PEMERINTAH KOTA PONTIANAK RENCANA STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK TAHUN

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

RENCANA STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 - 2019

Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak Tahun 2015 - 2019

1771

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Penyusunan

Rencana

Strategis

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan

Perumahan Kota Pontianak Tahun 2015-2019, pelaksanaan

Undang-undang

No.25

Perencanaan Pembangunan Nasional.

tahun

merupakan bentuk

2004

tentang

Sistem

ini

secara

Undang-Undang

substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan RPJMD.

Rancangan

akhir

Renstra

penyusunan

dokumen

SKPD disusun dengan mengacu

kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Rencana

Strategis

Dinas, memuat

visi,

misi,

tujuan

dan sasaran,

strategi,kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Pontianak tahun 2015-2019. Kajian Strategis untuk menetapkan strategi

perumusan

tujuan

dan

sasaranserta kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, menggunakan metode

BAB I Pendahuluan

1


1771

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dan Analisis Lingkungan Internal (ALI). Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak,

kondisi lingkungan

regional,

serta

lingkungan

nasional.

Sedangkan

lingkungan Internal yaitu kondisi internal Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Sarana dan Prasarana/Peralatan dan Kebijakan Dinas. Kajian tersebut ditambah

dengan

hasil

evaluasi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas

periode sebelumnya. Program yang disusun dalam Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak tahun 2015-2019 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras

dengan

program

Walikota – Wakil Walikota

Pontianak Tahun 2015-2019. Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan Dinas.

sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Selanjutnya program

tersebut

dijabarkan

ke

dalam

rencana

kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak

dalam

menyusun

RencanaKerja Tahunan (Renja Tahunan) Dinas periode tahun 2015-2019. Rencana Strategis merupakan proses sistematik yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif,

mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha

melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur

hasil melalui umpan

balik yang terorganisasi dan rapi. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak Tahun 2015-2019, diharapkan

BAB I Pendahuluan

dapat

2


1771

menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan cipta

karya,

tata

ruang

dan

perumahan.

Dokumen

di bidang tersebut

menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Pontianak dari bidang cipta karya, tata ruang dan Perumahan.

1.2.Landasan hukum Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas

Cipta Karya Tata Ruang dan perumahan Kota Pontianak

Tahun2015-2019 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah

Undang-

Undang

Nomor

27

Tahun

1959

tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

di Kalimantan Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

BAB I Pendahuluan

3


1771

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

Undang-Undang Keuangan

antara

Nomor

33 Tahun 2004 tentang

Pemerintah

Pusat

dan

Perimbangan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.

Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-

Undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik

lndonesia

Tahun

2007Nomor

82,

Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

BAB I Pendahuluan

4


1771

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi,dan Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Penataan

Ruang

15

Tahun

2010

tentang

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

BAB I Pendahuluan

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

5


1771

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah; 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5); 21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota

Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008

Nomor 7 Seri E Nomor 7); 22. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9); 23. Peraturan

Daerah

Nomor

2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 ; 24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7); 25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembetukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13

BAB I Pendahuluan

6


1771

Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105); 26. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 68 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 68).

1.3.Maksud dan Tujuan a. Maksud Sebagai acuan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima

tahun

ke

depan

(2015-2019) dan

sebagai

pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja Tahunan) b. Tujuan RenstraDinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak Tahun 2015-2019disusun dengan tujuan : 1. Sebagai wujud penjabaran RPJM Kota Pontianak tahun 2015-2019 lingkup Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak. 2. Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak

Tahunan

(Renja

SKPD Tahunan), dan pedoman program Dinas periode tahun 20152019. 3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak tahunan. 4. Memudahkan pemahaman aparatur dinas, masyarakat dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak serta Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menyusun

BAB I Pendahuluan

program secara

7


1771

terpadu

lingkup

dinas

dan

antar

dinas

dalam mewujudkan

tujuan pembangunan Kota Pontianak. 5. Menjadi Karya,

arah

pembangunan

Tata

Ruang

dan

yang

ingin

Perumahan

dicapai

Kota

Dinas Cipta

Pontianak

dalam

menunjang pembangunan Pemerintah Kota Pontianak kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana dan

Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan, Penataan Ruang

Perumahan tahun 2014-2019 secara garis

sistematika sebagai

berikut: BabI Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra,landasan hukum ,maksud

dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika

penulisan dokumen Renstra. BabII Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi Memuat tugas,fungsi dan kinerja

pelayanan

;sumber daya yang dimiliki oleh SKPD,

sampai

saat

ini,

tantangan

dan

peluang

pengembanganpelayananSKPD. BabIII Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;telaahan renstra Ditjen Cipta Karya Kementerian PU; telaahan dokumen RTRW Kota Pontianak dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis dibidang ciptakarya,tata ruang dan Perumahan.

