RENCANA STRATEGIS DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 – 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2014 – 2018. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2003-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. Perubahan Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2009-2013 dan 2014-2018. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daearah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013. Semoga Rencana Strategis ini dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Selanjutnya.
Cibinong,
2011
KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Ir. JOKO PITOYO,Ces NIP. 196307041993121001
i
DAFTAR ISI Halaman Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tentang Perubahan Renstra Dinas Tata Ruang dan PertanahanTahun 2009-2013 Kata Pengantar Daftar Isi BAB I
BAB II
ii : PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang
1
1.2. Landasan Hukum
2
1.3. Maksud dan Tujuan
4
1.4. Sistematika Penulisan
4
: GAMBAR PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan
7 7
Pertanahan 2.2. Sumber Daya Pada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
14
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Dinas
24
Tata Ruang dan Pertanahan BAB III
: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
26
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
26
Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup
31
Strategis 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV
BAB V
: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
36 45
4.1. Visi dan Misi Dinas Tata Ruang dam Pertanahan
45
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
46
4.3. Strategi dan Kebijakan
49
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
50
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI
: INDIKATOR KINERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
64
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII
: PENUTUP
66
ii
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : RENSTRA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014-2018
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 tahun 2011 tentang Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018, maka setiap SKPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Perda no.16 tahun 2011 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 151, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra-SKPD dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Selain itu, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Dalam ketentuan lainnya yaitu Inpres Nomor. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional,dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen Rencana strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.
1
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2014-2018 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018. Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan
secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018 didasarkan pada : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
2
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undangan-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
3
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16).
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 20142018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2014-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapatrapat internal serta melibatkan Stakeholders Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dalam
4
rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra. Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018 sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sitematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Tata Ruang dan Pertanahan untuk periode tahun 2014-2018.
5
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII
PENUTUP
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang tata ruang dan pertanahan serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : a.
perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan pertanahan;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang dan pertanahan;
c.
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan pertanahan; dan
d.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang
sebagai berikut : 1. SEKTRETARIAT Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan program Dinas; b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Dinas; c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; d. pengelolaan administrasi keuangan; e. pengelolaan situs web Dinas; dan f.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Dinas. Sub bagian Program dan Pelaporan
mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan data dan program Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program Dinas; b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data Dinas; 7
c. pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat; d. pengelolaan situs web Dinas; dan e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Dinas. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan a. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Dinas; dan c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dinas. 2. BIDANG PERENCANAAN RUANG Bidang Perencanaan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan tata ruang detail dan teknis. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi : a. pengelolaan survey dan pemetaan ruang; b. pengelolaan perencanaan ruang; dan c. pengelolaan pengkajian dan pengembangan ruang; Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Ruang dalam melaksanakan survei dan pemetaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengelolaan survei dan pemetaan ruang; b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan survei dan pemetaan; c. pelaksanaan survei dan pemetaan untuk mendukung penataan ruang;
8
d. pengukuran lapangan untuk mendukung penataan ruang; dan e. pelaksanaan kegiatan pemetaan lahan baik rencana maupun eksisting yang bersumber dari foto udara dan peta-peta lainnya. Seksi Perencanaan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Ruang dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan ruang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perencanaan Ruang mempunyai fungsi : a.
pengumpulan, pengolahan, dan analisis data perencanaan ruang;
b.
penyusunan petunjuk teknis perencanaan tata ruang;
c.
penyusunan petunjuk teknis perencanaan detail dan teknik ruang;
d.
pembinaan rencana tata ruang kawasan perkotaan, pedesaan, kawasan strategis, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta sarana dan prasarana; dan
e.
pengelolaan rencana tata ruang. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Ruang mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Perencanaan Ruang dalam melaksanakan pengelolaan pengkajian
dan
pengembangan
ruang.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana dimaksud, Seksi Pengkajian dan Pengembangan Ruang mempunyai fungsi : a.
pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengkajian dan pengembangan ruang;
b.
penyusunan petunjuk teknis pengkajian dan pengembangan ruang;
c.
pengelolaan pengkajian dan pengembangan ruang;
d.
penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) rencana tata ruang;
e.
pengkajian daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan; dan
f.
pelaksanaan evaluasi dampak kegiatan pembangunan terhadap rencana tata ruang.
3. BIDANG PEMANFAATAN RUANG Bidang Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pemanfaatan ruang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi : a.
pengelolaan pembinaan teknis pemanfatan ruang;
b.
pengelolaan pemanfaatan ruang; dan
c.
pengelolaan penatagunaan tanah.
9
Seksi Teknis Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan pembinaan teknik pemanfaatan ruang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Teknis Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi : a.
pengumpulan, pengolahan, dan analisis data teknis pemanfaatan ruang;
b.
penyusunan petunjuk teknik pemanfaatan ruang;
c.
pembinaan teknik pemanfaatan ruang;
d.
pengelolaan teknik pemanfaatan ruang;
e.
pengelolaan pelayanan rencana tapak (site plan); dan
f.
penelitian rencana tapak. Seksi Pengelolaan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan pengelolaan pemanfaatan ruang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Ruang mempunyai fungsi : a.
pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan pemanfaatan ruang;
b.
penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pemanfaatan ruang;
c.
pembinaan pengelolaan pemanfaatan ruang;
d.
pengelolaan pemanfaatan ruang; dan
e.
pelayanan dan pengendalian administrasi pengelolaan pemanfaatan ruang. Seksi Penatagunaan Tanah
mempunyai tugas
membantu Kepala
Bidang Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan pengelolaan penatagunaan tanah.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
dimaksud,
Seksi
Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi : a.
pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengelolaan penatagunaan tanah;
b.
penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penatagunaan tanah;
c.
pembinaan pengelolaan penatagunaan tanah; dan
d.
pengelolaan penatagunaan tanah.
