RENCANA KERJA TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2015
January 1, 2016
RENCANA KERJA DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
BAB II
:
PENDAHULUAN
I-1
1.1
Latar Belakang.................................................................................. I-1
1.2
Landasan Hukum............................................................................. I-2
1.3
Maksud dan Tujuan......................................................................... I-3
1.4
Sistematika Penulisan.................................................................... I-4
:
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu…………………….. II-1
2.2
Pelaksanaan Renja DPPKD pada Periode Lalu dan
II-1
Tahun Berjalan.................................................................................. II-6 2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
II-6
SKPD………………………………………………………………………... 2.4
Penelaahan Usulan Prpgram dan Kegiatan
II-7
Masyarakat………………………………………………………………. BAB III :
TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
III-1
3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis..................................................... III-1
3.2
Program dan Kegiatan..................................................................
III-3
PENUTUP
IV-1
BAB IV :
i
RENCANA KERJA
2016 Kata Pengantar
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016 ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 ini
berdasarkan
evaluasi dan capaian kinerja program kegiatan tahun sebelumnya serta Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya. Penetapan Rencana Kerja ini, akan dirancang untuk dijadikan acuan dalam mengusulakan
Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang akan dilengkapi
dengan Indikator Kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur secara berkesinambungan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Pulau Punjung, Maret 2015 Kepala DPPKD Kab. Dharmasraya
(PALAWASITA, SE) NIP. 19611121 199103 2 001
RENCANA KERJA
2016 BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen rencana
strategis
(Renstra)
yang
telah
ditetapkan
melalui
mekanisme
perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis DPPKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2020 yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renja ini adalah sebagai penjabaran dari tugas pokok DPPKD yang dalam kewenangannya menangani urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian. Penyusunan Renja ini telah mempedomani
Visi, Misi dan Agenda DPPKD, yang
sudah tertuang didalam Renstra DPPKD, serta diselaraskan dengan agendaagenda yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya. Renja SKPD ini merupakan dapat dijadikan pedoman dan bahan masukan utama untuk pelaksanaan forum SKPD, yang dilanjutkan dengan penetapan RKPD. Berdasarkan
DPPKD
RKPD
yang
telah
ditetapkan,
nantinya
akan
dilakukan
I-1
RENCANA KERJA
2016
penyempurnaan terhadap Renja ini, yang selanjutnua akan menjadi suatu Keputusan. 1.2. Landasan Hukum Dinas
Pendapatan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(DPPKD)
Kabupaten
Dharmasraya merupakan Dinas Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 November 2010, mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi: a.
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan daerah;
b.
mengkoordinasikan perumusan kebijakan pendapatan, dan pengelolaan keuangan daerah dengan instansi terkait;
c.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, dan pengelolaaan keuangan daerah;
d.
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, dan pengelolaan keuangan daerah;
Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 79 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan, sejumlah Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan-Undangan, dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: 1.
DPPKD
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
I-2
RENCANA KERJA 2.
2016
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal;
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Dharmasraya; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja DPPKD Kabupaten Dharmasraya ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program–program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh DPPKD Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Misi/Agenda Kerja DPPKD DPPKD
I-3
RENCANA KERJA
2016
yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPPKD Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja DPPKD Kabupaten Dharmasraya adalah untuk mendiskripsikan tentang program–program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh DPPKD Kabupaten Dharmasraya dengan harapan program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan direncanakan. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja DPPKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Dharmasraya yang tergambar latar belakang penyusunan, landasan hukum pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana Kerja, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja DPPKD untuk tahun 2016; Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, mengkomunikasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPPKD selama tahun tahun sebelumnya, capaian kinerja, serta dibandingkan dengan Rencana Kerja Tahun 2016; Bab III. Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan, menjelaskan tentang tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi serta Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Dharmasraya; Bab IV. Penutup, menjelaskan kesimpulan dari Rencana Kerja DPPKD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.
DPPKD
I-4
RENCANA KERJA
2016 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra DPPKD Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah : 1.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran,
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; Kegiatan ini dilaksanakan dengan realisasi dana Rp.13.500.650,realisasi Rp.11.168.300,- sisa Rp.2.332.350 secara fisik telah dilaksanakan 100 % yaitu dalam bentuk buku laporan semester, permasalahan
yang
dihadapi
masih
lemahnya
pengelolaan
keuangan di sebagian besar SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Dharmasraya sehingga lambat dalam melakukan konsolidasi penyusunan laporan semesteran adapun solusi yang diambil adalah melakukan rekonsiliasi data rekap SP2D setiap bulannya
sebagai
bahan
konsolidasi
penyusunan
laporan
semesteran dan prognosis untuk 6 (enam) bulan kedepan. Laporan ini digunakan sebagai salah satu acuan pengambilan kebijakan untuk perubahan APBD.
