RENCANA STRATEGIS DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KOTA PADANG

RENCANA STRATEGIS

DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KOTA PADANG

KATA PENGANTAR

Syukur

Alhamdulillah

kami

panjatkan

ke

hadirat

Illahi Robbi yang telah memberikan rahmat serta karuniaNya,atas

tersusunnya

Rencana

Strategis

Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Rencana

Strategis

Dinas

Tata

Tahun

Perumahan

Ruang

2014-2019

Kota

Tata

Padang,

Bangunan

dan

Perumahan yang merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan,

dan

kegiatan

sasaran,

Dinas

strategi,

TRTBP

Kota

kebijakan

Padang

program

dalam

dan

mendukung

pencapaian sasaran pembangunan daerah. Rencana menyatukan harapan

di

Strategis komitmen masa

dirangkum

bersama

yang

akan

dengan

dalam

proses

datang,

Strategis ini menjadi arah dan

tujuan

untuk

pencapaian

hendaknya

pedoman serta

Rencana motivasi

peningkatan kinerja bagi para pegawai di Dinas Tata Ruang Tata

Bangunan

dan

Perumahan

Kota

Padang

didalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Laporan ini mungkin jauh daripada sempurna, namun diharapkan

kritik

kesempurnaannya.

dan

Semoga

saran laporan

dari ini

pembaca

bermanfaat,

guna terima

kasih. Padang, Desember 2014 Kepala Dinas

Ir. H. Afrizal. BR

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

1

B. Landasan Hukum

2

C. Maksud dan Tujuan

3

D. Sistematika Penulisan

3

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II A. Realisasi Program

5

B. Program Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

5

C. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Program Kegiatan BAB III

19

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

A. Realisasi dan Capaian Kegiatan Tahun 2013

22

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

37

C. Dana Indikatif Beserta Perkiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif BAB IV PENUTUP

51 54

DAFTAR TABEL KATA PENGANTAR BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Jumlah

PNS

dan

Non

Dinas

TRTBP

Berdasarkan

Pendidikan Tahun 2014 2.2

Jumlah

PNS

Dinas

8

TRTBP

berdasarkan

pendidikan

Tahun 2014 2.3

Data

38

PNS

Dinas

TRTBP

yang

telah

mengikuti

Pendidikan Teknis Tahun 2014

38

2.4

Inventaris barang Dinas TRTBP Tahun 2014 40

2.5

Indikator

kinerja

Terhadap

capaian

keluaran

(output) Rentsra Dinas TRTBP Tahun 2014

49

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Faktor

pendorong

dan

penghambat

internal

kelembagaan Dinas TRTBP Kota Padang 3.2

53

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas TRTBP

terhadap

pencapaian

visi,

misi

dan

program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah56 3.3

Permasalahan pelayanan dinas TRTBP berdasarkan telaahan RTRW berdasarkan factor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

BAB

IV

VISI,

MISI,

TUJUAN

SASARAN,

STRATEGIS

62 DAN

KEBIJAKAN 4.1

Keterkaitan visi, misi Dinas TRTBP Kota Padang Tahun 2014-2019

66

4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah dinas TRTBP 4.3 Strategi dan kebijakan

73

Rencana Strategis Dinas TRTBP 2014-2019

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Salah

satu

tujuan

kebijakan

desentralisasi

dan

otonomi daerah adalah untuk menjadikan Pemerintah agar lebih

dekat

pemerintah efektif.

dengan

dapat

Hal

mengenai

dilakukan

ini

Kabupaten/Kota

rakyatnya, dengan

berdasarkan

memiliki

kebutuhan

sehingga lebih

asumsi

efisien

bahwa

pemahaman

dan

yang

aspirasi

pelayanan dan

Pemerintah lebih

masyarakat

baik mereka

daripada Pemerintah Pusat. Secara

teoritis,

birokrasi

Pemerintahan

memiliki

tiga fungsi utama, yaitu; fungsi Pelayanan berhubungan dengan

unit

langsung

organisasi

dengan

pemerintahan

masyarakat

Pembangunan

yang

pemerintahan

yang

(public

berhubungan menjalankan

yang

service),

dengan salah

berhubungan

unit

satu

Fungsi

oganisasi

bidang

tugas

tertentu disektor pembangunan (development function), dan Fungsi

pemerintahan

umum,

berhubungan

dengan

rangkaian

kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugastugas

pemerintahan

temasuk

di

ketentraman

umum

dalamnya dan

(regulation menciptakan

ketertiban.

and dan

Ketiga

fungsi

function), memelihara birokrasi

pemerintahan tersebut, menunjukan bahwa pelayanan publik yang

dilaksanakan

sangat

luas

yaitu

oleh

pemerintahan

pelayanan

yang

daerah,

cakupannya

menghasilkan

public

good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau

kebijakan

yang

harus

dipatuhi

oleh

masyarakat

(fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lainlain.

Dengan

demikian

terdapat

3

unsur

penting

dalam

pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi

(penyelenggara)

pelayanan

yaitu

Pemerintah

Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) 1


yaitu

orang

atau

masyarakat

atau

organisasi

yang

berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan

dan/atau

diterima

oleh

penerima

layanan

(pelanggan). Berdasarkan Pembentukan

Perda

No

14

Tahun

2012

tentang

Organisasi Perangkat Daerah maka dibentuk

Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dengan tugas pokok

dan

Tahun

2012

fungsi

yang

tentang

dijabarkan

penjabaran

dalam

tugas

Perwako

pokok

dan

No

59

fungsi

Dinas TRTBP yaitu sebagai SKPD pelaksana proses Perizinan Mendirikan

Bangunan

Penyelenggara sebagai

(PIMB)

Pelayanan

Ibukota

di

Propinsi

atau

Kota

sebagai

Padang.

Sumatera

Kota

Barat

dan

SKPD Padang

merupakan

pusat pemerintahan, pendidikan, pariwisata, industri dan perdagangan terlibat dalam bentuk kebutuhan akan wadah atau ruang yang

cukup besar untuk mendukung aktifitas

perekonomian dan fungsi pelayanan kota. Penataan ruang menjadi

pedoman

untuk

pengembangan

fisik

kota

dan

menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Penataan ruang

merupakan

wilayah

kota

alat

untuk

terutama

mengarahkan

pada

kawasan

pembangunan strategis

di dan

mengendalikan pembangunan pada kawasan sensitif terhadap dampak negatif lingkungan. Perubahan memberikan pelayanan

perkembangan

implikasi yang

lebih

masyarakat

terhadap baik

dan

saat

ini

tuntutan prima.

telah

kebutuhan

Dalam

menjawab

tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan

kinerja

perkembangan

akan

pengendalian

dan

profesionalisme,

mempengaruhi

pertumbuhan

perubahan

penataan

perumahan

dan

ruang

ini

dan

merupakan

tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD yang diberikan

kewenangan

adalah

Dinas

Tata

Ruang

Tata

Bangunan dan Perumahan. Penyelenggaraan bangunan gedung, penyediaan sarana dan prasarana permukiman, dan penataan

2


kawasan,

dimaksudkan

sebagai

kondisi

infrastruktur

upaya

perkotaan

untuk

maupun

meningkatkan

perdesaan

guna

mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dengan diterbitkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN)

diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka

menengah

maupun

perencanaan

jangka

pendek.Sementara sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Tata Ruang Tata

Bangunan

dan

Perumahan

Kota

Padang

Tahun

2014

menyusun Rencana Strategis SKPD. Renstra SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 tahun guna mengoperasionalkan RPJMD yang disertai dengan upaya

mempertahankan

dan

meningkatkan

capaian

kinerja

pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Tahun 2014-2019, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan secara

Pembangunan

substansi

Nasional.

mengamanatkan

Undang-Undang penyusunan

ini

Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk

periode

tahun

ke–6,

Daerah

5

(lima)

sebagai

diakhir

masa

tahun

di

antisipasi jabatan,

tambah masa

sehingga

program

untuk

transisi

Kepala

Kepala

Daerah

terpilih berikutnya sudah memiliki program kerja. Juga

3


sebagai

instrumen

untuk

menyusun

dan

mengukur

kinerja

sesuai tugas dan fungsi SKPD. Program

yang

disusun

dalam

Renstra

Dinas

TRTBP

bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang

sudah

untuk

dicapai

periode

akselerasi

sebelumnya

peningkatan

serta

ditujukan

yang

meliputi

IPM

peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Dinas,

Program

lintas

pelaksanaan program

disusun

SKPD

tugas

dijabarkan

meliputi

indikasi

kegiatan,

sasaran

dan

pokok ke

sesuai

program dan

dan

Dinas.

rencana

pendanaan,

sebagai

Selanjutnya

kegiatan

tujuan

target

kewenangan

kewilayahan

fungsi

dalam

dengan

yang

dilaksanakan

dari

kegiatan

dengan

terkait

dengan

dokumen

memperhatikan rencana tata ruang. 1.2 Landasan Hukum Adapun

peraturan-peraturan

perencanaan

pembangunan

yang

menjadi

landasan

penyusunan Rencana Kerja ini adalah : 1. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Pengelolaan Keuangan Negara ; 2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 3. Undang-Undang Pemerintahan beberapa

Nomor Daerah

kali,

:

32

Tahun

sebagaimana

terakhir

dengan

2004 telah

tentang diubah

Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008;Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi misi Kepala Daerah terpilih; 4


6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian

urusan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9.Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 12.Peraturan Tahapan,

Pemerintah Tata

Cara

No

8

Tahun

Penyusunan,

2008

tentang

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13.Peraturan

Bersama

Perencanaan dan

Pembangunan

Menteri

0199/M

Menteri

Keuangan

PPN/04/2010,

tentang

Penyelarasan

Dalam

Negeri,

Nasional/Kepala

Nomor Nomor

28 PMK

Rencana

Tahun

Menteri Bappenas

2010;Nomor

95/PMK

Pembangunan

07/2010 Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dengan RPJMN 2010-2014; 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008

tentang

Pengendalian,

dan

Tahapan

Tatacara

Evaluasi

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 15.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang; 16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Pembentukan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Dinas Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2012 tentang RPJMD Tahun 2014-2019. 5


1.3 Maksud dan Tujuan Rencana dimaksudkan

Strategis untuk

Dinas

menetapkan

TRTBP

Tahun

dokumen

2014-2019

perencanaan

yang

memuat program kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja SKPD dalam menjalankan tugas dan

fungsinya

serta

untuk

memudahkan

seluruh

aparatur

serta masyarakat dan instansi terkait dalam memahami dan menilai program Dinas TRTBP lima tahun kedepan. Sedangkan tujuannya yaitu : 1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kota Padang Tahun 20142019 dengan ruang lingkup urusan penataan ruang dan perumahan. 2. Memudahkan pemahaman aparatur dan stakeholders serta pimpinan daerah dalam menyusun program secara terpadu dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Padang. 3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD serta program kegiatan

yang

pembangunan

diselaraskan

serta

dengan

memperhatikan

kondisi

prioritas keuangan

daerah. 4. Sebagai

pedoman/acuan

dalam

usulan

program

kegiatan

SKPD untuk 5 tahun kedepan. 1.4 Sistematika Penulisan Bab 1 Pendahuluan terdiri dari 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematikan Penulisan Bab II Gambaran Pelayanan SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 6


2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

SKPD Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaahan

Renstra

K/L

dan

Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4

Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan 4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Penutup

7


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD Sebagai

salah

satu

SKPD

pelayan

publik

khususnya

pelayanan perizinan, Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan

berusaha

untuk

memberikan

yang

terbaik

bagi

masyarakat untuk itu Dinas TRTBP mempunyai motto Prima dan Profesional Dalam Pelayanan, Rencana Tindak : - Melayani dengan senyum, sapa, sopan, santun dan sigap. - Memberikan

informasi

layanan

secara

cepat,

tepat,

terbuka dan tuntas. - Mengakomodir semua kritikan, saran dan keluhan. - Menciptakan suasana lingkungan pelayanan yang bersih, aman dan nyaman. Pembentukan organisasi Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan

Perumahan

Kota

Padang

ditetapkan

berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Organisasi

Tata

Kerja

Peraturan Walikota Padang Nomor

Dinas

Daerah

59 Tahun 2012

dan

tentang

Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

TRTBP.

Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tata

Ruang,

Tata

Bangunan

dan

Perumahan

serta

tugas

pembantuan.

