PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016 – 2021
i
PEMER:NTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN JI.Dukuh Menangga:No.l Surabaya‐ 60234 (031)8295324,8295332 Fax(031)8288315
Telp。
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA Nomor : 188.4 13146 I 4%.7.141 2017
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2A21 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SUMBAYA,
Menimbang
: a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota surabaya Tahun 2016-2A21',
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2s ayat (1) dan ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi peraksanaan Rencana Pembangunan Daerah, satuan Perangkat Kerja Daerah menyusun
Rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
c. bahwa sesuai
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan susunan perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
d. bahwa telah ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya sesuai Peraturan walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
e. bahwa Rencana strategis disusun dengan mempertimbangkan pendekatan sektoral dan spasial guna menjadi pedoman dan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pada Dinas perhubungan Kota Surabaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan ;
t. bahwa berdasarkan pertimbangan, rebagaimana dimaksud pada huruf
a, b, c, d dan e diatas, Kepala Dinas perhubungan Kota Surabaya perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya l'afrun 2C1 6 - 2021.
hth:/wu,w.dishub.surabaya.go.id, email :
[email protected]
Mengingat
: '1. Undang-Undang Nomor
2.
3
4
25 Tahun 20M tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran ttegara fa'nun 20M Nomor 1M Tambahan Lembaran Negara Nomor 44il ); Undang-unlang Nomor 12 Tahun ZCjil tentang pembentukan
perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 l:oar:l Nomor U2, tambahan Lembar Negara Nomor 5234|
undang-undang Nomor 23 T ahun 201 4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244-Tambahan Lembaran Negara Nomor 5s87) sebagaimana terah diubah beberapa kari terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20i5 tentang perubahan Undang-Undans Nomor 23 Tahun z6r+ tentanj 5:111,-111._ Hemenntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5E Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Peraturan pemerintah Nomor 5f rahun 2005 tentang pengeroraan Keuangan.Daerah (Lembaran Negara Tahun 200d NomLr 140
Tambahan Lembaran Negara NomorZ5Tgy;
5.
6.
Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang pelaporan [9!3lg"n dan Kinerja tnstansi pemerintah (Lembaran N6gara tahun
2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614f
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 200g tentang pedoman pemerintahan Daerah (Lembir"n frf fv3tua1-lglyelenggaraan Tahun2008 Nomor lgTambahan Lembaran Negara Nomor4gfSll "g"ia.
7.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 200g tentang Tahapan Tata cara Penyusunan pengendarian dan Evaruasi perakslnaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 200g Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
9.
Peraturan Presiden Nomor g7 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2d11 tentanj Pembentukan peraturan perundang_undangan (Lembaran Negari Tahun2014 Nomor 199)
'10.
Presiden Nomor tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengratr Nasional Tahun 201 S-2O1g:
Peraturan
2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteribalam Negeri Nomor 21 Tahun 201l tentang perubahan Kedua Atas peraturin Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tehun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011-Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemenntah Nomor g fanun ZOOA tentJni 11.
Tahapan, Tata Cara penyusunan pengendalian, dan Evaluas] Pelaksanaan Rencana pembangunan Daera-h;
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
53 Tahun
201
1
tentang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dih; Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Fembangunan Daerah;15. Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsl 14.
」awa Timurttahun 2014-2019;
16 Peraturan Daerah Kota Surab atti‖ i=『 l浩 Perubahan Kedua Atas Peratur Tahun 2008丁 entang organisasi
牌
露 尋譜♀
7露
[棚肥糀 螺爛踵晏 if黎概岸 臨出R亀:輛 :棚 鮮盤 Ⅷ懸tTahP3肥 ギ 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota I Tambahan Lembaran Daerah Kbta
Surabaya Nomor 4〉
18 Peraturan Daerah KOta Suraba
lttF電
謡毀富
北
19[ l世:乱 Nomor17 Tambahan Lembaran[
′ 群 硼温芦嘱謂111瑚 圏 a Tahun 2014 Nomor 12丁 ambahan
節 聯 税弱 棚
Nomorlo)
l編蠅
fЪ
♂ 乱6盤据
21 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:
2廼
,蝙鱗 ι a蝸 乳 憲N: 撫 暑 騒 a珊 褪 脚 罫 蠍時椰 iヽ
rabaya;
:
MEMUTuSKAN: Menetapkan
:
KEPUTusAN KEPALA D:NAS PERHUBuNGAN KOTA SURABAYA
TENTANG PENETAPAN RENCANA SttRAttEGIS(RENSTRA)BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA TAHUN 2016‐ 2021
KESATU
KEDUA KELIMA
ma尾
胴辮鶴譜 鷺 棚 憩響都 肥ぇ い 猾 d鳳 棚 :s詔糊attnttι ttL濡譜 面∞ “ i爛 鳳出 謂 郡乱 :鮒 噛 :鷲 蹴肥備鼈1穏鶉 紺 ♀ pembetu!an sepedunya
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 Januai2}lT
196802151994031 Tembusan : Yth. 1. Walikota Surabaya; 2. Seketaris Daerah Kota Surabaya; 3. lnspeldorat Kota Surabaya; Keqla Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; !. 5. Kepala Bappeko Surabaya;
KATA PEIiIGANTAR
Dahm upaya ncningkatkan pembangunan daerah di Kota Surabaya sebagai langkah perryesuaaan perkembangan dan kemajuan di berbagai aktivitas di lerbagai bkJang saat ini, maka diperlukan penyesuaian Rencana Sbategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Surabaya 2A21 sebagai uftriud penjabaran Peratunan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentarq Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 -2A21Kota Surabaya.
2016
_Dengan adanya perkembargan berbagai kegiatan, maka Rencana $trategis Dinas Pefiubungan Kotra Sunabaya Tahun 2016 2021 akan nemuat beberapa lhategiserta indikasi program kegiatan yang khusus akan dibiayai rnelaluiAnggaran Pendapatan dan Belania Daerah (APBD) Kotra Surabaya dan akan nrenjadilandasan serta pedornan serasbnalbagi Dinas Perhubungan Kota surabaya.
-
Dokumen Rencana strategb Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini ditulis dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan yarq akan d(lunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Keda Tahunan Dinas Pefiubungan Kota Sur$aya dengan pemyataan \fisi dan Misi Dinas serta bagian yang -tat terpisahkan dari keseluruhan dokumen perencan:En pembangunan daeratr. Penyusunan Renstra ini disusun berdasarkan masukan+nasukan adanya perkembarqan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari bebagai unit kerja di
lingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Penyusunan Renstra ini berpegangan Pada program keria dinas sebqai arah dan pedoman bagi unit keria terkail yang diharapkan dapat memberi kontibusi terhadap penrbangunan bi
Penyusunan Renstra Dinas Perhuburgan Kota Surabaya ini masih diperlukan banyak masukan - masukan terkait kordisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaiian dalam penyusunannya.
9 」 AN 2017
NIP 196802151994031008
DAFTAR ISI Kata Pengantar ......................................................................................................ii Daftar Isi .................................................................................................................iii Daftar Tabel ............................................................................................................v Daftar Gambar ........................................................................................................vi BAB I Pendahuluan .............................................................................................1 I.1. Latar Belakang ..................................................................................1 I.1.1. Pengertian Renstra Dinas Perhubungan ................................1 I.1.2. Proses Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan ..................1 I.1.3. Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .............................................................10 I.2. Landasan Hukum ..............................................................................12 I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan SKPD ............................................12 I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran .............14 I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal ......................15 I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kunci ..........................................17 I.3. Maksud dan Tujuan ...........................................................................18 I.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan ................18 I.3.2. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan ...........................................................................18 I.4. Sistematika Penulisan .......................................................................18 BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan ...............................................21 II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .............................................21 II.1.1. Tugas Dinas Perhubungan ...................................................21 II.1.2. Fungsi Dinas Perhubungan ..................................................21 II.1.3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan ..............................21 II.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan ....................................................33 II.2.1. Sumber Daya Manusia .........................................................33 II.2.2. Sarana Prasarana Dinas Perhubungan ................................36 II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan..............................................38 II.4. Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan .....................................................................................41 II.4.1. Analisis dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ......41 II.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).................42 II.4.3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS)....................................................................47 BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi ...................................51 III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ............51 III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................................................52 III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota ........56 III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ................................................................................58 III.5. Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................59 BAB IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan ..........................61 IV.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan ...................................................61 IV.1.1. Perumusan Visi ....................................................................61 iii
IV.1.2. Penjelasan Visi ....................................................................61 IV.1.3. Perumusan Misi ...................................................................62 IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan .........63 IV.2.1. Perumusan Tujuan ..............................................................63 IV.2.2. Perumusan Sasaran ............................................................64 IV.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan ...................................65 IV.3.1. Perumusan Strategi .............................................................65 IV.3.2. Arah Kebijakan ....................................................................65 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .........................68 Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..................................................71 Indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan ditampilkan dalam table. BAB VIIPENUTUP .................................................................................................76 LAMPIRAN .............................................................................................................77
iv
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Contoh Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD ...................................... 4 Tabel 1.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota ........................................................................................... 16 Tabel 1.3 Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/ Kota ............................................................................................................. 17 Tabel 2.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya per Januari Tahun 2017 ............................................................................... 35 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2010 – 2015 ...................................................................................... 38 Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2010–2015 Kota Surabaya .......................................................................... 40 Tabel 2.4 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L ....................................... 41 Tabel 2.5 Hubungan antara Program Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 ........................................ 44 Tabel 2.6 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya .............................. 45 Tabel 2.7 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya .................................... 46 Tabel 2.8 Instrumen Penyusunan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD .............. 49 Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya ............................................................................................. 51 Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ................................................................ 55 Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..................................................................................................................... 56 Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..................................................................... 57 Tabel 3.5 Hubungan antara Program Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 ................................................................ 58 Tabel 3.6 Instrumen Penyusunan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD .............. 58 Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis .................................................... 59 Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria ....................................................................................... 59 Tabel 3.9 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis ................................................................. 60 Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Perhubungan ............................................. 63 Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD .......................... 64 Tabel 4.3 Sasaran dan Program Jangka Menengah Pelayanan SKPD ....................... 64 Tabel 4.4 Analisa SWOT ............................................................................................. 66 Tabel 4.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran ........................................................ 67 Tabel 4.6 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .................................................... 67 Tabel 5.1 Program Jangka Menengah Pelayanan SKPD ............................................. 68 Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 .................................................................................................. 69 Tabel 5.3 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2017-2021 ............ 70 Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ........................................................................................................ 74
v
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD ................................ 5
Gambar 1.2
Alur Penyusunan Renstra SKPD ............................................................. 11
Gambar 1.3
Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD ...................................... 12
Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan .................................... 32
vi
BAB I PENDAHULUAN I.