2.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun,
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; Kegiatan ini dilaksanakan dengan realisasi dana Rp. 9.893.900,realisasi
sebesar Rp. 9.893.900,- sisa Rp.0 secara fisik sudah
mencapai 100 %, permasalahan yang dihadapi masih lemahnya DPPKD
II-1
RENCANA KERJA
2016
pengelolaan keuangan di sebagian besar SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Dharmasraya sehingga lambat dalam melakukan konsolidasi penyusunan laporan tahunan adapun solusi yang diambil adalah melakukan rekon setiap bulannya dengan bendahara SKPD dan melakukan rapat dengan SKPD untuk percepatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun. 3.
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tersusunnya
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; Kegiatan ini menerbitkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Dan Bagan Akuntansi Standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan dana Rp.122.188.150,- realisasi sebesar Rp. 96.321.400,- sisa Rp.25.866.750,- secara fisik kegiatan ini telah dilaksanakan 100 %, permasalahan yang dihadapi masih kurangnya tenaga akuntansi dalam mengelola keuangan, untuk itu DPPKD melaksanakan bimbingan teknis tentang Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual untuk SKPD Se-Kabupaten Dharmasraya.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, 1.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah,
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; Kegiatan ini mengakomodir seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah, mulai dari koordinasi teknis dengan instansi terkait, pencetakan draf ranperda, studi banding ke daerah lain, sampai dengan tercetaknya peraturan daerah tentang retribusi daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 96.321.400,- terealisasi sebesar Rp. 6.586.750,- atau 33.4 %. Telah dilaksanakan pembahasan ranperda tentang retribusi pasar dengan DPRD dan menunggu evaluasi dari gubernur.
DPPKD
II-2
RENCANA KERJA 2.
2016
Penyusunan Ranperda Tentang APBD,
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; Kegiatan ini dengan anggaran sebasar Rp.484.860.000,- terealisasi sebesar Rp.434.833.000,- atau 89.68 % sedangkan fisiknya terealisasi 100%, Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun per tahun anggaran.
3.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD,
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 366.671.000,- terealisasi sebesar Rp. 330.882.657,- atau 90.24 %, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor
baik internal maupun eksternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan beberapa kajian tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran
yang
efektif
dan
efisien
serta
dapat
dipertanggungjawabkan. 4.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.186.702,500,- terealisasi sebesar Rp. 179.267.200,- atau 96.02 %, sedangkan fisiknya
DPPKD
II-3
RENCANA KERJA
2016
terealisasi 100%; masalah yang dihadapi yaitu belum sepenuhnya personil SKPD memahami penyusunan peraturan daerah, karenannya perlu kebersamaan dalam penyusunan dengan bantuan aplikasi SIPKD. 5.
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
Tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.16.610.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.360.000,- atau 86.45 %, sedangkan fisiknya terealisasi 100%; masih kurangnya personil SKPD dalam memahami penyusunan peraturan daerah, karenannya perlu kebersamaan dalam penyusunan dengan bantuan aplikasi SIPKD.
6.
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah,
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 140.589.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.752.136,- atau
85.18 % sedangkan fisiknya
terealisasi 100%. Kegiatan ini merupakan pendukung sistem pengadministrasian
pengelolaan
keuangan
daerah
dimana
indikator hasil yang diharapkan yaitu terlaksananya pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual yang terarah dan terkoordinasi sesuai standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan. 7.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah,
Kegiatan ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian realisasi retribusi daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi potensi retribusi daerah dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp.120.622.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.92.801.040,- atau 76.94 %, indikator kegiatan ini adalah membandingkan target retribusi sebesar Rp. 23.312.592.000,- bisa terealisasi Rp. 20.815.345.933,- atau 89.29 %. Jika dibandingkan DPPKD
II-4
RENCANA KERJA
2016
dengan tahun yang lalu adanya peningkatan pendapatan dibidang retribusi
dimana
tahun
lalu
capaiannya
sebesar
81
%.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kurangnya personil untuk melaksanakan pendataan potensi retribusi daerah.