BAB I Pendahuluan

8


1771

BabIV Visi,Misi,Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi visi dan misi SKPD,tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD. BabV

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indicator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BabVI Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD,disertai dengan harapan mampu menjadi pedoman pembangunan 5(lima)tahun kedepan oleh SKPD.

BAB I Pendahuluan

9


1771

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK 2.1.Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD a. Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak memiliki kedudukan

sebagai

penyelenggaraan

unsure

pelaksana

merumuskan

Pemerintah

kebijakan

teknis,

Daerah

dalam

penyelenggaraan

pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawahnya yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab berdasarkan pada

kepada

Walikota

melalui

Sekretaris

Daerah

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 68 Tahun 2011

tanggal 29 Desember 2011

Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruangdan Perumahan Kota Pontianak. Adapun fungsi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak adalah sebagai berikut : a)

Perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan;

b)

Perumusan rencana kerja dibidang Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan;

c)

Penyelenggaraan Pelayanan umum di bidang Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan;

10


1771

d) Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan; e) Penyelenggaraan perizinan di bidang Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan; f) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan; g) Pelaksanaan tugas lain di bidang Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan yang diberikan oleh Walikota. B. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Daerah Kota Pontiank Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak yang mana bergabungnya Bidang Cipta Karya yang sebelumnya berada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak menjadi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan

struktur Organisasi

sebagai berikut : 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat, terdiri dari: 1). Subbag Umum dan Kepegawaian. 2). Subbag Keuangan 3). Subbag Perencanaan 3. Bidang Cipta Karya, terdiridari : 11


1771

1). Seksi Penataan Bangunan Gedung Pemerintah 2). Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman 4. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan terdiri dari: 1). Seksi Perencanaan Survey dan Pemetaan 2). Seksi Peruntukan dan Penggunaan Bangunan. 3). Seksi PenataanBangunandanLingkungan 5. Bidang Perumahan, terdiri dari: 1). Seksi Pengembangan Perumahan. 2). Seksi Pengembangan Permukiman. 6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari: 1). Seksi Pengawasan Bangunan. 2). Seksi Pembinaan dan Pengendalian

2.2. Sumber Daya Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak a. Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersedia pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak sebanyak 65 orang dengan rincian sebagai berikut :

12


1771

Tabel 1 Jumlah Pegawai dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9

b.

Pangkat

Golongan IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a

Pembina Penata Tingkat I Penata PenataMuda Tingkat I PenataMuda Pengatur Tingkat I Pengatur Pengatur Muda Tingkat I Pengatur Muda Jumlah

Jumlah 4 7 8 21 8 6 9 1 1 65

Aset dan Perlengkapan Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana danPrasarana yang tersedia pada Dinas Cipta Karya Tata Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel 2 SaranadanPrasarana

JumlahMenurut Adm Fisik 1 1 1 4 6 4 2 1 2 3 6

Kondisi Baik Rusak 1 1 1 4 6 4 2 1 2 3 6

No.

NamadanJenisBarang

Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Portabel Generating Set Stationary Generating Set Stationary Water Pump Mobil Dinas Sepeda Motor Bak Air Perkakas Pengukuran / GPS Water Pas Rol Meter GPS Alat Ukur

Unit Unit Unit Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah

12

Lemari Besi

Buah

17

15

2

13 14

Filling Besi / Metal Brand Kas

Buah Buah

9 1

9 -

1 13


1771

No.

