KATA PENGANTAR
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun
2010-2014 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 maka dilakukanlah penyusunan Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2014-2018. Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan dibuat dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Penataan Ruang Tahun 2010-2014. Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan ini memuat arahan mandat Undang-Undang, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi dan Tujuan Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan, serta Rincian Program dan Kegiatan Rencana Strategis Dinas PU Cipta
Karya
Tata
Ruang
Kebersihan
dan
Pertamanan
Tahun 2014-2018.
Selanjutnya Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2014-2018 dapat menjadi acuan bagi
setiap
aparat
di
lingkungan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahun mulai tahun 2014 hingga tahun 2018. Demikian semoga buku ini bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan program, rencana kerja serta anggaran bagi Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan mulai tahun 2014, 2015, 2016, 2017 sampai dengan tahun 2018.
Jombang,
Juli 2014
Kepala Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang
Ir. YUDHI ADRIANTO, M.Si NIP. 19610305 198907 1 002
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR TABEL
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1 1.2 1.3 1.4
1 2 3 4
BAB II
Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU CIPTA KARYA
6
TATA RUANG, KEBERSIHAN, DAN PERTAMANAN 2.1 2.2 2.3 2.4
BAB III
6 21 23 21
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
21
3.1
22
3.2 3.3 3.4 3.5 BAB IV
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Sumber Daya Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kinerja Pelayanan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan Renstra K/L dan Renstra Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-Isu Strategis
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
31 32 36 39 41
KEBIJAKAN 4.1
BAB V
Visi dan Misi Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan
43
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
56
20 49
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
57
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP
58
ii
DAFTAR TABEL Nomor
Nama Tabel
Halaman
2.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III
9
2.2
Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV
9
2.3
Pegawai Jabatan Staf
10
2.4
Daftar Jumlah Pegawai Menurut Golongan
21
2.5
Daftar Jumlah Pegawai Menurut Eselon
21
2.6
Daftar Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan
21
2.7
Daftar Nama Barang dan Kondisi
22
2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PU Cipta Karya
24
Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2009-2013 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas
27
PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2009-2013 4.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Ditinjau
46
dari Misi Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan 4.2
Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 Analisis Eksternal dan Internal Bidang Pertamanan
50
4.3
Analisis Eksternal dan Internal Bidang Kebersihan
50
4.4
Analisis Eksternal dan Internal Bidang Tata Ruang
51
4.5
Analisis Eksternal dan Internal Bidang Permukiman
52
4.6
Analisis Eksternal dan Internal Bidang Perumahan dan
53
Tata Bangunan 4.7
Strategi dan Kebijakan Dinas PU Cipta Karya Tata
54
Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 5.1
Nama Program dan Kegiatan Dinas PU Cipta Karya Tata
55
Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 6.1
Indikator Kinerja Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang
58
Kebersihan dan Pertamanan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang
Kebersihan
dan
Pertamanan
Kabupaten
Jombang
Tahun
2014-2018
merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional.
Undang-Undang
ini
secara
substansi
mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Selain itu juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fungsi dari Renstra SKPD disusun guna mendukung penyempurnaan dokumen RPJMD. Rancangan Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kabupaten Jombang memiliki urusan keciptakaryaan, tata ruang, kebersihan dan pertamanan. Penyelenggaraan urusan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur perkotaan maupun perdesaan guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sedangkan penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan diharapkan dapat mewujudkan kondisi kota yang bersih dan hijau , yang akan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Jombang serta menjadikan daya tarik wisatawan maupun investor. Proses penyusunan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, memuat latar belakang, landasan hukum, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Kajian Strategis untuk menetapkan strategi perumusan tujuan dan sasaran serta kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan. Pertimbangan yang dipakai dalam pembuatan rencana strategis adalah lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah, kondisi objek urusan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan. Kemudian kondisi lingkungan regional yang merupakan penelaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata ruang, Kebersihan dan Pertamanan dengan Renstra Dinas Terkait tingkat Provinsi Jawa Timur, selanjutnya lingkungan nasional yang berisi penelaahan dengan renstra kementerian dan lembaga terkait. Sedangkan lingkungan Internal yaitu kondisi internal Dinas Pekerjaan Umum
1
Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Sarana dan Prasarana dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Program yang disusun dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya. Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Selanjutnya program tersebut dijabarkan kedalam rencana kegiatan yang meliputi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja Tahunan) periode tahun 2014-2018. Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018,
diharapkan
dapat
menjadi
arah
dan
pedoman
penyelenggaraan
pembangunan di bidang ke-cipta karyaan, tata ruang, kebersihan dan pertamanan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jombang dari bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;
2
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah; 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
108
Tahun
2000
tentang
Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Penataan Ruang: 1. UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. PP. No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang; 3. PP. No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 4. PP. No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Penataan Ruang Wilayah; 5. PP. No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 6. KEPMEN KIMPRASWIL No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi; 8. Peninjauan kembali RTRW Provinsi;
3
9. Penyusunan RTRW Kabupaten; 10. Peninjauan kembali RTRW Kabupaten; 11. KEPMENDAGRI No. 134 tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I (Propinsi) dan RTRW Kabupaten Dati II (Kabupaten); 12. PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 13. KEPMENDAGRI
No.
