RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KOTA PADANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KOTA PADANG

TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi yang telah memberikan

rahmat

serta

karunia-Nya,

atas

tersusunnya

Rencana

Kerja

(RENJA)Tahun 2015 Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Perumahan Kota Padang. Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan SKPD terhadap pelaksanaan program kegiatan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Perumahan Kota Padang dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 20156 dirangkum dengan tujuan untuk menyatukan komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang, hendaknya renja (RENJA) tahun 2015 ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai di Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Laporan ini mungkin jauh dari pada sempurna, namun diharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaannya. Semoga laporan ini bermanfaat, terima kasih. Padang, Mei 2014 Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang

Ir. H. DIAN FAKRI, MSP Nip. 19630511 198810 1 002

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1

A.

Latar Belakang

1

B.

Landasan Hukum

4

C.

Maksud dan Tujuan

5

1.4

Sistimatika Penulisan

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAN RENJA SKPD TAHUN LALU A.

9

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 9 SKPD

Bab III

Bab IV

B.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

11

C.

Analisis Capaian Kinerja

15

D.

Isu- Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi SKPD

23

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

54

A.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

46

B.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

56

C.

Program dan Kegiatan

57

Penutup

LAMPIRAN

60

Renja Dinas TRTB-P Kota Padang 2015

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Secara

teoritis,

birokrasi

Pemerintahan

memiliki

tiga fungsi utama, yaitu; fungsi Pelayanan berhubungan dengan

unit

langsung

organisasi

dengan

pemerintahan

masyarakat

Pembangunan

yang

pemerintahan

yang

yang

(public

berhubungan

service),

dengan

menjalankan

salah

berhubungan

unit

satu

Fungsi

oganisasi

bidang

tugas

tertentu disektor pembangunan (development function), dan Fungsi

pemerintahan

umum,

berhubungan

dengan

rangkaian

kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugastugas

pemerintahan

temasuk

di

ketentraman

umum

dalamnya dan

(regulation

and

menciptakan

ketertiban.

dan

Ketiga

function), memelihara

fungsi

birokrasi

pemerintahan tersebut, menunjukan bahwa pelayanan publik yang

dilaksanakan

sangat

luas

oleh

yaitu

pemerintahan

pelayanan

yang

daerah,

cakupannya

menghasilkan

public

good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau

kebijakan

yang

harus

dipatuhi

oleh

masyarakat

(fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lainlain.

Dengan

demikian

terdapat

3

unsur

penting

dalam

pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi

(penyelenggara)

pelayanan

yaitu

Pemerintah

Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu

orang

atau

masyarakat

atau

organisasi

yang

berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan

dan/atau

diterima

oleh

penerima

layanan

(pelanggan). Berdasarkan Pembentukan

Perda

No

14

Tahun

2012

tentang

Organisasi Perangkat Daerah maka dibentuk

Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan dengan tugas pokok

dan

fungsi

yang

dijabarkan

1

dalam

Perwako

No

59


Tahun

2012

tentang

penjabaran

tugas

pokok

dan

fungsi

Dinas TRTBP yaitu sebagai SKPD pelaksana proses Perizinan Mendirikan

Bangunan

Penyelenggara sebagai

(PIMB)

Pelayanan

Ibukota

di

Propinsi

atau

Kota

sebagai

Padang.

Sumatera

Kota

Barat

dan

SKPD Padang

merupakan

pusat pemerintahan, pendidikan, pariwisata, industri dan perdagangan terlibat dalam bentuk kebutuhan akan wadah atau ruang yang cukup besar untuk mendukung aktifitas perekonomian dan fungsi pelayanan kota. Penataan ruang menjadi

pedoman

untuk

pengembangan

fisik

kota

dan

menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Penataan ruang

merupakan

wilayah

kota

alat

untuk

terutama

mengarahkan

pada

kawasan

pembangunan strategis

di dan

mengendalikan pembangunan pada kawasan sensitif terhadap dampak negatif lingkungan. Perubahan memberikan pelayanan

perkembangan

implikasi yang

lebih

masyarakat

terhadap baik

dan

saat

ini

tuntutan prima.

telah

kebutuhan

Dalam

menjawab

tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan

kinerja

dan

perkembangan

akan

pengendalian

pertumbuhan

profesionalisme,

mempengerauhi

perubahan

penataan

perumahan

dan

ruang

ini

dan

merupakan

tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD yang diberikan

kewenangan

adalah

Dinas

Tata

Ruang

Tata

Bangunan dan Perumahan. Penyelenggaraan bangunan gedung, penyediaan sarana dan prasarana permukiman, dan penataan

kawasan, kondisi

dimaksudkan infrastruktur

sebagai

upaya

perkotaan

untuk

maupun

meningkatkan

perdesaan

guna

mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dengan diterbitkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN)

diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang

2


perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka

menengah

maupun

perencanaan

jangka

pendek.Sementara sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Tata Ruang Tata

Bangunan

dan

Perumahan

Kota

Padang

Tahun

2014

menyusun Rencana Kerja SKPD. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana

Kerja

Dinas

TRTBP

Kota

Padang

Tahun

2015,

merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun

untuk

mewujudkan

visi

Dinas

Tahun

2014-2019

seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Tahun 20142019 yaitu kawasan

”Terciptanya tata ruang, tata bangunan dan

permukiman

yang

berkualitas

dengan

sistem

informasi yang transparan, akuntabel dan implementatif”. Renja Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Prioritas

program

kegiatan

Pembangunan

yang

Daerah,

telah yang

ditetapkan

dalam

mengarah

pada

pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

3


B.

Landasan Hukum Adapun

peraturan-peraturan

perencanaan

terkait

pembangunan

yang

dengan

menjadi

dokumen landasan

penyusunan Rencana Kerja ini adalah : 1. Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Pengelolaan Keuangan Negara ; 2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 3. Undang-Undang Pemerintahan beberapa

Nomor

:

Daerah

kali,

32

Tahun

sebagaimana

terakhir

dengan

2004 telah

tentang diubah

Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi misi Kepala Daerah terpilih. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian

urusan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9.Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 12.Peraturan Tahapan,

Pemerintah Tata

Cara

No

8

Tahun

Penyusunan,

2008

tentang

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4


13.Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Pembentukan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Dinas Daerah.

C. Maksud dan Tujuan Rencana kerja Dinas TRTBP Tahun 2015 dimaksudkan untuk menetapkan kegiatan

dokumen

perencanaan

pembangunan

penilaian

kinerja

daerah

SKPD

yang

yang

dalam

memuat

menjadi

menjalankan

program

tolok tugas

ukur dan

fungsinya. Sedangkan tujuannya yaitu : 1. Menindaklanjuti visi dan misi Kepala Daerah dengan berpedoman

pada

mempercepat

tujuan

dan

Otonomi

pemerataan

daerah

yaitu

pembangunan

serta

mensejahterakan masyarakat. 2.

Sebagai pedoman/acuan dalam usulan program kegiatan SKPD untuk tahun kedepan.

D. Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan terdiri dari A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematikan Penulisan Pada

bagian

umum

ini

penyusunan

dijelaskan

mengenai

rancangan

Renja

gambaran

SKPD

yang

meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi

pada

bab

berikutnya

dapat

dipahami

dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu A.

Evaluasi Lalu

Pelaksanaan

Rencana

dan Capaian Renstra SKPD

5

Kerja

Tahun


Memuat

kajian

(review)

terhadap

hasil

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun

n-2)

berjalan

dan

perkiraan

(tahun

n-1),

capaian

mengacu

tahun

pada

APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Renja

Selanjutnya terget

SKPD

sudah

dikaitkan

Renstra

SKPD

dengan

disahkan. pencapaian

berdasarkan

realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan

kajian

terhadap

capaian

kinerja

pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang

sudah

terhadap

ditentukan

IKK

sesuai

dalam

dengan

SPM,

PP No

maupun 6

Tahun

2008 dan PP No 38 Tahun 2007. Jika indikator yang

dikaji

fungsi

disesuaikan

masing-masing

peraturan

dengan

SKPD

tugas

serta

perundang-undangan

dan

ketentuan

yang

terkait

dengan kinerja pelayanan.

C. Isu-isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Permasalahan dan

hambatan

yang

menyelenggarakan dampaknya kepala

tugas

terhadap

daerah,

dihadapi dan

capaian

terhadap

nasional/internasional

dalam

fungsi visi

capaian

seperti

SKPD,

dan

misi

program SPM

dan

MDG’s, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu

penting

6

berupa

rekomendasi

dan


catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan

program

dan

kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

E. Penelaahan

Usulan

Program

dan

Kegiatan

Masyarakat Dalam

bagian

terhadap para

ini

diuraikan

program/kegiatan

pemangku

hasil

yang

kepentingan,

kajian

diusulkan baik

dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan

daerah,

LSM,

asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari SKPD Kota yang langsung

ditujukan

kepada

SKPD

maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari

penelitian

lapangan

dan

pengamatan

pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan

terhadap

sebagaimana menyangkut

kebijakan

maksud, arah

yaitu

nasional

penelaahan

kebijakan

dan

dan yang

prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu

penting

penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. C. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang

menjadi

bahan

7

pertimbangan

terhadap


rumusan

program

program

dan

kegiatan

kegiatan,

serta

rekapitulasi

penjelasan

jika

rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan

awal

program/kegiatan,

RKPD, pagu

baik

indikatif,

jenis maupun

kombinasi keduanya.

Bab IV Penutup Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian,

pelaksanaannya

maupun

baik

dalam

seandainya

rangka

ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencan tindak lanjut.

8


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD Rencana

kerja

Perumahan rencana

Dinas

adalah

Tata

Ruang

penjabaran

strategis

Dinas

Tata

Bangunan

dan

tahunan

dan

perencanaan

tersebut.

Tercapai

tidaknya

pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas

perwujudan

kewajiban

merupakan

untuk

suatu

bentuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai

tujuan-tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan tersebut

secara

Renja

pengukuran sasaran

Dinas

kinerja

dari

periodik. TRTBP

kegiatan

hasil

apa

Terkait ini

dan

dengan

menyajikan pengukuran

yang

telah

hal dasar

kinerja

diraih

atau

dilaksanakan. Evaluasi Program Anggaran

tahun

2012

pada

Dinas

TRTBP

sebesar

Rp

2.192.501.520,- terealisasi sebesar Rp 2.137.600.754,dengan 7 program dan 30 kegiatan, capaian kinerja fisik sebesar

92,01 % dan capaian kinerja keuangan sebesar

97,49 %. Berdasarkan serapan anggaran tahun 2012 tidak ada kegiatan yang pelaksanaan fisiknya dibawah 80%. Untuk sebesar

Tahun Rp

2013

Dinas

TRTBP

4.851.483.378,-

4.419.615.980,-

dengan

hasil

kinerja

capaian

10

mendapatkan

terealisasi program

keuangan

dan

anggaran

sebesar 39

sebesar

Rp

kegiatan, 91,09

%

sedangkan untuk realisasi fisik hanya 1 kegiatan yang tidak terealisasi yaitu kegiatan pengembalian jaminan

9


rusunawa

hal

ini

dikarenakan

tidak

adanya

penyewa

rusunawa tersebut yang keluar dari rusunawa pada kurun waktu

tahun

2013.