8


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TATA RUANG, TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PEMETAAN

SEKRETERIAT

BIDANG TATA RUANG

SEKSI SURVEY DAN ` PENGUKUR AN

SEKSI PENGOLAHA N SISTEM BASIS TATA RUANG

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEUAGAN

BIDANG TATA BANGUNAN

BIDANG PERUMAH AN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGADILAN

SEKSI PENYULUHAN DAN PEMBINAAN

SEKSI PERANCANGA N RUANG KOTA

SEKSI PENGARAHAN ARSITEKTUR DAN KONTRUKSI

SEKSI

SEKSI PRASARANA DAN PERLENGKAP AN KOTA

SEKSI UTILITAS DAN KELAYAKAN BANGUNAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERUMAHAN

PENGEMBANG AN KAWASAN PERUMAHAN

SEKSI KONVERVASI DAN PENATAAN LINGKUNGAN

UNIT PELKSANA TEKNIS DINAS

Struktur organisasi adalah kerangka pembagian tanggung jawab

fungsional

dibentuk

untuk

kepada

melaksanakan

unit-unit kegiatan

organisasi pokok

yang

organisasi.

Struktur organisasi ini merupakan salah satu kelengkapan penting

bagi

suatu

organisasi

dimana

didalamnya 9


digambarkan

tingkat

tanggung

jawab,

wewenang

dan

pemisahan fungsi. Maka dari itu dengan adanya struktur organisasi ini akan mempermudah pembagian tugas sesuai dengan

bidangnya

masing-masing.

Pada

Dinas

Tata

Ruang

Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas segala kegiatan pengelolaan organisasi. Struktur

organisasi

pada

umumnya

digambarkan

dengan

petak-petak yang dihubungkan dengan garis horizontal dan vertical, kotak menggambarkan nama jabatan atau fungsi, sedangkan

garis

horizontal

menggambarkan

adanya

garis

komdando. Manfaat dari adanya struktur organisasi yaitu : 1. Karyawan dapat melihat secara jelas kedudukan dalam organisasi. 2. Menggambarkan jenjang karir yang jelas 3. Memberikan

informasi

yang

jelas

siapa

yang

bertanggung jawab kepada apa/bidang apa. 4. Memperlihatkan fungsi yang ada. Dinas

Tata

Ruang,

Tata

Bangunan

dan

Perumahan

mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, tata bangunan dan perumahan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang, tata bangunan dan perumahan; c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang tata ruang, tata bangunan dan perumahan; d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10


Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan

urusan

bangunan,

perumahan

dan

penataan serta

berdasarkan ketentuan peraturan terwujudnya

tata

seimbang serta

ruang

ruang,

kota

penataan

melaksanakan

tugas

perundang-undangan

yang

tertib,

demi

teratur

dan

tata letak bangunan dan perumahan yang

rapi, indah, nyaman dan asri. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. Menyusun

kebijakan

teknis

bidang

tata

ruang,

tata

bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

tertib,

demi

teratur

terwujudnya

dan

seimbang

tata

ruang

serta

tata

kota letak

bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri; b. Merumuskan sasaran strategis bidang

tata ruang, tata

bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tata ruang kota yang tertib, teratur dan seimbang serta tata letak bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri; c. Merumuskan

program

kerja

Dinas

tata

ruang,

tata

bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

agar

penyelenggaraan

urusan

tata

ruang dan tata bangunan dapat terukur secara tepat dan optimal; d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan penataan ruang

dan penataan bangunan dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik; e. Menyelenggarakan urusan tata ruang, tata bangunan, dan

perumahan serta tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian

dan

pengembangan

berdasarkan

ketentuan

peraturan perundang-undangan demi terwujudnya penataan 11


ruang

kota

yang

tertib,

teratur

dan

seimbang

serta

penataan bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri; f. Mengendalikan penyelengaraan urusan penataan ruang dan

penataan

bangunan

berdasarkan

perundang-undangan ketertiban,

sebagai

keteraturan

ketentuan

bentuk

dan

peraturan

upaya

keseimbangan

menjaga

tata

ruang

kota serta menjaga kerapian, keindahan, kenyamanan dan keasrian tata letak bangunan; g. Membina

aparatur

ruang,

tata

dalam

penyelenggaraan

bangunan,

dan

urusan

perumahan

tata

berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil

pelaksanaan

tugas

dapat

lebih

efisien

dan

efektif; h. Mengarahkan penyelenggaraan urusan penataan ruang dan

penataan

bangunan

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran; i. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan penataan ruang dan

penataan

bangunan

perundang-undangan

berdasarkan guna

ketentuan

mengetahui

peraturan

keberhasilan

pelaksanaan tugas secara komprehensif; j. Melaporkan

bangunan,

penyelenggaraan dan

perumahan

urusan

secara

tata

periodik

ruang,

tata

berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; k. Pengguna anggaran dinas; l. Pengguna barang dinas; dan m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat Sekretariat melaksanakan

dipimpin

tugasnya

oleh

berada

Sekretaris di

bawah

dan

yang

dalam

bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas 12


membantu

Kepala

administrasi

Dinas

kepada

dalam

memberikan

seluruh

satuan

pelayanan

organisasi

di

lingkungan Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan dalam

urusan

umum,

perizinan,

perlengkapan,

keuangan,

kepegawaian, urusan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi : a.

Melakukan

penyusunan

perlengkapan dinas,

dan

keuangan,

administrasi

peralatan, kearsipan

kepegawaian,

urusan dan

rumah

tangga

perpustakaan

dan

dokumentasi; b.

Menyusun

anggaran,

pembinaan

organisasi

tata

laksana, evaluasi, dan pelaporan; c.

Meningkatkan sumber daya manusia;

d.

Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada berbagai pihak yang akan mengurus izin mendirikan bangunan;

e.

Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan; dan ;

f.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Umum Sub

Bagian

Umum

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Sub

Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan

administrasi

peralatan

dan

IMB

ijin

dan

umum,

perlengkapan lainnya

rumah

dinas,

serta

tangga,

memeriksa

melakukan

urusan

permohonan

inventarisasi

terhadap pertambahan bangunan dan investasi. Penjabaran tugas Sub Bagian Umum adalah : a. mengelola surat masuk dan surat keluar; 13


b. mengelola kearsipan; c. melaksanakan urusan humas; d. melaksanakan

urusan

pengadaan

peralatan

atau

perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian; e. melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alatalat kantor; f. meneliti, memeriksa kelengkapan setiap permohonan IMB dan Keterangan Rencana Kota; g. memproses

dan

menyelenggarakan

pemberian

IMB,

layak

IMB

KRK

serta

huni dan KRK; h. memberikan

Nomor

Registrasi

dan

menyiapkan Plank IMB; i. menghimpun data/dokumentasi yang berkaitan dengaan IMB dan KRK; j. melakukan inventarisasi terhadap pertumbuhan bangunan dan investasi; k. memproses

dan

menyelenggarakan

pemberian

izin

pembongkaran bangunan; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Keuangan (1)

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)

Sub

Bagian

Sekretaris

Keuangan melaksanakan

mempunyai

tugas

pengelolaan

membantu

administrasi

keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan

dan

perbendaharaan,

belanja penyusunan

dinas,

verifikasi,

pertanggung

jawaban

keuangan dinas;

14


(3)

Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan adalah : a.

menyusun

program

berdasarkan

dan

ketentuan

rencana peraturan

keuangan perundang-

undangan; b.

menyelenggarakan

pelaksanaan

administrasi

keuangan; c.

menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat

perintah

pembayaran

langsung

gaji

dan

tunjangan PNS serta penghasilan lainnya; d.

melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;

e.

mempersiapkan

bahan

pertanggung

jawaban

dan

menyiapkan laporan keuangan; f.

menyimpan

dan

berdasarkan

memelihara

ketentuan

dokumen

peraturan

keuangan perundang-

undangan; g.

menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; dan h.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kepegawaian (1)

Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)

Sub

Bagian

Sekretaris

Kepegawaian melaksanakan

mempunyai

tugas

pengelolaan

membantu

administrasi

kepegawaian. (3)

Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah :

15


a.

Melaksanakan

pengumpulan

dan

pengolahan

data

kepegawaian; b.

Mengklarifikasikan dokumen pegawai;

c.

Melaksanakan

penataan

dan

penyimpanan

dokumen

kepegawaian; d.

Membuat bezetting kepegawaian;

e.

Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan Sub Bagian Kepegawaian; dan

f.

Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pemetaan (1) Bidang Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Pemetaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan survei dan pengukuran, pengembangan sistem basis tata ruang, pengelolaan sistim basis tata ruang serta pelayanan pemetaan kepada masyarakat. (3) Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

diatas Bidang Pemetaan mempunyai fungsi : a. Membuat

perencanaan

dan

perumusan

kebijakan

di

bidang pemetaan; b. Melakukan penataan

survai ruang

dan kota

pengukuran

dalam

dan

pemberian

peta

manual

rangka

pelayanan

pemetaan; c. Mengumpul

dan

mengolah

menjadi

peta

digital; d. Monitoring

perkembangan

data

disesuaikan

dengan

pelaksanaan di lapangan; dan e. Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 16


Seksi Survey dan Pengukuran (1) Seksi

Survey

dan

Pengukuran

dipimpin

oleh

seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemetaan. (2) Seksi Survey dan Pengukuran mempunyai tugas melakukan survey dan pengukuran, pemasangan patok dalam rangka penataan ruang kota serta pelayanan pemetaan kepada masyarakat. (3) Penjabaran tugas Seksi Survey dan Pengukuran adalah : a. Melakukan menetapkan

kegiatan titik

pengukuran

tinggi,

polygon

lahan dan

termasuk

titik

tetap

untuk area yang luasnya diatas 1000 M² secara manual dan digital; b. Melakukan

kegiatan

survei

instansional,

data

lapangan serta pengumpulan informasi ketataruangan terkait bidang pemetaan; c. Membuat peta digital, baik peta dasar maupun peta lematik ; d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan e. Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang (1) Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemetaan. (2) Seksi

Pengolahan

Sistem

Basis

Tata

Ruang

mempunyai

tugas mengumpulkan dan mengolah data pemetaan menjadi 17


data

digital

perkembangan

serta

data

evaluasi

sesuai

dengan

dan

monitoring

perkembangan

Tata

Ruang Kota. (3) Penjabaran tugas Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang adalah : a. Melakukan pengumpulan data manual bidang tata ruang dan menjadikan data digital; b. Melakukan

pengelolaan

basis

data

digital

ketataruangan; c. Melakukan pengolahan data digital ketata ruangan; d. Mengkomunikasikan sistem basis tata ruang kota; e. Menyusun

basis

data

digital,

menyiapkan

norma,

standar dan teknik analisa; f. Menyimpan arsip data manual dan digital; dan g. Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Bidang Tata Ruang (1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Dinas

Tata

Ruang

melakukan

mempunyai

perencanaan

tugas tata

membantu

ruang,

Kepala

penyusunan

perencanaan prasarana dan kelengkapan kota. (3) Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

diatas Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi : a. merencanakan pola ruang kota pada kawasan yang cepat pertumbuhannya; b. merencanakan penempatan kawasan perumahan, industri, perdagangan dan pergudangan; c. merencanakan fasilitas sarana dan prasarana serta utilitas kota; 18


d. menyusun pola jaringan arus lalu lintas; e. melakukan

penelitian

dan

evaluasi

kepadatan

arus

lalu lintas; dan f. melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Seksi Perancangan Ruang Kota (1) Seksi

Perancangan

Ruang

Kota

dipimpin

oleh

seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. (2) Seksi Perancangan Ruang Kota mempunyai tugas membantu Kepala kawasan

Bidang

menyusun

perumahan,

rencana

penempatan

pola

ruang

fasilitas

kota,

sarana

dan

prasarana kota. (3) Penjabaran

tugas

Seksi

Perancangan

Ruang

Kota

yang

sudah

sebagaimana adalah : a. merencanakan

penetapan

fungsi

kawasan

ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Padang; b. merencanakan pola ruang kota terutama pada kawasan yang

sangat

cepat

pertumbuhannya

dan

kawasan

strategis; c. merencanakan

penempatan

fasilitas

sarana

dan

prasarana kota serta utilitas dan kelengkapan kota; d. merencanakan

struktur

ruang

kota

dalam

rangka

menerbitkan KRK; e. merumuskan

persyaratan

Planologis

untuk

suatu

kawasan; f. menyusun peraturan-peraturan di bidang perencanaan tata ruang beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya; 19


g. memberikan

rekomendasi

tentang

peruntukan

kawasan

berdasarkan renacana tata ruang wilayah; h. menyusun kerjasama antar kota di bidang penataan dan pengendalian tata ruang kota; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas; j. menyelenggarakan proses penerbitan izin lokasi; dan k. melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota (1) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. (2) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota membantu Kepala Bidang arus

melakukan

lalu

penelitian

dan

evaluasi

kepadatan

menyusun

pola

jaringan

prasarana

lintas,

kota dan melakukan evaluasi. (3) Penjabaran tugas Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota adalah : a.merencanakan

penempatan

perlengkapan

kota

atau

aksesoris kota seperti billboard, gapura, neon sign, halte, jembatan penyeberangan sesuai dengan Rencana Teknik Ruang Kota; b.menyusun pola jaringan arus lalu lintas; c.mengusulkan yang

sistem

berkenan

prasarana

kota

pola

dengan

serta

pedoman

jaringan

seperti

pengarahan

transportasi

jaringan

listrik,

kota,

jaringan

air bersih, jaringan telepon, tower radio seluler dan lain-lain; d.mengadakan arus

lalu

jaringan

evaluasi lintas,

prasarana

dan

monitoring,

kepadatan kota

lalu

seperti

pola

jaringan

lintas,

jaringan

pola

listrik, 20


jaringan

air

bersih,

jaringan

telepon,

jaringan

umum

fasilitas

limbah dan lain-lain; e.merencanakan

fasilitas

dan

sosial;

dan f.melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Bidang Tata Bangunan (1) Bidang