8.
Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah,
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
Anggaran sebesar Rp.584.188.000,- terealisasi sebesar Rp.568.633.000,atau 97.33% sedangkan fisiknya terealisasi 100%. Pada tahun 2013 kegiatan ini masih semi aplikasi, artinya setelah setengah tahun menggunkan manual mikrosof exel sedangkan pertengahan tahun menggunkan aplikasi SIPKD, karena adanya peralihan tersebut maka terhambat dalam pelaksanaan pekerjaan. Solusi yang dilakukan adalah mendatangkat pendampingan dari pihak ketiga dan memberikan pelatihan kepada SKPD.
9.
Sosialisai Perpajakan, Retribusi Dan PBB,
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
Anggaran sebesar Rp.97.510.375,- terealisasi sebesar Rp.95.939.215,atau98.39%, sedangkanfisiknyaterealisasi100%; program ini sudah dilaksanakan namun tidak sesuai objek pajak yang disosialisasikan yaitu BPHTB, Galian C, sarang burung walet pajak non PLN.
10.
Uji Petik Pos Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,
Kegiatan ini dimaksud kan untuk melakukan uji petik terhadap pospos
pengelolaan
pajak
dan
retribusi
daerah,
seperti
pos
terminal/TPR yang berada di Sungai Betung dan Sialang. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.8.598.000,- namun ditahun 2013 ini belum dapat dilaksanakan,karena disebabkan oleh kurangnya
DPPKD
II-5
RENCANA KERJA
2016
tenaga/staf yang ada di bidang retribusi namun diawal tahun 2014 mendatang kegiatan ini akan dilaksanakan khususnya uji petik pengelolaan retribusi tempat khusus parkir di RSUD Sungai Dareh;
11.
Rapat Koordinasi Dan Evaluasi PAD dan PBB,
Kegiatan ini mengakomodir seluruh rapat-rapat koordinasi dan evaluasi PAD dan PBB baik itu memenuhi undangan rapat yang diselenggarakan oleh propinsi atau kementrian serta koordinasi dan evaluasi ketingkat kecamatan atau nagari;
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.87.273.500,- dan terealisasi sebesar Rp.74.173.260,- atau84.99%, sedangkanfisiknyaterealisasi90%;
DPPKD
II-6
RENCANA KERJA
2016 Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan)
Kode Rek.
Urusan/ Indikator Kinerja Bidang Urusan Program Pemerintah (Outcome)/ Daerah dan Kegiatan (Output) Program/ Kegiatan
1
2
3
Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPPKD) Tahun 2015
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2013 (n-3)
4
5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( n-2)
Target Renja Realisasi Renja SKPD Tahun SKPD tahun 2014 2014 (n-2) (n-2) 6
7
Tingkat Realisasi (%)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8=7/6
9
10=5+7+9
11=(10/4)
100%
1 laporan
5 laporan
100%
1 Urusan Wajib 1.20 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah 1.20.05 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya 1.20.05Program .06Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
DPPKD
Laporan realisasi semesteran pertama APBD dan prognosis SKPD 6 bulan ke depan
5 laporan
3 laporan
1 laporan
1 laporan
II-7
RENCANA KERJA Penyusunan Laporan Pelaporan keuangan akhir Keuangan Akhir tahun Tahun
2016 5 laporan
3 laporan
1 laporan
1 laporan
100%
1 laporan
5 laporan
100%
3 buku
1 buku
1 buku
1 buku
100%
1 buku
3 buku
100%
22 perda
16 perda
2 perda
-
0%
2
18
82%
1.20.05Progam .17Peningkatan dan Pengembangan Pengel. Keu. Daerah Penyusunan Penyususnan Kebijakan buku pedoman Akuntansi pengelolaan Pemerintah keuangan Daerah Penyusunan tercapainya Ranperda target retribusi Retribusi Daerah yang dianggarkan Penyusunan Ranperda tentang APBD
Penyusunan perda tentang APBD
5 laporan
3 laporan
1 laporan
1 laporan
100%
1 laporan
5 laporan
100%
Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Penyusunan Ranperda Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD
Penyusunan perda tentang perubahan APBD
5 laporan
3 laporan
1 laporan
1 laporan
100%
1 laporan
5 laporan
100%
Penyusunan perda perhitungan pelaksanaan APBD
5 laporan
3 laporan
1 laporan
1 laporan
100%
1 laporan
