RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2014-2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN

JALAN DR. SUTOMO 36 TEMANGGUNG 56212 TELEPON/FAX (0293) 491148

Maret 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan petunjuk, dan rahmat sehingga tersusunlah Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2004-2018 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kab Temangung Tahun 2013-2018 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung kurun waktu 2014-2018 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Temanggung serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja SKPD. Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan, lima tahunan dalam pembangunan pendidikan. Efektifitas Renstra ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini. Masukan dan saran sangat kami harapkan guna perbaikannya. Temanggung, 10 Maret 2014 Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. SUYONO, MM Pembina Utama Muda NIP 19610210 198503 1 011 ii

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Temanggung KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR GAMBAR BAB I.

PENDAHULUAN

1

A.

LATAR BELAKANG

1

B.

LANDASAN HUKUM

4

C.

MAKSUD DAN TUJUAN

8

D.

HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA SISTEMATIKA PENULISAN

8 9

E. BAB II.

BAB III.

BAB IV.

vi

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

11

A.

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

11

B.

SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN

29

C.

KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

32

D.

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

67

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

70

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN

70

B. TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

73

C. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2010-2014

75

D. TELAAH RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

76

E. TELAAH LINGKUNGAN STRATEGIS

77

F. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

79

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

82

A. VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN

83

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN

84

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

86

iii

BAB V.

BAB VI.

BAB VII.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

96

A.

PROGRAM

96

B.

KEGIATAN

100

C.

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

103

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG

135

A.

ASPEK KETERSEDIAAN

135

B.

ASPEK KETERJANGKAUAN

136

C.

ASPEK KUALITAS

136

D.

ASPEK KESETARAAN

137

E.

ASPEK KEPASTIAN

138

PENUTUP

143

iv

DAFTAR TABEL

Tabel II.1

Tabel II.3

Data Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 Data Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Menurut Status Kepegawaian dan Golongan Tahun 2013 Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Tahun 2013

Tabel II.4

Data Perkembangan TK/RA/BA Tahun 2009 s.d 2013

33

Tabel II.5

Data Perkembangan SD/SDLB/MI Tahun 2009-2013

38

Tabel II.6

Data Perkembangan SMP/SMPLB/MTs Tahun 2009-2013

39

Tabel II.7

Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Dikdas Tahun 2009-2013

40

Tabel II.8

Rasio Guru/Murid Jenjang Dikdas Tahun 2009-2013

41

Tabel II.9

Rasio Guru/Murid per Kelas rata-rata Jenjang Dikdas Tahun 2009-2013

42

Tabel II.10

Data SMA/SMALB/SMK/MA Tahun 2009-2013

49

Tabel II.11

Rasio Ketersediaan Sekolah/10.000 Penduduk Usia Dikmen 2009-2013

50

Tabel II.12

Rasio Guru/Murid Jenjang Dikmen Tahun 2009-2013

51

Tabel II.13

Rasio Guru/Murid per Kelas rata-rata Jenjang Dikmen Tahun 2009-2013

52

Tabel II.14

Perkembangan IPM Kab Temanggung Tahun 2009-2012

57

Tabel II.15

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2009-2012

58

Tabel II.16

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009-2012

59

Tabel II.17

Perkembangan APK Dikdas Tahun 2009-2013

60

Tabel II.18

Perkembangan APM Dikdas Tahun 2009-2013

61

Tabel II.19

Realisasi Capaian Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2009-2013

62

Tabel II.20

Alokasi Anggaran Tahun 2009-2013

65

Tabel II.21

Realisasi Anggaran Tahun 2009-2013

66

Tabel II.22

% Serapan Anggaran Tahun 2009-2013

67

Tabel IV.1

Target dan Sasaran Jangka Menengah Bidang Pendidikan

89

Tabel V.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung

Tabel II.2

Tabel VI.1

v

29 30 31

104 139

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

3

Gambar I.2

Skema Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

9

Gambar II.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung

28

Gambar II.2

Angka Partisipasi Kasar PAUD Kab Temanggung Tahun 2009-2013

34

Gambar II.3

% Pendiidk TK/RA/BA menurut Kualifikasi Akademik Tahun 2009-2013

35

Gambar II.4

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 dan 13-15 Tahun

36

Gambar II.5

APK Dikdas Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013

37

Gambar II.6

Angka Putus Sekolah Jenjang Dikdas Tahun 2009-2013

43

Gambar II.7

Angka Lulusan Jenjang Dikdas Tahun 2009-2013

44

Gambar II.8

Angka Melanjutkan ke Jenjang Dikdas Tahun 2009-2013

45

Gambar II.9

% Pendidik Jenjang Dikdas menurut Kualifikasi Akademik 2009-2013

46

Gambar II.10

Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun

47

Gambar II.11

APK Dikmen Tahun 2009-2013

48

Gambar II.12

Angka Putus Sekolah Jenjang Dikmen Tahun 2009-2013

53

Gambar II.13

Angka Lulusan Jenjang Dikmen Tahun 2009-2013

54

Gambar II.14

Angka Melanjutkan ke Jenjang Dikmen Tahun 2009-2013

55

Gambar II.15

% Pendidik Dikmen Memenuhi Standar Kualifikasi Akademik

56

Gambar II.16

Pencapaian Target Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2009-2013

64

vi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pendidikan merupakan hak azasi setiap warga negara Indonesia yang dijamin undangundang, sehubungan dengan itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender, sehingga pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Penyelenggaraan pembangunan pendidikan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Selain itu pembangunan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Di era otonomi daerah saat ini, tuntutan dalam bidang pendidikan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang menjamin ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, mewujudkan kesetaraan bagi semua warga negara dalam layanan pendidikan dan menjamin kepastian layanan pendidikan. Kondisi tersebut menuntut suatu perencanaan penyelenggaraan pendidikan yang akurat, transparan, dan akuntabel, sehingga diharapkan kebijakan, strategi, program maupun kegiatan pembangunan pendidikan dapat mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan. Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang transparan dan akuntabel mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pemecahan masalah. Oleh karena itu kecermatan dan ketelitian mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis di daerah menjadi faktor yang menentukan dalam proses tahapan perencanaan pembangunan pendidikan. Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

1

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyati tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD. Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung adalah dokumen perencanaan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up). Oleh karena itu penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung melibatkan dan mengakomodasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Sehingga diharapkan Renstra ini menjadi satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam tahapan penyusunannya Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung didasari atas analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal, dengan memperhatikan adanya kekuatan dan potensi sumberdaya, kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan pendidikan dan kondisi aktual yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung saat ini dirumuskan dalam isu-isu strategis dan disusu berdasarkan skala prioritas. Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan dirumuskan dalam Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif selama lima tahun. Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

2

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 serta mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20102014, dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Perumusan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Temanggung, Indikator Kinerja pendidikan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014, serta Indikator Kinerja pendidikan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Gambar I.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)

Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

3

B. LANDASAN HUKUM Landasan hukum Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


4

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459); 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);


5

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 157); 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);


6

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6 ); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26);


7

34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1); 35. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung; 36. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 050.11/14486 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 20132018. C. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 disusun dengan maksud menjabarkan visi, misi, dan program SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung ke dalam perencanaan lima tahunan guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 adalah : 1. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung; 2. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan; 3. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung; 4. Sebagai instrumen bagi masyarakat dan stakeholder dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. D. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 serta mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 20102014, dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

8

Perumusan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Temanggung, Indikator Kinerja pendidikan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014, serta Indikator Kinerja pendidikan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Sebagai penjelasan dapat memperhatikan Gambar I.2. Gambat I.2 Skema Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

E. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dirumuskan sebagai berikut : Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

9

Bab I

Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini memaparkan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, dengan kondisi sumber daya Dinas Pendidikan yang dimiliki dan Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan yang telah dicapai, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan.

Bab III

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bab ini terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra Kemdikbud, Telaah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, serta penentuan isu-isu strategis yang menjadi permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung.

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini menjabarkan visi, misi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 20142018, penentuan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi, dan kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab ini memaparkan rencana program dan kegiatan dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

Bab VI

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Bab ini menjelaskan hubungan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung.

Bab VII

Penutup Bab ini menjelaskan dengan singkat fungsi dan peran dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018.


10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam bidang pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Dinas Pendidikan mempunyai tugas : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan yang meliputi PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta Pendidikan Non Formal; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan yang meliputi PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta Pendidikan Non Formal; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal; d. Pengelolaan perijinan di bidang pendidikan yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal; e. Pelayanan teknis dan administratif di bidang kurikulum, pembiayaan/keuangan, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkup Dinas Pendidikan; f. Pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal; Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

11

g. Pembinaan tehadap UPTD dan Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan; h. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pendidikan; dan i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dibantu oleh Sekretariat, Bidang Ketenagaan, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, Bidang Pendidikan Non Formal, UPTD dan Satuan Pendidikan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. a. Kepala Dinas Kepala Dinas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung membawahi dan dibantu oleh : 1) Sekretariat; 2) Bidang Ketenagaan; 3) Bidang Pendidikan Dasar; 4) Bidang Pendidikan Menengah; 5) Bidang Pendidikan Non Formal; 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas; 7) Kelompok Jabatan Fungsional. b. Sekretariat Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat memiliki fungsi : 1) Pengoordinasian penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data; 2) Pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan; 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan UPTD; 4) Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan; 5) Pengelolaan urusan keuangan;


12

6) Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahi Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian yang meliputi pegawai Dinas dan UPTD serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. c. Bidang Ketenagaan Bidang Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Ketenagaan mempunyai fungsi : 1) Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta Pendidikan Non Formal; 2) Pengusulan, pengangkatan, dan penempatan serta evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta Pendidikan Non Formal; 3) Pelaksanaan peremajaan data pendidik dan tenaga kependidikan pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta Pendidikan Non Formal; Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

13

4) Pengusulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta Pendidikan Non Formal; 5) Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta Pendidikan Non Formal; 6) Sosialisasi, pembinaan, dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta Pendidikan Non Formal; 7) Pengusulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK serta Pendidikan Non Formal; 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bidang Ketenagaan membawahi dan dibantu oleh Seksi Pendidik Pendidikan Dasar, Seksi Pendidik Pendidikan Menengah, dan Seksi Tenaga Kependidikan. Seksi Pendidik Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyusun rencana dan program pengembangan kualitas dan kuantitas pendidik TK dan SD; menyusun rencana kebutuhan pendidik TK dan SD; menyusun dan mengolah administrasi kepegawaian pendidik TK dan SD; mengumpulkan dan mengolah data, evaluasi serta laporan pendidik TK dan SD; melaksanakan pembinaan terhadap pendidik TK dan SD; menginventarisasi dan merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin bagi pendidik TK dan SD; mengurus dan mengusulkan perijinan bagi pendidik TK dan SD; menginventarisasi, menyusun, dan mengusulkan pensiun dan pemberhentian pendidik TK dan SD; menginventarisasi, menyusun, dan mengusulkan pemberian tanda jasa dan tanda penghargaan bagi pendidik TK dan SD; mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan pendidik TK dan SD; menginventarisasi, merencanakan, menyusun, menyiapkan perangkat, dan mengusulkan kenaikan pangkat pendidik TK dan SD; menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik TK dan SD; menginventarisasi, merencanakan, menyusun, dan mengusulkan perpindahan pendidik TK dan SD; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan. Seksi Pendidik Pendidikan Menengah mempunyai tugas menyusun rencana dan program pengembangan kualitas dan kuantitas pendidik SMP, SMA, dan SMK; menyusun rencana Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

14

kebutuhan pendidik SMP, SMA, dan SMK; menyusun dan mengolah administrasi kepegawaian pendidik SMP, SMA, dan SMK; mengumpulkan dan mengolah data, evaluasi serta laporan pendidik SMP, SMA, dan SMK; melaksanakan pembinaan terhadap pendidik SMP, SMA, dan SMK; menginventarisasi dan merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin bagi pendidik SMP, SMA, dan SMK; mengurus dan mengusulkan perijinan bagi pendidik SMP, SMA, dan SMK; menginventarisasi, menyusun, dan mengusulkan pensiun dan pemberhentian pendidik SMP, SMA, dan SMK; menginventarisasi, menyusun, dan mengusulkan pemberian tanda jasa dan tanda penghargaan bagi pendidik SMP, SMA, dan SMK; mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan pendidik SMP, SMA, dan SMK; menginventarisasi, merencanakan, menyusun, menyiapkan perangkat, dan mengusulkan kenaikan pangkat pendidik SMP, SMA, dan SMK; menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik SMP, SMA, dan SMK;

menginventarisasi, merencanakan, menyusun, dan mengusulkan perpindahan

pendidik SMP, SMA, dan SMK; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan. Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyusun rencana dan program pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga fungsional non guru, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga sekolah; menyusun rencana kebutuhan tenaga fungsional non guru, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga sekolah; menyusun dan mengolah administrasi kepegawaian tenaga fungsional non guru, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga sekolah; mengumpulkan dan mengolah data, evaluasi serta laporan tenaga fungsional non guru, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga sekolah; melaksanakan pembinaan terhadap tenaga fungsional non guru, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga sekolah; menginventarisasi dan merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin bagi tenaga fungsional non guru, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga sekolah; mengurus dan mengusulkan perijinan bagi tenaga fungsional non guru, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga sekolah; menginventarisasi, menyusun, dan mengusulkan pensiun dan pemberhentian tenaga fungsional non guru, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga sekolah; menginventarisasi, menyusun, dan mengusulkan pemberian tanda jasa dan tanda


15

penghargaan bagi tenaga fungsional non guru, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga sekolah; mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan tenaga fungsional non guru,

tenaga

administrasi

sekolah,

dan

penjaga

sekolah;

menginventarisasi,

merencanakan, menyusun, menyiapkan perangkat, dan mengusulkan kenaikan pangkat tenaga fungsional non guru, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga sekolah; menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala tenaga fungsional non guru, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga sekolah; menginventarisasi, merencanakan, menyusun, dan mengusulkan perpindahan tenaga fungsional non guru, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga sekolah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan. d. Bidang Pendidikan Dasar Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, dan sarana prasarana SD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi : 1) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SD; 2) Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana SD; 3) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum SD; 4) Pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan SD; 5) Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SD; 6) Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan SD; 7) Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; 8) Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada SD; 9) Pengelolaan dan atau penyelenggaraan SD bertaraf internasional; Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

16

10) Penyebarluasan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan SD; 11) Pelaksanaan penilaian teknis pendidikan pada pendidik SD; 12) Pelaksanaan bimbingan pada pengelola SD; 13) Pemberian rekokemdasi dan pemberian bantuan kepada SD; 14) Pemberian izin pendirian dan pencabutan SD; 15) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan yang meliputi kegiatan olahraga, kesenian dan kebudayaan, pramuka dan kegiatan ekstrakurikuler SD; 16) Pengawasan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana SD; 17) Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana SD; 18) Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan SD; 19) Membantu pelaksanaan Ujian Nasional pendidikan SD; 20) Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada SD; 21) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bidang Pendidikan Dasar membawahi dan dibantu oleh Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Dasar, Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar, dan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan program peningkatan kualitas penyelenggaraan SD; mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, serta melakukan pembinaan penyelenggaraan SD meliputi kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu pendidikan; mengolah dan mengembangkan teknis evaluasi pelaksanaan kurikulum SD; merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan inovasi metode belajar mengajar pada SD; meningkatkan potensi, kecerdasan dan ketrampilan peserta didik melalui seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten; mengoordinasikan pelaksanaan, pembinaan tugas pengawas

dalam

mengendalikan

dan

memberikan

bimbingan

serta

penilaian

penyelenggaraan SD; menerima laporan penyelenggaraan SD; menyusun program, mengusulkan dan mengirim peserta pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan SD serta memonitor hasilnya; menyusun laporan kegiatan; melaksanakan


17

supervisi dan fasilitasi SD bertaraf internasional; supervisi dan fasilitasi dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan pada SD; membantu menyiapkan pelaksanaan ujian nasional SD; melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan pelaksanaan ujian sekolah; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas meningkatkan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, dan kemampuan bersaing serta partisipasi siswa SD dalam pembangunan; memupuk rasa persatuan, cinta tanah air, rela berkorban, dan kesetiakawanan sosial serta meningkatkan akhlak mulia siswa SD; meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat, kemampuan, dan ketrampilan siswa SD dalam mengolah dan mengelola potensi alam dan jasa yang bernilai ekonomis; meningkatkan peranserta dan inisiatif siswa SD untuk menjaga dan membina sekolah sebagai wiyata mandala sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan kebudayaan nasional; menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa SD terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan serta memantapkan kegiatan ekstrakurikuler; melakukan latihan kepemimpinan siswa dan pembina siswa SD meliputi pengetahuan dan ketrampilan dalam memimpin; melaksanakan latihan pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan peribadatan yang sesuai ketentuan agama masing-masing, peningkatan pengetahuan tentang agama, toleransi beragama, lomba dan seni dalam agama; meningkatkan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan upacara bendera di sekolah, lomba upacara, lomba karya tulis, dan bhakti sosial; meningkatkan pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara, meliputi pengetahuan dan tata tertib sekolah, latihan dan lomba baris berbaris, sejarah perjuangan bangsa, wiyata siswa, pecinta alam, dan kelestarian alam; meningkatkan latihan dan pembinaan kepribadian dan budi pekerti, tata krama pergaulan siswa, etika pergaulan di sekolah, dan rela berkorban untuk orang lain; meningkatkan latihan dan pembinaan berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan, pementasan atau bazaar; meningkatkan latihan pembinaan ketrampilan dan kewirausahaan, koperasi sekolah, latihan peningkatan ketrampilan siswa, dan perpustakaan sekolah; meningkatkan


18

latihan dan pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi, kesadaran hidup sehat di lingkungan sekolah, usaha kesehatan sekolah, kesehatan mental, pencegahan penyalahgunaan narkoba, pelaksanaan olahraga, dan lomba olahraga; meningkatkan pembinaan persepsi, apreasi, dan kreasi seni, wawasan dan pengembangan ketrampilan siswa di bidang seni (suara, musik, tari, lukis, dan lain-lain, pementasan dan lomba seni); melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi; mempersiapkan usul pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana SD; menyebarluaskan petunjuk penggunaan sarana dan prasarana SD; mempersiapkan bahan bimbingan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan pada SD; melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan pada SD; mengumpulkan dan mengolah data sarana dan prasarana pendidikan pada SD; mempersiapkan bahan usul pembangunan gedung dan rehabilitasi bangunan pada SD; membuat analisa kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada SD; mempersiapkan rencana penetapan lokasi satuan SD; mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengurusan perpustakaan pada SD; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar. e. Bidang Pendidikan Menengah Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana dan prasarana SMP, SMA, dan SMK. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi : 1) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMP, SMA, dan SMK; 2) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum SMP, SMA, dan SMK; 3) Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, dan sarana prasarana SMP, SMA, dan SMK; 4) Pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan SMP, SMA, dan SMK; Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

19

5) Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; 6) Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK; 7) Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK; 8) Pelaksanaan evaluan pencapaian standar nasional pendidikan pada SMP, SMA, dan SMK; 9) Pengelolaan dan atau penyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional; 10) Penyebarluasan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan SMP, SMA, dan SMK; 11) Pelaksanaan penilaian teknis pendidikan pada pendidik SMP, SMA, dan SMK; 12) Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola SMP, SMA, dan SMK; 13) Pemberian rekokemdasi dan pemberian bantuan kepada SMP, SMA, dan SMK; 14) Pemberian izin pendirian dan pencabutan SMP, SMA, dan SMK; 15) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan yang meliputi kegiatan olahraga, kesenian dan kebudayaan, pramuka dan kegiatan ekstrakurikuler SMP, SMA, dan SMK; 16) Pengawasan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana SMP, SMA, dan SMK; 17) Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana SMP, SMA, dan SMK; 18) Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan SMP, SMA, dan SMK; 19) Membantu pelaksanaan Ujian Nasional pendidikan SMP, SMA, dan SMK; 20) Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada SMP, SMA, dan SMK; 21) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bidang Pendidikan Menengah membawahi dan dibantu oleh Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Menengah, Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah, dan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.


20

Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Menengah mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan program peningkatan kualitas penyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK; mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, serta melakukan pembinaan penyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK meliputi kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu pendidikan; mengolah dan mengembangkan teknis evaluasi pelaksanaan kurikulum SMP, SMA, dan SMK; merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan inovasi metode belajar mengajar pada SMP, SMA, dan SMK; meningkatkan potensi, kecerdasan dan ketrampilan peserta didik melalui seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten; mengoordinasikan pelaksanaan, pembinaan tugas pengawas dalam mengendalikan dan memberikan bimbingan serta penilaian penyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK; menerima laporan penyelenggaraan SMP, SMA, dan SMK; menyusun program, mengusulkan dan mengirim peserta pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan SMP, SMA, dan SMK serta memonitor hasilnya; menyusun laporan kegiatan; supervisi dan fasilitasi dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan pada SMP, SMA, dan SMK; membantu menyiapkan pelaksanaan ujian nasional SMP, SMA, dan SMK; melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan pelaksanaan ujian sekolah; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah mempunyai tugas meningkatkan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, dan kemampuan bersaing serta partisipasi siswa SMP, SMA, dan SMK dalam pembangunan; memupuk rasa persatuan, cinta tanah air, rela berkorban, dan kesetiakawanan sosial serta meningkatkan akhlak mulia siswa SMP, SMA, dan SMK; meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat, kemampuan, dan ketrampilan siswa SMP, SMA, dan SMK dalam mengolah dan mengelola potensi alam dan jasa yang bernilai ekonomis; meningkatkan peranserta dan inisiatif siswa SMP, SMA, dan SMK untuk menjaga dan membina sekolah sebagai wiyata mandala sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan kebudayaan nasional; menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa SMP, SMA, dan SMK terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan serta memantapkan kegiatan ekstrakurikuler;


21

melakukan latihan kepemimpinan siswa dan pembina siswa SMP, SMA, dan SMK meliputi pengetahuan dan ketrampilan dalam memimpin; melaksanakan latihan pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan peribadatan yang sesuai ketentuan agama masing-masing, peningkatan pengetahuan tentang agama, toleransi beragama, lomba dan seni dalam agama; meningkatkan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan upacara bendera di sekolah, lomba upacara, lomba karya tulis, dan bhakti sosial; meningkatkan pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara, meliputi pengetahuan dan tata tertib sekolah, latihan dan lomba baris berbaris, sejarah perjuangan bangsa, wiyata siswa, pecinta alam, dan kelestarian alam; meningkatkan latihan dan pembinaan kepribadian dan budi pekerti, tata krama pergaulan siswa, etika pergaulan di sekolah, dan rela berkorban untuk orang lain; meningkatkan latihan dan pembinaan berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan, pementasan atau bazaar; meningkatkan latihan pembinaan ketrampilan dan kewirausahaan, koperasi sekolah, latihan peningkatan ketrampilan siswa, dan perpustakaan sekolah; meningkatkan latihan dan pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi, kesadaran hidup sehat di lingkungan sekolah, usaha kesehatan sekolah, kesehatan mental, pencegahan penyalahgunaan narkoba, pelaksanaan olahraga, dan lomba olahraga; meningkatkan pembinaan persepsi, apreasi, dan kreasi seni, wawasan dan pengembangan ketrampilan siswa di bidang seni (suara, musik, tari, lukis, dan lain-lain, pementasan dan lomba seni); melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi; mempersiapkan usul pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana SMP, SMA, dan SMK; menyebarluaskan petunjuk penggunaan sarana dan prasarana SMP, SMA, dan SMK; mempersiapkan bahan bimbingan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan pada SMP, SMA, dan SMK; melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan pada SMP, SMA, dan SMK; mengumpulkan dan mengolah data sarana dan prasarana pendidikan pada SMP, SMA, dan SMK; mempersiapkan bahan usul pembangunan gedung dan rehabilitasi bangunan pada SMP, SMA, dan SMK; membuat analisa kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada SMP, SMA, dan SMK;


22

mempersiapkan rencana penetapan lokasi satuan SMP, SMA, dan SMK; mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengurusan perpustakaan pada SMP, SMA, dan SMK; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah. f. Bidang Pendidikan Non Formal Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pendidikan non formal yang meliputi pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan anak usia dini (PAUD). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan luar sekolah oleh masyarakat; 2) Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan luar sekolah oleh masyarakat; 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pendidikan Non Formal membawahi dan dibantu oleh Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Seksi Pendidikan Kesetaraan, dan Seksi Pendidikan Masyarakat. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan PAUD Non Formal dan TK; mengusulkan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Non Formal dan TK; menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan PAUD Non Formal dan TK; mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan PAUD Non Formal dan TK; memonitor pelaksanaan kegiatan PAUD Non Formal dan TK; memberikan dan mencabut izin pendirian PAUD Non Formal dan TK; mendorong dan membina terselenggaranya kegiatan PAUD Non Formal dan TK; memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kegiatan PAUD Non Formal dan TK; mencatat dan mendokumentasikan organisasi yang melaksanakan kegiatan PAUD Non Formal dan TK oleh pihak swasta; mengusahakan bantuan bagi kegiatan PAUD Non Formal dan TK yang Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