NamadanJenisBarang

Satuan

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Peti Uang LemariKaca LemariKayu White Board Peta Overhead Proyektor Gorden MejaKayu / Rotan Kursi kayu / Jati MejaRapat Kursi Rapat Kursi Tamu Kursi Putar Kursi Biasa Meja Komputer Jam Mekanis Penyedot Debu Mesin Potong Rumput Lemari Es AC Unit Kipas Angin UPS Stabilisator Tustel Lambang Garuda Dispenser Alat Rumah Tangga Lain2 (Gorden) Alat Pemadam / Portable PC Unit Laptop Note Book Ploter Printer CPU Monitor Hardisk Eksternal MejaKerja Pejabat Eselon III Meja Kerja Pejabat Eselon IV MejaKerja / Meja Gambar Meja Kerja Pegawai Non Struktural

Buah Buah Buah Buah Buah Unit Set Unit Set Buah Buah Buah Buah Buah Unit Buah Buah Buah Buah Unit Buah Unit Unit Buah Buah Buah

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

JumlahMenurut Adm Fisik 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 31 6 4 34 1 3 1 1 1 19 2 2 2 1 1 2

Kondisi Baik Rusak 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 31 6 4 33 1 1 3 1 1 1 17 2 2 2 2 1 1 2

Set

2

2

Buah Unit Unit Unit Buah Unit Unit Unit Buah Buah

4 25 1 3 1 19 2 2 2 2

4 23 3 1 19 2 2 2 2

Buah

1

1

Buah

1

-

Buah

23

23

2 1

1

14


1771

No.

NamadanJenisBarang

Satuan

55 56

Meja KerjaPejabat Meja Sekat Meja Rapat Pejabat Eselon 2 Kursi Kerja Pejabat Lemari Buku Lemari Buku untuk Perpustakaan Lemari Arsip Camera + attachment Proyektor Camera SLR handycam Theodolit Pesawat Telepon Intercom Facsimili Electronic concrete Test Hammer Laser Measurment Distance Meja Kerja Kadis Kursi Kerja Kadis Alat Ukur Digital Komputer Mainframe (server)

Buah Buah

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

JumlahMenurut Adm Fisik 48 5

Kondisi Baik Rusak 48 5

Buah

1

1

Buah Buah

38 1

38 1

Buah

2

2

Buah Unit Unit Buah Unit Unit Unit Unit Buah

3 7 1 1 1 1 1 6 1

3 6 1 1 1 1 6 1

Buah

1

1

Buah Buah Buah Buah

2 1 1 1

2 1 1 1

Buah

1

1

1 1

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

15


1771

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan dan Peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak Adalah sebagai berikut : 1. Tantangan dan Peluang Bidang Cipta Karya 1) Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi; 2) Makin

meningkatnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

aspek

kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis; 3) Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan; 4) Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum; 5) Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum; 6) Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan; 7) Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir; 8) Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building)

untuk

mengendalikan

penggunaan

energi

sekaligus

mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global; 16


1771

9) Meningkatkan

pengendalian

pemanfaatan

ruang

khususnya

pemanfaatan ruang bagi permukiman.

2. Tantangan dan Peluang Bidang Penataan Ruang 1) Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan. 2) Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan; 3) Meningkatkan

kualitas

pemanfaatan

ruang

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik

pemanfaatan

ruang

antarsektor,

antarwilayah,

dan

antarpelaku; 4) Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang; 5) Meningkatkan

keterlibatan

seluruh

lapisan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan penataan ruang.

3. Tantangan dan Peluang Bidang Perumahan 1) Adanya pembangunan lingkungan perumahan yang sering tidak tuntas dalam satu wilayah; 2) Meningkatkan Iklim yang Kondusif dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman; 3) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Para Pelaku Pembangunan Perumahan dan Permukiman; 4) Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;

17


1771

5) Meningkatkan

Pendayagunaan

Sumberdaya

Perumahan

dan

Permukiman melalui Penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi bahan bangunan lokal yang murah; 6) Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat; 7) Mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan perumahan dan permukiman; 8) Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.

18


1771

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan

Tugas

dan

a. Permasalahan Bidang Cipta Karya 1. Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni; 2. Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan pengelolaan sampah) pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; 3. Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan heritage;

b. Permasalahan Bidang Tata Ruang Beberapa permasalahan

yang

terkait dengan bidang tata ruang,

sebagai berikut: 1. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tataruang kota.. 2. Masih terjadi disparitas perkembanganan tarwilayah kecamatan membutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayah yang relative tertinggal; 3. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial; , khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa; 4. Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap

BAB IIIIsu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

21


1771

rencana tata ruang, sehigga banyak bangunan tanpa IMB; 5. Belum adanya rencana rinci dan integrative dalam pengembangan kawasan permukiman dan pengembangan fasilitas pendukungnya; 6. Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan dan kearifan local dalam konsep penataan kawasan kota. c.

