RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG
PENDAHULUAN
1 1.1. LATAR BELAKANG Perkembangan penduduk dengan segala aktivitasnya telah menuntut pemerintah untuk dapat melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk dapat memenuhi hal tersebut Pemerintah terus berupaya mengevaluasi dan merumuskan strategi dan kebijakan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM agar dapat melaksanakan pelayanan yang baik sesuai dengan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan uraian di atas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai bagian integral dari Sub Sistem Pemerintah Kota Padang yang mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Otonomi Daerah dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Padang, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang Tahun 2014-2019. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang Tahun 2014-2019, merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengamanatkan masing-masing SKPD di lingkup Pemerintah Kota untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) periode 5 (lima) tahun, di tambah program untuk tahun ke – 6 sebagai antisipasi masa transisi Kepala Daerah diakhir masa jabatan. Hal ini dimaksudkan agar Kepala Daerah terpilih berikutnya sudah memiliki program kerja. Selain itu Renstra SKPD juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada prinsipnya Perencanaaan Strategi merupakan langkah aspiratif dari pemerintah daerah untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang bakal dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategi menjadi acuan. pedoman dan penuntun dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, mengembangkan akuntabilitas publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam sistem perencanaan tersebut, masyarakat mempunyai peluang yang semakin besar untuk terlibat langsung dalam aktivitas pembangunan, serta semakin terbukanya peluang masyarakat untuk menumbuhkembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan karasteristik, potensi dan kebutuhan daerah.
1
Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Padang. Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahapan dan proses penyusunan Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengacu pada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD. Kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut: 1. Pengolahan data dan informasi a) data dan informasi gambaran pelayanan SKPD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD, (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra SKPD periode sebelumnya, (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan SKPD. b) data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD: mencakup (1) data pendapatan SKPD, (2) data belanja SKPD, (3) data pembiayaan SKPD (khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD). 2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari: a) analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD. b) analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD. 3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota, yang mencakup: a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L; b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas; c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota; dan d) program prioritas SKPD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas. Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten/kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, yang mencakup: a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L; b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas; c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi; dan 2
d) program prioritas SKPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas. 4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup: a) tujuan dan sasaran RTRW; b) struktur dan pola ruang; dan c) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. 5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD. 6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan: a) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD); b) Hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota untuk penyusunan Renstra SKPD provinsi dan hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renstra SKPD kabupaten/kota; c) Hasil penelaahan RTRW; d) Hasil analisis dokumen KLHS; dan e) Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d). 7. Perumusan visi dan misi SKPD; 8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD; dan 9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD. Program yang disusun dalam Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2014-2019 bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Walikota Padang Tahun 2014-2019, serta ditujukan untuk peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Padang, khususnya dalam pelayanan persampahan, pertamanan dan pelayanan pemakaman. Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, kebijakan lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi capaian program, pendanaan, sumber pendanaan, dan lokasi kegiatan dengan memperhtikan kebijak-kebijakan ditingkat wilayah dan Nasional. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja Tahunan) Dinas selama periode tahun 2014-2019. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang persampahan, pertamanan dan pelayanan pemakaman untuk mewujudkan Kota Padang yang bersih dan hijau (Clean and Green City). 3
Gambar I.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD
PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR
PENETAPAN
PENYUSUNAN RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD
Tidak sesuai
Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD berdasarkan hasil verifikasi Renstra-KL Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra dan Renstra dan Renstra SKPD Prov Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kota
Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD
Penelaahan KLHS
Perumusan Tujuan Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan sasaran Analisis Gambaran pelayanan SKPD
SPM
Penyusunan Rancangan RPJMD
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
PERDA ttg RPJMD
sesuai
Penetapan RenstraSKPD
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD
Tidak sesuai
Rancangan Renstra-SKPD Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan
Penelaahan RTRW
sesuai Verifikasi Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD
Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda
Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD
RENSTRASKPD
Rancangan Akhir Renstra SKPD Rancangan Renstra-SKPD Pendahuluan Gambaran pelayanan SKPD isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Pengolahan data dan informasi
4
1.2. Landasan Hukum Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012. 17. Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2012 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 67) 18. Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
5
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang Tahun 2014-2019 adalah : a. Memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian visi, misi, strategi dan arah kebijakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang untuk 5 (lima) tahun kedepan; b. Sebagai pedoman dan arah bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan; c. Sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kebersihan dan Petamanan Kota Padang dalam melakukan koordinasi eksternal dengan stake holder terkait, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, selama periode 2014 s/d 2019. Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang Tahun 2014-2019 adalah untuk mengoptimalkan peran pelayanan Dinas dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Padang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Padang 2014-2019 adalah sebagai berikut :
dan
Bab I Pendahuluan Pada bab ini menguraikan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaran pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Bab II Gambaran Pelayanan Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKPD dalam penyelenggaran urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, menjelaskan capaian yang telah diraih dalam pelaksanaan Renstra SKPD pada periode sebelumnya, mengemukakan capaian program perioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta mengulas tantangan dan peluang yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKDP periode 2014-2019.
6
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menguraikan telaahan visi, misi dan program walikota dan wakil walikota terpilih, menguraikan telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra SKPD Propinsi/Kota, telaahan tata ruang wilayah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Strategi Dan Kebijakan Berisikan rumusan pernyataan visi, misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Bab V
Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Bab VI
Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada bab ini diuraikan indikatro kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2014-2019) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD.
7
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
2 Kota Padang sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang mempunyai multi fungsi baik sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, pariwisata, perindustrian, perikanan dan pertanian. Dari berbagai aktifitas kota tersebut akan menimbulkan dampak terutama dampak negatif berupa munculnya masalah ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan menjabarkan penanganan masalah terutama masalah kebersihan dan pertamanan secara rinci dalam Tupoksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Pertamanan Kota Padang
Organisasi
Dinas
Kebersihan
dan
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah diatur urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang Pekerjaan Umum sub Bidang persampahan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Padang telah membentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang persampahan dan pertamanan yang memiliki peran penting dalam upaya pencapaian visi dan misi kota padang. Organisasi Dinas ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 67 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang telah ditetapkan Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang sebagai berikut :
8
A. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis dibidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, demi terwujudnya kebersihan lingkungan dan membina aparatur dalam pengelolaan urusan kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif, serta mengevaluasi pegelolaan kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif. Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi: 1. menyusun kebijakan teknis bidang kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kebersihan dan pertamanan yang berkualitas, beriman dan bertaqwa; 2. merumuskan sasaran strategis dinas kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian kebersihan lingkungan dan pertamanan yang berkualitas dan unggul; 3. merumuskan program kerja dinas kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanan dapat terukur secara tepat dan optimal; 4. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanan dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik; 5. menyelenggarakan urusan kebersihan dan pertamanan dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kebersihan lingkungan yang berkualitas; 6. mengendalikan penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi dinas kebersihan dan pertamanan kota padang; 7. membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif; 8. mengarahkan penyelenggaraan urusan dinas kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran; 9. mengevaluasi penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif; 10. melaporkan penyelenggaraan urusan kebersihan dan pertamanan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntablitas kinerja; 11. pengguna anggaran dinas; 12. pengguna barang dinas; dan 9
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi : 1. mengkoordinir administrasi kepegawaian, umum, keuangan, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, perpustakaan dan kearsipan; 2. melakukan penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, evaluasi dan pelaporan; 3. menyelenggarakan, pengkajian, perencanaan dan program kesekretariatan; 4. meningkatkan sumber daya manusia; 5. mengkoordinir pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor; 6. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan; dan 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. I.
Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas, dan perpustakaan; Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud adalah : a. mengelola surat masuk dan surat keluar; b. mengelola kearsipan; c. melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian; d. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor dan perlengkapan dinas; e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana angkutan kebersihan dan pertamanan; f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan kebersihan dan pertamanan; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 10
II. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas; Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud adalah : a. menyusun rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan; c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya; d. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban; e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan; f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. III. Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; Penjabaran tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah: a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian; b. mengklarifikasikan dokumen pegawai; c. melaksanakan penataan dan penyimpanan dokumen kepegawaian; d. membuat bezetting kepegawaian dan menyusun daftar urut kepangkatan; e. melaksanakan proses administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti pegawai; f. melaksanakan administrasi pelanggaran disiplin kepegawaian; g. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kepegawaian; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11
C. Bidang Kebersihan Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebersihan, penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi : 1. menyusun rencana dan pengawasan kebersihan kota; 2. mengkoordinir pembinaan dan perumusan pelaksanaan pengumpulan, pembersihan dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir; 3. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah; 4. membuat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kebersihan; dan 5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. I.
Seksi Penyapuan
Seksi Penyapuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan. Seksi Penyapuan memp unyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyapuan dan pembersihan sampah-sampah di sepanjang jalan-jalan utama dan arteri. Penjabaran tugas Seksi Penyapuan sebagaimana dimaksud adalah : a. mengatur lokasi dan wilayah kerja petugas penyapuan; b. mengatur dan mengawasi petugas penyapuan; c. melaksanakan pembersihan sampah, tumpukan sedimen dan rumputrumput yang berada di bandar serong, trotoar, berem di sepanjang jalan jalan utama dan arteri; d. mengatur dan mengawasi hasil kerja Petugas Penyapuan ke Tempat Pembuangan Sementara; e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyapuan; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. II. Seksi Pengangkutan Seksi Pengangkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan.
12
Seksi Pengangkutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Penjabaran tugas Seksi Pengangkutan adalah : a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan kegiatan pengangkutan sampah; b. melaksanakan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir; c. mengatur dan menyusun jadwal pengangkutan dan melaksanakan pengaturan jalur/rute angkutan sampah; d. mengatur dan mengawasi pemakaian sarana dan prasarana angkutan kebersihan; e. mengatur dan mengawasi tempat pembuangan sampah; f. melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap sisa-sisa bangunan di tepi jalan raya yang dapat menganggu kebersihan dan keindahan lingkungan; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengangkutan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. D. Bidang Pertamanan Bidang Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang perencanaan, pelaksanaan, perawatan taman dan tanaman, pemeliharaan ornamen, dekorasi kota, pembibitan taman-taman, penghijauan kota serta melaksanakan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana pertamanan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pertamanan mempunyai fungsi : 1. merencanakan pelaksanaan, pengawasan, perawatan, dekorasi kota, pembibitan taman-taman, pemeliharaan ornamen, pembangunan taman dan ruang terbuka hijau kota, dan penghijauan kota; 2. melakukan pengelolaan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan kegiatan pada lingkup pertamanan; 3. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pertamanan; dan 4. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. I.
Seksi Pertamanan dan Orname
Seksi pertamanan dan ornament dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan.
