RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN DONDOWOSO TAHUN

RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN DONDOWOSO TAHUN 2014 – 2018

KATA PENGANTAR

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 merupakan pengaplikasian Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana strategik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2014-2018 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso. Penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Bondowoso 2014-2018 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bondowoso yang

Beriman, Berdaya dan Bermartabat Secara Berkelanjutan”.

Bondowoso,

2013

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

Hj. Dra. FARIDA, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19640614 199003 2 006

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………..………………………………………… DAFTAR ISI ……………………………………..………………………………………… BAB I PENDAHULUAN ………………………………………..………………… 1.1. Latar Belakang ………………….…………………………………… 1.2. Landasan Hukum ………….……………………………………….. 1.3. Maksud danTujuan …………..…………………………………….. 1.4. Sistematika Penulisan ……….……………………………………… BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO ……………………………………………... 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ………………. 2.2. Sumber Daya SKPD ………….…………………………………… 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD …….……………………………………… 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD …….…………….………….. BABIII

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ……………………………………………………… 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan SKPD ……………………………… 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ………………………………

BAB IV

BAB V BAB VI

BAB VII LAMPIRAN

i ii 1 1 2 3 3 5 5 19 22 22 24 24 28

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis …………………………………… 34 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ……………………………………..……………… 37 4.1. Visi dan Misi DPPK Kab. Bondowoso ....……………………… 37 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPK Kab. Bondowoso ………...…………………………………………………… 40 4.3. Strategi dan Kebijakan ……………………………………………… 45 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ..………………………...........……… 47 INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN SESUAI DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BONDOWOSO ………...................………………….. 50 PENUTUP ………………………........................………………………. 51

iii

iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembanguan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sementara itu Perencanaan Pembanguan Daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah( RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun mendatang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan merupakan dokumen publik yang

Bondowoso | Renstra DPPK 2014 - 2018

1

memiliki peran strategis dalam menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018, didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian 3. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 11. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota


2

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisaai Perangkat Daerah 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas dan Tata Kerja Dinas 16. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 18. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi DPPK 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso adalah untuk memberikan gambaran dan arah pelaksanaan pembangunan bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selama 5 tahun ke depan yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso adalah: a. Tersedianya

suatu

dokumen

perencanaan

strategis

dan

komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan masalah daerah b. Tersedianya perencanaan arah kebijakan dan strategi c. Tersedianya pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang Pendapatan dan pengelolaan keuangan 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso disusun dengan sistematika sebagai berikut :


3

BAB.I

PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan RENSTRA, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB.II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD,

berisi tugas, fungsi dan

struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD BAB.III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis

BAB.IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KABIJAKAN berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan

BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB. VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB. VII

PENUTUP.

LAMPIRAN, berisi : Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten kesepakatan

Bondowoso

Tahun

2014-2018

penetapan

target

indikator

dan

lembar

kinerja

RPJMD

Kabupaten Bondowoso


4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas

melaksanakan

urusan

dibidang

pendapatan

dan

pengelolaan

keuangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam

menyelenggarakan

tugas

Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah 4. Perencanaan penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD 5. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah 6. Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah 7. Pengendalian, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah 8. Perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi daerah 9. Perumusan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 10. Perumusan penyajian informasi keuangan daerah 11. Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi daerah 12. Perumusan pelaksanaan pengelolaan investasi daerah 13. Perumusan pengawasan pengelolaan investasi daerah


5

14. Perumusan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 15. Penyunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan 16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Bondowoso

sesuai

dengan

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Bondowoso nomor : 12 Tahun 2013 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah sebagai berikut:

BAGAN ORANISASI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO

Kepala Dinas

Sekertariat

Sub bag Penyusunan Program & Evaluasi

Subag Keuangan Subag Umum & Kepegawaian

Bidang Anggaran

Bidang Pendapatan

Bidang PBB dan BPHTB

Seksi Anggaran Pendapatan

Seksi Pendataan & Pengembangan Pendapatan Daerah

Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Seksi Pengelolaan Dan Penyediaan Dana

Seksi Pengolalaan data dan informasi

Seksi Belanja Langsung

Seksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan

Seksi Pengendalian Anggaran

Seksi Penetapan

Seksi Penagihan


Seksi Penagihan

Subag Keuangan

Bidang Perbendaharaan

Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

Seksi Akuntansi

Seksi Fasilitasi & Informasi Keuangan

Seksi Belanja Tidak Langsung

6



Penjabaran tugas dan fungsi 1. Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas : a. Merumuskan Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman APBD b. Mengendalikan Pelaksanaan APBD c. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD d. Melaksanakan Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD e. Melaksanakan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) Melaksanakan pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah

f.

g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah h. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD). Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

i.

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang diberikan

j.

oleh Bupati Selain sebagai SKPD Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bondowoso yang mempunyai tugas : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c. Melaksanakan

pemungutan

pendapatan

daerah

yang

telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. Melakukan fungsi BUD; e. Menyusun

laporan

keuangan

daerah

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; f.

Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.


7

2. Sekretariat Sekertariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program dan evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan SKPD. Bagian Sekertariat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi untuk menyusun anggaran dan laporan; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan; c. Pelaksanaan rencana program, kegiatan dan evaluasi; d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan perawatan; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Sekretariat terbagi atas 3 (tiga) Sub Bagian Yaitu : 

Sub. Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas a). Melakukan penyusunan program dan kegiatan b). Melakukan penyusunan RKA c). Melakukan evaluasi program dan kegiatan SKPD d). Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) SKPD e). Melakukan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) SKPD f). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas a). Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan b). Melakukan

tata

usaha,

kearsipan,

dokumentasi

dan

kepustakaan c). Melakukan rencana kebutuhan pendidikan dan kepelatihan d). Melakukan penyiapan bahan formasi, pengurusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai e). Melakukan penyiapan bahan penghargaan, bimbingan dan pembinaan disiplin pegawai f). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris


8



Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas a). Melakukan penyusunan DPA b). Melakukan

tata

usaha

keuangan

dan

laporan

pertanggungjawaban keuangan. c). Melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD d). Melakukan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. e). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris 3. Bidang Pendapatan Daerah Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, air tanah dan kegiatan pendapatan pajak daerah selain PBB dan BPHTB serta melaksanakan penerimaan dana bagi hasil dan penerimaan lainnya. Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategi dinas; b. Perumusan bahan kebijakan dan petujuk teknis pengelolaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB; c. Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, penerangan jalan, dan air tanah; d. Pelaksanaan

kegiatan

penggalian

dan

pengembangan

sumber

pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB; e. Pembinaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB; f.