Permasalahan Bidang Perumahan Isu terkait dengan perumahan dan permukiman adalah mengenai permasalahan kualitas lingkungan. Hal ini terkait dengan penurunan daya dukung lingkungan serta perilaku masyarakat yang memberikan dampak terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Di beberapa bagian Kota Pontianak khususnya permukiman pada tepian sungai Kapuas telahmuncul kawasan-kawasan kumuh dengan sanitasi yang jauh dari ideal. Disisi lain beberapa kawasan di bagian tengah kota juga mulai menampakkan

penurunan

fungsi

akibat

berbagai

sebab,

seperti

dukungan utilitas yang buruk, degradasi lingkungan, citra kawasan sebagai dampak persoalan sosial yang muncul, dan lain sebagainya. Juga terjadi di beberapa bagian wilayah kota dimana perumahan yang dikembangan

dalam

skala

kecil

tanpa

mempertimbangkan

keterhubungannya dengan kawasan permukiman sekitarnya sehingga menimbulkan

berbagai

persoalan

seperti

ekslusivitas,

hambatan

aksesibilitas kawasan sertagesekan social antar kawasan perumahan dengan permukiman yang berada di sekitarnya. Untuk itu diperlukan konsep perencanaan kawasan lingkungan yang sistematis dengan konsep kawasan yang jelas dengan memperhatikan kawasan secara keseluruhan sehingga terbentuk struktur kota yang ideal.

Juga

diperlukan

program

perbaikan

kawasan

lingkungan

permukiman dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali. Dalam memenuhi kebutuhanakan rumahsudahmulai harus dirintis


22


1771

pengembangan rumah secara vertical baik pada kawasan baru maupun pada kawasan kumuh berat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat, mengingat keterbatasan dan nilai ekonomis lahan yang tinggi. Sedang kan pada kawasan kumuh perlu diupayakan peningkatan kualitas huniannya serta penyediaan prasarana dan sarana lingkungan yang disesuaikan kebutuhan kawasan, bukan kebutuhan parsial/sebagian kawasan kecil belaka.

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Penyusunan

Rencana

merupakan penjabaran

Strategis yang

SKPD sangat dipengaruhi lebih

detail

dari

dan

perencanaan

pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang

disusun

dalam

Renstra

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan

Perumahan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2015-2019.

VISI KOTA PONTIANAK “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan,Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia,Primadalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih” Misi Kota Pontianak Sesuai dengan visi Kota Pontianak, maka ditetapkan 5(lima) misi pembangunan Kota Pontianak 2015–2019 (sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi,sebagai berikut: 1.

Meningkatkan

kualitas

sumber

daya

manusia

yang religius,

cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis.


23


1771

2.

Menerapkan

prinsip-prinsip

Good

governance

penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona melalui

penetapan

Wilayah

dalam Integritas

Bebas Korupsi di sektor pelayanan

publik. 3.

Meningkatkan sarana

dan prasarana dasar perkotaan untuk

mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah. 4.

Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni;

5.

Menciptakan

iklim

usaha

yang

kondusif

guna

memacu

pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing

Telaahan terhadap visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Pontianak memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan

langsung

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan. Hal ini ditunjukkan melalui: Misi 4 Mewujudkan Tata Ruang Kota Berwawasan Lingkungan Yang Nyaman Aman dan Layak Huni.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait Penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan Kota Pontianak juga mengacu kepada : A.

Renstra Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Visi dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG LAYAK,PRODUKTIF,BERDAYASAING DAN BERKELANJUTAN”

Untuk mencapai visi tersebut,maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2011–2014 adalah:


24


1771

1. Meningkatkan

pembangunan

infrastruktur

permukiman

diperkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya,produktif,berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah. 2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah

daerah,

masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan system pembiayaan dan pola investasinya. 3. Melaksanakan Pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan Bangunan gedung dan rumah Negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung 4. Menyediakan Infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/ nelayan,Daerah perbatasan, kawasan terpencil,pulau pulau kecil terluar dan Daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi Masyarakat miskin. 5. Mewujudkan organisasi yang efisien,tatalaksana yang efektif dan SDM yang professional dengan menerapkan prinsip goodgovernance.