Latar Belakang I.1.1.
Pengertian Renstra Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum. Rencana strategis SKPD yang
selanjutnya
disingkat
Renstra
SKPD
adalah
dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di kota Surabaya. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kota Surabaya, dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan
kepada
seluruh
komponen
organisasi
dan
diimplementasikan guna mancapai visi dan misi Pemerintah Kota Surabaya. I.1.2.
Proses Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan 1. Persiapan Penyusunan Renstra SKPD Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota.
1
1.1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD provinsi dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan
kompetensi yang dibutuhkan. Tugas tim penyusun
Renstra SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra SKPD. Tim penyusun Renstra SKPD dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurangkurangnya sebagai berikut: Ketua Tim : Kepala SKPD Sekretaris Tim : Kasubag TU/pejabat lainnya Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf SKPD dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.
1.2. Orientasi mengenai Renstra SKPD Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan 2
pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD. Bahan orientasi mengenai Renstra SKPD, mencakup: 1) Peraturan keuangan
perundang-undangan, negara,
sistem
antara
perencanaan
lain:
tentang
pembangunan
nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Pemerintahan penyusunan, rencana
pedoman Daerah
Evaluasi
(EPPD),
pengendalian
penyelenggaraan
dan
Penyelenggaraan
tahapan evaluasi
daerah,
dan
tata
cara
pelaksanaan tata
cara
pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran. 3) Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.
1.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD Rencana kegiatan tim penyusun Renstra SKPD disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran KDH hingga verifikasi rancangan Renstra SKPD sebagai bahan musrenbang. Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra SKPD dengan penyusunan RPJMD. Contoh agenda kerja penyusunan dokumen Renstra SKPD adalah sebagai berikut:
3
Tabel 1.1 Contoh Agenda Kerja Penyusunan Renstra SKPD Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
No
Kegiatan
1.
Persiapan Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
2.
3
a. b. 4.
Penyampaian rancangan Renstra SKPD Verifikasi rancangan Renstra SKPD
Musrenbang RPJMD
1.4. Pengumpulan Data dan Informasi Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan
daerah
yang
disusun.
Untuk
itu,
dalam
penyusunan Renstra SKPD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut: 1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis; 2) Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumbersumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra SKPD, antara lain: 1) Peraturan perundang-undangan yang terkait; 2) Kebijakan pemerintah yang terkait; 3) Dokumen-dokumen: a. RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD provinsi;
4
b. RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota; c. Hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu; 4) Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir. Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen Renstra SKPD antara lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.
2. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD terdiri dari dua tahap, yaitu: 2.1. Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD; dan 2.2. Tahap penyajian rancangan Renstra SKPD. Tahapan penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam gambar 1.1
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
2.1. Tahap Perumusan Rancangan Renstra SKPD Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualtias dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD 5
yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working
paper).
Suatu
kertas
kerja
perumusan
dan
keseluruhan tahap penyusunan Renstra SKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra SKPD.
Kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut : Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD yang dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD terdiri dari: 1. Pengolahan data dan informasi a) data
dan
informasi
gambaran
pelayanan
SKPD;
mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD, (2) data dan informasi yang menggambarkan
pencapaian-pencapaian
yang
telah
dilaksanakan dalam Renstra SKPD periode sebelumnya, (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan SKPD. b) data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD: mencakup (1) data pendapatan SKPD, (2) data belanja SKPD, (3) data pembiayaan SKPD (khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD). 2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari: a) analisis
gambaran
umum
pelayanan
SKPD
untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD. 6
b) analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD. 3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi, dilakukan
review
Renstra
K/L
dan
Renstra
SKPD
kabupaten/kota, yang mencakup: a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L; b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas; c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota; dan d) program prioritas SKPD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas. Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/ kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, yang mencakup: a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L; b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas; c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi; dan d) program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas. 4. Penelaahan Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup: a) tujuan dan sasaran RTRW; b) struktur dan pola ruang; dan c) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. 5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD.
7
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan: a) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD); b) Hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota untuk penyusunan Renstra SKPD provinsi dan hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renstra SKPD kabupaten/kota; c) Hasil penelaahan RTRW; d) Hasil analisis dokumen KLHS; dan e) Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d). 7. Perumusan visi dan misi SKPD; 8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD; dan 9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.
Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah SKPD menerima surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD adalah: 1. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD; 2. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD; 3. Perumusan
rencana
program,
kegiatan,
indikator
kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD; 4. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan 5. Pelaksanaan forum SKPD.
2.2 Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD Hasil-hasil
yang
diperoleh
dari
kegiatan-kegiatan
perumusan
rancangan Renstra SKPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD, 8
dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
proses
penyusunan
Renstra
SKPD,
keterkaitan
Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD. 1.2 Landasan Hukum Memuat
penjelasan
tentang
undang-undang,
peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat
penjelasan
tentang
maksud
dan
tujuan
dari
penyusunan Renstra SKPD 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD
dalam
penyelenggaraan
tugas
dan
fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.
9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Bagian
ini
menunjukkan
berdasarkan
tingkat
sasaran/target
capaian
Renstra
kinerja
SKPD
SKPD periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
I.1.3.
Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, maka seharusnya Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Adapun gambaran tentang hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2.
10
Gambar 1.2. Alur Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mengacu pada Dokumen RPJM Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019. Sehingga RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021 serta dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja SKPD. Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RenstraPD) tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan melakukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis yang digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan RPJMD Kota Surabaya Tahun 20162021. Dokumen Renstra ini juga harus memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya antara lain RPJMN, RTRW, Renstra Provinsi, Renstra Kementerian/Lembaga, dsb. Dokumen Renstra SKPD, nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi SKPD dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang nantinya akan dilaksanakan oleh SKPD selama satu tahun dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai acuan kegiatan dan anggaran pelaksanaan. 11
Gambar 1.3 Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan RPJMD
I.2. Landasan Hukum I.2.1.
Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan SKPD 1. Susunan
Organisasi,
Tata
Kerja
dan
Kewenangan
Dinas
Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya adalah sebagai berikut : (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 adalah Dinas Kota Surabaya. (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf n adalah Dinas Perhubungan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan. (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 11, Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah/Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Surabaya
Nomor
14
Tahun
2016
yang
selanjutnya
ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya selanjutnya terinci sebagai berikut:
12
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : a. Dinas; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi; 1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi; 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi. d. Bidang Lalu Lintas; 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas; 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas. e. Bidang Angkutan; 1. Seksi Angkutan Jalan; 2. Seksi Angkutan Rel, Perairan dan Udara. f. Bidang Pengendalian dan Operasional; 1. Seksi Pengawasan dan Penertiban; 2. Seksi Pembinaan dan Keselamatan. g. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas); h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Dinas Perhubungan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; d. Penyusunan perencanaan sektoral sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. 13
I.2.2.
Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran Peraturan – peraturan yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja terkait dengan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut: Peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran adalah: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang–Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021. Peraturan yang memayungi penganggaran adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
14
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
I.2.3.
Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan. Standar Pelayanan Minimal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penyajian standar pelayanan minimal Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel berikut ini.
15
Tabel 1.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota No 1
Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
c. Fasilitas Perlengkapan Jalan d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor e. Sumber Daya Manusia (SDM)
f. Keselamatan
Standar Pelayanan Minimal Indikator 1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota 2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang Telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. 1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. 1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. 2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. 3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. 4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
16
Nilai 75% 60%
100% 40% 60% 60%
50% 100%
40% 100%
100%
Keterangan
I.2.4.
Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dilaksanakan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut, Dinas Perhubungan memiliki target Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang seperti Tabel 1.3. Tabel 1.3 Indikator Kinerja Kunci Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota No. 1
Fokus
Indikator
Perhubungan a. Jumlah arus penumpang angkutan umum
Formula Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah
Tahun 2015 Datang 27909 Berangkat 28886
b. Rasio ijin trayek
Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan Jumlah penduduk
0,0025
c. Jumlah uji kir angkutan umum
Jumlah uji kir angkutan umum
102.052
Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bis
4
d. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
Dalam pelaksanaan tugas tersebut diatas telah dilakukan oleh masing-masing Bidang dan UPTD dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, antara lain : a. Jumlah arus penumpang angkutan umum dilaksanakan oleh UPTD Terminal b. Rasio ijin trayek pengolahan data dilakukan oleh Bidang Angkutan c. Jumlah uji kir angkutan umum dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor d. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis dilaksanakan oleh Bidang Sarpras.
17
I.3. Maksud dan Tujuan I.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya 2016 – 2021 merupakan bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2016 – 2021. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan sektor perhubungan dan merupakan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 Tahun kedepan serta menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan sektor
perhubungan.