84
Tahun
1992
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota; 14. SE Dirjen Penataan Ruang No. 05/SE/2003 tentang Pedoman Penilaian Pemekaran Provinsi, Kabupaten, Kota. Kebersihan dan Pertamanan: 1. UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. UU RI No. 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 3. Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 4. SNI 19-3964-1994 - SK SNI M-36-1991-03 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, dan Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia; 5. SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan; 6. SNI 03-3241-1991 – SK SNI T-11-1991-03 tentang tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir; 7. SNI 03-3242-1994 –SK SNI T-12-1991-03 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman. 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut : a. Sebagai acuan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2014-2018) sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas (Renja Tahunan Dinas). b. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun ke depan. Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2014-2018 adalah: 1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 lingkup Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan
4
2. Pertamanan; 3. Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan), dan pedoman program Dinas periode tahun 2014-2018; 4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Dinas tahunan; 5. Memudahkan pemahaman aparatur dinas, masyarakat dan Dinas Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang serta Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup dinas dan antar dinas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jombang; 6. Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang
Kebersihan
dan
Pertamanan
dalam
menunjang
pembangunan
Pemerintah Kabupaten Jombang kurun waktu 5 tahun kedepan. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU CIPTA KARYA TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumberdaya Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan
BAB III
ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan 3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 20142018 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV
VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
5
4.1 Visi dan Misi Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU CIPTA KARYA TATA RUANG, KEBERSIHAN, DAN PERTAMANAN 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang. Kedudukan 1. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang, yang dalam operasionalnya dibantu UPTD; 2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 3. UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pelaksana Teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang dalam pelayanan masyarakat di bidang cipta karya di Wilayah Kerjanya; 4. UPTD
dipimpin
oleh
Kepala
yang
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang terdiri dari: 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan. 3. Bidang Pertamanan, membawahi: a. Seksi Pembibitan dan Penghijauan; b. Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota. c. Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota. 4. Bidang Kebersihan, membawahi: a. Seksi Peralatan dan Perbekalan; b. Seksi Pengelolaan Kebersihan; c. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah. 5. Bidang Tata Ruang, membawahi:
7
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; c. Seksi Pengendalian Tata Ruang. 6. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan, membawahi: a. Seksi Tata Bangunan; b. Seksi Perumahan; c. Seksi Pemakaman. 7. Bidang Permukiman, membawahi: a. Seksi Air Bersih; b. Seksi Jalan Lingkungan; c. Seksi Sanitasi Drainase. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari: a. UPTD Cipta Karya Jombang; b. UPTD Cipta Karya Ngoro; c. UPTD Cipta Karya Mojoangung; d. UPTD Cipta Karya Ploso; e. UPTD Pengelola Sampah dan Air Limbah Domestik. 9. Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi UPTD terdiri dari: a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun bagan susunan organisasi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang, susunan organisasi Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang sebagaimana bagan dibawah ini.