23

diselenggarakan oleh pihak swasta; melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum PAUD Non Formal dan TK; pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana prasarana PAUD Non Formal dan TK; pengawasan penggunaan buku pelajaran; membantu dalam akreditasi penyelenggaraan PAUD Non Formal dan TK; melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional PAUD Non Formal dan TK; supervisi dan fasilitasi dalam penjaminan mutu standar nasional PAUD Non Formal dan TK; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal. Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas menyusun rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana termasuk prasarana pendidikan yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan kesetaraan; menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan kesetaraan; mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan kesetaraan; memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesetaraan; mengurus pelaksanaan kegiatan kesetaraan; melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional pendidikan luar sekolah; membantu pelaksanaan ujian nasional pada pendidikan kesetaraan; memberikan izin pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan kesetaraan; pengawasan penggunaan buku pelajaran pada satuan pendidikan kesetaraan; melaksanakan evaluasi pengelola pendidikan kesetaraan; melakukan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan kesetaraan; supervisi dan fasilitasi dalam penjaminan mutu standar nasional pendidikan kesetaraan; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal. Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyusunn rencana dan program kerja kegiatan pendidikan masyarakat serta memberikan petunjuk dan pengarahan kepada organisasi yang bergerak di bidang pendidikan masyarakat guna meningkatkan usahanya; menyusun rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana termasuk prasarana pendidikan yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat; menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pendidikan masyarakat; mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat; memonitor pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat; menetapkan perizinan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh pihak swasta; mengurus pelaksanaan kegiatan pendidikan


24

masyarakat; mendorong dan membina terselenggaranya kegiatan pendidikan masyarakat; memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kegiatan pendidikan masyarakat; mencatat dan mendokumentasikan organisasi yang melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat oleh pihak swasta; menyelenggarakan ujian nasional pendidikan masyarakat; membantu akreditasi pengelola pendidikan oleh masyarakat; melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan oleh masyarakat; supervisi dan fasilitasi dalam penjaminan mutu standar nasional pendidikan pada pendidikan oleh masyarakat; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal. g. UPTD UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan berkoordinasi dengan kepala bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UPTD mempunyai fungsi : 1) Penyusuan rencana dan program kerja tahunan; 2) Pelaksanaan pendataan anak usia dini, usia sekolah dan atau putus sekolah; 3) Pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini dan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; 4) Pembinaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas dan kuantitas TK dan SD khususnya pelaksanaan kurikulum dalam bentuk kegiatan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya; 5) Pelaksanaan evaluasi belajar dan analisis hasil sesuai dengan kalender pendidikan nasional; 6) Pengorganisasian tenaga pengawas/penilik/staf dalam rangka pembinaan terhadap tenaga kependidikan demi peningkatan mutu pendidikan; 7) Pelayanan data pendidikan; 8) Pengusulan data kebutuhan sarana/prasarana TK dan SD dan rehabilitasi gedung sekolah TK dan SD kepada Dinas; Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

25

9) Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Kepala Dinas; 10) Penyelenggaraan tata usaha UPTD; 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala UPTD dibantu oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. h. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar UPTD Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pembuatan percontohan program pendidikan luar sekolah; 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana dan sumber belajar pendidikan luar sekolah; 3) Pemberian layanan dan penyebarluasan informasi program pendidikan luar sekolah; 4) Pelaksanaan penilaian dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah; 5) Pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar; 6) Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan; 7) Penyelenggaraan tata usaha UPTD Sanggar Kegiatan Belajar; 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


26

2. Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, berada dan bertanggungjawab kepada Bupati Temanggung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung serta dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 Sekretaris dengan 3 Kepala Subbagian, dan 4 Kepala Bidang dengan 12 Kepala Seksi. Susunan organisasi Dinas Pendidikan

Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai

berikut : a. Kepala Dinas, membawahkan : 1) Sekretariat; 2) Kepala Bidang Ketenagaan; 3) Kepala Bidang Pendidikan Dasar; 4) Kepala Bidang Pendidikan Menengah; 5) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal; 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas; 7) Kelompok Jabatan Fungsional. b. Sekretaris, membawahkan : 1) Kepala Subbagian Perencanaan; 2) Kepala Subbagian Keuangan; 3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; c. Kepala Bidang Ketenagaan, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pendidik Pendidikan Dasar; 2) Kepala Seksi Pendidik Pendidikan Menengah; 3) Kepala Seksi Tenaga Kependidikan; d. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan : 1) Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Dasar; Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

27

2) Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar; 3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; e. Kepala Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan : 1) Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Menengah; 2) Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah; 3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; f. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Kepala Seksi Kesetaraan; 3) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung adalah sebagaimana gambar di bawah ini : Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung


28

B. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN 1. Sumber Daya Manusia Data sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tahun 2013 tercatat sebanyak 9.638 pegawai yang terdistribusi pada Sekretariat, Bidang, dan UPTD dengan sebaran sebagai berikut : Tabel II.1 Data Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 No

Unit Kerja

Jumlah

A

Tenaga Administrasi

Jenis Kelamin L

P

SD

1.535

817

718

7

Tingkat Pendidikan DiploSMP SMA ma 179 1.037 177

S1

S2

120

15

1

Sekretariat

21

12

9

1

0

6

4

8

2

2

Bidang Ketenagaan

13

7

6

0

1

5

1

4

2

3

Bidang Pendidikan Dasar

14

8

6

0

1

3

2

6

2

4

Bidang Pendidikan Menengah

12

7

5

0

0

5

1

4

2

5

Bidang Pendidikan Non Formal

13

5

8

0

0

4

1

6

2

6

UPTD Pendidikan Kecamatan

103

53

50

0

4

50

4

40

5

7

UPTD SKB

11

4

7

0

1

6

0

4

0

8

Satuan Pendidikan TK

33

10

23

1

29

3

0

0

0

9

Satuan Pendidikan SD

516

328

188

5

115

295

101

0

0

10

Satuan Pendidikan SMP

449

209

240

0

12

397

23

17

0

11

Satuan Pendidikan SMA

134

66

68

0

7

97

18

12

0

12

Satuan Pendidikan SMK

216

108

108

0

9

166

22

19

0

B

Jabatan Fungsional

8.103

2.953

5.150

0

0

889

1.322

5.780

112

1

Pengawas

48

29

19

0

0

0

0

35

13

2

Penilik

17

9

8

0

0

1

0

13

3

3

Pamong Belajar (SKB)

2

0

2

0

0

0

0

2

0

4

Pendidik TK

952

25

927

0

0

429

137

385

1

5

Pendidik SD

4.382

1.592

2.790

0

0

418

984

2.969

11

6

Pendidik SMP

1.531

714

817

0

0

41

140

1.301

49

7

Pendidik SMA

416

206

210

0

0

0

18

383

15

8

Pendidik SMK

755

378

377

0

0

0

43

692

20

9.638

3.770

5.868

7

179

1.926

1.499

5.900

127

JUMLAH


29

Berdasarkan data tersebut di atas, struktur pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung cukup baik, karena sebagian besar telah memiliki kualifikasi ijazah S1 sebanyak 5.900 orang (61,22%), dan yang berkualifikasi ijazah S2 sebanyak 127 orang (1,32%). Ditinjau dari status kepegawaian dan golongan secara keseluruhan adalah sebagai berikut : Tabel II.2 Data Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Menurut Status Kepegawaian dan Golongan Tahun 2013 PNS No

Unit Kerja

Non PNS PTY/ GTY

PTT/ GTT

462

239

835

1.073

2

21

0

0

0

10

0

13

0

0

0

5

5

4

14

0

0

0

0

5

4

3

12

0

0

0

5 Bidang Pendidikan Non Formal

0

2

9

2

13

0

0

0

6 UPTD Pendidikan Kecamatan

2

33

51

17

103

0

0

0

7 UPTD SKB

1

4

4

1

10

0

1

1

8 Satuan Pendidikan TK

0

2

0

0

2

21

11

31

9 Satuan Pendidikan SD

0

103

8

0

111

38

367

405

10 Satuan Pendidikan SMP

1

36

69

0

106

72

271

343

11 Satuan Pendidikan SMA

0

6

19

0

25

19

90

109

12 Satuan Pendidikan SMK

0

8

24

0

32

89

95

184

B

0

427

1.296 2.739

4.462

1.469

2.172

3.641

1 Pengawas

0

0

2

46

48

0

0

0

2 Penilik

0

0

17

0

17

0

0

0

3 Pamong Belajar (SKB)

0

0

1

1

2

0

0

0

4 Pendidik TK

0

86

43

63

192

563

197

760

5 Pendidik SD

0

334

734 1.738

2.806

269

1.307

1.576

6 Pendidik SMP

0

7

314

629

950

267

314

581

7 Pendidik SMA

0

0

72

151

223

89

104

193

8 Pendidik SMK

0

0

113

111

224

281

250

531

JUMLAH

6

642

1.508 2.768

4.924

1.708

3.007

4.714

II

III

6

215

212

29

1 Sekretariat

1

9

9

2 Bidang Ketenagaan

1

2

3 Bidang Pendidikan Dasar

0

4 Bidang Pendidikan Menengah

A

Tenaga Administrasi

Jabatan Fungsional

I


IV

Jml

Jml

30

Bermodal sumber daya manusia dengan kualifikasi dan kompetensi yang beragam, setiap personil memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendukung percepatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung. 2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Sumber daya sarana dan prasarana ini merupakan modal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung yang tersebar pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan, dan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar secara rinci adalah sebagai berikut : Tabel II.3 Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Tahun 2013 No

Uraian

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

Jumlah

1

Bangunan Kantor Dinas, UPTD, SKB

15

3

4

22

2

Kendaraan roda dua

59

32

0

91

3

Kendaraan roda empat

2

3

0

5

4

Komputer

36

3

2

41

5

Printer

36

0

0

36

6

Meja kerja

58

25

0

83

7

Kursi kerja

81

6

0

87

8

Meja/kursi tamu

8

6

1

15

9

Meja rapat

51

0

0

51

10

Kursi rapat

0

142

18

160

346

220

25

591

Jumlah


31

C. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN Pembangunan pendidikan adalah bidang pembangunan yang menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terbentuknya dan terbinanya insan yang beriman, bertakwa, mandiri, dan bermartabat. Oleh karena itu tugas utama pembangunan pendidikan adalah memberi kontribusi yang berarti bagi pemecahan permasalahan pembangunan manusia seutuhnya dan pemecahan permasalahan bangsa. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung bertekad mewujudkan insan Temanggung yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, kreatif, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. 1. Aspek Pelayanan Umum a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan Anak Usia Dini memiliki beberapa jenis layanan yaitu Taman Penitipan Anak (TPA) dengan sasaran layanan anak usia 0-2 tahun; Kelompok Bermain (KB) dengan sasaran layanan anak usia 3-4 tahun, dan Taman Kanak-kanak/Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal (TK/RA/BA) dengan sasaran layanan anak usia 5-6 tahun. 1) Perkembangan TK/RA/BA Sejalan dengan perubahan paradigma berpikir, perkembangan jumlah penduduk, dan meningkatnya peseran serta masyarakat di Kabupaten Temanggung, pembangunan Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

32

pendidikan anak usia dini, khususnya TK/RA/BA mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai tahun 2009 s.d 2013, dengan data sebagaimana tabel berikut : Tabel II.4 Data Perkembangan TK/RA/BA Kabupaten Temanggung Tahun 2009 s.d 2013 No

Komponen

1

Sekolah

2

2009

2010

2011

2012

2013

468

474

480

495

495

Siswa

17.733

19.723

19.390

20.172

23.310

3

Kelas

749

956

958

993

1.071

4

Kondisi Ruang Kelas

669

817

794

865

923

a. Baik

469

644

673

665

658

41

143

104

153

215

159

30

17

47

50

1.331

1.394

1.379

1.468

1.538

b. Rusak Ringan c. Rusak Berat 5

Guru

Sumber : Profil Pendidikan Kab Temanggung

2) Angka Partisipasi Kasar PAUD Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami peningkatan dari 47,18 pada tahun 2009 menjadi 66,13 pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini, dan kemampuan orangtua siswa menyekolahkan anak di pendidikan anak usia dini meningkat. Apabila dibandingkan dengan capaian APK PAUD Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 70,50%, dan capaian APK PAUD Nasional pada tahun 2012 sebesar 63%, nampak bahwa APK PAUD Kabupaten Temanggung tahun 2012 sebesar 65,66% lebih rendah dari APK PAUD Provinsi Jawa Tengah, dan lebih tinggi dari APK PAUD Nasional. Perkembangan APK PAUD Kabupaten Temanggung tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, selengkapnya sebagaimana Gambar II.2 sebagai berikut :


33

Gambar II.2 Angka Partisipasi Kasar PAUD Kab Temanggung Tahun 2009-2013

APK PAUD 70 60

62,51

66,13

53,26

50 40

65,66

47,18

30 20 10 0 2009

2010

2011

2012

2013

APK PAUD

3) Kualifikasi Pendidik PAUD Memenuhi tuntutan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, bahwa pendidik pada PAUD/TK/RA/BA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi, maka selama kurun waktu 5 tahun dari 2009-2013, jumlah guru TK/RA/BA di Kabupaten Temanggung yang memenuhi standar kualifikasi akademik menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2009 pendidik TK/RA/BA yang memenuhi standar kualifikasi akademik sebesar 7,59% meningkat menjadi 41,81% pada tahun 2013. Sebaliknya pendidikan TK/RA/BA yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik semakin menurun yaitu dari 92,41% pada tahun 2009 menurun menjadi 58,19% pada tahun 2013. Secara lengkap selama 5 tahun dari 2009-2013 data kualifikasi akademik pendidik TK/RA/BA tersaji pada Gambar II.3 sebagai berikut : Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

34

Gambar II.3 % Pendidik TK/RA/BA Menurut Kualifikasi Akademik Tahun 2009-2013

% Pendidik TK/RA/BA Menurut Kualifikasi Akademik 100,00 92,41

90,00

87,09

83,54

80,00 70,00

64,85

60,00

58,19

50,00 41,81

40,00

35,15

30,00

20,00 10,00

16,46

12,91

7,59

2009

2010

2011 ≤ D3

2012

2013

≥ S1/D4

b. Pendidikan Dasar (Dikdas) Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs/SMPLB/Paket B) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar merupakan salah satu program prioritas dalam rangka memantapkan penuntasan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Temanggung. Sasaran Dikdas adalah anak usia 7-12 tahun untuk satuan pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A, dan anak usia 13-15 tahun untuk satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B. 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah siswa usia 7-12 dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun, dan perbandingan antara jumlah siswa 13-15 tahun dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun, kali 1.000. Fungsinya adalah untuk menghitung berapa jumlah penduduk usia 7-12 tahun atau 13-15 tahun yang masih sekolah. Capaian APS pada tiap kelompok Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

35

penduduk usia pendidikan dasar dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi. APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2009 sebesar 964,30 meningkat menjadi 987,90 pada tahun 2013, dan yang tertinggi 996,50 pada tahun 2012. Sedangkan APS peduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2009 sebesar 939,00 meningkat menjadi 965,60 pada tahun 2013, sebagaimana Gambar II.4 berikut ini. Gambar II.4 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 dan 13-15 Tahun Tahun 2009-2013

APS Usia 7-12 dan 13-15 Tahun 1.010,00 996,50

1.000,00 990,00

987,90

981,70

980,00 970,00

965,60

964,30

960,00

960,20

959,40

957,40

950,00

940,00

939,00

938,60

930,00 920,00 910,00 900,00 2009

2010 7-12 Tahun

2011

2012

2013

13-15 Tahun

2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar di Kabupaten Temanggung kurun waktu 2009-2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 APK SD/sederajat 102,57% meningkat menjadi 105,65% pada tahun 2013. Sedangkan pada jenjang SMP/sederajat pada tahun 2009 sebesar 95,83% meningkat menjadi 96,00% pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten


36

Temanggung telah cukup berhasil. Jika dibandingkan dengan APK Dikdas Provinsi Jawa Tengah sebesar 100,50% pada tahun 2012, dan APK Dikdas Nasional tahun 2012 sebesar 99,47%, maka APK Dikdas Kabupaten Temanggung sebesar 100,40% lebih besar daripada APK Dikdas Nasional dan lebih kecil daripada APK Dikdas Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya APK Dikdas Kabupaten Temanggung sebagaimana Gambar II.5. Gambar II.5 APK Dikdas Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013

APK Dikdas 106,00 104,00 102,00

102,57

101,66

103,50

103,55

96,00

96,00

101,97

100,00 98,00

96,00

95,83

95,39

95,95

94,00 92,00 90,00 2009

2010

2011 SD/MI

2012

2013

SMP/MTs

3) Perkembangan SD/SDLB/MI Dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Temanggung yang secara umum menurun mengakibatkan jumlah siswa SD/MI juga mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan sebagian lembaga SD khususnya SD negeri dilakukan penggabungan. Pengurangan jumlah SD negeri nampaknya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. Sehingga jumlah


37

SD dan MI swasta terus bertambah. Data perkembangan SD/MI/SDLB di Kabupaten Temanggung tahun 2009-2013 sebagaimana tabel berikut ini. Tabel II.5 Data Perkembangan SD/SDLB/MI Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No

Komponen

1

Sekolah

2

2009

2010

2011

2012

2013

582

579

575

571

574

Siswa

77.559

77.241

76.823

76.684

75.766

3

Kelas

3.693

3.809

3.631

3.642

3.662

4

Kondisi Ruang Kelas 2.061

2.571

2.588

3.011

3.340

b. Rusak Ringan

672

633

642

214

111

c. Rusak Berat

765

385

359

317

251

5.031

5.799

5.673

5.682

5.728

a. Perpustakaan

301

260

256

256

442

b. UKS

295

293

295

295

316

a. Baik

5

Guru

6

Fasilitas


4) Perkembangan SMP/SMPLB/MTs Jumlah lembaga pendidikan ini cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari perkembangan jumlah lembaga, jumlah siswa, jumlah rombongan belajar, dan jumlah guru di Kabupaten Temanggung. Lembaga pendidikan SMP/MTs berjumlah 105. Berdasarkan data tersebut maka setiap kecamatan rata-rata memiliki 5,25 lembaga pendidikan SMP/MTs. Sehingga dari segi ketersediaan lembaga pendidikan SMP/MTs telah mencukupi. Oleh karena itu pada satuan pendidikan SMP/MTs pembinaan utamanya diarahkan untuk meningkatkan ketercapaian Standar Pelayanan Minimal, ketercapaian Standar Nasional Pendidikan, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Data perkembangan SMP/SMPLB/MTs di Kabupaten Temanggung tahun 2009-2013 sebagaimana tabel berikut ini : Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

38

Tabel II.6 Data Perkembangan SMP/SMPLB/MTs Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No

Komponen

1

Sekolah

2

2009

2010

2011

2012

2013

100

100

105

105

105

Siswa

32.341

30.979

33.206

33.236

30.620

3

Kelas

937

957

1.001

1.042

1.076

4

Kondisi Ruang Kelas 813

795

823

891

905

b. Rusak Ringan

99

138

154

96

104

c. Rusak Berat

27

28

28

33

25

2.088

2.123

2.119

2.136

2.201

a. Perpustakaan

87

87

87

87

91

b. Laboratorium

63

63

63

63

79

c. UKS

78

78

78

78

79

a. Baik

5

Guru

6

Fasilitas


5) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan sekolah yang tersedia menampung semua penduduk usia sekolah. Berdasarkan

data

rasio ketersediaan sekolah untuk SD/MI per 10.000

penduduk usia 7-12 tahun, pada kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami peningkatan dari 76,93 pada tahun 2009 menjadi 80,25 pada tahun 2013. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah SD/MI di Kabupaten Temanggung cukup memadai. Pada kurun waktu sama rasio ketersediaan SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun menunjukkan peningkatan dari 27,42 pada tahun 2009 menjadi 29,16 pada tahun 2013. Namun demikian kondisi tersebut memperlihatkan bahwa jumlah SMP/MTs relatif kurang memadai, karena idealnya mencapai rasio 52,08. Data selengkapnya tersaji pada Tabel II.7


39

Tabel II.7 Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Dikdas Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No 1

Komponen

2010

2011

2012

2013

SD/MI Jumlah SD/MI

582

579

575

571

574

SD/MI Negeri

426

424

417

413

411

SD

424

422

415

411

409

MI

2

2

2

2

2

156

155

158

158

163

SD

21

20

20

23

23

MI

135

135

135

135

140

75.658

76.035

75.501

74.343

71.530

76,93

76,15

76,16

76,81

80,25

Jumlah SMP/MTs

100

100

105

105

105

SMP/MTs Negeri

43

43

44

44

44

SMP

41

41

42

42

42

MTs

2

2

2

2

2

SMP/MTs Swasta

57

57

61

61

61

SMP

28

28

31

30

30

MTs

29

29

30

31

31

36.464

36.972

36.139

35.740

36.005

27,42

27,05

29,05

29,38

29,16

SD/MI Swasta

Penduduk 7-12 Tahun Rasio per 10.000 2

2009

SMP/MTs

Penduduk 13-15 Tahun Rasio per 10.000

6) Rasio Guru Terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 murid berdasarkan tingkat/ jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan guru dan mengukur jumlah ideal murid untuk satu orang guru agar tercapai pembelajaran yang bermutu. Selama kurun waktu tahun 2009-2013, rasio ketersediaan guru terhadap murid SD/MI di Kabupaten Temanggung cenderung memburuk karena mengalami kenaikan dari 648,47 pada tahun 2009 menjadi 756,01 pada tahun 2013. Demikian pula pada jenjang Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

40

SMP/MTs juga memburuk karena mengalami kenaikan dari 645,62 pada tahun 2009 menjadi 718,81 pada tahun 2013. Rasio ideal per 10.000 murid adalah 500. Data selengkapnya tersaji pada tabel II.8 Tabel II.8 Rasio Guru/Murid Jenjang Dikdas Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No 1

2

Komponen

2009

2010

2011

2012

2013

SD/MI Jumlah Guru SD/MI

5.031

5.799

5.673

5.682

5.728

Guru SD PNS

3.194

3.182

3.104

2.941

2.806

Guru MI PNS

161

182

192

177

164

Guru SD Non PNS

780

1.272

1.299

1.425

1.576

Guru MI Non PNS

896

1.163

1.078

1.139

1.182

Jumlah Siswa SD/MI

77.559

77.241

76.823

76.684

75.766

Siswa SD Negeri

59.635

58.869

58.230

57.055

55.598

Siswa MI Negeri

487

535

572

640

707

Siswa SD Swasta

3.901

4.115

4.285

4.600

4.860

Siswa MI Swasta

13.536

13.722

13.736

14.389

14.601

Rasio per 10.000

648,67

750,77

738,45

740,96

756,01

2.088

2.123

2.119

2.136

2.201

Guru SMP PNS

969

1.007

1.001

975

950

Guru MTs PNS

100

105

89

94

102

Guru SMP Non PNS

524

520

558

557

581

Guru MTs Non PNS

495

491

471

510

568

Jumlah Siswa SMP/MTs

32.341

30.979

33.206

33.236

30.620

Siswa SMP Negeri

19.548

19.264

20.751

20.310

18.431

Siswa MTs Negeri

1.565

1.615

1.730

1.634

1.601

Siswa SMP Swasta

5.496

5.457

5.746

5.531

5.067

Siswa MTs Swasta

5.732

4.643

4.979

5.761

5.521

Rasio per 10.000

645,62

685,30

638,14

642,67

718,81

SMP/MTs Jumlah Guru SMP/MTs


41

7) Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas per 1.000 murid dalam satuan pendidikan dasar. Rasio guru/murid per kelas rata-rata untuk jenjang SD/MI capaiannya konstan tidak ada perubahan selama kurun waktu tahun 2009-2013. Demikian pula untuk jenjang SMP/MTs, data selengkapnya tersaji pada tabel II.9. Tabel II.9 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Jenjang Dikdas Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No 1

Komponen

2010

2011

2012

2013

SD/MI Jumlah Guru SD/MI

5.031

5.799

5.673

5.682

5.728

Jumlah Kelas SD/MI

3.693

3.809

3.631

3.642

3.662

1,36

1,52

1,56

1,56

1,56

77.559

77.241

76.823

76.684

75.766

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Jumlah Guru SMP/MTs

2.088

2.123

2.119

2.136

2.201

Jumlah Kelas SMP/MTs

937

957

1.001

1.042

1.076

Guru per Kelas

2,23

2,22

2,12

2,05

2,05

32.341

30.979

33.206

33.236

30.620

0,07

0,07

0,06

0,06

0,07

Guru per Kelas Jumlah Siswa SD/MI Rasio per 1.000 2

2009

SMP/MTs

Jumlah Siswa SMP/MTs Rasio per 1.000

8) Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah siswa jenjang tertentu yang keluar satuan pendidikan tanpa membawa surat keterangan pindah, dengan jumlah siswa jenjang tertentu. Idealnya angka putus sekolah adalah nol, sehingga tidak ada siswa yang keluar dari satuan pendidikan tanpa membawa surat keterangan pindah. Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dalam kurun waktu tahun 2009-2013 meskipun fluktuatif setiap tetapi mengalami penurunan. Angka putus sekolah


42

SD/MI sebesar 1,08 pada tahun 2009 menurun menjadi 0,16 pada tahun 2013. Angka putus sekolah SMP/MTs mengalami penurunan dari 1,08 pada tahun 2009 menjadi 0,59 pada tahun 2013. Data angka putus sekolah selengkapnya disajikan pada Gambar II.6 Gambar II.6 Angka Putus Sekolah Jenjang Dikdas Kab Temanggung Tahun 2009-2013