13
Seksi Pertamanan dan Ornamen mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan, mengawasi, merawat dan memelihara taman, ornamen dan ruang terbuka hijau. Penjabaran tugas Seksi Pertamanan dan Ornamen sebagaimana dimaksud adalah : a. membangun, menata dan memelihara tanaman taman kota, ornemen, taman plansum dan ruang terbuka hijau; b. merencanakan dan membuat arsitektur dan konstruksi taman dan ornemen serta memelihara ruang terbuka hijau; c. melakukan pemasangan dekorasi tata ruang, interior dan taman tugu; d. memberikan pertimbangan terhadap pemberian rekomendasi izin reklame yang berada pada taman kota dan ruang terbuka hijau dan pengawasan penempatannya; e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pertamanan dan Ornamen; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. II. Seksi Pembibitan dan Penghijauan Seksi Pembibitan dan Penghijauan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan. Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan, mengawasi, memelihara, pembibitan, dan penghijauan kota. Penjabaran tugas Seksi Penghijauan sebagaimana dimaksud adalah : a. menata, membangun dan memelihara pohon pelindung kota; b. melaksanakan dan mengawasi penghijauan kota; c. menyeleksi dan menetapkan jenis-jenis tanaman penghijauan yang mempunyai nilai letak dan arsitektur; d. merumuskan dan melaksanakan pengawasan usaha pembibitan taman dengan cara mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas agar bibit yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan; e. melaksanakan penanaman, penyisipan dan peremajaan pohon pelindung kota; f. memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi izin penebangan pohon pelindung kota; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembibitan dan Penghijauan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. E. Bidang Retribusi Bidang Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
14
Bidang Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengelola retribusi serta pembukuan dan pelaporan retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Retribusi mempunyai fungsi : 1. membuat perencanaan pendataan, pengkajian potensi, pengolahan objek dan subjek retribusi serta menetapkan retribusi ; 2. merencanakan dalam pelaksanaan penagihan, penerimaan dan pengendalian retribusi; 3. merencanakan pengawasan terhadap penerimaan retribusi; 4. menyelenggarakan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengelola retribusi; 5. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Retribusi; dan 6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. I.
Seksi Pendataan dan Penetapan
Seksi Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi. Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pendataan dan penetapan objek dan subjek retribusi. Penjabaran tugas Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud adalah : a. melaksanakan pendataan objek dan subjek retribusi; b. menghimpun, mengelola dan mencatat objek dan subjek retribusi; c. menggali potensi baru untuk peningkatan retribusi; d. melaksanakan pemeriksaan kelapangan/lokasi objek, subjek retribusi, perhitungan penetapan retribusi, pemetaan lokasi objek dan subjek retribusi, penerbitan surat ketetapan retribusi, pendistribusian surat ketetapan retribusi kepada wajib retribusi, pengendalian penerimaan retribusi serta permasalahan-permasalahannya; e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Penetapan; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. II. Seksi Penagihan dan Pembukuan Seksi Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi. Seksi Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penagihan dan pembukuan penerimaan retribusi. Penjabaran tugas Seksi Penagihan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud adalah : a. melaksanakan pengaturan wilayah/lokasi pemungutan retribusi; b. melakukan penagihan/ pemungutan retribusi kepada Wajib Retribusi; 15
c. mengatur sistem pemungutan dan sarana yang digunakan; d. menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan pemungutan retribusi; e. melakukan pengawasan terhadap kolektor retribusi; f. membuat pembukuan terhadap surat ketetapan retribusi yang telah didistribusikan; g. melakukan pencatatan dan pembukuan realisasi penerimaan masingmasing wajib retribusi; h. membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan dari realisasi penerimaan retribusi; i. mengadakan evaluasi penerimaan retribusi; j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penagihan dan Pembukuan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. F. Bidang Program dan Penyuluhan Bidang Program dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Program dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Program, Pengendalian dan Penyuluhan, menghimpun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kota serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penegakan peraturan. Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Program dan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. menyusun program kerja dinas jangka panjang, menengah dan tahunan; b. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara periodik; c. melakukan koordinasi dan pengawasan dengan instansi terkait dalam penertiban peraturan daerah tentang kebersihan dan keindahan kota; d. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi K-3; e. melakukan kerjasama dengan pihak lain serta menghimpun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan kota; f. menyusun laporan dinas; g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Program dan Penyuluhan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. I.
Seksi Program dan Pengendalian
Seksi Program dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Penyuluhan. Seksi Program dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyusun program, pelaporan, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kebersihan dan keindahan kota. 16
Penjabaran tugas Seksi Program dan Pengendalian adalah : a. menghimpun data dan program kerja dari masing-masing Bidang, Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; b. membuat program kerja dinas jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; c. menghimpun, mengolah dan mengevaluasi laporan dari masing-masing Bidang, Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; d. mengevaluasi, memantau dan memfasilitasi pelaksanaan kebersihan dan keindahan; e. membuat laporan dinas secara periodik; f. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kebersihan dan keindahan kota; g. melakukan pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan peraturan dibidang K-3; h. menghimpun dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; i. melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk peningkatan K-3; j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Program dan Pengendalian; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. II. Seksi Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Penyuluhan. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan Penyuluhan dan Menghimpun peran serta masyarakat. Uraian tugas Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah : a. melaksanakan Penyuluhan melalui berbagai media; b. melaksanakan Lomba K-3; c. merencanakan dan melaksanakan Goro Massal; d. mengadakan kerjasama dengan instansi Pemerintah, Swasta, kalangan Perusahaan dan Pihak lainnya, untuk peningkatan kebersihan dan keindahan kota; e. mendokumentasikan kegiatan dinas; f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sementara itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan juga dibentuklah beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 2 Tahun 2013,yaitu :
17
A. UPT Tempat Pemakaman Umum (TPU) UPT TPU mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengelola Tempat Pemakaman Umum, membina dan menginventarisasi pemakaman bukan umum; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT TPU mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya; b. Melaksanakan pelayanan pemakaman jenazah TPU; c. Menyusun/ mengatur tempat pemakaman jenazah TPU d. Melaksanakan perawatan, kebersihan, keindahan dan keamanan TPU; e. Melaksanakan perencanaan, penyiapan, penataan lahan makam dan penyediaan peralatan TPU; f. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendaharawan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; g. Membina, mendata, menginventarisasi tempat pemakaman bukan umum; h. Memberikan rekomendasi izin pemakaman, perpanjangan izin pemakaman dan izin penembokan; i. Memberikan pertimbangan rekomendasi izin lokasi lahan baru pemakaman bukan umum; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Berdasarkan wilayah pelayanan telah dibentuk 3 UPT TPU yang terdiri dari: 1. UPT TPU Wilayah I Tunggul Hitam 2. UPT TPU Wilayah II Aie Dingin 3. UPT TPU Wilayah III Bungus B. UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) UPT TPA Sampah dan IPLT mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan, pengawasan, pelayanan, pemrosesan sampah dan pengolahan limbah tinja; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TPA Sampah dan IPLT mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Melaksanakan penatausahaan program/ kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumntasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya; b. Melaksanakan penyusunan rencana program; c. Melaksanakan pemusnahan dan pemanfaatan sampah dan pengolahan limbah tinja; d. Melakukan pengendalian dampak lingkungan akibat pemrosesan sampah pengolahan limbah tinja; e. Memberikan pelayanan pembuangan sampah dan pengolahan limbah tinja; 18
f.
Merencanakan dan melaksanakan perawatan sarana dan prasarana TPA Sampah dan pengolahan limbah tinja; g. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPT; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 2.1.2. Struktur Organisasi Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah diatur urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang Pekerjaan Umum sub Bidang persampahan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, yang terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Kepegawaian; 3. Bidang Kebersihan, yang terdiri dari : a. Seksi Penyapuan; b. Seksi Pengangkutan; 4. Bidang Pertamanan, yang terdiri dari : a. Seksi Pertamanan dan Ornamen; b. Seksi Pembibitan dan Penghijauan; 5. Bidang Retribusi, yang terdiri dari : a. Seksi Pendataan dan Penataan; b. Seksi Penagihan dan Pembukuan 6. Bidang Program dan Penyuluhan, yang terdiri dari : a. Seksi Program dan Pengendalian; b. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat; 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari : a. UPT TPU Wilayah I Tunggul Hitam; b. UPT TPU Wilayah II Aie Dingin; c. UPT TPU Wilayah III Bungus; d. UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT);
19
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang 20
2.2. Sumber Daya Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.2.1. Kepegawaian Jumlah pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan keseluruhannya adalah 697 orang yang terdiri dari 320 orang PNS dan 377 non PNS yang terdistribusi pada bidang-bidang yang ada di DKP. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan golongan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: Tabel 2.1 Jumlah Pegawai DKP menurut jenis kelamin dan Golongan No
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
Status
1
Pns
294
26
2
Non Pns
368
9
JUMLAH
662
35
TOTAL
Golongan (PNS) IV III II I 12
40
155 113
12
40
155 113
697
320
Selanjutnya jumlah pegawai DKP menurut bidang tugas yang ada dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut : Tabel 2.2 Pegawai DKP menurut Bidang Tugas PNS ( orang )
NON PNS ( orang )
a. Kepala Dinas
1
-
b. Sekretaris
1
-
c. Subbag Umum
6
8
d. Subbag Kepegawaian
6
1
e. Subbag Keuangan
9
1
2
1
108
125
11
-
6
-
55
143
1
-
No 1
2
Bidang Tugas Sekretariat = 33 orang
Bidang Kebersihan = 459 orang a. Petugas Kebersihan Danau Buatan b. Petugas Penyapuan c. Pengawas Penyapuan d. Administrasi (Pejabat dan staf) e. Petugas Angkutan f. Pengawas Angkutan
21
3
4
5
6 7
g. Penjaga Pool DKP
-
6
h. Penjaga Transfer Depo Pegambiran
-
1
a. Petugas Pemotong Rumput
8
19
b. Petugas Perawatan Taman
32
27
c. Pengawas Lapangan
13
1
d. Operator Betor
3
-
e. Petugas Mobil Tangga
1
-
f. Petugas Pemangkasan Pohon Pelindung g. Petugas Pembibitan Tanaman Hias dan Pohon Pelindung
-
3
2
6
h. Petugas Penyiram Taman
-
3
i. Administrasi (Pejabat dan staf)
4
-
a. Administrasi (Pejabat dan staf)
7
-
b. Petugas Kolektor
7
1
c. Petugas Pendataan
3
-
d. Pengemudi UPTD TPU Tunggul Hitam/Air Dingin/Bungus = 18 Orang
-
1
a. UPTD TPU Tunggul Hitam
5
4
b. UPTD TPU Air Dingin
3
-
c. UPTD TPU Bungus Teluk Kabung
3
3
16
20
a. Administrasi (Pejabat dan staf)
3
2
b. Pembuat Kompos
3
-
c. Patroli K-3
1
-
d. Pengemudi
-
1
320
377
Bidang Pertamanan = 122 orang
Bidang Retribusi = 19 Orang
UPT TPA Sampah dan IPLT Bidang Program dan Penyuluhan = 10 Orang
Jumlah
22
Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai DKP dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 Pegawai DKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan No 1
Status Kepegawaian PNS JUMLAH
S2
S1
9 9
32 32
Pendidikan D3 SLTA 5 5
167 167
SLTP
SD
31 31
82 82
2.2.2. Sarana dan Prasarana Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan didukung dengan sarana dan prasarana, baik berupa gedung kantor, peralatan dan kendaraan dinas serta peralatan perlengkapan kantor lainnya. Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan berupa gedung dan bangunan pendukung serta sarana pendukung untuk operasional. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut : A. Sarana Pendukung Operasional DKP
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Jenis Jumlah (Unit) Ket Th. Th. Th. Th. Th. 2010 2011 2012 2013 2014 Dump 10 10 15 24 24 Truk/Typer Dump Truk/Bak 5 5 5 5 5 Kayu Dump Truk 17 17 17 17 3 Kecamatan Truk Tangki Penyiram 2 2 2 2 2 Tanaman Truk Armroll 23 23 23 23 29 Truk Tangga Pinjaman 1 1 1 1 1 Dinas PU Truk Tinja 1 1 1 1 1 Pick Up 13 13 13 12 16 Minibus 2 2 2 2 2 Becak Motor 42 50 47 18 21 Sepeda Motor 13 13 12 10 16 Kontainer 50 64 128 131 196 Sampah
dari
23
13. Mesin Chainsaw 14. Mesin Potong Rumput
8
8
9
5
8
34
34
32
35
37
B. Pemanfaatan Lahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang Dalam pelaksanaan tugas DKP didukung oleh fasilitas gedung kantor yang tersebar di beberapa lokasi untuk memudahkan operasional Dinas. Penyebaran pemanfaatan lahan untuk operasional serta gedung kantor DKP seperti terlihat pada tabel 2.5 dan 2.6 berikut : Tabel 2.5 Data Umum Pemanfaatan Lahan Dinas Kebersihan dan Pertmanan Kota Padang NO.