Sedangkan

untuk

tahun

2014

dapat

dilihat pada tabel (terlampir). Dari perkiraan pencapaian tahun anggaran 2013 dengan 10 program dan 39 kegiatan dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya sebagai berikut : 1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan. 2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia. 3. Belum

optimalnya

rendahnya

koordinasi

keterpaduan

dalam

yang

menyebabkan

fungsi

perencanaan,

monitoring dan evaluasi pembangunan 4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan sehingga masih adanya kesulitan realisasi sasaran program. 5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra SKPD, RKPD maupun RPJMD dalam melaksanakan kegiatan. Identifikasi terhadap permasalahan tersebut diatas, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut ada beberapa hal yang harus dilaksanakan sebagai berikut : 1. Pengembangan

SDM

melalui

peningkatan

kapabilitas,

kompensasi dan kesejahteraan pegawai. 2. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan. 3. Peningkatan tugas

kemampuan

dan

aparatur

kewajibannya

dalam

melaksanakan

sehingga

dapat

menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. 4. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi. 5. Membangun

komitmen

melalui

penyusunan

bersama program

10

seluruh

stakeholders

pembangunan

yang


trasnparan,

akuntabel,

demokratis,

efisien

dan

efektif.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai dengan penetapan kinerja Tahun 2013 yang telah disusun,

rencana

kinerja

Dinas

TRTBP

Kota

Padang

berdasarkan tujuan stratejik terdiri dari : Tabel 1. Penetapan Kinerja Sasaran

Indikator

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

Kinerja Terwujud

1.jumlah

Program

nya

permohonan

Perencanaan

penataan

KRK

Ruang, kegiatan:

ruang

-Penyusunann RDTR Rp.313.590.000,

kota (Keterangan

sesuai

Rencana

dengan

Kota)

perencanaan

:KRK-PRK,

kota

KRK-Lingk

Tata

Kawasan 1000berkas 100 berkas

strategis Bungus Teluk kabung -Update/peta Rp.199.350.000,

2.Jumlah

Indeks Ruang dan

Keterangan

Bangunan Kota

Rencana Kota

-Review

yang

Rp.296.272.000,

penyusunan

diterbitkan

koridor

jalur

1000 berkas

KRK-PRK,

100 berkas

KRK-Lingk

bypass -Validasi fasilitas

tanah umum, Rp.347.520.500,

fasilitas sosial,

ruang

terbuka

hijau

(RTH) dan Tanah Cadangan Pengganti (TCP). Terciptanya

1.Jumlah

1000 berkas

Program

tata

Permohonan

Pemanfaatan

bangunan

IMB

Ruang, kegiatan :

11

Renja Dinas TRTB-P Kota Padang 2015 rapi, 2.Jumlah IMB 1000 berkas

yang aman

dan

sesuai dengan

yang

Permohonan

diterbitkan

Perizinan

3.Persentase 75 % Izin

kontruksi

Rp.190.130.000,

1.Pemrosesan

Rp.174.588.118,

2.Peningkatan

yang

Pengelolaan

terbit

bangunan

Penerimaan

tepat

yang tepat.

Retribusi

waktu

4.Jumlah Rp.11.000.00

penerimaan

0.000,-

Retribusi

Program

IMB

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, kegiatan : 1. Monitoring dan

Rp.95.200.000,

koordinasi pelaksanaan kegiatan Pemrosesan IMB Program Pengendalian

Terciptanya ketertiban

1.Jumlah

Pemanfaatan Ruang

40 buah

dan

bangunan

1.

keteraturan

yang

Pemasangan

mendirikan

disegel

Segel

bangunan

2.Jumlah

sesuai

Pengadaan

dan

Plang Rp.86.282.640, dan

Pembongkaran

0

bangunan

dan

pembangunan

yang

dengan rencana

2.Penyuluhan

dibongkar 3.Jumlah

kota.

pengaduan

dan

58

Tokoh

masyarakat

Masyarakat

yang telah

(Sosialisasi

diproses

dan Perda)

Pengukuran

Rp.46.620.000,

Kepada Masyarakat

capaian

berdasarkan

penetapan

sebelumnya,

yang

kinerja

Tahun

kinerja

terdiri

dari

12

yang

2013

IMB

ditetapkan

telah

sasaran

disusun

strategis,


indikator

kinerja,

target,

realisasi

dan

persentase

pencapaian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.Pengukuran Kinerja SKPD Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Kinerja Terwujudnya 1. penataan ruang

Persent ase (%)

Jumlah

Permohonan

kota Keterangan

sesuai

Rencana Kota

dengan

:

perencanaan KRK-PRK

1000 berkas

963

96,3 %

100 berkas

58

58 %

1000 berkas

241 berkas

24,1 %

100 berkas

89 berkas

89 %

1000 berkas

259 berkas

25,9 %

1000 berkas rapi, 2.Jumlah IMB

913 berkas

91,3 %

75 %

100%

Rp.11.000.000.000

Rp.11.037.093.227

100,3%

100 bangunan

40 bangunan

40%

kota

KRK-Ling 2.

Jumlah

Keterangan Rencana Kota Yang Diterbitkan : KRK-PRK KRK-Ling Terciptanya 1.Jumlah tata

Permohonan

bangunan

IMB

yang aman

dan

sesuai dengan

yang diterbitkan

3.Persentase 75 % Izin

kontruksi bangunan yang tepat

yang

terbit tepat waktu

4.Jumlah penerimaan Retribusi IMB

Terciptanya 1.Jumlah ketertiban

bangunan yang

13

Renja Dinas TRTB-P Kota Padang 2015 disegel

dan

keteraturan 2.Jumlah bangunan

mendirikan

0

0

0

80 berkas

58 berkas

72,5%

yang

bangunan

dibongkar

sesuai

3.Jumlah

dengan

pengaduan

rencana

masyarakat

kota.

yang telah diproses

Dinas capaian

TRTBP

Kota

kinerja

program/kegiatan

Padang

mencoba

berdasarkan

yang

menunjang

untuk

indikator sasaran

mengukur kinerja,

strategis

yang

telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode : 1. Membandingkan

antara rencana kinerja yang diinginkan

dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. 2. Membandingkan antara capaian kinerja tahun 2013 dengan

tahun 2012. Indikator pencapaian

yang

kinerja

dipergunakan pada

tingkat

untuk

mengukur

outcome,

indikator

tersebut merupakan akumulasi outcome dari kegiatan tahun berjalan.

Untuk

memberikan

gambaran

kinerja

tahun

berjalan, dalam pengukuran pencapaian kinerja diuraikan target dan realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan

pada

masing-masing

tahun

sasaran

2013

untuk

.Selanjutnya

mendukung dilakukan

pencapaian analisis

terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance

14


gap)

yang

terjadi

dari

dua

metode

tersebut,

serta

tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Angka didasarkan perkiraan

target pada yang

indikator

realisasi

kinerja

tahun

memungkinkan

sasaran

strategis

sebelumnya

untuk

dicapai

dan

angka

pada

tahun

berjalan.

C. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan penetapan kinerja, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis Tahun 2013, yaitu : 1. Terwujudnya tata ruang kota sesuai dengan Perencanaan Kota. 2. Terciptanya tata letak bangunan yang rapi, aman dan sesuai dengan konstruksi yang tepat. 3. Terciptanya

ketertiban

dan

keteraturan

mendirikan

bangunan sesuai dengan rencana kota.

Rincian analisis capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran 1.Terwujudnya tata ruang kota sesuai dengan Perencanaan Kota Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Pertama Tahun 2013 Indikator Kinerja 1. Jumlah permohonan Keterangan Rencana Kota - KRK-PRK - KRK-Ling 2. Jumlah Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan - KRK-PRK - KRK-Ling

Tabel

diatas

Target

Realisasi

1000 berkas 100 berkas


%

963

96,3 %

58

58 %

24,1 % 241 berkas

89 %

89 berkas

menunjukkan

bahwa

dari

4

(empat)

indikator kinerja yang ditetapkan, ada 1 (satu) indikator

15


yang

belum

mencapai

target,

namun

rata-rata

indikator yang ada telah melebihi dari 50%,

dari

Indikator

kinerja jumlah permohonan KRK-PRK mencapai 96,3%, yaitu dari

1000

permohonan

KRK-PRK

yang

ditargetkan,

selama

tahun 2013 terdapat 963 permohonan KRK-PRK yang masuk di Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang. Indikator kinerja pada jumlah permohonan untuk KRK-Ling mencapai 58%, yaitu dari 100 permohonan KRK-Ling yang ditargetkan,

selama

tahun

2013

terdapat

58

permohonan

KRK-Ling yang masuk di Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa cukup tinggi

kesadaran

masyarakat

dalam

mengurus

Keterangan

Rencana Kota Peruntukan Ruang dan Keterangan Rencana Kota untuk

Pengkaplingan.

Namun

dari

segi

pencapaian

hasil

kerja dari 1000 KRK-PRK yang ditargetkan selesai pada Tahun

2013,

ternyata

hanya

tercapai

241

KRK-PRK

yang

diterbitkan pada Tahun 2013 atau 24,1 % sedangkan untuk KRK-Ling

dari

target

100

berkas

yang

dapat

diselesaikan/diterbitkan sebanyak 89 berkas atau 89%. Tabel 4. Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Tahun 2013 Indikator Kinerja

Tahun 2012

1. Jumlah permohonan Keterangan Rencana Kota - KRK-PRK 1168 berkas 113 berkas - KRK-Ling 2. Jumlah Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan - KRK-PRK 987 berkas - KRK-Ling 113 berkas

Jika

dibandingkan

dengan

Tahun 2013

%

116,80 113,00

%

96,3 % 963 berkas

58 %

58 berkas

98,70 113,00

Tahun


2012,

24,1 % 89 %

Indikator

Kinerja pada Tahun 2013 untuk jumlah permohonan KRK-PRK

16


dan

KRK-Ling

yang

masuk

mengalami

penurunan,

hal

ini

akibat dari penyesuaian Perda 04 Tahun 2012 tentang RTRW Kota

Padang

kecamatan

Tahun

Kuranji

membuat

kavling

tersebut

daerah

2010-2030 dimana

salah

masyarakat

perumahan, yang

satu

contoh

menginginkan

dikarenakan

dimaksud

adalah

untuk

dalam

daerah

pada

Perda

pertanian

bukan untuk perumahan maka permohonan yang diajukan untuk mendapatkan Surat

KRK-Ling

Keputusan

menyebabkan

tidak

tidak

dapat

dapat

penerbitan

ditindaklanjuti

diterbitkan

KRK-Ling

hal

mengalami

dan

ini

yang

penurunan.

