64
LAMPIRAN
65
Lampiran 1 Tugas pokok dan fungsi instansi-instansi terkait No. 1
Instansi BAPPEDA
2
DISHUTBUN
3
Kantor Lingkungan Hidup
4
Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan
Tugas pokok dan fungsi Tugas pokok: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah. Fungsi: 1 penyusunan perencanaan pembangunan daerah 2 perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah 3 pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah 4 pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan penanaman modal 5 perencanaan sosial budaya, fisik dan prasarana, serta program penganggaran, penelitian, pengembangan dan statistik 6 pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas pokok: melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kehutanan dan perkebunan, Pemungutan retribusi angkutan hasil alam (Perda No. 15 Tahun 1996), Pemungutan retribusi ijin penebangan pohon kayu/bambu, pengolahan kayu/bambu dan pemilikan/penggunaan gergaji mesin/rantai (Perda No. 17 Tahun 1996) Fungsi: 1 Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan 2 Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum 3 Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang kehutanan dan perkebunan. Tugas pokok: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Fungsi: 1 penyusunan perencanaan bidang pengelolaan lingkungan hidup 2 perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup 3 pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup 4 pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan lingkungan hidup 5 pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Lingkungan Hidup 6 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas pokok: melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tata ruang, kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Fungsi: 1 penyusunan perencanaan bidang tata ruang, kebersihan, pengendalian, limbah dan pertamanan 2 perumusan kebijakan teknis bidang tata ruang, kebersihan, pengendalian limbah dan pertamanan 3 pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tata ruang, kebersihan, pengendalian limbah dan pertamanan 4 pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang tata ruang, kebersihan, pengendalian limbah dan pertamanan 5 pelaksanan kegiatan penatausahaan dinas tata ruang, kebersihan dan pertamanan 6 pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas tata ruang, kebersihan dan pertamanan
66
Lampiran 1 Tugas pokok dan fungsi instansi-instansi yang berkaitan dengan manajemen kawasan lindung (lanjutan) No.
Instansi
5
Badan Perizinan 1 dan Pelayanan Terpadu 2
6
PU Pengairan Provinsi Banten
7
TNUK (Taman Nasional Ujung Kulon)
Tugas Pokok dan Fungsi 7 pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas pokok: melaksanakan koordinasi dan melaksanakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Fungsi: 1 pelaksanaan penyusunan program BPPT 2 penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan 3 pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan 4 pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan. Tugas pokok: kewajiban, wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas pokok serta memberikan pengarahan, serta pengendalian kepada unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, sehingga tujuan dan tugas pokok dapat dicapai. Tugas dan Kewajiban : 1 Penyusunan pola rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 2 Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai; 3 Pengelolan sumber daya air yang meliputi konservasi daya air,pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai; 4 Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai; 5 Pengelolaan sistem hidrologi; 6 Penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air; 7 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai 8 Pelaksanaan ketatausahaan Balai Besar Wilayah Sungai; 9 Mengkoordinasikan penyusunan dan atau kaji ulang rencana Balai Besar Wilayah Sungai yang menjadi lingkup tugasnya 10 Menyiapkan kajian dari aspek administratis finansial dan teknis untuk pembentukan dan atau perluasan unit pengelolaan sungai yang menjadi lingkup tugasnya; 11 Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi program dengan instansiinstansi terkait baik di pusat maupun di daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; 12 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Kerja yang berada dalam wilayah sungai yang menjadi lingkup tugasnya dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air; 13 Menampung aspirasi masyarakat yang terkait dengan pengembangan wilayah sungai yang menjadi lingkup tugasnya; 14 Memberikan laporan secara periodik kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air 15 Membina Sumber Daya Manusia yang berada dilingkungannya Tugas pokok: Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.03/Menhut-II/2008 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional mempunyai melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
67
Lampiran 1 Tugas pokok dan fungsi instansi-instansi yang berkaitan dengan manajemen kawasan lindung (lanjutan) No.
Instansi
8
BKSDA SKW III Serang
9
PERHUTANI KPH Banten
Tugas Pokok dan Fungsi Fungsi : 1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi pengelolaan taman nasional 2. Penyusunan rencana, program dan evaluasi pengelolaan taman nasional Pengelolaan taman nasional 3. Pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman nasional 4. Perlindungan, pengamanan dan penanggulangan kebakaran hutan taman nasional 5. Promosi dan informasi, bina wisata dan cinta alam, serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya 6. Kerjasama pengelolaan taman nasional 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Tugas pokok: Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam. suaka margasatwa. taman wisata alam. dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi: 1 penataan blok. penyusunan rencana kegiatan. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dantaman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luarkawasan konservasi; 2 pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam. dantaman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; 3 koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung; 4 penyidikan. perlindungan dan pengamanan hutan. hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi. 5 pengendalian kebakaran hutan. 6 promosi.informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 7 pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 8 kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan. 9 pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi 10 pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam 11 pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Tugas Pokok: Menyelenggarakan dan mengawasi seluruh kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan baik teknik maupun administrasi dan bertanggung jawab Kepada Kepala Unit Fungsi: 1 Membantu pelaksanaan dan pengendalian operasional meliputi kegiatan Teknik Kehutanan, Keamanan hutan dan Hasil Hutan, Teknik Perlengkapan, Kepegawaian. 2 Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan 3 Membantu pembinaan industri kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan 4 Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait
68
Lampiran 2 Panduan wawancara kepada masyarakat
Masyarakat Nama Pekerjaan Usia
: : :
1. Apakah yang dimaksud dengan kawasan lindung? Apa sajakah macamnya yang anda ketahui? 2. Apakah keberadaan kawasan lindung itu penting untuk dijaga dan dilestarikan?jelaskan alasan dan kegunaannya jika penting? 3. Menurut Anda, dampak apakah yang akan ditimbulkan jika kawasan lindung telah rusak?jelaskan! 4. Bagaimana
pendapat Anda mengenai perubahan penggunaan lahan di
kawasan lindung menjadi penggunaan yang lain, apakah? 5. Apabila pada penelitian ini didapatkan gap antara kawasan lindung aktual (fakta di lapangan) dengan kawasan lindung legal formal (kawasan lindung yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah), bagaimana tanggapan anda? 6. Apabila dalam penelitian ini didapatkan bahwa pada lahan milik anda ternyata termasuk kawasan lindung, bagaimana tindakan instansi anda? 7. Sepengetahuan anda apakah ada sanksi apabila penggunaan kawasan lindung tidak sesuai dengan RTRW? Atau apakah ada Intensif bagi pejabat apabila dapat menegakkan RTRW? 8. Apakah anda mengetahui mengenai dokumen RTRW?