4. BIDANG PERTANAHAN Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
pengelolaan
pertanahan.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi : a.
pengelolaan admnistrasi pertanahan;
b.
pengelolaan pendataan dan pengukuran tanah; dan
c.
pengelolaan pendayagunaan pemanfaatan tanah.
10
Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi : a.
pengumpulan, pengolahan, dan analisis data administrasi pertanahan;
b.
penyusunan petunjuk teknis administrasi pertanahan;
c.
pengelolaan administrasi pertanahan;
d.
inventarisasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; dan
e.
fasilitasi pendaftaran hak atas tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah. Seksi Pendayagunaan Pemaanfaatan Tanah mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam melaksanakan pengelolaan pendayagunaan pemanfaatan tanah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Pendayagunaan Pemaanfaatan Tanah mempunyai fungsi : a.
pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pendayagunaan pemanfaatan tanah;
b.
penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan pemanfaatan tanah;
c.
pengelolaan pendayagunaan pemanfaatan tanah;
d.
penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
e.
penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia;
f.
penerbitan keputusan subyek dan obyek redistribusi
tanah serta ganti
kerugian; dan g.
penyusunan bahan penerbitan rekomendasi permohonan hak atas tanah. Seksi Pendataan dan Pengukuran Tanah mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pertanahan dalam melaksanakan pengelolaan pendataan dan pengukuran tanah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Pendataan dan Pengukuran Tanah mempunyai fungsi : a.
pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pendataan dan pengukuran tanah;
b.
penyusunan petunjuk teknis pendataan dan pengukuran tanah;
c.
pengelolaan pendataan dan pengukuran tanah;
d.
pelaksanaan kompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persedian tanah; dan
e.
konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
11
5. BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian ruang dan pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi: a.
pengelolaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang;
b.
pengelolaan pengawasan dan pengendalian ruang; dan
c.
pengelolaan pengawasan dan pengendalian pertanahan. Seksi Monitoring dan Evaluasi
mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi: a.
pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengelolaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang;
b.
penyusunan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang;
c.
monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang;
d.
monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana sesuai rencana tata ruang; dan
e.
monitoring dan evaluasi terhadap implementasi izin dibidang pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang
mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan pengawasan
dan
pengendalian
ruang.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang mempunyai fungsi: a.
pengumpulan,
pengolahan,
serta
analisis
data
pengawasan
dan
pengendalian ruang; b.
penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian ruang; dan
c.
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan mempunyai fungsi: a.
pengumpulan,
pengolahan,
serta
analisis
data
pengawasan
dan
pengendalian pertanahan;
12
b.
penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pertanahan; dan
c.
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pertanahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan oragnisasi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahkan : a.
Sub Bagian Program dan Pelaporan;
b.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c.
Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Ruang, membawahkan: a.
Seksi Survei dan Pemetaan;
b.
Seksi Perencanaan Ruang; dan
c.
Seksi Pengkajian dan Pengembangan Ruang
4. Bidang Pemanfaatan Ruang, membawahkan: a.
Seksi Teknik Pemanfaatan Ruang;
b.
Seksi Pengelolaan Ruang; dan
c.
Seksi Penatagunaan Tanah;
5. Bidang Pertanahan, membawahkan: a.
Seksi Administrasi Pertanahan;
b.
Seksi Pendayagunaan Pemanfaatan Tanah; dan
c.
Seksi Pendataan dan Pengukuran Tanah;
6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan : a.
Seksi Monitoring dan evaluasi;
b.
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang; dan
c.
Seksi Pengawasan dan Pengendalin Pertanahan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar II.1.
13
Gambar II.1. Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor KEPALA DINAS
Sekretari s
Jabatan Fungsional
Sub Bagian Program dan Pelaporan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n
Sub Bagian Keuangan
Bidang Perencanaan Ruang
Bidang Pemanfaatan Ruang
Bidang Pertanahan
Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Seksi Survey dan Pemetaan
Seksi Penatagunaan Tanah
Seksi Administrasi Pertanahan
Seksi Monitoring dan Evaluasi
Seksi Perencanaan Ruang
Seksi Teknis Pemanfaatan
Seksi Pendayagunaa n Tanah
Seksi Pengkajian & Pegembangan
Seksi Pengelolaan Ruang
Seksi Data dan Pengukuran
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang Seksi
Tanah
Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan
2.2. SUMBER DAYA PADA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor sebanyak 76 orang yang terdiri dari PNS, CPNS, Tenaga honorer dan tenaga keamanan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : Tabel II.1. Jumlah Pegawai Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Bogor No 1. 2. 3.
PEGAWAI PNS KONTRAK/HONORER PETUGAS KEAMANAN JUMLAH
JUMLAH ( ORANG) 68 2 4 74
% 91,8 2,7 5,4 100
Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Tata Ruang dan Pertanahan masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer dan petugas keamanan. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS dan Tenaga Honorer.sebanyak 70 orang.
14
a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perda nomor 11 tahun 2008 tentang pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Tata Ruang dan Pertanahan terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 21 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini. Tabel II.2. Jumlah pegawai Dinas Tata Ruang dan Pertanahan yang menduduki Jabatan dan Staf, tahun 2010 N0 1. 2. 3. 4 5
Jabatan/Staf Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf Jumlah
Jumlah (orang ) 1 5 15 1 46 68
% 1,4 7,3 22 1,4 67,6 100.00
b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 68 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Tata Ruang dan Pertanahan terdapat 1,4 % pegawai yang berstatus golongan II, 7,3 % pegawai yang berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 22 %,. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut Tabel II.3. Jumlah pegawai Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan Pangkat/Golongan tahun 2014. N0
Golongan
Jumlah (orang )
%
1.
IV
9
13.23
2.