Angka Putus Sekolah Jenjang Dikdas 1,2

1,08 1

0,98

0,96 0,84

0,8 0,6

0,59

0,4 0,2

0,17

0,21

0,18

0,15

0,16

0 2009

2010

2011 SD/MI

2012

2013

SMP/MTs

9) Angka Lulusan Angka lulusan merupakan salah satu indikator mutu pendidikan. Angka lulusan adalah perbandingan antara jumlah peserta ujian yang lulus dengan jumlah peserta ujian kali 100%. Idealnya angka lulusan adalah 100%, sehingga semua peserta ujian lulus. Angka lulusan menunjukkan tingkat keberhasilan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka lulusan jenjang Dikdas selama kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2009 angka lulusan SD/MI sebesar 99,81% meningkat menjadi 100% pada tahun 2013 telah mencapai angka ideal. Angka lulusan SMP/MTs pada tahun 2009 sebesar 89,75% meningkat menjadi 99,77% pada tahun 2013. Peningkatan angka lulusan nampak Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

43

dipengaruhi pula oleh kebijakan mengenai pelaksanaan ujian itu sendiri. Secara lengkap data angka lulusan jenjang Dikdas dapat dilihat pada Gambar II.7 Gambar II.7 Angka Lulusan Jenjang Dikdas Kab Temanggung Tahun 2009-2013

Angka Lulusan Jenjang Dikdas 102,00 100,00

99,91

99,81

98,00

99,94

99,99

97,79

98,13

100,00 99,77

96,00 94,00 92,00

91,72

90,00

89,75

88,00 86,00 84,00 2009

2010

2011 SD/MI

2012

2013

SMP/MTs

10) Angka Melanjutkan Angka Melanjutkan (AM) sering disebut pula dengan istilah Angka Transisi (AT) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi angka melanjutkan makin baik. Idealnya 100% berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bila angkanya lebih dari 100%, maka hal itu disebabkan karena ada siswa baru yang berasal dari daerah lainnya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi. Persentase lulusan SD/SDLB/MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/SMPLB/MTs dalam kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami penurunan. Angka Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

44

Melanjutkan tertinggi yang pernah dicapai sebesar 98,85% pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 menurun menjadi 92,15%, dan pada tahun 2013 Angka Melanjutkan sebesar 95,00%. Selengkapnya Angka Melanjutkan disajikan dengan Gambar II.8 Gambar II.8 Angka Melanjutkan Jenjang Dikdas Kab Temanggung Tahun 2009-2013

AM ke SMP/MTs 100,00 98,00

98,85

98,33

98,36

96,00

95,00 94,00

92,15

92,00 90,00 88,00 2009

2010

2011

2012

2013

AM ke SMP/MTs

11) Kualifikasi Pendidik Dikdas Kualifikasi pendidik adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang mengamanatkan bahwa setiap pendidik harus memenuhi standar kualifikasi akademik S1 atau D4. Kualifikasi akademik dihitung dengan membandingkan antara jumlah guru yang memenuhi kualifikasi ≤ S1/D4 dengan jumlah guru seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilainya maka semakin baik mutu suatu jenjang pendidikan dilihat dari segi kualifikasi akademik guru. Nilai idealnya adalah 100%. Selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2009-2013 persentase pendidik jenjang Dikdas yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 semakin meningkat. Pada jenjang SD/MI pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 pada tahun 2009 sebesar Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

45

30,24% meningkat menjadi 62,75% pada tahun 2013. Pada jenjang SMP/MTs pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 pada tahun 2009 sebesar 72,89% meningkat menjadi 84,23% pada tahun 2013. Selengkapnya data pendidik menurut kualifikasi akademik disajikan pada Gambar II.9 Gambar II.9 % Pendidik Jenjang Dikdas Memenuhi Kualifikasi Akademik Kab Temanggung Tahun 2009-2013

% Pendidik Jenjang Dikdas Memenuhi Kualifikasi Akademik 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 -

72,89

84,23

81,00

80,26

76,12

62,75 48,30

47,12 38,54 30,24

2009

2010

2011 SD/MI

2012

2013

SMP/MTs

c. Pendidikan Menengah (Dikmen) Pendidikan Menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Merupakan jenjang yang strategis untuk mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan atau mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke dunia usaha, dan dunia kerja. Sasaran pendidikan menengah adalah anak usia 16-18 tahun terdiri dari jenis SMA, SMALB, SMK, dan MA. 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah pada kelompok penduduk usia pendidikan menengah yaitu 16-18 tahun relatif masih rendah. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah pendidikan menengah tahun 2009-2013 masih fluktuatif, bila dibandingkan dengan pendidikan Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

46

dasar masih jauh perbedaannya.

Hal ini kemungkinan karena faktor ekonomi,

mengingat biaya pendidikan di jenjang pendidikan menengah termasuk tinggi, selain itu siswa juga membutuhkan biaya transportasi menuju sekolah karena keterbatasan jumlah sekolah yang ada, persebaran sekolah yang belum merata, dan juga untuk biaya keperluan sekolah lainnya.

APS pendidikan menengah penduduk usia 16-18

tahun pada tahun 2009 sebesar 274,18 meningkat menjadi 437,67 pada tahun 2013. Capaian tersebut termasuk kategori rendah walaupun capaiannya meningkat. Perkembangan APS pendidikan menengah secara jelas pada Gambar II.10 Gambar II.10 APS Usia 16-18 Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013

APS Usia 16-18 Tahun 500,00 450,00

438,88

400,00

374,22

355,92

350,00 300,00

437,67

274,19

250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 2009

2010

2011

2012

2013

APS Dikmen

2) Angka Partisipasi Kasar (APK) APK adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah


47

tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota atau terletak pada daerah perbatasan. Kegunaannya untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2009-2013 APK pendidikan menengah di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 APK Pendidikan Menengah sebesar 38,02% meningkat menjadi 55,10% pada tahun 2013. Walaupun mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan dengan APK Dikmen Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 67,00%, maka APK Dikmen Kabupaten Temanggung masih sangat rendah yang pada tahun yang sama sebesar 55,00%. Hal ini disebabkan antara lain karena kondisi ekonomi, tingginya biaya pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan menengah, dan persebaran lembaga pendidikan yang belum merata. Perkembangan APK Dikmen selengkapnya pada Gambar II.11. Gambar II.11 APK Dikmen Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013

APK Pendidikan Menengah 60,00

55,10

55,00

54,76 50,00

41,59

40,00

38,02

30,00 20,00 10,00 2009

2010

2011

2012

2013

APK Dikmen


48

3) Perkembangan SMA/SMALB/SMK/MA Jika dibandingkan dengan jumlah SMP/MTs, maka jumlah lembaga pendidikan menengah sangat tidak seimbang yaitu 105 dengan 50, dengan kata lain jumlah lembaga pendidikan menengah hanya sebesar 48% dari jumlah SMP/MTs. Persebaran yang tidak merata semakin menambah keterjangkauan dan ketersediaan lembaga pendidikan menengah yang semakin sulit. Dari 50 lembaga pendidikan menengah sebanyak 15 atau 30% berada di kecamatan Temanggung, dan masih terdapat beberapa kecamatan yang belum memiliki lembaga pendidikan menengah. Jumlah lembaga, siswa, dan guru menunjukkan peningkatan sebagaimana Tabel II.10. Tabel II.10 Data SMA/SMALB/SMK/MA Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No

Komponen

1

Sekolah

2

2009

2010

2011

2012

2013

44

43

48

49

50

Siswa

15.075

15.866

16.971

17.911

18.481

3

Kelas

463

503

556

575

626

4

Kondisi Ruang Kelas 431

456

487

555

555

36

18

34

15

13

5

6

3

3

6

1.337

1.306

1.413

1.445

1.503

a. Perpustakaan

33

32

32

32

37

b. Laboratorium

61

59

61

61

73

c. Ketrampilan

27

27

30

30

31

c. UKS

26

25

31

31

32

a. Baik b. Rusak Ringan c. Rusak Berat 5

Guru

6

Fasilitas


4) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Rasio Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

49

ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Temanggung termasuk masih rendah. Rasio ideal adalah mendekati angka 30. Hal ini karena keterbatasan keberadaan sekolah yang hanya tersebar di beberapa kecamatan, namun secara bertahap telah dilaksanakan beberapa pembangunan sekolah terutama SMK sehingga perkembangannya tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Selama tahun 2009-2013 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan menengah mengalami peningkatan yaitu dari 11,10 pada tahun 2009 menjadi 14,28 pada tahun 2013. Namun apabila dibandingkan dengan pendidikan dasar masih jauh lebih tinggi rasio ketersediaan sekolah di pendidikan dasar, menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah untuk menampung penduduk usia sekolah dasar lebih memadai. Rasio ketersediaan sekolah selama 5 tahun terakhir tersebut pada tabel II.11. Tabel II.11 Rasio Ketersediaan Sekolah/10.000 Penduduk Usia Dikmen Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No 1

Komponen

2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah SMA/SMK/MA

44

43

48

49

50

SMA/SMK/MA Negeri

13

13

13

13

13

SMA

6

6

6

6

6

SMK

6

6

6

6

6

MA

1

1

1

1

1

31

30

35

36

37

SMA

8

7

7

7

7

SMK

13

13

16

16

17

MA

10

10

12

13

13

39.651

33.314

33.379

33.314

35.006

11,10

12,90

14,38

14,71

14,28

SMA/SMK/MA Swasta

2

Penduduk Usia 16-18 Tahun

3

Rasio per 10.000

5) Rasio Guru Terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 murid berdasarkan tingkat/ jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan guru dan mengukur jumlah ideal murid untuk satu orang guru agar tercapai pembelajaran yang bermutu. Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

50

Selama kurun waktu tahun 2009-2013, rasio ketersediaan guru terhadap murid SMA/SMK/MA di Kabupaten Temanggung cenderung membaik karena mengalami penurunan dari 886,90 pada tahun 2009 menjadi 814,06 pada tahun 2013. Rasio ideal per 10.000 murid adalah 500. Data selengkapnya tersaji pada tabel II.12 Tabel II.12 Rasio Guru/Murid Jenjang Dikmen Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No 1

2

Komponen Jumlah Guru SMA/SMK/MA

2010

2011

2012

2013

1.337

1.306

1.413

1.445

1.503

Guru SMA PNS

237

232

232

223

223

Guru SMK PNS

196

209

228

234

224

Guru MA PNS

68

74

69

71

71

Guru SMA Non PNS

200

172

173

188

193

Guru SMK Non PNS

444

438

479

486

531

Guru MA Non PNS

192

181

232

243

261

15.075

15.866

16.971

17.911

18.463

Siswa SMA Negeri

3.741

3.840

3.898

3.946

4.056

Siswa SMK Negeri

3.495

4.144

4.536

4.761

4.868

921

894

944

980

1.053

Siswa SMA Negeri Swasta

1.044

881

951

1.021

1.042

Siswa SMK Negeri Swasta

4.929

5.196

5.505

5.790

5.861

945

911

1.137

1.413

1.583

886,90

823,14

832,60

806,77

814,06

Jumlah Siswa SMA/SMK/SMK

Siswa MA Negeri

Siswa MA Negeri Swasta 3

2009

Rasio per 10.000

6) Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas per 1.000 murid dalam satuan pendidikan dasar, sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah adalah per 10.000 murid. Rasio guru/murid per kelas rata-rata untuk jenjang SMA/SMK/MA capaiannya membaik selama kurun waktu tahun 2009-2013, pada tahun 2009 sebesar 1,92 menurun menjadi 1,30 pada tahun 2013, data selengkapnya tersaji pada tabel II.13. Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

51

Tabel II.13 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Jenjang Dikmen Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No

Komponen

1

Jumlah Guru SMA/SMK/MA

2

Jumlah Siswa SMA/SMK/SMK

3

2009

2010

2011

2012

2013

1.337

1.306

1.413

1.445

1.503

15.075

15.866

16.971

17.911

18.463

Jumlah Kelas SMA/SMK/MA

463

503

556

575

626

Jumlah Kelas SMA

149

156

166

172

179

Jumlah Kelas SMK

250

278

311

311

346

Jumlah Kelas MA

64

69

79

92

101

4

Rasio Guru per Siswa

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

5

Rasio per 10.000

1,92

1,64

1,50

1,40

1,30

7) Angka Putus Sekolah (Drop Out) Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah siswa jenjang tertentu yang keluar dari satuan pendidikan tanpa membawa surat keterangan pindah, dengan jumlah siswa jenjang tertentu pada tahun pelajaran sebelumnya, dinyatakan dalam persentase. Idealnya angka putus sekolah adalah nol, sehingga tidak ada siswa yang keluar dari satuan pendidikan tanpa membawa surat keterangan pindah. Makin rendah angka putus sekolah semakin baik. Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan menengah dalam kurun waktu tahun 2009-2013 meskipun fluktuatif setiap tetapi mengalami penurunan. Angka putus sekolah pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) pada tahun 2009 sebesar 1,42% menurun menjadi 1,23% pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan jenjang Pendidikan Dasar, maka angka putus sekolah pada janjeng Pendidikan Menengah relatih lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu indikator mutu pada Pendidikan Dasar lebih baik dibandingkan dengan jenjang Pendidikan Menengah. Angka putus sekolah SD/MI sebesar 1,08 pada tahun 2009 menurun menjadi 0,82 pada tahun 2013. Angka putus sekolah SMP/MTs mengalami penurunan dari 0,17 pada tahun 2009 menjadi 0,16 pada tahun 2013. Data angka putus sekolah selengkapnya disajikan pada Gambar II.12


52

Gambar II.12 Angka Putus Sekolah Dikmen Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013

Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan Dikmen 1,80

1,65

1,60

1,48

1,40

1,23

1,20

1,08

1,00

1,01 0,96

0,98

1,01 0,84

0,80 0,60

0,59

0,40

0,20

0,21

0,17

0,18

0,16

0,15

2009

2010 SD/MI

2011 SMP/MTs

2012

2013

Dikmen

8) Angka Lulusan Angka lulusan merupakan salah satu indikator mutu pendidikan. Angka lulusan adalah perbandingan antara jumlah peserta ujian yang lulus dengan jumlah peserta ujian kali 100%. Idealnya angka lulusan adalah 100%, sehingga semua peserta ujian lulus. Angka lulusan menunjukkan tingkat keberhasilan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka lulusan jenjang Pendidikan Menengah selama kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami peningkatan setiap tahun. Angka lulusan jenjdang Pendidikan Menengah pada tahun 2009 sebesar 93,26% meningkat menjadi 99,86% pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan jenjang Pendidikan Dasar, maka angka lulusan jenjang Pendidikan Menengah lebih tinggi dari pada angka lulusan SMP/MTs tetapi lebih rendah dari pada angka lulusan SD/MI. Pada tahun 2009 angka lulusan SD/MI sebesar 99,81% meningkat menjadi 100% pada tahun 2013 telah mencapai angka ideal. Angka lulusan SMP/MTs pada tahun 2009 sebesar 89,75% meningkat menjadi 99,77% pada tahun 2013. Peningkatan angka lulusan Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

53

nampak dipengaruhi pula oleh kebijakan mengenai pelaksanaan ujian itu sendiri. Secara lengkap data angka lulusan jenjang Dikdas dapat dilihat pada Gambar II.13 Gambar II.13 Angka Lulusan Jenjang Dikmen Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013

Angka Lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan Dikmen 102,00 100,00

99,99 99,53 98,13

99,94 99,42

99,91

99,81

98,00

97,79

100,00 99,86 99,77

96,00 94,00

94,22

93,26

92,00

91,72

90,00

89,75

88,00 86,00 84,00 2009

2010 SD/MI

2011 SMP/MTs

2012

2013

Dikmen

9) Angka Melanjutkan Angka Melanjutkan (AM) sering disebut pula dengan istilah Angka Transisi (AT) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi angka melanjutkan makin baik. Idealnya 100% berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bila angkanya lebih dari 100%, maka hal itu disebabkan karena ada siswa baru yang berasal dari daerah lainnya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi. Persentase lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang Dikmen selama kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

54

Angka Melanjutkan ke SMP/MTs, maka Angka Melanjutkan ke Dikmen lebih rendah. Diantara penyebabnya adalah rendahnya daya tampung pendidikan menengah, tidak meratanya persebaran lembaga pendidikan menengah, dan meningkatnya jumlah lulusan SMP/MTs. Persentase lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan Menengah pada tahun 2009 sebesar 64,57% menurun menjadi 64,36% pada tahun 2013. Selengkapnya Angka Melanjutkan ke SMP/MTs, dan Angka Melanjutkan ke Dikmen disajikan pada Gambar II.14 Gambar II.14 Angka Melanjutkan ke Jenjang Dikmen Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013

Angka Melanjutkan ke SMP/MTs, dan Dikmen 120,00 100,00

98,85

80,00

98,36

98,33

92,15

95,00

76,76

64,57

60,00

68,32

61,66

64,36

40,00 20,00 -

2009

2010 AM ke SMP/MTs

2011

2012

2013

AM ke Dikmen

10) Kualifikasi Pendidik Dikmen Kualifikasi pendidik adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang mengamanatkan bahwa setiap pendidik harus memenuhi standar kualifikasi akademik S1 atau D4. Kualifikasi akademik dihitung dengan membandingkan antara jumlah guru yang memenuhi kualifikasi ≤ S1/D4 dengan jumlah guru seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilainya maka semakin baik mutu suatu Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

55

jenjang pendidikan dilihat dari segi kualifikasi akademik guru. Nilai idealnya adalah 100%. Selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2009-2013 persentase pendidik jenjang Pendidikan Menengah yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 semakin meningkat, yaitu dari 82,12% pada tahun 2009 menjadi 94,65% pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan jenjang SD/MI, dan SMP/MTs maka % pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik pada jenjang Pendidikan Menengah lebih baik dari pada jenjang SMP/MTs maupun jenjang SD/MI. Pada jenjang SD/MI pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 pada tahun 2009 sebesar 30,24% meningkat menjadi 62,75% pada tahun 2013. Pada jenjang SMP/MTs pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 pada tahun 2009 sebesar 72,89% meningkat menjadi 84,23% pada tahun 2013. Selengkapnya data pendidik menurut kualifikasi akademik disajikan pada Gambar II.15 Gambar II.15 % Pendidikan Dikmen Memenuhi Kualifikasi Akademik KabTemanggung Tahun 2009-2013

% Pendidik SD/MI, SMP/MTs, dan Dikmen Memenuhi Standar Kualifikasi Akademik 100,00 90,00

83,03 76,12

82,12 72,89

80,00 70,00

90,74

90,80

80,26

81,00

94,65 84,23 62,75

60,00

50,00

48,30

47,12

40,00

38,54 30,24

30,00 20,00 10,00 -

2009

2010

2011

SD/MI

SMP/MTs


2012

2013

Dikmen

56

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup (angka harapan hidup), melek huruf (angka melek huruf), pendidikan (angka rata-rata lama sekolah), dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berdasarkan data BPS perkembangan IPM Kabupaten Temanggung selama tahun 2009-2012 cukup menggembirakan setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2009 sebesar 73,86 menjadi 74,98 pada tahun 2012. Secara rinci data perkembangan IPM Kabupaten Temanggung, dan daerah sekitarnya disajikan pada Tabel II.14 Tabel II.14 Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2012 No

Kabupaten/Kota

2009

2010

2011

2012

1

Kabupaten Temanggung

73,85

74,11

74,47

74,98

2

Kabupaten Kebumen

70,73

71,12

71,62

71,86

3

Kabupaten Purworejo

71,88

72,55

72,91

73,53

4

Kabupaten Wonosobo

70,08

70,52

71,06

71,45

5

Kabupaten Magelang

71,76

72,08

72,69

73,14

6

Kota Magelang

76,37

76,60

76,83

77,26

7

Provinsi Jawa Tengah

72,10

72,49

72,94

73,36

Sumber : http://bps.go.id/ipm.php?id_subyek=26¬ab=0

Apabila dilihat dari IPM Kabupaten/Kota di sekitarnya (eks karesidenan Kedu), dan IPM Provinsi Jawa Tengah, maka IPM Kabupaten Temanggung lebih tinggi daripada IPM Provinsi Jawa Tengah, lebih tinggi dari IPM seluruh Kabupaten di eks karesidenan Kedu, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Kota Magelang yang merupakan IPM tertinggi di eks karesidenan Kedu. Gambaran indikator pembentuk IPM di bidang pendidikan adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf. Berikut ini disajikan perkembangan Angka Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

57

Rata-rata Lama Sekolah, dan Angka Melek Huruf di eks karesidenan Kedu, dan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2009-2012. a. Angka Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan data BPS Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menunjukkan peningkatan yang relatif lambat selama kurun waktu tahun 2009-2012, yaitu 6,86 pada tahun 2009 menjadi 7,10 pada tahun 2012. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin meningkat, dan menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Temanggung memiliki pendidikan setingkat kelas 7 SMP. Jika dibanding dengan daerah kabupaten/kota di sekitarnya, dan rata-rata provinsi, maka Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung lebih rendah daripada Angka Rata-rata Lama Sekolah provinsi Jawa Tengah, lebih rendah dari Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kota Magelang tetapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Wonosobo sebagaimana tersaji pada Tabel II.15 Tabel II.15 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2012 No

Kabupaten/Kota

2009

2010

2011

2012

1


6,86

7,01

7,09

7,10

2

Kabupaten Kebumen

6,84

6,87

6,92

6,93

3

Kabupaten Purworejo

7,70

7,75

7,84

7,93

4

Kabupaten Wonosobo

6,27

6,27

6,55

6,56

5

Kabupaten Magelang

7,26

7,26

7,33

7,55

6

Kota Magelang

10,10

10,21

10,22

10,36

7


7,07

7,24

7,29

7,39

Sumber :http://tkpkjateng.com/?pn=series&id=09.01.04&a=INDIKATOR_AGREGAT&b=INDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_%28IPM%29

b. Angka Melek Huruf Berdasarkan data BPS perkembangan Angka Melek Huruf penduduk usia ˃ 15 tahun di Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan meningkat dengan angka perkembangan yang relatif lambat. Angka Melek Huruf tahun 2009 sebesar 95,94 menjadi 95,97 pada tahun 2012. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin banyak penduduk usia Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

58

˃ 15 tahun yang mampu membaca dan menulis. Jika dibanding dengan Angka Melek Huruf di Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota di sekitarnya maka Angka Melek Huruf di Kabupaten Temanggung lebih tinggi, lebih tinggi daripada Angka Melek Huruf di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Magelang, akan tetapi lebih rendah daripada Angka Mele Huruf di Kota Magelang. Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan beberapa Kabupaten/Kota di sekitarnya disajikan pada Tabel II.16 Tabel II.16 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2012 No

Kabupaten/Kota

2009

2010

2011

2012

1


95,94

95,94

95,96

95,97

2

Kabupaten Kebumen

90,40

90,74

91,53

91,54

3

Kabupaten Purworejo

89,78

91,51

91,74

92,79

4

Kabupaten Wonosobo

89,27

90,47

91,16

91,43

5

Kabupaten Magelang

91,35

91,35

93,29

93,31

6

Kota Magelang

97,25

97,25

97,29

97,52

7


89,46

89,95

90,34

90,45

Sumber : http://tkpkjateng.com/?pn=series&id=09.01.03&a=INDIKATOR_AGREGAT&b=INDEKS_PEMBANGUNAN_MANUSIA_%28IPM%29

3. Capaian Millenium Development Goals (MDGs) Diantara target Indikator MDGs adahal target 3 yaitu memastikan pada tahun 2015 semua anakanak di mana pun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Target ketiga dari MDGs ini berkaitan dengan salah satu indikator akses pendidikan ataupun indikator ketersediaan dan keterjangkauan yaitu Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni. a) Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar merupakan Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK

berarti makin banyak anak usia sekolah yang

bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar


59

kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Salah satu kegunaan indikator ini adalah untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan daerah. APK juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan khususnya dalam rangka memperluas kesempatan belajar bagi penduduk usia sekolah. Perkembangan APK Pendidikan Dasar disajikan pada Tabel II.17 Tabel II.17 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Dikdas Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No