69
Lampiran 3 Panduan wawancara kepada instansi terkait Instansi terkait Nama instansi : Nama : Jabatan :
1. Apakah yang dimaksud dengan kawasan lindung? Apa sajakah macamnya yang anda ketahui? 2. Apakah keberadaan kawasan lindung itu penting untuk dijaga dan dilestarikan?jelaskan alasan dan kegunaannya jika penting? 3. Menurut Anda, dampak apakah yang akan ditimbulkan jika kawasan lindung telah rusak?jelaskan! 4. Bagaimana
pendapat Anda mengenai perubahan penggunaan lahan di
kawasan lindung menjadi penggunaan yang lain, apakah? 5. Apabila pada penelitian ini didapatkan gap antara kawasan lindung aktual (fakta di lapangan) dengan kawasan lindung legal formal (kawasan lindung yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah), bagaimana tanggapan anda? 6. Apabila dalam penelitian ini didapatkan bahwa pada lahan milik ternyata termasuk kawasan lindung, bagaimana tindakan instansi anda? 7. Sepengetahuan anda apakah ada sanksi apabila penggunaan kawasan lindung tidak sesuai dengan RTRW? Atau apakah ada Intensif bagi pejabat apabila dapat menegakkan RTRW? 8. Apakah anda mengetahui mengenai dokumen RTRW?
70
Lampiran 4 Rekapitulasi data wawancara dengan instansi terkait No
Pertanyaan
1
Pengertian kawasan lindung Arti penting kawasan lindung Pengetahuan dokumen RTRW Penegakan pengendalian pola ruang Penetapan kawasan lindung di lahan milik
2 3 4
5
Bappeda
Dishutbun
KLH
Dinas Tata Ruang
BPPT
PU Pengairan
T
TT
TT
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
TT
T
T
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Lampiran 5 Rekapitulasi data wawancara dengan Camat No 1 2 3 4 5
Pertanyaan Pengertian kawasan lindung Arti penting kawasan lindung Pengetahuan dokumen RTRW Penegakan pengendalian pola ruang Penetapan kawasan lindung di lahan milik
T/S (orang) 1 8 8 8
TT/TS (orang) 7 8 -
Lampiran 6 Rekapitulasi data wawancara dengan Kepala desa No 1 2 3 4 5
Pertanyaan Pengertian kawasan lindung Arti penting kawasan lindung Pengetahuan dokumen RTRW Penegakan pengendalian pola ruang Penetapan kawasan lindung di lahan milik
T/S (orang) 1 3 3 3
TT/TS (orang) 2 3 -
Lampiran 7 Rekapitulasi data wawancara dengan instansi terkait No 1 2 3 4 5
Pertanyaan Pengertian kawasan lindung Arti penting kawasan lindung Pengetahuan dokumen RTRW Penegakan pengendalian pola ruang Penetapan kawasan lindung di lahan milik
Keterangan:
T= Tahu
TT= Tidak tahu
T/S (orang) 10 10 S = Setuju
TT/TS (orang) 10 10 10
TS = Tidak setuju
Definisi pembagian jawaban atas pertanyaan yang diajukan 1. Pengertian kawasan lindung a. Tahu : apabila key informan mengetahui pengertian kawasan lindung dan macamnya yang maknanya sesuai Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung b. Tidak tahu : apabila key informan tidak mengetahui atau memahami bahwa kawasan lindung identik dengan hutan lindung.
71
2. Arti penting kawasan lindung a. Tahu : apabila key informan mengetahui fungsi kawasan lindung dan dampak akibat kerusakan kawasan lindung b. Tidak tahu : apabila key informan tidak mengetahui fungsi kawasan lindung dan dampak akibat kerusakan kawasan lindung. 3. Dokumen RTRW a. Tahu: apabila key informan mendapatkan pengetahuan atau mempunyai dokumen RTRW b. Tidak tahu: apabila key informan tidak mendapatkan pengetahuan atau tidak mempunyai dokumen RTRW. 4. Penegakan pengendalian pola ruang a. Setuju: apabila key informan mendukung bahwa penggunaan lahan perlu diatur sesuai dengan peruntukannya b. Tidak setuju: apabila key informan penggunaan lahan tidak perlu diatur, sesuai dengan kehendak masyarakat. 5. Penetapan kawasan lindung di lahan milik masyarakat a. Setuju: apabila key informan mendukung penetapan, berupa rekomendasi dalam pembuatan kebijakan b. Tidak setuju: apabila key informan tidak ada tindakan apapun.
