14%. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2011-2013, sebagai bagai berikut: Tabel II-7 Anggaran dan Realisasi Tahun 2011-2013 TAHUN 2011 2012 2013
ANGGARAN (Rp) 71.682.121.000 56.173.331.000 78.561.841.000
REALISASI (Rp) 69.987.270.534 55.404.980.703 77.105.002.595
II-15
3. Kondisi Umum Sarana Kerja Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor terlihat dalam tabel berikut ini: Tabel II-8 Tanah dan Bangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2014 NO A. 1 2 3 B. 2 3
URAIAN TANAH BANGUNAN - Tanah bangunan DESDM - Tanah Bangunan UPT I - Tanah Bangunan UPT III BANGUNAN KANTOR - Gedung Kantor Dinas (4 Lt) - Gedung UPT I Cibinong
BANYAKNYA
SATUAN
5.285 1.386 440
M2 M2 M2
2,728 200
M2 M2
Sarana kerja yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel berikut: Tabel II-9 Sarana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NO 16 17 18 19
URAIAN Listrik Telepon Area Parkir Ruang Rapat Ruang Arsip Taman Dalam Meja Rapat AC Komputer PC Komputer Notebook Meja Kerja Kursi Kerja Filling Kabinet Rak Arsip Proyektor
BANYAKNYA 1 5 1 6 2 2 4 23 43 8 144 157 57 26 6
SATUAN Jaringan Line (1 Fax) Area Ruang Ruang Area Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
URAIAN Jaringan Internet Buku Perpustakaan Area Taman Luar Lemari Arsip Kaca
BANYAKNYA 1 1 1 13
SATUAN Jaringan Set Area Unit
II-16
21
Mesin tik
3
Unit
Untuk kendaraan operasional yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel berikut : Tabel II-10 Kendaraan Operasional Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2014 NO URAIAN 1 Mini bus
BANYAKNYA 12
SATUAN Unit
2
Double Cabin
2
Unit
2
Pick Up
4
Unit
3
Sky Worker
10
Unit
4
Sepeda Motor
38
Unit
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Indikator Kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diuraikan pada tabel berikut:
II-17
Tabel II-11 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
(1)
(2)
1
Peningkatan cakupan layanan PJU
2
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
3
Peningkatan rumah tangga pengguna listrik
4
Peningkatan rasio ketersediaan daya listrik
5
Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS
6
Reklamasi luas lahan bekas tambang
7
Target IKK
Target Indikator Lainnya
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
1%
1%
1%
1%
1%
83,15%
83,65%
84,15%
84,65%
85,15%
5.000 RT
5.000 RT
5.000 RT
5.000 RT
5.000 RT
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Pertambangan tanpa ijin.
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
90 100 110 120 130 perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan 652,90 Ha
688,90 Ha
727,90 Ha
768,90 Ha
812,90 Ha
Cakupan penanganan pertambangan tanpa ijin
100%
100%
100%
100%
100%
8
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku
1.21%
1.30%
1.40%
1.50%
1.60%
9
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
≤ 15 mbmt
≤15 mbmt
≤ 15 mbmt
≤ 15 mbmt
≤ 15 mbmt
5 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 6 kelompok
6 kelompok
10
Perubahan elevasi muka air tanah
Jumlah kelompok pengguna 11 energi baru dan energi terbarukan 12
Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Target SPM
100%
100%
100%
100%
100%
II-18
Anggaran dan realisasi program/kegiatan dalam periode renstra dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II-12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 Anggaran pada Tahun ke-
Uraian ***) 1
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
Anggaran
Realisasi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TABEL DI EXCEL
III-19
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan
Weaknesses
(Kelemahan).
Sedangkan
Lingkungan
eksternal
meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut: 1.
Lingkungan Internal KEKUATAN (S): 1).
Adanya
kewenangan
Pemerintah
Daerah
pengelolaan
energi sumber daya mineral; 2).
Sumber daya manusia pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang kompetitif;
3).
Tersedianya anggaran;
4).
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah
Kabupaten
Bogor;
III-20
KELEMAHAN (W): 1).
Belum adanya Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan Migas, Panas Bumi dan Ketenagalistrikan;
2).
Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang berlatar pendidikan Migas, Panas Bumi dan Listrik;
2.
3).
Kurangnya sarana dan prasarana teknis;
4).
Kurangnya infrastruktur distribusi gas bumi;
5).
Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kantor ;
6).
Masih lemahnya pengelolaan data-data.
Lingkungan Eksternal PELUANG (O): 1).
Kabupaten Bogor mempunyai potensi pertambangan, energi panas bumi, migas dan mineral;
2).
Pesatnya pertumbuhan industri;
3).
Tingginya kebutuhan akan energi dan sumber daya mineral;
4).
Teknologi informasi yang terus berkembang.
ANCAMAN (T): 1).
Jadwal pelaksanaan perencanaan yang sangat padat dan diatur
menurut
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; 2).
Partisipasi mineral
pelaku
masih
usaha
kurang
pertambangan, dalam
energi
kepatuhan
dan
terhadap
peraturan; 3).
Terbatasnya kewenangan Daerah;
4).
Peraturan, Juklak, Juknis dari pemerintah di bidang ketenagalistrikan, migas dan panas bumi masih kurang;
5).
Kebijakan untuk mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM);
6).
Tingginya potensi bencana gerakan tanah longsor.
III-21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain: 1. Belum optimalnya ketaatan pengelolaan usaha pertambangan terhadap peraturan perundangan di bidang pertambangan dan energi; 2. Adanya
Kegiatan
Usaha
Pertambangan
Dan
Energi
Serta
Pengambilan Air Bawah Tanah (ABT) Tanpa Izin; 3. Rasio elektrifikasi kabupaten bogor baru mencapai sekitar 82,65%; 4. Belum adanya perda/perbub tentang pengelolaan migas, panas bumi dan ketenagalistrikan; 5. Tingginya kebutuhan akan energi dan sumber daya mineral; 6. Belum adanya infrasruktur di bidang gas bumi; 7. Tingginya potensi bencana gerakan tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten Bogor. 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi bagaimana
merupakan suatu
pandangan
organisasi
jauh
harus
ke
dibawa
depan,
kemana
berkarya
agar
dan tetap
konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana
telah
ditetapkan
dalam
Rancangan
RPJMD
Kabupaten Bogor Tahun 2013–2018, visi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih adalah “Mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia“. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan, ditetapkan misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor sebagai berikut: Misi Pertama: “Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan usaha serta melaksanakan konservasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Misi ini mengandung makna untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan meminimalkan dampak negatif serta konservasi kegiatan usaha energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan serta mitigasi bencana geologi. Misi Kedua: “Meningkatkan ketersediaan dan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan energi untuk memperkuat ekonomi secara berkelanjutan” Misi ini mengandung makna mendukung kebijakan pemerintah untuk
mengurangi pemakaian bahan bakar minyak dan pemenuhan
kebutuhan energi masyarakat dan pelaku industri secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bogor. Misi Ketiga: “Mengembangkan data potensi energi dan sumber daya mineral dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat” Misi ini mengandung makna bahwa seluruh aparat dinas berkewajiban untuk mengembangkan data potensi energi dan sumber daya
mineral
dalam
rangka
peningkatan
pelayanan
terhadap
masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Misi Keempat: ”Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana
dan penyelenggaraan penatausahaan dinas” Misi ini mengandung makna bahwa seluruh aparat dinas berkewajiban untuk meningkatkan kualitasnya, menyiapkan sarana prasarana yang memadai guna menunjang penyelenggaraan dan pengembangan pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Secara umum tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
berkontribusi langsung dalam
mendukung pencapaian misi ke 2 yaitu meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata. 3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI Dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty)
dengan
terbatasnya
kapasitas
kelembagaan
politik
dan
kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai
masalah
tersebut
juga
mencerminkan
rumitnya
tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut pemerintah,
peningkatan termasuk
peran
dan
Kementerian
kapasitas
seluruh
Perencanaan
instansi
Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian
PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran
Kementerian
perencanaan
PPN/Bappenas
merupakan
pijakan
sangat
awal
strategis,
untuk
karena
menentukan
arah
Pembangunan Nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan
para
pelaku
Pembangunan
Nasional.
Untuk
itu,
Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani
kesenjangan
dan
menekan
egoisme
yang
dapat
menghambat pencapaian target dan tujuan Pembangunan Nasional sesuai
amanat
Undang-Undang
Dasar
1945,
yaitu
“Masyarakat
Indonesia Adil dan Makmur”. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5
(lima)
tujuan
pelaksanaan
Nasional,
yaitu:
a)
untuk
sistem
Perencanaan
mendukung
koordinasi
Pembangunan antar
pelaku
pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d)
mengoptimalkan
partisipasi
masyarakat;
dan
e)
menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan
berkelanjutan.