Tata

Bangunan

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang teknis tata bangunan dan tata letak bangunan. (3) Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

diatas Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi : a. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada berbagai pihak yang akan mendirikan bangunan; b. memberikan penyusunan meliputi

bimbingan, atau

petunjuk,

penetapan

bidang

pengarahan

rencana

arsitektur,

bangunan

konstruksi

dalam yang dan

kelengkapan bangunan lainnya; c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan rekomendasi

teknis

undang-undang

atas

gangguan,

permohonan

izin-izin,

pemasangan

instalasi

listrik, telepon dan air minum; d. melakukan

pendataan,

inventarisasi,

menghimpun

berbagai informasi, serta melakukan pemetaan lokasi dan keadaan fisik bangunan dalam rangka keperluan penyusunan rencana atau kebijakan dalam pengaturan, pengendalian tata letak bangunan; dan

21


e. melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi (1) Seksi oleh

Pengarahan seorang

Arsitektur

Kepala

Seksi

dan

Konstruksi

yang

dalam

dipimpin

melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan. (2) Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi mempunyai tugas teknis,

membantu

Kepala

pengarahan

Bidang

dan

melakukan

penelitian

terhadap

arsitektur

petunjuk

dan konstruksi, pemetaan dan pembuatan gambar situasi, perhitungan

nilai

investasi

tugas

Seksi

bangunan

serta

besarnya

retribusi. (3) Penjabaran

Pengarahan

Arsitektur

dan

Konstruksi adalah : a. melakukan penelitian teknis terhadap arsitektur dan konstruksi serta kelengkapan bangunan lainnya yang akan didirikan; b. memberikan

pengarahan,

arsitektur, lainnya

konstruksi

sesuai

tingkat

dan

kondisi

bangunan

petunjuk, kelengkapan

lahan,

yang

bimbingan bangunan

peruntukan,

akan

didirikan

jumlah atau

dimohonkan; c. memberikan

pengarahan,

petunjuk

dalam

pemasangan

kelengkapan bangunan atau jaringan listrik, telepon, air

bersih,

saluran

air

bersih,

serta

ketentuan

undang-undang gangguan; d. melakukan lapangan

pemetaan dan

dan

pembuatan

pemancangan

gambar

tentang

tata

situasi letak

bangunan;

22


e. melakukan

penelitian,

konstruksi

pengujian

terhadap

arsitektur,

bangunan-bangunan

yang

memerlukan ijin layak huni serta izin pembongkaran; f. melakukan perhitungan nilai investasi bangunan serta besar retribusi yang dikenakan; g. menghimpun

data-data

atau

dokumen

yang

berkaitan

dengan bidang tugasnya; h. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan (1) Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan. (2) Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan, memeriksa permohonan IMB

dan

ijin

lainnya

serta

melakukan

inventarisasi

terhadap pertambahan bangunan dan investasi. (3) Penjabaran tugas Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan adalah : a. melakukan

penelitian

teknis

terhadap

kelengkapan

utilitas bangunan; b. memberikan kelengkapan

pengarahan, bangunan

petunjuk atau

dalam

pemasangan

jaringan

listrik,

telepon, air bersih, saluran air bersih, parkir, taman,

penangkal

petir

serta

ketentuan

undang-

undang gangguan; c. melakukan

pemeriksaan

teknis

terhadap

kelayakan

bangunan;

23


d. memproses

dan

menyelenggarakan

penerbitan

sertifikat layak fungsi; e. melaksanakan penyimpanan

pengumpulan, data

serta

pemutakhiran

legalisasi

dan

terhadap

izin

pelaku teknis bangunan; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perumahan (1) Bidang Perumahan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan

stimulasi

tugas

pembiayaan,

melaksanakan

pembinaan,

fasilitas

pengembangan

dan dan

pembangunan perumahan. (3) Untuk

menyelenggarakan

tugas

Bidang

Perumahan

mempunyai fungsi : a.menyiapkan rencana kegiatan bidang perumahan sebagai bahan penyusunan program kerja dinas; b.menyusun

rencana

lingkungan memerlukan

teknis,

perumahan

dan

penataan,

melaksanakan kelayakan

peremajaan,

pendataan

perumahan perbaikan

yang atau

revitalisasi; c.menyusun dan menyebarluaskan norma, standar, pedoman dan

manual

lingkungan

perumahan,

kelayakan

rumah,

sarana dan prasarana dasar perumahan serta utilitas; d.melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bidang perumahan; e.penyelenggaraan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perbaikan

prasarana,

sarana,

dan

utilitas

serta

pembiayaan perumahan; 24


f.pengendalian,

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan program bidang perumahan; dan g.melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan (1) Seksi

Pengembangan

Kawasan

Perumahan

dipimpin

oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan. (2) Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan kawasan perumahan. (3) Penjabaran tugas Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan adalah : a. menyiapkan

rencana,

program

dan

kegiatan

seksi

pengembangan kawasan perumahan; b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan kawasan perumahan; c. menyiapkan bahan dan data penyusunan dan penerapan norma,

standar,

pedoman

dan

manual

di

bidang

perumahan; d. memberikan bantuan teknis perencanaan dan bantuan fisik

pembangunan

kawasan

perumahan

sebagai

stimulan; e. melaksanakan pengembang

pembinaan perumahan,

terhadap pengelola

pengusaha atau

atau

pengusaha

rumah sewa dan rumah kost (pondokan); f. melaksanakan penyimpanan

pengumpulan, data,

serta

pemutakhiran

evaluasi

kegiatan

dan yang

telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan rumah formal dan swadaya; 25


g. menyusun program pengadaan rumah susun pada tanah negara

yang

dibiayai

dengan

subsidi

silang

dari

alokasi pembangunan yang diperuntukan bagi bangunan komersil; h. menyiapkan

kawasan

pengkajian

atas

siap

bangun

kebutuhan

dan

perumahan

melakukan formal

dan

swadaya; i. memberikan pencabutan yang

ber

saran atau sip,

dan

pertimbangan

terhadap

pembebasan,

perumahan

pengalihan pemindahan

tehadap

penyelenggaraan

izin usaha pengelolaan perumahan; j. melaksanakan kajian dan studi kelayakan di bidang pengembangan

perumahan

baik

secara

fisik,

sosial

budaya, dan peluang sumber pembiayaan; k. melaksanakan

pendaftaran

dan

pemberian

informasi/data tentang ketersediaan dan kebutuhan perumahan bagi masyarakat; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan (1) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dipimpin oleh

seorang

Kepala

Seksi

yang

dalam

melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan bahan

kebijakan

teknis

dan

fasilitasi

sarana

dan

prasarana kawasan perumahan. (3) Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan adalah :

26


a. menyiapkan

rencana,

program

dan

kegiatan

seksi

sarana dan prasarana kawasan perumahan; b. melakukan

pendataan

prasarana sosial

dasar, bagi

dan

kajian/analisa

fasilitas

umum

pengembangan

terhadap

dan

fasilitas

perumahan

untuk

peningkatan sarana dan prasarana kawasan perumahan; c. memeriksa

proses

penyerahan

sarana

dan

prasarana

yang dibangun oleh pengembang pada tanah fasilitas umum dan fasilitas sosial; d. menyiapkan

bahan

penetapan

harga

sewa

perumahan,

meneliti dan memproses izin penghunian perumahan, usaha pembangunan perumahan, izin layak huni, izin penggunaan

bangunan

serta

izin

usaha

pengelolaan

perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan); e. menyusun,

menghimpun

berhubungan

dan

dengan

memelihara

sip,

dokumen

surat

izin

yang usaha

pembangunan perumahan, surat izin layak huni, surat izin

penggunaan

bangunan

dan

surat

izin

usaha

pengelolaan perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan); f. melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

pembangunan

pemeliharaan prasarana dasar termasuk rehabilitasi jaringan

jalan,

drainase

primer

lingkungan,

drainase sekunder lingkungan, jembatan lingkungan, air bersih (hidran umum/kran umum) dan mandi cuci kakus (mck) di kawasan perumahan; g. melaksanakan pemeliharaan termasuk

dan

mengkoordinasikan

sarana

rehabilitasi

pembangunan

lingkungan

pelayanan

umum

bangunan

perniagaan

atau

perbelanjaan,

pendidikan,

peribadatan,

dan

kesehatan,

olahraga,

serta

rekreasi, utilitas

lingkungan; h. melakukan tertib

penelitian penghunian

dan

pengkajian

perumahan,

tentang tata

tata

tertib 27


pembangunan

dan

inventarisasi

pemanfaatan

terhadap

penguasaan

bangunan

perumahan,

rumah-rumah

pemerintah

dinas/rumah

daerah,

pengembangan

perumahan dan pengusaha pengelola perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan); i. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan j. melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Bidang Pengawasan dan Pengendalian (1) Bidang Seorang

Pengawasan

dan

Pengendalian

Kepala

Bidang

yang

dipimpin

dalam

oleh

melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang

Pengawasan

membantu

Kepala

penyuluhan, penertiban

dan

Pengendalian

Dinas

pembinaan, dan

dalam

pengawasan

penindakan

mempunyai

tugas

melaksanakan

tugas

dan

terhadap

pengendalian, bangunan

yang

menyalahi ketentuan pemanfaatan tata ruang kota dan IMB dan atau ijin lainnya sesuai dengan kewenangan Dinas

serta

melakukan

konservasi

dan

penataan

lingkungan. (3) Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi : a.

merencanakan

dan

melaksanakan

kegiatan

penyuluhan dan pembinaan, pengarahan, yang berkaitan dengan tata ruang, tata bangunan dan perumahan; a.

melakukan

pengawasan

pekerjaan

dan

pembangunan

pengendalian fisik

di

terhadap lapangan

(arsitektur, konstruksi dan kelengkapan bangunan lainnya)

sesuai

dengan

IMB

dan

KRK

yang

telah

dikeluarkan;

28


b. melakukan pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan; c. memberikan pengarahan dan pembinaan dalam rangka pelestarian nilai

bangunan-bangunan

historis

atau

yang

memiliki

mengandung

arsitektur

tinggi

dalam rangka penataan lingkungan; dan a.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan (1) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. (2) Seksi

Penyuluhan

membantu

Kepala

penyuluhan

dan

dan

Pembinaan

Bidang

petunjuk

mempunyai

memberikan

teknis

tentang

tugas

bimbingan, perencanaan

tata ruang dan tata bangunan, pengawasan kebenaran arsitektur atau konstruksi atau kelengkapan bangunan, memproses pengaduan berkaitan dengan pelanggaran atau penyimpangan

KRK

dan

IMB

serta

mengambil

tindakan

sesuai ketentuan terhadap pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan pemanfaatan ruang kota dan IMB. (3) Penjabaran

tugas

Seksi

Penyuluhan

dan

Pembinaan

adalah : a. memberikan perencanaan

bimbingan tata

dan

ruang,

petunjuk tata

tentang

bangunan

dan

perumahan; b. memberikan masyarakat,

bimbingan swasta

dan

maupun

penyuluhan instansi

kepada

pemerintah

tentang persyaratan administrasi, teknis, prosedur dan mekanisme penerbitan KRK dan IMB, tata tertib penghunian perumahan, tata tertib pembangunan dan 29


pemanfaatan

bangunan

perumahan,

inventarisasi

terhadap rumah-rumah dinas atau rumah penguasaan pemerintah

daerah,

pengusaha

pengelola

pengembangan perumahan,

perumahan rumah

sewa

dan dan

rumah kost (pondokan); c. menyiapkan bahan, jadwal dan rencana anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan; d. melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; e. melakukan

pengawasan

terhadap

pembangunan

di

yang

diterbitkan

telah

lapangan

pelaksanaan

disesuaikan pada

dengan

kawasan

ijin

konservasi

(melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendirian bangunan berdasarkan IMB); f. memberikan

teguran

atau

peringatan

atas

pelanggaran atau penyimpangan atau penyalahgunaan Keterangan Rencana Kota dan IMB; g. menghentikan

kegiatan

pelaksanaan

bangunan

yang

menyimpang atau melanggar dari KRK; h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aspek sosial

dan

ekonomi

dalam

aplikasi

rencana

tata

ruang kota; i. melakukan

pengusutan

dan

pemrosesan

terhadap

penyimpangan yang berkaitan dengan tata ruang dan tata

bangunan

serta

mengambil

tindakan

terhadap

pelanggaran atau penyimpangan KRK dan IMB; j. mempersiapkan berbagai data pendukung dalam rangka mengambil tindakan atas berbagai pelanggaran KRK dan IMB; k. mempersiapkan,

mengkoordinasikan

dengan

berbagai

unit kerja terkait untuk melaksanakan penindakan atau

penertiban

terhadap

penyimpangan,

pelanggaran, penyalahgunaan KRK dan IMB;