B. Renstra Direktorat Jenderal Penataan Ruang Ruang Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Visi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia adalah : “TERWUJUDNYA SINERGI PEMBANGUNAN WILAYAH YANG BERKELANJUTAN BERBASIS PENATAAN RUANG” Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Direktorat Jenderal Penataan Ruang Ruang Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan

penataan

ruang

sebagai

acuan

matraspasial

dari

pembangunan nasional dan daerah; 2. Mewujudkan

keterpaduan

pembangunan


infrastruktur

berbasis

25


1771

penataan ruang; 3. Melembagakan manajemen organisasi yang efektif, efisien, terpadu, dan konsisten. Pernyataan

visi

dan

misi

Ditjen Cipta Karya dan

Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum

Ditjen

memberikan arahan

bagi

seluruh daerah provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang ciptakarya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya,Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak adalah : a.

Penyediaan,

pemeliharaan dan

pengembangan

sarana

dan

prasarana permukiman diperkotaan dan perdesaan sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan kawasan permukiman yang asri,nyaman dan aman serta mampu menghidupkan kegiatan perekonomian. b.

Pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang memenuhi SPM.

c.

Penyediaan air minum

dan

sanitasi

yang

layak

dan

memenuhi aspek kesehatan.

C. Renstra Kementrian Perumahan Rakyat Visi dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut : “Setiap Keluarga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni” Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Kemeterian Perumahan Rakyat Tahun 2010 – 2014 adalah 1. Meningkatkan

iklim

yang

kondusif

dan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman; 2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai;


26


1771

3. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan; 4. Meningkatkan

pendayagunaan

sumberdaya

perumahan

dan

permukiman secara optimal; 5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Pernyataan

visi

dan

misi

Kementerian Perumahan Rakyat

Republik Indonesia memberikan arahan

bagi

seluruh

daerah

(provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Cipta Karya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya,Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak adalah : a. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. b. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1. Telaahan RTRW Penataan ruang wilayah Kota Pontianak bertujuan untuk mewujudkan Pontianak Kota Khatulistiwa yang Berwawasan Lingkungan. Kebijakan penataan ruang Kota Pontianak terdiri atas : a. Pemantapan fungsi dan peran Kota sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat dan Pusat Kegiatan Provinsi; b. Pengembangan pusat-pusat kegiatan kota secara hirarkhis dan merata; c. Peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan keterkaitan dengan Kabupaten di sekitarnya; d. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana perkotaan;


27


1771

e. Penetapan

dan

pengelolaan

kawasan

lindung

yang

mampu

memperhatikan kelestarian dukungan fungsi lingkungan hidup; f. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa secara merata di pusatpusat kegiatan kota; g. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, social budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan

pembangunan

mendorong

peningkatan

Infrastruktur kualitas

kedepan

lingkungan

harus

mampu

termasuk

dalam

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman,baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, maupun dalam proses pemeliharaan bangunan-bangunan konstruksi dan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang berwawasan lingkungan tersebut harus memenuhi karakteristik keseimbangan dan kesetaraan, pandangan jangka panjang, dan sistemik. Kebijakan pembangunan tersebut diantaranya adalah menerapkan konsep pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (green

building

mendorong terhadap

dan

green

peningkatan kawasan

infrastructure),

prosentase

budidaya

Ruang

mempertahankan Terbuka

Hijau

lainnya,mempertahankan

dan (RTH)

kawasan

konservasi terutama di kawasan perkotaan, mewujudkan ecocity, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman


28


1771

3.5.

Penentuan isu-isu Strategis Isu-isu strategis yang muncul dan terkait dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak adalah sebagai berikut : 1. Bidang Cipta Karya 1) Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak; 2) Belum

optimalnya

peran

kabupaten/kota

dalam

menyadarkan

masyrakat tentang pengelolaan air limbah yang benar; 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksebilitas masyarakat

miskin

di

perkotaan

dan

perdesaan,

dikarenakan

keterbatasan anggaran Daerah; 4) Belum

optimalnya

pelayanan

exsaminasi

teknis

bangunan

gedungnegara, bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, dikarenakan SDM nya yang kurang.

2. Bidang Penataan Ruang Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Pontianak menjadi

acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang. 3. Bidang Perumahan 1) Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung; 2) Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan; 3) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap

lahan

untuk

perumahan

serta


terbatasnya

anggaran

29

1771


pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.