8
Struktur Organisasi Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA TATA RUANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM
SUB. BAGIAN KEUANGAN
SUB. PENYUSUNAN PROGRAM & PELAPORAN
BIDANG PERTAMANAN
BIDANG KEBERSIHAN
BIDANG TATA RUANG
BIDANG PERUMAHAN DAN TATA BANGUNAN
BIDANG PERMUKIMAN
SEKSI PEMBIBITAN DAN PENGHIJAUAN
SEKSI PERALATAN DAN PERBEKALAN
SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG
SEKSI TATA BANGUNAN
SEKSI AIR BERSIH
SEKSI PENGEMBANGAN RTH DAN TAMAN
SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN
SEKSI PEMANFAATAN TATA RUANG
SEKSI PERUMAHAN
SEKSI JALAN LINGKUNGAN
SEKSI PEMELIHARAAN RTH DAN TAMAN
SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH
SEKSI PENGENDALIAN TATA RUANG
SEKSI PEMAKAMAN
SEKSI SANITASI DRAINASE
KEPALA UPTD JOMBANG
KEPALA UPTD WIL. MOJOAGUNG
KEPALA UPTD WIL. PLOSO
KEPALA UPTD WIL. NGORO
KEPALA UPTD PENGELOLA SAMPAH & AIR LIMBAH DOMESTIK
9
Rincian personil pegawai pada Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan,dan Pertamanan Kabupaten Jombang saat ini adalah sebagai berikut. Tabel 2.1 Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III No 1
NIP 19690404 199403 1 006
Jabatan Kepala Dinas
19660531 199703 1 002
Sekretaris
3
Nama Ir. Yudhi Adriyanto, M.Si Bambang Dwijo Pranowo, ST Miftahul Ulum, ST
19710117 200112 1 003
4
Amin Thohari, SH
19620709198911 1 001
5
Sutikno, S.Sos. MKP
19650524 198910 1 002
6
Danang Praptoko, ST. MT.
19740416 199911 1 002
7
Imam Bustomi, ST
19770126 200111 1 003
Kepala Bidang Pertamanan Kepala Bidang kebersihan Kepala Bidang Tata Ruang Kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan Kepala Bidang Permukiman
2
Tabel 2.2 Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV No 1 2
Nama Praptiwi, SS. Mkp Arief Jatmiko
NIP 19720303 199901 2 002 19690125 199203 1 006
19760709 200501 1 005 19781210 200312 1 007
Jabatan Sub. Bagian umum Sub. Bagian keuangan Sub. Bagian penyusunan program & pelaporan Seksi pembibitan dan penghijauan Seksi pengembangan ruang terbuka hijau dan taman Seksi pemeliharaan ruang terbuka hijau dan taman Seksi peralatan dan perbekalan Seksi pengelolaan kebersihan Seksi pengelolaan dan pemanfaatan sampah Seksi perencanaan tata ruang Seksi pemanfaatan tata ruang Seksi pengendalian tata ruang Seksi tata bangunan Seksi perumahan
19590128 198603 1 003
Seksi pemakaman
3
Herman Suprijatmoko, 19620629 198903 1 010 BA
4
Susi Ermawati, SP
19680417 199103 2 005
5
Ira Wijayanti Haryanto, ST
19771018 200604 2 015
6
Slamet Santoso, SH
19620619 199103 1 008
7
Tugas Darmanto, SIP
19650812 199202 1 002
8
Darmanto, SE
19651230 198910 1 002
9
M. Rosyid Ridlo, ST
19720410 200604 1 025
10
Titik Harisiswati, ST
19760504 200112 2 005
11
Rudy Ananta, S. Si
19730307 200112 1 005
12
Ira Wijayanti Harryanto, ST Edy Yulianto, ST Dodik Agus Hariyanto, ST Dicky Baskorohadi, ST
19771018 200604 2 015
13 14 15
10
16 17
19780319 200501 1 015 19630305 198909 1 001
18
Syaiful Anwar, ST M. R. Sunendar, ST, MT J. Siswoto,ST
19
Soim
19661212 199202 1 005
20
Ir. Ahmad Sai'an
19610602 198608 1 002
21
Narto
19590415 198903 1 007
22
Mujaddid, SE
19621209 198603 1 009
23
Sugeng Rahardjo, BE
19610404 198303 1 016
19630215 198803 1 009
Seksi air bersih Seksi jalan lingkungan Seksi sanitasi drainase Kepala UPTD wilayah jombang Kepala UPTD wilayah mojoagung Kepala UPTD wilayah ploso Kepala UPTD wilayah ngoro Kepala UPTD pengelola sampah dan Air Limbah Domestik
Tabel 2.3 Pegawai Jabatan Staf No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Nama Sugeng Purnomo, A.Md Samsul Huda, SH Didik Budiono, ST Suparwan Joko Setyobudi Kuspartini, S. Sos Sunariyati Abdul Hafid, ST Yeni Sri Wahyuni, ST Rini Oktaviana Rahayu, ST Choirul Anam, ST Indah Rochani, ST Yuswanto, ST Mudjianto Madya Pelita Nusantara, ST Ossy Pradana, ST Lulus Setyaningsih, ST Susilih Minarti Bakrun Yuli Setyo Prihati, A.Md Hadi Siswantoro Khoirul Anwar Trisno Hari Said Patah Fadllan Mochamad Arifin. Dedih Raharjo.