Untuk tahun 2013 permohonan KRK-Ling yang masuk sebanyak 58

%

sedangkan

permohonan berkenaan dari

yang

SK

masuk

sedangkan

permohonan

yang

diterbitkan

merupakan

keputusan

yang

masuk

sebanyak

permohonan

yang sejak

pada

diterbitkan 1

89

atau

%,

tahun

berasal

2

tahun

sebelumnya. Sasaran 2.Terciptanya tata letak bangunan yang rapi, aman dan sesuai dengan konstruksi yang tepat Tabel 5. Capaian Sasaran Strategis Kedua Tahun 2013 Indikator Kinerja 1. Jumlah permohonan Izin

Target

Realisasi

%

1000 berkas

259 berkas

25,9 %

1000 berkas

913 berkas

91,3 %

75 %

75 %

100%

Rp.11.000.000.000

Rp.11.037.093.227

100,3%

Mendirikan Bangunan 2. Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan 3. Persentase Izin yang terbit tepat waktu (sesuai protap) 4. Jumlah Penerimaan Retribusi IMB

17


Tabel indikator telah

diatas

menunjukkan

kinerja

mencapai

mencapai

yang

target

target.

bahwa

ditetapkan, dan

Dari

1

dari 3(tiga)

(satu)

1000

4

(empat) indikator

indikator

Permohonan

belum

IMB

yang

ditargetkan, hanya 259 berkas yang masuk sedangkan IMB yang diterbitkan

sebanyak 913

berkas disini

terlihat

perbedaan antara permohonan yang masuk dengan IMB yang diterbitkan, hal ini terjadi akibat IMB yang diterbitkan berasal dari permohonan selama kurun waktu 1 s.d 2 tahun sebelum tahun 2013. Untuk penerimaan retribusi IMB tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 11 milyar sedangkan realisasi penerimaan

dapat

terlihat

bahwa

Dinas

TRTBP

berhasil

melebihi target sebesar 100,3 % atau Rp.11.037.093.227,-

Tabel 6. Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Tahun 2013 Indikator Kinerja 1. Jumlah permohonan Izin Mendirikan Bangunan 2. Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan 3. Persentase Izin yang terbit tepat waktu (sesuai protap) 4. Jumlah Penerimaan Retribusi IMB

Jika

%

Tahun 2012 1101

110,10

%

Tahun 2013

25,9 %

259 berkas

91,3 % 88,30

883

100,00

80%

Rp.10.323.787.941,

dibandingkan

103,24

dengan

913 berkas

75 %

100%

Rp.11.037.093.227

100,3%

Tahun

2012,

Indikator

Kinerja pada Tahun 2013 untuk jumlah permohonan IMB yang masuk

mengalami

penurunan

dan

sedangkan

yang

terbit

mengalami peningkatan, hal ini disebabkan IMB yang terbit

18


merupakan permohonan IMB dari 1 s.d 2 tahun sebelumnya sehingga yang diproses bukan hanya IMB tahun berkenaan. Dari 259 berkas yang masuk pada tahun berkenaan hampir seluruhnya yang telah diproses siap tepat pada waktunya, sehingga dari target 75 % selesai sebanyak 75 % juga, hal ini

dapat

terlihat

diperoleh

pada

Disamping

kesadaran

dari

tahun

penerimaan

2013

yaitu

masyarakat

retribusi

sebesar

akan

yang

100,3

perlunya

%.

mengurus

IMB, pihak Dinas TRTBP juga menerbitkan Perwako No 16 Tahun 2013 tentang pemberian keringanan IMB.

Sasaran

3.Terciptanya mendirikan

ketertiban bangunan

dan

sesuai

keteraturan

dengan

rencana

kota. Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis Ketiga Tahun 2013 Indikator Kinerja 1.Jumlah

Target

Realisasi

bangunan

yang 100 bangunan

bangunan

yang

%

40 bangunan

40%

0

0

58 berkas

72,5%

disegel 2.Jumlah

0

dibongkar 3.Jumlah masyarakat

pengaduan yang

telah 80 berkas

diproses

Tabel

diatas

menunjukkan

bahwa

dari

3

(tiga)

indikator kinerja yang ditetapkan, 1 indikator yang masih dibawah

target atau tidak mencapai 50 % yaitu jumlah

bangunan yang disegel. Tidak tercapainya target ini bukan menunjukkan kinerja yang buruk, namun justru lebih baik, karena dari 95 bangunan yang ditargetkan akan disegel, hanya 34 bangunan yang disegel, berarti masyarakat telah semakin memahami aturan yang telah ditetapkan walaupun

19


selama Tahun 2013 masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan. Dengan demikian Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

Kota

Padang

harus

tetap

intensif

melakukan

pengawasan terhadap masyarakat yang mulai membangun tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kota Padang, sehingga pembangunan fisik kota dapat terlaksana sesuai

dengan

rencana

kota

yang

telah

ditetapkan.

Disamping itu Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan juga memberikan

peringatan

kepada

masyarakat

untuk

tidak

membangun di kawasan-kawasan yang tidak diizinkan, yaitu dengan memasang plank larangan sebanyak 95 buah plank. Tabel 8. Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2012 dengan Tahun 2013. Indikator Kinerja 1. Jumlah bangunan yang disegel

Tahun 2012 34

36,00

0

-

61

73,49

2. Jumlah bangunan yang dibongkar 3. Jumlah pengaduan masyarakat yang telah diproses

%

%

Tahun 2013 40

40%

0

0

72,5%

58 berkas

Jika dibandingkan dengan Tahun 2012, jumlah bangunan yang disegel mengalami peningkatan dari 34 bangunan pada tahun

2012

sedangkan

naik untuk

menjadi

40

bangunan

bangunan

yang

pada

dibongkar

tahun

tetap

2013,

seperti

tahun sebelumnya 0 . Analisis Capaian Kinerja (Tahun 2013) Alokasi dilakukan

anggaran analisis

pengalokasian

pada

pada guna

tahun

tiap-tiap

sasaran

perlu

mendapatkan

bahan

dalam

berikutnya.

Anggaran

Kegiatan

Tahun 2013 yang tersedia untuk mendukung dalam pencapaian sasaran/indikator

kinerja/program/kegiatan

akuntabilitas

kinerja Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang

20


adalah Rp. 4.851.483.378,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.419.615.980,- atau 91,09%. Adapun

program/kegiatan

yang

dilaksanakan

untuk

mendukung tercapainya kinerja sasaran 1 adalah Program Perencanaan Tata Ruang. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung program ini adalah : -

tahun

2013

untuk

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan strategis bungus

teluk

kabung

dengan

dana

sebesar

Rp.313.590.000,-

Update/peta indeks ruang dan bangunan kota dana sebesar Rp.199.350.000,-

-

Review

penyusunan

koridor

jalur

bypass

dengan

dana

sebesar Rp.296.272.000,-

Validasi tanah fasum, fasos, RTH dan TCP sebesar Rp. 347.520.500,-

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran 2 adalah : 1. Program Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun 2013 untuk mendukung program ini adalah : -

Pemrosesan Permohonan Perizinan dengan dana sebesar Rp.190.130.000,

-

Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Retribusi dengan dana sebesar Rp.174.588.118,-

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun 2013 untuk mendukung program ini adalah : -

Monitoring

dan

Koordinasi

Pelaksanaan

Kegiatan

Pemrosesan IMB dengan dana sebesar Rp.95.200.000,-

21


Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran 3 adalah Program Pengendalian Pemanfaatan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun 2013 untuk mendukung program ini adalah -

Pembuatan dan Pemasangan Plank Segel Penghentian dan Pembongkaran

Bangunan

dengan

dana

sebesar

Rp.86.282.640,-

Penyuluhan (Sosialisasi

kepada IMB

masyarakat dan

Perda)

dan

tokoh

dengan

masyarakat

dana

sebesar

Rp.46.620.000,-.

Adapun rincian anggaran kegiatan dan realisasi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 9. Rekapitulasi Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013 No

Kegiatan

Anggaran Sebelum Perubahan

Anggaran Setelah Perubahan

1.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Utara (Aia Pacah)

346.225.000,-

313.590.000,-

312.710.000

99,71

2.

Update/peta indeks ruang dan bangunan kota

199.350.000,-

199.350.000,-

191.601.000,-

96,11

3.

Review penyusunan koridor jalur by pass

320.000.000

296.272.000,-

277.330.000,-

93,6

3.

Validasi tanah fasum, fasos, RTH dan TCP

247.520.500,-

347.520.500,-

342.298.000,-

98,49

4.

Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Retribusi

174.588.118,-

174.588.118,-

174.587.000,-

99,9

22

Realisasi

%

Renja Dinas TRTB-P Kota Padang 2015 5

Pemrosesan Permohonan Perizinan

190.130.000,-

190.130.000,-

189.669.445,-

5.

Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Pemrosesan IMB

Rp.95.200.000,

Rp.95.200.000,-

95.200.000,-

100

6.

Pengadaan dan Pemasangan Plank Segel Penghentian dan Pembongkaran Bangunan

Rp.86.282.640,

Rp.86.282.640,-

74.832.140,-

87,7

7.

Penyuluhan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat (Sosialisasi IMB dan Perda)

Rp.46.620.000,

Rp.46.620.000,-

24.710.000,-

53

Dari 7 kegiatan pendukung kinerja Dinas TRTBP hanya 1 kegiatan yang baru mencapai 53% selebihnya rata-rata melebihi 80% dan realisasi fisik kegiatan mencapai 100% keseluruhannya. D.

Isu-Isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi

SKPD Dinas TRTBP dibentuk berdasarkan Perda SOTK nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Padang dan diuraikan dalam Perwako Padang Nomor 59 Tahun

2012

tentang

Penjabaran

Tugas

Pokok

dan

Fungsi

Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Dan Perumahan. Dinas Tata Ruang,

Tata

pelaksana

Bangunan

pemerintah

dan

daerah

Perumahan

merupakan

di

tata

bidang

unsur

ruang,tata

bangunan dan perumahan yang di pimpin oleh seorang Kepala yang

berada

di

bawah

dan

bertanggung

jawab

kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Visi dan Misi Dinas

23

99,75


Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang yaitu : Visi SKPD (Tahun 2014-2019) Terciptanya

tata

ruang,

tata

bangunan

dan

kawasan

permukiman yang berkualitas dengan sistem informasi yang transparan, akuntabel dan implementatif.

Misi SKPD Tahun 2014-2019) 1. Meningkatkan Informasi

kualitas

Teknologi

manajemen

dan

data

mengembangkan

secara

perumusan

kebijakan teknis penataan kota dalam sistem yang transparan, akuntabel dan implementatif 2. Menjaga dan mengimplementasikan rencana tata ruang kota. 3. Mendukung

penataan

perumahan,

kawasan/lingkungan

permukiman beserta sarana dan prasarana pendukung yang berkelanjutan. 4. Menciptakan penataan bangunan yang sesuai dengan rencana kota 5. Meningkatkan pelanggaran

pengawasan dan

dan

penertiban

penyimpangan

izin

terhadap

mendirikan

bangunan 6. Menjaga

bentuk

arsitektur

bangunan

cagar

budaya

dan atau bersejarah.

Dinas

Tata

Ruang,

Tata

Bangunan

dan

Perumahan

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Tata Ruang,

Tata

Bangunan

dan

Perumahan

mempunyai

fungsi

sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, tata bangunan dan perumahan;

24


b.

Penyelenggaraan umum

di

urusan

bidang

tata

pemerintahan ruang,

dan

tata

pelayanan

bangunan

dan

perumahan; c.