III
39
57.35
3.
II
19
27.94
4
I
1
1.47
Jumlah
68
100
c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Tata Ruang dan Pertanahan yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 lebih mendominasi yaitu sebesar 48.5 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTP sebesar 1.42 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.
15
Tabel II.4. Jumlah pegawai Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan Pendidikan tahun 2011. N0
Pendidikan
Jumlah (orang )
%
1.
Strata-2 ( S2 )
12
17,64
2.
Strata-1 ( S1 )
33
48,5
3.
Sarjana Muda/ D3
5
7,3
4
SLTA/SMK
17
25
5
SLTP
1
1,4
Jumlah
68
100
Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Tata Ruang dan Pertanahan 55,64 %, tenaga dengan klasifikasi sarmud, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah menunjukan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Tata Ruang dan Pertanahan umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk perencanaan tata ruang yang dihasilkan menjadi lebih baik. d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 17.64 % pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 5 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 48.5 % yang terdiri dari 13 jenis disiplin ilmu. Sedangkan kearsipan hanya 1,47 % dengan latar belakang sarjana muda. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut. Tabel II.5. Jumlah pegawai Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Berdasarkan Kesarjanaan N0 A. B.
C.
KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU DOKTOR MAGISTER 1. Manajemen 2. Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan 3. Urban Manajemen 4. Ilmu Administrasi 5. Ilmu Hukum SARJANA 1. Sosial dan Politik 2. Teknik Planologi 3. Teknik Sosial 4. Sosial Ekonomi Pertanian 5. Administrasi Negara
JUMLAH (orang )
5 1 1 3 2 2 5 1 1 2 16
N0
KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU 6. Ekonomi Manajemen 7. Ekonomi Sosial dan Pemerintahan 8. Akuntansi 9. Teknis Hasil Hutan 10. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 11. Hukum 13. Teknik Geodesi dan Geomatika
C.
D.
E
JUMLAH (orang ) 5 1 1 1 1 4 2
SARJANA MUDA 1. Kearsipan 2. Administrasi Pertranahan 3. Manajemen Informatika
1 1 2
KEJURUAN 1. STM Teknik Listrik 2. STM Teknik Mesin 3. SGO 4. SMKTeknis Pertanian 5. SMP 6. SMEA Perdagangan 7. SMK Manajemen dan Bisnis 8 SMEA Perkantoran 9.SMEA Tata Usaha
1 1 1 1 1 1 1 18 1
UMUM Jumlah
68
Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Dinas Tata Ruang dan Pertanahan menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor. Dengan demikian diharapkan kopetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan perencanaan tata ruang di Kabupaten Bogor semakin berkualitas. e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 68 pegawai Dinas Tata Ruang dan Pertanahan terdapat 10.52 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangakan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 78.94 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel III.6. 17
Tabel II.6. Jumlah pegawai Dinas Tata Ruang dan Pertanahan yang mengikuti penjenjangan N0
Jabatan/Staf
Jumlah (orang )
%
1.
Spama/Diklat PIM II
2
10.52
2.
Adumla/PIM III
2
10.52
3.
Adum/Diklat PIM IV
15
78.94
Jumlah
19
100
2. Kondisi Umum Anggaran Anggaran Belanja Daerah Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan, semula pada tahun 2014
sebesar
Rp.
9.360.534.000.-
dan
pada
tahun
2015
menjadi
Rp.20.990.768.800,- .atau naik sebesar 224 % dan tahun 2016 sebesar Rp. 22.828.480.100 . Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2014-2016, sebagai berikut : NO
TAHUN
JML ANGGARAN
1
2014
9.360.534.000
2
2015
20.990.768.800
3
2016
22.828.480.100
3. Kondisi Umum Sarana Kerja Sarana kerja yang ada di Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini : Tabel.II.9. Sarana Kerja Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan No 1 2
URAIAN TANAH GEDUNG
3 4 5 6
LISTRIK AIR TELEPON INTERNET
BANYAKNYA ±2.500 ±1.030 1 1 2 1
SATUAN M2 UNIT (2 LANTAI) M2 JARINGAN JARINGAN LINE (1 FAX) JARINGAN
18
No 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
URAIAN AREA PARKIR RUANG RAPAT RUANG ARSIP KOPERASI TAMAN DALAM KANTIN MUSOLLA KENDARAAN RODA 4 KENDARAAN RODA 2 MEJA RAPAT AC KOMPUTER PC LAPTOP MEJA KERJA KURSI KERJA KURSI LIPAT FILLING KABINET RAK ARSIP (ROLL O’PACK) INFOKUS BUKU PERPUSTAKAAN AREA TAMAN LUAR LEMARI BESI/ARSIP ALAT PEMADAM KEBAKARAN BRANKAS CAMERA DIGITAL COLUM SPEAKER GPS JAM DINDING KACA KARPET KIPAS ANGIN KOMPUTER KURSI KERJA PUTAR KURSI TAMU KURSI TUNGGU HIJAU LCD PROYEKTOR LEMARI KAYU LEMARI PINTU KACA MEJA GAMBAR MEJA LOKET MESIN PENGHANCUR DOKUMEN MESIN POTONG RUMPUT MESIN TIK
BANYAKNYA 1 2 1 1 0 0 1 11 8 3 28 8 9 107 43 196 37 3 4 113 1 20 4 3 4 4 13 2 1 1 1 12 51 11 4 3 10 4 1 4 1 1 4
SATUAN AREA RUANG RUANG BUAH AREA BUAH BUAH UNIT UNIT SET UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT BUAH AREA UNIT BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH BUAH UNIT BUAH BUAH BUAH UNIT BUAH BUAH BUAH BUAH UNIT UNIT UNIT
19
No 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
URAIAN MONITOR LCD PAPAN STRUKTUR PESAWAT TELP/FAX/PABX PRINTER RAK ARSIP RAK BUKU RIC SERVER SOUND SYSTEM TELEVISI TEMPAT KORAN TEMPAT SAMPAT TIANG MIC UPS WIRELESS HITAM WHITEBOARD WIRELESS MICROPHONE MEMORY EKSTERNAL TOTAL STATION KIOS Q
BANYAKNYA 8 1 8 23 7 1 1 2 3 2 1 3 3 16 2 17 2 3 1 1
SATUAN UNIT BUAH UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT BUAH BUAH BUAH UNIT UNIT BUAH UNIT BUAH UNIT UNIT