30


l. melakukan

penertiban

perumahan

dalam

rangka

penyelesaian permasalahan penghunian perumahan dan pengendalian kegiatan pembangunan perumahan; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan (1) Seksi oleh

Konservasi seorang

dan

Kepala

Penataan Seksi

Lingkungan

yang

dalam

dipimpin

melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. (2) Seksi tugas

Konservasi membantu

rekomendasi,

dan

Penataan

Kepala

Bidang

pengawasan,

Lingkungan melakukan

penertiban

mempunyai pendataan,

pelestarian

bangunan yang bernilai historis tinggi atau bernilai arsitektur tinggi. (3) Penjabaran

tugas

Seksi

Konservasi

dan

Penataan

Lingkungan adalah : a. melakukan

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

pelestarian bangunan cagar budaya; b. melakukan

penataan,

pembinaan,

pengarahan

dalam

rangka pelestarian bangunan yang bernilai cagar budaya

atau

mengandung

arsitektur

tinggi,

konstruksi yang bercirikan nilai budaya masa lalu termasuk Arsitektur Minang Kabau; c. menginventarisir

penyimpangan,

pelanggaran

yang

terjadi terhadap pelaksanaan izin pembangunan di kawasan yang termasuk dilestarikan; d. memberikan

peringatan,

teguran

dan

mengambil

tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi pada kawasan yang dilestarikan;

31


e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian pembangunan di kawasan yang dilestarikan; f. melakukan pengawasan bangunan dan lingkungan pada kawasan-kawasan

perumahan

dan

kawasan

strategi

lainnya serta sarana dan prasarana; g. pengelolaan dan

dan

pengendalian

pengaturan

penomoran

nama-nama

jalan

bangunan

di

komplek

perumahan; h. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari

beberapa

uraian

tugas

pokok

dan

fungsi

diatas terlihat dengan jelas bahwa Dinas TRTBP Kota Padang disamping sebagai SKPD Penyelenggara pelayanan perizinan, teknis

juga

sebagai

dibidang

Tata

SKPD

penyusun

Ruang

Tata

kebijakan

Bangunan

dan

Perumahan. Sudah tentu pelaksanaan tugas ini tidaklah mudah, harus didukung dengan 3 M yang memadai yaitu Man (SDM), Money dan Methode (strategi). Man/Sumber Daya Manusia, sejak terbentuknya Dinas TRTBP sebagai bagian

dari

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

di

Kota

Padang, tenaga teknis yang memiliki keahlian dibidang pengukuran maupun arsitektur untuk proses perizinan sangat yang

minim masuk

perbandingan ditangani

sekali setiap

harinya

berkas

oleh

5

mengingat

permohonan

cukup

perizinan

orang

tenaga

15

perizinan

banyak, s.d

teknis

dengan

20

buah

yang

akan

memproses dari mulai pengukuran lapangan, pembuatan laporan hasil survey, pembuatan gambar situasi dan menuangkan laporan kedalam bentuk

blad. Hal ini yang

membuat proses perizinan cukup lama, disamping masih banyaknya

ketidakjelasan

prosedur

atau

protap 32


administrasi pengurusan permohonan perizinan sehingga tertundanya

kesiapan

perizinan

dalam

bentuk

Surat

Keputusan. Money/anggaran;

kurangnya

dana

untuk

petugas

teknis turun kelapangan sebagai bentuk apresiasi atau imbalan

pemrosesan/operasional

internal

yang

mengakibatkan terbentuknya mind set dari petugas itu sendiri dari

atau

balas

sebagai jasa

dalih

untuk

mencari

profesionalisme

tambahan

petugas

turun

kelapangan atau pembuatan gambar sehingga terkadang ada

beberapa

berkas

yang

luput

dari

percepatan

penyelesaian perizinan. Sedangkan fungsi Dinas TRTBP sebagai ini

SKPD

dalam

perumus

kebijakan

menjalankan

dibidangnya,

program

kegiatan

selama maupun

koordinasi lintas instansi masih dalam ruang lingkup wajar

dan

cukup

methode/mekanisme, kepada

stakeholders

optimal. masih

Sedangkan

kurang

terkait

baik

untuk

disosialisasikan internal

maupun

eksternal pengguna layanan, sehingga informasi yang diterima sangat

oleh kurang

masyarakat terutama

sebagai yang

pengguna

menyangkut

layanan prosedur

perizinan dan manfaat yang diterima.Berikut data yang menggambarkan

hasil

dari

proses

perizinan

selama

kurun waktu 5 tahun terakhir :

33


Grafik 1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi di Dinas TRTBP Kota Padang Tahun 2009-2013

12

10

8 Target

6

Realisasi 4

2

0 2009

Dinas

2010

TRTP

2011

merupakan

2012

salah

2013

satu

SKPD

penghasil

PAD

(Pendapatan Asli Daerah) yang cukup besar berasal dari Retribusi

Perizinan

Tertentu

yaitu

Izin

Mendirikan

Bangunan hal ini terlihat dari grafik diatas mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2010 dengan

target

Rp.6,5

milyar

terealisasi

sebesar

Rp.7.049.273.398 atau 108,45%,-kesemuanya ini merupakan peran

serta

dari

seluruh

pihak

baik

internal

SKPD

maupun eksternal/stakeholders.

34


Grafik 2. Perkembangan jumlah pengurusan IMB dan KRK

1200 1000 800 Jumlah IMB

600

Jumlah KRK 400 200 0 2009

2010

2011

2012

2013

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Pemerintah Kota Padang

telah

keringanan

mengeluarkan retribusi

kebijakan

atau

dalam

pemberian

pemberian kemudahan

prosedural untuk bangunan masyarakat yang telah berdiri namun

belum

kebijakan

memiliki

ini

IMB,

kebutuhan

sehingga

masyarakat

dengan akan

IMB

adanya dapat

dipenuhi, namun sebagian besar yang mengurus IMB adalah bangunan-bangunan (pasca

gempa)

baru

dimana

terkecuali masyarakat

pada

tahun

diberikan

2009

kemudahan

atau bahkan dibebaskan dari pembayaran retribusi bagi bangunan

yang

runtuh,

disamping

itu

pelimpahan

kewenangan dari Walikota Kepada Camat dan Lurah telah efektif berjalan mengenai proses perizinan ini.

35


Grafik

3.

Perkembangan

Bangunan

Yang

Disegel

dan

Pengaduan Masyarakat Yang Diproses Tahun 2009-2013

120 100 80 Bangunan Disegel Proses Pengaduan

60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013

Dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Dinas TRTBP juga

mengadakan

pemasangan

plang

kegiatan segel,

seperti

Sosialisasi

penghentian

Perda,

pekerjaan

dan

pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut diawali dengan pemberian surat teguran atau peringatan terhadap masyarakat yang bermasalah hal ini dilihat dari kasus yang ditangani. Sedangkan untuk menyikapi

pengaduan

masyarakat,

petugas

akan

turun

langsung ke lokasi yang bermasalah dan apabila ditemui pelanggaran atau bertenangan dengan Perda maka petugas akan memprosesnya. Hasil dari kegiatan tersebut dapat terlihat dengan jelas pada grafik diatas.

36


2.2

Sumber

Daya

Dinas

Tata

Ruang

Tata

Bangunan

dan

Perumahan Kota Padang Sumber Bangunan

daya

dan

penyediaan

yang

ada

Perumahan

sumber

daya

di

Dinas

Kota

Tata

Padang

manusia

Ruang

Tata

terdiri

berdasarkan

dari

tingkat

pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti secara formal dan

penyediaan

sarana

prasarana

yang

mendukung

penyelenggaraan kegiatan. Berikut gambaran umum mengenai sumber daya manusia yang tersedia di Dinas TRTBP Kota Padang Tahun 2014. Tabel 2.1 Jumlah PNS dan Non PNS Dinas TRTBP Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 No

Pendidikan

PNS

Non PNS

Jumlah

%

1

SD

0

1

1

0,971

2

SMP

1

0

1

0,971

3

SMA

40

6

46

44,66

4

D3

7

3

10

9,709

5

S1

27

4

31

30,09

6

S2

14

0

14

13,59

Jumlah

89

14

103

100%

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas TRTBP 2014

Tabel Padang

2.1

menunjukkan,

berdasarkan

tingkat

pegawai pendidikan

Dinas

TRTBP

terdiri

Kota

atas

SD

sebesar 0,971% SMP sebesar 0,971% SMA sebesar 44,66% D3 sebesar 9,709% S1 sebesar 30,09% S2 sebesar 13,59%. Bila dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai Dinas TRTBP Kota Padang yang rata-rata berpendidikan S1 sebesar 30,09% dan S2 sebesar 13,59%.

37


Jumlah

pegawai

Dinas

pangkat/golongan

TRTBP

dapat

Kota

dilihat

Padang pada

berdasarkan

tabel

sebagai

berikut: Tabel 2.2 Jumlah PNS Dinas TRTBP Berdasarkan Golongan Tahun 2014 No

Golongan

PNS

Jumlah

%

1

Gol II

15 orang

15

17,045%

2

Gol III

67 orang

67

76,136%

3

Gol IV

6 orang

6

6,818%

Jumlah

88 orang

88

100 %

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas TRTBP Tahun 2014

Berdasarkan TRTBP

Kota

golongan

II

tabel

Padang

2.2

diatas

berdasarkan

sebanyak

17,0458%

maka

pegawai

golongan

terdiri

golongan

III

Dinas atas

sebanyak

76,1368% golongan III sebanyak 6,818% melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas TRTBP Kota Padang didominasi oleh golongan III, sehingga untuk menunjang kinerja yang lebih baik

Dinas

golongan

II

TRTBP dan

I

memerlukan untuk

tambahan

tenaga

teknis

pegawai operator

pada dan

administrasi. Disamping pendidikan formal pegawai Dinas TRTBP juga telah mengikuti pendidikan diklat teknis, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.3 Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Yang Telah Mengikuti Pendidikan Diklat Teknis Tahun 2014 No

Tingkat Diklat Teknis

Jumlah Pegawai Yang Mengikuti

38


1

Kepemimpinan

1 orang

2

Perencanaan

2 orang (subbag umum, kasi PAK)

3

Protokoler

1 orang

4

Kepegawaian

1 orang

5

KUR Manajemen Proyek

1 orang

6

Arsiparis

1 orang

7

Bendaharawan

2 orang

8

Peningkatan Disiplin

1 orang

9

Geo Survey dan Pemetaan

1 orang

10

TOT Penjenjangan

1 orang

11

Waskat

1 orang

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinas TRTBP Tahun 2014

2.3 Sarana dan Prasarana Pada Dinas TRTBP Kota Padang Dinas TRTBP Kota Padang memiliki gedung kantor berlantai 2

dengan

luas

504

m2

serta

1

gedung

UPT

Rusunawa

,

kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unit dan roda 2 37 unit,

saluran

telepon

sebanyak

10

komputer terdiri dari 23 unit PC dan

line,

fasilitas

12 unit laptop, AC

14 unit dalam kondisi baik, yang didukung oleh jaringan internet

yang

bisa

diakses

di

seluruh

ruangan,

serta

jaringan internet merupakan media komunikasi yang efektif baik untuk kepentingan internal maupun untuk kepentingan eksternal

yang

membutuhkan

informasi.