Pembinaan

dan

pelaksanaan

urusan

di

bidang

tata

ruang, tata bangunan dan perumahan; d.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Dan Perumahan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari : Sub Bagian Umum; Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Pemetaan, terdiri dari : Seksi Survey dan Pengukuran; Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang; d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari : Seksi Perancangan Ruang Kota; Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota; e. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari : Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi; Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan; f. Bidang Perumahan, terdiri dari : Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan; Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan; g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari : Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; Seksi Konservasi dan Penataan lingkungan; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

25


Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan

urusan

bangunan,

perumahan

dan

berdasarkan

ketentuan

terwujudnya

tata

penataan

ruang,

serta

melaksanakan

peraturan

ruang

kota

penataan tugas

perundang-undangandemi

yang

tertib,

teratur

dan

seimbang serta tata letak bangunan dan perumahan yang rapi, indah, nyaman dan asri. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. Menyusun

kebijakan

teknis

bidang

tata

ruang,

tata

bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

tertib,

demi

teratur

terwujudnya

dan

seimbang

tata

ruang

serta

tata

kota letak

bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri; b. Merumuskan sasaran strategis bidang tata ruang, tata

bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tata ruang kota yang tertib, teratur dan seimbang serta tata letak bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri; c. Merumuskan

program

kerja

Dinas

tata

ruang,

tata

bangunan, dan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

agar

penyelenggaraan

urusan

tata

ruang dan tata bangunan dapat terukur secara tepat dan optimal; d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan penataan ruang

dan penataan bangunan dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik; e. Menyelenggarakan urusan tata ruang, tata bangunan, dan

perumahan serta tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian

dan

pengembangan

berdasarkan

ketentuan

peraturan perundang-undangan demi terwujudnya penataan

26


ruang

kota

yang

tertib,

teratur

dan

seimbang

serta

penataan bangunan yang rapi, indah, nyaman dan asri; f. Mengendalikan penyelengaraan urusan penataan ruang dan

penataan

bangunan

perundang-undangan ketertiban,

berdasarkan sebagai

keteraturan

ketentuan

bentuk

dan

peraturan

upaya

keseimbangan

menjaga

tata

ruang

kota serta menjaga kerapian, keindahan, kenyamanan dan keasrian tata letak bangunan; g. Membina

aparatur

ruang,

tata

dalam

penyelenggaraan

bangunan,

dan

urusan

perumahan

tata

berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil

pelaksanaan

tugas

dapat

lebih

efisien

dan

efektif; h. Mengarahkan penyelenggaraan urusan penataan ruang dan

penataan

bangunan

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran; i. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan penataan ruang dan

penataan

bangunan

perundang-undangan

berdasarkan guna

ketentuan

mengetahui

peraturan

keberhasilan

pelaksanaan tugas secara komprehensif; j. Melaporkan

bangunan,

penyelenggaraan dan

perumahan

urusan

secara

tata

periodik

ruang,

tata

berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; k. Pengguna anggaran dinas; l. Pengguna barang dinas; dan m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

27


Sekretariat Sekretariat melaksanakan

dipimpin

tugasnya

oleh

berada

Sekretaris di

bawah

dan

yang

dalam

bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu

Kepala

administrasi

Dinas

kepada

dalam

seluruh

memberikan satuan

pelayanan

organisasi

di

lingkungan Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan dalam

urusan

umum,

perizinan,

perlengkapan,

keuangan,

kepegawaian, urusan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi : a. Melakukan penyusunan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, kearsipan dan perpustakaan dan dokumentasi; b. Menyusun anggaran, pembinaan organisasi

tata

laksana, evaluasi, dan pelaporan; c. Meningkatkan sumber daya manusia; d. Memberikan berbagai

bimbingan pihak

dan

yang

pengarahan

akan

kepada

mengurus

izin

mendirikan bangunan; e. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Perumahan; dan ; f. Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum Sub

Bagian

Umum

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Sub

Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan

28


pengelolaan

administrasi

peralatan

dan

IMB

ijin

dan

umum,

perlengkapan lainnya

rumah

dinas,

serta

tangga,

memeriksa

melakukan

urusan

permohonan

inventarisasi

terhadap pertambahan bangunan dan investasi. Penjabaran tugas Sub Bagian Umum adalah : a. mengelola surat masuk dan surat keluar; b. mengelola kearsipan; c. melaksanakan urusan humas; d. melaksanakan

urusan

pengadaan

peralatan

atau

perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian; e. melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alatalat kantor; f. meneliti, memeriksa kelengkapan setiap permohonan IMB dan Keterangan Rencana Kota; g. memproses

dan

menyelenggarakan

pemberian

IMB,

layak

IMB

KRK

serta

huni dan KRK; h. memberikan

Nomor

Registrasi

dan

menyiapkan Plank IMB; i. menghimpun data/dokumentasi yang berkaitan dengaan IMB dan KRK; j. melakukan inventarisasi terhadap pertumbuhan bangunan dan investasi; k. memproses

dan

menyelenggarakan

pemberian

izin

pembongkaran bangunan; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

29


Sub Bagian Keuangan

(1)

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)

Sub

Bagian

Sekretaris

Keuangan

mempunyai

melaksanakan

tugas

pengelolaan

membantu

administrasi

keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan

dan

perbendaharaan,

belanja

dinas,

penyusunan

verifikasi,

pertanggung

jawaban

keuangan dinas; (3)

Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan adalah : a.

menyusun

program

berdasarkan

dan

ketentuan

rencana peraturan

keuangan perundang-

undangan; b.

menyelenggarakan

pelaksanaan

administrasi

keuangan; c.

menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat

perintah

pembayaran

langsung

gaji

dan

tunjangan PNS serta penghasilan lainnya; d.

melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;

e.

mempersiapkan

bahan

pertanggung

jawaban

dan

menyiapkan laporan keuangan; f.

menyimpan berdasarkan

dan

memelihara

ketentuan

dokumen

peraturan

keuangan perundang-

undangan; g.

menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; dan h.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

30


Sub Bagian Kepegawaian

(1)

Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2)

Sub

Bagian

Sekretaris

Kepegawaian

mempunyai

melaksanakan

tugas

pengelolaan

membantu

administrasi

kepegawaian. (3)

Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah :

a.

Melaksanakan

pengumpulan

dan

pengolahan

data

kepegawaian; b.

Mengklarifikasikan dokumen pegawai;

c.

Melaksanakan

penataan

dan

penyimpanan

dokumen

kepegawaian; d.

Membuat bezetting kepegawaian;

e.

Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan Sub Bagian Kepegawaian; dan

f.

Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan

oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemetaan

(1)Bidang Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2)Bidang Pemetaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan survei dan pengukuran, pengembangan sistem basis tata ruang, pengelolaan sistim basis tata ruang serta pelayanan pemetaan kepada masyarakat. (3)Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

diatas Bidang Pemetaan mempunyai fungsi : a. Membuat

perencanaan

dan

bidang pemetaan;

31

perumusan

kebijakan

di


b. Melakukan penataan

survai

dan

ruang

kota

pengukuran

dalam

dan

pemberian

peta

manual

rangka

pelayanan

pemetaan; c. Mengumpul

dan

mengolah

menjadi

peta

digital; d. Monitoring

perkembangan

data

disesuaikan

dengan

pelaksanaan di lapangan; dan e. Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Seksi Survey dan Pengukuran

(1)Seksi

Survey

dan

Pengukuran

dipimpin

oleh

seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemetaan. (2)Seksi Survey dan Pengukuran mempunyai tugas melakukan survey dan pengukuran, pemasangan patok dalam rangka penataan ruang kota serta pelayanan pemetaan kepada masyarakat. (3)Penjabaran tugas Seksi Survey dan Pengukuran adalah : a. Melakukan menetapkan

kegiatan titik

pengukuran

tinggi,

polygon

lahan dan

termasuk

titik

tetap

untuk area yang luasnya diatas 1000 M² secara manual dan digital; b. Melakukan

kegiatan

survei

instansional,

data

lapangan serta pengumpulan informasi ketataruangan terkait bidang pemetaan; c. Membuat peta digital, baik peta dasar maupun peta lematik ; d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan e. Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


32


Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang

(1)Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemetaan. (2)Seksi

Pengolahan

Sistem

Basis

Tata

Ruang

mempunyai

tugas mengumpulkan dan mengolah data pemetaan menjadi data

digital

perkembangan

serta

data

evaluasi

sesuai

dengan

dan

monitoring

perkembangan

Tata

Ruang Kota. (3)Penjabaran tugas Seksi Pengolahan Sistem Basis Tata Ruang adalah : a. Melakukan pengumpulan data manual bidang tata ruang dan menjadikan data digital; b. Melakukan

pengelolaan

basis

data

digital

ketataruangan; c. Melakukan pengolahan data digital ketata ruangan; d. Mengkomunikasikan sistem basis tata ruang kota; e. Menyusun

basis

data

digital,

menyiapkan

norma,

standar dan teknik analisa; f. Menyimpan arsip data manual dan digital; dan g. Melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Bidang Tata Ruang

(1)Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2)Bidang Dinas

Tata

Ruang

melakukan

mempunyai

perencanaan

tugas tata

membantu

ruang,

perencanaan prasarana dan kelengkapan kota.

33

Kepala

penyusunan


(3)Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

diatas Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi : a. merencanakan pola ruang kota pada kawasan yang cepat pertumbuhannya; b. merencanakan penempatan kawasan perumahan, industri, perdagangan dan pergudangan; c. merencanakan fasilitas sarana dan prasarana serta utilitas kota; d. menyusun pola jaringan arus lalu lintas; e. melakukan

penelitian

dan

evaluasi

kepadatan

arus

lalu lintas; dan f. melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Seksi Perancangan Ruang Kota

(1)Seksi

Perancangan

Ruang

Kota

dipimpin

oleh

seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. (2)Seksi Perancangan Ruang Kota mempunyai tugas membantu Kepala kawasan

Bidang

menyusun

perumahan,

rencana

penempatan

pola

fasilitas

ruang

kota,

sarana

dan

prasarana kota. (3)Penjabaran

tugas

Seksi

Perancangan

Ruang

Kota

yang

sudah

sebagaimana adalah : a. merencanakan

penetapan

fungsi

kawasan

ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Padang; b. merencanakan pola ruang kota terutama pada kawasan yang

sangat

cepat

pertumbuhannya

strategis;

34

dan

kawasan


c. merencanakan

penempatan

fasilitas

sarana

dan

prasarana kota serta utilitas dan kelengkapan kota; d. merencanakan

struktur

ruang

kota

dalam

rangka

menerbitkan KRK; e. merumuskan

persyaratan

Planologis

untuk

suatu

kawasan; f. menyusun peraturan-peraturan di bidang perencanaan tata ruang beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya; g. memberikan

rekomendasi

tentang

peruntukan

kawasan

berdasarkan renacana tata ruang wilayah; h. menyusun kerjasama antar kota di bidang penataan dan pengendalian tata ruang kota; i. menyusun laporan pelaksanaan tugas; j. menyelenggarakan proses penerbitan izin lokasi; dan k. melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota (1)Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang. (2)Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota membantu Kepala Bidang arus

melakukan

lalu

penelitian

dan

evaluasi

kepadatan

menyusun

pola

jaringan

prasarana

lintas,

kota dan melakukan evaluasi. (3)Penjabaran tugas Seksi Prasarana dan Perlengkapan Kota adalah : a.merencanakan

penempatan

perlengkapan

kota

atau

aksesoris kota seperti billboard, gapura, neon sign, halte, jembatan penyeberangan sesuai dengan Rencana Teknik Ruang Kota;

35


b.menyusun pola jaringan arus lalu lintas; c.mengusulkan yang

sistem

berkenan

prasarana

pola

dengan

kota

serta

pedoman

jaringan

seperti

pengarahan

transportasi

jaringan

listrik,

kota,

jaringan

air bersih, jaringan telepon, tower radio seluler dan lain-lain; d.mengadakan arus

evaluasi

lalu

dan

lintas,

jaringan

prasarana

jaringan

air

monitoring,

kepadatan kota

bersih,

lalu

seperti

pola

jaringan

lintas,

pola

jaringan

listrik,

jaringan

telepon,

jaringan

umum

fasilitas

limbah dan lain-lain; e.merencanakan

fasilitas

dan

sosial;

dan f.melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Bidang Tata Bangunan

(1)Bidang

Tata

Bangunan

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2)Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang teknis tata bangunan dan tata letak bangunan. (3)Untuk

menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

diatas Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi : a. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada berbagai pihak yang akan mendirikan bangunan; b. memberikan penyusunan meliputi

bimbingan, atau bidang

petunjuk,

penetapan

rencana

arsitektur,

kelengkapan bangunan lainnya;