Dari table II.9 dapat dilihat bahwa perbandingan antara luas gedung dan jumlah pegawai di Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sebesar 12.56 M2 : 1, hal ini mengidikasikan bahwa setiap satu orang pegawai memiliki ruang sebanyak 12.56 M2. 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Indikator Kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat dari tabel II.10. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor 2014-2018, yang isinya menggambarkan indikator kinerja sesuai tugas fungsi SKPD yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Target dan realisasi capaian kinerja dari tahun ketahun mengalami peningkatan atau sejajar sehingga target sampai dengan 2018 dapat tercapai, meskipun beberapa dari indikator kinerja yang telah ditentukan dalam RPJMD merupakan tugas lintas sektoral sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama yang kontinyu dengan dinas terkait. Target Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor 2014-2018 bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini :
20
21
Tabel. II. 10. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor 2014-2018
3
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2 Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning Regulation Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Luas wilayah produktif
4
Luas wilayah industri
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
100%
100%
0%
0%
0%
5
Luas wilayah kebanjiran
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0%
0%
0%
0%
0%
6
Luas wilayah kekeringan
10.50
10.00
9.50
9.00
8.00
0%
0%
0%
0%
0%
7
Luas wilayah perkotaan
46.45
46.45
46.45
46.45
46.45
100%
100%
0%
0%
0%
8
Ruang publik yang berubah peruntukannya Ketaatan terhadap RTRW Cakupan luasan kawasan lindung
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
100%
100%
0%
0%
0%
86.00
86.50
87.00
87.50
88.00
100%
100%
0%
0%
0%
42.50
43.00
43.50
44.00
44.50
100%
100%
0%
0%
0%
NO 1 1 2
9 10
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
3
4
5
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11
12
13
14
15
16 100%
17 100%
18 0%
19 0%
20 0%
29.64
27.41
27.14
28.31
31.89
100%
100%
0%
0%
0%
87.00
87.00
87.00
87.00
87.00
100%
100%
0%
0%
0%
22
NO 1 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2 Luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Persentase penduduk yang memiliki lahan Up Dating Data Base Pertanahan Pendataan dan Pengukuran Prasarana,Sarana dan Utilitas Perumahan Penelusuran Alas Hak Aset Pemda Peta Bidang Tanah Aset Pemda Pengukuran Peta Bidang Tanah Jalan Poros Tengah Timur Kajian BUMD Pertanahan Proda APBD Kab. Bogor Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Pemda Workshop Pertanahan
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
3
4
5
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11
12
13
14
15
16 100%
17 100%
18 0%
19 0%
20 0%
0
0
0
0
0
100%
100%
0%
0%
0%
0
-
0
0
0
100%
100%
0%
0%
0%
3 kec
3 kec
3 kec
3 kec
3 kec
100%
100%
0%
0%
0%
30 bid
30 bid
30 bid
30 bid
30 bid
0%
0%
0%
0%
0%
100 bid 175 bid 12 Km
100 bid 175 bid 12 Km
100 bid
100 bid 175 bid 0
100 bid 175 bid 0
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
1 dok
-
-
-
-
100%
100%
0%
0%
0%
1000 400
1000 100
1000 100
1000 100
1000 100
40 org
40 org
40 org
40 org
100% 100%
100% 100%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
100%
100%
0%
0%
0%
40 org
175 bid 12 Km
23
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang tata ruang dan pertanahan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan keseuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 1.
Lingkungan Internal KEKUATAN (S): 1).
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
2).
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
3).
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
4).
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahaan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Derah;
5).
Sumber Daya Manusia
6).
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran
KELEMAHAN (W): 1).
Terbatasnya Rencana Tata Ruang Skala Rinci
2).
Terbatasnya Peta-peta tematik penunjang ketataruangan
24
3).
Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan ruang dan pertanahan.
4).
Terbatasnya Sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang tata ruang dan pertanahan
5).
Belum tersedianya sistem informasi pendukung penataan ruang dan pertanahan yang memadai
6).
Masih kurangnya jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat
7).
Belum adanya sinkronisasi rencana tata ruang pada wilayah perbatasan
8).
Belum terintegrasinya data atau peta terhadap standarisasi nasional (data spasial nasional)
2.
Lingkungan Eksternal PELUANG (O): 1).
Posisi Letak Geografis Kabupaten Bogor yang strategis.
2).
Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penataan Ruang dan Pertanahan.
3).
Adanya Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur (Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010)
4).
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2007 )
5).
Ditetapkannya Kabupaten Bogor sebagai Kawasan Agropolitan
6).
Adanya kerjasama pemkab dengan instansi vertikal dan dengan daerah otonom (kabupaten/kota) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor.
7).
Keberadaan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga/instasi lain di luar Pemda yang terkait dengan Bidang Penataan Ruang dan pertanahan
8).
Perkembangan IPTEK dibidang tata ruang dan pertanahan
ANCAMAN (T): 1).
Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi rencana tata ruang dan pertanahan
2).
Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang
3).
Masih banyaknya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian
4).
Masih adanya okupasi terhadap tanah- tanah Pemerintah Kabupaten
5).
Belum terpolanya jaringan infrastruktur dalam pengembangan wilayah
25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain : 1.
Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara konsepsual dan strategis;
2.
Belum semua wilayah kecamatan mempunyai produk perencanaan;
3.
Perlu dilakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah yang baru berkaitan dengan rencana terbentuknya Kabupaten Bogor Barat;
4.
Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang khususnya pada wilayah pertanian dan kawasan konservasi air/hulu;
5.
Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan pada wilayah perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten dan provinsi;
6.
Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah;
7.
Perlunya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak..
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia “ Pernyataan Misi 26
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Misi Kabupaten Bogor adalah: Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1.
perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan pertanahan;
2.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata rungan dan pertanahan;
3.
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan pertanahan ; dan
4.
pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.
27
Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Dinas Tata Ruang dan Pertanahan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi Secara Berkelanjutan. 3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI Dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi 28
dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2013-2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Dalam pembagian wilayah kerja koordinasi Kabupaten Bogor masuk dalam wilayah 4 yaitu : Wilayah Bogor, dengan lingkup kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok. Dengan kategori permasalahan yang dihadapi sebagai berikut : a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih; b. Pemantapan kawasan lindung; c. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan; d. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan; e. Belum dimilikinya kelembagaan ekspor produk perikanan Jawa Barat; f.
Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular; 29
g. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana; h. Perlunya pemekaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan; i.
Belum optimalnya pengembangan agribisnis;
j.
Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan.
Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Pemerintah Kabupaten Bogor 20132018), prioritas pembangunan Kabupaten Bogor diarahkan pada : 1.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan.
2. Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan melalui pembangunan maupun pengembangan agribisnis, agro-industri serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. 3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja. 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. 6. Peningkatan kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi. 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;(b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan
30
berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang.Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b)
kebijakan pengembangan kawasan budi daya,
dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten
sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui
sinkronisasi sistem jaringan. Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; (c) strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e) strategi pengembangan pola ruang wilayah; (f) strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.
31
Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan; (b) sistem pusat permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana wilayah. Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Desa Pusat Pertumbuhan telah ditetapkan meliputi : a. Desa Tenjo, Desa Batok, dan Desa Tapos Kecamatan Tenjo; b. Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya; c. Desa Banyuasih, Desa Cintamanik, dan Desa Bangunjaya Kecamatan Cigudeg; d. Desa Cikuda Kecamatan Parungpanjang; e. Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang; f. Desa Pabangbon dan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang; g. Desa Ciasmara dan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan; h. Desa Ciampea Udik dan Desa Ciampea Kecamatan Ciampea; i. Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas; j. Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari; k. Desa Cidokom Kecamatan Rumpin; l. Desa Cibitung Tengah dan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya; m. Desa Parakanmuncang dan Desa Cisarua Kecamatan Nanggung; n. Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng; o. Desa Warujaya Kecamatan Parung; p. Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang; q. Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur; r. Desa Susukan Kecamatan Bojonggede; s. Desa Hambalang Kecamatan Citeureup; t. Desa Tengah dan Desa Cirimekar Kecamatan Cibinong; u. Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga; v. Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang; w. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong;
32
x. Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk; y. Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin; z. Desa Cibedug Kecamatan Ciawi; aa. Desa Cipayung Girang dan Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung; bb. Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua; cc. Desa Cijayanti dan Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang; dd. Desa Gununggeulis dan Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja; ee. Desa Sirnajaya dan Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur; ff. Desa Sirnagalih, Desa Singasari, dan Desa Jonggol Kecamatan Jonggol; gg. Desa Limusnunggal, Desa Mekarsari, dan Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi; hh. Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri; ii. Desa Cariu dan Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu; jj. Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan kk. Desa Cikahuripan dan Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal. Sistem pusat permukiman perkotaan juga telah ditetapkan meliputi : (a) Orde I, yaitu Kecamatan Cibinong yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antara lain wilayah JABODETABOKPUNJUR; (b) Orde II, yaitu Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Leuwiliang yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Kecamatan Cibinong; dan (c) Orde III, yaitu Kecamatan Jasinga, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Cariu. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi :
(a) sistem prasarana
transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara; (b) sistem prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi; (d) sistem prasarana sumberdaya air; (e) sistem prasarana gas; dan (f) sistem prasarana lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.
33
Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya. Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Dinas Tata Ruang dan Pertanahan terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan. Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya.
Alih fungsi yang terjadi umumnya
mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Dinas Tata Ruang dan Pertanahan untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah. Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata-ruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bogor seperti pariwisata dan 34
pertanian. Oleh karena itu, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan. Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Bogor memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain. Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan secara berlebihan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Bogor. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Tata Ruang dan Pertanahan perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam
35
melaksanakan
tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan
pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalami UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2009-2013) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran dan realisasi program/kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 3.1 sedangkan strategi berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut : 1. Strategi S-O 1).
Meningkatkan koordinasi perencanaan tata ruang yang bersinergi pada daerah perbatasan
2).
Meningkatkan jumlah dokumen perencanaan tata ruang skala rinci
3).
Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penataan ruang dan pertanahan
4).
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM ketataruangan dan pertanahan melalui diklat
2. Strategi W-O
a.
Mengoptimalkan pelaksanaan caturtetib pertanahan
b.
Mengatasi ketidakterpaduan rencana tata ruang pada wilayah perbatasan dengan memanfaatkan kerjasama antar daerah otonom di wilayah perbatasan
c.
Memfasilitasi sertipikasi tanah secara masal
d.
Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG pertanahan
tata ruang dan
3. Strategi S-T 1).
Melakukan sosialisasi rencana tata ruang dan pertanahan
2).
Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dibidang penataan ruang
3).
Meyusun rencana tata ruang kawasan perkotaan, perdesaan, agropolitan, industri, dan rencana pengembangan jaringan infrastruktur perkotaan.