Dinas

TRTBP

memiliki ruang rapat yang representatif dengan kapasitas 40 orang dengan dilengkapi oleh audio visual dan infokus yang baik. Sarana lainnya yaitu tersedia ruang mushala untuk beribadah serta 5 kamar mandi dalam keadaan layak pakai.Berikut

tabel

peralatan

dan

perlengkapan

kantor

penunjang kelancaran tugas sebagai berikut : 39


Tabel 2.4 Inventaris Barang Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Tahun 2014 No

Jenis Barang

Jumlah Barang

1

Meja tulis

25 unit

2

Meja kerja staf

53 unit

3

Meja ½ biro

18 unit

4

Meja rapat

2 unit

5

Meja biro eselon III dan 7 unit II

6

Kursi biasa

53 unit

7

Kursi putar

20 unit

8

Kursi lipat

23 unit

9

Kursi kayu

18 unit

10

Kursi tamu

4 unit

11

Kursi kerja staf

32 unit

12

Lemari kaca

18 unit

13

Lemari kayu

6 unit

14

Lemari besi

8 unit

15

Lemari peta

4 unit

16

Lemari arsip

4 unit

17

Meja komputer

6 unit

18

CPU Komputer

23 unit

19

Monitor

23 unit

20

Printer

18 unit

40


21

Filing kabinet

11 unit

22

Filing arsip

9 unit

23

Papan pengumuman

8 unit

24

Wireles

2 unit

Sumber : Pengurus Barang Dinas TRTBP

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas TRTBP Kota Padang Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

Daerah,

Perda

No

4

Tahun

2008

tentang Urusan Pemerintah Kota Padang dan Perda No 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Walikota No 59 Tahun 2012 tentang

Penjabaran

Uraian

dan

Tugas

Dinas TRTBP, maka jenis pelayanan

Pokok

dan

Fungsi

yang dilakukan oleh

Dinas TRTBP adalah sebagai berikut : 1. Menyusun

kebijakan

bangunan, peraturan

dan

teknis

bidang

perumahan

tata

ruang,

berdasarkan

perundang-undangan

demi

tata

ketentuan

terwujudnya

tata

ruang kota yang tertib, teratur dan seimbang serta tata letak bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri; 2. Merumuskan sasaran strategis bidang tata ruang, tata bangunan,

dan

perumahan

berdasarkan

ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk mencapai tata ruang kota

yang

tertib,

teratur

dan

seimbang

serta

tata

letak bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri; 3. Merumuskan bangunan, peraturan urusan

tata

program dan

kerja

Dinas

perumahan

perundang-undangan ruang

dan

tata

tata

ruang,

berdasarkan agar bangunan

tata

ketentuan

penyelenggaraan dapat

terukur

secara tepat dan optimal;

41


4. Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

urusan

penataan

ruang dan penataan bangunan dengan para stakeholder terkait

berdasarkan

undangan

agar

ketentuan

terwujudnya

peraturan

perundang-

sinkronisasi

kebijakan

dengan baik; 5. Menyelenggarakan urusan tata ruang, tata bangunan, dan perumahan serta tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian

dan

pengembangan

berdasarkan

ketentuan

peraturan perundang-undangan demi terwujudnya penataan ruang kota yang tertib, teratur dan seimbang serta penataan bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri; 6. Mengendalikan penyelengaraan urusan penataan ruang dan penataan

bangunan

berdasarkan

perundang-undangan ketertiban,

sebagai

keteraturan

ketentuan

bentuk

dan

peraturan

upaya

keseimbangan

menjaga

tata

ruang

kota serta menjaga kerapian, keindahan, kenyamanan dan keasrian tata letak bangunan; 7. Membina

aparatur

ruang,

tata

dalam

bangunan,

penyelenggaraan dan

urusan

perumahan

tata

berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil

pelaksanaan

tugas

dapat

lebih

efisien

dan

efektif; 8. Mengarahkan penyelenggaraan urusan penataan ruang dan penataan

bangunan

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran; 9. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan penataan ruang dan penataan

bangunan

perundang-undangan

berdasarkan guna

ketentuan

mengetahui

peraturan

keberhasilan

pelaksanaan tugas secara komprehensif; 10. Melaporkan bangunan,

penyelenggaraan dan

perumahan

urusan

secara

tata

periodik

ruang,

tata

berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; 42


11. Pengguna anggaran dinas; 12. Pengguna barang dinas; dan 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas pelaksanaan memperkuat

tugas/kegiatan, proses

maka

konsistensi

Dinas

antara

TRTBP

perlu

perencanaan

dan

pengganggaran dalam rangka mewujudkan good governance dan clean

government

serta

didukung

oleh

kinerja

aparatur

yang berkualitas. 2.5 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Peningkatan

kuantitas

dan

kualitas

pelayanan

yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang lima tahun kedepan, diidentifikasi dari permasalahan yang terjadi yaitu : 1.

Belum

optimalnya

kuantitas

dan

kualitas

SDM

yang

sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja. 2.

Masih

adanya

penempatan

SDM

dimasing-masing

bidang

yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 3.

Toleransi sehingga

terhadap kondisi

resiko

ini

pekerjaan

mengancam

sifat

masih

rendah,

inovasi

pada

para karyawan yang ada. 4.

Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

5.

Belum adanya protap yang jelas tentang pelaksanaan perizinan.

6.

Koordinasi, sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal. 43


7.

Sistem pengendalian dan evaluasi serta penggunaan dan tindak

lanjut

pengendalian

terhadap

belum

hasil

sepenuhnya

evaluasi

dijadikan

dan

sebagai

input. Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas maka sesungguhnya

keinginan

untuk

TRTBP

merupakan

keharusan

telah

memperbaiki dan

kinerja

menjadi

Dinas

perhatian

yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan,

Perumahan

Dinas

menyusun

Tata

strategi

Ruang yang

Tata

mengacu

Bangunan pada

dan

faktor

kekuatan dan kelemahan lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal. Faktor

kekuatan

yang

ada

pada

lingkungan

internal

Dinas TRTBP Kota Padang adalah sebagai berikut : 1.

Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan.

2.

Fasilitas

dan

sarana

prasarana

yang

dimiliki

sekarang. 3.

Pengelolaan keuangan secara otonomi.

4.

Tersedia produk-produk perencanaan yang dihasilkan.

5.

Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik.

6.

Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai.

7.

Dukungan pada

pimpinan

Dinas

TRTBP

terhadap dan

pola

kinerja

unit-unit

komunikasi

yang

kerja lancar

antar atasan dan bawahan. Faktor

kelemahan

yang

perlu

ditingkatkan

pada

lingkungan internal adalah sebagai berikut : 1.

Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit organisasi.

2.

Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan. 44


3.

Toleransi

terhadap

resiko

pekerjaan

masih

rendah

sehingga mempengaruhi inisiatif dan innovasi staf. 4.

Belum

optimalnya

sarana

dan

prasarana

yang

dibutuhkan. 5.

Belum lengkapnya basis data yang akurat dan terkini. Faktor

peluang

yang

perlu

dimanfaatkan

pada

lingkungan eksternal adalah sebagai berikut : 1. Peran SKPD sebagai perumus kebijakan dibidang tata ruang tata bangunan dan perumahan semakin strategis dalam

meenentukan

yang

arah

dihasilkan

penyelenggaraan

pembangunan menjdai

pembangunan

daerah.

Produk

pedoman

daerah

dalam

sesuai

dengan

yang diamanatkan dalam Undang-undang. 2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi

informasi

sehingga

memudahkan

dan

mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon dan komputer. 3. Adanya

tuntutan

tata

pemerintahan

sangat

dan

mendukung

kecenderungan

yang

demokratis

dalam

penyelenggaraan dan

pelaksanaan

kondusif penyusunan

kegiatan yang lebih partisipatif. 4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah. 5. Terbukanya

kesempatan

mengikuti

pendidikan

formal

dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia. 6. Banyaknya

pusat-pusat

pengembangan menjalin

pendidikan,

IPTEK

yang

kemitraan

bagi

dapat

penelitian

dimanfaatkan

pengembangan

dan untuk

pembangunan

daerah.

45


Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal adalah sebagai berikut : 1. Belum

optimalnya

dihasilkan

dengan

implementasi pelaksanaan

dokumen

yang

program/kegiatan

pembangunan. 2. Perundang-undangan

yang

senantiasa

bisa

berubah

dalam jangka waktu relatif deklat. 3. Masih

adanya

pemahaman

yang

berbeda

dalam

menterjemahkan substansi penataan. 4. Faktor

globalisasi

yang

senantiasa

berubah

dengan

cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya. 5. Belum

tersedianya

petunjuk

operasional

yang

mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir dan akhirnya menimbulkan konflik antar pusat dan daerah. Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT. Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi untuk lima tahun kedepan sebagai berikut : 1. Peningkatan

pemanfaatan

teknologi

data

dan

informasi. 2. Peningkatan produk penataan yang implementatif. 3. Peningkatan Kesejahteraan aparatur. 4. Peningkatan

kualitas

pelayanan

dengan

pola

pendekatan pelayanan prima. 5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM. 6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya.

46


7. Penerapan

sistem

reward

and

punishment

yang

berkeadilan. 8. Peningkatan mekanisme

pemahaman dalam

bersama

tentang

konsistensi

proses

dan

perencanaan

dan

penganggaran. 9. Perubahan

arah

perencanaan

dari

sektoral

menjadi

kewilayahan. 10. Peningkatan partisipatif masyarakat. 11. Terjalinnya

komunikasi

dan

sinkronisasi

dalam

mensinergikan perencanaan pembangunan. 12. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas mencapai

strategi tujuan

yang

dan

akan

sasaran

ditempuh

dalam

menggunakan

upaya

analisis

tapisan yang berdasarkan 9 indikator yaitu : a. Waktu pelaksanaan strategi. b. Besar

pengaruhnya

dalam

mencapai

tujuan

dan

sasaran. c. Biaya yang diperlukan. d. Pelaksanaan strategi memerlukan pengembangan baru, perubahan

yang

konsekuen,

perundang-undangan,

penyesuaian

penambahan

terhadap

fasilitas

dan

penambahan tenaga kerja/staf. e. Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah. f. Akibat

yang

ditimbulkan

apabila

salam

dalam

melaksanakan strategi. g. Dampak yang timbul terhadap dinas-dinas lainnya. h. Sensitivitas

strategi

terhadap

aspek

sosial,

ekonomi dan politik. 47


Berdasarkan

hasil

analisis

tapisan

yang

telah

dilakukan, menghasilkan rumusan 6 strategi utama dari 12 alternatif strategi Dinas TRTBP yaitu : 1. Peningkatan

pemanfaatan

teknologi

data

dan

informasi. 2. Peningkatan produk penataan yang implementatif. 3. Peningkatan

kualitas

pelayanan

dengan

pola

pendekatan pelayanan prima. 4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM. 5. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya. 6. Penerapan

sistem

reward

and

punishment

yang

berkeadilan. Dengan penjelasan bahwa sesuai visi dan misi SKPD pada

lima

tahun

kedepan,

perlunya

memanfaatkan

teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan seperti peningkatan band with dari 1 MB menjadi 3 MB pada jaringan internet yang digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat dan instansi lainnya yang membutuhkan

informasi

penataan

ruang,

bangunan

dan

perumahan. Perlunya menciptakan produk-roduk penataan yang

implementatif

yang

dapat

menghasilkan

output

sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan capaian

program

yang

direncanakan

yang

bermanfaat

bagi masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan. Dalam dilakukan

meningkatkan pendekatan

tanggap/responsif

kualitas pelayanan

dengan

pelayanan, prima

keyakinan,

yang

perlu handal,

peduli

dan

berwujud (tangible). Untuk mewujudkan itu semua perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia sesuai 48


tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mumpuni serta reward and punishment yang berkeadilan. 2.6 Analisis Indikator Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Renstra Dinas TRTBP Kota Padang Analisis keterpaduan, sasaran

bertujuan

untuk

menilai

sinkronisasi

dan

sinergitas

pelaksanaan

Renstra

sesuai

dengan

keserasian, pencapaian urusan

yang

menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi masingmasing bidang yang ada dilingkungan Dinas TRTBP. Tabel 2.5 Indikator Kinerja Terhadap Capaian Keluaran (Output) Renstra Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Capaian Output Renstra Dinas TRTBP Kota Padang

1

Meningkatnya

kemampuan Jumlah

pegawai dibidang teknis

memiliki

pegawai

yang

keahlian

bidang

tata ruang, tata bangunan dan perumahan 2

Meningkatnya kerja

dan

peralatan Persentase

perlengkapan peralatan dan perlengkapan

kantor yang memadai 3

Meningkatnya

kantor

pemenuhan Persentase

operasional perkantoran 4

Meningkatnya waktu

pemenuhan

pemenuhan

operasional perkantoran

ketepatan Persentase ketepatan waktu

penyusunan

dokumen penyusunan dokumen

kegiatan 5

Meningkatnya

kesesuaian Persentase

program/kegiatan direncanakan program/kegiatan

yang program/kegiatan terhadap direncanakan yang program/kegiatan

kesesuaian yang terhadap yang 49


disepakati dianggarkan 6

disepakati dianggarkan

Meningkatnya

capaian Persentase

capaian

pelaksanaan

tahapan pelaksanaan

tahapan

evaluasi pembangunan 7

Meningkatnya

kesesuaian Persentase

pemanfaatan terhadap

evaluasi pembangunan implementasi

ruang pemanfaatan ruang terhadap rencana

tata Perda Tata Ruang

ruang wilayah 8

Meningkatnya

pelayanan Persentase

perkantoran

pemenuhan

sesuai pelayanan

standar

operasional

prosedur berlaku 9

Meningkatnya hasil

pemanfaatan Persentase pengembangan data

kegiatan

pemanfaatan

hasil

pengembangan

kegiatan

10 Meningkatnya

kelengkapan Persentase pengolahan data

data spasial/peta digital

Berdasarkan

data

diatas

spasial/peta digital

dapat

kita

sampaikan

bahwa

sasaran rencana strategis Dinas TRTBP Kota Padang Tahun 2014-2019

dalam

meningkatkan

kuantitas

dan

kualitas

pelayanan bagi masyarakat (publik) perlu dilakukan dengan pendekatan pelayanan yang prima, handal, tanggap dengan keyakinan,

peduli

dan

berwujud

serta

memanfaatkan

teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan, sehingga menghasilkan produk-produk penataan yang lebih implementatif. Pencapaian produk-produk perencanaan yang implementatif

perlu

didukung

oleh

manajemen

(pimpinan)

dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan

tugas

dan

fungsinya

dan

profesionalisme

serta

penerapan sistem reward and punishment yang berkeadilan.