Disamping
itu,
Rencana
Strategis
Dinas
Perhubungan Kota Surabaya menjadi salah satu acuan rencana pembangunan menyediakan
tahunan acuan
yang
Dinas
disusun
Perhubungan
dengan Kota
maksud
untuk
Surabaya
dalam
menentukan program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
I.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program kerja Dinas Perhubungan. Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Perhubungan diharapkan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah pemerintah kota Surabaya terutama di sektor perhubungan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik kota Surabaya.
I.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Surabaya disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR
18
BAB I PENDAHULUAN I.1.
Latar Belakang
I.2.
Landasan Hukum
I.3.
Maksud dan Tujuan
I.4.
Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN II.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
II.2.
Sumber Daya Dinas Perhubungan
II.3.
Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
II.4.
Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
III.2.
Perumusan isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
III.3.
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
III.4.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota
III.5.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
III.6.
Penentuan isu – isu strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN IV.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan IV.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 19
Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel.
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan ditampilkan dalam tabel.
BAB VII PENUTUP
20
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
II.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi II.1.1. Tugas Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tugas Dinas sebagaimana dimaksud adalah
melaksanakan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
II.1.2. Fungsi Dinas Perhubungan Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; d. Penyusunan
perencanaan
sektoral
sesuai
dengan
lingkup
tugasnya; e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
II.1.3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sesuai Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya, terdiri dari :
21
1. Kepala Dinas 2. Sekretariat a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan. 3. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi; b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi. 4. Bidang Lalu Lintas a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas. 5. Bidang Angkutan a. Seksi Angkutan Jalan; b. Seksi Angkutan Rel, Perairan dan Udara. 6. Bidang Pengendalian dan Operasional a. Seksi Pengawasan dan Penertiban; b. Seksi Pembinaan dan Keselamatan. 7. UPTD 8. Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat dan Bidang, masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, sedangkan UPTD dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang semuanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam menjalankan kegiatan operasional Dinas Perhubungan memiliki pejabat-pejabat fungsional yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya mempunyai tugas memimpin Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyusunan rencana sektoral dan pelaksanaan administrasi Dinas.
22
2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di
bidang
kesekretariatan
melaksanakan
rencana
yang program
meliputi dan
menyusun petunjuk
dan teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain,
melaksanakan
evaluasi
dan
pelaporan
dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar pelayanan publik; c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi; d. pelaksanan pengelolaan administrasi kepegawaian; e. pelaksanan pengelolaan administrasi keuangan; f. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah; g. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol; h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; j. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; k. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; l. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; m.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
23
3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasarana transportasi yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan
pemrosesan
teknis
perizinan/non
perijinan/rekomendasi sesuai Bidangnya; b. pelaksanaan penyelenggaraan prasarana penunjang transportasi darat, sungai/danau, dan udara; c. pelaksanaan
pertimbangan
teknis
terhadap
penambahan
dan/atau pengembangan fasilitas pokok prasarana transportasi sungai/danau dan udara; d. pelaksanaan rancang bangun fasilitas penunjang transportasi darat, sungai/danau, dan udara; e. pelaksanaan penetapan lokasi fasilitas penunjang transportasi darat, sungai/danau, dan udara; f. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas penunjang transportasi darat, sungai/danau, dan udara; g. pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas penunjang transportasi yang dibangun oleh kota; h. pelaksanaan penyusunan perencanaan sektoral sesuai dengan lingkup tugas; i. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan
dan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
transportasi; j. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan
dan
transportasi;
24
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; l. pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; m.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; n. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Lalu Lintas Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang lalu lintas yang meliputi menyusun dan melaksanakan
rencana
program
dan
petunjuk
teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain,
melaksanakan
evaluasi
dan
pelaporan,
dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan
pemrosesan
teknis
perizinan/non
perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya; b. pelaksanaan
penyusunan
dan
penetapan
rencana
umum
jaringan transportasi jalan kota; c. pelaksanaan
penentuan
lokasi,
pengadaan,
pemasangan,
pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, sungai/danau, serta fasilitas pendukung di jalan kota; d. pelaksanaan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota; e. pelaksanaan penyelenggaraan andalalin di jalan kota; f. pelaksanaan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota; 25
g. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; h. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; j. pegawasan dan pengendalian di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; l. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; m.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Angkutan Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
di
bidang
melaksanakan
angkutan
rencana
yang
program
meliputi dan
menyusun petunjuk
dan
teknis,
melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan
pemrosesan
teknis
perizinan/non
perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya; b. pelaksanaan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kota; c. pelaksanaan penyusunan, penetapan, monitoring, dan evaluasi aksesibilitas angkutan barang pada jaringan jalan kota; d. pelaksanaan perumusan bahan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya dalam kota; 26
e. pelaksanaan perumusan bahan penetapan tarif angkutan darat (angkot dan bus kota), sungai, dan danau dalam kota; f.
pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan angkutan penumpang darat, sungai, dan danau dalam kota;
g. pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota; h. pelaksanaan
perumusan
bahan
penetapan
lintas
penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota; i.
pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas penunjang angkutan darat, sungai, dan danau;
j.
pelaksanaan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota;
k. pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian kota; l.
pelaksanaan pembinaan dan sosialisai yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi : 1. penyusunan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kota yang jaringannya berada di wilayah kota; 2. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa;
m. pelaksanaan perumusan bahan penetapan jalur kereta api khusus jaringan dalam wilayah kota; n. pelaksanaan
penutupan
perlintasan
untuk
keselamatan
perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang
tidak
mempunyai
penanggungjawabnya,
izin
dilakukan
oleh
dan
tidak
pemilik
ada
dan/atau
Pemerintah Daerah; o. pelaksanaan perumusan bahan penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam kota; p. pelaksanaan perumusan bahan penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kota; 27
q. pelaksanaan pembinaan keselamatan angkutan nelayan binaan Pemerintah Kota; r.
pelaksanaan perumusan bahan penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota;
s. pelaksanaan pemeriksaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): t.
pelaksanaan penerbitan pas perairan daratan;
u. pelaksanaan pencatatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) dalam buku register pas perairan daratan; v.
pelaksanaan penerbitan pas kecil;
w. pelaksanaan pencatatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) dalam buku register pas kecil; x.
pelaksanaan penerbitan sertifikat keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7);
y.
pelaksanaan
penerbitan
dokumen
pengawakan
kapal
berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7); z.
pelaksanaan perumusan bahan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada dermaga lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
aa. pelaksanaan
pemberitahuan
pembukaan
kantor
cabang
perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota; bb. pelaksanaan perusahaan
pemberitahuan pelayaran
rakyat
pembukaan yang
kantor
lingkup
cabang
kegiatannya
melayani lintas pelabuhan dalam satu kota; cc. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
28
dd. penerbitan
rekomendasi
mendirikan
bangunan
tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter; ee. pemberian rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) kepada pemilik bangunan tinggi; ff.
pelaksanaan pemberian rekomendasi kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
gg. pelaksanaan pemberian rekomendasi kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal; hh. penyiapan
bahan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas; ii.
pelaksanaan perhitungan indikator kinerja layanan angkutan jalan perkotaan;
jj.
pelaksanaan pemetaan alur sungai kota untuk kebutuhan transportasi;
kk.
pelaksanaan
pemerikasaan
konstruksi,
permesinan
dan
perlengkapan kapal/perahu; ll.
pelaksanaan pengukuran kapal/perahu berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7);
mm. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan jalan, rel, perairan dan udara; nn. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan jalan, rel, perairan dan udara; oo. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang angkutan jalan, rel, perairan dan udara; pp. penyiapan pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan jalan, rel, perairan dan udara; qq. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; rr.
pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
ss.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
29
6. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Bidang
Pengendalian
dan
Operasional
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian dan operasional yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya; b. pelaksanaan
pengaturan,
pengawasan dan
pengendalian
operasional terhadap penggunaan jalan; c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi; d. pelaksanaan
pemeriksaan
kendaraan
di
jalan
sesuai
kewenangannya; e. pelaksanaan penyidikan pelanggaran : 1. peraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; 2. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; 3. pelanggaran ketentuan pengujian berkala; f.
pelaksanaan pemantauan kualitas emisi sumber bergerak;
g. pelaksanaan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor; h. pelaksanaan pengawasan pengoperasian terminal angkutan barang; i.
pelaksanaan pengawasan pengoperasian terminal angkutan penumpang;
j.
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;
k. pelaksanaan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
perkeretaapian kota; l.
pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan kota; 30
m. pelaksanaan
pengawasan
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemindahan kendaraan bermotor; n. pelaksanaan pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; o. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi emisi gas rumah kaca sektor transportasi; p. penyiapan
bahan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan tugas; q. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan penertiban dan bidang pembinaan dan keselamatan; r.
pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawsan dan penertiban dan bidang pembinaan dan keselamatan;
s. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan dan penertiban dan bidang pembinaan dan keselamatan; t.
pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan dan penertiban dan bidang pembinanan dan keselamatan;
u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; v.
pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan transportasi;
w. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; x.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya. Dalam perkembangannya Dinas Perhubungan akan melakukan
ekspansi organisasi dengan mengikuti perkembangan Kota Surabaya yang semakin pesat. Akibat perkembangan Kota Surabaya Dinas Perhubungan akan melakukan ekspansi seperti pengembangan pengelolaan angkutan massal dan pengelolaan sistem informasi Transportasi berbasis Teknologi Informasi. Struktur organisasi saat ini dan adalah sebagai berikut :
31
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya Berdasarkan Perwali Kota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 KEPALA DINAS
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI SEKSI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
BIDANG LALU LINTAS
BIDANG ANGKUTAN
SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS SEKSI REKAYASA LALU LINTAS
SUB BAG KEUANGAN
BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
SEKSI ANGKUTAN JALAN
SEKSI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
SEKSI ANGKUTAN REL, PERAIRAN DAN UDARA
SEKSI PEMBINAAN DAN KESELAMATAN
UPTD PARKIR TEPI JALAN UMUM
UPTD PARKIR TEMPAT KHUSUS
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
UPTD TERMINAL
KASUBAG TATA USAHA
KASUBAG TATA USAHA
KASUBAG TATA USAHA
KASUBAG TATA USAHA
32
II.2.