JENIS PEMANFAATAN
LUAS (M2)
1.
Tanah Kantor DKP
3,000
2.
Tanah TPU Tunggul Hitam
3,700
3.
Tanah TPU Bungus
90,000
4. 5.
Tanah LPA Tanah TPU Air Dingin Tanah Pool Baru (Air Pacah)
38,935 44,571
6.
3,000
7.
Tanah untuk transfer Dipo
8.
Tanah IPLT
9.
Tanah Lokasi Incenarator
600
Tanah Pembibitan
150
10.
160 1,500
LETAK/ ALAMAT Jl. Simpang Rambutan Balai Baru Jl. Raya Dadok Tunggul Hitam Batung/ Bungus Teluk Kabung Jl. LPA Air Dingin Jl. LPA Air Dingin Jl. By Pass Jl. Berlian Raya Pegambiran RE. 19 RT. 04 Surau Gadang Jl. Perumahan Gerry/Rahaka Jl. Hamka Air Tawar
Tabel 2.6 Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertmanan Kota Padang No. 1. 2. 3. 4. 5.
Jenis Bangunan Kantor DKP Balai Baru Bangunan TPST Gedung SPSI / TPU Bungus Transfer dipo Rumah jaga pembibitan 1
Luas Lantai (M2) 1500 250
Letak/ Lokasi Balai Baru Balai Baru
49
Bungus
36 36
Pegambiran Air Tawar 24
6. 7. 8. 9. 10.
Bangunan jaga Pembibitan Bangunan 1/2 bayang Pool DKP baru Grase alat berat Gudang kompos Gedung UPTD Tunggul 11. hitam 12. Rumah jaga TPU Bungus
16 175 336 72 252
Air Tawar Air Tawar Jl. Raya By Pass Aie Dingin Aie Dingin
20
Tunggul Hitam
40
Bungus
Selain prasarana bangunan gedung, untuk menunjang operasional DKP juga dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terletak di Kecamatan Nanggalo serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang terletak di Kelurahan Aie Dingin Kec. Koto Tangah. 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bagian ini Menjelaskan tingkat capaian kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang berdasarkan sasaran /target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM Urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indicator lainnya seperti MGDs atau indicator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Dengan mempedomani Permendagri Nomor 34 Tahun 2010 dan RPJMD Kota Padang 2009-2014 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan kinerja masing-masing SKPD. Untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Capaian kinerja untuk masing-masiing Indikator Kinerja Utama dapat kita lihat pada Tabel 2.7 berikut : Tabel 2.7 Indikator Kinerja DKP yang tertuang dalam RPJMD 2009-2014 NO.
URAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
2
3
2009 4
2010 5
TAHUN 2011 6
2012 7
2013 8
Sasaran 6 : Meningkatnya tanggap-peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan 1
Penanganan sampah
Jumlah sampah yang masuk TPA
388.8
312.0
229.6
386.5
430.0
Jumlah produksi sampah di Kota Padang
700.6
666.8
675.4
683.5
729
Sasaran 12 : Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, dampak terhadap ekonomi local 2
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
Jumlah daya tampung Tempat Pemakaman Umum
21,965 22,050 22,226 22,758 23,212
25
3
4
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Jumlah daya tampung TPS (M3)
303
363
455
759
825
Dinas Kebersihan disamping menangani pelayanan dibidang kebersihan juga menangani pelayanan dibidang pertamanan. Pemeliharaan Taman Kota, Ruang Terbuka Hijau dan Jalur Hijau yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut : Tabel 2.8 Pengelolaan Taman dan RTH NO
JENIS
VOLUME
1.
Taman Kota / RTH
40 unit (30,289ha)
2.
Taman Partisipasi Kantor
71 unit
3.
Pohon Pelindung
7021 batang
5.
Hutan Kota
3 unit
6.
Taman Jalur Hijau
11 unit (181,17 m2)
7.
Tempat Bunga - Pot bunga - Bak bunga
749 unit 92 unit
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKP Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam menjalankan fungsi-fungsinya perlu disusun strategi yang sesuia dengan visi misi serta RPJMD Kota Padang 2014-2019, serta berpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktorfaktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta factor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 2.4.1. Tantangan Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan pelyanan DKP, diantaranya : 26
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pertambahan Penduduk dan perkembangan pemukiman di Kota Padang Peningkatan volume dan karakteristik sampah Paradigma sistem pengolahan sampah di masyarakat Semakin tingginya biaya pengelolaan sampah Luasnya cakupan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Semakin kritisnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah
2.4.2. Peluang Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, diantaranya : 1. Adanya peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan persampahan dan air llimbah. 2. Meningkatnya keterpaduan antar sektor dalam pembangunan prasarana dan sarana bidang PPLP khususnya pembangunan prasarana persampahan dan Ruang Terbuka Hijau. 3. Tersedianya SDM yang menjadi modal utama untuk menggerakkan organisasi DKP 4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang menjadi modal pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, seperti gedung kantor, sarana angkutan persampahan, dan peralatan perlengkapan kantor lainnya. 5. Tersedianya hasil studi dan dokumen perencanaan yang sudah dihasilkan sebeumnya, seperti : Buku Putih Sanitasi Kota, Dokumen SSK, Dokumen MPSS, Masterplan Ruang Terbuka Hijau, dan Masterplan persampahan Kota Padang 6. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur DKP. 7. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat mendukung dalam pengembangan dan penyusunan perencanaan. 8. Banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dapat dijadikan mitra dalam pengembangan kapasitas dan tingkat pelayanan dinas 9. Adanya program-program dan kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan didaerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan pemukiman, seperti pembangunan fasilitas 3R, dan bank sampah. 10. Masih banyaknya tersedia ruang terbuka hijau berupa tanah fasum dan palnsum yang belum dimanfaatkan untuk taman kota
27
ISU-ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.1.1. Permasalahan Bidang Persampahan Permasalahan menyangkut pelayanan persampahan yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan saat ini adalah : 1. Kurang dan belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DKP 2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia yang ada di DKP 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan 4. Masih rendahnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pengolahan dan pemanfaatan sampah 5. Masih rendahnya anggaran untuk pengelolaan sampah dalam APBD Kota Padang 6. Masih terbatasnya daerah pelayanan persampahan DKP karena masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki 7. Masih kurangnya peranserta pihak swasta /stake holder yang terkait dalam pengelolaan persampahan di Kota Padang 3.1.2. Permasalahan Bidang Pertamanan Tugas dan Fungsi DKP di bidang pertamanan meliputi perencanaan, pembuatan, dan perawatan taman kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam pelaksanaan fungsi tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala, diantaranya : 1. Belum tersedianya data tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada di kelurahan/kecamatan. 2. Rendahnya anggaran yang dialokasi dalam APBD Kota Padang untuk pembuatan, dan pemeliharaan taman serta pohon pelindung 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara pohon pelindung serta taman kota yang ada
28
3.1.3. Permasalahan Pelayanan Pemakaman Pelayanan pemakaman dilaksanakan oleh UPT Pemakaman yang ada di DKP. Pelayanan pemakaman saat ini dilaksanakan di TPU Tunggul Hitam, TPU Aie Dingin dan TPU Bungus. Adapun permasalahan yang menyangkut pelayanan pemakaman saat ini, diantaranya: 1. Lahan pemakaman yang ada saat ini sudah penuh sehingga pelayanan pemakaman sebagian memanfaatkan akses jalan masuk dan halam kantor TPU, selain itu pemakaman yang dilaksanakan saat ini dilaksanakan dengan memanfaatkan makam yang sudah ada 2. Sulit dilakukan pengembangan maupun pembangunan lahan baru karena terkendala status tanah yang masih milik kaum. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dengan telah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2014-2019 akan segera disusun RPJMD Kota Padang 2014-2019, dimana dalam dokumen tersebut ditetapkan visi dan misi Kota Padang yang merupakan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Adapun visi dari Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2014-2019 adalah : “Mewujudkan Kota Padang menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius, dan Berbudaya”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, akan ditempuh melalui 6 (enam) misi, yaitu : 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif, dan berdaya saing; 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat Sumatera 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat, dan menghargai kearifan local 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani Dari 6 (enam) misi yang ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut Tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang masuk dalam misi ke 5 (lima) yaitu Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat, dan menghargai.
29
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Pengelolaan persampahan dan air limbah merupakan bagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dalam hal ini Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra DKP tahun 2009-2014 perlu dilakukan telaahan terhadap Renstra Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka visi Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah : “Terwujudnya permukiman perkotaan dan produktif, berdaya saing dan berkelanjutan”. -
-
-
perdesaan
yang
layak,
Adapun makna dari visi tersebut adalah: Layak, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan. Produktif, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman. Berdaya saing, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya. Berkelanjutan, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.
Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2010 – 2014 adalah: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah. 2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya. 3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung. 4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin. 5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.