Untuk
mencapai
kelima
tujuan
tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 20013-2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.
Arah
kebijakan
pembangunan
daerah
ditujukan
untuk
pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan
industri
pengolahan
yang
berdaya
saing,
rehabilitasi
dan
konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Dalam pembagian wilayah kerja koordinasi Kabupaten Bogor masuk dalam wilayah 4 yaitu : Wilayah Bogor, dengan lingkup kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok. Dengan kategori permasalahan yang dihadapi sebagai berikut: a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih; b. Pemantapan kawasan lindung; c. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan; d. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan; e. Belum dimilikinya kelembagaan ekspor produk perikanan Jawa Barat; f.
Perlunya
peningkatan
penanggulangan
dan
pemberantasan
penyakit menular; g. Belum
adanya
kebijakan
yang
jelas
tentang
mitigasi
dan
penanggulangan bencana; h. Perlunya pemekaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan; i.
Belum optimalnya pengembangan agribisnis;
j.
Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD Pemerintah Kabupaten Bogor 2013-2018), prioritas pembangunan Kabupaten Bogor diarahkan pada:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan; 2. Peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat melalui pembangunan atau fasilitasi usaha maupun pengembangan agribisnis, agro-industri, pariwisata serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja; 4. Peningkatan
kuantitas
pengelolaan
lingkungan
dan hidup
kualitas
infrastruktur
serta
secara
berkelanjutan
untuk
mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah; 5. Peningkatan
tata
kelola
pemerintahan
yang
baik
dan
pemerintahan yang bersih; 6. Peningkatan
kesolehan
sosial
masyarakat
dan/atau
pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.
3.4. TELAAHAN
RENCANA
TATA
RUANG
DAN
KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah
untuk mewujudkan: (a)
terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu
fungsi
kawasan;
(c)
tercapainya
pembangunan
infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan
desa–desa
potensial;
(d)
pembangunan
dan
pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya
dalam
RTRW
juga
telah
ditetapkan
kebijakan
pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.
Kebijakan
pengembangan
struktur
ruang
meliputi:
(a)
peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan
kerusakan
lingkungan
hidup;
(b)
kebijakan
pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan
peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan
kawasan
strategis,
yang
meliputi:
pengembangan
kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten
sebagai kawasan strategis sosial
ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi: (a) sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara; (b) sistem prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi; (d) sistem prasarana sumberdaya air;
(e) sistem prasarana gas; dan (f)
sistem prasarana lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya
perumusan
rencana
pembangunan
berwawasan
lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data
dan informasi
yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi
lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting. 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan
isu-isu
strategis
didasarkan
analisis
terhadap
lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau
dasar
dalam
diprioritaskan
menentukan
selama
lima
tahun
program ke
depan
dan
kegiatan
(2014-2018)
yang untuk
mencapai tujuan. Isu-isu strategis berdasarkan analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut: 1. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam tambang; 2. Terkendalinya
kegiatan
usaha
pertambangan,
air
tanah,
ketenagalistrikan dan BBM; 3. Meningkatnya cakupan jaringan listrik pedesaaan; 4. Terselenggaranya diversifikasi BBM; 5. Terselenggaranya mitigasi bencana geologi; 6. Terselenggaranya konservasi dan penataan lingkungan geologi. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut: Strategi S-O: 1). Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran
untuk memenuhi kebutuhan energi migas, panas bumi, mineral, pertambangan dan ketenagalistrikan; 2). Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran
untuk mengoptimalkan potensi energi, migas, panas bumi, pertambangan dan ketenagalistrikan; 3). Memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi
yang semakin berkembang untuk memanfaatkan perencanaan di
bidang energi sumber daya mineral yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan. Strategi W-O: 1). Menyusun Perda dan Perbub untuk mengembangkan potensi dan
melakukan pengawasan dan pengendalian; 2). Meningkatkan jumlah dan kualitas aparat pelaksana lapangan
untuk
meningkatkan
pengawasan
dan
pengendalian
pengusahaan energi migas, ketenagalistrikan, panas bumi, air tanah dan geologi serta teknis dan distribusinya; 3). Membangun infrastruktur distribusi energi gas bumi dan migas ; 4). Menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan
di lapangan untuk meningkatkan pelayanan; 5). Melengkapi sarana dan prasarana teknis untuk mengoptimalkan
pembinaan dan pengawasan. Strategi S-T: 1). Mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran dengan
terus
melakukan
koordinasi
dengan
pemerintah
untuk
meningkatkan kepastian kewenangan daerah; 2). Mengoptimalkan
kewenangan
Pemerintah
Daerah
untuk
meningkatkan partisipasi pelaku usaha pertambangan, energi dan mineral terhadap kepatuhan peraturan; 3). Mengoptimalkan
kewenangan
Pemerintah
melakukan sosialisasi dan melakukan
Daerah
untuk
ketentuan hukum bagi
pelaku usaha energi, sumber daya mineral dengan penghargaan maupun sangsi; 4). Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran
untuk melaksanakan kebijakan mengenai bahan bakar minyak (BBM) dengan diversifikasi energi. Strategi W-T: 1). Meningkatkan
kuantitas dan kualitas sumber daya aparat
pelaksana pengawasan untuk mengatasi kewenangan Pemerintah Daerah yang terbatas dan untuk menggatasi pengusaha yang melakukan pelanggaran hukum/ aturan; 2). Meningkatkan infrastruktur pipa gas alam untuk mendukung
kebijakan pengurangan pemakaian BBM; 3). Meningkatkan sarana prasarana teknik, informasi, kewenangan
dan
anggaran untuk optimalisasi pengembangan, pembinaan,
pengawasan dan pelayanan di bidang energi, migas, panas bumi, mineral, pertambangan dan ketenagalistrikan; 4). Meningkatkan mitigasi bencana alam.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
VISI
DAN
MISI
DINAS
ENERGI
DAN
SUMBER
DAYA
MINERAL 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi
akan
bagaimana
dibawa
pelayanan
dan
membantu
harus
mendefinisikan
dilaksanakan.
Sedangkan
menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(SPPN),
Visi
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, visi Kabupaten Bogor
adalah
“Mewujudkan Kabupaten Bogor
menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia“. Dalam
rangka
mendukung
visi
Kabupaten
Bogor
tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor menetapkan visi: “Terwujudnya pengelolaan potensi energi dan sumber daya mineral, secara efektif, efisien yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” Pernyataan visi di atas bermakna, yaitu :
IV-1
1. Efektif, berarti pengelolaan di bidang sumber daya energi dan mineral dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga menunjang sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor. 2. Efisien, berarti sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bogor khususnya di Bidang Energi Sumber Daya Mineral yang bersifat tidak terbaharui (Non Renewable Resources) harus dilaksanakan secara bijaksana dan ekonomis guna menunjang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor. 3. Berwawasan
Lingkungan
dan
Berkelanjutan,
berarti
pemanfaatan sumber daya alam di bidang energi sumber daya mineral harus dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah
kaidah
lingkungan
dengan
menerapkan
azas
konservasi. 2. Pernyataan Misi Misi
adalah
sesuatu
yang
harus
diemban
atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran
instansi
pemerintahan.