Sumber Daya Dinas Perhubungan II.2.1.
Sumber Daya Manusia Karyawan / karyawati Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 berjumlah 443 orang dengan perincian sebagai berikut : 1) Menurut golongan 1) Golongan I
: 29 orang
2) Golongan II
: 317 orang
3) Golongan III
: 93 orang
4) Golongan IV
:
4 orang
2) Menurut pendidikan 1) Pasca Sarjana
: 19 orang
2) Sarjana
: 64 orang
3) Diploma
: 18 orang
4) SLTA
: 292 orang
5) SLTP
: 26 orang
6) SD
: 24 orang
3) Menurut Eselon 1) Eselon II
:
1 orang
2) Eselon III
:
5 orang
3) Eselon IV
: 26 orang
4) Diklat Teknis Fungsional dengan rincian : 1)
Pengujian Kendaraan Bermotor
: 41 orang
2)
Akademi Lalu lintas
: 16 orang
3)
Transportasi
: 11 orang
4)
PPNS
: 28 orang
5)
Motoris
:
-
6)
TOT
:
1 orang
7)
Pengadaan barang dan jasa
: 26 orang
8)
Bendaharawan Daerah
: 12 orang
9)
Pengawas barang dan jasa
: 7
orang
: 5
orang
10) Amdal 33
orang
5) Diklat Penjenjangan dengan rincian : 1) Diklatpim IV
: 23 orang
2) Diklatpim III
: 5
orang
3) Diklatpim II
: -
orang
Karyawan / Karyawati Tenaga Kontrak (Non PNS) di Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016 berjumlah 551 orang.
34
Tabel 2.1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya per Januari Tahun 2017
NO
Gol. IV
BAGIAN/ BIDANG/UPTD
Gol. III
d
c
b
a
1
1 1
d
c
b
a
2
4
1
1
1
7
1
2
1
3
3
9
2
2
2
4
10
1
7
SEKRETARIAT DINAS
2
BIDANG DAL-OPS
3
BIDANG LALU LINTAS
4
BIDANG SARPRAS TRANSPORTASI
1
1
1
2
3
5
BIDANG ANGKUTAN
1
1
2
3
4
6
UPTD PARKIR TEPI JALAN UMUM
2
2
2
7
UPTD PARKIR TEMPAT KHUSUS
1
2
8
UPTD TERMINAL
1
7
20
9
UPTD PKB
2
1
3
10
FUNGSIONAL
1 1
4
5
Gol. I
JML
1
JUMLAH
Gol. II
JML
18
18
38
JML
JML d
c
b
a
8
7
2
17
1
15
6
5
27
1
21
4
2
27
3
1
7
9
4
4
8
4
10
20
1
1
4
5
3
31
5
119
26
6
2
10
5
1
2
1
18
95
12
1
3
205
54
d
JUMLAH
1
27
13
14
31
31
58
5
42
37
5
59
59
101
37
31
6
61
61
98
16
12
4
31
31
47
18
13
5
26
26
44
35
28
7
19
19
54
12
10
2
20
20
32
228
207
21
79
99
327
17
23
19
4
35
35
58
1
3
3
-
441
373
68
8
26
176
312
3
b
1
1
1
1
2
5
a
1
15
19
4
5
21
29
PP31
THL
T. Kontrak
P
3
c
JML L
24
35
HONORER
PNS
3
41
GANDER
JML
20
TOTAL
3 20
361
381
882
II.2.2.
Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Sarana prasarana yang dikelola Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah dan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah sebagai berikut : a. Sarana : Jumlah Kendaraan sebagai berikut : 1) Roda 4 (empat)
: 27 unit
2) Truk Tangki
: 1 unit
3) Truk Engkel
: 5 unit
4) Sky Walker
: 5 unit
5) Bus Sekolah
: 6 unit
6) Roda 2 ( dua )
: 47 unit
7) Mobil Derek
: 5 unit
8) Mobil Uji Keliling
: 1 unit
9) Roda 3 (tiga)
: 2 unit
b. Prasarana : 1)
2)
3)
4)
5)
Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya di Jl. Dukuh Menanggal No.1 Surabaya dengan luas tanah 1900 m 2 dan luas bangunan 966,4 m2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Pelayananan perijinan – perijinan dibidang Perhubungan. Terminal Purabaya dengan luas tanah 120.000 m 2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan, antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi. Terminal Tambak Oso Wilangon dengan luas tanah 30.000 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan dan antar provinsi. Terminal Joyoboyo dengan luas tanah 11.134 m 2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Kedung Cowek dengan luas 7.496 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan.
36
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Terminal Type C Bratang dengan luas tanah 7.575 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Type C Dukuh Kupang dengan luas 2.652 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Type C Benowo dengan luas 500 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Type C Kalimas Barat dengan luas 2.574 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Type C Balongsari dengan luas 1.676 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Type C Menanggal dengan luas 2.197 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Type C Manukan Kulon dengan luas 5.031 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Terminal Type C Keputih dengan luas 1.944 m2 Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan. Halte 56 unit @ 18 m2 sama dengan 1.008 m2 Sebagai salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum dalam menaikkan dan menurunkan penumpang.
15) Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Pengujian Kendaraan Bermotor dengan kapasitas JBB (Jumlah Beban yang diperbolehkan) lebih dari 3500 Kg. Terletak di Jl. Margomulyo No. 64 Surabaya dengan luas sebesar
15.772
m2.
PKB
Tandes
merupakan
hibah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beroperasi pada tahun 2002. 16) Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Pengujian Kendaraan Bermotor dengan kapasitas JBB (Jumlah Beban yang diperbolehkan) sampai dengan 3500 Kg. 37
Terletak di Jl. Menganti Wiyung No. 15 Surabaya dengan luas sebesar 7.915 m2. PKB Wiyung merupakan hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beroperasi pada tahun 2002. 17) Gedung Parkir (Park and Ride) Park and Ride merupakan prasarana perparkiran yang mendukung AMC yang terletak di Jl. Mayjen Sungkono No. 122 Surabaya dengan luas sebesar 4.216,89 m². Gedung parkir ini memiliki kapasitas 83 unit mobil dan 244 unit motor dengan bangunan 4 lantai.
II.3.
Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kinerja
pelayanan
ini
menunjukkan
tingkat
capaian
kinerja
Dinas
Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan sasaran / target renstra Dinas Perhubungan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan / atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan / atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Berdasarkan capaian indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama 5 tahun (mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015), yang dapat dilihat pada Tabel 2.2, dapat dikatakan bahwa untuk indikator kecepatan rata-rata berhasil tercapai. Akan tetapi untuk indikator headway angkutan umum masih belum dapat tercapai dikarenakan masih banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kepemilikan armada angkutan umum yang masih dimiliki oleh perseorangan, kendaraan angkutan yang sudah tidak laik jalan, dsb. Adapun penyajian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.
38
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2010 – 2015 NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
1
Headway angkutan umum (menit) untuk bis kota
32,41
32,41
32,41
20,00
20,00
35,12
41,60
42,73
43,09
43,86
0,92
0,78
0,76
0,46
0,45
2
Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet
14,72
14,72
14,72
14,72
14,72
17,21
24,19
24,84
25,73
26,21
0,85
0,61
0,59
0,57
0,56
3
Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer
23,73
23,73
23,73
23,73
25,63
26,22
26,98
27,83
31,23
28,77
1,10
1,14
1,17
1,31
1,12
4
Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder
21,47
21,47
21,47
21,47
23,19
30,56
30,49
28,53
28,75
28,72
1,42
1,42
1,33
1,34
1,23
Target Renstra Tahun ke ...
39
Realisasi Capaian Tahun ke ...
Rasio Capaian pada Tahun ke ...
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2010 - 2015 Kota Surabaya Anggaran pada Tahun ke-
Uraian (1)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggaran
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Realisasi (18)
Rp. 35.073.046.253
Belanja Tidak Langsung
Rp. 29.547.475.098 Rp. 36.608.563.988 Rp. 32.081.209.048 Rp. 38.465.357.979 Rp. 41.282.340.576 Rp. 28.436.978.472
Rp. 32.035.457.582
Rp. 31.163.411.333
Rp. 39.004.895.666
96%
87,51%
97,14%
91,18%
94,48%
9,69%
8,42%
Belanja Langsung
Rp. 96.786.596.038 Rp. 82.566.892.910 Rp. 121.257.103.513 Rp. 137.573.140.100 Rp. 151.486.374.936 Rp. 75.148.995.239
Rp. 73.357.192.234
Rp. Rp. Rp. 102.137.934.512 103.179.412.614 134.765.167.527
78%
88,85%
84,23%
75,00%
88,96%
13,93%
17,12%
Total
Rp. 126.334.071.136Rp. 119.175.456.898Rp. 153.338.312.561 Rp. 176.038.498.079 Rp. 192.768.715.512Rp. 103.585.973.711
Rp. Rp. Rp. Rp. 105.392.649.816 133.301.345.845 138.252.458.867 173.770.063.193
82%
88,43%
86,93%
78,54%
90,14%
11,83 %
17,36%
Berdasarkan tabel diatas anggaran Dinas Perhubungan terus mengalami kenaikan meskipun di tahun ke-2 mengalami penurunan dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak lagi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Capaian realisasi anggaran Dinas Perhubungan juga mengalami kenaikan dari setiap tahunnya meskipun pada tahun ke-4 mengalami penurunan penyerapan. Hal ini dikarenakan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan Anggaran Dinas Perhubungan setiap tahunnya sebesar 11,83% dan rata-rata Realisasi penyerapan anggaran Dinas Perhubungan sebesar 17,36%.