Kecamatan

1

2009

2010

2011

2012

2013

SD

SMP

SD

SMP

SD

SMP

SD

SMP

SD

SMP

Temanggung

115,84

125,15

108,42

113,90

108,20

125,31

111,88

115,91

119,33

123,28

2

Tlogomulyo

105,02

113,62

106,33

115,97

104,64

125,10

105,90

102,51

103,04

99,42

3

Kranggan

95,47

93,94

98,69

89,46

98,79

96,15

101,21

105,14

99,00

88,06

4

Tembarak

104,62

84,73

110,35

80,44

108,79

84,62

112,00

95,44

116,00

114,79

5

Selopampang

100,43

128,81

104,21

121,65

101,78

109,62

100,57

127,67

104,42

119,06

6

Pringsurat

103,02

95,84

105,50

89,68

105,89

93,26

105,87

101,22

104,07

91,39

7

Kaloran

87,59

81,89

89,56

83,03

91,41

87,57

94,71

89,85

102,89

121,99

8

Parakan

108,47

133,57

107,88

125,53

107,94

131,07

109,44

117,50

110,70

122,00

9

Bansari

103,44

70,00

105,64

80,94

105,28

79,82

102,98

78,22

108,20

75,11

10

Kledung

88,66

56,95

93,10

78,83

94,80

70,13

95,00

64,01

98,27

54,00

11

Kedu

97,62

101,46

100,16

93,43

98,58

98,89

99,68

103,67

98,80

85,91

12

Bulu

112,07

66,97

108,21

80,32

108,94

67,54

109,43

72,49

107,55

63,70

13

Kandangan

92,73

94,74

99,76

97,45

100,02

99,21

102,38

101,87

106,66

91,62

14

Candiroto

104,10

64,51

98,38

83,80

92,41

66,17

92,96

72,26

97,99

79,90

15

Bejen

103,96

106,96

102,66

91,65

97,11

89,69

97,59

88,57

104,43

80,50

16

Jumo

93,50

85,08

97,41

74,30

94,93

78,51

93,73

88,65

96,38

109,63

17

Gemawang

106,86

58,82

108,49

84,56

106,38

56,55

108,72

61,83

107,87

56,77

18

Tretep

109,65

93,11

107,61

73,33

102,81

71,01

106,72

74,73

103,54

71,23

19

Wonoboyo

123,04

96,74

106,23

77,26

104,60

73,39

103,50

68,02

104,46

70,28

20

Ngadirejo

102,45

109,13

98,79

113,36

99,21

117,33

100,55

108,04

106,89

116,12

Kabupaten

102,94

95,83

102,90

95,39

102,07

95,95

103,50

96,00

106,06

96,00


60

b) Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni Perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APM

berarti makin banyak anak usia sekolah yang

bersekolah di suatu daerah dan di tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM adalah 100%, bila ˃100% karena adanya siswa usia sekolah dari luar daerah, siswa mengulang, daerah kota, atau daerah perbatasan. Tabel II.18 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Dikdas Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No

Kecamatan

1

2009

2010

2011

2012

2013

SD

SMP

SD

SMP

SD

SMP

SD

SMP

SD

SMP

Temanggung

108,77

109,84

102,86

106,37

103,28

109,83

104,72

103,32

110,63

112,43

2

Tlogomulyo

94,52

97,29

97,14

101,15

96,20

108,37

96,72

92,48

90,28

92,03

3

Kranggan

88,24

74,24

91,98

80,52

92,14

82,60

92,55

91,41

89,46

81,54

4

Tembarak

95,20

71,54

99,97

69,64

100,86

73,20

103,00

85,24

103,84

86,06

5

Selopampang

90,18

104,80

96,09

107,73

94,51

93,07

91,44

111,65

90,30

102,89

6

Pringsurat

94,25

82,54

96,39

82,55

97,59

82,93

96,86

86,68

94,49

78,53

7

Kaloran

80,87

71,76

83,40

73,94

85,75

76,82

88,12

77,34

93,09

89,33

8

Parakan

99,86

111,49

99,89

113,15

101,21

113,66

102,30

94,63

99,74

112,35

9

Bansari

94,71

58,56

97,89

71,05

97,02

69,11

94,50

70,28

96,95

66,63

10

Kledung

81,51

49,17

87,37

68,04

88,34

60,96

89,11

56,42

89,32

50,20

11

Kedu

89,19

83,33

93,48

77,62

92,02

81,18

91,92

88,64

89,24

79,14

12

Bulu

103,14

56,86

101,42

63,72

101,40

57,93

100,09

62,58

96,09

54,02

13

Kandangan

85,73

81,64

93,80

89,96

94,04

86,26

94,46

94,36

97,78

83,81

14

Candiroto

93,29

57,15

88,84

64,52

86,02

55,93

85,34

61,90

86,30

71,10

15

Bejen

92,18

82,54

90,83

76,46

88,95

75,52

85,97

80,82

90,67

72,45

16

Jumo

83,27

68,62

89,48

56,82

89,23

67,58

87,11

75,95

85,77

80,06

17

Gemawang

97,37

50,75

98,67

60,76

99,61

47,72

99,37

50,07

98,16

48,08

18

Tretep

99,95

68,93

99,10

64,73

95,10

62,16

98,02

59,69

89,87

59,16

19

Wonoboyo

112,01

75,29

97,03

65,10

97,07

63,40

93,11

56,51

91,77

56,76

20

Ngadirejo

93,55

103,24

92,05

100,89

92,79

101,92

93,44

98,56

95,07

104,78

Kabupaten

94,28

81,35

95,31

83,25

95,35

82,86

95,40

83,63

95,41

83,63


61

Bila seluruh penduduk usia sekolah dapat bersekolah pada usia sesuai ketentuan yaitu usia 7-12 tahun untuk SD/MI/Sederajat, dan 13-15 tahun untuk SMP/MTs/Sederajat maka nilai APM akan mencapai 100%. Secara umum APM akan lebih rendah/kecil dari pada APK karena APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat (usianya lebih tinggi dari range ketentuan usia sekolah jenjang yang bersangkutan) atau terlalu cepat bersekolah (usiaya lebih rendah dari range ketentuan usia sekolah jenjang yang bersangkutan). Perkembangan APM Dikdas tersebut pada Tabel II.18 4. Capaian Kinerja Pelayanan SKPD Capaian kinerja pelayanan SKPD diukur melalui capai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013, dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 selengkapnya teruang pada Tabel II.19 Tabel II.19 Realisasi Capaian Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No

Indikator

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Capaian Kinerja 2009

2010

2011

2012

2013

1

APK PAUD

70,28

%

58,16

60,18

62,51

65,66

66,13

2

APM PAUD

28,50

%

48,7

51,76

51,69

51,70

51,77

3

APK SD

104,00

%

102,57

101,66

101,97

103,50

105,68

4

APM SD

94,45

%

94,28

93,6

95,35

95,4

95,41

5

Angka Lulusan SD

99,92

%

99,81

99,91

99,94

99,99

100,00

6

Angka Putus Sekolah SD

0,10

%

0,17

0,21

0,18

0,15

0,16

7

APK SMP

98,89

%

95,83

88,42

95,95

96,00

96,00

8

APM SMP

84,54

%

81,35

77,35

82,86

83,63

83,63

9

Angka Lulusan SMP

88,04

%

89,75

91,72

97,79

98,13

99,77

10

Angka Putus Sekolah SMP

1,20

%

1,08

0,98

0,96

0,84

0,82

11

Angka Melanjutkan ke SMP/MTs

98,00

%

98,85

92,15

98,33

98,36

92,53


62

No

Indikator


Satuan


2010

2011

2012

2013

12

Angka Melanjutkan ke SMA/MA/SMK

82,72

%

64,57

76,76

61,66

68,32

64,36

13

APK SMA Sederajat

44,56

%

38,02

41,59

54,76

55,00

55,10

14

APM SMA Sederajat

30,94

%

27,42

29,59

35,64

35,80

38,99

15

Angka Lulusan SM

95,41

%

93,26

94,22

99,42

99,53

99,86

16

Angka Putus Sekolah SM

1,64

%

1,48

1,65

1,01

1,01

1,23

17

Ruang kelas SD memenuhi standar

90,00

%

58,92

72,94

80,02

85,00

90,21

18

Ruang kelas SMP memenuhi standar

87,32

%

86,14

84,75

87,33

87,35

87,36

19

Ruang kelas SM memenuhi standar

96,59

%

91,45

96,84

96,73

96,75

96,77

20

SD memenuhi standar sarpras

80,00

%

30,00

39,72

55,17

60,00

79,76

21

SMP memenuhi standar sarpras

80,00

%

60,00

59,42

70,42

75,00

80,00

22

SM memenuhi standar sarpras

85,00

%

65,00

61,54

74,29

80,00

84,00

23

Guru PAUD berkualifikasi akademik

20,00

%

7,52

12,85

15,89

18,00

22,34

24

Guru SD berkualifikasi akademik

60,00

%

30,24

38,54

47,12

48,30

62,75

25

Guru SMP berkualifikasi akademik

80,00

%

72,89

76,12

80,26

81,00

84,23

26

Guru SM berkualifikasi akademik

90,00

%

82,12

83,03

90,74

90,80

94,65

27

Intensitas kegiatan kesiswaan

85

Kali

72

75

78

81

85

28

Prestasi siswa

35

Buah

20

25

28

30

36

29

Angka Melek huruf

98,08

99,15

97,55

97,82

97,82

30

Rata-rata lama sekolah

7,13

6,86

7,01

7,09

7,10

7,10

31

Jumlah lembaga PAUD

103

Lembaga

73

85

89

103

138

32

Jumlah Kejar Paket A

10

Lembaga

9

11

10

11

11

33

Jumlah Kejar Paket B

49

Lembaga

40

54

51

21

21

34

Jumlah Kejar Paket C

17

Lembaga

10

40

18

21

21

35

Jumlah lembaga kursus

90

Lembaga

29

29

73

30

30

98,72

%


63

No


Indikator

36

Taman Bacaan Masyarakat

37

Fasilitasi penyelenggaraan PLB

38

Jumlah lembaga pendidikan

545

a. SD

Satuan


2010

2011

2012

2013

20

Lembaga

8

7

12

12

12

2

Kali

4

6

3

2

2

Lembaga

548

544

542

542

543

444

Lembaga

445

442

435

433

433

b. SMP

68

Lembaga

69

69

71

72

72

c. SMA

12

Lembaga

14

13

13

13

13

d. SMK

20

Lembaga

19

19

22

22

23

e. SMPLB

1

Lembaga

1

1

1

2

2

39

KBM Efektif

289

Lembaga

213

214

253

272

291

40

Beasiswa Miskin

Siswa

1500

8.128

1.000

8.100

8.100

1.000

Berdasarkan Tabel II.19 di atas status pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2009-2013 dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu melampaui atau melebihi target, sesuai atau sama dengan target, dan tidak mencapai target, yaitu sebanyak 23 indikator (57,50%) melebihi target, 3 indikator (7,50%) sama dengan target, dan sebanyak 14 indikator (35%) tidak dapat memenuhi target sebagaimana Gambar II.16 Gambar II.16 Pencapaian Target Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2009-2013

Realisasi Pencapaian Target Renstra Tahun 2009-2013 ˂ target 35% ˃ target 57%

= target 8% Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

64

5. Realisasi Anggaran Alokasi anggaran, realisasi anggaran, dan

serapan anggaran pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Temanggung yang berasal dari berbagai sumber yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah, dan sumber lain selama tahun 2009-2013 berturut-turut kami sajikan pada Tabel II.20 s/d Tabel II.22 sebagai berikut : Tabel II.20 Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No

Program

Alokasi Anggaran (Rp 000) 2009

2010

2011

2012

2013

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

88.180

82.250

299.000

30.000

1.525.000

2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

512.640

-

1.050.200

-

3

Program Pendidikan Anak Usia Dini

30.810

372.500

97.963

60.000

759.447

4

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

36.779.250

36.959.753

95.386.437

63.576.757

17.998.433

5

Program Pendidikan Menengah

4.169.987

5.315.871

3.475.397

32.174.969

17.831.080

6

Program Pendidikan Nonformal

234.445

1.557.134

178.744

331.500

331.500

7

Program Pendidikan Luar Biasa

-

-

180.000

100.000

100.000

8

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

533.467

6.537.343

527.646

8.809.013

8.809.013

9

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

342.955

143.750

172.665

174.800

623.291

10

Program Peningkatan SDM Pemuda Olahraga dan Kebudayaan

253.039

169.972

260.145

264.395

264.395

11

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

-

70.000

50.000

50.000

50.000

12

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

23.469

-

-

-

-

13

Program Pengembangan lingkungan sehat

-

50.000

-

-

-

42.455.602

51.771.213

100.627.997

106.621.634

47.843.667

TOTAL


65

Tabel II.21 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No

Program

Realisasi Anggaran (Rp 000) 2009

2010

2011

2012

2013

1


88.175

82.220

277.622

29.769

1.401.835

2


-

496.302

-

633.696

-

3


29.290

372.458

85.550

55.570

662.194

4


27.939.516

13.426.558

38.175.728

61.507.129

12.259.567

5


3.839.637

5.144.164

2.981.710

28.164.996

13.604.801

6


225.475

1.529.938

148.577

318.429

318.429

7


-

-

0

94.936

94.936

8


484.535

6.173.823

484.832

8.328.193

8.328.193

9


303.908

109.130

171.912

171.034

513.528

10


203.061

161.471

206.543

209.658

209.658

11


-

70.000

49.480

50.000

48.638

12


22.606

-

-

-

-

13


-

45.379

-

-

-

33.136.203

27.611.443

42.581.954

99.563.410

37.099.285

TOTAL

Tabel II.20 s/d Tabel II.22 menunjukkan bahwa alokasi anggaran dan realisasi anggaran selama tahun 2009-2013 semakin meningkat. Alokasi anggaran pada tahun 2009 berjumlah Rp 42.455.602.000 meningkat menjadi Rp pada tahun 2013. Demikian pula persentase serapan anggaran meningkat dari 78,05% pada tahun 2009 menjadi

pada tahun 2013. Proporsi

anggaran paling besar setiap tahun pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

66

Tabel II.22 % Serapan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013 No

Program

Serapan Anggaran (%) 2009

2010

2011

2012

2013

1


99,99

99,96

92,85

99,23

91,92

2


-

96,81

-

60,34

-

3


95,07

99,99

87,33

92,62

87,19

4


75,97

36,33

40,02

96,74

68,11

5


92,08

96,77

85,79

87,54

76,30

6


96,17

98,25

83,12

96,06

96,06

7


-

-

0

94,94

94,94

8


90,83

94,44

91,89

94,54

94,54

9


88,61

75,92

99,56

97,85

82,39

10


80,25

95,00

79,40

79,30

79,30

11


-

100,00

98,96

100,00

97,28

12


96,32

-

-

-

-

13


-

90,76

-

-

-

78,05

53,33

42,32

93,38

77,54

TOTAL

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN 1. Tantangan Dalam upaya mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung sesuai kondisi yang diharapkan, terdapat tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tugas pokok dan fungsi tersebut : Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

67

a. Lambannya pertumbuhan ekonomi dan tingginya laju pertumbuhan inflasi yang mempengaruhi kemampuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sebagian orang tua siswa dalam memenuhi pembiayaan pendidikan; b. Rendahnya kemampuan keuangan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan pendidikan; c. Kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat memotivasi anak untuk belajar/sekolah sedini mungkin dan setinggi mungkin terkait dengan faktor ekonomi, sosial, dan budaya; d. Rendahnya kontribusi dalam pemenuhan komitmen global untuk pencapaian sasaransasaran Millenium Development Goal (MDGs), Education for All (EFA), dan Human Development Index (HDI); e. Rendahnya kualitas layanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan lokal, regional, nasional, dan untuk bersaing secara global; f. Tidak meratanya ketersediaan layanan pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; g. Rendahnya pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar, dan rendahnya pencapaian standar nasional pendidikan; h. Rendahnya partisipasi/kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi. 2. Peluang Sekalipun dalam upaya pencapaian pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dihadapkan pada tantangan tersebut di atas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya pencapaian pelayanan. Peluang tersebut diantaranya adalah : a. Terbitnya berbagai regulasi yang mengatur bidang pendidikan yang selaras dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan; b. Menguatnya komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPR, dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pembangunan pendidikan sebesar 20% dari APBN, dan APBD;


68

c. Meningkatnya peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan; d. Berkembangnya industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, dan industri kreatif yang membutuhkan tenaga kerja trampil; e. Munculnya organisasi-organisasi baru di bidang pendidikan yang dapat menjadi mitra dalam peningkatan kualitas, serta ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan; f. Meningkatnya peran serta pelaku usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pendidikan; g. Berkembangnya komitmen untuk mewujudkan tersusunnya kebijakan pembangunan pendidikan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan; h. Meningkatnya komitmen untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar, dan pencapaian standar nasional pendidikan.


69

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN Permasalahan pembangunan bidang pendidikan secara garis besar adalah belum optimalya

ketersediaan,

keterjangkauan,

kualitas,

kesetaraan,

dan

kepastian

dalam

penyelenggaraan pendidikan. Aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan, dan kepastian dapat dilihat melalui beberapa indikator diantaranya APM SD/SDLB/MI yang relatif rendah yaitu sebesar 95,41% pada tahun 2013, dan APM SMP/SMPLB/MTs demikian juga relatif sangat rendah yaitu 83,63% pada tahun 2013. Capaian APM jenjang Pendidikan Dasar ini jauh dari target MDGs dan target pencapaian komitmen global lainnya yaitu Pendidikan Untuk Semua. Kedua komitmen global ini memiliki target APM Pendidikan Dasar sebesar 100% pada tahun 2015. Pada jenjang Pendidikan Menengah APK SMA/SMK/MA sebesar 55,10% pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan APK SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2012 saja sudah mencapai 67%, dan posisi APK SMA/SMK/MA Nasional lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama, maka diperlukan usaha yang sangat sungguh-sungguh semua stakeholder pendidikan untuk dapat menyamai APK SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah apalagi Nasional, karena selisih yang relatif banyak yaitu sebesar 11,90%. Dengan kondisi yang demikian maka pembangunan Pendidikan Menengah di Kabupaten Temanggung lebih difokuskan untuk mengatasi permasalahan peningkatan APK SMA/SMK/MA, dengan tetap memperhatikan aspek kualitas. Dari aspek kualitas terlihat rendahnya kualitas dan daya saing siswa, rendahnya pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4, rendahnya ruang kelas yang kondisinya baik, rendahnya ketersediaan sarana prasarana pembelajaran dan ruang penunjang pembelajaran, rendahnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, dan rendahnya pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Meskipun angka lulusan dari satuan pendidikan relatif tinggi yaitu SD/MI sebesar 100%, SMP/MTs sebesar 99,77%, dan jenjang SMA/SMK/MA sebesar 99,86% namun apabila ditinjau berdasarkan Nilai Ujian Nasional, maka angka lulusan relatif sangat rendah dan terdapat disparitas yang relatif tinggi. Angka Lulusan berdasarkan Nilai Ujian Nasional pada Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

70

tahun pelajaran 2013/2014 jenjang SMP/MTs sebesar 68,08%, dan jenjang SMA/SMK/MA sebesar 75,55%. Disamping itu Angka Putus Sekolah relatif cukup tinggi yaitu jenjang SD/MI sebesar 0,16%, jenjang SMP/MTs sebesar 0,82%, dan jenjang SMA/SMK/MA sebesar 1,23% pada tahun 2013. Pendidikan Non Formal sebagai salah satu alternatif pendidikan formal dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia belum memasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah lembaga kursus dan ketrampilan. Jumlah lembaga kursus merupakan salah satu indikator yang tidak tercapai dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2009-2013, demikian pula APK Pendidikan Anak Usia Dini. Dari aspek ketersediaan dan keterjangkauan jumlah lembaga TK/RA/BA sudah mencukupi dengan rasio TK per desa sebesar 1,72. Sedangkan apabila ditinjau dari aspek kualitas nampak sekali bahwa sebagian besar pengelolaannya tidak memadai. Hal ini antara lain disebabkan karena sebagian besar yaitu 492 (99,39%) TK/RA/BA dikelola oleh masyarakat, sebagian besar pendidiknya berstatus non PNS dengan gaji di bawah upah minimum kabupaten, dan sebagian besar (77,66%) tidak memenuhi standar kualifikasi akademik. Selain itu adanya anggapan pada sebagian masyarakat bahwa beban orangtua siswa dalam pendidikan anak usia dini cukup tinggi, dan belum adanya regulasi yang mengatur kewajiban menempuh pendidikan anak usia dini sebelum melanjutkan ke pendidikan dasar (SD/MI) semakin menambah permasalahan pada pendidikan nonformal. Selain itu belum optimalnya pengembangan muatan lokal sebagai salah satu wahana yang penting untuk mengolah kekhasan identitas daerah. Hal ini penting karena adanya indikasi kecenderungan semakin lunturnya wawasan lingkungan dan wawasan kebangsaan, menurunnya rasa bangga sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, dan menurunnya budi pekerti. Materi seperti budi pekerti, bahasa dan kesenian daerah merupakan subyek yang potensial untuk merajut watak saling menghormati, toleransi terhadap keragaman, peduli terhadap sesama, dan peduli terhadap lingkungan sebagai beberapa aspek yang dapat menjadi dasar pembangunan watak bangsa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 1. Menurunnya budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya Jawa serta keteladanan , antara lain disebabkan :


71

a. Belum adanya kurikulum muatan lokal yang mengakomodasi budi pekerti, tata krama, tata nilai budaya daerah, dan keteladanan secara intensif; b. Belum tersedianya buku muatan lokal yang memuat budi pekerti, tata krama, tata nilai budaya daerah, dan keteladanan; c. Menurunnya kemampuan peserta didik menyerap nilai-nilai keteladanan yang diberikan oleh pendidik dan masyarakat; d. Meningkatnya potensi kenakalan peserta didik; e. Belum optimalnya pembinaan pendidikan karakter, nilai-nilai nasionalisme, akhlak mulia. 2. Kurangnya aksesibilitas, kualitas, dan sarana prasarana pada pendidikan anak usia dini antara lain disebabkan : a. Kurangnya peran dan komitmen Pemerintah, dan Pemerintah Daerah terhadap penyediaan layanan pendidikan anak usia dini negeri; b. Belum adanya pemahaman terhadap pendidikan anak usia dini sebagai salah satu wahana pengembangan potensi anak; c. Kurangnya sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini yang memenuhi standar sarana prasarana; d. Kurangnya pendidik pada pendidikan anak usia dini yang berstatus PNS, dan yang memenuhi standar kualifikasi akademik; 3. Kurangnya aksesibilitas, kualitas, dan sarana prasarana pada pendidikan dasar yang antara lain disebabkan : a. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal pendidikan dasar: b. Belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan dasar; c. Belum terpenuhinya standar nasional pendidikan pada pendidikan dasar; d. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan pada pendidikan dasar; e. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah pada satuan pendidikan dasar; f. Belum optimalnya pelaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan dasar; 4. Kurangnya aksesibilitas, kualitas, dan sarana prasarana pada pendidikan menengah antara lain disebabkan : a. Tidak meratanya persebaran lembaga pendidikan menengah; Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

72

b. Belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana pada pendidikan menengah; c. Belum terpenuhinya standar nasional pendidikan pada pendidikan menengah; d. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah pada pendidikan menengah; e. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan pada pendidikan menengah; f. Belum optimalnya pelaksanaan Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan menengah; 5. Kurangnya aksesibilitas, kualitas, dan sarana prasarana pada Pendidikan Non Formal antara lain disebabkan : a. Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan non formal; b. Rendahnya kemampuan pembiayaan masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan non formal; c. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana pendidikan non formal; d. Belum tersedianya standar pengelolaan dan manajemen pendidikan non formal; e. Kurangnya pendidik yang terampil dan berpengalaman pada pendidikan non formal. 6. Kurangnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang antara lain disebabkan : a. Belum terpenuhinya kebutuhan pendidik, dan tenaga kependidikan; b. Belum terpenuhinya kualifikasi akademik pendidik; c. Belum terpenuhinya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; d. Rendahnya honorarium pendidik dan tenaga kependidikan non PNS belum setara dengan kebutuhan hidup minimal; e. Kurangnya perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan; 7. Kurangnya pelayanan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan, antara lain disebabkan : a. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran dan disiplin pegawai; b. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur; c. Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur. B. TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014, visi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung adalah “Terwujudnya Temanggung Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

73

sebagai daerah agraris berwawasan lingkungan, bermasyarakat agamis, berbudaya dan sejahtera dengan pemerintahan yang bersih”. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu : 1. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan; 2. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera; 3. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan; 4. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal; 5. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat; 6. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati Temanggung, Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban upaya pencapaian misi 4 : “Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal”. Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak mungkin ditinggalkan, dan selalu memperoleh perhatian lebih dari pemerintah. Pendidikan yang baik dan yang dapat diakses oleh semua masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik yang bermuara pada peningkatan kapasitas dan intelektualitas masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan kesejahteraan hidupnya, kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan secara lebih luas maupun meningkatkan peran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pendidikan yang dikembangkan juga tidak terlepas dari kearifan lokal di Kabupaten Temanggung, sehingga akan diberikan sebuah materi tambahan berupa pendidikan budi pekerti, pendidikan budaya jawa, dan pendidikan lain yang mengacu pada kearifan lokal yang ada.