30
Pernyataan visi dan misi Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Cipta Karya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yaitu: a. Peningkatan pembangunan infrastruktur pemukiman untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah b. Pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan yang memenuhi SPM. c. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang dan memenuhi aspek kesehatan. 3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Issue Strategis Sesuai dengan RTRW Kota Padang 2010-2030 yang disyahkan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2012 telah ditetapkan beberapa kawsan startegis Kota Padang yang meliputi : 1.
2.
3.
Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan ekonomi terdiri dari : a. kawasan strategis Teluk Bayur; b. kawasan strategis Indarung; d. kawasan strategis Bungus; e. kawasan Padang Industrial Park (PIP); dan f. kawasan strategis Gunung Padang. Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pengembangan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b terdiri dari : a. kawasan strategis pusat pemerintahan kota; dan b. kawasan strategis pusat kota (lama). Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c terdiri dari : a. kawasan strategis sepanjang Pantai Padang; dan b. kawasan strategis Taman Hutan Raya Bung Hatta
Selanjutnya juga telah ditetapkan Isu-Isu strategis pembangunan Kota Padang, diantaranya : 1. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas peleyanan kesehatan masyarakat 2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan 3. Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah 4. Penigkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan 5. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pusat pemerintahan dan sentra ekonomi UMKM 6. Pengembangan industry pariwisata bebasis potensi dan kearifan local serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing 31
7. Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan yang lestari dalam upaya mendorong penyediaan lapangan usaha bagi masyarakat pesisir 8. Peningkatan penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan public 9. Peningkatan daya dukung lingkungan kota dalam rangka mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Metropolitan berbasis mitigasi bencana 10. Peningkatan pembangunan kawasan pemukiman dan infrastruktur perkotaan yang hijau dan berkesinambungan 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang terkait tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang adalah : 1. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang berakibat semakin meningkatnya laju timbulan sampah di Kota Padang 2. Masih rendahnya cakupan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang 3. Belum maksimalnya upaya pemilahan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah 4. Masih kurangnya aturan perundang-undangan di daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah serta pengelolaan taman dan RTH di Kota Padang 5. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kebesihan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah 6. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, khususnya tentang K3
32
VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4 4.1. VISI DAN MISI Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang merupakan gambaran wawasan keinginan yang berdimensi jangka panjang sebagai arah umum dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan Kota Padang yang berkelanjutan pada masa mendatang. Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih maka ditetapkan Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam Rencana Strategi (Renstra) 2014-2019 sebagai berikut : Visi : ”MENUJU PADANG PERANSERTA MASYARAKAT”
BERSIH
DAN
ASRI
DENGAN
Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh dengan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, yaitu : 1. Meningkatkan penataan, pelayanan dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan 2. Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pembudayaan hidup bersih 3. Mewujudkan penataan taman kota, ruang terbuka hijau dan pemakaman umum yang bersih, hijau dan asri. 4.2.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu : 1. 2. Meningkatkan pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah 3 R 3. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur agar terbentuk aparatur berkualitas (tanggap, responsif, visioner, dan professional) 4. Melaksanakan pengelolaan TPA dan IPLT secara professional dan ramah lingkungan 5. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat, dunia usaha dan LSM dalam bidang kebersihan dan pertamanan 33
6. Mewujudkan Kota Padang hijau, bersih dan asri melalui penambahan, penataan dan pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau. 7. Mewujudkan pembangunan Taman Pemakaman Umum yang hijau, bersih, dan asri. Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah : 1. Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan, taman kota dan Ruang Terbuka Hijau 2. Meningkatknya jumlah kelompok masyarakat yang melaksanaan pogram pengolahan sampah 3 R skala kawasan di Kota Padang 3. Meningkatnya kemampuan teknis operasional dan manejerial aparatur di bidang pengelolaan persampahan, Pengolahan Lumpur Tinja dan pengelolaan pertaman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4. Meningkatnya kualitas Operasional TPA dan IPLT secara professional dan ramah lingkungan sesuai dengan SOP dan regulasi pemerintah 5. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat, dunia usaha dan LSM dalam pengelolaan lingkungan 6. Terciptanya peningkatan kuantitas dan kualitas taman kota dan Ruang Terbuka Hijau yang bersih, asri, dan nyaman 7. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas taman pemakaman umum di Kota Padang 4.3.
STRATEGI / KEBIJAKAN
Strategi/kebijakan diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) . Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dihasilkan dari analisis faktor Internal ; kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weakness), serta faktor eksternal ; peluang (Oportunities) dan tantangan (Threaths). Data Eksternal diperoleh dari lingkungan luar Dinas Kebersihan dan Pertaman, seperti masyarakat umum dan stak holder yang terkait dalam pelayanan DKP. Sedangkan data internal diperoleh dari dalam lingkungan Dinas, seperti Laporan pelaksanaan program dan kegiatan, laporan asset DKP, pelaksanaan administrasi pelayanan serta karyawan-karyawati Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Adapun identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi DKP, antara lain : A.
Faktor Internal Kekuataan (Strenght) a. Pembentukkan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 serta Peraturan Walikota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penamaan, Susunan Organisasi, 34
Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang. b. Tersedianya SDM yang menjadi modal utama untuk menggerakkan organisasi DKP c. Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan Kelemahan (Weakness) a. Masih rendahnya kulitas SDM DKP b. Belum memadainya sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan yang ada di DKP c. Belum maksimalnya sistem perencanaan (mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi) d. Belum tersedianya basis data tentang sistem pelayanan DKP B.
Faktor Eksternal Peluang (Oportunities) a. Terdapat perangkat hukum tentang pengelolaan sampah b. Tersedianya bantuan program/kegiatan pemerintah pusat c. Masih banyaknya tersedia ruang terbuka hijau berupa tanah fasum dan palnsum yang dapat dimanfaatkan untuk taman kota d. Meningkatnya keterpaduan antar sektor dalam pembangunan prsarana dan sarana bidang PPLP khususnya pembangunan prasarana persampahan dan Ruang Terbuka Hijau e. Tersedianya hasil studi dan dokumen perencanaan yang sudah dihasilkan sebeumnya, seperti : Buku Putih Sanitasi Kota, Dokumen SSK, Dokumen MPSS, Masterplan Ruang Terbuka Hijau, dan Masterplan persampahan Kota Padang f. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat mendukung dalam pengembangan dan penyusunan perencanaan g. Banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dapat dijadikan mitra dalam pengembangan kapasitas dan tingkat pelayanan dinas Tantangan (Threaths) a. Tingginya laju pertambahan penduduk dan perkembangan pemukiman di Kota Padang b. Peningkatan volume dan karakteristik sampah c. Paradigma lama sistem pengolahan sampah di masyarakat d. Luasnya cakupan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan e. Semakin tingginya biaya pengelolaan sampah
Setelah mengidentifikasi factor internal dan eksternal pelayanan DKP, selanjutnya dilakukan perumusan strategi pengelolaan dengan menggunakan analisis SWOT, seperti pada tabel 4.1 s/d tabel 4.4 berikut: 35
OPPORTUNITIES
Terdapat perangkat hukum tentang pengelolaan sampah
1
Tersedianya bantuan program/kegiatan pemerintah pusat
2
Masih banyaknya tersedia ruang terbuka hijau
3
Meningkatnya keterpaduan antar sektor dalam pembangunan prsarana dan sarana bidang PPLP Tersedianya hasil studi dan dokumen perencanaan yang sudah dihasilkan sebeumnya, Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi Banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta
4
Tersedianya SDM yang menjadi modal utama menggerakka n organisasi DKP
Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan
2
3
Faktor Eksternal
Pembentukk an Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2018
Faktor Internal
1
Tabel4.1 Matriks SWOT untuk penentuan Strategi S-O STRENGHT
Strategi SO : 1. Menyempurnakan mekanisme dan prosedur kerja organisasi DKP sesuai dengan kebijakan otoni daerah 2. Aplikasi teknologi dan pengoperasian TPA yang ramah lingkungan 3. Peningkatan penataan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan taman kota dan RTH sebagai ruang publik 4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan swasta serta perguruan tinggi dalam pengolahan sampah dan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat luas dan anak-anak sekolah. 5. Meningkatkan supremasi hukum dalam pengelolaan lingkungan dan K3
5
6 7
36
OPPORTUNITIES
1
Tersedianya bantuan program/kegiatan pemerintah pusat
2
Masih banyaknya tersedia ruang terbuka hijau
3
Meningkatnya keterpaduan antar sektor dalam pembangunan prsarana dan sarana bidang PPLP Tersedianya hasil studi dan dokumen perencanaan yang sudah dihasilkan sebeumnya, Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi Banyaknya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta
4
perencanaan (mulai dari perencanaan sampai 4 monitoring Belum dan tersedianya evaluasi) basis data tentang sistem pelayanan DKP
Faktor Eksternal Terdapat perangkat hukum tentang pengelolaan sampah
1
Faktor Internal
2 Belum memadainya sarana dan prasarana kebersihan dan 3 pertamanan Belum yang ada di maksimalnya DKP sistem
Masih rendahnya kulitas SDM DKP
Tabel4.2 Matriks SWOT untuk penentuan Strategi W-O Weakness
Strategi WO : 1. Meningkatkan SDM Aparatur melalui pelatihan formal dan informal 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi antar sektor yang terkait dalam pengembangan prasrana lingkungan pemukiman. 3. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan pengawasan kerja yang berpedoman pada SOP dan dokumen perencanaan yang ada 4. Memanfaatkan aplikasi teknologi dalam menyusun dan mengiventarisir data tentang sistem pelayanan DKP.