40
II.4.
Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan II.4.1. Analisis dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Berdasarkan situasi dan kondisi Kota Surabaya yang semakin berkembang, khususnya di bidang transportasi, maka perlu dilakukan identifikasi Analisis Renstra Kementerian / Lembaga (K/L), Analisis Renstra SKPD Provinsi (Kabupaten/Kota) dan Analisis Renstra SKPD Kabupaten/Kota. Hasil analisis kondisi sebagaimana berikut : Tabel 2.4 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
No (1)
1
2
Indikator Kinerja
Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota
(2)
Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi
(3)
Presentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤ 0,95
a. Peningkatan Load Factor Kendaraan Umum (Angkot/ Mikrolet) b. Peningkatan Load Factor Kendaraan Umum (Bus Kota)
(4)
Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas
Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang nyaman, aman, cepat, dan berkualitas serta ramah lingkungan
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatnya kompetensi SDM petugas sektor transportasi Meningkatnya kualitas manajemen transportasi dengan penekanan pada ketersediaan sarana prasarana dan peran serta masyarakat dan Swasta
3
Sasaran pada Renstra K/L (5)
Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan
Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem Manajemen transportasi Perkotaan
Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi
Dengan kondisi dan perkembangan transportasi pada saat ini Dinas
Perhubungan
perlu
untuk
melakukan
perbaikan
dan
meningkatkan serta mengembangkan sarana prasarana transportasi, antara lain : Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dengan berbasis IT (ITS-ATCS). Meningkatkan kondisi kendaraan angkutan umum yang lebih baik dan nyaman. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang terjadwal dan terintegrasi.
41
Meningkatkan Pengelolaan manajemen perparkiran di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir menjadi lebih baik. Meningkatkan
kualitas
sumber
daya
manusia
dengan
mengikutsertakan diklat teknis di bidang transportasi. Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang transparan dan akuntabel berbasis IT. Tantangan atas kondisi dan perkembangan tersebut memang perlu untuk ditindaklanjuti mengingat kota Surabaya saat ini tidak hanya dikenal sebagai ibukota propinsi Jawa Timur, tetapi kota Surabaya juga sudah dikenal oleh dunia internasional karena prestasi skala Nasional dan Internasional yang telah diraih. Selain hal tersebut kota Surabaya mempunyai peluang untuk berkembang lebih pesat karena tidak terlepas dari pembangunan dan perbaikan sarana prasarana infrastruktur yang dilakukan jauh lebih baik dan
didukung
adanya
pelabuhan
udara
internasional
maupun
pelabuhan laut. Perbaikan di dalam pemerintahan sendiri sudah jauh lebih baik dengan dikembangkannya fasilitas - fasilitas penunjang kerja yang lebih modern dan menggunakan teknologi informatika sesuai perkembangan saat ini.
II.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 telah memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Penyelarasan dilakukan terhadap program dalam RPJMD Kota Surabaya dengan kebijakan, strategi, dan indikasi program dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya dapat dilihat bahwa penataan ruang Kota Surabaya adalah mengembangkan ruang kota metropolitan yang mengarah pada kota perdagangan dan jasa. Guna mendukung perkembangan Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang berbasis perdagangan dan jasa, tentunya perlu didukung dengan sarana prasarana transportasi yang memadai dan tetap menjaga serta meningkatkan kelancaran arus lalu lintas 42
Adapun kesesuaian antara kebijakan strategi struktur ruang dan pola ruang RTRW dengan program Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
43
Tabel 2.5 Hubungan antara Program Renstra Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 Kebijakan Strategi Program Renstra Dinas RTRW Kota Surabaya Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2034 Tahun 2016-2021 Struktur Ruang Strategi pengembangan pusat kegiatan nasional Mengembangkan a. Program Peningkatan jaringan infrastruktur Sistem Manajemen terpadu dan Transportasi berkelanjutan dalam b. Program Pengembangan skala kota dan wilayah Sistem Transportasi sekitarnya Berkelanjutan
Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi Mengembangkan a. Program Peningkatan transportasi darat, laut Sistem Manajemen dan udara Transportasi b. Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
Kegiatan yang berkaitan dengan Kebijakan Strategi
1. Pemeliharaan perlengkapan jalan 2. Pengadaaan perlengkapan jalan 3. Pembangunan sarana prasarana transportasi 4. Pengembangan sarana prasarana transportasi 5. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi 6. Pengadaan perlengkapan jalan 7. Pengelolaan parkir 1. Peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan 2. Penyelenggaraan manajemen lalu lintas 3. Penyelenggaraan transportasi bagi pelajar 4. Penyelenggaraan pelayanan angkutan umum 5. Pengelolaan terminal angkutan umum 6. Pengembangan angkutan umum massal perkotaan
44
Faktor Pendorong Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Political Will di bidang transportasi Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta Kesediaan dan kemauan masyarakat menggunakan kendaraan angkutan umum yang aman, nyaman dan selamat Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain
Faktor Penghambat Belum adanya integrasi perencanaan transportasi dan jaringan lintas angkutan umum dan barang di daerah Gerbang Kertasusila Tidak adanya pembatasan usia kendaraan angkutan umum dan angkutan barang Belum adanya subsudi Pemerintah terhadap kendaraan angkutan umum Tidak adanya pembatasan penggunaan kendaraan pribadi
Tabel 2.6 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Surabaya
No. (1)
1.
Rencana Struktur Ruang (2)
Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi
Struktur Ruang Saat Ini (3)
Pemantapan dan Pengembangan Terminal secara hierarki Pemantapan dan Pengembangan Angkutan Darat
Pengembangan transportasi perkeretaapian dalam kota
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
(4)
(5)
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD (6)
Pembangunan Sub Terminal dan Berkurangnya ruang bagi Halte pejalan kaki untuk pembangunan halte
Pembangunan Sub Terminal dan Halte yang tersebar di Kota Surabaya
Pengembangan Angkutan Massal Bertambahnya volume Dalam Kota kepadatan kendaraan yang akan berimbas ke kemacetan pada beberapa ruas jalan
Pengembangan angkutan massal dalam kota Surabaya
Pengembangan angkutan massal Bertambahnya volume berbasis jalan kepadatan kendaraan yang akan berimbas ke kemacetan pada beberapa ruas jalan
Pengembangan angkutan massal berbasis jalan dalam kota Surabaya
Pengembangan Sistem Manajemen Transportasi
Perubahan arus lalu lintas kendaraan
Pembangunan fasilitas Park and Ride
Belum munculnya kesadaran masyarakat untuk memarkirkan kendaraan di lokasi yang telah disediakan
Pengembangan sistem manajemen transportasi pada seluruh wilayah Kota Surabaya Pembangunan fasilitas Park and Ride pada beberapa titik yang tersebar di Kota Surabaya
45
Tabel 2.7 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Surabaya
No.
Rencana Pola Ruang
(1)
(2)
1.
Pola Ruang Saat Ini (3)
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(4)
(5)
(6)
Perlindungan Kawasan Lindung
Perlindungan kawasan sepanjang sempadan rel Kereta Api dari pelaksanaan pembangunan
Untuk perlindungan kawasan sempadan rel KA tidak masuk ke dalam kewenangan Dinas Perhubungan
Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Lindung
Penertiban dan pengendalian kawasan sempadan rel KA
Untuk penertiban dan pengendalian kawasan sempadan rel KA tidak masuk ke dalam kewenangan Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengamanan kawasan sempadan rel KA demi keselamatan transportasi Dinas Perhubungan tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengamanan kawasan sempadan rel KA demi keselamatan transportasi
46
II.4.3. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus
dilakukan
pemerintah
daerah
sebelum
memberikan
izin
pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan
KLHS
prinsip pembangunan
ditujukan
untuk
berkelanjutan dalam
memastikan
penerapan
pembangunan
suatu
wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan, hal inidisesuaikan dengan rumusan Permendagri 67/2012
tentang
pedoman
penyusunan
KLHS
untuk
rencana
pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negative terhadap lingkungan hidup. KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Pendekatan yang digunakan yaitu penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau mengkritisi kebijakan suatu perencanaan saja, namun untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan. Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan (interdependency), keseimbangan (equilibrium), dan keadilan (justice). Berikut penjelasan tentang tiga nilai dasar yang terkandung dalam KLHS. a. Keterkaitan (interdependency)
47
Nilai ini mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistic berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisikkimia, biologi, dan sosial ekonomi, dan juga mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, dan global-lokal. b. Keseimbangan (equilibrium) Nilai ini ditujukan agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan
antar
kepentingan
sosio-ekonomi
dengan
kepentingan lingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan kepentingan lain yang terkait. c. Keadilan (justice) Nilai ini ditujukan agar penyelenggaraan KLHS dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa memandang suku, agama, etnis dan ras sehingga hasil pembangunan dapat merata dan menyeluruh. Terdapat tahapan persipan dalam proses penyusunan KLHS RPJMD Kota Surabaya meliputi tahap pembentukan kelompok kerja (Pokja), penyusunan KAK dan pengadaan jasa TA. a. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) c. Pengadaan Jasa TA Sasaran yang akan dicapai pada Pendampingan Penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 adalah: a) Tereksplorasinya isu pembangunan berkelanjutan baik aspek lingkungan, sosial budaya maupun ekonomi di Kota Surabaya; b) Tersusunnya kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program dalam rancangan RPJMD terhadap isu pembangunan berkelanjutan di Kota Surabaya; c) Tersusunnya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan program dalam rancangan RPJMD Kota Surabaya; d) Tersusunnya rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan program yang mengintegrasikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan dalam rancangan RPJMD Kota Surabaya.