50


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Fungsi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Pelayanan SKPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan

sangat

menentukan

dalam

proses

penyusunan

rencana

pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan

bersifat

prioritas

strategis

pembangunan

dapat

dan

meningkatkan

dapat

pencapaian

dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Dinas TRTBP dalam memberikan pelayanan, senantiasa inetrnal

mampu

maupun

menyesuaikan eksternal

dan

diri

dengan

aspiratif

lingkungan

bagi

pengguna

layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat

dan

lingkungannya

merupakan

bagian

dari

perencanaan yang tidak boleh diabaikan . Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita

identifikasi

dari

permasalahan-permasalahan

yang

terjadi yaitu : 1.

Belum

optimalnya

kuantitas

dan

kualitas

SDM

yang

sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja. 2.

Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.

3.

Toleransi sehingga

terhadap kondisi

resiko

ini

pekerjaan

mengancam

masih

sifat

rendah,

inovasi

dan

kreativitas para karyawan yang ada. 4.

Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

5.

Belum

komitnya

prosedur

perizinan

dalam

lingkungan

internal SKPD.

51


6.

Hasil

suatu

kajian

belum

sepenuhnya

berkaitan

langsung dengan kebijakan penataan dan hasilnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti. 7.

Sharing

data

belum

berjalan

dengan

baik,

karena

pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal. 8.

Sistem pengendalian dan evaluasi serta penggunaan dan tindak

lanjut

terhadap

hasil

evaluasi

dan

pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan. Suatu

kondisi

permasalahan,

atau

apabila

tidak

kejadian

yang

diantisipasi

menjadi

dengan

faktor

kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan

kepada

masyarakat

dalam

jangka

panjang. Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan diatas, kapasitas Dinas TRTBP sebagai organisasi penata ruang, bangunan dan perumahan di Kota agar

dapat

secara internal

baik.

memastikan Faktor

kelembagaan

Padang perlu diperkuat

berjalannya pendorong

Dinas

proses

dan

TRTBP

pembangunan

penghambat

yang

terkait

secara dengan

tujuan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 3.1

52


Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Internal Kelembagaan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Tujuan Jangka

Permasalahan

Menengah

Pelayanan

Penghambat

Pendorong

1. Tersedianya

Terbatasnya

Penempatan

Tingginya

SDM yang handal

kualitas dan

Pegawai yang

motivasi

dan profesional

kuantitas SDM

tidak sesuai

pegawai dalam

di bidangnya

dengan

melaksanakan

masing-masing

kebutuhan

tugas, adanya pemberian penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja

2.Terlaksananya

Terbatasnya

Belum

Memanfaatkan

peralatan

tertatanya

sarana dan

birokrasi yang

pendukung yang

sistem

prasarana

baik dan bersih

tersedia

pengelolaan

secara

basis data dan

optimal

tata kelola

(good and clean govenance)

aset dengan baik

3.Tersedianya

Kurangnya

Peran aktif

Adanya

koordinasi

dari SKPD

komitmen

dengan

terkait

bersama dalam

stakeholders

terhadap

mewujudkan

pembangunan

dalam

perencanaan dan

program

tepat waktu,

penyusunan

tindaklanjutnya

pembangunan

operasional,

program

yang masih

pembangunan

kurang

dokumen perencanaan penataan

fokus, berkelanjutan, tuntas dan partisipatif

tahunan sehingga tidak tepat waktu

berdasarkan asas manfaat

53


dan kebutuhan 4.Terciptanya

Belum

Sistem

Keterbukaan

koordinasi

terlaksananya

elektronik yang

informasi dan

perencanaan

perencanaan

belum memadai

komunikasi.

penataan dan

penataan

pembiayaan

secara e-

pembangunan

planning

Belum

Pemanfaatan

Daerah

kajian dan

sinergisnya

sumber daya

memiliki

penelitian yang

perencanaan

alam yang masih

potensi yang

komprehensif

sesuai dengan

belum tepat

cukup memadai

dan inovatif

potensi daerah

guna, masih

yang rasional dan proporsional, transparan, akuntabel dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran 5.Terlaksananya

dalam rangka

kurangnya

optimalisasi

aparatur

pemanfaatan

dibidang

potensi sumber

penelitian

daya yang tersedia sebagai dasar penyusunan dokumen penataan 6.Terlaksananya

Masih

Jadwal penataan

Tersedianya

pengendalian

kurangnya

sering tidak

alat

penataan Kota

peran

tepat waktu

komunikasi

Padang yang

pengendalian,

yang dapat

efektif dan

monitoring dan

diakses kapan

54


efisien

evaluasi

saja

penataan 7.Tersedianya

Terbatasnya

Koordinasi

Adanya

basis data yang

data yang

dengan SKPD dan

keinginan

akurat dalam

valid dan

stakeholder

bersama antar

berkualitas

dibidang yang

SKPD dan

yang dapat

terkait data

pihak terkait

diakses dengan

masih kurang

dalam

bentuk analisis

sistem online

penyelarasan data.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih Menelaah

visi,

misi

dan

program

Kepala

Daerah

terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan

dilaksanakan

terpilih

dan

selama

untuk

kepemimpinan

kepala

mengidentifikasi

daerah

faktor-faktor

penghambat dan pendorong pelayanan Dinas TRTBP yang dapat mempengaruhi

pencapaian

visi

dan

misi

kepala

daerah

tersebut. Hasil identifikasi Dinas TRTBP tentang faktorfaktor

penghambat

mempengaruhi

dan

pendorong

pencapaian

visi

dan

pelayanan misi

yang

kepala

dapat daerah

terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan dirumuskan

Dinas

TRTBP.

tidak

saja

Dengan

demikian,

berdasarkan

isu-isu

tinjauan

yang pada

kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

55


Tabel 3.2 Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas TRTBP terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi

:

Mewujudkan

Padang

Menjadi

Kota

Pendidikan,

Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya. N

Misi

Permasalahan

Faktor

Faktor

o

Program

Pelayanan

Penghambat

Pendorong

KDH dan Wakil KDH 1

Menjadikan Kota Padang Sebagai pusat perdagangan wilayah barat Sumatera

a.

Program

Minimnya

Masih

kurangnya Adanya

Perencanaan

data/informasi

pendukung

Tata Ruang

hasil

sarana

kajian pengolah

prasarana

yang dijadikan data/informasi

penunjang

acuan

operasiona

bagi hasil penelitian

perencanaan

l

penataan b.

c.

Program

Data/informasi

Belum

Pemanfaatan

masih bersifat yang lebih rinci

Ruang

umum

Program

Aturan

Pengendalia

perijinan yang yang

belum aturan

n

belum

disepakati

serta kepegawaia

Pemanfaatan

disepakati

petugas

Ruang

serta

yang

penyelesaian

mematuhi aturan

proses Protap

ada

data

perizinan Adanya

lapangan n tidak

56


permasalahan bangunan

yang

belum tuntas 2.

Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman

dan

berkesan a.

Pengembanga n

Belum

ruang tersedianya

terbuka

sarana

hijau

kajian

Minimnya

Supporting

data/informasi

pemerintah

dan pendukung ruang pengolahan

terbuka publik penyelenggaraan dan hijau

ruang

terbuka

publik dan hijau b.

Pemberdayaa

Belum

n komunitas tertatanya perumahan

wisata lama

Minimnya

Adanya

data/informasi

juknis

kota yang

menjadi penataan

dan acuan

dalam kota lama

penanganan

penataan

lingkungan

kota

permukiman

penataan

kumuh

lingkungan

lama

wisata dan

permukiman kumuh 3.

Menciptakan kota padang yang

aman,

bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan

57


lokal a.

Program

Belum

Belum

Tersediany

pengembanga

terintegrasiny

terintegrasinya

a

n perumahan

a konsep, data konsep, dan

4.

data

dan teknologi

informasi informasi potensi dan sumber

potensi

permasalahan

dan daya

permasalahan

penanggulangan

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang

baik,

bersih

dan

melayani a.

Program

Belum

pengembanga

sistem

n

data

adanya Masih

dan yang

informasi

Adanya

data kurangnya/minimny dapat a

dijadikan bahan

pendukung internet

pengolah acuan informasi

proses

jaringan

data dan sarana proses prasarana

kegiatan

penunjang

kegiatan

operasiona l

3.3

Telaahan

Renstra

Kementerian/Lembaga

dan

Renstra

Provinsi Pelaksanaan program kegiatan di Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang yang berhubungan dengan kebijakan nasional apabila dilihat dari prioritas nasional seperti halnya peningkatan iklim investasi dan usaha,

apabila

dikeluarkan

oleh

dikaitkan Dinas

dengan

TRTBP

sangat

perizinan erat

yang

kaitannya

terutama menyangkut dengan peningkatan invetasi di Kota Padang, setiap proses perizinan yang bernilai lebih dari 1 triliun Dinas TRTBP membebaskan nilai retribusinya atau dikenal dengan istilah zero cost, begitu juga dengan yang lainnya

seperti

halnya

dengan

mengeluarkan

Perwako

tentang keringanan bagi rumah yang sudah dibangun batasan 58


untuk

bangunan

yang

sudah

berdiri

sejak

tahun

2011

kebawah, hal ini tentu sangat mempengaruhi peningkatan investasi

dan

usaha

di

kota

Padang.

Disamping

adanya

aturan yang mengaitkan antara Pengurusan Perizinan Tempat Usaha

(SITU)

dengan

pengurusan

Perizinan

Mendirikan

Bangunan (PIMB). Untuk implementasi kebijakan nasional dalam program kegiatan,

Dinas

TRTBP

beberapa

program

Kota

kegiatan

Padang

telah

seperti

melaksanakan

Kegiatan

Pemrosesan

Permohonan Perizinan, Kegiatan Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan

Kegiatan

Perizinan,

Kegiatan

Kepada Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Perda,

dari

membuktikan

beberapa bahwa

Dinas

mengimplemetasikan prioritas

kegiatan

dan

pembangunan

yang

TRTBP

Tentang IMB dan disebutkan

turut

mensukseskan nasional

Penyuluhan

yaitu

diatas

andil

salah

dalam

satu

dari

peningkatan

iklim

investasi dan usaha. Disamping peningkatan iklim investasi dan usaha ada juga

prioritas

dilaksanakan

pembangunan

oleh

Dinas

nasional

TRTBP

dalam

yang bentuk

telah program

kegiatan antara lain percepatan pembangunan infrastruktur dengan kegiatannya penyusunan RDTRK suatu kawasan dimana dalam kurun waktu 2 tahun terakhir telah melahirkan 2 kawasan yang berbeda untuk penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) ini antara lain kawasan aie pacah, dan bungus sedangkan untuk Tahun 2014 direncanakan 2 kawasan yang

berbeda

lainnya

yaitu

indarung

dan

tahura

bung

hatta. Pada

tahun

dilaksanakan kumuh

dan

2013

oleh

ada

Dinas

perumahan

beberapa

TRTBP

antara

untuk

lain

kegiatan penataan

sosialisasi

yang

kawasan

peraturan

perundang-undangan dibidang perumahan, pembangunan sarana dan

prasarana

serta

utilitas

rusunawa

Kota

Padang,

operasional rusunawa dan pengembalian jaminan rusunawa, 59


dari

beberapa

adalah

kegiatan

terciptanya

diatas

output

kenyamanan

dan

yang

diharapkan

kelayakan

hunian

perkembangan

dalam

rusunawa. Berikut

tabel

yang

menerangkan

jumlah mengenai program kegiatan diatas : NO

1

JENIS KEGIATAN

Perkembangan

JUMLAH

JUMLAH

KET

TAHUN 2012

TAHUN 2013

2

1

Jumlah

Kawasan

yang

memiliki RDTRK

Tahun

2012

penggabungan dengan Tahun 2011

2

Perkembangan

883

913

78

132

Bangunan ber IMB 3

IMB Keringanan

Melihat isu strategis Pemerintah Propinsi khususnya Dinas Tarkim dikaitkan dengan tupoksi Dinas TRTBP Kota Padang untuk tahun 2015 memiliki kesamaan persepsi untuk meningkatkan

penyelenggaraan

ruang

terbuka

publik

dan

ruang terbuka hijau, hal ini dapat terlihat dari Program Kegiatan Dinas kajian terbuka

TRTBP untuk tahun 2015 dengan

penyelenggaraa hijau

ruang

disetiap

terbuka

kecamatan.

publik

Berikut

kegiatan

dan

ruang

tabel

yang

menunjukkan rasio perkembangan luas ruang terbuka hijau, ijin lokasi dan jumlah rumah di Kota Padang : No 1

Jenis Rasio

Ruang

2012 Terbuka 36,98%

2013 43,77%

Hijau 2

Ijin Lokasi

100%

100%

3

Jumlah Rumah

153.477

155.809

60


3.4.

Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Wilayah

adalah

ruang

yang

merupakan

kesatuan

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Untuk melihat

wilayah

sebagai

kesatuan

geografis

perlu

dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu pemerintah,

pemerintah

propinsi

dan

pemerintah

kabupaten/kota. Perda RTRW Kota Padang telah ditetapkan sejak Tahun 2012 dengan nomor 4 Tahun 2012 yang memuat tentang RTRW Kota

Padang

Tahun

2010-2030

yang

mana

didalamnya

terkandung peruntukan ruang di wilayah Kota Padang, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukkannya dan

tidak

menimbulkan

permasalahan

dikemudian

hari.

Lingkungan Hidup merupakan isu yang mengemuka saat ini, dimana terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Dari selama

perjalanan

ini

terdapat

penataan beberapa

dan

pemanfaatan

permasalahan

yang

ruang muncul

antara lain sebagai berikut : 1.Masih

lemahnya

kepastian

hukum

dan

koordinasi

dalam

pemanfaatan ruang. 2.Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang,

hal

informasi

ini tentang

disebabkan peraturan

tidak

tersampaikannya

penataan

ruang

dan

kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang. 3.Belum sepenuhnya RTR dijadikan acuan bagi pembangunan daerah. 61


4.Belum

maksimalnya

pemanfaatan

teknologi

informasi

bidang penataan ruang. Adapun telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas TRTBP Berdasarkan Telaahan RTRW beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. No

RTRW terkait

Permasalahan

Faktor

Faktor

tugas dan

Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

fungsi SKPD 1

Sosialisasi

Belum

Anggaran

UU

RTRW

dilaksanakan

dan

Tahun

secara

2

Pelayanan data

berkala, Mekanisme

No

26 2007

tentang

berkelanjutan

Penataan

dan menyeluruh

Ruang

Belum

UU

optimal Anggaran

dan hasil

kajian dan SDM bahan

No

Tahun

14 2008

Informasi

untuk

tentang

Peta

perencanaan

Keterbukaan

penataan

Informasi Publik

3

Pengendalian

BKPRD

(Badan Peraturan

Penataan

Koordinasi

Ruang

Penataan

Ruang Daerah

tentang

Daerah)

belum belum

Penataan

Kepala

optimal

UU

No

Tahun

direvisi

Ruang

26 2007

dilaksanakan 4

Evaluasi

Belum

Anggaran

UU

Pemanfaatan

dilaksanakan

dan

Tahun

Ruang

secara masih parsial

optimal Prosedur bersifat

No

26 2007

tentang Penataan Ruang 62


Sedangkan

permasalahan

dibidang

Lingkungan

Hidup

berkaitan dengan masalah persampahan, masalah persampahan di Kota Padang adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Akhir teknis

maupun

non

yang layak baik

teknis.

Keberadaan

TPSA

selain bahaya

menampung

timbunan

sampah

juga

meminimalisir

penimbunan

sampah

tersebut

baik

secara

maupun

biologi.

dihubungkan

dengan

ditetapkannya Pembuangan rencana

Terkait

dengan

tupoksi

kawasan

Sampah

Air

Akhir

pembangunan

depo

di

fisik,

pengelolaan

Dinas

TRTBP

Dingin Kota

kimia

persampahan

yaitu

dengan

sebagai

Padang,

sementara

secara

Tempat

namun

Tempat

untuk

Pembuangan

Sampah di tiap kecamatan belum dapat dilakukan, hal ini terkendala akibat penentuan lokasi fasum yang tepat untuk masing-masing

depo

tersebut

belum

jelas.

Disamping

masalah persampahan ada juga masalah keberadaan penambang galian non c di sekitar bantaran sungai, hal ini terkait dengan belum adanya peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang tindakan tegas bagi penambang tersebut sehingga sangsi yang diberikan masih berdasarkan Perda RTRW. 3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan

dengan

fenomena

atau

belum

dapat

diselesaikan

pada

periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang sehingga

bagi

keberlanjutan

perlu

diatasi

pelaksanaan

secara

bertahap.

pembangunan, Berdasarkan

identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan lainnya,

maka

isu

strategis

yang

berkembang

di

Dinas

TRTBP Kota Padang yaitu : 1.

Kuantitas

dan

kebutuhan

unit

kualitas kerja

SDM

yang

yang

sesuai

merupakan

standar

situasi

dan

kondisi yang akhir-akhir ini menjadi penting untuk 63


menunjang

aktivitas

kinerja

Dinas

dalam

penyusunan

dokumen sehingga menjadi lebih terarah dan terukur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang akan dicapai oleh Dinas TRTBP, faktor peluang yang

ada

di

lingkungan

eksternal

menjadi

penting,

agar jumlah SDM yang dibutuhkan sudah terpenuhi juga memiliki

SDM

yang

berpotensi,

profesional

sesuai

tugas dan fungsinya. 2.

Terlaksananya

tata

kelola

birokrasi

yang

baik

dan

bersih (good and clean govenance, dengan menerapkan prosedur

yang

berkualitas SKPD

jelas

serta

diharapkan

serta

menghasilkan

SDM

berjalannya

program

kepada

masyarakat

pelayanan tata

menghasilkan

kelola

birokrasi

yang

yang

kegiatan baik

dapat dan

bersih. 3.

Perlunya

inovasi

dibidang

perencanaan

tata

ruang

sebagai bentuk perwujudan visi SKPD yaitu terciptanya tata ruang, tata bangunan dan kawasan permukiman yang berkualitas dengan sistem informasi yang transparan, akuntabel dan implementatif. 4.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan

baik

rutin

maupun

tambahan

untuk

meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi. 5.

Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses untuk

perencanaan meningkatkan

dengan

melibatkan

kualitas

stakeholders

dan

konsistensi

pembangunan kota secara lebih terstruktur.

64


BAB IV VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas TRTBP Visi

merupakan

pandangan

jauh

kedepan,

kemana

dan

bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar

tetap

konsisten

dan

dapat

eksis,

aspiratif,

inovatif dan produktif. Visi tersebut menentukan arah dan tujuan perencanaan sekaligus menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi komitmen seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan perencanaan tersebut.

Terselenggaranya

prasyarat

bagi

setiap

good

governance

pemerintahan

untuk

merupakan mewujudkan

aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa

dalam

diperlukan

bernegara.

Dalam

penyelenggaraan

rangka

pemerintahan

tersebut

yang

berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Visi Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJM Kota Padang Tahun 2014-2019

yaitu

:

Mewujudkan

Padang

Menjadi

Kota

Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya. Berdasarkan

pada

visi

diatas

dan

melihat

kondisi

Pemerintah Kota Padang serta sesuai dengan tupoksi dari SKPD maka Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota

Padang

menetapkan

yaitu:

“Terciptanya

kawasan

permukiman

visi

tata yang

untuk

ruang,

periode tata

berkualitas

2014-2019

bangunan dengan

dan

sistem

informasi yang transparan, akuntabel dan implementatif Tahun 2019”. Agar

visi

mendorong

tersebut

efektivitas

dapat dan

diwujudkan

efisiensinya

dan

dapat

perencanaan 65


pembangunan yang professional maka rumusan misi Dinas TRTBP

Kota

Padang

Tahun

2014-2019

adalah

sebagai

berikut: 1. Mewujudkan kualitas manajemen data secara Informasi Teknologi

dan

mengembangkan

perumusan

kebijakan

teknis penataan kota dalam sistem yang transparan, akuntabel dan implementatif 2. Mewujudkan

rencana

tata

ruang

kota

yang

sesuai

dengan kaidah dan aturan. 3. Mendukung

penataan

permukiman

beserta

perumahan, sarana

kawasan/lingkungan

dan

prasarana

pendukung

yang berkelanjutan. 4. Menciptakan

penataan

bangunan

yang

sesuai

dengan

rencana kota 5. Meningkatkan pelanggaran

pengawasan dan

dan

penertiban

penyimpangan

izin

terhadap mendirikan

bangunan 6. Menjaga bentuk arsitektur bangunan cagar budaya dan atau bersejarah. Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Dengan Visi Misi Pemerintah Kota Padang Tahun 20142019 Visi Pemerintah Kota Padang

Visi Dinas TRTBP Kota

Tahun 2014-2019

Padang Tahun 2014-2019

Mewujudkan

Padang

Kota

Menjadi Terciptanya

Pendidikan,

tata

ruang,

tata bangunan dan kawasan

Perdagangan dan Pariwisata

permukiman

Yang

berkualitas dengan sistem

Sejahtera,

dan Berbudaya

Religgius

informasi

yang yang

transparan, akuntabel dan implementatif Tahun 2019 66


Misi Pemerintah Kota Padang

Misi Dinas TRTBP Kota

Tahun 2014-2019

Padang Tahun 2014-2019

1. Mewujudkan yang

pendidikan

berkualitas

menghasilkan beriman,

untuk

SDM

yang

kretaif

dan

berdaya saing. 2. Menjadikan

kota

padang pusat

perdagangan

wilayah

barat sumatera. sebagai wisata

manajemen data secara Informasi dan

Teknologi mengembangkan kebijakan

teknis

penataan

kota

dalam

sistem

yang

transparan,

akuntabel

dan implementatif

kota

padang

daerah

tujuan

yang

kualitas

perumusan

sebagai

3. Menjadikan

1. Mewujudkan

nyaman

dan

berkesan.

2. Mewujudkan tata

rencana

ruang

sesuai

kota

dengan

yang

kaidah

dan aturan.

4. Meningkatkan

3. Mendukung

penataan

kesejahteraan masyarakat

perumahan,

dan pengembangan ekonomi

kawasan/lingkungan

kerakyatan.

permukiman

5. Menciptakan kota padang

sarana

beserta

dan

prasarana

yang aman, bersih, asri,

pendukung

tertib,

berkelanjutan.

bersahabat

menghargai

dan

kearifan

local

4. Menciptakan bangunan

6. Mewujudkan

tata

kelola

pemerintah

yang

baik,

bersih dan melayani.

yang

yang

penataan sesuai

dengan rencana kota 5. Meningkatkan pengawasan

dan

penertiban

terhadap

pelanggaran penyimpangan

dan izin

mendirikan bangunan 6. Menjaga arsitektur

bentuk bangunan 67


cagar budaya dan atau bersejarah.