5
6 7 37
Threaths
Tingginya laju pertambahan penduduk dan 1 perkembangan pemukiman di Kota Padang Peningkatan volume dan karakteristik 2 sampah Paradigma lama sistem pengolahan 3 sampah di masyaraka Luasnya cakupan pelayanan Dinas 4 Kebersihan dan Pertamanan Semakin tingginya biaya pengelolaan 5 sampah
Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan 3
2
Faktor Eksternal
Pembentukk an Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2018 Tersedianya SDM yang menjadi modal utama menggerakka n organisasi DKP
Faktor Internal
1
Tabel4.3 Matriks SWOT untuk penentuan Strategi S-T STRENGHT
Strategi ST : 1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan persampahan melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, penjadwalan dan peningkatan kapasitas SDM 2. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan paradigm baru pengelolaan sampah 3. Peningkatan penerimaan melalui retribusi pelayanan persampahan, Pengolahan lumpur tinja dan pelayanan pemakaman serta pengembangan alternatif sumber pembiayaan lainnya
38
Masih rendahnya kulitas SDM DKP
Faktor Internal
1
Faktor Eksternal Tingginya laju pertambahan penduduk dan perkembangan pemukiman di Kota Padang
Threaths
Peningkatan volume dan karakteristik sampah Paradigma lama sistem pengolahan sampah di masyaraka Luasnya cakupan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1
3 Belum maksimalnya sistem perencanaan (mulai dari perencanaan sampai 4 monitoring Belum dan tersedianya evaluasi) basis data tentang sistem pelayanan DKP
Weakness
2 Belum memadainya sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan yang ada di DKP
Tabel4.4 Matriks SWOT untuk penentuan Strategi W-T
Strategi WT : 1. Mengembangkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan tknis pengurangan sampah dari sumbernya melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 3R (reduce, reuse, recycle) 2. Penerapan insentif/disinsentif dalam pelaksanaan 3R
2
3
4
39
Berdasarkan matriks SWOT yang menampilkan hasil analisis strategi peningkatan pelayanan DKP maka dapat dirumuskan alternatif strategi berdasarkan analisis internal dan eksternal. Analisis strategi diperoleh dari hasil analisis identifikasi Peluang, Ancaman, Kekuatan, dan Kelemahan. Hasil analisis dirumuskan menjadi 4 (empat) strategi peningkatan pelayanan DKP, yaitu: 1. Strategi SO :
a)
b) c) d)
e)
Menyempurnakan mekanisme dan prosedur kerja organisasi DKP sesuai dengan kebijakan otomi daerah Aplikasi teknologi dan pengoperasian TPA yang ramah lingkungan Peningkatan penataan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan taman kota dan RTH sebagai ruang publik Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan swasta serta perguruan tinggi dalam pengolahan sampah dan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat luas dan anakanak sekolah. Meningkatkan supremasi hukum dalam pengelolaan lingkungan dan K3
2. Strategi WO :
a) b)
c) d)
Meningkatkan SDM Aparatur melalui pelatihan formal dan informal Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi antar sektor yang terkait dalam pengembangan prasrana lingkungan pemukiman. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan pengawasan kerja yang berpedoman pada SOP dan dokumen perencanaan yang ada Memanfaatkan aplikasi teknologi dalam menyusun dan mengiventarisir data tentang sistem pelayanan DKP.
3. Strategi ST : a) Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan b) c)
persampahan melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, penjadwalan dan peningkatan kapasitas SDM Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan paradigm baru pengelolaan sampah Peningkatan penerimaan melalui retribusi pelayanan persampahan, Pengolahan lumpur tinja dan pelayanan pemakaman serta pengembangan alternatif sumber pembiayaan lainnya
4. Strategi WT : a)
b)
Mengoptimalkan sosialisasi pengurangan sampah dari sumbernya melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 3R (reduce, reuse, recycle), Penerapan insentif/disinsentif dalam pelaksanaan 3R
40
Keempat rumusan alternatife strategi di atas merupakan suatu rumusan alternative strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam meningkatkan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan beberapa alternative strategi di atas, maka dirumuskanlah beberapa strategi/kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yaitu: 1. Menyempurnakan mekanisme dan prosedur kerja organisasi DKP sesuai dengan kebijakan otomi daerah 2. Meningkatkan SDM Aparatur melalui pelatihan formal dan informal serta rekrutmen personel 3. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan pengawasan kerja yang berpedoman pada SOP dan dokumen perencanaan yang ada 4. Memanfaatkan aplikasi teknologi dalam menyusun dan mengiventarisir data tentang sistem pelayanan DKP 5. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan persampahan melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, penjadwalan dan peningkatan kapasitas SDM 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi antar sektor yang terkait dalam pengembangan prasrana lingkungan pemukiman 7. Mengembangkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan tknis pengurangan sampah dari sumbernya melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 3R (reduce, reuse, recycle), 8. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan paradigm baru pengelolaan sampah 9. Penerapan insentif/disinsentif dalam pelaksanaan 3R 10. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan swasta serta perguruan tinggi dalam pengolahan sampah dan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat luas dan anak-anak sekolah 11. Peningkatan penataan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan taman kota dan RTH sebagai ruang publik 12. Meningkatkan supremasi hukum dalam pengelolaan lingkungan dan K3 13. Aplikasi teknologi dan pengoperasian TPA yang ramah lingkungan 14. Peningkatan penerimaan melalui retribusi pelayanan persampahan, Pengolahan lumpur tinja dan pelayanan pemakaman serta pengembangan alternatif sumber pembiayaan lainnya
41
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5 Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra DKP Tahun 2014-2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kota Padang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Padang 2014-2019. 5.1. Indikasi Program Berdasarkan arah kebijakan umum tersebut, indikasi rencana program prioritas yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Padang 2014-2019, dapat dijabarkan sebagai berikut : A. Urusan Perumahan 1. Program Pengelolaan Areal Pemakaman B.
Urusan Perencanaan Pembangunan 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
C.
Urusan Lingkungan Hidup 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Parsarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 9. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kawasan TPU dan TPA 11. Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan 12. Program Penegakan Hukum Lingkungan 13. Program Peningkatan Sarana Prasarana Keindahan Kota
42
D.
Urusan Otonomi Daerah 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.2. Rencana Kegiatan Untuk menunjang program tersebut akan didukung dengan beberapa kegiatan, yaitu : A. Program Pengembangan Areal Pemakaman Rencana Kegiatan : 1. Pemberian Perizinan Pemakaman 2. Perencanaan Pengembangan Taman Pemakaman Umum 3. Pembangunan Taman Pemakaman Umum B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Program/Kegiatan C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rencana Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan air 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan peralatan rumah tangga 10. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 11. Penyediaan makan dan minum 12. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 14. Penyediaan peralatan kebersihan 15. Penyediaan jasa pelayanan publik 16. Peningkatan pelayanan administrasi kantor 17. Peningkatan pelayanan kebersihan kota 18. Penyediaan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rencana Kegiatan : 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan mobeleur 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedug kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala mobeuler 43
7. Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 8. Rehab sedang gedung kantor 9. Pembangunan pagar/pembatas gedung kantor/rumah dinas/lahan 10. Pengcoran landasan kontainer 11. Penimbunan dan pengerasan area parkir kendaraan di pool 12. Pembangunan gedung kantor E. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rencana Kegiatan : 1. Pengadaan jas hujan 2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3. Pengadaan pakaian kerja lapangan 4. Peningkatan SDm Aparatur 5. Pengadaan perlengkapan keselamatan kerja lapangan F. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rencana Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD G. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rencana Kegiatan : 1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 2. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 3. Pengadaan sarana komposter 4. Pembuatan papan informasi K3 5. Pengadaan box sampah terpilah 6. Pembinaan pelaksanaan program 3 R 7. Pembinaan kampung berseri 8. Evaluasi dan monitoring objek pantau adipura H. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkkungan hidup Rencana Kegiatan : 1. Pengadaan tanah penutup TPA untuk sanitary landfill 2. Operasional dan pemeliharaan Instalasi pemanfaatan gas methan I.
Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rencana Kegiatan : 1. Pembelian obat-obatan 2. Pemeliharan pohon pelindung 3. Pengadan pohon pelindung 4. Penyediaan taman dekorasi 5. Pengadaan Tanaman Hias 6. Pemeliharaan rutin/berkala alat pengolahan pertamanan 7. Pemeliharaan taman dan RTH 8. Pembuatan Green House 44
9. Evaluasi dan monitoring pemanfaatan dan pemeliharaan taman kota dan RTH 10. Penyusunan DED Taman Kota 11. Pembuatan Taman Kota 12. Pembuatan Gudang Kebun Bibit J. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Rencana Kegiatan : 1. Pengecatan Kanstin K. Program rehabilitasi kawasan TPU dan TPA Rencana Kegiatan : 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT 2. Pemeliharaan jalan kerja TPA 3. Penyambungan pipa gas methan di TPA 4. Pengadaan polongan untuk penghijauan di TPA 5. Rehab Bangunan kompos dan gudang kompos 6. Pembuatan beton blok untuk jalan kerja TPA 7. Rehab bangunan kolam leachet 8. Pembangunan Pagar dan gapura TPA dan IPLT 9. Pembangunan jalan kerja dan drainase TPA 10. Rehab tempat cuci kendaraan di TPA 11. Evaluasi efektifitas pengolahan kolam lumpur IPLT dan kolam leachate TPA 12. Rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan TPU 13. Pemeliharaan dan pengurasan kolam leachate TPA L. Program pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan Rencana Kegiatan : 1. Pengadaan sarana dan prasarana pertamanan 2. Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan 3. Pembersihan dan pengangkutan sampah yang bersifat insidentil 4. Lomba K3 dan taman se-Kota Padang 5. Kompetisi daur ulang sampah antar pelajar 6. Pemeliharaan rutin/berkala taman/tugu dan pengecatan pot bunga 7. Pembersihan trotoar dan riol 8. Penyusunan Program data base pelayanan DKP 9. Pengadaan mobil tangga 10. Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG) pelayanan persampahan dan pertamanan Kota Padang M. Program Penegakan hukum lingkungan Rencana Kegiatan : 1. Penyusunan dokumen Lingkungan TPA, IPLT dan TPU 2. Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan TPA, IPLT dan TPU
45
N. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota Rencana Kegiatan : 1. Penyediaan sarana dan prasarana keindahan kota O. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rencana Kegiatan : 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi 2. Aktualisasi inventarisasi aset Dinas Kebersihan dan Pertamanan 3. Sensus barang milik daerah Untuk lebih jelasnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif untuk masing-masing kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :
46
47
48
49
50
51
52
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6 Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi DKP. Selain itu prestasi DKP lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2014 - 2019. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2014 – 2019 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 6.1.
53
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. 1.
2.
Program Pengembangan Tingkat Pelayanan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persampahan
%
Kondisi Kinerja Awal (2014) 57 %
Penambahan lokasi pelaksanaan program 3R Peningkatan pelaksanaan pengomposan dan daur ulang sampah oleh masyarakat Program Pengendalian TPA dengan pencemaran dan sanitary landfill kerusakan lingkkungan hidup
Unit
Program Perioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
60
60
65
65
Kondisi Kinerja Akhir (2019) 65
4
4
6
8
10
10
Kel. Masy.
20
40
60
80
100
100
Unit
1
1
1
1
1
1
Satuan
2015
2016 2017 2018
3.
Program pengelolaan Jumlah Taman Ruang Terbuka Hijau Kota dan RTH (RTH)
Unit
40
45
45
50
50
55
4.
Program pembinaan Pelaksanaan kegiatan kebersihan dan program 3R skala sarana pertamanan kawasan
Unit
4
4
6
8
10
10
Ket.
54
5.
Program Pengelolaan Penambahan Areal Pemakaman lokasi TPU baru
6.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan retribusi persampahan,IPLT dan Pemakaman
unit %
3
3
4
4
4
4
10
10
10
10
10
55
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang Tahun 2014-2019 No. 1
Tujuan 2
SASARAN
Indikator Sasaran
3
4
Kode Program dan Kegiatan 5
Program/Kegiatan 6
Indikator Kinerja Data Capaian Program ( Outcame ) dan Pada Tahun Kegiatan ( Awal Target Outpout) Perencanaan 7 8 9
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PADANG 1
Meningkatkan sistem Pengelolaan persamapahan, taman kota dan Ruang Terbuka Hijau
Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan, taman kota dan ruang terbuka hijau
% penduduk yang terlayani dalam sistem pengelolaan sampah
(1.06) PERENCANAAN PEMBANGUNAN 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 40 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya RENSTRA 41 Pengendalian dan pengawasan Laporan pelaksanaan pelaksanaan program/ kegiatan program dan kegiatan
(1.08) LINGKUNGAN HIDUP rata-rata timbulan 01 Program Pelayanan Administrasi sampah yang Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat diangkut ke TPA 02
luas taman kota dan ruang terbuka hijau yang terpelihara
06
100%
Tahun - 2014 Rp.