74

C. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2010-2014 1. Visi Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah : “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Beradab” Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan dan kebudayaan adalah layanan yang : a. Tersedia secara merata di seluruh pelosok Nusantara; b. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; c. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; d. Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial budaya, ekonomi, geografi, dan gender; e. Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; f. Melestarikan dan memperkokoh kebudayaan Indonesia. 2. Misi Untuk mencapai visi tersebut, Misi Kemdikbud 2010-2014 adalah : a. Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan; b. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan; c. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan; d. Mewujudkan Kesetaraan dalam memperoleh Layanan Pendidikan; e. Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan; f. Mewujudkan Kelestarian, dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia. 3. Sumbangan Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap Pencapaian Target Visi Misi Kementerian Pendidikan dan Kebuduyaan a. Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal; b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;


75

c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal; d. Meningkatkan kualtas pendidik dan tenaga kependidikan. D. TELAAH RENSTRA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018 1. Visi Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah “Pendidikan Jawa Tengah yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan”. Makna Visi a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal pada semua jenjang pendidikan; b. Bermutu adalah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarpras, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian, dan standar pengelolaan; c. Kompetitif bermakna pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi memadai untuk mampu bersaing di era persaingan global; d. Berkarakter bermakna sumber daya manusia pendidikan mampu menunjukkan karakter manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan tanpa meninggalkan nilai luhur kearifan lokal; e. Berkeadilan bermakna pendidikan harus menjangkau seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminatif. 2. Misi Untuk mencapai visi tersebut, misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah : a. Meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjamin; b. Meningkatkan layanan Pendidikan Dasar yang berkualitas; c. Meningkatkan layanan Pendidikan Menengah yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat; d. Mewujudkan layanan Pendidikan Khusus yang merata berkualitas dan setara; Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

76

e. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; f. Mewujudkan layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya, dan berkarakter. 3. Sumbangan Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap Pencapaian Target Visi Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah a. Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal; b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal; c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal; d. Meningkatkan kualtas pendidik dan tenaga kependidikan. E. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN LINGKUNGAN STRATEGIS Secara geografis Kabupaten Temanggung terletak di antara 110 023’-110046’30’’ Bujur Timur dan 7014’-7032’35’’ Lintang Selatan. Jarak yang terjauh dari Barat ke Timur adalah 43,437 km dan dari Utara ke Selatan 34,375 km. Secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Magelang di sebelah Selatan, dengan Kabupaten Kendal di sebelah Utara, dengan Kabupaten Semarang di sebelah Timur, dan dengan Kabupaten Wonosobo di sebelah Barat. Bentuk Kabupaten Temanggung secara makro merupakan cekungan atau depresi, artinya rendah di bagian tengah, sedangkan sekelilingnya berbentuk pegunungan, bukit atau gunung. Oleh karena itu geologi Kabupaten Temanggung tersusun dari batuan beku, yaitu sedimen dari piroklastik gunung api Sindoro-Sumbing dan sekitarnya. Piroklastik ini ukurannya bervariasi antara blek, gragal, krikil, pasir debu dan lempung sebagai akibat dari muntahan materi piroklastik gunung api yang mengendap kemudian membentuk daerah aluvial atau sedimen sehingga terjadi berlapis dimana butiran besar terletak di bawah. Lapisan atas mudah sekali dipengaruhi oleh tenaga eksogen dan mampu menyerap atau menahan air. Marfologi Kabupaten Temanggung pada dasarnya dibedakan dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah dibentuk oleh sedimen atau aluvial, sedang dataran tinggi dibentuk oleh pegunungan perbukitan yang keadaannya bergelombang. Wilayah Kabupaten Temanggung sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian antara 500 -1450 m Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

77

di atas permukaan air laut. Dengan keadaan tanah sekitar 50 persen dataran tinggi dan 50 persen dataran rendah. Adapun jenis tanahnya sebagai berikut : 1. Latosol Coklat seluas 26.563,47 Ha (32,13%) membentang di tengah -tengah wilayah Kabupaten Temanggung dari arah barat laut ke tenggara. 2. Latosol Coklat Kemerahan seluas 7.879,93 Ha (9,53%) membentang sebagian besar di bagian timur – tenggara 3. Latosol Merah Kekuningan seluas 29.209,08 Ha (35,33%) membentang di bagian timur dan barat 4. Regosol seluas 16.873,97 Ha (20,14%) membentang sebagian di sekitar kali Progo dan lerenglereng terjal. 5. Andosol seluas 2.149,55 Ha (2,60%) membentang di aluvial antar bukit. Kemiringan tanah di Kabupaten Temanggung bervariasi, antara datar, hampir datar, landai, agak terjal, hampir terjal, terjal dan sangat terjal, sebagaimana terlihat pada kelas lereng di bawah ini : 1. Lereng 0-2% seluas 968 Ha. (1,17%) 2. Lereng 2-15% seluas 32.492 Ha. (39,31%) 3. Lereng 15-40% seluas 31.232 Ha. 37,88%) 4. Lereng >40% seluas 17.983 Ha. (21,64%) Kabupaten Temanggung memiliki dua musim yaitu ; musim kemarau antara bulan April sampai dengan September dan musim penghujan antara bulan Oktober sampai dengan Maret dengan curah hujan tahunan pada umumnya tinggi. Daerah Kabupaten Temanggung pada umumnya berhawa dingin dimana udara pegunungan berkisar antara 20 0C - 30 0C. Daerah berhawa sejuk terutama di daerah Kecamatan Tretep, Kecamatan Bulu (lereng Gunung Sumbing), Kecamatan Tembarak, Kecamatan Ngadirejo serta Kecamatan Candiroto. Gunung-gunung yang tertinggi adalah gunung Sumbing (+ 3260 m) dan gunung Sindoro (+ 3151 m). Adapun sungaisungai yang tergolong besar antara lain : Waringin, Lutut, Elo, Progo, Kuas, Galeh dan Tingal. Berdasarkan kajian Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, bidang Pendidikan tidak masuk dalam Lingkungan Hidup Strategis (LHS) yang dapat memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Namun demikian dalam perencanaan pembangunan pendidikan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perlu komitmen tidak mengorbankan Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

78

kelestarian lingkungan, tetapi justru melalui pendidikan diarahkan untuk menjaga lingkungan. Penambahan unit sekolah baru, penataan lingkungan sekolah, pembangunan akses sekolah selalu memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan tidak memanfaatkan ruang hijau yang ada. F. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan yang dihadapi, tantangan, peluang, dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung melalui beberapa pertimbangan, antara lain memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, luasnya dampak yang ditimbulkan, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan, dan kemudahan untuk dikelola. Isu-isu strategis tersebut antara lain adalah : 1. Menurunnya budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya Jawa serta keteladanan. Belum optimalnya pengembangan muatan lokal sebagai salah satu wahana yang penting untuk mengolah kekhasan identitas daerah. Hal ini penting mengingat semakin kuatnya indikasi semakin lunturnya wawasan lingkungan, wawasan kebangsaan, menurunnya rasa bangga sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, menurunnya budi pekerti, dan meningkatnya tawuran antarpelajar, penyalahgunaan obat terlarang, serta kekerasan dalam rumah tangga. Materi seperti budi pekerti, bahasa dan kesenian daerah, serta pendidikan karakter merupakan salah satu wahana yang potensial untuk menumbuhkan watak dan sikap sopan-santun, saling menghormati, toleransi terhadap keragaman, peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, rasa bangga sebagai warga negara, dan mengurangi perilaku menyimpang seperti tawuran, penyalahgunaan obat terlarang, minuman keras, kekerasan dalam rumah tangga, dan perilaku menyimpang lainnya. 2. Kurangnya aksesibilitas, kualitas, dan sarana prasarana pada pendidikan anak usia dini Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu program strategis sebagai dasar dalam pembentukan dan pengembangan potensi anak. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk mengembangkan akses, kualitas, dan sarana prasarana PAUD. Meski semua desa/kelurahan telah memiliki lembaga pendidikan TK/RA/BA namun Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

79

sebagian besar dikelola oleh masyarakat dengan pendidik yang sebagian besar belum memenuhi standar kualifikasi akademik dan berstatus non PNS, sarana prasarana tidak memenuhi standar, dan ruang kelas banyak yang rusak. Guru TK/RA/BA yang memenuhi standar kualifikasi akademik 22,34%. Ruang kelas yang kondisinya baik 71,29%. Guru Non PNS sebesar 86,35%. APK PAUD belum optimal. Data tahun 2013 menunjukkan APK PAUD sebesar 66,13% dengan perkembangan yang relatif lambat. APK PAUD Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 telah mencapai 70,50%. 3. Kurangnya aksesibilitas, kualitas, dan sarana prasarana pada pendidikan dasar Meskipun program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah mencapai APK SD/MI sebesar 105,68% dan APM SD/MI sebesar 95,41% serta APK SMP/MTs sebesar 96% dan APM SMP/MTs sebesar 83,63%, namun pada jenjang SD/MI guru yang memenuhi standar kualifikasi akademik 62,75%, guru berstatus non PNS 47,95%, ruang kelas yang rusak 9,79%, dan angka putus sekolah 0,16%. Sedangkan pada SMP/MTs guru yang memenuhi standar kualifikasi akademik 84,23%, guru berstatus non PNS 50,47%, ruang kelas yang rusak 12,63%, dan angka putus sekolah 0,82%. Angka melanjutkan ke SMP/MTs sebesar 92,53%, dan capaian standar pelayanan minimal serta capaian standar nasional pendidikan pada pendidikan dasar relatif masih rendah. 4. Kurangnya aksesibilitas, kualitas, dan sarana prasarana pada pendidikan menengah Jenjang pendidikan menengah merupakan jenjang transisi yang perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena pendidikan menengah dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja dan sekaligus persiapan untuk memasuki pendidikan tinggi. Tantangan utama pada SMK adalah mempersiapkan lulusan yang terampil dan siap memasuki dunia kerja, sedangkan pada SMA/MA adalah mempersiapkan lulusan yang siap melanjutkan ke perguruan tinggi. Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA sebesar 64,36%, Angka putus sekolah sebesar 1,23%, dan guru non PNS sebesar 64,94%. Kondisi sarana prasarana dan guru yang memenuhi standar kualifikasi akademik relatif lebih baik daripada jenjang Pendidikan Dasar. APK SMA/SMK/MA sebesar 55,10%, kondisi ini jauh dari APK Provinsi Jawa Tengah sebesar 67%, dan APK Nasional sebesar 76,40%. Persebaran lembaga pendidikan menengah belum merata, sehingga


80

masih perlu adanya penambahan unit sekolah baru khususnya di kecamatan yang belum memiliki lembaga pendidikan menengah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal. 5. Kurangnya aksesibilitas, kualitas, dan sarana prasarana pada Pendidikan Non Formal Program pendidikan nonformal dititikberatkan pada pelayanan pendidikan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pembinaan lembaga kursus, penuntasan ja atbuta aksara, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan layanan pendidikan nonformal lainnya. Program penuntasan buta aksara di Kabupaten Temanggung belum menggembirakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik angka melek huruf di Kabupaten Temanggung pada tahun 2012 sebesar 95,97% dengan perkembangan tiap tahun relatif sangat lambat. Jika dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya (eks karesidenan Kedu) Kabupaten Temanggung berada pada posisi kedua setelah Kota Magelang. Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama sebesar 90,45%. Namun demikian masih terdapat 4,03% penduduk buta aksara yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Disamping itu kepastian/penjaminan mutu lembaga kursus dan pelatihan masih perlu ditingkatkan, sebagai salah satu upaya mengurangi pengangguran melalui pelatiha dan peningkatan kompetensi agar mampu bersaing dalam dunia kerja atau berwirausaha. 6. Kurangnya kualitas dan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bahwa standar kualifikasi akademik guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK adalah S1/D4. Kondisi di Kabupaten Temanggung adalah guru yang memenuhi standar kualifikasi akademik perlu ditingkatkan. Guru yang memenuhi standar kualifikasi akademik pada jenjang TK/RA/BA sebesar 22,34%, SD/MI sebesar 62,75%, SMP/MTs sebesar 84,23%, dan pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 94,65%. Disamping peningkatan kualifikasi akademik, juga diperlukan pemenuhan kebutuhan guru mengingat guru Non PNS cukup banyak sekalipun pada satuan pendidikan negeri. Guru Non PNS pada SD Negeri sebesar 30,50%, pada SMP Negeri sebesar 16,32%, pada SMA Negeri sebesar 21,21%, dan pada SMK Negeri sebesar 23,72%


81

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung adalah : “Pendidikan Temanggung yang Aksesibel, Berkualitas, Berkarakter, dan Berkeadilan” Makna Visi : 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal pada semua jenjang pendidikan; 2. Aksesibel

bermakna layanan pendidikan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan

masyarakat tanpa diskriminasi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama; 3. Berkualitas adalah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarpras, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian, dan standar pengelolaan; 4. Berkarakter bermakna sumber daya manusia pendidikan mampu menunjukkan karakter manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan tanpa meninggalkan nilai luhur kearifan lokal; 5. Berkeadilan bermakna pendidikan harus menjangkau seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk mencapai visi di atas, dilakukan melalui misi : 1. Mengembangkan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan melalui pendidikan Misi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama stakeholder, dan para pelaku pendidikan untuk melayani peserta didik hingga terbentuk peserta didik yang berakhlak mulia, memahami tata krama, tata nilai budaya serta mampu mewariskan nilai-nilai keteladanan, dan mewujudkan layanan pendidikan yang profesional, akuntabel, berbudaya, dan berkarakter; Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

82

2. Meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang mudah diakses, dan berkualitas Misi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung memotivasi stakeholder pendidikan, dan para pelaku pendidikan mewujudkan layanan pendidikan anak usia dini yang merata, dan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung; 3. Meningkatkan layanan Pendidikan Dasar yang aksesibel dan berkualitas Misi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama stakeholder, dan para pelaku pendidikan dalam rangka memantapkan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu di Kabupaten Temanggung, dan memberikan kontribusi pada pencapaian komitmen global sepeti Millenium Development Goals, dan Education for All; 4. Meningkatkan layanan Pendidikan Menengah yang aksesibel, dan berkualitas Misi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama stakeholder, dan para pelaku pendidikan dalam rangka merealisasikan program Pendidikan Menengah Universal yang bermutu di Kabupaten Temanggung; 5. Meningkatkan layanan Pendidikan Non Formal yang aksesibel, dan berkualitas Misi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama stakeholder, dan para pelaku pendidikan dalam rangka memberikan dukungan pemantapan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, merealisasikan program Pendidikan Menengah Universal, serta memberikan kontribusi pada pencapaian komitmen global sepeti Millenium Development Goals, dan Education for All di Kabupaten Temanggung; 6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan pendidik, dan tenaga kependidikan Misi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama stakeholder, dan para pelaku pendidikan dalam rangka meningkatkan kualifikasi akademik pendidik, kompetensi pendidik, dan tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan guna memberikan dukungan pemantapan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, dan merealisasikan program Pendidikan Menengah Universal.


83

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap kegiatan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 2014-2018. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut : 1. Mengembangkan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan melalui pendidikan a. Tujuan Meningkatkan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan. b. Sasaran Meningkatnya budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan. 2. Meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang mudah diakses, dan berkualitas a. Tujuan 1) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan anak usia dini. 2) Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. b. Sasaran 1) Meningkatnya aksesibilitas pendidikan anak usia dini. 2) Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini. 3) Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. 3. Meningkatkan layanan Pendidikan Dasar yang aksesibel dan berkualitas a. Tujuan 1) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar. 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dasar. 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar. b. Sasaran 1) Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar. 2) Meningkatnya kualitas pendidikan dasar. 3) Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar. Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

84

4. Meningkatkan layanan Pendidikan Menengah yang aksesibel, dan berkualitas a. Tujuan 1) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan menengah. 2) Meningkatkan kualitas pendidikan menengah. 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan menengah. b. Sasaran 1) Meningkatnya aksesibilitas pendidikan menengah. 2) Meningkatnya kualitas pendidikan menengah. 3) Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan menengah. 5. Meningkatkan layanan Pendidikan Non Formal yang aksesibel, dan berkualitas a. Tujuan 1) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan nonformal. 2) Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal. 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan nonformal. b. Sasaran 1) Meningkatnya aksesibilitas pendidikan nonformal. 2) Meningkatnya kualitas pendidikan nonformal. 3) Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal. 6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan pendidik, dan tenaga kependidikan a. Tujuan 1) Pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. 2) Meningkatkan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan. 3) Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. b. Sasaran 1) Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. 2) Meningkatnya kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan. 3) Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.


85

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) misi, agar terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi sebagai berikut : 1. Mengembangkan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan melalui pendidikan a. Strategi Peningkatan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan. b. Kebijakan Meningkatkan budi pekerti, tata krama, dan tata nilai budaya daerah serta keteladanan melalui penyusunan kurikulum muatan lokal budi pekerti, penyediaan buku muatan lokal budi pekerti, keteladanan guru, dan pencegahan serta penanganan kenakalan peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 2. Meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang mudah diakses, dan berkualitas a. Strategi 1) Peningkatan aksesibilitas pendidikan anak usia dini. 2) Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. 3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. b. Kebijakan 1) Meningkatkan aksebilitas pendidikan anak usia dini melalui pengembangan pelayanan pendidikan terhadap anak usia 0-6 tahun. 2) Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui pelaksanaan akreditasi TK/RA/BA menuju tercapainya standar nasional pendidikan. 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini TK/RA/RA sesuai dengan prioritas kebutuhan menuju tercapainya standar sarana dan prasarana.


86

3. Meningkatkan layanan Pendidikan Dasar yang aksesibel dan berkualitas a. Strategi 1) Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar. 2) Peningkatan kualitas pendidikan dasar. 3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar. b. Kebijakan 1) Meningkatkan aksebilitas pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar dan pemberian beasiswa bagi siswa miskin. 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui pelaksanaan akreditasi, peningkatan angka lulusan, peningkatan jumlah peserta Ujian Nasional yang memperoleh Nilai Ujian Nasional Murni ≥ 7, dan mengurangi angka putus sekolah menuju tercapainya standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar dan standar nasional pendidikan dasar. 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar sesuai dengan prioritas kebutuhan guna pemenuhan standar sarana prasarana. 4. Meningkatkan layanan Pendidikan Menengah yang aksesibel, dan berkualitas a. Strategi 1) Peningkatan aksesibilitas pendidikan menengah. 2) Peningkatan kualitas pendidikan menengah. 3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah. b. Kebijakan 1) Meningkatkan aksebilitas pendidikan menengah melalui pengembangan pelayanan pendidikan menengah, pemberian beasiswa bagi siswa miskin, dan penyediaan unit sekolah menengah. 2) Meningkatkan kualitas pendidikan menengah melalui pelaksanaan akreditasi SMA/MA dan akreditasi program keahlian SMK, peningkatan angka lulusan, peningkatan jumlah peserta Ujian Nasional yang memperoleh Nilai Ujian Nasional Murni ≥ 7, dan mengurangi angka putus sekolah menuju tercapainya standar nasional pendidikan menengah.


87

3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan menengah sesuai dengan prioritas kebutuhan guna pemenuhan standar sarana prasarana. 5. Meningkatkan layanan Pendidikan Non Formal yang aksesibel, dan berkualitas a. Strategi 1) Peningkatan aksesibilitas pendidikan nonformal. 2) Peningkatan kualitas pendidikan nonformal. 3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan nonformal. b. Kebijakan 1) Meningkatkan aksebilitas pendidikan nonformal melalui pengembangan pelayanan pendidikan kesetaraan, dan pengembangan pendidikan masyarakat. 2) Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal melalui peningkatan angka kelulusan pendidikan kesetaraan, pelaksanaan evaluasi lembaga kursus/pelatihan, dan pelaksanaan evaluasi lembaga pendidikan masyarakat menuju tercapainya standar nasional pendidikan. 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan nonformal sesuai dengan prioritas kebutuhan menuju tercapainya standar sarana prasarana. 6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan pendidik, dan tenaga kependidikan a. Strategi 1) Pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. 2) Peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan. 3) Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. b. Kebijakan 1) Pemenuhan kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. 2) Meningkatkan kualifikasi akademik pendidik minimal S-1/D4 pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, pengawas sekolah, dan kepala sekolah. 3) Meningkatkan profesionalisme pendidik yang ditunjukkan dengan meningkatnya kepemilikan sertifikat pendidik bagi guru pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

88

TABEL IV.1 TARGET DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIDANG PENDIDIKAN NO

TUJUAN

SASARAN

1

Meningkatkan Budi Pekerti, Tata Krama, Nilai Budaya dan Keteladanan

Meningkatnya Budi Pekerti, Tata Krama dan Tata Nilai Budaya Jawa serta Keteladanan

2

Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat atas Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan Dasar

INDIKATOR SASARAN

KONDISI AWAL 2013

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

1.

Tersusun dan Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa

-

0

32,73

61,78

86,33

100,00

2.

Tersedianya buku muatan lokal

-

0

20,00

30,00

40,00

50,00

3.

% Pendidik yang disiplin

99,60

99,60

99,60

99,60

99,60

99,60

4.

% Siswa nakal

-

0

0

0

0

0

1.

APK PAUD (usia 4-6 tahun)

66,13

67,13

67,63

68,13

68,63

69,13

2.

APK PAUD (usia 0-6 tahun)

-

32,40

32,44

32,48

32,52

32,56

3.

% Partisipasi Anak Perempuan (usia 4-6 tahun)

48,49

48,64

48,67

48,79

48,73

48,76

4.

% Partisipasi Anak Perempuan (usia 0-6 tahun)

-

49,09

49,11

49,13

49,15

49,17

5.

Rasio siswa per kelas TK/RA

21

21

21

21

21

21

1.

APK SD Sederajat

103,55

103,58

103,61

103,64

103,67

103,70

2.

APM SD Sederajat

95,43

95,45

95,48

95,51

95,54

95,57

3.

APK SMP Sederajat

96,00

96,06

96,09

96,12

96,15

96,15

4.

APM SMP Sederajat

83,63

83,69

83,72

83,75

83,78

83,81

5.

Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

96,00

6.

% Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan Dasar

48,41

48,61

48,63

48,65

48,67

48,6

7.

Rasio Siswa per Kelas SD/MI

20,66

21,08

21,10

21,12

21,14

21,16

8.

Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs

28,74

31,92

31,94

31,96

31,98

32,00


89

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN 9.

Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan Menengah

Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini

2014

2015

2016

2017

2018

-

68,13

70,65

71,90

73,16

74,42

APS Penduduk Usia 7-12 Tahun

987,90

993,78

993,81

993,84

993,87

993,90

11.


873,60

992,53

992,56

992,59

992,62

992,65

1.

APK Pendidikan Menengah

55,10

56,76

56,86

56,96

57,06

57,16

2.

APM Pendidikan Menengah

38,99

39,75

39,85

39,95

40,05

40,10

3.

Angka Melanjutkan ke Pendidikan Menengah

64,36

65,66

65,75

65,84

65,93

66,02

4.

% Partisipasi Anak Perempuan dalam Dikmen

51,58

51,17

51,09

51,01

50,93

50,85

5.

Rasio Siswa per Kelas SMA/MA

27,69

29

29

30

30

30

6.

Rasio Siswa per Kelas SMK

31,01

32

32

32

32

32

24

29,35

34,70

40,06

45,41

50,76

75

75

75

80

80

80

437,67

438,97

439,05

439,13

439,21

439,29

97,82

98,09

98,36

98,63

98,70

99,17

7,09

7,11

7,13

7,15

7,17

7,19

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

0,93

0,92

0,91

0,91

0,90

8.

3

TARGE TKINERJA SASARAN PADA TAHUN

10.

7.

Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan Non Formal

% Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar

KONDISI AWAL 2013

% Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Menengah % Tersedianya Layanan Pendidikan Menengah di Setiap Kecamatan

9.


1.

Angka Melek Huruf Usia >15 Tahun

2.

Rata-rata Lama Sekolah

3.

% Putus Sekolah Dikdasmen tertampung di PNF

4.

% Meningkatnya Jumlah Lembaga PNF

1.

% TK/RA Terakreditasi A

5,83

5,83

5,83

5,83

5,83

5,83

2.

% TK/RA Terakreditasi B

42,71

42,71

42,71

42,71

42,71

42,71

3.

% TK/RA Terakreditasi C

42,29

42,29

42,29

42,29

42,29

42,29


90

NO

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah

INDIKATOR SASARAN

KONDISI AWAL 2013


2015

2016

2017

2018

94,51

94,83

94,84

94,85

94,86

94,87

1.

% Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA/BA

2.

Angka Putus Sekolah SD/MI

0,16

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

3.

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

0,59

0,548

0,506

0,464

0,422

0,38

4.

% SD/MI Terakreditasi A

3,30

3,31

3,65

3,99

4,33

4,67

5.

% SD/MI Terakreditasi B

69,63

61,01

61,01

61,01

61,01

61,01

6.

% SD/MI Terakreditasi C

22,86

33,22

33,22

33,22

33,22

33,22

7.

% SMP/MTs Terakreditasi A

21,90

23,80

25,70

27,60

29,50

31,40

8.

% SMP/MTs Terakreditasi B

45,71

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

9.

% SMP/MTs Terakreditasi C

28,57

27,62

27,62

27,62

27,62

27,62

100,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,77

99,82

99,87

99,92

99,97

100,00

-

73,23

73,27

73,31

73,35

73,39

35,05

21,08

21,13

21,18

21,23

21,28

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

74,26

74,52

74,78

75,04

75,30

10.

Angka Lulusan SD/MI

11.

Angka Lulusan SMP/MTs

12.

% Siswa SD/MI Peroleh Rerata Nilai Ujian Nasional Murni ≥ 7

13.

% Siswa SMP/MTs Peroleh Rerata Nilai Ujian Nasional Murni ≥ 7

14.

(SPM 13) Cakupan Ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

15.

(SPM 14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan

1.

% SMA/MA Terakreditasi A

30

33,33

37,03

40,73

44,43

48,13

2.

% SMA/MA Terakreditasi B

29,63

25,93

25,93

25,93

25,93

25,93


91

NO

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal 4

Meningkatkan Kualitas Pendidin dan Tenaga Kependidikan

Terpenuhinya kebutuhan pendidik

Meningkatnya Kualifikasi Akademik Pendidik

INDIKATOR SASARAN

KONDISI AWAL 2013


2015

2016

2017

2018

29,63

22,22

22,22

22,22

22,22

22,22

3.