pemerintah
dalam
penyelenggaraan
Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05
Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka
IV-2
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 20132018, Misi Kabupaten Bogor adalah: 1. Misi Pertama: Meningkatkan
kesalehan
sosial
dan
kesejahteraan
masyarakat; 2. Misi Kedua: Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata; 3. Misi Ketiga: Meningkatkan kuantitas
integrasi,
infrastruktur
koneksitas, wilayah
dan
kualitas
dan
pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan; 4. Misi Keempat: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
IV-3
5. Misi Kelima: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor sebagai berikut: Misi Pertama: Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan usaha serta melaksanakan konservasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Misi
ini
mengandung
makna
untuk
melakukan
pengawasan, pengendalian dan meminimalkan dampak negatif serta konservasi kegiatan usaha energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan serta mitigasi bencana geologi. Misi Kedua: Meningkatkan ketersediaan dan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan energi untuk memperkuat ekonomi secara berkelanjutan. Misi ini mengandung makna mendukung kebijakan pemerintah untuk
mengurangi pemakaian bahan bakar
minyak dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dan pelaku industri secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bogor. Misi Ketiga: Mengembangkan data potensi energi dan sumber daya mineral dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
IV-4
Misi ini mengandung makna bahwa seluruh aparat dinas berkewajiban untuk mengembangkan data potensi energi dan sumber daya mineral dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Misi Keempat: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan penyelenggaraan penatausahaan dinas. Misi ini mengandung makna bahwa seluruh aparat dinas berkewajiban untuk meningkatkan kualitasnya, menyiapkan sarana
prasarana
yang
memadai
penyelenggaraan dan pengembangan
guna
menunjang
pengelolaan energi dan
sumber daya mineral. 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis,
sehingga
dapat
mengarahkan
perumusan
strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka
Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan
yang
mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu
dasar di dalam penilaian dan
IV-5
pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah: (1) Meningkatnya pengendalian pemanfatan sumber daya alam dan berkurangnya
kerusakan
alam
akibat
penambangan;
dan
(2)
Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Bogor tahun 2014-2018
selanjutnya
dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama:
Meningkatkan
pengelolaan
dan
pengembangan
usaha serta melaksanakan konservasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Tujuan: 1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian usaha energi dan sumber daya mineral; 2. Penanggulangan dan pengendalian kegiatan pertambangan tanpa izin; 3. Melakukan pemeriksaan produksi bahan tambang, air tanah, panas bumi serta tata niaga dan distribusi migas; 4. Meningkatkan pengawasan lingkungan dan reklamasi lahan bekas tambang; 5. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan daerah rawan bencana geologi. Sasaran: 1. Terawasi dan terkendalinya kegiatan usaha energi dan sumber daya mineral; 2. Terkendalinya kegiatan pertambangan tanpa izin; 3. Terlaksananya penanganan mitigasi bencana geologi.
IV-6
Misi Kedua:
Meningkatkan masyarakat
ketersediaan dalam
dan
pemenuhan
kemandirian energi
untuk
memperkuat ekonomi secara berkelanjutan Tujuan: 1. Meningkatkan
ketersediaan
listrik
masuk
desa
dan
penerangan jalan umum; 2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gas alam masyarakat dan pelaku industri; 3. Mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan. Sasaran: 1. Meningkatnya cakupan listrik pedesaan; 2. Meningkatnya cakupan pelayanan penerangan jalan umum; 3. Tersedianya jaringan gas alam untuk masyarakat perkotaan; 4. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Misi Ketiga:
Mengembangkan data potensi energi dan sumber daya
mineral
dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat. Tujuan: 1. Pengembangan data potensi energi dan sumber daya mineral. 2. Menyediakan informasi daerah rawan bencana geologi dan lahan layak pemukiman di daerah rawan bencana. Sasaran: 1. Tersedianya data potensi energi dan sumber daya mineral; 2. Tersedianya sistem informasi geologi daerah rawan bencana. Misi Keempat: Meningkatkan sarana
kualitas
prasarana
sumber
daya
manusia,
dan
penyelenggaraan
penatausahaan dinas. Tujuan: 1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan dinas; 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
IV-7
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dinas. Sasaran: 1. Meningkatnya standar pelayanan administrasi perkantoran; 2. Meningkatnya standar pelayanan sumber daya manusia; 3. Meningkatnya standar sarana dan prasarana perkantoran. Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel IV-1 di bawah ini:
IV-8
Tabel IV-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
III
1
Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan;
1
Meningkatnya pengendalian pemanfatan sumber daya alam dan berkurangnya kerusakan alam akibat penambangan;
-
2
Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik;
-
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan Elevasi muka air tanah Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor Reklamasi luas lahan bekas tambang Cakupan pengananan pertambangan tanpa ijin Peningkatan rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Peningkatan cakupan layanan PJU Peningkatan rumah tangga pengguna listrik Jumlah kelompok pengguna energi baru dan energi terbarukan Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
1.21%
1.30%
1.40%
1.50%
1.60%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
≤ 5 mbmt
≤ 5 mbmt
≤ 15 mbmt
≤ 15 mbmt
≤ 15 mbmt
100%
100%
100%
100%
100%
652,90 Ha
688,90 Ha
727,90 Ha
768,90 Ha
812,90 Ha
100%
100%
100%
100%
100%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
83.15%
83.65%
84.15%
84.65%
85.15%
1%
1%
1%
1%
1%
5.000 RT
5.000 RT
5.000 RT
5.000 RT
5.000 RT
5 kelompok
5 kelompok
5 kelompok
6 kelompok
6 kelompok
90 perusahaan
100 perusahaan
110 perusahaan
120 perusahaan
130 perusahaan
IV-9
4.3
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut di atas maka
rumusan strategi dan kebijakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut : a. Strategi 1. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam; Dengan kebijakan: (1) Pengembangan dan pembinaan usaha pertambangan skala kecil dengan tetap memperhatikan pembangunan
yang
berwawasan
lingkungan;
(2)
Pengawasan dan pembinaan distribusi tata niaga migas; (3) Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air bawah
tanah
sesuai
dengan
pembangunan
yang
berwawasan lingkungan; (4) Pengelolaan pertambangan mineral
secara
seimbang
tanpa
mengabaikan
nilai
konservasinya serta pengembangan kawasan pertambangan dengan mempertimbangkan potensinya. b. Strategi
2.