4).
Melakukan inventarisasi dan sertipikasi tanah-tanah pemkab
4. Strategi W-T 1).
Perlu adanya Peta-peta tematik
2).
Perlu adanya penerapan norma standar prosedur dan manual dalam penyusunan peta-peta ketata ruangan 36
3).
Perlu adanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penataan ruang dan pertanahan
4).
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dibidang pemanfaatan ruang dan pertanahan
37
38
39
40
41
42
BAB III. 2. ANALISIS SWOT INTERNAL
Peluang (Opportunity)
Ancaman (Treat) :
1). Posisi Letak Geografis Kabupaten Bogor
1). Masih
rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi rencana tata ruang dan pertanahan
yang strategis.
2). Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penataan Ruang dan Pertanahan.
2). Belum terwujudnya pemanfaatan lahan
3). Adanya Penataan Ruang Kawasan
3). Masih banyaknya alih fungsi tanah
Jabodetabekpunjur (Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2008) Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2007 )
sesuai dengan rencana tata ruang pertanian menjadi non pertanian
4). Masih adanya okupasi terhadap tanah-
4). Penataan
5). Ditetapkannya
Kabupaten sebagai Kawasan Agropolitan
tanah Pemerintah Kabupaten
5). Belum terpolanya jaringan infrastruktur dalam pengembangan wilayah
Bogor
6). Adanya kerjasama pemkab dengan instansi vertikal dan dengan daerah otonom (kabupaten/kota) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor.
7). Keberadaan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga/instasi lain di luar Pemda yang terkait dengan Bidang Penataan Ruang dan pertanahan
8). Perkembangan IPTEK dibidang tata ruang dan pertanahan
EKSTERNAL
Kekuatan (Strenght) :
1).
Strategi S-O :
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
19
Tahun
2000
Tanah; Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
11
Tahun
2008
tata ruang yang bersinergi pada daerah perbatasan
tentang
Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan
2).
1). Meningkatkan koordinasi perencanaan
2). Meningkatkan
jumlah dokumen perencanaan tata ruang skala rinci
3). Mengoptimalkan
pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penataan ruang dan pertanahan
tentang
Pembentukan Dinas Daerah;
3).
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor
19
Tahun
2008
4). Meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan SDM ketataruangan dan pertanahan melalui diklat
tentang
Strategi S-T :
1). Melakukan sosialisasi rencana tata ruang dan pertanahan
2). Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dibidang penataan ruang
3). Meyusun rencana tata ruang kawasan perkotaan, perdesaan, agropolitan, industri, dan rencana pengembangan jaringan infrastruktur wilayah
4). Melakukan inventarisasi dan sertipikasi tanah-tanah pemkab
Rencana Tata Ruang Wilayah;
4).
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahaan
Yang
Menjadi
Kewenangan Pemerintah Derah;
5). 6).
Sumber Daya Manusia Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kelemahan (Weaknes) :
Strategi W-O :
Strategi W-T :
1). Terbatasnya Rencana Tata Ruang Skala
1).
1). 2).
Perlu adanya Peta-peta tematik
3).
Perlu adanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penataan ruang dan pertanahan
4).
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dibidang pemanfaatan ruang dan pertanahan
Rinci
2). Terbatasnya Peta-peta tematik penunjang
2).
ketataruangan
3). Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan ruang dan pertanahan.
4). Terbatasnya Sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang tata ruang dan pertanahan
3). 4).
Mengoptimalkan pelaksanaan catur tetib pertanahan Mengatasi ketidakterpaduan rencana tata ruang pada wilayah perbatasan dengan memanfaatkan kerjasama antar daerah otonom di wilayah perbatasan Memfasilitasi sertipikasi tanah secara masal Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG tata ruang dan pertanahan
Perlu adanya penerapan norma strandar prosedur dan manual dalam penyusunan peta-peta ketata ruangan
43
5). Belum tersedianya sistem informasi pendukung penataan ruang pertanahan yang memadai
dan
6). Masih kurangnya jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat
7). Belum adanya sinkronisasi rencana tata ruang pada wilayah perbatasan
8). Belum terintegrasinya data atau peta terhadap standarisasi nasional (data spasial nasional)
44
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
VISI DAN MISI DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, Visi Kabupaten Bogor adalah “Kabupaten
Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia “ Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pertanahan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan” Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu : 1.
Penataan ruang dan Pertanahan adalah suatu sikap dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan yang senantiasa memberikan kesempatan proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam penataan ruang dan pertanahan, serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dengan dukungan IPTEK guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
2.
Berkelanjutan adalah memberikan pedoman dan arahan yang akan dicapai 45
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 dan Visi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan
(stakeholders), maka ditetapkan Misi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai berikut: Misi Pertama : “Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Penataan Ruang Dan Pertanahan” Misi ini mengandung makna upaya peningkatan kelembagaan yang didukung oleh profesionalisme aparatur. Misi Kedua : “Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Ruang Yang Partisipatif” Misi ini mengandung makna upaya peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk memberi arah pembangunan, dengan memperhatikan peran serta stakeholders (pemangku kepentingan), dengan memperhatikan dinamika pembangunan. Misi Ketiga : “Meningkatkan Pengelolaan Pertanahan Sebagai Kepentingan Bersama” Misi ini mengandung makna bahwa upaya pengelolaan pertanahan yang berlandaskan rasa keadilan, keharmonisan dan keselarasan.