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas TRTBP Kota Padang Dalam

rangka

ditetapkan

oleh

organisasi

harus

mencapai Dinas

Visi

TRTBP

merumuskan

dan

Kota

Misi

yang

Padang,

Visi

dan

telah

maka

Misi

unit

tersebut

kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan

sasaran

Dinas

TRTBP

Kota

Padang

pada

umumnya

didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar Dinas TRTBP mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan

merupakan

implementasi

dari

pernyataan

misi,dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun

tujuan

stratejik

dari

Dinas

TRTBP

Kota

Padang

sebagai berikut : 1. Meningkatnya

jumlah

warga

masyarakat

yang

mengurus

Advice Planning dan IMB. 2. Mewujudkan

perencanaan

kota

yang

berwawasan

lingkungan. 3. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat Dinas TRTBP dalam pemberian pelayanan. 4. Meminimalkan

pelanggaran

dan

penyimpangan

advice

planning dan IMB di Kota Padang. 5. Mewujudkan

kelestarian

kawasan

kota

lama

dan

aset

bangunan bersejarah. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang

tidak

terpisahkan

dalam

proses

perencanaan 68


stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan

alokasi

kegiatan.

sumber

Adapun

daya

organisasi

sasaran

Dinas

dalam

TRTBP

melaksanakan

tahun

2014-2019

antara lain : 1. Terwujudnya

kualitas

manajemen

data

secara

IT

dan

perumusan kebijakan teknis penataan kota dalam sistem yang transparan, akuntabel dan implementatif. 2. Terwujudnya

penataan

kota

sesuai

dengan

perencanaan

kota. 3. Terciptanya

sistem

tata

informasi

bangunan yang

yang

berkualitas

transparan,

dengan

akuntabel

dan

implementatif. 4. Terciptanya

ketertiban

dan

keteraturan

mendirikan

bangunan sesuai dengan rencana kota. 5. Terwujudnya

kelestarian

arsitektur

bangunan

cagar

budaya dan atau bersejarah.

69


Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut : Tujuan

Sasaran

Indikator

Satuan

Target

Target

Target

Target

Target

pada

pada

pada

pada

pada

tahun

tahun

tahun

tahun

tahun

ke 1

ke 2

ke 3

ke 4

ke 5

Orang

5

5

5

5

5

%

65

35

%

30

30

%

42,11

10,53

%

10

10

%

20

20

Kinerja

1. Meningkat 1.

Terwujud

- Jumlah

nya

nya

pegawai

jumlah

kualitas

yang

warga

manajemen

memiliki

masyaraka

data

keahlian

t

secara IT

komputer

mengurus

dan

/IT

Advice

perumusan

Planning

kebijakan

se

dan IMB.

teknis

pemenuha

penataan

n

kota

informas

dalam

i

sistem

teknolog

yang

i

yang

transpara

- Persenta

system 40

- Persenta

n,

se

akuntabel

pemenuha

dan

n

implement

peralata

atif.

n/perlen gkapan kantor

2.

Mewujud 2.Terwujudny

- Persenta

kan

a penataan

se

perencan

kota

ketepata

aan kota

sesuai

n

yang

dengan

penyusun

berwawas

perencanaa

an

an

n kota.

dokumen

lingkung an.

21,05

10,53

15,79

20

30

30

20

20

20

waktu

- Persentas e implement

70


asi

2.

perencana an

tata

kota - Persentas e pemenuhan pelayanan

3.Meningka

Terciptanya

tnya

tata

pegawai

kemampuan

bangunan

yang

dan

yang

berkuali

keterampil

berkualitas

tas

an

dengan

dibidang

Dinas

sistem

teknis

TRTBP

informasi

dan IT

dalam

yang

pemberian

transparan,

se

pelayanan.

akuntabel

ketepata

dan

n

implementat

pelayana

if

n

aparat

- Jumlah

- Persenta

Orang

10

10

10

10

10

%

42,11

10,53

21,05

10,53

15,79

20

20

waktu %

20

20

20

- Persenta se pemenuha n pelayana nadminis trasi perkanto ran 4.Meminima

Terciptanya

lkan

ketertiban

se

pelanggara

dan

capaian

n

keteraturan

pelaksan

penyimpang

mendirikan

aan

an

bangunan

kegiatan

dan advice

- Persenta

planning

sesuai

dan IMB di

dengan

se

Kota

rencana

pemenuha

Padang.

kota.

n

%

20

20

20

20

20

%

20

20

20

20

20

%

20

20

30

15

15

- Persenta

71


operasio nal - Persenta se implemen tasi peratura n perundan gundangan 5.Mewujudk

Terwujudnya

- Persenta

an

kelestarian

se

kelestar

arsitektur

capaian

ian

bangunan

pelaksan

kawasan

cagar

aan

kota

budaya

lama

dan

aset

dan

atau

kegiatan

%

20

20

20

20

20

%

10

10

20

30

30

- Persenta

bersejarah.

se

bangunan

implemen

bersejar

tai

ah.

penaatan cagar budaya dan bangunan bersejar ah

4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi

adalah

cara

untuk

mewujudkan

tujuan

dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan komprehensif

yang

diwujudkan

dalam

kebijakan

dan

program. Secara lengkap strategi dan kebijakan Dinas TRTBP Kota Padang dapat dijelaskan sebagai berikut :

72


Misi

:

1. Meningkatnya masyarakat

jumlah yang

warga

mengurus

Advice

Planning dan IMB Strategi

:

1

Meningkatkan kualitas SDM pegawai SKPD.

2

Memperjelas

3

perijinan

proses/protap

Meningkatkan pengelolaan kualitas data

yang

dapat

dipertanggung

jawabkan. Kebijakan

:

1

Melaksanakan

pendidikan

dan

pelatihan 2

Memfasilitasi

aparatur

untuk

mengikuti pelatihan/pendidikan 3

Membuat system informasi perizinan yang jelas dan akurat

Misi

:

2. Mewujudkan

perencanaan

kota

yang

data

yang

berwawasan lingkungan. Strategi

:

1. Tingkatkan

koordinasi

valid 2

Tingkatkan

analisis

data

yang

valid dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan 3

Tingkatkan

integrasi

dan

sinkronisasi perencanaan kegiatan Kebijakan

:

1

Meningkatkan koordinasi data untuk pelaksanaan kegiatan

2

Meningkatkan pengelolaan kualitas data

yang

valid

sebagai

dasar

pelaksanaan kegiatan Misi

:

3

Meningkatnya keterampilan

kemampuan aparat

Dinas

dan TRTBP

dalam pemberian pelayanan.

73


Strategi

:

1

Tingkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi

2

Tingkatkan

kualitas

sarana

dan

prasarana yang mendukung kegiatan Kebijakan

:

3

Tingkatkan kualitas SDM/aparatur

1

Melaksanakan

pendidikan

dan

pengembangan

pusat

pelatihan 2

Pelaksanaan

data yang terintegrasi Misi

:

4

Meminimalkan

pelanggaran

dan

penyimpangan advice planning dan IMB di Kota Padang. Strategi

:

1

Tingkatkan

pengawasan

dan

pengendalian 2

Tingkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi

Kebijakan

:

1

Pelaksanaan

pengawasan

dan

pengendalian secara tepat waktu Misi

:

5

Mewujudkan kota

kelestarian

lama

dan

aset

kawasan bangunan

bersejarah. Strategi

:

1.

Tingkatkan

pelaksanaan

inventarisasi

kawasan

kota

lama

dan asset bangunan bersejarah 2

Tingkatkan

pengelolaan

kota

dan

lama

asset

kawasan bangunan

bersejarah 3

Tingkatkan valid

koordinasi

sebagai

dasar

data

yang

pelaksanaan

kegiatan Kebijakan

:

1

Meningkatkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi

kawasan

kota

lama 74


dan asset bangunan bersejarah 2

Meningkatkan kota

lama

pengelolaan dan

asset

kawasan bangunan

bersejarah 3

Meningkatkan koordinasi data yang valid

sebagai

dasar

pelaksanaan

kegiatan

75


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada

bab

sebelumnya

telah

diuraikan

visi,

misi,

tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maupun program Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan yang secara langsung

maupun

tidak

langsung

akan

mendukung

dalam

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program/kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kota Padang yang berisi prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Rencana

program

dan

kegiatan,

indikator

kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Tahun 20142019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

76


Dari tabel diatas dapat terlihat, Dinas TRTBP selama 5 tahun akan melaksanakan 13 program yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Perencanaan Tata Ruang 6. Program Pemanfaatan Ruang 7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 8. Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10. Program Pengembangan Data Dan Informasi 11. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 12. Program Pengembangan Perumahan 13. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Tiga belas program tersebut terdiri atas 55 kegiatan dengan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (outputnya) mendukung

masing-masing

pencapaian

visi

yang dan

misi

diharapkan Dinas

TRTBP

dapat Kota

Padang lima tahun kedepan.

77


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator

kinerja

adalah

ukuran

keberhasilan

yang

dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi pelayanan

perangkat yang

Penetapan menjamin

ditetapkan

standar dan

daerah

dalam

oleh

pelayanan

meningkatkan

bentuk

standar

masing-masing merupakan

daerah.

cara

akuntabilitas

untuk

pelayanan

pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitaif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran

atau

tujuan

yang

telah

ditetapkan.

Indikator

kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Sistem

akuntabilitas

merupakan

suatu

kinerja

isntrumen

instansi

pertanggung

pemerintah

jawaban

yang

terdiri dari berbagai indicator dan mekanisme kegiatan pengukuran,

penilaian

menyeluruh

dan

pemerintah

dalam

atau

kegagalan

dan

terpadu

pelaporan untuk

kinerja

memenuhi

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tugas,

secara

kewajiban

keberhasilan

fungsi

dan

misi

organisasi. Pada sektor public seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indicator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sector public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sector 78


bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama

entitas.

Output

entitas

pemerintahan

sebagian

besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas TRTBP mengacu pada tujuan dan sasaran langsung

RPJMD

adalah

menunjukkan

indikator kinerja

yang

kinerja

yang

secara

akan

dicapai

Dinas

TRTBP dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu

79


Pada

tabel

6.1

ini

menjelaskan

bahwa

indikator

kinerja Dinas TRTBP Kota Padang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri atas 11 indikator yang sebagian besar output akhir merupakan dokumen serta laporan untuk dijadikan

acuan

dalam

pelaksanaan

pembangunan

Kota

Padang. Program

dari

Dinas

TRTBP

Kota

Padang

yang

berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.

Program Perencanaan Tata Ruang

3.

Program Pemanfaatan Ruang

4.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

5.

Program Pengembangan Data dan Informasi

6.

Program Pengembangan Ruang Terbuka HIjau

7.

Program Pengembangan Perumahan

8.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

80


BAB VII PENUTUP Untuk menjawab berbagai isu-isu strategis yang ada dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang

tentang

RPJMD

Rencana

Kota

Padang

maka

Dinas

TRTBP

menyusun

Strategis Tahun 2014-2019 yang disesuaikan dengan Perda tersebut yang berisi visi, misi dan tujuan organisasi. Penyusunan Renstra Dinas TRTBP periode tahun 2014-2019 ini merupakan resntras untuk lima tahun kedepan baik yang telah dilaksanakan maupun sedang dan akan dilaksanakan yang mengacu pada RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode tahun 20142019

sangat

ditentukan

ketatalaksanaan,

SDM

oleh

dan

kesiapan

sumber

kelembagaan,

pendanaannya

serta

komitmen bersama organisasi. Renstra Dinas TRTBP harus dijadikan acuan kerja bagi semua bidang di Dinas TRTBP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan

semua

bidang

dapat

melaksanakannya

dengan

akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Renstra Dinas TRTBP Tahun 2014-2019 merupakan dasar untuk

pelaksanaan

tugas

terwujudnya visi, misi

pokok

fungsi

serta

demi

SKPD. Dalam renja ini mencakup

perencanaan program kegiatan, sasaran, target dan manfaat yang diharapkan dengan usulan program kegiatan tersebut. Renstra Dinas TRTBP merupakan dokumen perencanaan yang bersifat

indikatif

pembangunan dengan

yang

penekanan

dan

akan pada

memuat

dilaksanakan pencapaian

berbagai oleh

program

Dinas

sasaran

TRTBP

Prioritas

Nasional, SPM dan MDGs. Secara umum dokumen Rencana Strategis Tahun 20142019

ini

adalah

sebuah

garis

kebijaksanaan

dari

Pemerintah Kota Padang yang disusun sebagai acuan dalam 81


membuat

kebijakan

dan

pedoman

untuk

melaksanakan

pembangunan dengan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan daerah. Secara teknis Renja ini dijabarkan oleh Dinas

TRTBP

kerja,

yang

aparatur

lebih

lanjut

selanjutnya

Dinas

TRTBP

dalam

bentuk

menjadi agar

program-program

acuan

tercipta

bagi

jajaran

sinergi

dalam

pelaksanaannya. Dokumen kejelasan memperjelas

Renstra

bagi

ini

seluruh

rangkaian

diharapkan komponen

pelaksanaan

dapat

yang

memberikan

terlibat,

pembangunan

dan

daerah,

khususnya bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap deviasi pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pembangunan di Kota Padang khususnya pada tahun

2014-2019

benar-benar

akan

terwujud

sesuai

arah

kebijakan yang telah ditentukan dalam mewujudkan citacita masyarakat Kota Padang.

82

RENCANA STRATEGIS DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KOTA PADANG

Recommend Documents