48
Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya bertujuan
untuk
memastikan
bahwa
prinsip
pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya serta meningkatkan kualitas RPJMD sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut tabel penyusunan rekomendasi dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya. Tabel 2.8 Instrumen Penyusunan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD Dampak Negatif
Isu Prioritas
Program
Meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi menyebabkan efek gas rumah kaca dan perubahan iklim
Program pengemban gan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial
Kurangnya peningkatan upaya konservasi energi dan pemanfaatan potensi energi alternatif dari berbagai sumber
Program pengemban gan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial
Mitigasi
Peningkatan 1. Pemantapan program pergerakan alternatif moda dengan angkutan publik untuk berbagai mengurangi beban moda angkutan dan jalan; transportasi 2. Peningkatan kinerja meningkatka kerjasama antar kota n ancaman untuk membangun pencemaran terminal-terminal logistik udara sebelum masuk ke Kota Surabaya. 3. Pembatasan moda pengangkut barang yang akan masuk kek Kota Surabaya Peningkatan 1. Pemantapan program kebutuhan alternatif moda angkutan energi publik untuk mengurangi terutama beban angkutan dan untuk jalan; trasportasi 2. Peningkatan kinerja dan listrik kerjasama antar kota untuk membangun terminal-terminal logistik sebelum masuk ke Kota Surabaya. 3. Pembatasan moda pengangkut barang yang akan masuk kek Kota Surabaya
Alternatif
Rekomendasi 1. Integrasi mitigasi ke dalam kebijakan sektor perhubungan dan transportasi. 2. Usulan pemantapan sistem transportasi regional sebagai bahan kajian kebijakan di tingkat provinsi
1. Integrasi mitigasiss ke dalam kebijakan sektor perhubungan dan transportasi. 2. Usulan pemantapan sistem transportasi regional sebagai bahan kajian kebijakan di tingkat provinsi
Tindak lanjut penanganan terhadap indikasi keterkaitan negatif dalam
KLHS
muncul
sebagai
rumusan
rekomendasi
untuk
implementasi dari masing masing mitigasi dan alternatif. Rekomendasi utama yang dapat diidentifikasi adalah: a. Integrasi program mitigasi ( Pembatasan aktivitas logistik di dalam kawasan perkotaan) ke dalam kebijakan beberapa sektor, terutama: pengelolaan persampahan dan limbah; transportasi dan penyediaan air bersih; b. Usulan pemantapan sistem transportasi regional sebagai bahan kajian kebijakan di tingkat provinsi
49
c. Integrasi
kebijakan
pada
sektor
kebersihan,transportasi,
perindustrian, dan tata ruang. d. integrasi program mitigasi dengan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan daerah terutama untuk perhitungan daya dukung dan daya tampung, program pariwisata alternatif untuk meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor; e. Program mitigasi diintegrasi dalam kegiatan bidang perencanaan umum
50
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengalami berbagai macam kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Berikut adalah tabel Indentifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian
Capaian/ Standar Kondisi yang Saat ini Digunakan
(1)
(2)
(3)
Kecepatan Rata-rata Kendaraan di jalan Arteri Primer Kecepatan Rata-rata Kendaraan di jalan Arteri Sekunder Headway Angkutan Umum Mikrolet Headway Angkutan Umum Bus Kota
28,88
25,63
28,79
23,19
26,21
14,72
43,86
20,00
INTERNAL
EKSTERNAL
(Kewenangan SKPD)
(Diluar Kewenangan SKPD)
(4)
1. Jumlah SDM yang memadai 2. Sarana dan prasarana penunjang operasional 3. Sarana perlengkapan jalan memadai 4. Sistem informasi teknologi di bidang transportasi memadai (ITSATCS dan edishub) 5. Pelayanan Perhubungan berbasis Informasi Teknologi
51
Permasalahan
Pelayanan SKPD
(5)
(6)
1. Regulasi di bidang transportasi 2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain 3. Kesediaan dan kemauan masyarakat menggunakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan selamat 4. Komitmen kepala daerah di bidang transportasi 5. Perkembangan teknologi informasi di sektor transportasi pada era globalisasi 6. Peran serta swasta dan masyarakat
1.Belum semua masyarakat mengerti Teknologi Informasi 2.Masih kurangnya disiplin masyarakat berlalu lintas 3.Kepemilikan pribadi angkutan umum 4.Pelayanan angkutan umum belum memenuhi harapan
III.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kota Surabaya untuk periode Tahun 2016 – 2021 adalah : “SURABAYA KOTA SENTOSA yang BERKARAKTER dan BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI” Adapun makna dari nilai-nilai Visi tersebut adalah : Pokok Visi Sentosa : Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin warganya dalam kondisi makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri. Pokok Visi Berkarakter : Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila. Pokok Visi Berdaya Saing Global : Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumber daya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global. Pokok Visi Berbasis Ekologi : Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan. Misi Kota Surabaya untuk periode Tahun 2016 – 2021 adalah : Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Walikota terpilih memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses pembangunan di kota Surabaya.
Adapun misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas. 52
a. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
pendidikan,
kesehatan
serta
ketahanan pangan; b. Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda; c. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja.
2. Memberdayakan
masyarakat
dan
menciptakan
seluas
-
luasnya
kesempatan berusaha. a. Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan pemberdayaan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif; b. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum. Menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktifitas keseharian bagi warga kota. 4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota. a. Mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan (sustainability) sistem pertanahan dan sistem penataan ruang; b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota; c. Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi.
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan. a. Menyediakan rumah tempat tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan sarana prasana yang memadai serta didukung dengan lingkungan yang sehat secara berkelanjutan; b. Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan.
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. a. Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial; 53
b. Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca. 7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional. a. Menggali potensi, peningkatan investasi, serta mengembangkan dan menerapkan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional; b. Menghubungkan
simpul-simpul
yang
menjadi
jaringan
aktivitas
perdagangan; c. Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri. 8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas; b. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan,
dengan
cara
memantapkan
proses
dan
sistem
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK; c. Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD; d. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif. a. Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas; b. Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata. 10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien. a. Optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara menyediakan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien; 54
b. Meningkatkan
jaringan
dan
pelayanan
transportasi
kota
yang
terintegrasi; c. Mewujudkan pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum; d. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata; e. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan merata; f. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistim jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik; g. Mewujudkan
keabsahan
kepemilikan
aset
untuk
dimanfaatkan
pembangunan sarana dan prasarana kota. Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : “SURABAYA KOTA SENTOSA yang BERKARAKTER dan BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI” No (1)
1
2
3
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
(2)
Misi 4 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota. Program : 1. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan Misi 7 : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional Program : 1. Program manajemen lalu lintas angkutan barang Misi 8 : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
(3)
Belum semua masyarakat mengerti Teknologi Informasi Masih kurangnya disiplin masyarakat berlalu lintas Kepemilikan prbadi angkutan umum Pelayanan angkutan umum belum memenuhi harapan
Program : 1. Program pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan 2. Program pelayanan administrasi perkantoran 3. Program perencanaan pembangunan daerah
55
Faktor Penghambat (4)
Pertumbuhan kendaraan pribadi tidak terkendali Pemilikan angkutan umum masih bersifat pribadi Disiplin pemilik kendaraan angkutan umum tidak patuh terhadap UndangUndang Disiplin pengguna jalan masih rendah
Pendorong (5)
Political Will dibidang transportasi Tersedianya anggaran UndangUndang dan Peraturan Pemerintah di bidang Lalu lintas Penyediaan angkutan massal wajib diselenggarak an oleh Pemerintah
4
Misi 10 : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien. Program : 1. Program peningkatan sistem manajemen transportasi 2. Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan
III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kementerian Perhubungan dan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya adalah sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No .
Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L
(1)
(2)
1.
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi
2.
3.
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya (3)
Sebagai Faktor Penghambat (4)
Pendorong (5)
Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Tersedianya anggaran yang memadai di bidang transportasi
Belum adanya masterplan transportasi kota yang komperensif (Angkutan umum, angkutan barang, angkutan kereta, dan angkutan laut)
Belum adanya integrasi perencanaan transportasi angkutan umum dan barang daerah Gerbang Kertasusila
Belum adanya masterplan transportasi barang (angkutan truk dan kereta api)
Kurang Undang-Undang terintegrasi antara Lalu Lintas jaringan lintas Angkutan Jalan angkutan barang Tersediannya daerah Gerbang anggaran yang Kertasusila memadai di bidang transportasi Tidak adanya Undang-Undang pembatasan Lalu Lintas usia kendaraan Angkutan Jalan angkutan umum Ketegasan dan angkutan Pemerintah di barang. dalam Tidak adanya penegakan kualifikasi / hukum kelaikan sertifikat jalan
Tidak ada sanksi yang tegas terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan yang dibuktikan dengan adanya kendaraan tidak laik jalan masih beroperasi 56
4.
Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi
5.
Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya
6.
Meningkatnya pelayanan angkutan Umum massal perkotaan
Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penggunaan bahan bakar Belum adanya integrasi di bidang teknologi informasi.
Kurang tersedianya sarana angkutan umum massal (monorail dan trem) Buruknya kondisi sarana angkutan umum (bus dan mikrolet)
pengemudi angkutan umum Kurang ketersediaan pengisian bahan bakar alternatif Kurang tersedianya SDM dan Angaran yang mendukung terhadap Teknologi Informasi.