NIP 19591207 198703 1 007
Jabatan Staf
19670816 198903 1 012 19731215 200112 1 002 19590817 198603 1 035 19630205 198909 1 001 19650817 198603 2 019 19690601 199003 1 008 19730124 200701 1 011 19800130 200312 2 005
Staf Staf Staf Staf UPT Ngoro. Staf Staf Staf Staf
19801009 200604 2 031
Staf
19821222 200901 1 006 19801016 201001 2 005 19801224 201001 1 015 19600105 198511 1 004 19790523 201101 1 004
Staf Staf Staf Staf UPT Mojoagung Staf
19811218 201101 1 001 19830303 201101 2 003
Staf Staf
19641228 198701 2 001 19600520 198509 1 001 19810711 201101 2 003
Staf UPT Ploso Staf Staf
19740911 200701 1 015 19711116 200801 1 001 19760815 200901 1 005 19580610 198003 1 013 19600514 198003 1 004 19691106 200701 1 016 19740217 200701 1 007 19840509 200901 1 004
Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf
Guna melaksanakan tata pemerintahan yang efektif, maka Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang
11
perlu membuat tata laksana SKPD. Tata laksana ini berfungsi untuk mengatur pola komunikasi dan koordinasi antar aparatur/pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tata laksana Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang mengacu pada pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas. Adapun tata laksana Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut: (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masingmasing; (2) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Setiap
pemangku
jabatan
struktural
bertanggungjawab
memimpin
dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; (4) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya; (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berakala. Selanjutnya deskripsi mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan dapat dijabarkan sebagai berikut. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan adalah membantu Bupati dalam menyeleng-garakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang pekerjaan umum cipta karya, tata ruang, Kebersihan dan Pertamanan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:
12
a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang cipta karya, tata ruang, Kebersihan dan Pertamanan; b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan Pertamanan; c. Perencanaan teknis, pelaksanaan, pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan; d. Penyelenggaraan pembinaan, pembangunan dan penyuluhan di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan; e. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan; f. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan; g. Pengelolaan tugas kesekretariatan; SEKRETARIAT Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok,
pelaporan Sekretariat
mempunyai fungsi: a. Pelaksana
koordinasi
Pengumpulan
data
dan
informasi
dalam
rangka
Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Dinas; b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas; c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; e. Penyiapan
bahan
dalam
rangka
penyusunan
anggaran,
Pelaksanaan
Penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja; h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset; i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga; j. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat; k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas; 13
l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor; m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional; b. Melaksanakan
administrasi
Kepegawaian,
melaksanakan
pembinaan,
peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; c. Melaksanakan
urusan
administrasi
umum,
rumah
tangga/
keprotokolan,
perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Dinas; e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor; f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup SKPD. g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor; h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas; i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaaan tugas; j. Membantu
sekretaris
dalam
melaksanakan
koordinasi
terkait
dengan
pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya; c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran Dinas; d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas: a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan; c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
14
d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan; f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan; g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Dinas; i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas. Bidang Pertamanan Tugas pokok Bidang Pertamanan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan di bidang pembibitan dan penghijauan serta pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan taman kota. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pertamanan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pertamanan; b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pertamanan; c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pertamanan; d. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pertamanan; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Pembibitan dan Penghijauan Seksi Pembibitan dan Penghijauan, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pembibitan dan Penghijauan; b. Menyiapkan bahan
pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang Pembibitan dan Penghijauan; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pembibitan dan Penghijauan; d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pembibitan dan Penghijauan; e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pembibitan dan Penghijauan; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota;
15
b. Menyiapkan bahan
pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota; d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota; e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Hutan dan Taman Kota; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota; b. Menyiapkan bahan
pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota; d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota; e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bidang Kebersihan Tugas pokok Bidang Kebersihan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamana di bidang peralatan dan perbekalan, pengelolaan kebersihan serta pengolahan dan pemanfaatan sampah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Kebersihan; b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Kebersihan; c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kebersihan; d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Kebersihan; e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Kebersihan; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Peralatan dan Perbekalan Seksi Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Peralatan dan Perbekalan;
16
b. Menyiapkan bahan
pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang Peralatan dan Perbekalan; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Peralatan dan Perbekalan; d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Peralatan dan Perbekalan; e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Peralatan dan Perbekalan; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Pengelolaan Kebersihan Seksi Pengelolaan Kebersihan, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Kebersihan; b. Menyiapkan bahan
pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang Pengelolaan Kebersihan; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengelolaan Kebersihan; d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pengelolaan Kebersihan; e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pengelolaan Kebersihan; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah; b. Menyiapkan bahan
pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah; d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah; e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bidang Tata Ruang Tugas pokok Bidang Tata Ruang adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan di bidang
17
Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang, dan Pengendalian Tata Ruang. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Ruang, mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang; b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang; c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tata ruang; d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang; e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang tata ruang; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Perencanaan Tata Ruang Seksi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perencanaan Tata Ruang; d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang; e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang Seksi Pemanfaatan Tata Ruang, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemanfaatan Tata Ruang; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemanfaatan Tata Ruang; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemanfaatan Tata Ruang; d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pemanfaatan Tata Ruang; e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Pengendalian Tata Ruang Seksi Pengendalian Tata Ruang, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengendalian Tata Ruang; 18
d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang; e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan Tugas pokok Bidang Perumahan dan Tata Bangunan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan di bidang tata bangunan, perumahan dan pemakaman. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perumahan dan Tata Bangunan mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan dan Tata Bangunan. b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan dan Tata Bangunan. c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perumahan dan Tata Bangunan. d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan dan Tata Bangunan. e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Perumahan dan Tata Bangunan. f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Tata Bangunan Seksi Tata Bangunan, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan; b. Menyiapkan bahan
pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang tata bangunan; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tata bangunan; d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang tata bangunan; e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang tata bangunan f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Perumahan Seksi Perumahan, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan; b. Menyiapkan bahan
pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang Perumahan; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain 19