4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
46
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah Meningkatnya perencanaan, kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang dan Meningkatnya kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama: Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Penataan Ruang Dan Pertanahan Tujuan 1. Meningkatkan kapasitas kekembagaan dan profesionalisme Sasaran 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing 2. Terwujudnya penanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD Misi Kedua :
Meningkatkan Penataan dan Pengelolaan Ruang Yang Partisipatif
Tujuan 1. Mewujudkan penataan ruang yang optimal dan konsisten. Sasaran 1. Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan ruang
kesesuaian
pemanfaatan
dan
pengendalian
Misi Ketiga : Meningkatkan Pengelolaan Pertanahan Sebagai Kepentingan Bersama Tujuan 1. Mendukung
catur tertib pertanahan (Tertib administrasi, Tertib Hukum, Tertib
Penggunaan, Tertib Pengelolaan dan Lingkungan Hidup). Sasaran 1. Meningkatnya kepastian hukum pengusaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfatan tanah.
47
2. Terwujudnya tertib administrasi pertanahan baik tanah masyarakat maupun asetaset pemerintah kabupaten. Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel IV.1. dibawah ini : Tabel. IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
NO. (1)
1
TUJUAN
SASARAN
(2)
(3)
Mewujudkan 1. Meningkatnya penataan ruang perencanaan, yang kesesuaian dan berwawasan pengendalian lingkungan pemanfaatan ruang
2. Meningkatnya kepastian hukum pengusaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfatan tanah 3.Terwujudnya tertib administrasi pertanahan baik tanah masyarakat maupun aset-aset pemerintah kabupaten
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulation Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan
0
0
0
0
0
Ruang publik yang berubah peruntukannya Ketaatan terhadap RTRW Cakupan luasan kawasan lindung Luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Persentase penduduk yang memiliki lahan Up Dating Data Base Pertanahan Pendataan dan Pengukuran Prasarana,Sarana dan Utilitas Perumahan Penelusuran Alas Hak Aset Pemda Peta Bidang Tanah Aset Pemda
29.64
27.41 27.14 28.31 31.89
87.00
87.00 87.00 87.00 87.00
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
10.50
10.00
9.50
9.00
8.00
46.45 46.45 46.45 46.45 46.45
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
86.00
86.50 87.00 87.50 88.00
42.50
43.00 43.50 44.00 44.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
3 kec
3 kec
3 kec
3 kec
3 kec
30 bid 30 bid 30 bid 30 bid 30 bid
100 100 bid bid
100 bid
100 bid
100 bid
175 175 bid bid
175 bid
175 bid
175 bid
48
NO.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5)
Pengukuran Peta 12 km Bidang Tanah Jalan Poros Tengah Timur Kajian BUMD 1 dok Pertanahan Proda APBD Kab. 1000 Bogor Sertifikasi 400 Kepemilikan Tanah Aset Pemda Workshop 40 org Pertanahan
4.3
(6)
(7)
(8)
(9)
12 km 12 km 12 km 12 km
-
-
-
-
1000
1000
1000
1000
100
100
100
100
40 org
40 org
40 org
40 org
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan kebijakan pada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut : a. Strategi 1. Meningkatkan pelayanan yang tepat, cepat dan akurat b. Strategi 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan,pengendalian pemanfaatan ruang c. Strategi 3. Meningkatkan catur tertib pertanahan Strategi dan kebjakan tersebut dirumuskan dalam kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.
49
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 20082013, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2008-2013. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.
Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD Misi Pertama: 1. Program Administrasi Perkantoran Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada Bidang-Bidang untuk meningkatkan tertib administrasi perkantoran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Penyedian Jasa surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i.
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
j.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
k. Penyediaan Makanan Minuman l.
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah
m. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran n. Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 50
o. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian p. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang q. Penyediaan Pelayanan Keamanan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Progam ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur Dinas Tata Ruang dan Pertanahan yang pada akhirnya capaian kinerja Dinas dapat meningkat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan b. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) c. Pengadaan Mebeleur d. Pengadaan Peralatan Kantor e. Pengadaan Perlengkapan Kantor f.
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
g. Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi h. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor i.
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
j.
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
k. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional l.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
m. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor n. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Kantor o. Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor p. Pengadaan Tanah Kantor q. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor r.
Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Listrik dan Komputer
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin dan pembinaan mental aparatur, sehingga Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan taat terhadap Peraturan Perundang-undangahn yang berlaku. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pengadaan Pakaian Batik Tradisional 4. Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Sumber daya Aparatur Progam ini dimaksudkan untuk Meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan
aparatur. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 51
a. Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan b. Pembinaan Mental Spritual/Pengajian 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Progam ini dimaksudkan untuk memberikan informasi atas pencapaian kinerja dinas selama 1 (satu) tahun anggaran. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Perencanaan Anggaran e. Penatausahaan Keuangan SKPD f.
Penyusunan Renja
g. Penyusunan Renstra h. Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD i.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaoran
j.
Publikasi Kinerja
Misi Kedua: 1. Program Perencanaan Tata Ruang Progam ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman/arahan dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang dan pertanahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Penyusunan Substansi Tekhnis RDTR dan Zoning Regulation b. Penyusunan Rencana Induk RTH Kabupaten c. Up Dating Cakupan Wilayah Potensi Genangan dan Kekeringan d. Up Dating Cakupan Kawasan Lindung e. Pengukuran dan Pemetaan Rencana Jalan Raya Bogor-GOR Pakansari-Jalan Raya Pemda f.