% SMA/MA Terakreditasi C

4.

% Program Keahlian SMK Terakreditasi A

16

19,05

22,23

25,41

28,59

31,77

5.

% Program Keahlian SMK Terakreditasi B

47,62

47,62

47,62

47,62

47,62

47,62

6.

% Program Keahlian SMK Terakreditasi C

17,45

19,05

19,05

19,05

19,05

19,05

7.

Angka Lulusan SMA/MA/SMK

99,97

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

8.

% Siswa SMA/MA/SMK Peroleh rerata Nilai Ujian Nasional Murni ≥ 7

55,49

57,48

57,63

57,78

57,93

58,08

9.

Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

1,23

1,62

1,60

1,58

1,56

1,54

1.

Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan

82

87,06

92,56

92,56

92,56

92,56

1.

Rasio Siswa per Pendidik TK/RA

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

2.

Rasio Siswa per Pendidik SD/MI

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

3.

Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs

1:16

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

4.

Rasio Siswa per Pendidik SMA/MA

1:11

1:11

1:11

1:11

1:11

1:11

5.

Rasio Siswa per Pendidik SMK

1:15

1:15

1:14

1:14

1:14

1:13

1.

% Pendidik TK/RA memenuhi standar kualifikasi akademik

42

42,34

42,89

43,44

44,33

45,22

2.

% Pendidik SD/MI memenuhi standar kualifikasi akademik

71

70,56

70,61

70,66

71,16

71,66

3.

% Pendidik SMP/MTs memenuhi standar kualifikasi akademik

83

83,39

83,44

83,49

83,54

83,59


92

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

KONDISI AWAL 2013


2015

2016

2017

2018

4.

% Pendidik SMA/MA memenuhi standar kualifikasi akademik

94,78

91,55

91,60

91,65

91,70

91,75

5.

% Pendidik SMK memenuhi standar kualifikasi akademik

94,56

90,31

90,36

90,41

90,46

90,51

6.

(SPM 5) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan

-

92,60

93,20

93,80

94,40

95,00

7.

(SPM 6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran

-

79,70

80,90

82,10

83,30

84,50

8.

(SPM 7) Di setiap SD/MI tersedia 2 guru memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan 2 guru yang memiliki sertifikat pendidik

-

83,00

84,50

86,00

87,50

89,00

9.

(SPM 8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1/D4 sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) telah memiliki sertifikat pendidik

-

74,50

76,50

78,50

80,50

82,50

10.

(SPM 9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru berkualifikasi akademik S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, Bhs Indonesia, Bhs Inggris dan PKn

-

67,70

69,40

71,10

72,80

74,50

11.

(SPM 10) semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik

-

84,20

85,40

86,60

87,80

89,00

12.

(SPM 11) semua kepala SMP/MTa berkualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik

-

92,00

93,50

95,00

96,50

98,00

13.

(SPM 12) semua pengawas Sekolah/Madrasah memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik

-

95,92

95,92

95,92

95,92

100,00


93

NO

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya Profesionalisme Pendidik

Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kependidikan

5

Meningkatkan Sarana dan Prasaana Pendidikan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

INDIKATOR SASARAN

KONDISI AWAL 2013


2015

2016

2017

2018

1.

% Pendidik TK/RA yang Memiliki Sertifikat Pendidik

3

3,33

3,43

3,53

3,63

3,73

2.

% Pendidik SD/MI yang Memiliki Sertifikat Pendidik

31

31,00

31,10

31,20

31,30

31,40

3.

% Pendidik SMP/MTs Memiliki Sertifikat Pendidik

50,02

50,29

50,39

50,49

50,59

50,69

4.

% Pendidik SMA/MA yg Memiliki Sertifikat Pendidik

45

44,99

45,09

45,19

45,29

45,39

5.

% Pendidik SMK yang Memiliki Sertifikat Pendidik

45

44,99

45,09

45,19

45,29

45,39

1.

Besaran Pegawai Administrasi Sekolah

181

181

181

181

181

181

2.

Besaran Penilik Pendidikan Nonformal

-

20

20

20

20

20

3.

Rasio Sekolah per Pengawas

17

17

17

17

17

17

4.

Besaran Pamong Belajar

4

4

4

5

5

6

1.

% ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik

87

87,23

87,62

88,01

88,40

88,79

2.

% TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran

85

85,82

86,24

86,65

87,06

87,47

3.

% TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya

24

25,11

26,14

27,17

28,19

29,22

4.

% TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang

85

85,82

86,24

86,65

87,07

87,47

5.

% TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang

85

85,82

86,24

86,65

87,07

87,47

1.

% Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya baik

86

87,496

88,992

90,488

91,984

93,48

2.

% Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisinya Baik

88

89,046

90,092

91,138

92,184

93,23


94

NO

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

INDIKATOR SASARAN

KONDISI AWAL 2013


2015

2016

2017

2018

3.

% SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana

62

63,698

65,396

67,094

68,792

70,49

4.

% SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana

76

76,988

77,976

78,964

79,952

80,94

5.

(SPM 1) Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan dengan berjalan kaki yaitu 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

6.

(SPM 2) Cakupan ketersediaan sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs)

87

87,29

87,58

87,87

88,16

88,45

7.

(SPM 3) Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs

72

73,884

75,768

77,652

79,536

81,42

8.

(SPM 4) Cakupan ketersediaan ruang guru SD/MI dan SMP/MTs

98

98,40

98,80

99,20

99,60

100,00

1.

% Ruang kelas SMA/MA yang kondisinya Baik

96,22

97,37

98,15

98,93

99,71

100,00

2.

% Ruang kelas SMK yang kondisinya Baik

99

99,39

100,00

99,39

99,39

99,39

3.

% SMA/MA yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana

74

78,454

82,908

87,362

91,816

96,27

4.

% SMK yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana

82

84,694

87,388

90,082

92,776

95,47

1.

% lembaga pendidikan nonformal yang memliki ruang belajar beserta perlengkapannya

69,96

72,488

75,016

77,544

80,072

82,60

2.

% lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar

73,71

76,058

78,406

80,754

83,102

85,45


95

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. PROGRAM Program pendidikan yang akan dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut : 1. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Indikator yang akan dicapai adalah : Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa; Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan; Persentase pendidik yang disiplin; Persentase angka kenakalan siswa; Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun); Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun); Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun); Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun); Rasio siswa per kelas TK; Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik; Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran; Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya; Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang; dan Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang. 2. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR Indikator yang akan dicapai adalah : Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa; Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan; Persentase pendidik yang disiplin; Persentase angka kenakalan siswa; Persentase APK SD Sederajat; Persentase APM SD Sederajat; Persentase APK SMP Sederajat; Persentase APM SMP Sederajat; Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat; Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Dasar; Rasio Siswa per Kelas SD/MI; Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs; Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

96

Menempuh Pendidikan Dasar; Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun; Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 13-15 Tahun; Persentase Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA; Angka Putus Sekolah SD/MI; Angka Putus Sekolah SMP/MTs; Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik; Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisinya Baik; Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana; Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana; (SPM 1) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil; (SPM 2) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis; (SPM 3) Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; dan (SPM 4) Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. 3. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Indikator yang akan dicapai adalah : Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa; Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan; Persentase pendidik yang disiplin; Persentase angka kenakalan siswa; Persentase APK Pendidikan Menengah; Persentase APM Pendidikan Menengah; Angka Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan Menengah; Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Menengah; Rasio Siswa per Kelas SMA/MA; Rasio Siswa per Kelas SMK; Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Menengah; Tersedianya layanan pendidikan menengah di setiap kecamatan; Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun; Persentase ruang kelas SMA/MA yang kondisinya baik; Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

97

Persentase ruang kelas SMK yang kondisinya baik; Persentase SMA/MA yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana; dan Persentase SMK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana. 4. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Indikator yang akan dicapai adalah : Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa; Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan; Persentase pendidik yang disiplin; Persentase angka kenakalan siswa; Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun; Rata-rata Lama Sekolah; Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dalam Rangka Menampung Siswa Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Persentase Meningkatnya Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal; Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan; Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memliki ruang belajar beserta perlengkapannya; dan Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar. 5. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator yang akan dicapai adalah : Rasio Siswa per Pendidik TK/RA; Rasio Siswa per Pendidik SD/MI; Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs; Rasio Siswa per Pendidik SMA/MA; Rasio Siswa per Pendidik SMK; Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik; Persentase Pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik; Persentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik; Persentase Pendidik SMA/MA yang memenuhi standar kualifikasi akademik; Persentase Pendidik SMK yang memenuhi standar kualifikasi akademik; (SPM 5) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan; (SPM 6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran; (SPM 7) Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik; (SPM 8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari seluruh guru) telah memiliki sertifikat pendidik; (SPM 9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru


98

dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.; (SPM 10) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkua-lifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; (SPM 11) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; (SPM 12) Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; Persentase Pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik; Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik; Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik; Persentase Pendidik SMA/MA yang memiliki sertifikat pendidik; Persentase Pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik; Besaran Pegawai Administrasi Sekolah; Besaran Penilik Pendidikan Nonformal; Rasio Pengawas Sekolah; dan Besaran Pamong Belajar. 6. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Indikator yang akan dicapai adalah : Persentase TK/RA Terakreditasi A; Persentase TK/RA Terakreditasi B; Persentase TK/RA Terakreditasi C; Persentase SD/MI Terakreditasi A; Persentase SD/MI Terakreditasi B; Persentase SD/MI Terakreditasi C; Persentase SMP/MTs Terakreditasi A; Persentase SMP/MTs Terakreditasi B; Persentase SMP/MTs Terakreditasi C; Persentase Angka Lulusan SD/MI; Persentase Angka Lulusan SMP/MTs; Persentase Siswa SD/MI yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00; Persentase Siswa SMP/MTs yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00; (SPM 13) Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; (SPM 14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan; Persentase SMA/MA Terakreditasi A; Persentase SMA/MA Terakreditasi B; Persentase SMA/MA Terakreditasi C; Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi A; Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi B; Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi C; Persentase Angka Lulusan SMA/MA/SMK; Persentase Siswa SMA/MA/SMK yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00; Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK; Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

99

7. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator yang akan dicapai adalah : Terselesaikannya penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung B. KEGIATAN Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Dinas Pendidikan, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah : Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA; Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA; Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan TK/RA; Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Budi Pekerti Jawa; Pengembangan pendidikan anak usia dini; Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu; Pendampingan Pembangunan UGB PAUD Terpadu; Rehabilitasi Gedung TK Negeri; Rehabilitasi Gedung TK; Pembangunan Pagar Keliling TK; Pengembangan Sarpras PAUD; dan Pengadaan alat permainan edukatif PAUD. 2. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah : Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SD/MI; Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SD/MI; Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan SD/MI; Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs; Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs; Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan SMP/MTs; Pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan sekolah murah di SD/MI; Pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan sekolah murah di SMP/MTs; Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD; Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP; Pendampingan BOS SMP; Pendampingan kegiatan BOS; Pelaksanaan Program MBS dan Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

100

Lomba-lomba SD; Pelaksanaan lomba bidang akademik SMP; Olimpiade Sain dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP; Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD; Pelaksanaan lomba Perpustakaan dan Gugus SD; TPK Manajemen Berbasis Sekolah; Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah; Sosialisasi Kurikulum 2013; Fasilitasi pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB; Pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi SMP; Managemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP; Seleksi dan pengiriman lomba untuk SLB; Seleksi/Lomba TUB/PBB SMP; Pembinaan UKS/LSS LCC dokter kecil; Pembangunan gedung sekolah; Rehab Ruang Kelas SMP/SMPLB; Pembangunan perpustakaan sekolah; Pendampingan Bantuan Gubernur (Dikdas); Pendampingan DAK Pendidikan Dasar; Pengadaan alat Laboratorium IPA SMP; Rehab ruang kelas SD/SDLB; Pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB; Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB; Pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB; Pengadaan buku muatan lokal Bahasa Jawa SD; Pengadaan meubeleir sekolah; DAK Pendidikan (Pendidikan Dasar); Pengadaan alat TIK Pembelajaran SD/SDLB; Pengadaan buku mulok bahasa jawa SMP; Pengadaan Meubelair pengganti SMP; Pendampingan Bantuan Gubernur SMP; Pendampingan Bantuan Gubernur SD; Pembangunan Ruang ibadah SD; dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SDLB; 3. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah : Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMA/MA/SMK; Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMA/MA/SMK; Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan SMA/MA/SMK; Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu SMA/MA/SMK; Bantuan Dana Operasional Pendidikan SMA/SMK; Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMK/SMA; Fasilitasi pemasaran tamatan SMK; Penyediaan tanah untuk Pembangunan unit sekolah baru SMA/SMK; Pembangunan unit sekolah baru SMA/SMK; Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS); Pembangunan perpusatakaan sekolah; Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah; Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah; Pendampingan Bantuan Gubernur (Dikmen);


101

Pengadaan alat bengkel SMK; Fasilitasi Carier Center SMK; DAK Pendidikan (Pendidikan Menengah); Pendampingan DAK Pendidikan (Dikmen); dan Pengadaan alat laboratorium IPA; 4. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah : Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Pendidikan Non Formal; Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Pendidikan Non Formal; Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Pendidikan Non Formal; Peningkatan Pendidikan Masyarakat; Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP; Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; Pendampingan Pendidikan Non Formal; Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional dan Hari Anak Nasional; Seminar/Workshop PAUD tentang Alat Permainan Edukatif tradisional Jawa bernuansa seni; Workshop pendidik PAUD tentang seni budaya daerah; Kegiatan Fasilitasi Hari Aksara Internasional; Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD); Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU ) Desa Vokasi; Bantuan Penguatan manajemen Desa Vokasi; Bantuan fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) deasa Vokasi; Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan; Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP); dan Bantuan Pengarusutamaan gender. 5. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah : Pendampingan kesejahteraan pendidik PAUD; Pendampingan penyelenggaraan apresiasi pendidik PAUDNI berprestasi; Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi; Peningkatan Kualifikasi Pendidikan S1/D4 Pendidik Formal; Peningkatan kesejahteraan bagi pendidik PAUD non formal; Operasional Pengawas SMP/SMA/SMK; Pelaksanaan sertifikasi pendidik; Pengelolaan Penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik; Diklat Kepala Sekolah; Penyelenggaraan olimpiade sains guru; Diklat Calon Kepala Sekolah; Pelatihan Guru Mapel yang Diujikan Secara Nasional; Sosialisasi Program Induksi; Bintek Peningkatan Kompetensi Penilik; Bintek Peningkatan Kapasitas kerja karyawan; Bintek Penellitian Tindakan Kelas (PTK)


102

pendidik TK, SD, SMP, SMA, SMK; Penilaian Kinerja Kepala Sekolah; Seleksi Kepala Sekolah; Seleksi guru berprestasi; Fasilitasi bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT; Fasilitasi Bantuan Tenaga Pendidik; Pengembangan profesi pendidik formal; Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik formal; Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan; Penilaian PAK tenaga fungsional pendidikan; Pelaksanaan program diklat PAK dan PKG; Bantuan Kesejahteran PTT; Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidik Formal; dan Diklat Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah. 6. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah : Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan; Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi; Penyelenggaraan Gebyar PAUD; Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C; Akreditasi di sekolah madrasah (MI, MTs, MA); Lomba Sekolah Sehat TK, SMP dan SMA; Manajemen pendataan pendidikan; Pengelolaan Bantuan Pendidikan; Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK; Seleksi Paskibraka; POPDA SD, SMP dan SMA; Festival dan lomba seni siswa; Sosialisasi bahaya HIV bagi pelajar; Profil dan Pendataan Pendidikan; UAS/EHB SD/MI; Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP dan MTs; Pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi; Pelaksanaan Lomba Bidang Akademik (SMA dan SMK); Fasilitasi Penelitian IPA/IPS siswa SMA; Implementasi SMM ISO SMK/SMA; Fasilitasi kantin sehat; Fasilitasi Peningkatan kemampuan Bahasa Inggris Guru SMA; Fasilitasi Peningkatan kemampuan Bahasa Inggris Guru SMK; Implementasi Kurikulum 2013; Fasilitasi Pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL); Seleksi/Lomba TUB/PBB SMA; Fasilitasi program kelas industri SMK; Pembinaan Nasionalisme melalui jalur pendidikan; dan Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMA, MA, SMK dan UKP/TA khusus SMK. 7. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD. C. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Target capaian Indikator masing-masing kegiatan sebagaimana pada Tabel V.1. sebagai berikut : Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

103

TABEL V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan

Sasaran

1

2

Meningkatkan Budi Pekerti, Tata Krama, Nilai Budaya dan Keteladanan

Meningkatnya Budi Pekerti, Tata Krama dan Tata Nilai Budaya Jawa serta Keteladanan

Program dan Kegiatan

3

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan

Data Capaian Tahun 2013

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa

-

32,73

61,78

86,33

100,00

Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan

-

1,35

2,70

4,05

5,41

99,60

99,60

99,60

99,60

-

-

-

Persentase pendidik yang disiplin

99,96

99,60

Persentase angka kenakalan siswa

-

-

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.

Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA

Tersusunnya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA

-

20

50.000.000

20

50.000.000

-

-

-

-

2.

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA

Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA

-

150

75.000.000

150

75.000.000

150

75.000.000

45

22.500.000


105

Tujuan

1

Sasaran


2

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

3.

Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan TK/RA

Tersedianya Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan TK/RA

-

4.

Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Budi Pekerti Jawa

Terselenggaranya Workshop Pengem-bangan Kurikulum Muatan Lokal dan Budi Pekerti Jawa TK/RA

-

-

Tersusunnya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SD/MI

-

2

2.

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SD/MI

Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SD/MI

3.

Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs

4.

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penyusunan Kurikulum Muatan 1. Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SD/MI

2015

2016

2017

2018

2.500

50.000.000

2.500

50.000.000

2.500

50.000.000

2.500

50.000.000

-

40

10.000.000

40

10.000.000

40

10.000.000

40

10.000.000

15.000.000

2

15.000.000

2

15.000.000

-

-

-

-

-

150

75.000.000

150

75.000.000

150

75.000.000

122

61.000.000

Tersusunnya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs

-

35

10.000.000

35

10.000.000

-

-

-

-

Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs

-

50

25.000.000

55

27.500.000

-

-

-

-


106

Tujuan

Sasaran

1

2

Program dan Kegiatan 3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5.

Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan SD/MI

Tersedianya Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan SD/MI

-

6.

Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan SMP/MTs

Tersedianya Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan SMP/MTs

1.

Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMA/MA/SMK

2014

-

2015

-

2016

2017

2018

2.000

40.000.000

2.000

40.000.000

2.000

40.000.000

2.000

40.000.000

-

2.000

50.000.000

2.000

50.000.000

2.000

50.000.000

2.000

50.000.000

Tersusunnya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMA/MA/SMK

-

35

10.000.000

35

10.000.000

-

-

-

-

2.

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMA/MA/SMK

Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMA/MA/SMK

-

50

25.000.000

-

-

-

-

-

-

3.

Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan SMA/MA/SMK

Tersedianya Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan SMA/MA/SMK

-

2.000

50.000.000

2.000

50.000.000

2.000

50.000.000

2.000

50.000.000



107

Tujuan

1

Sasaran


2

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

Program Pendidikan Non Formal

Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat atas Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan Anak Usia Dini

1.

Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Pendidikan Nonformal

Tersusunnya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Pendidikan Non Formal

-

35

10.000.000

-

-

-

-

-

-

2.

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Pendidikan Nonformal

Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Pendidikan Non Formal

-

50

56.250.000

50

56.250.000

40

40.000.000

40

40.000.000

3.

Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Pendidikan Non Formal

Tersedianya Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Pendidikan Non Formal

-

1.225

49.000.000

1.225

49.000.000

1.000

40.000.000

1.000

40.000.000

Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)

66,13

67,13

67,63

68,13

68,63

69,13

Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)

32

32,40

32,44

32,48

32,52

32,56

Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun)

48,61

48,64

48,67

48,70

48,73

48,76

Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun)

49,07

49,09

49,11

49,13

49,15

49,17



108

Tujuan

Sasaran

1

2

Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan Dasar





target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

Rasio siswa per kelas TK

1 : 21

1 : 22

2015

2016

1 : 22

2017

1 : 23

2018

1 : 23

1 : 21

1.

Pengembangan pendidikan anak usia dini

Terlaksananya pengembangan pendidikan anak usia dini

99,00

1

10.000.000

1

15.000.000

1

15.000.000

1

15.000.000

1

15.000.000

2.

Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu

Terlaksananya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu

99,00

1

300.000.000

1

300.000.000

1

300.000.000

1

300.000.000

1

300.000.000

3.

Pendampingan UGB

Lancarnya pelaksanaan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu

99,00

1

200.000.000

1

200.000.000

1

200.000.000

1

200.000.000

1

200.000.000

4.

Bantuan dana operasional TK

Tersalurnya dana bantuan operasional TK

100,00

0

0

317

317.000.000

0

0

317

634.000.000

0

0

5.

Bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD

Meningkatnya data tampung PAUD

0

4

200.000.000

7

420.000.000

7

525.000.000

7

525.000.000

7

525.000.000

Persentase APK SD Sederajat

103,55

103,58

103,61

103,64

103,67

103,70

Persentase APM SD Sederajat

95,43

95,45

95,48

95,51

95,54

95,57

Persentase APK SMP Sederajat

96,00

96,06

96,09

96,12

96,15

96,15

Persentase APM SMP Sederajat

83,63

83,69

83,72

83,75

83,78

83,81

95

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Dikdas

48,59

48,61

48,63

48,65

48,67

48,69

Rasio Siswa per Kelas SD/MI

21,06

21,08

21,10

21,12

21,14

21,16


Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat


109

Tujuan

Sasaran

1

2





target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs

2014

2015

2016

2017

2018

31,90

31,92

31,94

31,96

31,98

32,00

Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Dikdas

68

68,13

70,65

71,90

73,16

74,42

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun

99,37

99,40

99,43

99,46

99,49

99,52


99,25

99,28

99,31

99,34

99,37

99,40

1.

Pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan sekolah murah di SD/MI (Ban Keu)

Terwujudnya sekolah murah di satuan pendidikan SD/MI

99,50

57.412

1.722.360.000

58.000

1.740.000.000

58.500

1.755.000.000

5.900

1.770.000.000

59.000

1.770.000.000

2.

Pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan sekolah murah di SMP/ MTs (Ban Keu)

Terwujudnya sekolah murah di satuan pendidikan SMP/MTs

96,00

31.379

1.568.950.000

31.379

1.568.950.000

31.379

1.568.950.000

31.379

1.568.950.000

31.379

1.568.950.000

3.

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD (Ban Keu)

Terfasilitasinya pelaksanaan pen-didikan Inklusi SD

97,50

4

60.000.000

4

60.000.000

4

60.000.000

4

60.000.000

4

60.000.000

4.

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP (Ban Keu)

Terfasilitasinya pelaksanaan pen-didikan Inklusi SMP

96,50

4

60.000.000

4

60.000.000

4

60.000.000

4

60.000.000

4

60.000.000

5.

Pendampingan BOS SMP

Tersalurnya dana BOS ke rekening SMP/MTs

71,20

105

35.281.650

105

35.281.650

105

35.281.650

105

35.281.650

105

35.281.650

6.

Pendampingan kegiatan BOS

Tersalurnya dana BOS ke rekening sekolah penerima


79.650.000

110

Tujuan

Sasaran

1

2 Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Menengah

Program dan Kegiatan 3 Program Pendidikan Menengah




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Persentase APK Dikmen

55,10

56,76

56,86

56,96

57,06

57,16

Persentase APM Dikmen

38,99

39,75

39,85

39,95

40,05

40,15

Angka Melanjutkan ke Jenjang Dikmen

64,36

65,66

65,75

65,84

65,93

66,02

Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Dikmen

51,25

51,17

51,09

51,01

50,93

50,85

Rasio Siswa per Kelas SMA/MA

1 : 28

1 : 29

1 : 29

1 : 30

1 : 30

1 : 30

Rasio Siswa per Kelas SMK

1 : 32

1 : 32

1 : 32

1 : 32

1 : 32

1 : 32

24

29,35

34,70

40,06

45,41

50,76

80,00

80,00

85,00

85,00

85,00

44,05

44,13

44,21

44,29

Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Dikmen Tersedianya layanan Dikmen di setiap kecamatan

2014


43,89

43,97

2015

2016

2017

2018

1.

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu SMA/MA/SMK

Tersalurnya bantuan bagi siswa dari keluarga tidak mampu SMA/MA/ SMK

99,00

340

340.000.000

340

340.000.000

340

340.000.000

340

340.000.000

340

340.000.000

2.

Bantuan Dana Operasional Pendidikan SMA/SMK

Tercukupinya dana operasional pendidikan

99,00

36

180.000.000

36

180.000.000

36

180.000.000

36

180.000.000

36

180.000.000

3.

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMK/SMA

Tersedianya ruang kelas baru (RKB) SMK/SMA

99,00

4

400.000.000

4

400.000.000

4

400.000.000

4

400.000.000

4

400.000.000


111

Tujuan

1

Sasaran


2

Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Non Formal

3


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4.

Fasilitasi pemasaran tamatan SMK (Ban Keu)

Terfasilitasinya penyaluran tamatan SMK ke dunia usaha/industri

5.

Penyediaan tanah untuk Pembangunan unit sekolah baru SMA/SMK

6.