Pelaksanaan administrasi/tata usaha pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB ;

g. Pelaksanaan penelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB; h. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB .


9

i.

Pelaksanaan penghitunagn, penetapan pajak daerah dan retribusi darah selain PBB dan BPHTB ;

j.

Pelaksanaan penagihan panjak daerah selain PBB dan BPHTB ;

k. Pengendalian oprasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendapatan selain PBB dan BPHTB ; l.

Pelaksanaan penyusunan dan perhitungan target pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB ;

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas : a). Melakukan

perencanaan

kegiatan

Seksi

Pendataan

dan

Pendaftaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan Daerah b). Melakukan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran subyek dan obyek pajak daerah selain PBB dan BPHTB. c). Melakukan pengkajian, pengelolaan dan verifikasi data subyek dan obyek pajak daerah selain PBB dan BPHTB. d). Melakukan tugas administrasi/tata usaha serta dokumentasi subyek dan obyek pajak daerah selain PBB dan BPHTB. e). Melakukan penerbitan surat keputusan NPWPD f). Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pendataan dan Pendaftaran g). Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada seksi pendataan dan pendaftaran h). Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran i). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah. 

Seksi Penetapan mempunyai tugas :


10

a). Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penetapan mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan b). Melakukan perhitungan besarnya jumlah ketetapan pajak daerah dan besarnya angsuran pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang terhutang. c). Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selain PBB dan BPHTB. d). Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penetapan e). Melakukan tugas administrasi/ tata usaha ketetapan pajak daerah dan pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB f). Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan penetapan g). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah. 

Seksi Penagihan mempunyai tugas : a). Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penagihan mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan b). Melakukan penagiahan pajak daerah dan lainnya selain PPB dan BPHTB. c). Melakukan penerimaan setoran pajak daerah selain PPB dan BPHTB. d). Melakukan tugas administrasi/ tata usaha penagiahan pajak dan pendapatan daerah lainnya selain PBB dan BPHTB e). Melakuan kegiatan koordinasi penagiahan pajak daerah lainnya selain PBB dan BPHTB f). Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan penagiahan g). Melakukan pengendalian teknis operasional penagiahan pajak daerah h). Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan


11

i).

Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah.

4. Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB Kepala

Bidang

Pendapatan

PBB

dan

BPHTB

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta penerimaan dana bagi hasil PBB Migas, Perhutanan dan Perkebunan. Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi : a. Penyusunan

perencanaan

kerja

bidang

yang

mengacu

pada

perencanaan strategis dinas ; b. Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB ; c. Pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB ; d. Pelaksanaan pembinaan dan paemantauan pelayanan PBB dan BPHTB skala kabupaten ; e. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pelayanan, pendaftaran, penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB ; f.

Pelaksaan

pengendalian,

evaluasi

dan

pelaporan

pada

bidang

Pendapatan PBB dan BPHTB ; g. Pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB, BPHTB dan dana bagi hasi PBB Migas, Perhutanan, Perkebunan ; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPB dan BPHTB mempunyai tugas : a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada rencana kerja bidang b. Melakukan administrasi pendaftaran, pendataan obyek pajak baru PBB sebagai obyek baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB dan sismiop PBB


12

c. Melakukan verifikasi dan pemeriksaan dilapangan terhadap byek pajak (baik

obyek

pajak

baru,

mutasi

sebagian/seluruhnya)

serta

penghapusan obyek pajak d. Melakukan proses administrasi pembetulan SPPT/SKP e. Melakukan evaluasi ketetapan nilai jual obyek pajak f.

Melakukan penghitungan penetapan nilai obyek pajak PBB

g. Melakukan

administrasi

pembetulan,

pembatalan,

keberatan,

pengurangan, penghapusan, kompensasi, restitusi, atas permohonan dari wajib pajak dan penyelesaian permasalahannya h. Melakukan pendistribusian dan penyampaian informasi atas ketetapan PBB tahun berjalan i.

Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi

j.

Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB



Seksi Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas : a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada rencana kerja bidang b. Melakukan pengadministrasian dan pemprosesan dokumen masuk pada seksi penagihan PBB dan PBHTB c. Melakukan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan penagihan PBB dan BPHTB d. Melakukan

penatausahaan

dan

pemerosesan

surat

keputusan

keberatan, banding pengurangan dan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi e. Melakukan penyelesaian usulan pemerikasaan dalam rangka penagihan PBB dan BPHTB f.

Melakukan penagihan dan tunggakan PBB dan BPHTB

g. Melakukan penyiapan bahan pengahapusan piutang PBB dan BPHTB h. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan seksi Penagihan PBB dan BPHTB


13

i.

Melakukan dan menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak PBB dan BPHTB

j.

Melakukan penyelesaian permohonan mengangsur dan penundaan pembayaran PBB dan BPHTB

k. Melakukan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan PBB dan BPHTB l.

Melakukan penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan Surat Keputusan pencabutan sita

m. Melakukan pelelangan dan penyelesaian pembatalan permohonan lelang n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi o. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB 

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas : a.

Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada rencana kerja bidang

b.

Melakukan pengelolaan data PBB dan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima

c.

Melakukan penetapan ketetapan data obyek dan subyek sebagai tindak lanjut adanya perubahan dan pengembangan data PBB

d.

Melakukan pemeliharaan jaringan dan sistem (Back Up data)

e.

Melakukan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB dan basis data PBB (SISMIOP PBB)

f.

Melakukan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB

g.

Melakukan validasi penerimaan pembayaran SSPD BPHTB

h.

Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap PPAT

i.

Melakukan rekonsiliasi data penerimaan PBB dan BPHTB

j.

Melakukan penyempurnaan sistem pembentukan basis data PBB dan BPHTB


14

k.

Melakukan koordinasi dalam

rangka penyusunan langkah strategis

dalam pencapaian penerimaan PBB dan BPHTB l.

Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB

5. Bidang Anggaran mempunyai tugas : a.

Melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta pengendalian pelaksanaan APBD;

b. Melaksanakan penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPASKPD)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA-SKPD) untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; Dalam melaksanakan tugasnya, bidang anggaran mempunyai fungsi : a.

Penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD;

b. Penyiapan

bahan

Dokumen

Pelaksanan

Anggaran

(DPA-

SKPD)/Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD) untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; c.

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah; e.

Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang anggaran.

f.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang Anggaran terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

Seksi anggaran pendapatan mempuyai tugas a). Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan pendapatan daerah b). Melakukan konsilidasi data anggaran pendapatan c). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran



Seksi anggaran belanja dan pembiayaan mempunyai tugas


15

a). Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan belanja dan pembiayaan daerah b). Melakukan konsolidas data anggaran belanja dan pembiayaan c). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Anggaran 

Seksi pengendalian anggaran mempunyai tugas a). Melakukan penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD b). Melakukan evaluasi dan analisis Anggaran Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah c). Melakukan

penyiapan

bahan

pembinaan

pengelolaan

keuangan daerah. d). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran. 6. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas : a. Melaksanakan anggaran kas; b. Melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD); c. Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); d. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk; e. Melaksanakan, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan PBD; f.

Melaksanakan penyimpanan dan penempatan uang daerah;

g. Melaksanakan pengelolaan investasi daerah; h. Melaksanakan

pembayaran

berdasarkan

permintaan

pejabat

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; i.

Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perbendaharaan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penyediaan dana yang diperlukan dalam pelakanaan APBD;


16

b. Penyiapan

bahan

penempatan

uang

daerah

dan

mengelola/menatausahakan investasi; c. Penyiapan bahan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah; d. Penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; e. Penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; f. Penyiapan bahan penagihan utang piutang daerah; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Perbendaharaan Terbagia atas seksi-seksi yaitu : 

Seksi Pengelolaan dan penyediaan dana mempunyai tugas : a). Melakukan penyiapan anggaran kas daerah b). Melakukan penyiapan SPD c). Melakukan administrasi teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah. d). Melakukan penyiapan bahan pengelolaan investasi daerah e). Melakuka penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah. f). Melakukan rekonsiliasi atas RKUD g). Melakukan penyiapan bahan laporan posisi kas h). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.



Seksi Belanja langsung mempunyai tugas a). Melakukan

verifikasi

kelengkapan

SPM

yang

diajukan

pengguna anggaran berupa SPJ. b). Melakukan penerbitan SP2D belanja langsung. c). Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. d). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.


17



Seksi belanja tidak langsung mempuyai tugas : a). Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPM yang diajukan pengguna anggaran berupa SPJ b). Melakukan menerbitkan SP2D belanja tidak langsung c). Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas daerah. d). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. Melaksanakan koordinasi dan konsoliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; b. Melaksanakan

koordinasi

konsoliasi

dalam

rangka

penyajian

informasi keuangan daerah; Dalam

melaksanakan

tugasnya

bidang

akuntansi

dan

pelaporan

mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah; b. Penyiapan bahan penyusunan laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; c. Penyiapan bahan penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; d. Penyiapan bahan penyajian informasi keuangan daerah e. Pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan keuangan; f.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang akuntansi terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

Seksi akuntansi mempunyai tugas yaitu : a). Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah b). Melakukan konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dari SKPD dan SKPKD


18

c). Melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD dalam

rangka

penyusunan

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan d). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Seksi fasilitas dan informasi keuangan mempunyai tugas : a). Melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan b). Menyajikan informasi keuangan daerah c). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

2.2

Sumber Daya SKPD Pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kabupaten Bondowoso tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO

Pendidikan

Jumlah

1

Strata 2 (S-2)

4

2

Strata 1 (S-1)

24

3

Sarjana Muda (D-3)

5

4

SLTA/SMK/KPAA

40

5

SLTP

-

6

SD

Jumlah


73

19

Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat-Pim NO

Nama Diklat Penjenjangan

Jumlah

1

Adum/Adumla/Diklatpim IV

11

2

SPAMA/DIKLATPIM III

2

3

SPAMEN

-

Jumlah

13

Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan NO

Golongan

Jumlah

1

I

-

2

II

32

3

III

39

4

IV

2

Jumlah

73

Tabel 2.2.4 Jumlah Pegawai Menduduki Eselon Dan Staf NO

Jabatan

Jumlah

1

Eselon I

-

2

Eselon II

1

3

Eselon III

5

4

Eselon IV

15

5

Staf

54

Jumlah


75

20

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, meubel, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain. Saat ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data perlengkapan yang dimiliki Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut : No

Perlengkapan

Keterangan

1.

Kelompok A

Tanah

2.

Kelompok B

Peralatan dan Mesin

3.

Kelompok C

Gedung dan Bangunan

4.

Kelompok D

Meubel

a. Kelompok A (Tanah) 1) Tanah Kantor Jalan Letjen Suprapto No 68 BondowosoTelepon 421819 b. Kelompok B (Peralatan dan Mesin) 1) Kendaraan Roda 4 (empat) a) Kijang INNOVA P 446 AP b) IZUSU P 543 AP 2) Kendaraan Roda 2, sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit. c. Kelompok C (Gedung dan Bangunan), terdiri dari : 1) Bangunan Kantor Dinas d. Kelompok D (Meubel) Meubel dan peralatan lain termasuk elektronik, ditempatkan di kantor Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebanyak : 569 buah


21

Selain mengelola Dana Alokasi Umum (DAU) / APBD Kabupaten Bondowoso, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, juga mengelola anggaran yang bersumber dari : a. Dana Alokasi Khusus (DAK), sumber dana APBN. b. Dana APBD Propinsi Jawa Timur. c. Dana yang bersumber dari pihak ketiga / lain termasuk bantuan dari luar negeri. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Urusan Pendapatan dan Pegelolaan Keuangan Sebagaimana Amanat Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus di lakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dengan sasaran meningkatnnya pengelolaan administrasi keuangan daerah yang taat dan sesuai Undangundang yang berlaku. Sehubungan

hal

tersebut

diatas

Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan Keuangan (DPPK) dalam menjalankan fungsinya baik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang

bertanggung jawab

menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersinergi dan terintegrasi dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bondowoso yang berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan, serta bertanggungjawab menggali sumber daya guna mencapai hasil sesuai target jangka pendek dan jangka panjang melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, PBB dan BPHTB. 2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 

Tantangan Era otonomi terus bergulir, pajak daerah menjadi motor yang

berfungsi ganda yaitu digunakan sebagai Budgeter yakni untuk membiayai


22

kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan fungsi regulator sebagai alat pengatur untuk tujuan stabilisasi perekonomean dan pengendalian sumber-sumber instabilitasi kemasyarakatan. 