d. di bidang Perumahan; e. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Perumahan; f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Perumahan; g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Pemakaman Seksi Pemakaman, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemakaman; b. Menyiapkan bahan
pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang Pemakaman; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemakaman; d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Pemakaman; e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang pemakaman; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Bidang Permukiman Tugas pokok Bidang Permukiman adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dibidang air bersih, jalan lingkungan serta sanitasi dan drainase. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Permukiman mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang permukiman; b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang permukiman; c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang permukiman; d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang permukiman; e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang permukiman; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Air Bersih Seksi Air Bersih, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Air Bersih; b. Menyiapkan bahan
pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang Air Bersih; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Air Bersih; d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Air Bersih;
20
e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Air Bersih; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
Seksi Jalan Lingkungan Seksi Jalan lingkungan, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Jalan Lingkungan; b. Menyiapkan bahan
pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang Jalan Lingkungan; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Jalan Lingkungan; d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Jalan Lingkungan; e. Melaksanakan
perbaikan/pembuatan
sarana
prasarana
pedesaan,
pemeliharaan air bersih, penyehatan lingkungan, jembatan desa untuk peningkatan sarana perhubungan; f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Jalan Lingkungan; g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Seksi Sanitasi dan Drainase Seksi Sanitasi dan Drainase, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sanitasi dan Drainase; b. Menyiapkan bahan
pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di
bidang Sanitasi dan Drainase; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Sanitasi dan Drainase; d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang Sanitasi dan Drainase; e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang sanitasi dan drainase; f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. UPTD Cipta Karya Tugas pokok UPTD Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Jombang di bidang kecipta karyaan dan tata ruang di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Cipta Karya mempunyai fungsi: a. Pengumpulan dan penghimpunan data guna perencanaan tata ruang, sistem sarana dan prasarana, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; 21
b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penyuluhan dan pelayanan perijinan dibidang cipta karya dan tata ruang di wilayah kerjanya; c. Penindaklanjutan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang cipta karya dan tata ruang; d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang cipta karya dan tata ruang; e. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penertiban perijinan di bidang cipta karya dan tata ruang; 2.2 Sumber Daya Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan 2.2.1. Kepegawaian Jumlah Aparatur di Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan adalah 65 orang. Dari jumlah aparatur yang ada dapat dipaparkan pembagian sebagai berikut. Tabel 2.4 Pembagian Aparatur berdasarkan Golongan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Golongan IV b IV a III d III c III b III a II d II c II b II a Id Ic
Jumlah Pegawai 2 orang 2 orang 9 orang 16 orang 13 orang 7 orang 0 orang 2 orang 3 orang 4 orang 1 orang 0 orang
Tabel 2.5 Pembagian Aparatur berdasarkan Eselon No 1 2 3 4 5
Eselon I II III/b III/a IV
Jumlah Pegawai - Orang 1 Orang 5 Orang 1 Orang 23 Orang
Tabel 2.6 Pembagian Aparatur berdasarkan tingkat pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pendidikan S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA sederajat SMP Sederajat SD Sederajat Sekolah
Jumlah Pegawai 7 orang 31 orang 4 orang 13 orang 2 orang 1 orang -
22
2.2.2. Sarana dan Prasarana Pokok Sarana dan prasarana pokok merupakan barang-barang inventaris dari Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan. Tujuan dari di anggarkannya sarana dan prasarana pokok ini adalah untuk mendukung kinerja dari pegawai Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan. Daftar dari nama barang dan jumlah dapat dijabarkan melalui tabel sebagai berikut :
No 1