36

pengarahan bangunan

konstruksi

dalam yang dan


c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan rekomendasi

teknis

undang-undang

atas

gangguan,

permohonan

izin-izin,

pemasangan

instalasi

listrik, telepon dan air minum; d. melakukan

pendataan,

inventarisasi,

menghimpun

berbagai informasi, serta melakukan pemetaan lokasi dan keadaan fisik bangunan dalam rangka keperluan penyusunan rencana atau kebijakan dalam pengaturan, pengendalian tata letak bangunan; dan e. melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi (1)Seksi oleh

Pengarahan seorang

Arsitektur

Kepala

Seksi

dan

Konstruksi

yang

dalam

dipimpin

melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan. (2)Seksi Pengarahan Arsitektur dan Konstruksi mempunyai tugas teknis,

membantu

Kepala

pengarahan

Bidang

dan

melakukan

penelitian

terhadap

arsitektur

petunjuk

dan konstruksi, pemetaan dan pembuatan gambar situasi, perhitungan

nilai

investasi

tugas

Seksi

bangunan

serta

besarnya

retribusi. (3)Penjabaran

Pengarahan

Arsitektur

dan

Konstruksi adalah : a. melakukan penelitian teknis terhadap arsitektur dan konstruksi serta kelengkapan bangunan lainnya yang akan didirikan; b. memberikan

pengarahan,

arsitektur, lainnya tingkat

konstruksi

sesuai

kondisi

bangunan

yang

dimohonkan;

37

petunjuk, dan

kelengkapan

lahan, akan

bimbingan bangunan

peruntukan, didirikan

jumlah atau


c. memberikan

pengarahan,

petunjuk

dalam

pemasangan

kelengkapan bangunan atau jaringan listrik, telepon, air

bersih,

saluran

air

bersih,

serta

ketentuan

undang-undang gangguan; d. melakukan lapangan

pemetaan dan

dan

pembuatan

pemancangan

gambar

tentang

situasi

tata

letak

bangunan; e. melakukan

penelitian,

konstruksi

terhadap

pengujian

arsitektur,

bangunan-bangunan

yang

memerlukan ijin layak huni serta izin pembongkaran; f. melakukan perhitungan nilai investasi bangunan serta besar retribusi yang dikenakan; g. menghimpun

data-data

atau

dokumen

yang

berkaitan

dengan bidang tugasnya; h. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan

(1)Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Bangunan. (2)Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan, memeriksa permohonan IMB

dan

ijin

lainnya

serta

melakukan

inventarisasi

terhadap pertambahan bangunan dan investasi. (3)Penjabaran tugas Seksi Utilitas dan Kelayakan Bangunan adalah : a. melakukan

penelitian

teknis

utilitas bangunan;

38

terhadap

kelengkapan


b. memberikan

pengarahan,

kelengkapan

petunjuk

bangunan

atau

dalam

pemasangan

jaringan

listrik,

telepon, air bersih, saluran air bersih, parkir, taman,

penangkal

petir

serta

ketentuan

undang-

undang gangguan; c. melakukan

pemeriksaan

teknis

terhadap

kelayakan

bangunan; d. memproses

dan

menyelenggarakan

penerbitan

sertifikat layak fungsi; e. melaksanakan penyimpanan

pengumpulan, data

serta

pemutakhiran

legalisasi

terhadap

dan izin

pelaku teknis bangunan; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan g. melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Bidang Perumahan (1)Bidang Perumahan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2)Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan

stimulasi

tugas

pembiayaan,

melaksanakan

pembinaan,

fasilitas

pengembangan

dan dan

pembangunan perumahan. (3)Untuk

menyelenggarakan

tugas

Bidang

Perumahan

mempunyai fungsi : a.menyiapkan rencana kegiatan bidang perumahan sebagai bahan penyusunan program kerja dinas; b.menyusun lingkungan memerlukan

rencana

teknis,

perumahan penataan,

dan

melaksanakan kelayakan

peremajaan,

revitalisasi;

39

pendataan

perumahan perbaikan

yang atau


c.menyusun dan menyebarluaskan norma, standar, pedoman dan

manual

lingkungan

perumahan,

kelayakan

rumah,

sarana dan prasarana dasar perumahan serta utilitas; d.melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bidang perumahan; e.penyelenggaraan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perbaikan

prasarana,

sarana,

dan

utilitas

serta

pembiayaan perumahan; f.pengendalian,

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

pelaksanaan program bidang perumahan; dan g.melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan (1)Seksi

Pengembangan

Kawasan

Perumahan

dipimpin

oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan. (2) Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan kawasan perumahan. (3) Penjabaran tugas Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan adalah : a. menyiapkan

rencana,

program

dan

kegiatan

seksi

pengembangan kawasan perumahan; b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan kawasan perumahan; c. menyiapkan bahan dan data penyusunan dan penerapan norma,

standar,

pedoman

perumahan;

40

dan

manual

di

bidang


d. memberikan bantuan teknis perencanaan dan bantuan fisik

pembangunan

kawasan

perumahan

sebagai

stimulan; e. melaksanakan pengembang

pembinaan

terhadap

perumahan,

pengusaha

pengelola

atau

atau

pengusaha

rumah sewa dan rumah kost (pondokan); f. melaksanakan penyimpanan

pengumpulan, data,

serta

pemutakhiran

evaluasi

dan

kegiatan

yang

telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan rumah formal dan swadaya; g. menyusun program pengadaan rumah susun pada tanah negara

yang

dibiayai

dengan

subsidi

silang

dari

alokasi pembangunan yang diperuntukan bagi bangunan komersil; h. menyiapkan

kawasan

pengkajian

atas

siap

bangun

kebutuhan

dan

perumahan

melakukan formal

dan

swadaya; i. memberikan pencabutan yang

ber

saran atau sip,

dan

pertimbangan

pengalihan pemindahan

pembebasan, tehadap

terhadap perumahan

penyelenggaraan

izin usaha pengelolaan perumahan; j. melaksanakan kajian dan studi kelayakan di bidang pengembangan

perumahan

baik

secara

fisik,

sosial

budaya, dan peluang sumber pembiayaan; k. melaksanakan

pendaftaran

dan

pemberian

informasi/data tentang ketersediaan dan kebutuhan perumahan bagi masyarakat; l. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan (1)Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dipimpin oleh

seorang

Kepala

Seksi

41

yang

dalam

melaksanakan


tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan. (2)Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan bahan

kebijakan

teknis

dan

fasilitasi

sarana

dan

prasarana kawasan perumahan. (3)Penjabaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan adalah : a. menyiapkan

rencana,

program

dan

kegiatan

seksi

sarana dan prasarana kawasan perumahan; b. melakukan

pendataan

prasarana sosial

dasar, bagi

dan

kajian/analisa

fasilitas

umum

pengembangan

dan

terhadap fasilitas

perumahan

untuk

peningkatan sarana dan prasarana kawasan perumahan; c. memeriksa

proses

penyerahan

sarana

dan

prasarana

yang dibangun oleh pengembang pada tanah fasilitas umum dan fasilitas sosial; d. menyiapkan

bahan

penetapan

harga

sewa

perumahan,

meneliti dan memproses izin penghunian perumahan, usaha pembangunan perumahan, izin layak huni, izin penggunaan

bangunan

serta

izin

usaha

pengelolaan

perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan); e. menyusun,

menghimpun

berhubungan

dan

dengan

memelihara

sip,

surat

dokumen izin

yang usaha

pembangunan perumahan, surat izin layak huni, surat izin

penggunaan

bangunan

dan

surat

izin

usaha

pengelolaan perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan); f. melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

pembangunan

pemeliharaan prasarana dasar termasuk rehabilitasi jaringan

jalan,

drainase

primer

lingkungan,

drainase sekunder lingkungan, jembatan lingkungan,

42


air bersih (hidran umum/kran umum) dan mandi cuci kakus (mck) di kawasan perumahan; g. melaksanakan

dan

pemeliharaan termasuk

mengkoordinasikan

sarana

lingkungan

rehabilitasi

bangunan

perbelanjaan,

pendidikan,

peribadatan,

dan

pembangunan

pelayanan

umum

perniagaan

atau

kesehatan,

olahraga,

rekreasi,

serta

utilitas

lingkungan; h. melakukan tertib

penelitian

dan

penghunian

pembangunan

dan

inventarisasi

perumahan,

pemanfaatan

terhadap

penguasaan

pengkajian

tentang tata

bangunan

tertib

perumahan,

rumah-rumah

pemerintah

tata

dinas/rumah

daerah,

pengembangan

perumahan dan pengusaha pengelola perumahan, rumah sewa dan rumah kost (pondokan); i. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan j. melaksanakan

tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan


Bidang Pengawasan dan Pengendalian (1) Bidang Seorang

Pengawasan

dan

Pengendalian

Kepala

Bidang

yang

dipimpin

dalam

oleh

melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang

Pengawasan

membantu

Kepala

penyuluhan, penertiban

dan

Dinas

pembinaan, dan

Pengendalian dalam

pengawasan

penindakan

mempunyai

tugas

melaksanakan

tugas

dan

terhadap

pengendalian, bangunan

yang

menyalahi ketentuan pemanfaatan tata ruang kota dan IMB dan atau ijin lainnya sesuai dengan kewenangan Dinas

serta

melakukan

lingkungan.

43

konservasi

dan

penataan


(3) Untuk menyelenggarakan tugasnya Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi : a.

merencanakan

dan

melaksanakan

kegiatan

penyuluhan dan pembinaan, pengarahan, yang berkaitan dengan tata ruang, tata bangunan dan perumahan; a.

melakukan

pengawasan

pekerjaan

dan

pembangunan

pengendalian fisik

terhadap

di

lapangan

(arsitektur, konstruksi dan kelengkapan bangunan lainnya)

sesuai

dengan

IMB

dan

KRK

yang

telah

dikeluarkan; b. melakukan pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan; c. memberikan pengarahan dan pembinaan dalam rangka pelestarian nilai

bangunan-bangunan

historis

atau

memiliki

yang

mengandung

arsitektur

tinggi

dalam rangka penataan lingkungan; dan a.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan (1) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. (2) Seksi

Penyuluhan

membantu

Kepala

penyuluhan

dan

dan

Pembinaan

Bidang

petunjuk

mempunyai

memberikan

teknis

tentang

tugas

bimbingan, perencanaan

tata ruang dan tata bangunan, pengawasan kebenaran arsitektur atau konstruksi atau kelengkapan bangunan, memproses pengaduan berkaitan dengan pelanggaran atau penyimpangan

KRK

dan

IMB

serta

mengambil

tindakan

sesuai ketentuan terhadap pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan pemanfaatan ruang kota dan IMB.