Target 13
Rp. 14 64.107.975.400
Target 15
Rp. 16 59.819.925.840
Tahun - 2018 Target
Rp. 20 71.337.299.001
Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra Unit Kerja SKPD Penanggung SKPD jawab Target Rp. 21 22 23 76.262.152.901
25.887.099.270 15.784.130.000
19.576.881.000
22.042.525.400
25.516.795.840
33.443.315.959
33.686.802.501
39.514.532.751
30.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
50.000.000
20.000.000 12 bln
20.000.000 12 bln
20.000.000 12 bln
20.000.000 12 bln
20.000.000
17
Rp. 18 68.616.560.959
Tahun - 2019
Rp. 12 35.380.676.000
10
Target 11
Target 19
30.000.000
100% 12 bln
617.899.000
Terlaksananya persediaan materai Penyediaan jasa komunikasi, sumber Terlaksananya daya air dan listrik pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional pembayaran pajak kendaraan bermotor
Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun - 2016 Tahun - 2017
Tahun - 2015
736.232.000
825.500.000
898.000.000
953.950.000
1.022.500.000
Lokasi 24
50.000.000 Bidang Program Kota Padang Bidang Program Kota Padang dan Penyuluhan
1.122.800.000
12 bln
3.500.000 12 bln
4.000.000 12 bln
4.000.000 12 bln
4.500.000 12 bln
4.500.000 12 bln
4.500.000 12 bln
6.000.000 Sekretariat
Kota Padang
12 bln
126.648.000 12 bln
135.000.000 12 bln
175.000.000 12 bln
175.000.000 12 bln
200.000.000 12 bln
200.000.000 12 bln
220.000.000 Sekretariat
Kota Padang
100.000.000 1 tahun
120.000.000 1 tahun
140.000.000 1 tahun
160.000.000 1 tahun
180.000.000 Sekretariat
Kota Padang
1 tahun
80.575.000 1 tahun
90.000.000 1 tahun
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya perbaikan peralatan kantor
12 bln
35.000.000 12 bln
35.000.000 12 bln
40.000.000 12 bln
40.000.000 12 bln
45.000.000 12 bln
45.000.000 Sekretariat
Kota Padang
10
Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
12 bln
110.000.000 12 bln
80.000.000 12 bln
90.000.000 12 bln
100.000.000 12 bln
100.000.000 12 bln
100.000.000 12 bln
120.000.000 Sekretariat
Kota Padang
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
terlaksananya pengadaan barang cetakan
12 bln
109.456.000 12 bln
95.000.000 12 bln
95.000.000 12 bln
100.000.000 12 bln
110.000.000 12 bln
125.000.000 12 bln
125.000.000 Sekretariat
Kota Padang
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bln
10.000.000 12 bln
15.000.000 12 bln
16.500.000 12 bln
17.000.000 12 bln
20.000.000 12 bln
20.000.000 12 bln
22.000.000 Sekretariat
Kota Padang
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bln
126.600.000 12 bln
200.000.000 12 bln
220.000.000 12 bln
242.000.000 12 bln
230.000.000 12 bln
250.000.000 12 bln
275.000.000 Sekretariat
Kota Padang
14
Penyediaan peralatan rumah tangga
100%
20.000.000 100%
22.000.000 100%
24.000.000 100%
26.400.000 100%
28.000.000 100%
30.800.000 Sekretariat
Kota Padang
15
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan instalasi listrik kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga kantor Terlaksananya pembelian surat kabar Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu
12 bln
11.120.000 12 bln
12.232.000 12 bln
13.000.000 12 bln
15.000.000 12 bln
16.500.000 12 bln
17.000.000 12 bln
18.700.000 Sekretariat
Kota Padang
12 bln
40.000.000 12 bln
50.000.000 12 bln
55.000.000 12 bln
60.500.000 12 bln
66.550.000 12 bln
73.000.000 12 bln
80.300.000 Sekretariat
Kota Padang
Tersedianya kendaraan minibus / pick up Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
2 unit
230.590.000 2 unit
253.649.000 2 unit
279.013.900 2 unit
306.915.290 2 unit
337.606.819 2 unit
371.367.501 2 unit
408.504.251 Sekretariat
Kota Padang
12 bln
10.516.157.000 12 bln
12.000.000.000 12 bln
13.200.000.000 12 bln
14.520.000.000 12 bln
15.972.000.000 12 bln
17.569.200.000 12 bln
19.326.120.000 Sekretariat
Kota Padang
12 bln
350.000.000 12 bln
17
02 05 24
33 61
62
11 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
11.096.747.000
Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Berat Lancarnya pengolahan sampah di TPA Pengecoran landasan kontainer jumlah landasan container yang sesuai standar teknis Penimbunan dan pengerasan area Tersedianya area parkir parkir kendaraan pool kendaraan operasional
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
penambahan jumlah sarana prasarana pengangkutan sampah (Dump Truk (DT), Armroll Truk (AT), Becak Motor (BM))
6 unit AT, 50 container
15.526.915.290
17.109.606.819
18.840.567.501
450.000.000 12 bln
500.000.000 12 bln
600.000.000 12 bln
700.000.000 12 bln
800.000.000 12 bln
100.000.000 10 unit
100.000.000 10 unit
100.000.000 10 unit
100.000.000 10 unit
100.000.000 10 unit
100%
250.000.000
20.734.624.251
900.000.000 UPT. TPA dan IPLT 100.000.000 Sekretariat
Sekretariat
Kota Padang Kota Padang
Kota Padang
3.462.000.000
3.737.000.000
6.078.011.500
7.711.880.550
12.739.759.140
12.513.735.000
16.765.108.500
Kota Padang
3.462.000.000 1 unit DT, 6 unit AT, 12 BM
3.737.000.000 5 unit DT, 10 unit AT, 10 BM
6.078.011.500 5 unit DT, 10 unit AT, 10 BM, 30 kont
7.711.880.550 6 unit DT, 10 unit AT, 10 BM
12.739.759.140 6 unit DT, 10 unit AT, 10 BM
12.513.735.000 6 unit DT, 10 unit AT, 10 BM, 30 kont
16.765.108.500 Sekretariat
Kota Padang
685.000.000
950.000.000
720.000.000
770.000.000
70.000.000 100%
100.000.000 100%
100.000.000 100%
110.000.000 100%
110.000.000 100%
120.000.000 100%
120.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
100%
70.000.000 100%
100.000.000 100%
120.000.000 100%
140.000.000 100%
160.000.000 100%
180.000.000 100%
200.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
100%
137.484.000 100%
200.000.000 100%
225.000.000 100%
250.000.000 100%
275.000.000 100%
300.000.000 100%
300.000.000 Bid. Kebersihan Kota Padang
02
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan
Terlaksananya penyediaan mesin chain saw, mesin potong rumput dan gunting
100%
03
Penyediaan sarana dan prasarana pembibitan
05
Pembersihan dan pengangkutan sampah yang bersifat insidentil Penyusunan Program Data Base pelayanan DKP
Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pertamanan Terangkatnya sampah yang bersifat insidentil Terlaksananya pembuatan data Base pelayanan DKP
08
14.079.013.900
10 unit
347.484.000
Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan
12
13.053.649.000
1.730.000.000
100%
150.000.000
2.155.000.000
Kota Padang Bid. Program dan Penyuluhan
No. 1
Tujuan 2
SASARAN 3
Indikator Sasaran 4
Kode Program Program/Kegiatan dan Kegiatan 5 6 09 Pemeliharaan rutin/ berkala taman tugu dan pengecatan pot bunga
10
Pengadaan mobil tangga
11
Penyusunan Sistem Informasi Geografis Pengelolaan Sampah dan Pertamanan
(1.20) OTONOMI DAERAH Program Peningkatan dan 06 Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 060 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi 072 Aktualisasi Inventaris Aset Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang 090 Sensus Barang Milik Daerah
2 Meningkatkan pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah 3R
Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan program pengolahan sampah 3 R skala kawasan di Kota Padang
Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat yang melaksanakan 3R
(1.08) LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja 11 Pengelolaan Persampahan 13 Pengadaan sarana komposter
rata-rata timbulan sampah rumah tangga yang diolah melalui 3R
3
Meningkatkan kemampuan SDM aparatur agar terbentuk aparatur berkualitas (tanggap, responsif, visioner, dan profesional)
Meningkatnya kemampuan teknis operasional dan manajerial aparatur di bidang pengelolaan persampahan, pengolahan lumpur tinja, dan pengolahan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau
jumlah aparatur dinas yang mengikuti diklat teknis
Indikator Kinerja Data Capaian Program ( Outcame ) dan Pada Tahun Kegiatan ( Awal Target Outpout) Perencanaan 7 8 9 100% Terlaksananya pemeliharaan tugu, monumen,pot dan bak bunga jumlah mobil tangga dan peralatan keselamatannya Terlaksananya penyusunan Sistem Informasi Geografis pengelolaan sampah dan pertamanan Kota Padang
Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi Terlaksananya penataan aset dan labelisasi aset
10
Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun - 2016 Tahun - 2017
Tahun - 2015
Rp.