5 laporan
100%
DPPKD
II-8
RENCANA KERJA Penyusunan Penyusunan Peraturan KDH peraturan KDH tentang tentang Penjabaran penjabaran Pertanggungjaw pertanggungjawa aban ban pelaksanaan Pelaksanaan APBD APBD Penyusunan Pelaksanaan Sistem Informasi pengelolaan Pengelolaan Keuda melalui Keuangan sistem SIPKD Daerah Intensifikasi dan Persentase Ekstensifikasi Realisasi Retribusi Daerah pendapatan retribusi daerah Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah Sosialisasi Perpajakan, Retribusi, dan PBB Rakor dan Evaluasi PAD dan PBB
Tersedianya Informasi keuangan daerah
Penataan Belanja PPKD
Realiasi belanja PPKD
DPPKD
Peningkatan K’sadaran masyarakat WP Peningkatan realisasi Pendapatan Daerah
2016 5 laporan
3 laporan
1 laporan
1 laporan
100%
1 laporan
5 laporan
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
72.451.433.000
35.636.373.958
89%
7.171.950.000
63.623.669.891
88%
100 %
100 %
100 %
100 %
23.312.592.000 20.815.345.933
100 %
100 %
100 %
100 %
11 kecamatan
11 kecamatan
100%
11 kecamatan
3.113.528.606.290 1.619.304.927.463 709.415.189.737 687.279.445.460
97%
11 kecamatan/tahun 11 kecamatan
52 nagari
52 nagari
52 nagari
52 nagari
II-9
100%
11 kecamatan
742.918.566.534 3.049.502.939.457
52 nagari
52 nagari
100%
98%
100%
RENCANA KERJA
2016
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Persentase Realisasi pendapatan pajak daerah
59.269.432.464
19.008.157.201
Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS
Penyusunan daftar gaji sesuai ketentuan yang berlaku
39 skpd/tahun
39 skpd
39 skpd
100 %
100 %
100 %
39 dokumen
39 dokumen
WTP
WDP
Pengembangan Penyediaan system aplikasi system aplikasi Data Wajib Pajak PAD PAD Penyusunan Penyusunan rancangan perda dokumen tentang APBD anggaran (lanjutan) Fasilitasi tim Opini BPK penyelesaian kerugian daerah
DPPKD
14.093.600.000 10.419.842,313
74%
17.395.000
29.445.394.514
50%
39 skpd
100%
39 skpd
39 skpd
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
39 dokumen
39 dokumen
100%
100%
100%
100%
WTP
WDP
WDP
WTP
WTP
WDP
II-10
RENCANA KERJA
2016
2.2. Pelaksanaan Rencana Kerja DPPKD pada periode lalu dan tahun berjalan Pelaksanaan Rencana Kerja DPPKD secara keuangan dengan membandingkan anggaran/ target dan realisasi atas penerimaan/belanja SKPD, pada periode berjalan dan periode lalu, yakni tahun 2010, 2011, dan 2012, 2013, 2014 adalah sebagai berikut: Table 2.2 PERKEMBANGAN APBD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2010-2014
Realisasi
No
TAHUN
APBD
%
1
2010
519.527.488.414
474.988.638.109
91,42
2
2011
572.332.456.138
549.684.243.975
96,04
3
2012
596.308.988.486
589.347.464.286
98,83
4
2013
639.395.539.631
626.101.194.435
97,92
5
2014
737.908.407.885
681.326.884.867
92.33
APBD
*) Kondisi per 31 Agustus 2012 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD : 1. Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah 2. Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi. 3. Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat 4. Ekstensifikasi pendapatan
daerah
terkendala
oleh
kewenangan
dan
kebijakan pemerintah pusat 5. Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan
DPPKD
II-11
RENCANA KERJA
2016
6. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi SIPKD 2.4. Review trhadapa Rancangan Awal RKPD
Table 2.3. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2016 SKPD : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah No.
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator
Besaran/
Kinerja
Volume
Catatan
1
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2016 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendapata dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Akan tetapi selaku PPKD (BUD) menerima usulan masyarakat berupa bantuan sosial dan hibah. Table 2.4. Perkembangan Dana Hibah dan Bansos
DPPKD
TAHUN
TARGET
REALISASI
2011
49,945,334,364
43,230,059,833
2012
42,550,234,684
40,101,610,264
2013
30,713,186,970
29,856,376,949
KET.