Analisis Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan Perumahan
g. Analisis Pemanfaatan Ruang untuk Industri (Kawasan Industri, Zona Industri,Pemanfaatan Ruang Industri diluar kawasan dan Zona) h. Analisis Perubahan Fungsi Lahan Pertanian i.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning Regulation Kecamatan Gunung Putri
ii. Pembuatan Lembaran Rencana Kota/Rencana Teknis Skala 1 : 1000
52
jj. Pemetaan dan Pengukuran Poros Tengah-Timur kk. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning Ragulation Kecamatan Tenjo ll. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning Ragulation Kecamatan Cariu mm.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning Ragulation Kecamatan Sukamakmur nn. Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan oo. Penyusunan Substansi Teknis Kawasan Puncak, Cibinong Raya, Cileungsi, Jasinga, Rumpin pp. Pengukuran dan Pemetaan Poros Barat Balaraja-Tenjo-Jasinga qq. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning Regulation Klaster Parung rr. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning Regulation Klaster Cariu ss. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning Regulation Klaster Parung Panjang tt. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning Regulation Klaster Cileungsi uu. Penyusunan Rencana Pengembangan Strategis Industri vv. Pengukuran dan Pemetaan Jalan Poros Tengah Barat Rumpin-CigudegSukajaya ww. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning Regulation Klaster Jasinga xx. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning Regulation Klaster Cigombong yy. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Zoning Regulation Klaster Leuwiliang zz. Penyusunan Substansi Teknis RDTR Klaster Cariu dan Klaster Parung Panjang 6. Program Pemanfaatan Ruang Progam
ini
dimaksudkan
mewujudkan
pengelolaan
penatagunaan
dan
pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Sosialisasi Teknis Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang b. Pembuatan Basis Data dan Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Ruang 53
c. Penyusunan Dokumen Pedoman Teknis Penelitian Rencana Tapak d. Up-dating data base IPPT, ILOK dan Site plan e. Penyusunan Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan f.
Up-dating Neraca Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan
g. Pembuatan Juklak Juknis Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dan Pertanahan h. Analisis Pemanfaatan Ruang Perumahan 7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Progam ini dimaksudkan mewujudkan penataan ruang, keseimbangan lingkungan dan keberkelanjutan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pengawasan Pemanfaatan Ruang b. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemanfataan ruang dan pertanahan c. Pengendalian dan Pengawasan Ruang dan Tanah pada Koridor Rencana Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi d. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Misi Ketiga: 1.
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Progam ini dimaksudkan mewujudkan pengelolaan administrasi pertanahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Data Base Pertanahan b. Up Dating Data Base Pertanahan c. Pendataan dan Pengukuran Prasarana Sarana dan Utilitas Cadangan Tanah Makam d. Pendataan dan Pengukuran Prasarana Sarana dan Utilitas Cadangan Tanah Perumahan e. Pengukuran Peta Bidang Tanah Jalan Poros Tengah Timur
2.
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Progam ini dimaksudkan Mewujudkan pengelolaan administrasi pertanahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.
Penataan Administrasi Pertanahan
b.
Inventarisasi dan Verifikasi Masalah Tanah
c.
Proda APBD Kabupaten Bogor
d.
Workshop Pertanahan
e.
Sertifikasi kepemilikan Tanah aset daerah 54
f.
Pengawasan dan Pengendalian Objek Tanah Yang Berasal Dari Penyertaan Modal Non Uang Dan Sewa Menyewa
g.
Inventarisasi Tanah Potensi Asest Pemda
h.
Penanganan dan Penataan Tanah Peruntukan Pemda Yang Berasal dari Eks Hak Guna Usaha (HGU)
i.
Kajian BUMD Pertanahan
j.
Workshop Pertanahan
Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi tujuan, sasaran indikator sasaran serta target kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumber daya yang tersedia setiap tahun. Keselarasan mulai dari visi sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap dalam tabel.5.1 berikut ini :
55
56
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel VI. 1. Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
N o
Indikator
1
2
1 Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning
Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun pada awal periode Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 3 4 5 6 7 8 10.00
17.00
45.00
53.00
85.00
100.00
12.65
14.54
22.52
24.22
25.68
26.95
3 Luas wilayah produktif 4 Luas wilayah industri
86.97
86.97
92.60
87.05
87.05
87.05
0.33
0.35
0.38
0.40
0.42
0.45
5 Luas wilayah kebanjiran 6 Luas wilayah kekeringan
4.93
4.98
5.03
5.08
5.13
5.18
5.44
5.50
5.58
5.67
5.78
5.89
46.45
46.45
46.45
46.45
46.45
46.45
0.02
0.12
0.08
0.06
0.05
0.04
75.00 N/A
80.00 25.00
82.00 30.00
84.00 35.00
85.00 40.00
85.00 45.00
N/A
11.94
11.93
12.26
12.56
12.96
N/A
11.11
63.64
53.33
45.00
37.04
7.80%
7.49
7.73
8.16
8.59
9.04
Regulation 2 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah berHPL/HGB
7 Luas wilayah perkotaan 8 Ruang publik yang berubah peruntukannya 9 Ketaatan terhadap RTRW 10 Cakupan luasan kawasan lindung 11 Luas lahan bersertifikat 12 Penyelesaian kasus tanah negara 13 Persentase penduduk yang memiliki lahan
64
No
Indikator
1
2
14 Jumlah bidang tanah
Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun pada awal periode Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 3 4 5 6 7 8 0
500
650
700
1000
1000
0
0
0
75
0
1030
0
0
0
0
1000
1000
masyarakat miskin yang disertifikasi 15 Jumlah bidang tanah aset pemda yang disertifikasi 16 Jumlah Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda
BUPATI BOGOR
RACHMAT YASIN
65
BAB VII PENUTUP
Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2014-2019 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tata Ruang dan Pertanahan; penyusunan program kerja bagi pejabat eselon III, IV dan staf; penguatan peran Stakeholders Dinas Tata Ruang dan Pertanahan maupun Pemerintah Kabupaten Bogor; serta merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima tahunan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Renstra ini tergantung pada komitmen bersama antara Bappeda, DPKBD sebagai Tim TAPD dan Dinas. Demikian Rencana Strategis ini dibuat guna mewujudkan tercapainya Visi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan yaitu ” Terwujudnya Penataan Ruang dan Pertanahan Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan “ dan pada gilirannya mampu mewujudkan Visi Kabupaten Bogor yaitu “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”.
66