Target 11 70.000.000 100%
1 unit
Rp. Target 12 13 80.000.000 100%
Rp. Target 14 15 90.000.000 100%
Tahun - 2018
Target Rp. 16 17 100.000.000 100%
1.250.000.000
1 unit
100%
Tahun - 2019
Rp. Target 18 19 110.000.000 100%
Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung SKPD jawab Rp. 22 23 24 150.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
Rp. Target 20 21 120.000.000 100%
1.500.000.000
Bid. Pertamanan Kota Padang
350.000.000
Kota Padang Bid. Program dan Penyuluhan
230.000.000
300.000.000
355.000.000
410.000.000
465.000.000
570.000.000
12 bln
200.000.000 12 bln
250.000.000 12 bln
300.000.000 12 bln
350.000.000 12 bln
400.000.000 12 bln
450.000.000
100%
30.000.000 100%
50.000.000 100%
55.000.000 100%
60.000.000 100%
65.000.000 100%
100%
Terlaksananya sensus barang milik daerah
70.000.000 100%
72.000.000
Bid. Retribusi
72.000.000 Sekretariat
50.000.000
Kota Padang
Kota Padang
Kota Padang Sekretariat
110.000.000
745.000.000
1.260.000.000
880.000.000
1.465.000.000
995.000.000
1.000.000.000
110.000.000
745.000.000
1.260.000.000
880.000.000
1.465.000.000
995.000.000
1.000.000.000
Kota Padang
jumlah sarana komposter yang diserahkan pada masyarakat
100%
40.000.000 1 paket
50.000.000 1 paket
60.000.000 1 paket
65.000.000 1 paket
70.000.000 1 paket
70.000.000 1 paket
75.000.000 Bid. Program Kota Padang dan Penyuluhan
60.000.000 1 paket
65.000.000 1 paket
70.000.000 1 paket
75.000.000 1 paket
75.000.000 Bid. Program Kota Padang dan Penyuluhan
90.000.000 1 paket
14
Pembuatan papan informasi K3
jumlah sarana dan prasarana informasiK3
100%
40.000.000 1 paket
50.000.000 1 paket
15
Pengadaan box sampah terpilah
jumlah sarana box sampah terpilah
100%
30.000.000 1 paket
195.000.000 1 paket
100.000.000 1 paket
125.000.000 1 paket
150.000.000 1 paket
150.000.000 Bid. Program Kota Padang dan Penyuluhan
16
Pembinaan pelaksanaan program 3R
12 bln
12 bln
150.000.000 12 bln
200.000.000 12 bln
250.000.000 12 bln
250.000.000 12 bln
300.000.000 12 bln
300.000.000 Bid. Program Kota Padang dan Penyuluhan
17
Pembinaan Kampung berseri
12 bln
12 bln
200.000.000 12 bln
250.000.000 12 bln
250.000.000 12 bln
250.000.000 12 bln
250.000.000 12 bln
250.000.000 Bid. Program Kota Padang dan Penyuluhan
18
Evaluasi dan monitoring k3
12 bln
12 bln
100.000.000 12 bln
100.000.000 12 bln
150.000.000 12 bln
150.000.000 12 bln
150.000.000 12 bln
150.000.000 Bid. Program Kota Padang dan Penyuluhan
19
Pembangunan TPST 3 R
Lokasi pelaksanaan program 3R yang berjalan dengan baik Kawasan binaan pengelolaan lingkungan dan ASRI Laporan evaluasi dan monitoring objek pantau adipura Lokasi TPST 3 R
(1.08) LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapatke luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
jumlah diklat teknis yang diikuti aparatur dinas
Tahun - 2014
2 unit
500.000.000
2 unit
550.000.000
Kota Padang Bid. Program dan Penyuluhan
8.290.794.270
8.571.620.000
22.403.950.000
23.582.480.000
24.292.530.000
25.260.460.000
27.815.610.000
7.612.594.270
7.796.620.000
20.378.500.000
22.039.480.000
22.415.080.000
23.525.960.000
25.747.160.000
12 bln
200.000.000 12 bln
200.000.000 12 bln
220.000.000 12 bln
250.000.000 12 bln
255.000.000 12 bln
260.000.000 12 bln
260.000.000 Sekretariat
Kota Padang
19
Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Terlaksananya rapatdaerah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bln
30.000.000 12 bln
30.000.000 12 bln
35.000.000 12 bln
37.000.000 12 bln
39.000.000 12 bln
39.000.000 12 bln
40.000.000 Sekretariat
Kota Padang
20
Penyediaan peralatan kebersihan
12 bln
381.374.270 12 bln
257.400.000 12 bln
283.000.000 12 bln
300.000.000 12 bln
330.000.000 12 bln
350.000.000 12 bln
355.000.000 Sekretariat
Kota Padang
21
Penyediaan Jasa pelayanan publik
12 bln
229.900.000 12 bln
1.066.720.000 12 bln
2.376.700.000 12 bln
3.938.680.000 12 bln
4.277.280.000 12 bln
5.313.160.000 12 bln
7.528.360.000 Sekretariat
Kota Padang
22
Peningkatan pelayanan administrasi kantor Peningkatan pelayanan kebersihan kota Penyediaan jaminan keselamatan/kesehatan kerja
Terlaksananya penyediaan peralatan kebersihan Tersedianya gaji bagi pegawai honor Tersedianya gaji bagi pegawai honor Tersedianya gaji bagi pegawai honor Terpenuhinya pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi 378 pegawai honorer
12 bln
5.307.960.000 12 bln
5.307.960.000 12 bln
5.307.960.000 12 bln
5.307.960.000 12 bln
5.307.960.000 12 bln
5.307.960.000 Sekretariat
Kota Padang
12 bln
6.204.320.000 12 bln
59.540.000 12 bln
11.305.840.000 12 bln
11.305.840.000 12 bln
11.305.840.000 12 bln
11.305.840.000 12 bln
11.305.840.000 Sekretariat
Kota Padang
12 bln
567.000.000 12 bln
875.000.000 12 bln
850.000.000 12 bln
900.000.000 12 bln
900.000.000 12 bln
950.000.000 12 bln
950.000.000 Sekretariat
Kota Padang
365.750.000
615.000.000
Tersedianya mobiler kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
100%
23 36
02 10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mobeleur
708.000.000
769.000.000
784.500.000
795.000.000
82.750.000 100%
100.000.000 100%
1.152.000.000 150.000.000 100%
150.000.000 100%
160.000.000 100%
170.000.000 100%
180.000.000 Sekretariat
Kota Padang
12 bln
200.000.000 12 bln
200.000.000 12 bln
250.000.000 12 bln
250.000.000 12 bln
250.000.000 12 bln
250.000.000 Sekretariat
Kota Padang
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bln
30.000.000 12 bln
35.000.000 12 bln
45.000.000 12 bln
50.000.000 12 bln
50.000.000 12 bln
55.000.000 12 bln
55.000.000 Sekretariat
Kota Padang
29
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin meubeler kantor Rehab sedang gedung kantor terlaksananya pemeliharaan gedung kantor DKP, TPU Bungus dan TPA Aia Dingin
12 bln
3.000.000 12 bln
5.000.000 12 bln
7.000.000 12 bln
8.000.000 12 bln
9.000.000 12 bln
9.500.000 12 bln
10.000.000 Sekretariat
Kota Padang
100%
50.000.000 100%
200.000.000 100%
250.000.000 100%
250.000.000 100%
300.000.000 100%
300.000.000 100%
300.000.000 Sekretariat
Kota Padang
34
No. 1
Tujuan 2
SASARAN 3
Indikator Sasaran 4
Kode Program Program/Kegiatan dan Kegiatan 5 6 60 Pembangunan pagar/pembatas gedung kantor/rumah dinas/lahan 63
Pembangunan Gedung Kantor
01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi
03
06
4
Melaksanakan pengelolaan TPA dan IPLT secara profesional dan ramah lingkungan
Meningkatnya kualitas operasional TPA dan IPLT secara profesional dan ramah lingkungan sesuai dengan SOP dan regulasi pemerintah
302.450.000
Tersedianya pakaian kerja lapangan pegawai DKP Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Tersedianya Kerja Lapangan perlengkapan keselamatan kerja (APD) petugas lapangan
100%
104.000.000 100%
Luas Lahan TPA Yang dioperasikan (1.08) LINGKUNGAN HIDUP dengan sistem 02 Program Peningkatan Sarana dan Sanitary Landfill Prasarana Aparatur 33 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Berat Lancarnya pengolahan sampah di TPA jumlah SOP yang disusun/ditetapka 06 n dalam operasional TPA dan IPLT
01
Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan TPA Pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT
02
Pemeliharaan Jalan Kerja di TPA
07
Peyambungan Pipa Gas Metan untuk Sistim Sanitary Landfill
10
Pengadaan polongan untuk penghijauan di TPA
Sekretariat
Kota Padang
100%
168.450.000 Sekretariat
Kota Padang
500.000.000 100%
500.000.000 100%
600.000.000 100%
600.000.000 100%
750.000.000 Sekretariat
Kota Padang
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000 100%
10.000.000 100%
-
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000 100%
10.000.000 100%
10.000.000 100%
10.000.000 100%
10.000.000 Sekretariat
30.000.000
45.000.000
45.000.000
50.000.000
50.000.000
30.000.000 100%
45.000.000 100%
45.000.000 100%
50.000.000 100%
50.000.000 Sekretariat
845.000.000
2.045.000.000
14.670.000.000
6.032.500.000
3.387.750.000
7.506.025.000
3.052.627.500
350.000.000
450.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
900.000.000
350.000.000 12 bln
450.000.000 12 bln
500.000.000 12 bln
600.000.000 12 bln
700.000.000 12 bln
800.000.000 12 bln
300.000.000
650.000.000
775.000.000
802.500.000
832.750.000
866.025.000
300.000.000 100%
400.000.000 100%
500.000.000 100%
500.000.000 100%
500.000.000 100%
500.000.000 100%
12 bln
250.000.000 12 bln
275.000.000 12 bln
302.500.000 12 bln
332.750.000 12 bln
366.025.000 12 bln
900.000.000 UPT. TPA dan IPLT
Kota Padang
Kota Padang
Kota Padang
1.152.627.500
Luas Lahan Sanitary Landfill terlaksananya operasional instalasi pemanfaatan gas methan
100%
Terlaksananya pementauan kualitas outlet IPLT Lancarnya operasional pembuangan sampah Terkelolanya gas metan yang di hasilkan TPA
12 bln
20.000.000 12 bln
20.000.000 12 bln
25.000.000 12 bln
30.000.000 12 bln
35.000.000 12 bln
40.000.000 12 bln
40.000.000 DKP
Kota Padang
100%
50.000.000 100%
50.000.000 100%
100.000.000 100%
150.000.000 100%
200.000.000 100%
250.000.000 100%
300.000.000 DKP
Kota Padang
100%
25.000.000 100%
25.000.000 100%
250.000.000 100%
300.000.000 100%
350.000.000 100%
400.000.000 100%
90.000.000 DKP
Kota Padang
Kota Padang
195.000.000
195.000.000
13.345.000.000
14
Pembangunan pagar dan gapura TPA
Terlaksananya Pembangunan pagar TPA
100%
1.000.000.000
15
Pembangunan jalan operasional dan drainase TPA
Terlaksananya Pembangunan jalan operasional TPA dan drainase Rehab tempat cucian kendaraan TPA Terlaksananya Rehab tempat cucian kendaraan TPA Pembangunan pagar dan gapura IPLT Terlaksananya Pembangunan pagar dan gapura IPLT Evaluasi efektifitas kolam pengolahan Kualitas efektifitas IPLT pengolahan IPLT Pemeliharaan dan pengerukan kolam Kualitas pengolahan leachate TPA kolam pengerukkan kolam leahate TPA Pengadaan Alat Berat Untuk TPA Tersedianya Alat Berat untuk operasional TPA Pengadaan Truk Tinja Tersedianya Truk Tinja DKP
100%
4.500.000.000 1 paket
Program Penegakan Hukum Lingkungan
168.450.000
1.213.450.000
100%
750.000.000
21
100%
890.000.000
Kota Padang
Kota Padang
100%
20
1.053.450.000
Sekretariat
295.000.000 Sekretariat
100.000.000
19
Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung SKPD jawab Target Rp. 21 22 23 24 Sekretariat Kota Padang
290.000.000 100%
200.000.000
18
Rp. 20
285.000.000 100%
100%
17
Tahun - 2019 Target 19
280.000.000 100%
100%
16
17
Rp. 18
165.000.000 100%
20.000.000
13
Tahun - 2018 Target
780.000.000
168.450.000
100%
12
Rp. 16
500.000.000
Tersedianya polongan untuk penghijauan di TPA Rehab bangunan pengelolaan kompos Terlaksananya rehab dan gudang kompos bangunan kompos dan gudang kompos Pembuatan beton blok untuk jalan Terlaksananya kerja TPA Pembuatan beton blok untuk jalan kerja TPA Rehab bangunan kolam leachet Terlaksananya Rehab bangunan kolam leachet
11
15
Pengadaan Tanah Penutup TPA untuk Sistim Sanitary Landfill Operasional dan pemeliharaan instalasi pemanfaatan gas methan
Target 15
150.000.000 100%
100%
12 bln
Rp. 14
833.450.000
100%
-
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 25 26
persentase 14 parameter kualitas limbah cair IPLT yang memenuhi baku mutu
100%
Target 13
150.000.000
168.450.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja Dokumen Laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Perencanaan dan Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDM aparatur DKP Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur DKP
Rp. 12 75.000.000
100%
100%
Pengadaan pakaian kerja lapangan
05
Target 11 200.000.000 100%
30.000.000
03
01
10
Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun - 2016 Tahun - 2017
Tahun - 2015
Rp.