Pembangunan unit sekolah baru SMA/SMK




2014

2015

2016

2017

2018

99,00

4

100.000.000

4

100.000.000

4

100.000.000

4

100.000.000

4

100.000.000

Tersedianya tanah untuk pembangunan unit sekolah baru SMA/SMK

-

-

-

20.000

1.500.000.000

-

-

-

-

-

-

Tersedianya unit sekolah baru SMA/SMK

-

-

-

-

-

1

1.500.000.000

-

-

-

-

97,82

98,09

98,36

98,63

98,70

99,17


7,09

7,11

7,13

7,15

7,17

7,19

Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dalam Rangka Menampung Siswa Putus Sekolah Dikdasmen

4,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,93

0,92

0,91

0,91

0,90

Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun

Persentase Meningkatnya Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal

1.

Peningkatan Pendidikan Masyarakat

Terselenggaranya pendidikan masyarakat di UPTD SKB Temanggung

99,00

1

30.000.000

1

35.000.000

1

40.000.000

1

40.000.000

1

45.000.000

2.

Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP

Terselenggaranya Program Paket A dan Paket B

99,00

20

125.000.000

20

125.000.000

20

130.000.000

20

130.000.000

20

130.000.000

3.

Bantuan penyelenggaraan Paket C

Terselenggaranya pembelajaran Paket C

0

5

182.500.000

5

182.500.000

5

182.500.000

5

182.500.000

5

182.500.000


112

Tujuan

1

Sasaran


2

3

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket A

100,00

2

20.000.000

2

20.000.000

2

20.000.000

2

20.000.000

2

20.000.000

Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Ban Keuangan)

Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket B

100,00

2

30.000.000

2

30.000.000

2

30.000.000

2

30.000.000

2

30.000.000

Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Ban Keuangan)

Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket c

100,00

1

36.500.000

1

36.500.000

1

36.500.000

1

36.500.000

1

36.500.000

7

Penyelenggaraan PKBM

Peningkatan kualitas pengelola dalam penyelenggaraan PKBM

99,00

20

144.000.000

20

144.000.000

20

144.000.000

20

168.000.000

20

168.000.000

8

Pendampingan PNF

Lancarnya kegiatan pendidikan nonformal

99,00

1

17.725.000

1

20.000.000

1

20.000.000

1

25.000.000

1

25.000.000

Persentase TK/RA Terakreditasi A

5,83

5,83

5,83

5,83

5,83

5,83

Persentase TK/RA Terakreditasi B

42,71

42,71

42,71

42,71

42,71

42,71

Persentase TK/RA Terakreditasi C

42,29

42,29

42,29

42,29

42,29

42,29

5

6

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini


Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Ban Keuangan)

4

Meningkatkan Kualitas Pendidikan




1.

Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan (Ban Keuangan)

Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini

99,00

1

100.000.000

1

100.000.000

1

100.000.000

1

100.000.000

1

100.000.000

2.

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi

Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi

99,00

2

18.000.000

2

20.000.000

2

20.000.000

2

25.000.000

2

25.000.000

3.

Penyelenggaraan Gebyar PAUD

Terselenggaranya Gebyar PAUD

99,00

1

15.000.000

1

17.500.000

1

17.500.000

1

20.000.000

1

20.000.000


113

Tujuan

1

Sasaran


2

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

4.

Fasilitasi lomba gugus PAUD berprestasi

Terlaksananya fasilitasi lomba gugus PAUD berprestasi

-

-

-

2

15.000.000

2

15.000.000

2

15.000.000

2

15.000.000

5.

Penguatan organisasi Mitra PAUD

Menguatnya manajemen kemitraan PAUD

-

-

-

2

50.000.000

2

50.000.000

2

50.000.000

2

50.000.000

6.

Seminar/Workshop PAUD tentang APE tradisional Jawa bernuansa seni

Terselenggaranya Seminar/Workshop PAUD tentang APE tradisional jawa bernuansa seni

99,00

1

8.075.000

7.

Workshop pendidik PAUD tentang seni budaya daerah

Terselenggaranya Workshop Pendidik PAUD Tentang Seni Budaya Daerah

-

-

-

94,51

94,83

94,84

94,85

94,86

94,87


0,16

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13


0,59

0,548

0,506

0,464

0,422

0,38

Persentase SD/MI Terakreditasi A

3

3,31

3,65

3,99

4,33

4,67

Persentase SD/MI Terakreditasi B

61,01

61,01

61,01

61,01

61,01

61,01

Persentase SD/MI Terakreditasi C

33,22

33,22

33,22

33,22

33,22

33,22

Persentase SMP/MTs Terakreditasi A

21,90

23,80

25,70

27,60

29,50

31,40

Persentase SMP/ MTs Terakreditasi B

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00


Persentase Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA


-

1

15.000.000

-

1

15.000.000

-

1

20.000.000

-

1

20.000.000

114

Tujuan

1

Sasaran


2

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

27,62

27,62

27,62

27,62

27,62

27,62

Persentase Angka Lulusan SD/MI

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Persentase Angka Lulusan SMP/MTs

99,77

99,82

99,87

99,92

99,97

100,00

Persentase Siswa SD/ MI yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00

73,19

73,23

73,27

73,31

73,35

73,39

Persentase Siswa SMP/ MTs yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00

21,03

21,08

21,13

21,18

21,23

21,28

100

100

100

100

100

100

(SPM 14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

74,00

74,26

74,52

74,78

75,04

75,30

Persentase SMP/ MTs Terakreditasi C

(SPM 13) Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Pelaksanaan program MBS dan Lomba-lomba SD

Terlaksananya kegiatan MBS dan lomba-lomba SD

99,00

2

95.000.000

2

40.000.000

2

50.000.000

2

55.000.000

2

60.000.000

2.

Pelaksanaan lomba bidang akademik SMP

Terlaksananya lomba bidang akademik SMP

99,00

5

39.997.000

5

40.000.000

5

40.000.000

5

40.000.000

5

40.000.000


115

Tujuan

1

Sasaran


2

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

3.

Olimpiade Sain dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP

Terlaksananya Olimpiade Sain dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP

99,00

2

23.000.000

2

30.000.000

2

35.000.000

2

40.000.000

2

50.000.000

4.

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD

Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD

99,00

100

100.000.000

100

50.000.000

100

50.000.000

115

50.000.000

125

50.000.000

5.

Pelaksanaan lomba Perpustakaan dan Gugus SD

Terlaksananya lomba Perpustakaan dan lomba Gugus SD

99,00

100

30.000.000

100

17.000.000

100

19.000.000

100

20.000.000

100

25.000.000

6.

TPK Manajemen Berbasis Sekolah (Bantuan Keuangan)

Tercapainya Bimtek Implementasi Kurikulum 2013

99,00

100

10.000.000

100

20.000.000

100

22.000.000

115

25.000.000

125

25.000.000

7.

Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (Ban Keu)

Terfasilitasinya Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

99,00

480

86.400.000

235

42.300.000

235

42.300.000

235

42.300.000

235

42.300.000

8.

Sosialisasi Kurikulum 2013

Terselenggaranya Sosialisasi Kurikulum 2013 di SD/MI

99,00

576

76.000.000

576

80.000.000

576

80.000.000

576

80.000.000

576

80.000.000

9.

Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah

Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah

99,00

10.

Fasilitasi pembinaan potensi siswa SD/ SDLB dan SMP/ SMPLB (Bantuan Keu)

Terfasilitasinya pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB

99,00

100

25.000.000

100

18.000.000

100

20.000.000

100

20.000.000

100

25.000.000

11.

Pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi SMP

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi SMP

99,00

20

47.595.000

20

50.000.000

20

50.000.000

20

50.000.000

20

50.000.000

12.

Managemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP (Bantuan Keuangan)

Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP

99,00

4

40.000.000

4

40.000.000

4

40.000.000

4

40.000.000

4

40.000.000


-

-

-

-

-

116

Tujuan

1

Sasaran


2

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

13.

Seleksi dan pengiriman lomba untuk SLB

Terselenggaranya seleksi dan pengiriman lomba SLB

90,00

3

10.000.000

3

15.000.000

3

15.000.000

3

15.000.000

3

15.000.000

14.

Seleksi/Lomba TUB/PBB SMP

Terselenggaranya seleksi/Lomba TUB/PBB SMP

99,00

2

34.325.000

2

35.000.000

2

35.000.000

2

35.000.000

2

35.000.000

15.

Pembinaan UKS/LSS LCC dokter kecil

Terlaksananya pembinaan UKS/LSS LCC dokter kecil

99,00

20

21.745.000

20

25.000.000

20

25.000.000

20

30.000.000

20

30.000.000

16.

UAS/EHB SD/MI

Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah/ Evaluasi Hasil Belajar SD/MI

98,00

11.799

624.000.000

11.799

624.000.000

11.799

624.000.000

11.799

624.000.000

11.799

624.000.000

17.

Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sek SMP dan MTs.

Tersenyelenggaranya Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP dan MTs.

98,00

9.502

326.024.750

9.502

328.000.000

9.502

330.000.000

9.502

330.000.000

9.502

330.000.000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.

Akreditasi di sekolah madrasah (MI, MTs, MA)

Terlaksananya akreditasi di sekolah/madrasah

92,00

25

46.913.000

25

50.000.000

25

50.000.000

25

50.000.000

25

50.000.000

2.

Lomba Sekolah Sehat TK, SMP dan SMA

Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat TK, SMP dan SMA

99,00

20

46.940.000

20

50.000.000

20

50.000.000

20

50.000.000

20

50.000.000

4.

Manajemen pendataan pendidikan (Bantuan Keuangan)

Tersedianya data pendidikan

99,00

1.250

124.249.000

1.255

126.000.000

1.255

126.000.000

1.255

126.000.000

1.255

126.000.000

5.

Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Ban Keu)

Lancarnya pengelolaan Bantuan Pendidikan

-

-

35.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Keuangan)

Terfasilitasinya Penyelenggaraan UN dan UNPK

96,00

26.478

400.000.000

26.478

400.000.000

26.478

400.000.000

26.478

400.000.000

26.478

400.000.000

7.

Fasilitasi kantin sehat (Bantuan Keuangan)

Terfasilitasinya pelaksanaan kantin sehat

98,00

3

37.500.000

3

37.500.000

3

37.500.000

3

37.500.000

3

37.500.000


117

Tujuan

1

Sasaran


2

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

8.

POPDA SD, SMP dan SMA

Terlaksananya POPDA, SD, SMP dan SMA

99,00

9

248.055.000

9

225.000.000

9

225.000.000

9

225.000.000

9

225.000.000

9.

Festival dan lomba seni siswa

Terselenggaranya festival dan lomba seni siswa

99,00

2

50.000.000

1

30.000.000

1

30.000.000

1

30.000.000

1

30.000.000

10.

Sosialisasi bahaya HIV bagi pelajar (DBHCHT)

Terselenggaranya sosialisasi bahaya HIV bagi pelajar

99,00

245

50.000.000

295

59.000.000

345

69.000.000

395

79.000.000

445

89.000.000

11.

Profil dan Pendataan Pendidikan

Tersedianya dokumen profil dan data pendidikan

-

2

25.000.000

2

25.000.000

2

25.000.000

2

25.000.000

2

25.000.000

12.

Pembinaan Nasionalisme melalui jalur pendidikan (Bantuan Keuangan)

Terselenggaranya pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan bagi siswa SD/MI, SMP/ MTs, SMA/MA, dan SMK

97,00

10

100.000.000

10

100.000.000

10

100.000.000

10

100.000.000

10

100.000.000

13.

Bantuan Pengarusutamaan gender (Bantuan Keuangan)

Meningkatnya apresi-asi pengarusutamaan gender dalam pendidikan melalui pengembangan kapasitas dan kelembagaan pengarusutamaan gender

100,00

1

50.000.000

1

50.000.000

1

50.000.000

1

50.000.000

1

50.000.000

14.

Penerimaan peserta didik baru online

Terselenggaranya penerimaan peserta didik secara online

0

0

0

1

114.729000

1

114.729.000

1

114.729.000

1

114.729.000

Persentase SMA/MA Terakreditasi A

30

33,33

37,03

40,73

44,43

48,13

Persentase SMA/MA Terakreditasi B

25,93

25,93

25,93

25,93

25,93

25,93

Persentase SMA/MA Terakreditasi C

22,22

22,22

22,22

22,22

22,22

22,22



118

Tujuan

Sasaran



1

2

3

4



target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi A

16

19,05

22,23

25,41

28,59

31,77

Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi B

47,62

47,62

47,62

47,62

47,62

47,62

Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi C

19,05

19,05

19,05

19,05

19,05

19,05

Persentase Angka Lulusan SMA/MA/SMK

99,97

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Persentase Siswa SMA/MA/SMK yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00

57,33

57,48

57,63

57,78

57,93

58,08

Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

1,64

1,62

1,60

1,58

1,56

1,54

1.

Pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi

98,00

30

150.000.000

30

150.000.000

30

150.000.000

30

150.000.000

30

150.000.000

2.

Pelaksanaan Lomba Bidang Akademik (SMA dan SMK)

Terlaksananya Lomba Bidang Akademik (SMA dan SMK)

98,00

54

75.000.000

54

75.000.000

54

75.000.000

54

75.000.000

54

75.000.000

3.

Fasilitasi Penelitian IPA/IPS siswa SMA (Bantuan Keuangan)

Terfasilitasinya penelitian IPA/IPS siswa SMA

97,00

4

80.000.000

4

80.000.000

4

80.000.000

4

80.000.000

4

80.000.000

4.

Implementasi SMM ISO SMK/SMA

Terlaksananya Implementasi SMM ISO SMK/SMA

97,00

2

100.000.000

2

50.000.000

2

50.000.000

2

50.000.000

2

50.000.000

6.

Fasilitasi Peningkat-an kemampuan Bhs Inggris Guru SMA (Bantuan Keuangan)

Meningkatnya kemampuan Bahasa Inggris Guru SMA

99,00

2

100.000.000

2

100.000.000

2

100.000.000

2

100.000.000

2

100.000.000


119

Tujuan

1

Sasaran


2

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

7.

Fasilitasi Peningkatan kemampuan Bhs Inggris Guru SMK (Bantuan Keuangan)

Meningkatnya kemampuan Bahasa Inggris Guru SMK

8.

Implementasi Kurikulum 2013

Terlaksananya sosialisasi kurikulum 2013 di SMP, SMA, dan SMK

9.

Fasilitasi Pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) (Bantuan Keuangan)

Terfasilitasinya pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL)

98,00

2

10.

Seleksi/Lomba TUB/PBB SMA

Terlaksananya seleksi/lomba TUB/PBB SMA

99,00

11.

Fasilitasi program kelas industri SMK (Bantuan Keuangan)

Terfasilitasinya program kelas industri SMK

12.

Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMA, MA, SMK dan UKP/TA khusus SMK

13.

Seleksi Paskibraka


1

50.000.000

2016

2017

2018

1

50.000.000

1

50.000.000

1

50.000.000

1

50.000.000

3

80.000.000

-

-

-

-

-

-

40.000.000

2

40.000.000

2

40.000.000

2

40.000.000

2

40.000.000

4

14.445.000

4

20.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

4

20.000.000

-

1

50.000.000

1

50.000.000

1

50.000.000

1

50.000.000

1

50.000.000

Terselenggaranya Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMA,MA,SMK dan UKP/TA khusus SMK

98,00

5.177

326.844.000

5.177

328.000.000

5.177

330.000.000

5.177

330.000.000

5.177

330.000.000

Terlaksananya Seleksi Paskibraka

99,00

3

15.000.000

3

20.000.000

3

20.000.000

3

20.000.000

3

20.000.000

82

87,06

Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan

97,00

2015

92,56

92,56

92,56

92,56

1.

Penyelenggaraan HAI dan HAN

Terselenggaranya peringatan HAI dan HAN

99,00

2

49.730.000

2

50.000.000

2

60.000.000

2

70.000.000

2

70.000.000

2.

Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C

Terselenggaranya Ujian Nasional Paket A, B dan C

99,00

100

110.409.000

100

112.500.000

100

112.500.000

100

112.500.000

100

112.500.000


120

Tujuan

1 Meningkat kan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidi kan

Sasaran

2 Terpenuhinya Kebutuhan Pendidik

Meningkatnya Kualifikasi Akademik Pendidik


3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan





target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


1 : 14

1 : 14

1 : 14

1 : 14

1 : 14

1 : 14


1 : 14

1 : 14

1 : 14

1 : 14

1 : 14

1 : 14


1 : 16

1 : 15

1 : 15

1 : 15

1 : 15

1 : 15


1 : 11

1 : 11

1 : 11

1 : 11

1 : 11

1 : 11


1 : 15

1 : 15

1:14

1:14

1:14

1:13

42

42,34

42,89

43,44

44,33

45,2

71

70,56

70,61

70,66

71,16

71,66

Persentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik

83

83,39

83,44

83,49

83,54

83,59

Persentase Pendidik SMA/MA yang memenuhi standar kualifikasi akademik

94,78

91,55

91,60

91,65

91,70

91,75

Persentase Pendidik SMK yang memenuhi standar kualifikasi akademik

94,56

90,31

90,36

90,41

90,46

90,51

(SPM 5) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan

92,00

92,60

93,20

93,80

94,40

95,00

Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik Persentase Pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik


2014

2015

2016

2017

2018

121

Tujuan

1

Sasaran

2


3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(SPM 6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran

78,50

79,70

80,90

82,10

83,30

84,50

(SPM 7) Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

81,50

83,00

84,50

86,00

87,50

89,00

(SPM 8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari seluruh guru) telah memiliki sertifikat pendidik

72,50

74,50

76,50

78,50

80,50

82,50

(SPM 9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.

66,00

67,70

69,40

71,10

72,80

74,50

(SPM 10) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

83,00

84,20

85,40

86,60

87,80

89,00


2014

2015

2016

2017

2018

122

Tujuan

1

Sasaran


2

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(SPM 11) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

90,50

92,00

93,50

95,00

96,50

98,00

(SPM 12) Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

95,92

95,92

95,92

95,92

95,92

100

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Pendampingan kesejahteraan pendidik PAUD

Lancarnya penyaluran bantuan kesejahteraan pendidik PAUD

99,00

1

23.465.000

1

23.465.000

1

23.465.000

1

23.465.000

1

23.465.000

2.

Pendampingan penyelenggaraan apresiasi pendidik PAUDNI berprestasi

Lancarnya penyelenggaraan apresiasi pendidik PAUDNI berprestasi

99,00

1

14.621.500

1

14.621.500

1

14.621.500

1

14.621.500

1

14.621.500

3.

Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kepen-didikan PAUDNI berprestasi (Bantuan Keu)

Terselenggaranya apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi

99,00

1

25.000.000

1

25.000.000

1

25.000.000

1

25.000.000

1

25.000.000

4.

Peningkatan Kualifikasi Pendidikan S1/D4 Pendidik Formal (Bantuan Keu)

Terwujudnya kualifikasi pendidikan S1/DIV bagi guru

98,00

100

315.000.000

100

350.000.000

100

350.000.000

100

350.000.000

100

350.000.000

5.

Peningkatan kesejahteraan bagi pendidik PAUD non formal

Meningkatnya kesejahteraan bagi pendidik PAUD non formal


530.075.000

123

Tujuan

1

Sasaran


2

3 6.

Meningkatnya Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Operasional Pengawas SMP/SMA/SMK





target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tersedianya belanja untuk operasional Pengawas SMP/SMA/SMK

2014

2015

1

110.000.000

1

2017

110.000.000

1

2018

95,00

1

Persentase Pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik

3

3,33

3,43

3,53

3,63

3,73

Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik

31

31,00

31,10

31,20

31,30

31,40

50,02

50,29

50,39

50,49

50,59

50,69

Persentase Pendidik SMA/MA yang memiliki sertifikat pendidik

45

44,99

45,09

45,19

45,29

45,39

Persentase Pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik

45

44,99

45,09

45,19

45,29

45,39

Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik

100.000.000

2016

110.000.000

1

110.000.000

1.

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Terlaksananya Sertifikasi Guru

100,00

3.585

75.075.000

4.085

85.000.000

4.600

90.000.000

5.100

95.000.000

5.600

100.000.000

2.

Pengelolaan Penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik (Bantuan Keu)

Pelaksanaan pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik dengan baik

95,00

100

25.000.000

100

30.000.000

100

30.000.000

100

35.000.000

100

35.000.000

3.

Diklat Kepala Sekolah

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah

96,00

-

-

100

200.000.000

-

-

100

200.000.000

-

-

4.

Penyelenggaraan olimpiade sains guru

Terlaksananya Olimpiade Guru

-

100

25.000.000

100

30.000.000

100

35.000.000

100

40.000.000

100

45.000.000


124

Tujuan

1

Sasaran


2

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

5.

Diklat Calon Kepala Sekolah

Terwujudnya kepala sekolah yang kompeten

-

100

100.000.000

120

100.000.000

-

-

120

120.000.000

-

-

6.

Pelatihan Guru Mapel yang Diujikan Secara Nasional

Terwujudnya Guru Mapel yang kompeten di bidangnya

-

-

-

200

186.000.000

100

100.000.000

100

100.000.000

100

100.000.000

7.

Sosialisasi Program Induksi

Terwujudnya guru pemula yang siap melaksanakan tugas

-

-

-

210

35.000.000

210

35.000.000

210

40.000.000

-

-

8.

Bintek Pening-katan Kompetensi Penilik

Terwujudnya Penilik yang kompeten di bidangnya

-

-

-

30

15.000.000

-

-

30

20.000.000

-

-

9.

Bintek Pening-katan Kapasitas kerja Tenaga kependidikan

Terwujudnya tenaga kependidikan yang kompeten

-

-

-

80

38.400.000

80

50.000.000

80

50.000.000

-

-

10.

Bintek Penellitian Tindakan Kelas pendidik TK, SD, SMP, SMA, SMK

Meningkatnya profesionalitas guru

-

-

-

30

15.000.000

90

50.000.000

90

50.000.000

90

50.000.000

11.

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

67,07

80

46.615.000

80

52.000.000

80

55.000.000

80

60.000.000

80

65.000.000

12.

Seleksi Kepala Sekolah

Terlaksananya seleksi kepala sekolah

92,85

-

-

90

100.000.000

-

-

100

120.000.000

-

-

13.

Seleksi guru berprestasi

Terpilihnya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi

78,40

15

41.174.300

15

65.000.000

15

70.000.000

15

75.000.000

15

80.000.000

14.

Fasilitasi bantuan kesejahteraan PTT dan GTT

Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT

100,00

1.837

19.260.000

1.837

20.000.000

1.837

25.000.000

1.837

30.000.000

1.837

35.000.000

15.

Fasilitasi Bantuan Tenaga Pendidik

Tersalurkannya bantuan tenaga pendidik

100,00

350

9.330.000

350

10.000.000

350

15.000.000

350

20.000.000

350

25.000.000


125

Tujuan

1

Sasaran


2

Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kependidikan

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16.

Pengembangan profesi pendidik formal

Meningkatnya kompetensi guru

17.

Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik formal (Ban Keu)

Terpilihnya tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi

18.

Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan

2014

2015

2016

2017

2018

100,00

10

35.000.000

12

40.000.000

12

45.000.000

14

50.000.000

14

55.000.000

78,40

15

50.000.000

15

30.000.000

15

35.000.000

15

40.000.000

15

45.000.000

Terwujudnya tenaga pendidik yang disiplin

100,00

20

4.875.000

30

8.000.000

30

9.000.000

30

10.000.000

30

10.000.000

19.

Penilaian PAK tenaga fungsional pendidikan

Terselenggaranya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional pendidikan

96,00

600

95.000.000

5.000

95.000.000

5.000

97.000.000

5.000

100.000.000

5.000

100.000.000

20.

Pelaksanaan program diklat PAK dan PKG

Terlaksananya diklat PAK dan PKG

100,00

150

87.100.000

150

95.000.000

-

-

-

-

-

-

21.

Bantuan Kesejahteran PTT

Meningkatnya kesejahteraan PTT

100,00

1.837

5.631.925.000

1.837

5.800.000.000

1.837

5.800.000.000

1.837

5.800.000.000

1.837

5.800.000.000

22.

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidik Formal

Meningkatnya kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti

100,00

325

739.375.000

325

740.000.000

329

750.000.000

329

750.000.000

329

750.000.000

23.

Diklat Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah

Terwujudnya Pengawas yang kompeten

-

-

-

46

25.000.000

-

-

50

35.000.000

-

-

Besaran Pegawai Administrasi Sekolah

181

181

181

181

181

181

Besaran Penilik Pendidikan Nonformal

18

18

18

18

18

18

1 : 17

1 : 17

1 : 17

1 : 17

1 : 17

1 : 17

3

4

4

5

5

6


Rasio Pengawas Sekolah Besaran Pamong Belajar


126

Tujuan

Sasaran

1

2

Meningkat kan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini


3 Program Pendidikan Anak Usia Dini




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik

87

87,23

87,62

88,01

88,40

88,79

Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran

85

85,82

86,24

86,65

87,06

87,47

Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya

24

25,11

26,14

27,17

28,19

29,22

Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang

85

85,82

86,24

86,65

87,07

87,47

Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang

85

85,82

86,24

86,65

87,07

87,47

1.