Peluang Perlu diadakan beberapa langkah diantaranya peningkatan

Intensifikasi pemungutan jenis-jeni pajak daerah, Ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak daerah baru sesuai kondisi potensi yang ada


23

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi

isu

yang

tepat

dan

bersifat

strategis

meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa mendatang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Sebagaimana diuraikan pada Bab II bahwa Tugas Pokok DPPK adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup pelayanan adalah sebagai berikut:


24

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD DPPK

Aspek Kajian

1

Capaian /Kondisi Saat ini

2

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

PAD belum optimal

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi Internal Eksternal(Diluar (Kewenangan Kewenangan Skpd) Skpd)

3

4

Porsi PAD terhadap total Pendapatan

1. Jumlah SDM yg kurang (Juru Pungut) 2.Koordinasi belum optimal dengan SKPD pengelola pendapatan. 3. Tidak seluruh pegawai memahami peraturan tentang pajak dan retribusi daerah 4. Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi belum di kelola secara efisien 5. Perangkat aturan belum optimal.


Permasalahan Pelayanan SKPD

5

6

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

1. Porsi PAD terhadap total pendapatan masih rendah

2. Ketersediaan data dasar potensi pendapatan masih terbatas

2. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi Pendataan program antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kot a;

3. beberapa SKPD tidak mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, yang merupakan salah satu ukuran kinerja dan keberhasilan SKPD terkait. 4. Tidak seluruh masyarakat memahami peraturan tentang pajak dan retribusi daerah 5. Kemauan baik dari masyarakat untuk memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan daerah belum dapat di realisasi karena perangkat regulasi yang belum ada.

3. Belum optimalnya penegakan perangkat peraturan tentang pajak dan retribusi 4. Masih Banyak Potensi Pendapatan yang belum dapat di ambil untuk meningkatkan PAD.

25

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No

Dinamika Internasional (1) (2) 1 Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia

2

MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan

3

Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin Meningakatnya kerjasama antar negara

4

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal

(3) politik

(4) Situasi dan (1) Terjalinnya kerja sama pembangunan antara ekonomi di pusat yang Pemerintah Pusat, Provinsi kondusif dan terkendali dan bebarapa lembaga Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia. Good gevernance dan (2) Adanya perhatian clean goverment menjadi pemerintah pusat terhadap isu yang terus digulirkan Pembangunan Daerah dan meningkatnya Tertinggal/Daerah Miskin pembiayaan terhadap daerah miskin Meningkatnya kerjsama (3) Semakin meningkatnya antara pemenitah dan perkembangan investasi negara-negara donor swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum. Partisipasi masyarakat menjadi isu yang sangat kuat dalam berbagai regulasi perencanaan di tingkat pusat


(4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

26

Lainlain (5)

Tabel 3.3 Peluang dan Tantangan

NO 1

PELUANG

TANTANGAN

Melakukan Intensifikasi pemungutan

Pemutakhiran Perda yang terkait dengan

pajak daerah melalui paenertiban

pajak daerah

pemungutan pajak serta memperbaiki sistem pengendalian dan pengawasan di harapkan mampu meningkatkan PAD dari sektor pajak 2

Melakukan rehabilatasi dan optimalisasi

Pengawasan dan pembinaan wajib pajak

Infrastruktur yang potensial serta

dan obyek pajak agar tidak terjadi

mendukung sektor perekonomian

permasalahan data obyek dan subyek wajib pajak

3

Menggali sumber-sumber penerimaan

Penetapan pengenaan pajak daerah sesuai

baru yang memiliki potensi terhadap

peraturan perundangan

peningkatan PAD 4

Melakukan Pemutakhiran data obyek

Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan

pajak dan subyek pajak PAD sesuai

dengan melakukan penyuluhan perpajakan

dengan UU No 28 tahun 2009 tentang

kepada petugas pemungut dan wajib pajak

pajak daerah

bekerjasama dengan kantor pelayanan pajak di daerah sehingga kesadaran wajib pajak meningkat

5

Pengawasan obyek pajak pada saat

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

terdapat penyelenggaraan kegiatan

dan peningkatan SDM

Insidentil Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah


27

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

terpilih

(2014

–

2018)

adalah

“Terwujudnya

Masyarakat Bondowoso yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat Secara Berkelanjutan”. Adapun misi yang diemban terdiri dari 6 (enam) pokok penting, yaitu : 1) Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bermartabat 2) Melanjutkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan 3) Melanjutkan akselerasi kebangkitan ekonomi yang didukung optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing tinggi, kemitraan strategis dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan 4) Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif 5) Mewujudkan masyarakat yang responsif gender, menjunjung tinggi HAM serta penegakan hukum 6) Melanjutkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan

memperhatikan

penataan

ruang

dan

kelestarian

lingkungan hidup


28

Berdasarkan visi dan misi yang tersebut di atas, ditetapkan 6 (enam) program prioritas pembangunan tahun 2013-2018, sebagai berikut: 1. Program prioritas yang ditetapkan untuk melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bermartabat, adalah : a) Memantapkan pendidikan agama, baca tulis Al Quran, akhlak dan budi pekerti sebagai muatan lokal pendidikan b) Menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 tahun c) Rintisan pendidikan tinggi berkualitas d) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat bantu pembelajaran, infrastruktur pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, serta penyediaan Education Development

Center e) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik f)

Penguatan

kapasitas

lembaga

keagamaan

dan

sarana

peribadatan g) Melestarikan tradisi dan budaya sesuai kearifan lokal 2. Program prioritas yang ditetapkan untuk melanjutkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan, adalah : a)

Layanan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan

b)

Menyediakan pendidikan murah berkualitas dan beasiswa

c)

Peningkatan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan

d)

Rehabilitasi rumah dan penataan lingkungan tidak layak huni

e)

Peningkatan fungsi dan kualitas pelayanan puskesmas serta rumah sakit

f)