II-12
RENCANA KERJA 2014
DPPKD
37,612,695,000
2016 20,761,957,162
II-13
RENCANA KERJA
2016 BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) untuk tahun 2016, disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan dan sasaran strategis yang dirancang, selanjutnya
akan diimplementasikan ke dalam Program dan
Kegiatan tahunan SKPD, dengan
mempertimbangkan faktor internal dan
eksternal yang terjadi atau dimiliki. Secara umum tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPPKD adalah sebagai berikut: 1. Meningkatan mutu pengelolaan administrasi perkantoran; 2. Meningkatkan SDM yang handal sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan; 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan serta administrasi keuangan; 4. Meningkatkan Pendapatan Daerah; 5. Meningkatkan anggaran berpihak pada kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat; 6. Meningkatkan Penatausahaan dan Pelaporan Daerah yang Akuntabel, berdasarkan standar yang berlaku. Dalam menetapkan tujuan strategis tersebut juga ditetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut: Tujuan 1
: Meningkatnya mutu Pengelolaan administrasi perkantoran Sasaran : a. Terselenggaranya
tertib
administrasi dengan baik
dan
meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait; b. Terselenggaranya sistem, prosedur dan pengarsipan yang baik dan tepat;
DPPKD
III-1
RENCANA KERJA Tujuan 2
2016
: Terwujudnya SDM yang handal sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sasaran : a. Terselenggarannya Bimbingan Teknik; b. Terselenggaranya keikutsertaan
PNS pada Diklat Teknis
Fungsional, bidang keuangan daerah dan pendapatan; Tujuan 3
: Meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan serta system administrasi Keuangan Sasaran : a. Terpenuhinya sarana yang berbasis teknologi dan informasi adminstrasi keuangan daerah; b. Tersedianya sistem pengelolaan keuangan berkualitas; c. Berjalannya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada SKPD;
Tujuan 4
: Meningkatkan Pendapatan Daerah Sasaran : a. Terwujudnya peningkatan PAD; b. Terselenggaranya penerimaan non PAD; c. Tersusun
dan
terselengaranya
sistem
dan
informasi
pemungut pajak dan retribusi daerah yang baik; Tujuan 5
: Meningkatkan anggaran berpihak pada kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat Sasaran : a. Tersusunan APBD dan perubahan APBD tepat waktu; b. Tersusunnya Anggaran berbasis kinerja;
Tujuan 6
:
Meningkatkan Penatusahaan dan Pelaporan Daerah yang akuntabel, berdasarkan standar yang berlaku; Sasaran : a. Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang baik dan benar;
DPPKD
III-2
RENCANA KERJA
2016
b. Terlaksananya pelaporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah; 3.2. Program dan Kegiatan Rencana Strategis yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD, berisikan Program dan Kegiatan, dimana dalam setiap program kerja operasional selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian kegiatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program adalah arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi (agenda) DPPKD, sebagai kegiatan yang berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Program dan Kegiatan disusun dengan mempedomani ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk Tahun 2016, DPPKD menetapkan Program dan Kegiatan dalam bentuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sebagai berikut: I. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja pegawai yang pengganggarannya tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada DPPKD terdiri atas Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan PNS, Biaya Pemungut Pajak Daerah, dan Belanja Insentif Pajak dan Retribusi Daerah. II. Belanja Langsung, merupakan Belanja Pegawai yang pengganggarannya terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada DPPKD, terdiri atas: a. Program Administrasi Perkantoran
DPPKD
1.
Penyediaan jasa surat menyurat
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
6.
Penyediaan jasa kebersihan kantor III-3
RENCANA KERJA
2016
7.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8.
Penyediaan alat tulis kantor
9.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12. Penyediaan peralatan rumah tangga 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.
Pengadaan peralatan gedung kantor
4.