Rehabilitasi Gedung TK Negeri

Terlaksananya Rehabilitasi Gedung TK Negeri

93,00

3

50.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Rehabilitasi Gedung TK

Terlaksananya Rehabilitasi Gedung TK

-

-

-

5

250.000.000

5

250.000.000

5

250.000.000

5

250.000.000

3.

Pembangunan Pagar Keliling TK

Terlaksananya Pembangunan Pagar Keliling TK

-

2

70.000.000

5

150.000.000

5

150.000.000

5

150.000.000

5

150.000.000

4.

Pengembangan Sarpras PAUD

Meningkatnya Sarana prasarana PAUD

100,00

2

130.000.000

10

250.000.000

10

250.000.000

10

250.000.000

10

250.000.000

5.

Pengadaan alat permainan edukatif PAUD

Meningkatnya jumlah alat permainan edukatif PAUD

100,00

2

20.000.000

64

640.000.000

64

640.000.000

64

640.000.000

64

640.000.000

6.

Bantuan Penataan halaman dan lingkungan PAUD Terpadu

Terlaksananya penataan halaman dan lingkungan PAUD

-

-

-

2

50.000.000

2

70.000.000

2

70.000.000

2

70.000.000


127

Tujuan

1


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik

86

87,496

88,992

90,488

91,984

93,48

Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisinya Baik

88

89,046

90,092

91,138

92,184

93,23

Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana

62

63,698

65,396

67,094

68,792

70,49

Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana

76

76,998

77,976

78,964

79,952

80,94

(SPM 1) Cakupan keterjangkauan dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

(SPM 2) Cakupan ketersediaan sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs)

87

87,29

87,58

87,87

88,16

88,45

(SPM 3) Cakupan ketersediaan ruang laboratorium IPA SMP/MTs

72

73,884

75,768

77,652

79,536

81,42


98

98,40

99,80

99,20

99,60

100,00

98,00

-

Sasaran


2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar



1.

Pembangunan gedung sekolah

Tersedianya gedung sekolah yang memadai


2014

2015

-

3

2016

100.000.000

3

2017

100.000.000

3

2018

100.000.000

3

100.000.000

128

Tujuan

1

Sasaran


2

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

2.

Pembangunan perpustakaan sekolah

Tersedianya ruang perpustakaan sekolah

98,00

-

-

2

300.000.000

2

300.000.000

2

300.000.000

2

300.000.000

3.

Pendampingan Bantuan Gubernur (Dikdas)

Lancarnya kegiatan Bantuan Gubernur Bidang Dikdas

98,00

100

77.544.000

100

80.000.000

100

90.000.000

100

95.000.000

100

100.000.000

4.

Pendampingan DAK Pendidikan Dasar

Lancarnya kegiatan DAK di Bidang Pendidikan Dasar

97,00

100

1.155.581.600

100

1.500.000.000

100

1.750.000.000

100

1.900.000.000

100

2.000.000.000

5.

Pengadaan alat Lab IPA SMP (Ban Keu)

Tersedianya alat Laboratorium IPA SMP

98,00

5

250.000.000

5

250.000.000

5

250.000.000

5

250.000.000

5

250.000.000

6.

Rehab ruang kelas SD/SDLB (Ban Keu)

Terlaksananya rehab ruang kelas SD/SDLB

98,00

16

480.000.000

16

480.000.000

16

480.000.000

16

480.000.000

16

480.000.000

7.

Pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB (Ban Keu)

Tersedianya ruang perpustakaan SD/SDLB

97,00

4

480.000.000

4

480.000.000

4

480.000.000

4

480.000.000

4

480.000.000

8.

Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB (Ban Keu)

Tersedianya buku perpustakaan SD/SDLB

97,00

10

100.000.000

16

160.000.000

16

160.000.000

16

160.000.000

16

160.000.000

9.

Pengadaan buku perpustakaan SMP/ SMPLB (Ban Keu)

Tersedianya buku perpustakaan SMP/SMPLB

98,00

4

80.000.000

4

80.000.000

4

80.000.000

4

80.000.000

4

80.000.000

10.

Pengadaan buku muatan lokal Bahasa Jawa SD (Ban Keu)

Tersedianya buku muatan lokal Bahasa Jawa SD

99,00

200

8.000.000

400

16.000.000

800

32.000.000

800

32.000.000

800

32.000.000

11.

Pengadaan meubelair sekolah (Ban Keu)

Tersedianya meubelair sekolah

99,00

10

200.000.000

8

160.000.000

8

160.000.000

8

160.000.000

8

160.000.000

12.

DAK Pendidikan (Pendidikan Dasar)

Terlaksananya kegiatan DAK Dikdas

99,00

100

8.696.360.000

110

9.000.000.000

160

11.000.000.000

170

12.000.000.000

200

15.000.000.000


129

Tujuan

1

Sasaran


2

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

13.

Pengadaan meubelair perpustakaan SD (DAK ’10 )

Tersedianya meubelair perpustakaan SD (DAK 2010)

98,00

-

-

-

-

-

14.

Pendampingan pengadaan meubelair perpustakaan SD (DAK 2010)

Lancarnya pengadaan meubelair perpustakaan SD (DAK 2010)

97,00

-

-

-

-

-

15.

Pengadaan meubelair perpustakaan SD (DAK 2012)

Pengadaan meubelair perpustakaan SD (DAK 2012)

97,00

-

-

-

-

-

16.

Pendampingan pengadaan meubelair perpustakaan dan RKB (DAK ‘12)

Lancarnya pengadaan meubelair perpustakaan dan RKB (DAK 2012)

97,00

-

-

-

-

-

17.

Pengadaan alat peraga kesenian SD (DAK 2011)

Tersedianya alat peraga kesenian SD (DAK 2011)

97,00

-

-

-

-

-

18.

Pendampingan alat peraga (DAK)

Lancarnya pengadaan alat peraga (DAK)

97,00

-

-

-

-

-

19.

Pengadaan alat peraga kesenian SD (DAK 2012)

Tersedianya alat peraga kesenian SD (DAK 2012)

97,00

-

-

-

-

-

20.

Pengadaan alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (BK)

Tersedianya alat TIK Pembelajaran SD/SDLB

98,00

9

270.000.000

4

120.000.000

10

300.000.000

10

300.000.000

10

300.000.000

21.

Pengadaan buku mulok bahasa jawa SMP (Ban Keu)

Tersedianya buku mulok bahasa jawa SMP

99,00

3

24.000.000

3

24.000.000

3

24.000.000

3

24.000.000

3

24.000.000

22.

Pengadaan Meubelair pengganti SMP (Ban Keu)

Tersedianya meubelair pengganti SMP

99,00

2

80.000.000

2

80.000.000

2

80.000.000

2

80.000.000

2

80.000.000

23.

DAK Pendidikan Tahun 2010

Terlaksananya kegiatan DAK Pendid 2010

97,00


-

-

-

-

-

130

Tujuan

1

Sasaran


2

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

24.

DAK Pendidikan Tahun 2011

Terlaksananya kegiatan DAK Pendidikan Tahun 2011

97,00

-

-

-

-

-

25.

Pendampingan DAK Pendidikan Tahun 2011

Lancarnya pelaksanaan DAK Pendidikan Tahun 2011

97,00

-

-

-

-

-

26.

Pendampingan Bantuan Gubernur SMP

Lancarnya kegiatan Bantuan Gubernur SMP

99,00

1

52.000.000

1

52.000.000

1

52.000.000

1

52.000.000

1

52.000.000

27.

Pendampingan Bantuan Gub SD

Lancarnya kegiatan Bantuan Gubernur SD

99,00

100

80.000.000

100

90.000.000

100

95.000.000

100

100.000.000

100

100.000.000

28.

Pembangunan Ruang ibadah SD

Tersedianya ruang ibadah di sekolah

-

1

50.000.000

1

50.000.000

1

50.000.000

1

50.000.000

1

50.000.000

29.

Rehab ruang kelas SMP/SMPLB (Bantuan Keu)

Terlaksananya rehab ruang kelas SMP/SMPLB

97,00

4

400.000.000

4

400.000.000

4

400.000.000

4

400.000.000

4

400.000.000

30.

Peningkatan Sarana dan Prasarana SDLB (Ban Keu)

Meningkatnya Sarana dan Prasarana SDLB

-

1

90.000.000

1

90.000.000

-

-

-

-

-

-

96,22

97,37

98,15

98,93

99,71

100,0

Persentase ruang kelas SMK yang kondisinya baik

99

99,39

100,00

99,39

99,39

99,39

Persentase SMA/MA yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana

74

78,454

82,908

87,362

91,816

96,27


Persentase ruang kelas SMA/MA yang kondisinya baik


131

Tujuan

1

Sasaran


2

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

Persentase SMK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana

82

84,694

2015

2016

87,388

2017

90,082

2018

92,776

95,47

1.

Pembangunan lab dan ruang praktikum sekolah (lab bahasa, Komputer, IPA, IPS)

Tersedianya laboratorium dan ruang praktikum sekolah (lab bahasa, Komputer, IPA, IPS)

97,00

1

140.000.000

1

140.000.000

1

140.000.000

1

140.000.000

1

140.000.000

2.

Pembangunan perpusatakaan sekolah

Tersedianya perpusatakaan sekolah

97,00

1

150.000.000

1

150.000.000

1

150.000.000

1

150.000.000

1

150.000.000

3.

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

96,00

3

300.000.000

2

200.000.000

2

200.000.000

2

200.000.000

2

200.000.000

4.

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

95,00

-

-

2

200.000.000

1

100.000.000

2

200.000.000

2

200.000.000

5.

Pendampingan Bantuan Gubernur (Dikmen)

Lancarnya kegiatan Bantuan Gubernur

95,00

1

60.420.000

1

60.500.000

1

60.500.000

1

60.500.000

1

60.500.000

6.

Pengadaan alat bengkel SMK (Ban Keu)

Tersedianya alat bengkel SMK

95,00

6

300.000.000

6

300.000.000

6

300.000.000

6

300.000.000

6

300.000.000

7.

Fasilitasi CC SMK (Bantuan Keu)

Terfasilitasinya CC SMK

96,00

2

100.000.000

2

100.000.000

2

100.000.000

2

100.000.000

2

100.000.000

8.

Pengadaan komputer SMA/SMK

Tersedianya komputer SMA/SMK

99,00

2

80.000.000

2

80.000.000

2

80.000.000

2

80.000.000

2

80.000.000

9.

DAK Pendidikan (Menengah)

Terlaksananya kegiatan DAK Pendidikan (Dikmen)

100,00

100

11.426.120.000

100

11.426.120.000

100

11.426.120.000

100

11.426.120.000

100

11.426.120.000

Pendampingan DAK Pendidikan (Dikmen)

Lancarnya pelaksanaan DAK Pendidikan (Dikmen)

100,00

100

1.427.500.000

100

1.427.500.000

100

1.427.500.000

100

1.427.500.000

100

1.427.500.000

10.


132

Tujuan

1

Sasaran


2

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

11.

Pengadaan alat IPA SMA (Luncuran Bangub 2012)

Tersedianya alat IPA SMA

97,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Pengadaan alat laboratorium IPA (Bantuan Keu)

Tersedianya alat laboratorium IPA

98,00

2

100.000.000

2

100.000.000

2

100.000.000

2

100.000.000

2

100.000.000

Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memliki ruang belajar beserta perlengkapannya

69,96

72,488

75,016

77,544

80,072

82,6

Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar

73,71

76,058

78,406

80,754

83,102

85,45


1.

Kegiatan Fasilitasi Hari Aksara Internasional (Bantuan Keu)

Terlaksananya keikutsertaan dalam HAI tingkat Provinsi

100,00

1

7.500.000

1

7.500.000

1

7.500.000

1

7.500.000

1

7.500.000

2.

Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) (Bantuan Keu)

Terselenggaranya pelaksanaan/penyelen ggaraan kursus kewirausahaan desa

100,00

1

150.000.000

1

150.000.000

1

150.000.000

1

150.000.000

1

150.000.000

3.

Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU ) Desa Vokasi (BanKeu)

Terlaksananya dukungan pembiayaan bantuan KBU pada desa Vokasi kelompok unggulan

100,00

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

3

30.000.000

4.

Bantuan Penguatan manajemen Desa Vokasi (Ban Keu)

Terlaksananya dukungan pembiayaan bantuan ketrampilan Desa Vokasi

100,00

7

105.000.000

7

105.000.000

7

105.000.000

7

105.000.000

7

105.000.000


133

Tujuan

1

Sasaran


2

3




target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2014

2015

2016

2017

2018

5.

Bantuan fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) deasa Vokasi (Bantuan Keu)

Terlaksananya dukungan pembiayaan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) desa vokasi

100,00

3

45.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

3

45.000.000

6.

Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan (Bantuan Keuangan)

meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan pada jalur pendidikan non formal

100,00

35

157.500.000

35

157.500.000

35

157.500.000

35

157.500.000

35

157.500.000

7.

Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Bantuan Keuangan)

meningkatkan layanan belajar bagi masyarakat pada PKBM : - terselenggaranya aktivitas pendidikan masyarakat pada PKBM - terlayaninya akses kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan non formal

100,00

8.

Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) (Bantuan Keu)

Meningkatnya layanan belajar pada masyarakat melalui dukungan operasional lembaga kursus dan pelatihan

100,00

3

75.000.000

3

75.000.000

3

75.000.000

3

75.000.000

3

75.000.000

-

5

1.000.000

5

1.000.000

5

1.000.000

5

1.000.000

5

1.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD tepat waktu


134

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG

Dalam rangka memberikan layanan dasar di bidang pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung menyelenggarakan program-program pembangunan bidang pendidikan yang diorientasikan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati Temanggung, sejalan dengan misi 5K (Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, dan Kepastian layanan pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan pendidikan, sebagai berikut : A. ASPEK KETERSEDIAAN Layanan pendidikan tersedia secara merata di seluruh pelosok wilayah nusantara. Pada jenjang PAUD, indikator yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 4-6 tahun sebesar 66,13%, dan APK PAUD usia 0-6 tahun sebesar 32,00%. Sedangkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 yaitu APK PAUD usia 4-6 tahun sebesar 69,13%, dan APK PAUD usia 0-6 tahun sebesar 32,56%. Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah APK SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 103,55%, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 95,43%, dan APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 96,00%, APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 83,63%, Angka Melanjutkan ke SMP/MTs sebesar 95,00% Sedangkan target yang akan dicapai pada tahun 2018 yaitu APK SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 103,70%, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/ Paket A sebesar 95,57%, dan APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 96,15%, APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 83,81%, Angka melanjutkan ke SMP/MTs sebesar 100,00%. Pada jenjang Pendidikan Menengah, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah APK SMA/SMALB/SMK/MA/Paket C sebesar 55,10%, dan APM SMA/SMALB/SMK/MA/


135

Paket C sebesar 38,99%, Angka Melanjutkan ke SMA/MA/SMK sebesar 64,36%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah APK SMA/SMALB/SMK/MA/Paket C sebesar 57,16%, dan APM SMA/SMALB/SMK/MA/Paket C sebesar 40,15%, dan Angka Melanjutkan ke SMA/MA/SMK sebesar 66,02%. B. ASPEK KETERJANGKAUAN Layanan pendidikan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,16%, dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs sebesar 0,59%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,13%, dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs sebesar 0,38%. Pada jenjang Pendidikan Menengah, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK sebesar 1,23%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK sebesar 1,54%. C. ASPEK KUALITAS Layanan pendidikan yang berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri. Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini prosentase pendidik TK/RA/BA yang memenuhi standar kualifikasi akademik sebesar 42,00%, dan prosentase pendidik TK/RA/BA yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 3,00%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 prosentase pendidik TK/RA/BA yang memenuhi standar kualifikasi akademik sebesar 45,22%, dan prosentase pendidik TK/RA/BA yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 3,73%. Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah Angka Lulusan SD/SDLB/MI sebesar 100%, prosentase pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D4 sebesar 71,00%, prosentase pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 31,00%, dan Angka Lulusan SMP/SMPLB/MTs sebesar

99,77%,

prosentase pendidik SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi akademik sebesar 83,00%, pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 50,02%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah Angka Lulusan SD/SDLB/MI sebesar 100,00%, prosentase pendidik SD/MI


136

yang memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D4 sebesar 71,66%, prosentase pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 31,40% dan Angka Lulusan SMP/SMPLB/MTs sebesar 100,00%, prosentase pendidik SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi akademik sebesar 83,59%, prosentase pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 50,69%. Pada jenjang Pendidikan Menengah, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah Angka Lulusan SMA/SMK/MA sebesar

99,97%, prosentase pendidik SMA/MA yang

memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D4 sebesar 94,78%, prosetase pendidik SMK yang memenuhi standar kualifikasi akademik sebesar 94,56%, pendidik SMA/MA yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 45%, dan pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 45%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah Angka Lulusan SMA/SMK/MA sebesar 100%, prosentase pendidik SMA/MA yang memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D4 sebesar 91,75%, prosentase pendidik SMK yang memenuhi standar kualifikasi akademik sebesar 90,51%, prosentase pendidik SMA/MA yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 45,39%, dan prosentase pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik sebesar 45,39%. D. ASPEK KESETARAAN Layanan pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara dengan memperhatikan keragaman latar belakang sosial budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya. Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah persentase SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana sebesar 62,00%, dan persentase SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana sebesar 76,00%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah persentase SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana sebesar 70,49%, dan persentase SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana sebesar 80,95%. Pada jenjang Pendidikan Menengah, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah persentase SMA/MA yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana sebesar 74,00%, persentase SMK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana sebesar 82,00%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah persentase SMA/MA yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Renstra Dinas Pendidikan Kab Temanggung Tahun 2014-2018

137

Standar Sarana dan Prasarana sebesar 96,27% dan persentase SMK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana sebesar 95,47%. E. ASPEK KEPASTIAN Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah SD/MI yang terakreditasi A sebesar 3,00%, dan SMP/MTs yang terakreditasi A sebesar 21,90%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah

SD/MI yang terakreditasi A sebesar

4,67%, dan SMP/MTs yang terakreditasi A sebesar 31,40%. Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah SMA/MA yang terakreditasi A sebesar 30,00%, program studi SMK yang terakreditasi A sebesar 16,00%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah SMA/MA yang terakreditasi A sebesar 48,13%, dan program studi SMK yang terakreditasi A sebesar 31,77%. Secara rinci target capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 adalah sebagaimana pada Tabel VI.1.


138

TABEL VI.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

NO B

KONDISI AWAL RPJMD 2013

TARGET KINERJA 2014

2015

2016

2017

2018

KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD

ASPEK LAYANAN UMUM Layanan Urusan Wajib

1

Urusan Pendidikan 1.

Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa

2.

0

0

32,73

61,78

86,33

100,00

100,00

APK PAUD (Usia 4-6 Tahun)

66,13

67,13

67,63

68,13

68,63

69,13

69,13

3.

APK PAUD (Usia 0-6 Tahun)

32

32,40

32,44

32,48

32,52

32,56

32,56

4.

% ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik

87

87,23

87,62

88,01

88,40

88,79

88,79

5.

% TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran

85

85,82

86,24

86,65

87,06

87,47

87,47

6.

% TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya

24

25,11

26,14

27,17

28,19

29,22

29,22

7.

% TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang

85

85,82

86,24

86,65

87,07

87,47

87,47

8.

% TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang

85

85,82

86,24

86,65

87,07

87,47

87,47

9.

APK SD Sederajat

103,55

103,58

103,61

103,64

103,67

103,70

103,70

10.

APM SD Sederajat

95,43

95,45

95,48

95,51

95,54

95,57

95,57

11.

APK SMP Sederajat

96,00

96,06

96,09

96,12

96,15

96,15

96,15

12.

APM SMP Sederajat

83,63

83,69

83,72

83,75

83,78

83,81

83,81


139

ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

NO


TARGET KINERJA 2014

2015

2016

2017

2018


13.

Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat

95

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

100,00

14.


68

68,13

70,65

71,90

73,16

74,42

74,42

15.

% SD/MI Terakreditasi A

3

3,31

3,65

3,99

4,33

4,67

4,67

16.

% SMP/MTs Terakreditasi A

21,90

23,80

25,70

27,60

29,50

31,40

31,40

17.

Angka Lulusan SD/MI

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

18.

Angka Lulusan SMP/MTs

99,77

99,82

99,87

99,92

99,97

100,00

100,00

19.

% Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA/BA

94,51

94,83

94,84

94,85

94,86

94,87

94,87

20.


0,16

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,13

21.


0,59

0,548

0,506

0,464

0,422

0,38

0,38

22.

(SPM 13) Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

23.

% Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya baik

86

87,496

88,992

90,488

91,984

93,48

93,48

24.

% Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisinya Baik

88

89,046

90,092

91,138

92,184

93,23

93,23

62

63,698

65,396

67,094

68,792

70,49

70,49

76

76,988

77,976

78,964

79,952

80,94

80,94

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

87

87,29

87,58

87,87

88,16

88,45

88,45

25. 26.

27.

28.

% SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana % SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana (SPM 1) Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan dengan berjalan kaki yaitu 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil (SPM 2) Cakupan ketersediaan sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs)


140


NO


TARGET KINERJA 2014

2015

2016

2017

2018


29.

(SPM 3) Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs

72

73,884

75,768

77,652

79,536

81,42

81,42

30.


98

98,40

98,80

99,20

99,60

100,00

100,00

31.

APK Pendidikan Menengah

55,10

56,76

56,86

56,96

57,06

57,16

57,16

32.

APM Pendidikan Menengah

38,99

39,75

39,85

39,95

40,05

40,15

40,15

33.

Angka Melanjutkan ke Pendidikan Menengah

64,36

65,66

65,75

65,84

65,93

66,02

66,02

34.


24

29,35

34,70

40,06

45,41

50,76

50,76

35.

% SMA/MA Terakreditasi A

30

33,33

37,03

40,73

44,43

48,13

48,13

36.

% Program Keahlian SMK Terakreditasi A

16

19,05

22,23

25,41

28,59

31,77

31,77

37.

Angka Lulusan SMA/MA/SMK

99,97

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

38.

% Ruang kelas SMA/MA yang kondisinya Baik

96,22

97,37

98,15

98,93

99,71

100,00

100,00

39.

% Ruang kelas SMK yang kondisinya Baik

99

99,39

100,00

99,39

99,39

99,39

99,39

40.

% SMA/MA yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana

74

78,454

82,908

87,362

91,816

96,27

96,27

41.

% SMK yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana

82

84,694

87,388

90,082

92,776

95,47

95,47

42.

Angka Melek Huruf Usia >15 Tahun

97,82

98,09

98,36

98,63

98,70

99,17

99,17

43.


7,09

7,11

7,13

7,15

7,17

7,19

7,19

44.

Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan

87,06

92,56

92,56

92,56

92,56

92,56


141


NO 45. 46.

KONDISI AWAL RPJMD

% lembaga pendidikan nonformal yang memliki ruang belajar beserta perlengkapannya % lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar

TARGET KINERJA 2014

2013

2015

2016

2017

2018


69,96

72,488

75,016

77,544

80,072

82,60

82,60

73,71

76,058

78,406

80,754

83,102

85,45

85,45

47.


1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

48.


1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

49.


1:16

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

50.


1:11

1:11

1:11

1:11

1:11

1:11

1:11

51.


1:15

1:15

1:14

1:14

1:14

1:13

1:13

42

42,34

42,89

43,44

44,33

45,22

45,22

71

70,56

70,61

70,66

71,16

71,66

71,66

83

83,39

83,44

83,49

83,54

83,59

83,59

94,78

91,55

91,60

91,65

91,70

91,75

91,75

94,56

90,31

90,36

90,41

90,46

90,51

90,51

52. 53. 54. 55.

% Pendidik TK/RA memenuhi standar kualifikasi akademik % Pendidik SD/MI memenuhi standar kualifikasi akademik % Pendidik SMP/MTs memenuhi standar kualifikasi akademik % Pendidik SMA/MA memenuhi standar kualifikasi akademik

56.

% Pendidik SMK memenuhi standar kualifikasi akademik

57.

% Pendidik TK/RA yang Memiliki Sertifikat Pendidik

3

3,33

3,43

3,53

3,63

3,73

3,73

58.

% Pendidik SD/MI yang Memiliki Sertifikat Pendidik

31

31,00

31,10

31,20

31,30

31,40

31,40

59.

% Pendidik SMP/MTs yang Memiliki Sertifikat Pendidik

50,02

50,29

50,39

50,49

50,59

50,69

50,69

60.

% Pendidik SMA/MA yang Memiliki Sertifikat Pendidik

45

44,99

45,09

45,19

45,29

45,39

45,39

61.

% Pendidik SMK yang Memiliki Sertifikat Pendidik

45

44,99

45,09

45,19

45,29

45,39

45,39


142

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2004-2018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temangung Tahun 2013-2018 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung kurun waktu 2014-2018 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Temanggung serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja SKPD. Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan, lima tahunan dalam pembangunan pendidikan. Terhadap dinamika penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan diberlakukan secara nasional atau dipandang strategis dalam lingkup regional maka dimungkinkan dilakukan perubahan atau revisi Renstra sesuai kebutuhan organisasi. Sebelum ditetapkannya Renstra yang baru (masa transisi), keberlanjutan program dan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada Renstra ini. Efektifitas Renstra ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.


143

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN

Recommend Documents