Peningkatan kualitas dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil


29

3. Program prioritas yang ditetapkan untuk melanjutkan akselerasi kebangkitan ekonomi yang didukung optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing tinggi, kemitraan strategis dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, adalah : a) Pengembangan Bondowoso Pertanian Organik (Botanik) b) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi dan jalan usaha tani c) Peningkatan produksi dan nilai tambah, pengembangan pasca panen dan etalase produk unggulan serta fasilitasi pemasaran domestik maupun ekspor d) Branding / sertifikasi / standarisasi produk / komoditi unggulan e) Mempertahankan Kabupaten Bondowoso sebagai lumbung pangan dan lumbung ternak Jawa Timur f)

Pengembangan dan peningkatan promosi pariwisata

g) Pengembangan kemitraan strategis untuk peningkatan investasi h) Optimalisasi dan inovasi pemberdayaan masyarakat i)

Opimalisasi Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja

j)

Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi lokal berbasis koperasi dan UMKM serta pemberdayaam lembaga ekonomi mikro

4. Program prioritas yang ditetapkan untuk melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif, adalah : a) Pengembangan

Digital

Government

Services/E-gov

untuk

pelayanan masyarakat secara on line b) Peningkatan

sumberdaya

aparatur

yang

inovatif

menuju

palayanan prima dan berwawasan gender melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan aparatur c) Penyederhanaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik Bondowoso | Renstra DPPK 2014 - 2018

30

d) Peningkatan ruang partisipasi/aspirasi dan sinergitas antara pemerintah daerah, LSM/NGO, swasta dan masyarakat dalam pembangunan e) Peningkatan kapasitas dan koordinasi serta kerjasama dengan lembaga legislatif 5. Program prioritas yang ditetapkan untuk mewujudkan masyarakat yang responsif gender, menjunjung tinggi HAM serta penegakan hukum, adalah : a) Peningkatan peran serta kaum perempuan dalam pembangunan b) Pencegahan dan perlindungan perempuan dari KDRT serta pencegahan dan perlindungan anak dari kemungkinan trafficking serta bekerja usia dini c) Peningkatan harmonisasi sosial antar suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat d) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 6. Program prioritas yang ditetapkan untuk melanjutkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan hidup, adalah : a) Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan termasuk penyediaan jaringan jalan lingkar kabupaten b) Penyediaan sarana prasaranan penunjang kelestarian lingkungan hidup c) Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat d) Penyediaan jaringan listrik dan PJU secara merata e) Peningkatan pengelolaan sampah dan pengolahan limbah f) Pengembangan kawasan strategis Agropolitan dan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pemerataan pembangunan g) Pengawasan, pengembangan dan pemantapan kawasan lindung dan budidaya serta penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan


31

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran untuk setiap tujuan yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi yang selaras dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPPK adalah Misi ke empat yakni “Melanjutkan

tata

kelola

pemerintahan

yang

aspiratif,

partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif ”,


32

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pendorong Pelayanan SKPD

Visi

: Terwujudnya Masyarakat Bondowoso yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat Secara Berkelanjutan

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

Misi ke Empat : Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur dan

amanah serta didukung birokrasi yang reformatif 1. Program

Proses

 Rendahnya

 Tersedianya

Peningkatan dan

pengelolaan

pemahaman

peraturan daerah

pengembangan

keuangan yang

masyarakat tentang

tentang pajak

pengelolaan

dihasilkan belum

pajak dan retribusi.

keuangan

optimal

daerah

 Kurangnya komitmen beberapa SKPD yg memiliki pendapatan dalam mencapai target  Kurangnya SDM yang

dan retribusi daerah  System informasi pengelolaan keuangan daerah

memiliki keahlian di

(Simda)

bidang pendapatan

 Komitmen

dan pengelolaan

pimpinan dan

keuangan Kurang

semua staff

optimalnya sarana dan

untuk

prasarana yang dibutuhkan.  Regulasi pusat terkait

melaksanakan tugas

dana perimbangan untuk pemda


33

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 3.4

Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi. Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi SKPD maupun Visi dan Misi pembangunan daerah Penentuan

isu-isu

strategis

dalam

penyusunan

Renstra

menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu DPPK sebagai instasi pengelola keuangan perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan

serta mengenal kondisi-

kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, sebagai berikut : 1)

Kelemahan dan Kekuatan Dalam Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selama 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014 – 2018, maka harus di perhatikan faktor internal seperti kelemahan dan kekuatan


34

yang dirasakan selama ini.

Tabel 3.5 Kelemahan dan Kekuatan, Peluang dan Ancaman KELEMAHAN (1)

(2)

(3)

(4) (5)

Tidak ada peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan. Reward dan Punishment belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja. Lambatnya penyesuaian terhadap penyesuaian tuntutan masyarakat terhadap cepatnya pelayanan. Jarang mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolan keuangan Sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.

PELUANG


KEKUATAN (1) Tersedianya Perda, Perwal dan Keputuan Gubernur tentang pendapatan dan pengelolaan keuangan (2) Pengalaman empirik dari Sumberdaya Manusia dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan (3) Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah. (4) Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi. ANCAMAN

35

(1)

(2)

(3)

(4)

Laju pertumbuhan Ekonomi selama beberapa tahun lalu menunjukan angka positif dan progresif. Potensi Wajib Pajak dan Retribusi mengalami tren kenaikan yang positif. Pusat Kegiatan Wilayah menjadi daya magnit terhadap hak dan kewajiban daerah Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan, PBB dan BPHTB

(1) Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro (2) Ketidaksabaran masyarakat dalam menghadapi globalisasi (3) Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia maya. (4) Perubahan aturan yang cepat mendorong penata usahaan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada (5) Pemeriksaan bertumpuk dalam waktu bersamaan

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPK 5 (lima) tahun ke depan, adalah :

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak; 2. Obyek pajak tidak menyampaikan secara jujur dengan kondisi sebenarnya; 3. Penyampaian RKA dan laporan keuangan SKPD tidak tepat waktu; 4. Regulasi keuangan yang selalu berubah; 5. Keterlambatan penyampaian SPJ oleh SKPD.