30


1771

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak a.

Visi Visi

adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan,yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akandatang.Berdasarkan makna tersebut visi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak 2015-2019 adalah :

Mewujudkan Infrastruktur Bangunan Pemerintah dan Permukiman serta Perumahan yang Tertata dan Berwawasan Lingkungan Penjelasan Makna Visi - Infrastruktur Bangunan Pemerintah dan Permukiman serta Perumahan, memiliki makna bahwa Kota Pontianak merupakan kota perdagangan dan jasa serta sebagai barometer perkembangan sector ekonomi, social,dan politik serta sektor-sektor lainnya di Propinsi Kalbar sudah barang tentu menjadi tujuan utama bagi masyarakat Kabupaten/Kota di Kalbar serta di luar Kalbar dalam rangka kegiatan ekonomi, Sosial dan Politik serta Sektor Lainnya. Untuk itu Kota Pontianak sudah barang tentu perlu mempersiapkani Infrastruktur bangunan

dan

permukiman

jalan,drainase,sanitasi,airbersih

dan

serta listrik

perumahan dengan

baik

berupa guna 31


1771

memberikan pelayanan dasar utama masyarakat perkotaan. Sehingga masyarakat Kota Pontianak khususnya dan masyarakat pendatang lainnya dapat menjalani kehidupan dan aktifitas sehari-harinya dengan baik,lancar,nyaman dan aman. -

Tertata,

memiliki makna bahwa dengan ditetapkannya Peraturan

Daerah No.2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033, maka setiap pemanfaatan ruang di wilayah Kota Pontianak harus sesuai dengan ketentuan Perda RTRW dimaksud. Sudah barang tentu dalam pembangunan Infrastruktur bangunan Pemerintah dan Perumahan serta permukiman di Kota Pontianak juga harus tertata sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan. -

Berwawasan Lingkungan, memiliki makna bahwa Pembangunan Infrastruktur bangunan Pemerintah dan perumahan serta permukiman dimaksud untuk menciptakan suatu lingkungan yang teratur, tertata ,nyaman aman dan layak huni. Untuk itu perlu memperhatikan factorfaktor pengaruh negative pembangunan tersebut terhadap lingkungan sekitarnya.

b. Misi Agar Visi tersebut di atas dapat diwujudkan dan dapat mendorong, maka rumusan Misi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak dalam rangka pencapaian Visi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan

Pelayanan

Administrasi,

Akuntabilitas

Kinerja

dan

Keuangan serta profesionalisme SDM; 2. Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Infrastrusktur dan Penataan Gedung

Instansi

Pemerintah

Serta

Mewujudkan

Lingkungan

Permukiman yang Layak Huni; 3. Memberikan

arah

Pemanfaatan

Ruang

yang

Mantap

Melalui

Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang yang Lengkap 32


1771

Dengan Dilandasi legalitas hukum Pemanfaatan Ruang; 4. Mewujudkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni dan Mendorong Masyarakat untuk Mampu Memenuhi Kebutuhan Perumahan yang Sehat, Aman, Teratur Secara Berkelanjutan; 5. Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Pemanfaatan Tata Ruang Ruang dan Bangunan.

4.2 Tujuan, Sasaran,Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah a. Tujuan dan Sasaran Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akutanbilitas Kinerja dan Keuangan serta Profesionalisme SDM

1.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1

2

3

4

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Aparatur

1.1

Terselenggaranya Pelayanan Administratif Serta Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur

1.1.1

Meningkatkan efiisiensi dan efektifitas pelayanan administrative perkantoran

1.1.1.1

Penyusunan Standar Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1.1.2

Peningkatan Kapasitas Aparatur Melalui Pelatihan dan BimbinganTeknis Penegakan Peraturan Disiplin Aparatur

1.1.1.3

2,

Terwujudnya Perencanaan Yang Berdasarkan Pada Kinerja

2.1

Meningkatnya Pencapaian Kinerja Organisasi

2.1.1

Meningkatkan Koordinasi, Pemahaman dan Kemampuan Aparatur Dalam Perencanaan Berdasarkan Pada Kinerja

2.1.1.1

Penyusunan Perencanaan Tepat Waktu dan Sasaran serta Dukungan Sumber Daya Yang Tersedia,

3.