44


(3) Penjabaran

tugas

Seksi

Penyuluhan

dan

Pembinaan

adalah : b. memberikan

bimbingan

perencanaan

tata

dan

ruang,

petunjuk tata

tentang

bangunan

dan

perumahan; c. memberikan

bimbingan

masyarakat,

swasta

dan

maupun

penyuluhan instansi

kepada

pemerintah

tentang persyaratan administrasi, teknis, prosedur dan mekanisme penerbitan KRK dan IMB, tata tertib penghunian perumahan, tata tertib pembangunan dan pemanfaatan

bangunan

perumahan,

inventarisasi

terhadap rumah-rumah dinas atau rumah penguasaan pemerintah pengusaha

daerah,

pengembangan

pengelola

perumahan,

perumahan rumah

sewa

dan dan

rumah kost (pondokan); d. menyiapkan bahan, jadwal dan rencana anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan; e. melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; f. melakukan

pengawasan

terhadap

pembangunan

di

yang

diterbitkan

telah

lapangan

pelaksanaan

disesuaikan pada

dengan

kawasan

ijin

konservasi

(melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendirian bangunan berdasarkan IMB); g. memberikan

teguran

atau

peringatan

atas

pelanggaran atau penyimpangan atau penyalahgunaan Keterangan Rencana Kota dan IMB; h. menghentikan

kegiatan

pelaksanaan

bangunan

yang

menyimpang atau melanggar dari KRK; i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aspek sosial

dan

ekonomi

dalam

aplikasi

rencana

tata

ruang kota; j. melakukan

pengusutan

dan

pemrosesan

terhadap

penyimpangan yang berkaitan dengan tata ruang dan

45


tata

bangunan

serta

mengambil

tindakan

terhadap

pelanggaran atau penyimpangan KRK dan IMB; k. mempersiapkan berbagai data pendukung dalam rangka mengambil tindakan atas berbagai pelanggaran KRK dan IMB; l. mempersiapkan,

mengkoordinasikan

dengan

berbagai

unit kerja terkait untuk melaksanakan penindakan atau

penertiban

terhadap

penyimpangan,

pelanggaran, penyalahgunaan KRK dan IMB; m. melakukan

penertiban

perumahan

dalam

rangka

penyelesaian permasalahan penghunian perumahan dan pengendalian kegiatan pembangunan perumahan; n. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Konservasi dan Penataan Lingkungan (1) Seksi oleh

Konservasi seorang

dan

Kepala

Penataan Seksi

Lingkungan

yang

dalam

dipimpin

melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. (2) Seksi tugas

Konservasi membantu

rekomendasi,

dan

Penataan

Kepala

Bidang

pengawasan,

Lingkungan melakukan

penertiban

mempunyai pendataan,

pelestarian

bangunan yang bernilai historis tinggi atau bernilai arsitektur tinggi. (3) Penjabaran

tugas

Seksi

Konservasi

dan

Penataan

Lingkungan adalah : a. melakukan

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

pelestarian bangunan cagar budaya; b. melakukan

penataan,

pembinaan,

pengarahan

dalam

rangka pelestarian bangunan yang bernilai cagar budaya

atau

mengandung

46

arsitektur

tinggi,


konstruksi yang bercirikan nilai budaya masa lalu termasuk Arsitektur Minang Kabau; c. menginventarisir

penyimpangan,

pelanggaran

yang

terjadi terhadap pelaksanaan izin pembangunan di kawasan yang termasuk dilestarikan; d. memberikan

peringatan,

teguran

dan

mengambil

tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi pada kawasan yang dilestarikan; e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian pembangunan di kawasan yang dilestarikan; f. melakukan pengawasan bangunan dan lingkungan pada kawasan-kawasan

perumahan

dan

kawasan

strategi

lainnya serta sarana dan prasarana; g. pengelolaan dan

dan

pengaturan

pengendalian nama-nama

penomoran jalan

bangunan

di

komplek

perumahan; h. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari beberapa uraian tugas pokok dan fungsi diatas terlihat dengan jelas bahwa Dinas TRTBP Kota Padang disamping

sebagai

SKPD

Penyelenggara

pelayanan

perizinan, juga sebagai SKPD penyusun kebijakan teknis dibidang Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan. Sudah tentu

pelaksanaan

tugas

ini

tidaklah

mudah,

harus

didukung dengan 3 M yang memadai yaitu Man (SDM), Money dan Methode (strategi). Man/Sumber Daya Manusia, sejak terbentuknya

Dinas

TRTBP

sebagai

bagian

dari

Satuan

Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang, tenaga teknis yang

memiliki

keahlian

dibidang

pengukuran

maupun

arsitektur untuk proses perizinan sangat minim sekali mengingat

permohonan

perizinan

47

yang

masuk

setiap


harinya

cukup

banyak,

dengan

perbandingan

berkas

perizinan 15 s.d 20 buah ditangani oleh 5 orang tenaga teknis

yang

lapangan,

akan

memproses

pembuatan

laporan

dari hasil

mulai

pengukuran

survey,

pembuatan

gambar situasi dan menuangkan laporan kedalam bentuk blad. Hal ini yang membuat proses perizinan cukup lama, disamping masih banyaknya ketidakjelasan prosedur atau protap

administrasi

pengurusan

permohonan

perizinan

sehingga tertundanya kesiapan perizinan dalam bentuk Surat Keputusan. Money/anggaran; kurangnya dana untuk petugas teknis turun kelapangan sebagai bentuk apresiasi atau imbalan pemrosesan/operasional

internal

yang

mengakibatkan

terbentuknya mind set dari petugas itu sendiri atau sebagai dalih untuk mencari tambahan dari balas jasa profesionalisme petugas turun kelapangan atau pembuatan gambar

sehingga

terkadang

ada

beberapa

berkas

yang

luput dari percepatan penyelesaian perizinan. Sedangkan fungsi

Dinas

dibidangnya,

TRTBP selama

sebagai ini

SKPD

dalam

perumus

kebijakan

menjalankan

program

kegiatan maupun koordinasi lintas instansi masih dalam ruang lingkup wajar dan cukup optimal. Sedangkan

untuk

disosialisasikan

methode/mekanisme,

kepada

stakeholders

masih

kurang

terkait

baik

internal maupun eksternal pengguna layanan, sehingga informasi

yang

diterima

oleh

masyarakat

sebagai

pengguna layanan sangat kurang terutama yang menyangkut prosedur perizinan dan manfaat yang diterima. Berikut data

yang

menggambarkan

hasil

dari

selama kurun waktu 5 tahun terakhir :

48

proses

perizinan


Grafik 1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi di Dinas TRTBP Kota Padang Tahun 2009-2013 12 10 8 6

Target Realisasi

4 2 0

Dinas

2009

2010

TRTP

2011

merupakan

2012

salah

2013

satu

SKPD

penghasil

PAD

(Pendapatan Asli Daerah) yang cukup besar berasal dari Retribusi

Perizinan

Tertentu

yaitu

Izin

Mendirikan

Bangunan hal ini terlihat dari grafik diatas mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2010 dengan

target

Rp.6,5

milyar

terealisasi

sebesar

Rp.7.049.273.398 atau 108,45%,-kesemuanya ini merupakan peran

serta

dari

seluruh

pihak

maupun eksternal/stakeholders.

49

baik

internal

SKPD


Grafik 2. Perkembangan jumlah pengurusan IMB dan KRK 1200 1000 800 Jumlah IMB Jumlah KRK

600 400 200 0

2009

2010

2011

2012

2013

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Pemerintah Kota Padang

telah

keringanan

mengeluarkan retribusi

kebijakan

atau

dalam

pemberian

pemberian kemudahan

prosedural untuk bangunan masyarakat yang telah berdiri namun

belum

kebijakan

memiliki

ini

IMB,

kebutuhan

sehingga

masyarakat

dengan akan

IMB

adanya dapat

dipenuhi, namun sebagian besar yang mengurus IMB adalah bangunan-bangunan (pasca

gempa)

baru

dimana

terkecuali masyarakat

pada

tahun

diberikan

2009

kemudahan

atau bahkan dibebaskan dari pembayaran retribusi bagi bangunan

yang

runtuh,

disamping

itu

pelimpahan

kewenangan dari Walikota Kepada Camat dan Lurah telah efektif berjalan mengenai proses perizinan ini.

50


Grafik

3.

Perkembangan

Bangunan

Yang

Disegel

dan

Pengaduan Masyarakat Yang Diproses Tahun 2009-2013

120 100 80 Bangunan Disegel Proses Pengaduan

60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013

Dalam bentuk pengendalian dan pengawasan Dinas TRTBP juga

mengadakan

pemasangan

plang

kegiatan segel,

seperti

Sosialisasi

penghentian

Perda,

pekerjaan

dan

pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut diawali dengan pemberian surat teguran atau peringatan terhadap masyarakat yang bermasalah hal ini dilihat dari kasus yang ditangani. Sedangkan untuk menyikapi

pengaduan

masyarakat,

petugas

akan

turun

langsung ke lokasi yang bermasalah dan apabila ditemui pelanggaran atau bertenangan dengan Perda maka petugas akan memprosesnya. Hasil dari kegiatan tersebut dapat terlihat dengan jelas pada grafik diatas. Dari uraian permasalahan dan hasil yang dicapai diatas dapat disampaikan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

dari

Dinas

Tata

Ruang

Perumahan Kota Padang antara lain :

51

Tata

Bangunan

dan


1.Perlunya

inovasi

sebagai

dibidang

bentuk

perencanaan

perwujudan

visi

tata

ruang

SKPD

yaitu

terciptanya tata ruang, tata bangunan dan kawasan permukiman yang berkualitas dengan sistem informasi yang transparan, akuntabel dan implementatif. 2.Koordinasi

internal

dan

eksternal

sebagai

bahan

evaluasi demi peningkatan kinerja SKPD. 3.Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan

baik

rutin

maupun

tambahan

untuk

meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi. 4.Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses untuk

perencanaan

dengan

meningkatkan

melibatkan

kualitas

dan

stakeholders konsistensi

pembangunan kota secara lebih terstruktur. 5.Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan kualitas kerja SKPD.

SDM/Aparatur : 1.Mengikuti

pendidikan

formal

dan

non

formal

untuk

meningkatkan proses dan hasil kegiatan. 2.Kriteria

kelayakan

SDM

sesuai

dengan

tupoksi

dan

kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme. 3.Reward and Punishment yang jelas untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur.

Sarana dan Prasarana : 1.

Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung program kegiatan.

2.

Pemanfaatan

sarana

dan

tuntutan tugas.

52

prasarana

sesuai

dengan


3.

Daftar

kebutuhan

pengadaan

dan

secara

pemeliharaan bertahap

untuk

dan

melakukan

optimalisasi

pemeliharaan. j.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Padang

Tata

Ruang

akan

Tata

menampung

Bangunan usulan

dan

Perumahan Kota

program

dan

kegiatan

yang diusulkan para stakeholders baik dari kelompok masyarakat maupun

yang

dari

terkait SKPD

langsung

lainnya

dengan

pelayanan,

berdasarkan

hasil

pengumpulan informasi SKPD kelapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

53


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pelaksanaan program kegiatan di Dinas Tata Ruang Tata

Bangunan

dan

Perumahan

Kota

Padang

yang

berhubungan

dengan kebijakan nasional apabila dilihat dari prioritas nasional antara lain yaitu : 1.

Reformasi

Birokrasi

dan

Tata

Kelola

Pemerintahan

dengan kegiatannya pelatihan tenaga teknis survey dan pengukuran

bangunan

dan

bimbingan

teknis

analisis

struktur bangunan. 2.