36

BAB IV VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO 4.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso a. Visi Visi

merupakan

pandangan

jauh

kedepan,

bagaimana

Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso harus berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso : “Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah, Keuangan

Daerah

dan

yang

Tertib,

Efektif,

Efisien,

Transparan

dan

Akuntabel” Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu : a. Terwujudnya tata kelola PAD dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso sebagai inovator dan pelopor yang bertanggung jawab menciptakan dan menggali sumber daya guna pencapaian hasil sesuai target jangka pendek dan jangka panjang organisasi dan sekaligus memberikan kontribusi dalam pembangunan;


37

b. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah dimaksudkan bahwa Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan

Keuangan

kabupaten

Bondowoso bertanggungjawab menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersinergi dan terintegrasi dengan semua SKPD

Kabupaten

Bondowoso

dan

berpedoman

pada

prinsip

pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006. c. Tertib dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan selalu dilakukan tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku. d. Efektif dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan selalu terpenuhi sebagaimana hasil (outcome) yang diinginkan. e. Efisien dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan selalu mempertimbangkan rasio biaya dan manfaat (Benefit Cost). f.

Transparan dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang membutuhkan informasi pengelolaan keuangan daerah.

g. Akuntabel dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan selalu berpedoman pada aspek legalitas maupun formalitas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah.


38

Dalam rangka mewujudkan Visi-nya maka ditetapkan Misi yang di emban Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso tahun 2013 -2018 sebagai berikut: 1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur DPPK 2. Mewujudkan penerimaan PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan berkelanjutan; 3. Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

daerah

melalui

tahapan

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD; Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka penjelasan masing-masing Misi adalah sebagai berikut:

Misi Kesatu Sebagai “motor” penggerak pengelola pendapatan dan belanja daerah, ketersediaan SDM pengelola keuangan daerah menjadi sangat penting, dan menjadi

kunci

keberhasilan

proses

pertanggungjawaban APBD. Kualitas

pelaksanaan

penyusunan

dan

SDM pengelola keuangan daerah

sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para pengelola yang secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.

Misi Kedua Sumber pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan pendapatan asli daerah. Sejauh ini DPPK Kabupaten Bondowoso berupaya terus menerus dan simultan untuk mewujudkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah menuju kemandirian pengelolaan keuangan daerah dan berharap antara lain:


39



Dapat mewujudkan pencapaian hasil dan target yang progresif setiap kurun waktu tertentu;



Dapat mewujudkan dan merealisasikan hasil sesuai tujuan pencapaian target PAD;



Dapat mewujudkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan optimal dan terus menerus

Misi Ketiga Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel melalui mekanisme

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasan

dan

pertanggungjawaban. Sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kabupaten Bondowoso dapat memenuhi azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, tahun 2006. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso  Tujuan Organisasi Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna : 1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun; 2. Menggambarkan arah straregi organisasi dan perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; 3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi organisasi. Berdasarkan arahan arti dan makna tujuan organisasi dimaksud, maka

Dinas

Pendapatan

dan

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten

Bondowoso menetapkan tujuan organisasi sebagai berikut : Bondowoso | Renstra DPPK 2014 - 2018

40

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI SKPD; 2. Meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah; 3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,transparan dan akuntabel;  Sasaran Organisasi Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dalam bentuk terakhir yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategik dengan fokus utama berupa tindakan dan lokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud serta mengacu pada arah tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dalam mengemban misi organisasi adalah sebagai berikut ; 1. Tersedianya aparatur yang professional dan berkualitas dengan indikator jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional / Struktural; 2. Terwujudnya optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; 3. Tersusunnya APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung jawaban APBD sesuai ketentuan; 4. Tersedianya aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;

5. Terselenggaranya

pelaksanaan

sosialisasi

dan

pembinaan

pengelolaan keuangan daerah


41

Selanjutnya, untuk memperjelas korelasi antara tujuan dan sasaran serta indikator sekaligus target capaian kinerja diuraikan dalam matrik berikut :


42

TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No

TUJUAN

1 1.

2.

2

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

3

4

Meningkatkan kualitas

Meningkatnya kualitas

Pembinaan SDM Pengelolaan

Jumlah Pelaksanaan

SDM aparatur dalam

SDM aparatur yang

Keuangan

Pembinaan SDM

melaksanakan TUPOKSI

mengikuti Diklat

SKPD

Fungsional / Struktural

Meningkatkan kontribusi

Meningkatnya

Prosentase peningkatan

PAD terhadap

Pendapatan Asli

Pendapatan Asli Daerah

Daerah, PBB dan

terhadap seluruh

Pendapatan daerah

BPHTB melaluai

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29

30

32

34

34

6,24 %

6,23 %

6,22 %

6,20 %

6,19 %

Pengelolaan Keuangan

Jumlah PAD Jumlah Total Pendapatan

pendapatan dalam APBD

Intensifikasi dan Ekstensifikasi


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

Formula Indikator

43

3

Meningkatkan

1.

Ketepatan waktu

1.

Ketepatan waktu

1.

Penyapaian laporan

kemampuan

penyampaian

penyampaian laporan

keuangan tepat waktu

pengelolaan keuangan

laporan keuangan

keuangan

sesuai peraturan

daerah yang efektif,

perundang-undangan

efisien,transparan dan

yang berlaku

Maret

Maret

Maret

Maret

Maret

Desember

Desember

Desember

Desember

Desember

7

8

9

10

10

akuntabel

2.

Ketepatan Waktu

2.

penetapan APBD

Ketepatan Waktu

2.

penetapan APBD

Penetapan APBD tepat waktu sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku

3.

Meningkatnya Aplikasi system

3.

Ketersediaan sistem informasi keuangan

3.

Jumlah ketersediaan sistem informasi

informasi

keuangan daerah

pengelolaan

yang dibutuhkan

keuangan


44

4.3 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka menengah Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan

Kabupaten Bondowoso, perlu

disusun strategi dan kebijakan yang menjadi landasan implementasi kegiatan pembangunan. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bondowoso : a. Meningkatkan kegiatan orientasi tata kelola keuangan dan memperluas wawasan dengan membentuk discussion group b. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar dinas terkait dengan bekerjasama dalam kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi c. Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas produk layanan publik dengan teknologi informasi (software) berupa SIMDA

2.

Kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bondowoso : a. Melaksanakan

fasilitasi

pendidikan

dan

pelatihan

fungsional

pengelolaan keuangan daerah, contoh Kursus keuangan daerah (KKD),

Kursus

Perbendaharaan

dan

lain-lain

Penumbuhan

wirausaha baru, penguatan wirausaha dan kelembagaan serta peningkatan fasilitasi akses permodalan bagi UMKM b. Melaksanakan sosialisasi PAD dan PBB bersama KP PBB di tingkat Kecamatan dan desa disertai pemberian reward terhadap kepala desa yang berprestasi c. Melaksanakan Bintek pengelolaan keuangan daerah kepada semua SKPD dan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten dibidang pengembangan Simkeuda. Pola hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

pembangunan

jangka

menengah

Dinas

Pendapatan

dan

pengelolaan keuanga Kabupaten Bondowoso diuraikan dalam tabel berikut :


45

Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Visi : Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah, Keuangan Daerah dan yang Tertib, Efektif, Efisien,Transparan dan Akuntabel Misi I

: Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur DPPK

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

Meningkatkan kegiatan orientasi tata

Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan

dalam melaksanakan TUPOKSI SKPD

yang mengikuti Diklat Fungsional /

kelola keuangan dan memperluas

pelatihan fungsional pengelolaan

Struktural

wawasan dengan membentuk

keuangan daerah, contoh Kursus

discussion group

keuangan daerah (KKD), Kursus Perbendaharaan dan lain-lain

Misi II

: Mewujudkan penerimaan PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan berkelanjutan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan kontribusi PAD terhadap

Meningkatnya Pendapatan Asli

Meningkatkan komunikasi dan

Melaksanakan sosialisasi PAD dan PBB

Pendapatan daerah

Daerah, PBB dan BPHTB melaluai

koordinasi antar dinas terkait dengan

bersama KP PBB di tingkat Kecamatan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

bekerjasama dalam kegiatan

dan desa disertai pemberian reward

intensifikasi dan ekstensifikasi

terhadap kepala desa yang berprestasi

Misi III

: Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan kemampuan

1.

Meningkatkan peran sebagai fungsi

Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan

manajemen pengelolaan keuangan

pelatihan fungsional pengelolaan

daerah dan meningkatkan kualitas

keuangan daerah, contoh Kursus

produk layanan publik dengan

keuangan daerah (KKD), Kursus

teknologi informasi (software) berupa

Perbendaharaan dan lain-lain

pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,transparan dan akuntabel

2. 3.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Ketepatan Waktu penetapan APBD Meningkatnya Aplikasi system informasi pengelolaan keuangan

SIMDA


46

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dirumuskan pada bab IV perlu program-program yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang tepat untuk merealisasikan target-target tersebut, adapun uraian sasaran dan indikator sasaran akan diwujudkan dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi melalui program dan kegiatan sebagai berikut : A. Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran 13. Penyediaan Informasi Hasil Aparatur kepada Masyarakat B. Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan Perlengkapan Kantor/ Meubeler 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 7. Rehab Berat/ Sedang Gedung Kantor Bondowoso | Renstra DPPK 2014 - 2018

47

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal D. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan E. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan : 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaranAPBD 5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 6. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 7. Penyusunan

rancangan

peraturan

KDH

tentang

penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 8. Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 9. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 11. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 12. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 13. Peningkatan administrasi gaji 14. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Web Based Reporting System (WBRS) DAK 15. Koordinasi dan Pelaporan Dana Transfer 16. Sosialisasi Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 17. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 18. Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 19. Penyusunan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah 20. Peningkatan administrasi Penatausahaan keuangan daerah


48

21. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 22. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah PBB dan BPHB F. Program perencanaan pembangunan daerah Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Strategis Uraian secara lebih mendetail rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuanga Kabupaten Bondowoso disajikan dalam lampiran.


49

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah se bagai berikut : 1. Prosentase Peningkatan Pajak daerah 2. Prosentase peningkatan retribusi daerah 3. Prosentase hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Prosentase peningkatan pendapatan daerah 5. Prosentase PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD 6. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 7. Opini BPK terhadap laporan keuangan 8. Ketepatan waktu Penetapan APBD 9. Prosentase belanja untuk pelayanan dasar 10. Prosentase belanja untuk urusan pendidikan 11. Prosentase Belanja untuk urusan kesehatan 12. Prosentase belanja langsung terhadap DAU 13. Prosentase belanja langsung terhadap APBD 14. Prosentase dana perimbangan yang terserap 15. Prosentase SILPA terhadap total pendapatan 16. Ketersediaan sistem informasi keuangan 17. Pembinaan SDM pengelolaan keuangan Adapun target yang ditetapkan untuk masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam lampiran.


50

BAB VII P E N U T U P Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 – 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DPPK dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi DPPK yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur DPPK, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh

stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.


51

LAMPIRAN


52

INDIKATOR KINERJA SKPD Nama SKPD : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Indikator Capaian Program

NO PROGRAM 1 1

TARGET Formula Indikator

3

2

Program 1 % Peningkatan pajak Jml penerimaan pajak daerah th Ybs Peningkatan daerah Jml penerimaan pajak daerah th dasar Kinerja dan Pengembang 2 % Peningkatan Jml penerimaan retribusi daerah tahun Ybs an retribusi daerah Jml penerimaan retribusi daerah th dasar Pengelolaan Keuangan Jml Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang % Hasil pengelolaan Daerah 3 Kekayaan Daerah yang di pisahkan Tahun Ybs Jml Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan di pisahkan Tahun Ybs % Peningkatan 4 pendapatan daerah lainnya