5 unit
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
04
Tahun - 2014
Tersedianya mesin absensi Teredianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi pegawai DKP
02
07
Indikator Kinerja Data Capaian Program ( Outcame ) dan Pada Tahun Kegiatan ( Awal Target Outpout) Perencanaan 7 8 9 100% Terlaksananya Pembangunan pagar kantor Tersedianya Bangunan gedung kantor Bidang Pertamanan
100%
100.000.000 100%
100%
200.000.000
100%
500.000.000
100%
200.000.000
100.000.000 100%
1 exavator 1 unit
-
750.000.000
100.000.000 100%
4.580.000.000
1.805.000.000
Kota Padang Kota Padang
950.000.000
100%
20.000.000
100%
20.000.000 DKP
100%
100.000.000
100%
100.000.000 DKP
Kota Padang
DKP
Kota Padang
UPT. IPLT dan TPA
Kota Padang
UPT. IPLT dan TPA
Kota Padang
UPT. IPLT dan TPA
Kota Padang
Kota Padang
4.000.000.000
100% 100.000.000 100%
100.000.000 100%
4.500.000.000
1 exavator
900.000.000
50.000.000
5.790.000.000
750.000.000 UPT. TPA dan IPLT 402.627.500 UPT. TPA dan IPLT
1 unit
50.000.000
100.000.000 100%
UPT. IPLT dan TPA
Kota Padang
300.000.000 UPT. IPLT dan TPA 100.000.000 UPT. IPLT dan TPA
Kota Padang
UPT. IPLT dan TPA UPT. IPLT dan TPA
Kota Padang
5.000.000.000
1.000.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
Kota Padang
Kota Padang
No. 1
Tujuan 2
SASARAN 3
Indikator Sasaran 4
Kode Program Program/Kegiatan dan Kegiatan 5 6 09 Penyusunan dokumen DPLH IPLT dan dokumen DELH TPA 10
11
12
5
Meningkatkan kepedulian dan peranserta masyarakat, dunia usaha dan LSM dalam bidang kebersihan dan pertamanan
Penyusunan laporan pelaksanaan DPLH IPLT dan dokumen DELH TPA
Indikator Kinerja Data Capaian Program ( Outcame ) dan Pada Tahun Kegiatan ( Awal Target Outpout) Perencanaan 7 8 9 Tersedianya dokumen UKL-UPL IPLT dan AMDAL TPA Tersedianya laporan pelaksanaan DPLH IPLT dan dokumen DELH TPA
Penyusunan Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah
Draft Ranperda Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Revisi Perda tentang Pengelolaan Sampah
Draft Ranperda Pengelolaan Sampah
Meningkatknya kepedulian Jumlah LPS yang dan peranserta masyarakat, terbentuk (1.08) LINGKUNGAN HIDUP dunia usaha dan LSM dalam jumlah badan Program Pengembangan Kinerja pengelolaan lingkungan 11 usaha yang Pengelolaan Persampahan 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan berpartisipasi persampahan dalam pengelolaan lingkungan
pelaksanaan sosialisasi persampahan
12 bln
Tahun - 2014
Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun - 2016 Tahun - 2017
Tahun - 2015
Rp.
Target 11 100%
10
Rp. 12 600.000.000
Target 13
100%
Rp. 14
Target 15
50.000.000 100%
Tahun - 2018 Target
Rp. 16
17
50.000.000 1 dok
Rp. 18
Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung SKPD jawab Target Rp. 21 22 23 24 Kota Padang UPT. IPLT dan TPA
Tahun - 2019 Target 19
50.000.000 100%
Rp. 20
50.000.000 100%
50.000.000 UPT. IPLTdan TPA
Kota Padang
100%
75.000.000
Kota Padang Bid. Program dan Penyuluhan
100%
75.000.000
Kota Padang Bid. Program dan Penyuluhan
280.000.000
350.000.000
250.000.000
300.000.000
300.000.000
350.000.000
350.000.000
280.000.000
350.000.000
250.000.000
300.000.000
300.000.000
350.000.000
350.000.000
280.000.000 12 bln
350.000.000 12 bln
250.000.000 12 bln
300.000.000 12 bln
300.000.000 12 bln
350.000.000 12 bln
350.000.000 Bid. Program Kota Padang dan Penyuluhan
Kota Padang
jumlah kerjasama dengan LSM dalam pengelolaan lingkungan
6
Mewujudkan Kota Padang hijau, berseri dan asri melalui penambahan, penataan dan pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau
Terciptanya peningkatan jumlah kuantitas dan kualitas taman penambahan kota dan ruang terbuka hijau taman kota yang bersih, asri, dan nyaman
(1.08) LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan Ruang Terbuka 13 Hujau ( RTH) 12 Pembeliaan obat-obatan ( Racun)
Terwujudnya peningkatan luas penambahan kuantitas dan kualitas taman area pemakaman pemakaman umum di Kota umum Padang
persentase luas pemakaman umum yang tertata
3.131.500.000
3.158.150.000
3.827.965.000
3.139.011.500
4.079.382.650
275.000.000
2.740.000.000
3.071.500.000
3.158.150.000
3.757.965.000
3.139.011.500
4.004.382.650
pembelian obat-obatan untuk perawatan taman
12 bln
10.000.000 12 bln
15.000.000 12 bln
16.500.000 12 bln
18.150.000 12 bln
19.965.000 12 bln
21.961.500 12 bln
24.157.650 Bid. Pertamanan Kota Padang
Pemeliharaan pohon pelindung
Jumlah pohon pelindung kota yang dipelihara
2500 phn
25.000.000 5000 phn
450.000.000 6000 phn
480.000.000 700 phn
560.000.000 8000 phn
640.000.000 8000 phn
640.000.000 8000 phn
640.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
14
Pengadaan pohon pelindung
100 btg
50.000.000 100 btg
500.000.000 100 btg
500.000.000 100 btg
500.000.000 100 btg
550.000.000 100 btg
550.000.000 100 btg
600.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
15
Penyediaan taman dekorasi
Penambahan Pohon pelindung kota Terlaksananya Taman Dekorasi penunjang acara pemko Padang Terlaksananya pengadaan tanaman hias
12 bln
50.000.000 12 bln
100.000.000 12 bln
110.000.000 12 bln
125.000.000 12 bln
137.500.000 12 bln
150.000.000 12 bln
165.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
100%
30.000.000 100%
100.000.000 100%
125.000.000 100%
150.000.000 100%
175.000.000 100%
175.000.000 100%
200.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
16
Pengadaan tanaman hias
17
Pemeliharaan rutin/ berkala alat pengolahan pertamanan
Terlaksananya pemeliharaan alat-alat pengolahan pertamanan
12 bln
60.000.000 12 bln
75.000.000 12 bln
90.000.000 12 bln
100.000.000 12 bln
110.000.000 12 bln
120.000.000 12 bln
120.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
19
Pemeliharaan taman
12 bln
50.000.000 12 bln
500.000.000 12 bln
550.000.000 12 bln
605.000.000 12 bln
665.500.000 12 bln
732.050.000 12 bln
805.225.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
20
Pembuatan Green House
Terlaksananya pemeliharaan taman kota Terlaksananya pembuatan Green house
21
Evaluasi dan Monitoring pemanfaatan Terlaksananya pendataan dan pengelolaan Taman Kota dan RTH fasum dan fasos untuk taman kota dan RTH
100%
300.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
22
Penyusunan DED Taman Kota
100%
350.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
23
Pembuatan taman kota
24
Pembuatan gudang kebun bibit
01
Mewujudkan pembangunan taman pemakaman umum yang hijau, bersih, dan asri
2.740.000.000
13
16
7
275.000.000
Program Sarana Prasarana Keindahan Kota Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Keindahan Kota
(1.04) PERUMAHAN RAKYAT 06 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 05 Pemberian Perizinan Pemakaman 07
Perencanaan Pengembangan Taman Pemakaman Umum
08
Pembangunan Taman Pemakaman Umum
1 unit
300.000.000
Bid. Pertamanan Kota Padang
100%
Terlaksananya pembuatan taman kota Bertambahnya luas/jumlah taman kota
100%
200.000.000
5 taman
500.000.000 10 taman
200.000.000
1.000.000.000 10 taman
100%
1.100.000.000 10 taman
250.000.000
1.210.000.000 5 taman
750.000.000 5 taman
800.000.000 Bid. Pertamanan Kota Padang
Bid. Pertamanan Kota Padang
Terlaksananya pembuatan gudang kebun bibit -
-
Terlaksananya perizinan pemakaman Tersedianya dokumen rencana pengembangan Taman Pemakaman Umum Luas Taman Pemakaman Umum yang dikelola DKP
60.000.000 100%
terlaksananya sarana penunjang keindahan kota
12 bln
-
60.000.000
70.000.000 100%
-
70.000.000
75.000.000 100%
75.000.000 Bid. Kebersihan Kota Padang
302.175.000
1.352.175.000
350.000.000
350.000.000
1.900.000.000
400.000.000
450.000.000
302.175.000
1.352.175.000
350.000.000
350.000.000
1.900.000.000
400.000.000
450.000.000
350.000.000 12 bln
350.000.000 12 bln
302.175.000 12 bln 100%
1 lokasi
302.175.000 12 bln
400.000.000 12 bln
50.000.000
1.000.000.000
1 lokasi
1.500.000.000
400.000.000 12 bln
400.000.000 UPT. TPU
Kota Padang
100%
50.000.000 UPT. TPU
Kota Padang
UPT. TPU
Kota Padang