Peningkatan

iklim

investasi

dan

usaha,

apabila

dikaitkan dengan perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas TRTBP

erat

kaitannya

peningkatan

invetasi

terutama

di

Kota

menyangkut

Padang,

dengan

setiap

proses

perizinan yang bernilai lebih dari 1 triliun Dinas TRTBP

membebaskan

dengan

istilah

nilai

zero

lainnya

seperti

tentang

keringanan

retribusinya

cost,

halnya

begitu

dengan

bagi

atau

juga

dengan

mengeluarkan

rumah

yang

dikenal

sudah

yang

Perwako dibangun

batasan untuk bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 2011

kebawah,

peningkatan Disamping

hal

ini

investasi adanya

Pengurusan

tentu

dan

aturan

Perizinan

sangat

usaha yang

Tempat

di

mempengaruhi kota

Padang.

mengaitkan

Usaha

antara

(SITU)

dengan

pengurusan Perizinan Mendirikan Bangunan (PIMB). Untuk implementasi

kebijakan

nasional

dalam

program

kegiatan, Dinas TRTBP Kota Padang telah melaksanakan beberapa program kegiatan seperti Kegiatan Pemrosesan Permohonan

Perizinan,

Koordinasi

Pelaksanaan

Penyuluhan

Kepada

Kegiatan Kegiatan

Masyarakat

Monitoring

Perizinan,

dan

Tokoh

dan

Kegiatan

Masyarakat

Tentang IMB dan Perda, dari beberapa kegiatan yang

54


disebutkan diatas membuktikan bahwa Dinas TRTBP turut andil dalam mengimplemetasikan dan mensukseskan salah satu

dari

prioritas

pembangunan

nasional

yaitu

peningkatan iklim investasi dan usaha. 3. Disamping peningkatan iklim investasi dan usaha ada juga

prioritas

dilaksanakan kegiatan

oleh

Dinas

antara

infrastruktur suatu

pembangunan

kawasan

TRTBP

lain

dengan

nasional dalam

bentuk

percepatan

kegiatannya

dimana

yang

dalam

telah program

pembangunan

penyusunan

kurun

waktu

RDTRK

2

tahun

terakhir telah melahirkan 2 kawasan yang berbeda untuk penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) ini antara lain Kawasan Aie Pacah, dan Bungus sedangkan untuk Tahun 2014 direncanakan 2 kawasan yang berbeda lainnya yaitu Indarung dan Tahura Bung Hatta. Pada tahun oleh

2013 Dinas

ada

beberapa

TRTBP

untuk

kegiatan penataan

yang

dilaksanakan

kawasan

kumuh

dan

perumahan antara lain sosialisasi peraturan perundangundangan

dibidang

prasarana

serta

operasional

perumahan, utilitas

rusunawa

pembangunan rusunawa

dan

sarana

Kota

pengembalian

dan

Padang, jaminan

rusunawa, dari beberapa kegiatan diatas output yang diharapkan adalah terciptanya kenyamanan dan kelayakan hunian rusunawa.

Berikut

tabel

yang

menerangkan

perkembangan

dalam

jumlah mengenai program kegiatan diatas : NO

1

JENIS KEGIATAN

Perkembangan

JUMLAH

JUMLAH

TAHUN 2012

TAHUN 2013

2

1

KET

Jumlah

Kawasan

yang

memiliki RDTRK

Tahun

2012

penggabungan dengan Tahun

55

Renja Dinas TRTB-P Kota Padang 2015 2011

2

Perkembangan

883

913

78

132

Bangunan ber IMB 3

IMB Keringanan

B.

Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Dalam

rangka

ditetapkan

oleh

organisasi

harus

mencapai Dinas

Visi

TRTBP

merumuskan

dan

Kota Visi

Misi

yang

Padang, dan

telah

maka

Misi

unit

tersebut

kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan

sasaran

Dinas

TRTBP

Kota

Padang

pada

umumnya

didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar Dinas TRTBP mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan Stratejik Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi,dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan stratejik dari Dinas TRTBP Kota Padang

sebagai

berikut : 1. Meningkatkan

jumlah

warga

masyarakat

yang

mengurus

Advice Planning dan IMB. 2. Mewujudkan

perencanaan

kota

yang

berwawasan

lingkungan. 3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparat Dinas TRTBP dalam pemberian pelayanan. 4. Meminimalkan

pelanggaran

dan

penyimpangan

advice

planning dan IMB di Kota Padang. 5. Mewujudkan

kelestarian

kawasan

bangunan bersejarah.

56

kota

lama

dan

aset


Sasaran Stratejik Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses

perencanaan

sasaran

adalah

stratejik.

tindakan

Fokus

dan

utama

alokasi

penentuan

sumber

daya

organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapaun sasaran Dinas TRTBP tahun 2015 antara lain : 1. Terwujudnya

kualitas

manajemen

data

secara

IT

dan

mengembangkan perumusan kebijakan teknis penataan kota dalam

sistem

yang

transparan,

akuntabel

dan

implementatif. 2. Terwujudnya

penataan

kota

sesuai

dengan

perencanaan

kota. 3. Terciptanya tata bangunan yang yang berkualitas dengan

sistem

informasi

yang

transparan,

akuntabel

dan

implementatif. 4. Terciptanya

ketertiban

dan

keteraturan

mendirikan

bangunan sesuai dengan rencana kota. 5. Terwujudnya

kelestarian

arsitektur

bangunan

cagar

budaya dan atau bersejarah.

C.

Program Dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis

dan

terpadu

untuk

mendapatkan

hasil

yang

dilaksanakan

oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata ruang, tata bangunan dan perumahan. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Padang Tahun 2014-2019 yaitu :

57


Visi

:

Pendidikan,

“Mewujudkan Perdagangan

Kota

dan

Padang

sebagai

Pariwisata

Yang

Kota

Sejahtera,

Religius dan Berbudaya” Misi : 1. Mewujudkan

pendidikan

menghasilkan

yang

sumberdaya

berkualitas

manusia

yang

untuk

beriman,

kreatif dan berdaya saing; 2. Menjadikan

Kota

Padang

sebagai

pusat

perdagangan wilayah Barat Sumatera; 3. Menjadikan

Kota

Padang

sebagai

daerah

tujuan

wisata yang nyaman dan berkesan; 4. Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dan

pengembangan ekonomi kerakyatan; 5. Menciptakan tertib,

Kota

Padang

bersahabat

dan

yang

aman,

menghargai

bersih, kearifan

lokal; 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Sejalan dengan Visi Misinya tersebut, maka program kegiatan

yang

dirancang

oleh

Dinas

TRTBP

Tahun

2015

terdiri dari : Program Utama (Prioritas Utama): 7. Program

Perencanaan

meningkatkan

Tata

kualitas

Ruang

tata

ruang

;

bertujuan yang

efektif

untuk dan

efisien dengan peran serta masyarakat dan swasta. 8. Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang ; bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama pembangunan antar daerah serta wilayah perbatasan. 9. Program Pengembangan Data/Informasi ; bertujuan untuk mewujudkan tersedianya data/informasi untuk kepentingan pengambilan

keputusan

secara

akuntabel;

58

transparansi

dan


10.

Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau ; bertujuan

untuk mewujudkan penataan paru-paru kota yang bersih dan dinamis. 11.

Program

Pengembangan

Perumahan

;

bertujuan

untuk

terwujudnya penataan pelaksanaan kegiatan di Rusunawa. 12.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan ; bertujuan

untuk terwujudnya penataan kota lama di Kota Padang

Program Penunjang : 13.

Program

Peningkatan

Administrasi

Perkantoran

;

bertujuan untuk terwujudnya capaian program kegiatan sebagai penunjang pelayanan perizinan di Dinas TRTBP 14.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

bertujuan

untuk

terwujudnya

perbaikan

sarana

dan

prasarana aparatur. 15.

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

;

bertujuan

untuk terwujudnya kedisiplinan aparatur. 16.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ; bertujuan untuk peningkatan SDM yang profesional dan berwawasan

serta

terwujudnya

ruang

pelayanan

yang

ideal dan tertampungnya aspirasi masyarakat. 17. Program Capaian

Peningkatan Kinerja

Pengembangan Keuangan

;

Sistem

Pelaporan

bertujuan

untuk

terwujudnya laporan keuangan dan aset dengan baik.

Uraian

program

kegiatan

dapat

terlampir.

59

dilihat

pada

tabel


BAB IV PENUTUP

Renja Dinas TRTBP Tahun 2015 merupakan dasar untuk pelaksanaan

tugas

visi, misi

SKPD. Dalam renja ini mencakup perencanaan

program

pokok

kegiatan,

fungsi

sasaran,

serta

target

demi

dan

terwujudnya

manfaat

yang

diharapkan dengan usulan program kegiatan tersebut. Renja Dinas TRTBP merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas TRTBP dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, SPM dan MDGs. Secara umum dokumen Rencana

Kerja Tahun 2015

ini

adalah sebuah garis kebijaksanaan dari Pemerintah Kota Padang yang disusun sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan

pedoman

untuk

melaksanakan

pembangunan

dengan

mengembangkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan daerah. Secara teknis Renja ini dijabarkan oleh Dinas TRTBP lebih lanjut

dalam

selanjutnya

bentuk

menjadi

program-program

acuan

bagi

jajaran

kerja,

yang

aparatur

Dinas

TRTBP agar tercipta sinergi dalam pelaksanaannya. Dokumen kejelasan

Renja

bagi

memperjelas

ini

seluruh

rangkaian

diharapkan komponen

pelaksanaan

dapat

yang

memberikan

terlibat,

pembangunan

dan

daerah,

khususnya bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap deviasi pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pembangunan di Kota Padang khususnya pada tahun

2015

benar-benar

akan

terwujud

sesuai

arah

kebijakan yang telah ditentukan dalam mewujudkan citacita masyarakat Kota Padang .

60

RUMUSAN RENCANA (AWAL) PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KOTA PADANG TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2015 NO.

1

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF

LOKASI

TARGET CAPAIN KINERJA

Kota Padang

12 bulan

4.000.000,00

APBD

12 bulan

4.000.000,00

Kota Padang

12 bulan

91.848.000,00

APBD

12 bulan

91.848.000,00

Kota Padang

1 area

3.000.000,00

APBD

2 area

3.000.000,00

Kota Padang

37 unit

7.950.000,00

APBD

37 unit

7.950.000,00

Kota Padang

12 bulan

100.000.000,00

APBD

12 bulan

100.000.000,00

Kota Padang

12 bulan

70.000.000,00

APBD

12 bulan

70.000.000,00

Kota Padang

12 bulan

65.000.000,00

APBD

12 bulan

65.000.000,00

Kota Padang

12 bulan

3.500.000,00

APBD

12 bulan

6.000.000,00

Kota Padang

12 bulan

150.000.000,00

APBD

12 bulan

185.000.000,00

Kota Padang

12 bulan

20.000.000,00

APBD

12 bulan

40.000.000,00

Kota Padang

12 bulan

18.000.000,00

APBD

12 bulan

25.000.000,00

SUMBER DANA

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa menyurat

Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 2

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7

8

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang10 undangan Penyediaan Makanan dan minuman 11

output (keluaran): Tersedianya Perangko,Materai dan benda pos lainya outcome (hasil): Lancarnya Administrasi surat menyurat output: Tersedianya biaya listrik,telepon dan internet outcome: Lancarnya pelaksanaan tugas rutin kantor dan meningkatnya informasi dan komunikasi perkantoran output: Tersedianya lahan tempat parkir kendaraan bermotor outcome: Tertibnya perpakiran mobil dinas dan tamu output: Terbayarnya Perpanjangan STNK Kendaraan dinas outcome: Tertibnya administrasi pajak kendaraan dinas output: Bersihnya ruang kantor dan Halaman outcome: Representatifnya ruang kantor tempat bekerja output: Tersedianya Alat Tulis Kantor outcome: Lancarnya administrasi perkantoran output: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan outcome: Lancarnya administrasi perkantoran output: Tersedianya tersedianya Alat-alat listrik outcome: Lancarnya Pelaksanaan tugas Rutin Kantor output: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana Kantor output: Tersedianya surat kabar outcome: Meningkatnya sarana dan prasarana Kantor output: Tersedianya nasi Kotak dan snack untuk rapat dan tamu outcome: Lancarnya Pelaksanaan rapat dan pelayanan Kepada tamu