Nama Barang Kendaraan Dinas Mobil 1. Isuzu panther Pick Up, tahun 2012 2. Carry Station, tahun 1997 3. Espas, pick up tahun 1998 4. Toyota kijang Pick Up, tahun 2006 5. Isuzu Panther Station, Tahun 2008 6. APV Arena, 2013 Motor 1. Honda/ GLM 125 Tahun 1993 2. Suzuki/A100x Tahun 1995 3. Honda/ Win 100 Tahun 1995 4. Honda/ MCB 97 WIN 100 tahun 1999 5. Honda/ MCB 9 WIN 110 tahun 1999 6. Honda/ NF 125D tahun 2003 7. Honda Revo Standart/ NF 100 TD 100 Tahun 2007 8. Honda Supra X/ NF 125 TD Tahun 2008 9. Honda Megapro/ GL 160 D tahun 2008 10. Honda/ NF 125 TD Tahun 2010 11. Honda Supra X/NF TP Tahun 2013 12. Trail Kawasaki TLX 2013
Kondisi Baik
1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2
Truck Sampah 1. Wheel Loader 2. Arm Roll 3. Dump Truck 4. Truck Tangki 5. Mobil Tinja 6. Gerobak Tarik 7. Gerobak Dorong 8. Mobil Toilet
6 2 11 11 2 3 1 1
Sepeda Motor Sampah (Gerobak) 1. Kendaraan Roda Tiga , tahun 2004 2. Kendaraan Roda Tiga, tahun 2006 3. Kendaraan Roda Tiga, tahun 2007 4. Kendaraan Roda Tiga, tahun 2009 5. Kendaraan Roda Tiga, tahun 2010 6. Kendaraan Roda Tiga, Tahun 2011 7. VIAR, tahun 2013
7 3 3 4 4 2 5
23
2
3
Mebeler 1. Almari Kayu 2. Almari besi 3. Rak Kayu 4. Rak Besi 5. Meja kayu 6. Meja Besi 7. Kursi kayu 8. Kursi besi 9. Meja Rapat 10. Filing Kabinet 11. Brankas
25 3 2 2 49 79 80 7 38 2
Peralatan Kantor 1. Komputer 2. Laptop 3. Printer 4. Handycam 5. HT 6. Kamera Digital 7. Projector 8. Papan Tulis 9. Mesin Ketik 10. Kipas Angin 11. AC
22 19 48 1 13 5 2 2 6 4 11
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan. Kinerja pelayanan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan
merupakan
segala
kegiatan
dan
program
yang
merupakan
implementasi dari standart pelayanan minimal. Indikator yang menjadi acuan dalam menilai tingkat kinerja dari Dinas adalah standart pelayanan minimal itu sendiri beserta target capaian yang telah menjadi aturan dan penentuan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Berikut ini dipaparkan kinerja dari Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan berserta realisasi yang diambil dari data realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Jombang sebagaimana tabel berikut :
24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan 2.4.1. Tantangan (Threat) 1)
Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur;
2)
Adanya disparitas regional secara ekonomi, dan hal ini sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang cipta karya;
3)
Degradasi
lingkungan
perkotaan
pada
umumnya,
dan
belum
berperannya secara maksimal pembangunan bidang cipta karya dalam turut menciptakan kota yang asri dan berkelanjutan; 4)
Wajah fisik perkotaan yang kurang tertata akibat belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata-bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait tentang skala prioritas dalam perencanaan lokasi;
5)
Semakin
kritis
dan
proaktifnya
masyarakat
terhadap
tuntutan
pembangunan daerah; 6)
Kemampuan jasa konstruksi yang kurang memahami aturan jasa konstruksi sehingga kualitas pelaksanaannya masih kurang;
7)
Kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas RTH masih perlu ditingkatkan, hal ini dibuktikan dengan: - Seringnya pot bunga ditepian jalan pecah - Seringnya masyarakat mengajukan ijin tebang pohon - Masih ada masyarakat yang keberatan dengan nilai harga yang sesuai dengan harga pasar
8)
Makin banyaknya kebutuhan sarana publik khususnya taman kota sebagai sarana sosial bagi masyarakat perkotaan.
2.4.2. Peluang (Opportunity) 1)
Sumber Daya masyarakat yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme;
2)
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor;
3)
Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya;
4)
Adanya
tuntutan
dan
kecenderungan
penyelenggaraan
tata
pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan; 5)
Perkembangan
teknologi
informasi
dan
telekomunikasi
sangat
menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan; 6)
Tersedianya Bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan. 3.1.1. Permasalahan Bidang Pertamanan 1.
Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pembibitan tanaman;
2.
Terbatasnya jenis tanaman yang bisa dilakukan pembibitan;
3.
Kurangnya tenaga ahli pembibitan khusus tanaman keras;
4.
Seringnya kegiatan yang mengunakan alun-alun sebagai tempat kegiatan sehingga menambah resiko rusaknya rumput dan taman dikawasan tersebut;
5.
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberadaan pohon pelindung tepi jalan;
6.
Banyaknya pengamen dan penjual asongan disetiap traffic light yang berdampak rusaknya taman yang lokasinya berdekatan dengan lampu traffic light;
7.
Terbatasnya lahan untuk ketersediaan pengembangan failitas ruang terbuka hijau;
8.
Mahalnya harga tanah dikawasan perkotaan sehingga mempengaruhi persiapan anggaran pengembangan ruang terbuka hijau;
9.
Terbatasnya alokasi anggaran khususnya biaya pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau.
3.1.2 Permasalahan Bidang Kebersihan 1.
Belum
memiliki
SOP
untuk
perawatan
kendaraan
operasional,
pengelolaan kebersihan, persampahan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah; 2.
Banyak kendaraan operasional persampahan yang sudah tidak layak digunakan dan perlu adanya pengadaan kendaraan operasional angkutan sampah yang baru;
3.
Kurangnya kontainer sampah sehingga perlu pengadaan baru tiap tahun untuk mencukupi kebutuhan angkutan sampah yang terus meningkat setiap tahun;
4.
Perlu
pengadaan
alat
berat
baru
untuk
kegiatan
operasional
persampahan; 5.
Kurangnya tenaga kerja di bidang perbengkelan;
6.
Masih kurang tersebarnya TPS di wilayah kabupaten Jombang;
7.
Sulitnya pengadaan lahan untuk penempatan TPS baru;
8.