Belum adanya subsidi Pemerintah terhadap angkutan umum Tidak adanya aturan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi
Perlu adanya subsidi bahan bakar bagi pengguna kendaraan Undang – Undang Teknologi Informasi Political Will Pemimpin Daerah Tersedianya anggaran UndangUndang Lalu Lintas Angkutan Jalan Adanya RPJMD Tentang Angkutan Massal
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Kota berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No . (1)
Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi (2)
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya (3)
Sebagai Faktor Penghambat (4)
Pendorong (5)
1.
Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatnya kompetensi SDM petugas sektor transportasi
Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dibandingkan kebutuhan dan permasalahan “the right man on the right job”
Keterbatasan jumlah SDM yang yang memiliki kompetensi dibanding kebutuhan
2.
Meningkatnya kualitas manajemen transportasi dengan penekanan pada ketersediaan sarana prasarana dan peran serta masyarakat dan Swasta
Belum adanya masterplan angkutan barang
Kurang Undang-Undang terintegrasi antara Lalu Lintas jaringan lintas Angkutan Jalan angkutan barang Tersediannya daerah Gerbang anggaran yang Kertasusila memadai di bidang transportasi Membuka peluang pendanaan dari swasta (Kerjasama Pemerintah Swasta)
57
Peningkatan SDM dengan berbagai diklat bekerjasama dengan Badan Diklat
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Terhadap hasil telahaan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersaji pada tabel 3.5 Dan tabel 3.6
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No (1)
1
Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD (2) Mengembangkan jaringan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan dalam skala kota dan wilayah sekitarnya
Permasalahan Pelayanan SKPD (3) Belum adanya masterplan transportasi kota yang komperesif (angkutan umum, angkutan barang, angkutan kereta, dan angkutan laut)
Sebagai Faktor Penghambat (4) Belum adanya integrasi perencanaan transportasi angkutan umum dan barang
Pendorong (5) Peningkatan kinerja kerjasama antar kota untuk membangun terminal-terminal logistik sebelum masuk ke Kota Surabaya. Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No (1) 1
Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD (2) Meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi menyebabkan efek gas rumah kaca dan perubahan iklim
Sebagai Faktor
Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
(3) Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap penggunaan bahan bakar
(4) Kurang tersedianya bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan
(5) Perlu adanya pembatasan kendaraan bermotor dan subsidi bahan bakar bagi pengguna kendaraan
58
III.5. Penentuan Isu – Isu Strategis Merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dapat diperoleh nilai dan kriteria isu strategis sebagai berikut : Tabel 3.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis No
Kriteria
Bobot
1
Manfaat/Dampak Bagi Publik (M)
30
2
Daya ungkit untuk pembangunan daerah
20
3
Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
20
4
Pokok Isu terkandung dalam Visi-Misi Kota
30
Total
100 Tabel 3.8 Nilai Skala Kriteria
No
Nilai Skala Kriteria ke1 2 3 4 (30%) (30%) (20%) (20%)
Isu Strategis
Total Nilai
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.5
1
0.60
1.5
4.6
2
Komitmen kepala daerah di bidang transportasi Regulasi di bidang Transportasi
1.5
1
0.60
1.2
4.3
3
Peran serta swasta dan masyarakat
0.89
0.60
0.60
0.89
3
4
Perkembangan Teknologi informasi di sektor transportasi pada era globalisasi Kesediaan dan kemauan masyarakat menggunakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan selamat Sarana perlengkapan jalan memadai
1.2
0.60
0.60
0.89
3.3
0.89
0.60
0.60
1.2
3.3
1.5
1
0.8
1.5
4.8
Sarana dan prasarana penunjang operasional Jumlah SDM Memadai
1.5
1
1.8
1.2
4.5
1.2
0.60
0.8
0.89
3.5
Pelayanan Perhubungan berbasis Informasi Teknologi Sistem informasi teknologi di bidang transportasi memadai (ITS-ATCS dan e-dishub) Kewenangan pengelolaan prasarana jalan Regulasi tentang pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan jaringan lintas angkutan barang Perilaku / disiplin pengguna jalan
1.2
0.60
0.60
0.89
3.3
1.2
0.60
0.60
0.89
3.3
1.2
0.60
0.60
1.2
3.6
1.5
0.8
0.60
1.5
4.4
1.5
0.8
1
1.2
4.5
(1)
1
5
6 7 8 9 10
11 12
13
(2)
59
14
Konsistensi tata guna lahan
0.89
0.8
0.60
0.89
3.19
15
Dukungan dokumen perencanaan transportasi makro Keterbatasan alokasi anggaran APBD
1.2
0.60
0.60
1.2
3.6
1.5
0.8
0.8
1.2
4.3
Keterbatasan SDM berkompetensi khusus
1.2
0.60
0.60
0.89
3.3
16 17
Tabel 3.9 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis No.
Isu-Isu Strategis
Total Nilai
Rata-Rata Nilai
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Komitmen kepala daerah di bidang transportasi
4.6
1.15
2
Regulasi di bidang Transportasi
4.3
1.075
3
3
0.75
3.3
0.825
3.3
0.825
6
Peran serta swasta dan masyarakat Perkembangan Teknologi informasi di sektor transportasi pada era globalisasi Kesediaan dan kemauan masyarakat menggunakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan selamat Sarana perlengkapan jalan memadai
4.8
1.2
7
Sarana dan prasarana penunjang operasional
4.5
1.125
8
Jumlah SDM Memadai
3.5
0.875
9
3.3
0.825
3.3
0.825
3.6
0.9
4.4
1.1
13
Pelayanan Perhubungan berbasis Informasi Teknologi Sistem informasi teknologi di bidang transportasi memadai (ITS-ATCS dan e-dishub) Kewenangan pengelolaan prasarana jalan Regulasi tentang pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan jaringan lintas angkutan barang Perilaku / disiplin pengguna jalan
4.5
1.125
14
Konsistensi tata guna lahan
3.19
0.7975
15
Dukungan dokumen perencanaan transportasi makro
3.6
0.9
16
Keterbatasan alokasi anggaran APBD
4.3
1.075
17
Keterbatasan SDM berkompetensi khusus
3.3
0.825
3,81
0,9528
4 5
10 11 12
Rata – Rata Keseluruhan
60
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
IV.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Surabaya IV.1.1. Perumusan Visi Visi Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari Visi Pemerintah Kota Surabaya yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 serta merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dapat diartikan juga sebagai cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Perhubungan harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Kota Surabaya sebenarnya masih dihadapkan pada berbagai macam persoalan kota, khususnya permasalahan di sektor perhubungan. Sekarang ini, kondisi beberapa ruas jalan di Kota Surabaya sudah mengalami kemacetan. Hal tersebut juga ditambah dengan masih minimnya
kesadaran
masyarakat
untuk
dapat
beralih
moda
transportasi dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Berdasarkan beberapa permasalahan pokok yang telah diuraikan diatas maka telah ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah :
“ MENUJU TRANSPORTASI KOTA yang BERKUALITAS dan BERKELANJUTAN ”
IV.1.2. Penjelasan Visi : Terwujudnya
Transportasi
yang
berkualitas
yaitu
mengandung
pengertian bahwa transportasi diselenggarakan dengan : 1) Handal artinya mempunyai Responsif, Akuntabilitas, Aksesibilitas yang tinggi; 2) Efisien dan Efektif yaitu dapat menghemat waktu dan biaya serta tepat guna; 3) Terjangkau yaitu dapat melayani semua wilayah dengan tarif yang ekonomis; 61
4) Mengutamakan keselamatan pengguna jasa transportasi dan menekan tingkat kecelakaan seminimal mungkin. Sedangkan makna dari pengertian Berkelanjutan (berwawasan lingkungan)
yaitu
mengandung
pengertian
bahwa
transportasi
diselenggarakan dengan : 1) Mewujudkan penggunaan angkutan masal yang dibutuhkan oleh individu dan masyarakat yang aman, nyaman dan selamat. 2) Mewujudkan efisiensi penggunaan bahan bakar transportasi. 3) Membatasi emisi, meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, membatasi penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui agar kualitasnya tetap terjaga.
IV.1.3. Perumusan Misi Guna mewujudkan visi tersebut Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menetapkan 2 ( dua ) Misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Jalan. Penjelasan : Mengatur dan menyediakan perlengkapan jalan. Melakukan pengawasan dan penertiban pelanggaran lalu lintas. Menerapkan manajemen lalu lintas berbasis informasi teknologi. Meningkatkan Teknologi Informasi di bidang Perhubungan. Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran Transportasi Lalu Lintas. 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum. Penjelasan : Mengatur dan menyediakan sarana dan prasarana angkutan orang dan barang. Meningkatkan kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
62
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Perhubungan No.
Visi
1.
Menuju Transportasi Kota yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Pokok-Pokok Visi 1. Handal 2. Efisien dan Efektif 3. Terjangkau 4. Keselamatan 5. Sosial 6. Ekonomi 7. Lingkungan
Penjelasan Visi
Misi
1. Mempunyai responsif, akuntabilitas, aksesibilitas yang tinggi 2. Hemat waktu, biaya dan tepat guna 3. Melayani semua wilyah dengan tarif ekonomis 4. Mengutamakan keselamatan pengguna jasa transportasi
1. Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan
IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan IV.2.1. Perumusan Tujuan Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang menjadi dasar pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut : 1) Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas yang memiliki indikator tujuan Persentase Jalan Arteri Sekunder tertentu dengan V/C ratio ≤ 0,80 dengan target pada tahun 2016-2021 berturut-turut sebesar 30% s/d 40% pada tahun 2021. 2) Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang nyaman, aman, cepat, dan berkualitas serta ramah lingkungan yang memiliki indikator tujuan : a. Peningkatan Load Factor kendaraan umum (Angkot/Mikrolet) dengan target pada tahun 2016 – 2021 berturut-turut sebesar 22% s/d 30%. b. Peningkatan Load Factor kendaraan umum (Bus Kota) dengan target pada tahun 2016 – 2021 berturut-turut sebesar 34% s/d 42%.