KET

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12

Kota Padang

12 bulan

200.000.000,00

APBD

12 bulan

200.000.000,00

Kota Padang

15 orang

222.880.000,00

APBD

15 orang

222.880.000,00

output: Berjalannya operasional Rusunawa dengan baik outcome: Terciptanya ketertiban, kenyamanan dan kelayakan hunian Rusunawa

Kota Padang

1 paket

283.200.000,00

APBD

1 paket

283.200.000,00

1 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung dan kantor

output: Terlaksananya perbaikan ruang kantor outcome: Representatifnya ruang kantor

Kota Padang

1 paket

150.000.000,00

APBD

1 paket

150.000.000,00

2 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

output: Tersedianya BBM,service dan suku cadang kendaraan dinas outcome: Terpeliharanya Kendaraan dinas dan operasional

Kota Padang

12 bulan

650.000.000,00

APBD

12 bulan

650.000.000,00

Kota Padang

12 bulan

40.000.000,00

APBD

12 bulan

40.000.000,00

Kota Padang

12 bulan

3.500.000,00

APBD

12 bulan

3.500.000,00

Penyediaan jasa Pelayanan publik 13

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14

2

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Pemeliharaan ruti/berkala peralatan gedung kantor

4 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3

output: Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (mesin tik,AC,komputer, kamera, dll) outcome: Optimal pemakaian peralatan kantor output: Terlaksananya pemeliharaan kursi,meja dan lemari outcome: Optimal pemakaian peralatan kantor/mebeleur

5 Pengadaan mebeleur

output: Tersedianya kursi,meja dan lemari outcome: Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kerja

Kota Padang

1 paket

265.000.000,00

APBD

1 paket

250.000.000,00

6 Pengadaan kendaraan dinas operasional

output: Tersedianya kendaraan operasional roda 2 dan 4 outcome: Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kerja

Kota Padang

3 unit

250.000.000,00

APBD

3 unit

200.000.000,00

Kota Padang

20 orang

10.000.000,00

APBD

103 orang

52.000.000,00

Kota Padang

4 orang

125.000.000,00

APBD

4 orang

150.000.000,00

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1

Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya / pakaian hari-hari tertentu

2 Solusi Optimal

4

output: Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah outcome: Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah output: Terbayarnya gaji pegawai honorer 15 orang outcome: Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

output: Tersedianya pakaian kerja harian pegawai DTRTBP outcome: Terlaksananya pengadaan Pakaian kerja pegawai DTRTBP output: Adanya reward bagi pegawai pelayanan terbaik dan kecamatan penghasil retribusi terbesar outcome: Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

2 Penunjang pelatihan/kepersertaan/kursus

3 Peningkatan pelayanan publik

8 Pembentukan Tim Ahli Bangunan

5

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

20 orang

45.000.000,00

APBD

20 orang

50.000.000,00

Kota Padang

45 orang

150.000.000,00

APBD

45 orang

150.000.000,00

output: Tersedianya tim ahli di bidang tata bangunan dan perumahan Kota Padang outcome: Tercapainya kinerja pegawai yang optimal

10 orang

100.000.000,00

APBD

10 orang

100.000.000,00

output: Adanya laporan keuangan dan aset outcome: Terciptanya administrasi Keuangan yang baik

12 bulan

15.000.000,00

APBD

12 bulan

15.000.000,00

Kota Padang

12 bulan

185.000.000,00

APBD

12 bulan

250.000.000,00

Kota Padang

1 paket

15.000.000,00

APBD

1 paket

15.000.000,00

Kota Padang

3 tim

165.000.000,00

APBD

3 tim

150.000.000,00

Kota Padang

1 dokumen

300.000.000,00

APBD

1 dokumen

375.000.000,00

Kota Padang

1 dokumen

100.000.000,00

APBD

1 dokumen

100.000.000,00

Kota Padang

1 paket

75.000.000,00

APBD

2 paket

75.000.000,00

output: Terlaksananya kursus/pelatihan pelayanan prima bagi tenaga operasional dalam melayani masyarakat outcome: Terwujudnya SDM yang profesional dan berwawasan

Kota Padang

VI Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah 1 Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Retribusi

2 Inventarisasi dan labelisasi aset tetap SKPD

3 Tim Penagihan tunggakan retribusi

7

Kota Padang

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1

6

output: Terlaksananya kursus/pelatihan untuk tenaga operasional outcome: Terwujudnya SDM yang profesional dan berwawasan

VII Program Perencanaan Tata ruang 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

3 Penyusunan Perda RDTR

4

Penunjang Koordinasi Penataan Ruang

output: Kelurahan dan Kecamatan dapat mencapai target retribusi yang di tetapkan outcome: Meningkatnya pendapatan retribusi KRK dan IMB output: Adanya data aset tetap SKPD yang update outcome: Terwujudnya data aset tetap SKPD yang update output: Adanya tim yang mendata dan menagih tunggakan retribusi outcome: Meningkatnya pendapatan retribusi KRK dan IMB

output: Dokumen penataan ruang kawasan outcome: Adanya dokumen penataan ruang daerah output: Dokumen / pedoman/peraturan dalam penyusunan RDTR outcome: Adanya Dokumen / pedoman/peraturan dalam penyusunan RDTR output: Koordinasi dengan SKPD terkait dalam pemrosesan perizinan outcome: Adanya Koordinasi dengan SKPD terkait dalam pemrosesan perizinan

6

output: Dokumen perencanaan teknis dan DED ruang terbuka hijau outcome: Adanya Dokumen perencanaan teknis dan DED ruang terbuka hijau

Kota Padang

1 paket

250.000.000,00

APBD

1 paket

250.000.000,00

output: Dokumen/data-data ruang terbuka publik di 11 kecamatan outcome: Adanya Dokumen/data-data ruang terbuka publik

Kota Padang

1 paket

250.000.000,00

APBD

1 paket

250.000.000,00

Kota Padang

1 paket

150.000.000,00

APBD

1 paket

200.000.000,00

output:Administrasi aset tanah fasum, fasos dan TCP Kota Padang yang akurat outcome: Adanya data tanah fasum,fasos dan TCP kota padang yang akurat

Kota Padang

1 paket

200.000.000,00

APBD

1 paket

150.000.000,00

1 Pemrosesan Permohonan Perizinan

output: Terlaksananya Proses Perizinan selama 12 bulan outcome: Lancarnya Proses Perizinan Secara administrasi

Kota Padang

12 bulan

250.000.000,00

APBD

13 bulan

350.485.000,00

2 Validasi Administrasi Perizinan

output: tertata dan tersusunnya data arsip perizinan yang telah disahkan dengan baik outcome: terwujudnya ruang penyimpan data arsip perizinan dengan baik

Kota Padang

1 area

150.000.000,00

APBD

1 area

100.000.000,00

3 Fumigasi arsip

output: Terpeliharanya ruang penyimpan data arsip perizinan dengan baik outcome: Terwujudnya ruang arsip yang representatif

Kota Padang

1 paket

45.000.000,00

APBD

1 paket

50.000.000,00

Kota Padang

11 kecamatan

115.000.000,00

APBD

11 kecamatan

120.000.000,00

Kota Padang

50 buah

100.000.000,00

APBD

50 buah

100.000.000,00

Kota Padang

1 paket

75.000.000,00

APBD

1 paket

75.000.000,00

Kota Padang

1 paket

15.000.000,00

APBD

1 paket

15.000.000,00

7

10

11

8

9

Perencanaan teknis dan DED Ruang Terbuka Hijau

Penyusunan Kajian Ruang Terbuka Publik

Update/Peta indeks ruang dan bangunan kota Validasi tanah fasum,fasos, TCP dan RTH

output: Blad yang lebih update outcome: Adanya blad-blad yang update

VIII Program Pemanfaatan Ruang

IX Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan 1 Pemrosesan IMB

2

Pengadaan dan pemasangan Plank segel dan pembongkaran pembangunan

3

Penyuluhan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat (Sosialisasi IMB)

4

Validasi data BSPS (Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya)

output: Lancarnya Pelaksanaan proses IMB outcome: terwujudnya monitoring dan koordinasi Pelaksanaan kegiatan output: Bangunan berdiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku outcome: terlasananya penyegelan dan pembongkaran bangunan liar output: adanya pemahanan masyarakat terhadap Perda dan IMB outcome: Meningkatnya masyarakat yang mengurus IMB output: tersedianya data perumahan swadaya outcome: tersusunnya data rumah tidak layak huni

10

X Program Pengembangan Perumahan 1

2

3

4

10

5

12

output: Terpeliharanya gedung Rusunawa dengan baik Operasional Rusunawa outcome: Terwujudnya Hunian yang mendukung efisiensi tata guna lahan output:Tersusunnya database sektor perumahan di kota padang Penyusunan database perumahan di kota padang outcome: Terwujudnya pengembangan perumahan di kota padang output: Lengkapnya PSU Hunian dan Pembangunan sarana dan prasarana utilitas rusunawa kota Lingkungan Rusunawa padang (Purus dan Lubuk Buaya) outcome: Terwujudnya saranan dan prasarana serta utilitas Rusunawa output: Terlaksananya pengambilan jaminan uang sewa rusunawa Kepada Pengembalian jaminan uang sewa penghuni rusunawa calon penghuni rusunawa outcome: Tertibnya administrasi sewa rusunawa output: Adanya pelatihan/sosialisasi bagi stekholder tentang lingkungan perumahan dan rumah sehat Sosialisasi lingkungan perumahan dan rumah sehat outcome: Terwujudnya pelatihan/sosialisasi bagi stekholder tentang lingkungan perumahan dan rumah sehat output: Terlaksananya perbaikan lingkungan perumahan dan kawsan Penanganan Lingkungan perumahan dan kawasan kumuh pemukiman kumuh di kota Padang berbasis kawasan outcome: Berkurangnya lingkungan perumahan kawasan kumuh di kota padang

Kota Padang

12 bulan

465.000.000,00

APBD

12 bulan

465.000.000,00

Kota Padang

1 dokumen

220.000.000,00

APBD

1 dokumen

350.000.000,00

Kota Padang

3 paket

100.000.000,00

APBD

3 paket

100.000.000,00

Kota Padang

1 paket

50.000.000,00

APBD

1 paket

35.000.000,00

Kota Padang

1 paket

67.520.000,00

APBD

2 paket

67.520.000,00

Kota Padang

1 paket

150.000.000,00

APBD

1 paket

299.000.000,00

output: Adanya Sistim Informasi Teknologi Perizinan IMB dan KRK outcome: Terlaksananya Sistim Informasi Teknologi Perizinan IMB dan KRK

Kota Padang

1 paket

200.000.000,00

APBD

1 paket

185.000.000,00

output: Adanya informasi data spasial bangunan yang memiliki IMB outcome: Terlaksananya pendataan informasi data spasial bangunan yang memiliki IMB

Kota Padang

1 paket

100.000.000,00

APBD

1 paket

100.000.000,00

XII Program Pengembangan Data dan Informasi 1

Pengembangan Sistim Informasi Teknologi Perizinan IMB dan KRK

Pembuatan informasi data spasial bangunan yang memiliki 2 IMB Jumlah

6.835.398.000,00

7.341.383.000,00

Padang, 20 Mei 2014 Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan kota Padang

Ir. H. DIAN FAKRI, MSP NIP. 19630511 198810 1 002

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN KOTA PADANG

Recommend Documents