Terselenggaranya Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Yang Memadai

3.1

Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan danPelaporan Keuangan.

3.1.1

Meningkatkan Koordinasi Internal dan Eksternal Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Dalam Penataausahaan Keuangan dan Aset

3.1.1.1

PertanggungJawaban Keuangan Yang Lengkap dan Tepat Waktu .

33


1771

b. Tujuan dan Sasaran Misi 2 : Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Infrastrusktur dan Penataan

Gedung

Instansi

Pemerintah

Pemerintah

Serta

Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni.

1

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1

2

3

4

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkotaan

1.1

1.2

Menciptakan Sanitasi Perkotaan Yang Ideal

Mencipatakan Kualitas Lingkungan Kota Yang Asri danTertata dengan Baik

1.1.1

Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat

1.1.1.1

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana Sanitiasi

1.1.2

Koordinasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Sanitasi Perkotaan

1.1.2.1

Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Melalui Integrasi Program / Kegiatan

1.2.1

Meningkatkan Kualitas Fisik Bangunan Pemerintah Melalui Penataan Bangunan Pemerintah

1.2.1.1

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Bangunan Pemerintah Sesuai Dengan Standar

c. Tujuan dan Sasaran Misi 3 : Memberikan arah

Pemanfaatan Ruang yang Mantap Melalui

Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang yang Lengkap Dengan Dilandasi legalitas hukum Pemanfaatan Ruang.

34


1771

TUJUAN

SASARAN

1 1

STRATEGI

2


1.1

Menciptakan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Asri dan Ditata Dengan Baik

KEBIJAKAN

3 1.1.1

1.1.2

4

Meningkatkan Kualitas Fisik Bangunan dan Wilayah Melalui Penataan Kawasan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang Daerah dan Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Akan Pentingnya Tata Ruang

1.1.1.1

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Bangunan dan Kawasan Perkotaan

1.1.2.1

Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang. Mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan

d. Tujuan dan Sasaran Misi 4 : Mewujudkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni

dan

Mendorong

Kebutuhan

Perumahan

Masyarakat yang

untuk

Sehat,

Mampu

Aman,

Memenuhi

Teratur

Secara

Berkelanjutan.

1

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1

2

3

4

Menerapkan dan Mengendali kan Pembangunan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Kota.

1.1

Terwujudnya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni.

1.1.1

Meningkatkan Kualitas Fisik Bangunan dan Wilayah Melalui Penataan Kawasan.

1.1.1.1

Penyederhanaan Perijinan Dalam Pembangunan Perumahan,

1.1.1.2

Pengembangan Pembangunan Perumahan Yang Bertumpu Pada Keswadayaan Masyarakat Berupa

35


1771

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

1

2

3

1.1.2

Mewujudkan Kondisi Lingkungan Permukiman Yang Sehat, Aman, Teratur, Harmonis, dan Berkelanjutan

KEBIJAKAN 4

1.1.2.1

1.1.2.2

Bantuan Stimulan RumahTidakLayak Huni dan WC. Perbaikan Prasarana, Sarana dan utilitas lingkungan (Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan, Bantuan Material Jalan Lingkungan, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih) Meningkatkan Kualitas dan Kualitas JalanJalan Lingkungan.

e. Tujuan dan Sasaran Misi 5 : Melaksanakan

Pengawasan,

Pengendalian

dan

Pembinaan

Pemanfaatan Tata Ruang dan Bangunan

TUJUAN

SASARAN

1 1


STRATEGI

2 1.1

Menciptakan Kualitas Lingkungan Kota Yang Asri dan Ditata Dengan Baik

KEBIJAKAN

3 1.1.1

Peningkatan Kinerja PenataanRuang Daerah dan Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Akan Pentingnya Tata Ruang.

4 1.1.1.1

Mewujudkan Penyelenggaraan PenataanRuang Yang Berkelanjutan Dengan Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Rencana Tata Ruang. Mengoptimalkan Peran Kelembagaan dan Meningkatkan Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Dalam Pelaksanaan Pembangunan

36

1771


37


1771

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian

keberhasilan

sasaran

dan

tujuan.

Sedangkan

Program

dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang

dilaksanakan

SKPD

guna

mencapai

sasaran

tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada

table 5.1

BAB VRencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

37


1771

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM KOTA PONTIANAK Indikator kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kota Pontianak tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : Misi 4

: Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman Aman dan Layak huni

Tujuan 2 : Menerapkan dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan rencana Tata Ruang Kota Sasaran 1 :Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak Layak huni.