63
IV.2.2. Perumusan Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan yang memiliki indikator sasaran Ratio jumlah kecelakaan fatal dengan target pada tahun 2016-2021 berturut-turut sebesar 0.23 s/d 0.19. 2) Mengendalikan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum yang memiliki indikator sasaran Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan target pada tahun 2016-2021 berturut-turut sebesar 80% s/d 90%.
Tabel 4.2 Tujuan Kota Surabaya Yang Menjadi Pelayanan SKPD NO.
TUJUAN (KOTA)
(1)
(2)
1.
2
3
4
INDIKATOR TUJUAN (KOTA) (3)
Target Kinerja SKPD Pada Tahun 2016
2017
2018
2019
2020
2021
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Meningkatkan Kualitas Indeks Kualitas Lingkungan 0 0 0 0 0 0 Lingkungan Hidup Kota yang Hidup Bersih dan Hijau Meningkatkan Arus Peningkatan Volume 0 0 0 0 0 0 Perdagangan Internasional dan Komoditi Keluar Masuk Antar Pulau dari/dan Menuju Kota Surabaya Surabaya Meningkatkan Kinerja Indeks Tata Kelola 61,88% 70,11% 72,51% 74,35% 79,13% 81,25% Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatkan Jaringan dan 6 jam 6 jam 6 jam 6 jam 6 jam 6 jam 5 Menurunnya Lama Jam Pelayanan Transportasi Kota 20 mnt 17 mnt 15 mnt 12 mnt 10 mnt mnt Sibuk yang Terpadu E E E D D D Level of Service (LOS) Tingkat Pelayanan Jalan
Tabel 4.3 Sasaran Kota Surabaya Yang Menjadi Pelayanan SKPD NO.
SASARAN (KOTA)
(1)
(2)
1. 2.
3.
Meningkatkan Kualitas Udara dan Air Peningkatan Sistem Manajemen City Logistik
INDIKATOR SASARAN (KOTA) (3)
Indeks Kualitas Udara Ambien
Target Kinerja SKPD Pada Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (4)
(5)
1,39% 1,39% Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kategori Transportasi dan Pergudangan a. Meningkatkan Tata Kelola Indeks kepuasan SKPD terhadap 60% 62% Administrasi Pemerintahan pemenuhan kebutuhan sarana dan yang Baik prasarana perkantoran 75% 76% Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan 90,55% 90,84% Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
64
(6)
(7)
(8)
(9)
84.00 84.25 84.50 84.75 85.00 85.25 1,39% 1,39% 1,39% 1,39%
64%
66%
68%
70%
77%
78%
79%
80%
91,53% 91,96% 92,56% 93,05%
b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 4
a. Menyediakan Sistem Manajemen Transportasi yang Berkualitas b. Penyediaan dan Optimalisasi Sistem Angkutan Umum Massal yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤ 0.95
76%
76%
76%
76%
76%
76%
30%
32%
34%
36%
38%
40%
Peningkatan Load factor kendaraan umum (Angkot/Mikrolet) Peningkatan Load factor kendaraan umum (Bis Kota)
22%
23%
24%
26%
28%
30%
34%
35%
36%
38%
40%
42%
IV.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan IV.3.1. Perumusan Strategi Rumusan
strategi merupakan
pernyataan
–
pernyataan
yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diatas maka Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menetapkan strategi sebagai berikut : 1) Pengembangan manajeman dan rekayasa lalu lintas. 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perhubungan. 3) Melakukan manajemen permintaan transportasi (Traffic Demand Management) 4) Pengembangan sistem teknologi informasi pada manajemen dan rekayasa lalu lintas. 5) Pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan. 6) Pengembangan sistem teknologi informasi pada sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Online dan e-payment. 7) Pengembangan Angkutan Masal Cepat (AMC). 8) Peningkatan pelayanan angkutan umum dengan sistem the buy services. 9) Melakukan reformasi angkutan umum. IV.3.2. Arah Kebijakan Untuk mewujudkan Tujuan yang diinginkan tersebut diatas maka Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menetapkan kebijakan yaitu sebagai berikut : 1) Penerapan analisa dampak lalu lintas di setiap pembangunan kawasan. 65
2) Penerapan
manajemen
transportasi
(Traffic
Demand
Management) seperti pergeseran jam kerja dan jam sekolah, penerapan 3 in 1, road pricing dan Tarif Parkir Progresif/Zona. 3) Penerapan penggunaan teknologi informasi pada rekayasa lalu lintas seperti (ITS-ATCS). 4) Penertiban dan penegakan hukum secara konsisten pada pelanggaran lalu lintas. 5) Pembatasan usia kendaraan angkutan penumpang umum. 6) Pemberian subsidi kepada operator angkutan umum. Tabel 4.4 Analisa SWOT Faktor Eksternal
Faktor Internal Kekuatan (Strengths): 1. Jumlah SDM memadai 2. Sarana dan prasarana penunjang operasional 3. Sarana perlengkapan jalan memadai 4. Sistem informasi teknologi di bidang transportasi memadai (ITS-ATCS dan e-dishub) 5. Pelayanan Perhubungan berbasis Informasi Teknologi Kelemahan (Weakness) : 1. Keterbatasan alokasi anggaran APBD 2. Keterbatasan SDM berkompetensi khusus 3. Dukungan dokumen perencanaan transportasi makro
Peluang (Opportunities) : 1. Regulasi di bidang Transportasi 2. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain 3. Kesediaan dan kemauan masyarakat menggunakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan selamat 4. Komitmen kepala daerah di bidang transportasi 5. Perkembangan Teknologi informasi di sektor transportasi pada era globalisasi 6. Peran serta swasta dan masyarakat
Tantangan (Threats) : 1. Regulasi tentang pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan jaringan lintas angkutan barang 2. Perilaku / disiplin pengguna jalan 3. Konsistensi tata guna lahan 4. Kewenangan pengelolaan prasarana jalan
Alternatif Strategi SO : 2. Kebijakan Pemerintah tentang Subsidi Angkutan Umum 3. Pengembangan Informasi Teknologi di Bidang Transportasi
Alternatif Strategi ST : 1. Pelaksanaan Traffic Demand Management 2. Penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang konsisten
Alternatif Strategi WO : 1. Pengembangan Kualitas dan Kuantitas SDM berkompetensi Khusus 2. Perlu adanya Masterplan Transportasi yang Komperhensif
Alternatif Strategi WT : 1. Kerjasama Pemerintah dan Swasta di bidang Transportasi 2. Menegakkan konsistensi tentang tata guna lahan
66
Tabel 4.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran No.
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
(1)
(2)
(3)
1
Meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan.
Ratio jumlah kecelakaan fatal.
2
Mengendalikan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum.
Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
Strategi (4)
Melakukan Pembinaan keselamatan berlalu lintas di jalan. Pemberian Subsidi angkutan umum.
Tabel 4.6 VISI
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan : Menuju Transportasi Kota yang Berkualitas dan Berkelanjutan
MISI I
: Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Jalan.
Tujuan Meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan.
Sasaran Ratio jumlah kecelakaan fatal.
Strategi Kebijakan Melakukan Pembinaan Pelaksanaan keselamatan berlalu pembinaan pelajar lintas di jalan. Meningkatkan sarana prasarana perlengkapan jalan.
MISI II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan. Tujuan Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang nyaman, aman, cepat, dan berkualitas serta ramah lingkungan.
Sasaran Mengendalikan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum.
Strategi Pemberian Subsidi angkutan umum
67
Kebijakan Pelaksanaan Buy the Service angkutan umum Pembatasan umur kendaraan angkutan umum
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan tabel sebagai berikut : Tabel 5.1 Program Jangka Menengah Pelayanan SKPD No
PROGRAM (KOTA)
(1)
(2)
1.
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
INDIKATOR PROGRAM (KOTA) (3)
TARGET KINERJA PADA TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (5)
a. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik b. Persentase Ketepatan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran a. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dan Pelaporan Dokumen Perencanaan Strategis dan/atau Sektoral b. Persentase PD Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana yang Dokumen Perencanaan Tahunannya Berkualitas Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan a. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan Kota b. Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas
Program Manajemen Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan Lalu Lintas Angkutan menuju hub Barang Program Pengendalian Persentase ketaatan/ kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek dan Pengawasan lingkungan Dampak Lingkungan Program a. Rata-rata headway angkutan Pengembangan Sistem umum (Angkot/feeder) Transportasi b. Rata-rata headway angkutan Berkelanjutan umum (Bus Kota)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
N/A
72%
74%
76%
78%
80%
60%
100% 100% 100% 100% 100%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
70%
72%
74%
76%
78%
80%
28,90 29,19 30,06 31,27 31,89 32,53 km/jm km/jm km/jm km/jm km/jm km/jm 2%
2%
2%
2%
2%
2%
120,4 112,88 106,24 100,33 95,05 90,30 menit menit menit menit menit menit 40%
50%
60%
70%
80%
95%
26 menit
26 menit
25 menit
25 menit
23 23 menit menit
43,32 43,32 42,57 42,50 41,83 40,54 menit menit menit menit menit menit
c. Persentase penyediaan sarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% prasarana pendukung transportasi berkelanjutan
68