Pengadaan mebeleur
5.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
c. Pogram Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun e. Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 5. Penyusunan
rancangan
peraturan
KDH
tentang
penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DPPKD
III-4
RENCANA KERJA
2016
6. Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 7. Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan Produk hukum lainnya 8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah 9. Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah 10. Sosialisasi PAD 11. Rakor dan Evaluasi PAD dan PBB 12. Penataan Belanja PPKD 13. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 14. Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS 15. Fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah 16. Penyusunan Dokumen Anggaran Perubahan APBD 17. Penyusunan Dokumen Anggaran APBD
DPPKD
III-5
RENCANA KERJA
2016
Table 3.1. Rumusan Ren Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan
Kode
1 1
2
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
9
10
Wajib
1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
penyediaan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
DPPKD
12 bulan/tahun
791.838.850
APBD
12 bulan/tahun
910.614.678
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
DPPKD
12bulan/tahun
446.744.000
APBD
12bulan/tahun
513.755.600
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
PNS yang ikut Pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan
DPPKD
12bulan/tahun
100.000.000
APBD
12bulan/tahun
115.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Pelaporan kinerja dan keuangan
DPPKD
DPPKD
III-6
RENCANA KERJA Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan
Kode
1
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2016
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
Sumber Dana
3
4
5
6
7
Jumlah Laporan realisasi semesteran pertama APBD dan prognosis SKPD 6 bulan ke depan yang tersusun
DPPKD 16.300.900
APBD
1 Dokumen
513.755.600
Jumlah Laporan keuangan akhir tahun
DPPKD
3 laporan
14.357.900
APBD
1 laporan
16.511.585
1 Dokumen
42.272.000
APBD
1 buku
2 perda
45.121.750
APBD
2 perda
1 dokumen
354.135.000
APBD
1dokumen
1 dokumen
409.691.000
APBD
1dokumen
Progam Peningkatan dan Tingkat Pengembangan Pengel. pengelolaaan Keu. Daerah keuangan daerah dan kenaikan PAD
1 Dokumen
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
9
10
DPPKD
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Jumlah Perbug kebijakan akuntansi yang disusun
DPPKD
Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan Produk hukum lainnya
Jumlah Perda Retribusi ttg……….. yang tersusun
DPPKD
Penyusunan Ranperda tentang APBD Penyusunan Ranperda Perubahan APBD
Jumlah Perda APBD
DPPKD
Jumlah perda tentang perubahan APBD
DPPKD
DPPKD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
48.612.800
51.890.013
III-7
396.905.250 471.144.650
RENCANA KERJA
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan
2016
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
Sumber Dana
3
4
5
6
7
Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKD 1 dokumen
283.286.500
APBD
Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah perda KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
DPPKD
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah
beropersinya SIPKD
DPPKD
Optimalisasi Potensi dan Realisasi Retribusi Daerah
DPPKD
Pengelolaan Pelayanan keuangan Penatausahaan Keuangan SKPD Daerah Sosialisasi PAD Jumlah WP yang tersosialisasikan
DPPKD
Kode
1
2
DPPKD
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
9
10 325.779.475
1 dokumen 34.215.950
1 dokumen
29.753.000
APBD
1 dokumen
Informasi Data Keuangan
527.771.500
APBD
Informasi Data Keuangan
100%
171.962.000
APBD
100%
100%
620.426.500
APBD
100%
525.909.725
197.756.300
713.490.475
11 kecamatan
173.564.900 …..Orang
150.926.000
III-8
APBD
11 kecamatan
RENCANA KERJA
Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan
Kode
1
2
2016
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
3
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
….Kali
269.061.500
APBD
100%
52 nagari
63.568.875
APBD
52 nagari
100%
17.527.500
APBD
100%
…..Skpd
313.715.000
APBD
Skpd
WTP
114.286.400
APBD
WTP
Dokumen
82.670.000
Dokumen
90.020.000
Rakor dan Evaluasi PAD dan PBB
Jumlah Rakor PAD & PBB yang dilaksanakan
DPPKD
Operasional PPKD
Terealiasi belanja PPKD
DPPKD
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Peningkatan Penerimaan pajak daerah
DPPKD
Pengelolaan Administrasi Tersusunnya daftar Keuangan Gaji PNS gaji sesuai ketentuan yang berlaku
DPPKD
Fasilitasi tim penyelesaian Audit BPK kerugian daerah Penyusunan Dokumen Dokumen APBDP Anggaran Perubahan APBD Penyusunan Dokumen Dokumen APBD Anggaran APBD
DPPKD
DPPKD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
DPPKD DPPKD
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
9
10 309.420.725
73.104.206 20.156.625
360.772.250
III-9
APBD APBD
dokumen dokumen
131.429.360 95.070.500 103.523.000
RENCANA KERJA
2016 BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
2016
ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan
Sasaran
Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016. Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
Pulau Punjung, Maret 2015 Kepala DPPKD Kab. Dharmasraya
(PALAWASITA, SE) NIP. 19611121 199103 2 001
DPPKD
IV-1