5

% PAD terhadap seluruh pendapatan

6 Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan

Th Dasar 2013

5

6

2014

%

13.836.100.000,00 8.836.280.000,00

Rp

23.069.747.950,00 23.069.747.950,00

100,00

3.465.620.320,00 3.465.620.320,00

100,00

Rp

42.109.060.950,00

Bulan

77.480.709.250,00 1.253.542.466.235,00

2017

9

%

2018

10

Kondisi Ahir Masa Jabatan 12

%

11

16.741.681.000,00 8.836.280.000,00

189,47

18.415.849.100,00 8.836.280.000,00

208,41

20.257.434.010,00 8.836.280.000,00

229,25

20.257.434.010,00 8.836.280.000,00

229,25

23.130.075.500,00 23.069.747.950,00

100,26

25.443.083.050,00 23.069.747.950,00

110,29

27.987.391.355,00 23.069.747.950,00

121,32

30.786.130.490,50 23.069.747.950,00

133,45

33.864.743.539,55 23.069.747.950,00

146,79

33.864.743.539,55 23.069.747.950,00

146,79

3.400.000.000,00 3.465.620.320,00

98,11

3.570.000.000,00 3.465.620.320,00

103,01

3.748.500.000,00 3.465.620.320,00

108,16

3.935.925.000,00 3.465.620.320,00

113,57

4.132.721.250,00 3.465.620.320,00

119,25

4.132.721.250,00 3.465.620.320,00

119,25

46.710.488.842,50 105,65

84.852.355.350,00 1.360.409.931.488,00

49.046.013.284,63 110,93

42.109.060.950,00

6,24

Maret

90.943.281.892,50 1.460.646.270.455,40

51.498.313.948,86 116,47

42.109.060.950,00

6,23

Maret

97.523.585.639,63 1.569.151.461.374,67

54.073.229.646,30 122,30

42.109.060.950,00

6,22

Maret

104.636.218.539,36 1.686.615.073.694,09

54.073.229.646,30 128,41

128,41

42.109.060.950,00

6,20

Maret

112.328.128.445,85 1.813.798.975.087,45

42.109.060.950,00

6,19

112.328.128.445,85 1.813.798.975.087,45

Maret

Hasil

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Desember

Desember

Desember

Desember

Desember

Desember

Desember

% belanja untuk urusan kesehatan

Jumlah belanja untuk pelayanan dasar Total belanja Jumlah belanja urusan pendidikan Total belanja Jumlah belanja urusan kesehatan Total belanja

12

% belanja langsung terhadap DAU

Jumlah belanja langsung Jumlah DAU

Rp

526.632.851.718,50 752.776.704.000,00

69,96

559.220.228.121,00 826.284.368.000,00

67,68

603.573.366.856,70 892.387.117.440,00

67,64

651.783.375.262,15 963.778.086.835,20

67,63

704.207.018.094,13 1.040.880.333.782,02

67,65

761.235.290.474,61 1.124.150.760.484,58

67,72

761.235.290.474,61 1.124.150.760.484,58

13

% belanja langsung terhadap APBD

Jumlah belanja langsung Jumlah APBD

Rp

526.632.851.718,50 1.348.289.811.090,24

39,06

559.220.228.121,00 1.390.181.948.941,00

40,23

603.573.366.856,70 1.483.595.734.631,10

40,68

651.783.375.262,15 1.585.638.135.227,76

41,11

704.207.018.094,13 1.695.662.437.807,83

41,53

761.235.290.474,61 1.841.823.416.065,26

41,33

761.235.290.474,61 1.841.823.416.065,26

41,33

14

% dana perimbangan yang terserap

Jumlah dana perimbangan yang terserap Total jumlah dana perimbangan

Rp

888.983.583.585,00 888.983.583.585,00

100,00

959.965.111.160,00 959.965.111.160,00

100,00

1.034.882.781.416,00 1.034.882.781.416,00

100,00

1.115.742.506.033,80 1.115.742.506.033,80

100,00

1.203.021.343.166,73 1.203.021.343.166,73

100,00

1.297.235.026.487,32 1.297.235.026.487,32

100,00

1.297.235.026.487,32 1.297.235.026.487,32

100,00

15

% SILPA terhadap total pendapatan

Jumlah besaran SILPA Total jumlah pendapatan

Rp

83.360.570.005,00 1.253.542.466.235,00

6,65

35.772.017.453,00 1.360.409.931.488,00

2,63

31.446.464.175,70 1.460.649.270.455,40

2,15

24.986.673.903,09 1.569.151.461.374,67

1,59

17.547.364.113,74 1.686.615.073.694,09

1,04

1.524.440.977,82 1.813.798.975.087,45

0,08

1.524.440.977,82 1.813.798.975.087,45

0,08

Jml ketersediaan sistem iformasi Keuangan daerah yang dibutuhkan

unit

6

-

7

1

8

1

9

1

10

1

10

-

10

-

kali

29

-

29

-

30

1

32

2

34

2

34

-

34

-

11

16 Ketersediaan Sistem Informasi keuangan 17 Pembinaan SDM Pengelolaan Keuangan

Jml pelaksanaan Pembinaan SDM Pengelolaan Keuangan

Rp Rp Rp

25,39 42,25 6,72

409.029.067.571,00 1.390.181.948.941,00 570.273.753.394,00 1.390.181.948.941,00 77.145.959.900,00 1.390.181.948.941,00

29,42 41,02 5,55

449.931.974.328,10 1.483.595.734.631,10 627.301.128.733,40 1.483.595.734.631,10 92.575.151.880,00 1.483.595.734.631,10

30,33 42,28 6,24

490.834.881.085,20 1.585.638.135.277,76 684.328.504.072,80 1.585.638.135.277,76 108.004.343.860,00 1.585.638.135.277,76

30,96 43,16 6,81

531.737.787.842,30 1.695.662.437.807,83 741.355.879.412,20 1.695.662.437.807,83 123.433.535.840,00 1.695.662.437.807,83

6,19

Maret

Bulan

342.263.428.152,00 1.348.289.811.090,24 569.675.511.594,00 1.348.289.811.090,24 90.604.653.711,50 1.348.289.811.090,24

%

172,24

42.109.060.950,00

Maret

%

15.219.710.000,00 8.836.280.000,00

44.486.179.850,00

6,18

2016

156,58

100,00 42.109.060.950,00

%

8

100,00

Jumlah PAD Jumlah total pendapatan

2015

7

8.836.280.000,00 8.836.280.000,00

Rp

Penyampaian laporan keuangan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku

%

Rp

∑ penerimaan pendapatan daerah lainnya tahun ini ∑ penerimaan pendapatan daerah lainnya tahun dasar

7 Opini BPK terhadap WTP, WDP, DISCLAIMER, TIDAK WAJAR laporan keuangan waktu 8 Ketepatan Penetapan APBD tepat waktu sesuai penetapan APBD peraturan perundang-undangan yg berlaku % belanja untuk 9 pelayanan dasar 10 % belanja untuk urusan pendidikan

Satuan

31,36 43,72 7,28

572.640.694.599,40 1.841.823.416.065,26 798.383.254.751,60 1.841.823.416.065,26 138.862.727.820,00 1.841.823.416.065,26

31,09 43,35 7,54

572.640.694.599,40 1.841.823.416.065,26 798.383.254.751,60 1.841.823.416.065,26 138.862.727.820,00 1.841.823.416.065,26

43,35

67,72

A.n. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabid Anggaran,

ANIK SUGIANTI HIDAYAT, SE, Msi 19690805 198803 2 008

-

31,09

7,54

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN DONDOWOSO TAHUN

Recommend Documents