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2014

1

Berkurangnya Luas kawasan kumuh Luas kawasan perkotaan sebesar kumuh 81,66 perkotaan Ha

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Menjadi 70 Ha

Menjadi 60 Ha

Menjadi 55 Ha

Menjadi 50 Ha

Menjadi 40 Ha

Menjadi 40 Ha

Menjadi 822 Unit

Menjadi 822 Unit

2 Berkurangnya Jumlah rumah tak layak Menjadi 2822 Menjadi 2322 Menjadi 1822 Menjadi 1322 Jumlah rumah huni sebanyak 3322 Unit Unit Unit Unit tak layak huni unit 3 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Jumlah Jalan Menjadi 2597 Menjadi 2757 Menjadi 3017 Menjadi 3177 Lingkungan Kondisi Jalan Jalan Jalan Jalan baik sebesar 2.437 Lingkungan Lingkungan Lingkungan Lingkungan jalan lingkungan (Jumlah Jalan Lingkungan seluruhnya sebanyak 3.191 Jalan Lingkungan

BAB VIIndikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Menjadi Menjadi 3337 3337 Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan

38


1771

Misi 4

: Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman Aman dan Layak huni

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkotaan Sasaran 1 : Menciptakan Sanitasi Perkotaan yang ideal

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD NO

Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD


Indikator Tahun 2014

1 Bertambahnya jumlah Rumah Tangga Yang Bersanitasi

Jumlah rumah tangga yang bersanitasi sebanyak 156.210 Rumah Tangga

Tahun 2015 Menjadi 156.710 Rumah Tangga

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Menjadi Menjadi Menjadi Menjadi Menjadi 157.210 157.710 158.210 158.710 158.710 Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah Tangga Tangga Tangga Tangga Tangga

Sasaran 2 : Menciptakan Kualitas Lingkungan Kota yang asri dan ditata dengan baik

NO

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Tahun 2015 Prosentase Gedung 40% Menjadi Pemerintah 40% x 59 unit = 24 50% berkondisi baik unit sesuai dengan (jumlah seluruh ketentuan yang bangunan pemkot menjadi yang menjadi kewenangan Cipta kewenangan Karya Dinas CKTRP sebanyaknya 59 unit) Tahun 2014

1

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2016 Menjadi 60%

Tahun 2017 Menjadi 70%


Tahun Tahun 2018 2019 Menjadi Menjadi 80% 90%

39

Kondisi Kinerja pada akhir perio de Menjadi 90%


1771

NO

Indikator

2

Jumlah Ketersediaan Peraturan Perencanaan Detail/Teknis Penataan Ruang Prosentase Penerbitan (Perda

3

Surat Keterangan Rencana Kota yang sesuai dengan Peraturan Perencanaan Tata Ruang

4

Prosentase pelanggaran tata ruang yang ditindaklanjuti

Kondisi Kinerja pada awal periode

Kondisi Kinerja RPJMD pada akhir Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2014 perio 2015 2016 2017 2018 2019 de I buah Perda Menjadi 2 Menjadi 2 Menjadi 2 Menjadi 2 Menjadi 2 Menjadi 2 (terdapat 1 buah buah Perdabuah buah buah buah buah Perda perda RRW) Perda Perda Perda Perda

80% Menjadi (80% x 1500 berkas 85% permohonan = 1200 SKRK) (Jumlah Berkas permohonan SKRK per Tahun = ±1500 berkas permohonan 90% Menjadi (90% x 80= 72 91% berkas (Jumlah pengaduan/pelangga ran tata ruang per Tahun ±80 berkas pengaduan=berkas)


Menjadi 88%

Menjadi 90%

Menjadi

Menjadi

93%

95%


Menjadi Menjadi 95% 98%

Menjadi Menjadi

97%

99%

40

Menjadi 98%

Menjadi

99%


1771

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan PerumahanKota Pontianak tahun 2015-2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2015 - 2019, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan PerumahanKota

Pontianak

tahun

2015-2019

merupakan

pedoman

dalam

penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kota Pontianak. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan PerumahanKota Pontianak tahun 2015-2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak tahun 20152019 : ”Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”.

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK RENCANA STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK TAHUN

Recommend Documents