Mengembangkan
upaya
reklamasi
pasca
tambang; Dengan
kebijakan:
(1)
Peningkatan
pengendalian
pemanfatan sumber daya alam, reklamasi/rehabilitasi lahan bekas tambang, sekaligus pemulihan pasca tambang sesuai dengan zona peruntukan yang telah ditetapkan. c. Strategi
3.
Meningkatkan
ketersediaan
energi
dan
mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan; Dengan
kebijakan:
(1)
Peningkatan
fasilitasi
untuk
pemenuhan pasokan energi dan listrik yang bersumber dari potensi energi alternatif dan terbarukan, seperti potensi hidro, surya, angin, panas, bumi dan bio-energi lainnya; (2)
IV-10
Pemenuhan kebutuhan listrik dan cakupan pelayanan listrik perdesaan ke seluruh wilayah serta peningkatan pengelolaan utilitas umum berupa penerangan jalan umum yang merata dan efisien di setiap wilayah. d. Strategi 4. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian; Dengan kebijakan: (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan administrasi ketatalaksanaan untuk menciptakan profesionalisme di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Strategi
dan
kebijakan
tersebut
dirumuskan
dalam
kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
IV-11
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KIERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam program/kegiatan lokalitas SKPD, program/kegiatan lintas SKPD dan program/kegiatan kewilayahan. Berikut disajikan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor tahun 20142018. Program/kegiatan lokalitas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-kementerian/lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan. Rincian indikator kinerja, kelompok pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam tabel V-1.
V-1
TABEL V-1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOGOR 2014-2018
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN2013
4
5
6
7
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 TARGET 8
2015 Rp. 9
TARGET 10
2016 Rp. 11
TARGET 12
2017 Rp. 13
TARGET 14
2018 Rp. 15
TARGET 16
Rp. 17
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018) TARGET Rp. 18 19
UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB
LOKASI
20
21
TABEL DI EXCEL V-2
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel VI-1 Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
1 1
2
3 4
5
6
7 8 9
10 11 12
Indikator
2 Peningkatan cakupan layanan PJU Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS Reklamasi luas lahan bekas tambang Cakupan penanganan pertambangan tanpa ijin Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan Perubahan elevasi muka air tanah Jumlah kelompok pengguna energi baru dan energi terbarukan Peningkatan rumah tangga yang menggunakan listrik Peningkatan rasio ketersediaan daya listrik Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
3
4
5
6
7
8
9
31,50%
1%
1%
1%
1%
1%
36,50%
82,65%
83,15%
83,65%
84,15%
84,65%
85,15%
85,15%
90
100
110
120
130
130
perusahaan
perusahaan
perusahaan
perusahaan
perusahaan
perusahaan
perusahaan
618,90 Ha
652,90 Ha
688,90 Ha
727,90 Ha
768,90 Ha
812,90 Ha
812,90 Ha
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.53%
1.21%
1.30%
1.40%
1.50%
1.60%
1.60%
1.09%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
1.10%
≤ 15 mbmt
≤ 15 mbmt
≤ 15 mbmt
≤ 15 mbmt
≤ 15 mbmt
≤ 15 mbmt
≤ 15 mbmt
17 kelompok
5 kelompok
5 kelompok
5 kelompok
6 kelompok
6 kelompok
44 kelompok
5.000 RT
5.000 RT
5.000 RT
5.000 RT
5.000 RT
5.000 RT
5.000 RT
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80
VI-1
BAB VII PENUTUP
Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta disusun dengan memperhitungkan
seluruh
potensi
dan
kebutuhan
(kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Pelaksanaan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
BUPATI BOGOR WAKIL,
Hj. NURHAYANTI
VII-1