Kurangnya sosialisasi penyadaran masyarakat dalam mengelola sampah sampai tuntas ditempat;
26
9.
Jumlah lokasi pengolahan sampah di wilayah kabupaten Jombang masih kurang;
10. Sulitnya mencari lokasi untuk TPST khususnya yang berada di perkotaan; 11. Kurangnya tenaga untuk melakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah, selama ini masih dilakukan tenaga pemulung; 12. Kurangnya koordinasi antar pemerintah dan instansi lain dan juga dengan masyarakat dalam hal pelaksanaan pengolahan sampah berbasis masyarakat dalam Perda No 11 tahun 2010. 3.1.3. Permasalahan di Bidang Tata Ruang 1.
Dokumen perencanaan tentang Rencana Rinci (RDTR dan Peraturan Zonasi/ kawasan strategis) belum sesuai dengan Peraturan Menteri PU 20/PRT/M/2011;
2.
Belum adanya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
3.
Masih kurangnya sosialisasi bidang penataan ruang ke semua lapisan masyarakat;
4.
Kompetensi aparat yang menangani bidang penataan ruang perlu ditingkatkan;
5.
Masih terbatasnya tenaga teknis bidang penataan ruang;
6.
Minimnya pemutakhiran data dan informasi tentang penataan ruang Kabupaten/Kota;
7.
Masih rancunya tugas pokok dan fungsi di Dinas PU Cipta Karya dengan Bappeda khususnya bidang perencanaan tata ruang;
8.
Masih terbatasnya tenaga teknis pendukung pembuatan rekomendasi perizinan terkait tata ruang;
9.
Masih rendahnya kompetensi aparatur dibidang Tata Ruang;
10. Belum adanya sistem informasi (berbasis GIS) tentang rencana pola pemanfaatan tata ruang dan peraturan zonasi disemua wilayah Kabupaten Jombang dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat. 3.1.4. Permasalahan di Bidang Perumahan dan Tata Bangunan 1.
Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan yang kurang memenuhi kebutuhan operasional dinas;
2.
Kemampuan jasa konstruksi yang kurang memahami aturan jasa konstruksi sehingga kualitas pelaksanaannya masih kurang;
3.
Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur;
27
4.
Degradasi
lingkungan
perkotaan
pada
umumnya,
dan
belum
berperannya secara maksimal pembangunan bidang cipta karya dalam turut menciptakan kota yang asri dan berkelanjutan; 5.
Wajah fisik perkotaan yang kurang tertata akibat belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata-bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait tentang skala prioritas dalam perencanaan lokasi;
3.1.5. Permasalahan di Bidang Permukiman 1. Kesinambungan pendataan kinerja pelaksanaan air bersih mulai dari data dasar potensi kekeringan sampai dengan penanganan infrastruktur belum tersedia secara runtun, sehingga dalam penanganan program air bersih masih spasial; 2. Sumber daya yang kurang memadai; 3. Evaluasi dan monitoring kegiatan air besih belum bisa maksimal; 4. Penyusunan program kegiatan masih spasial dan sporadis berdasarkan proposal dan lampiran masyarakat; 5. Peralatan untuk menunjang kegiatan belum memadai; 6. Kegiatan pembangunan jalan lingkungan sudah over load tersebar di Kabupaten Jombang. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014– 2018. Visi Kabupaten Jombang: JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA Misi Kabupaten Jombang: Sesuai
dengan
visi
Kabupaten
Jombang,
maka
ditetapkan
misi
pembangunan Kabupaten Jombang 2014-2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut: 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas
28
Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan. Hal ini ditunjukan dengan a.
Pernyataan misi ke 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata. Pada misi ketiga ini Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan meningkatkan kinerja dengan mempersiapkan rencana untuk mendukung perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata di Jombang berupa hal sebagai berikut: 1)
Penyediaan dokumen teknis dan infrastruktur penunjang kawasan industri ploso;
2)
Penyediaan dokumen teknis dan infrastruktur penunjang kawasan interchange tol;
3) b.
Penyediaan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan.
Pernyataan misi ke 4: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Pada misi keempat ini Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan berperan dalam sarana dan prasarana serta jaringan dan untuk mendukung tercapainya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang tinggi di Kabupaten Jombang melalui beberapa hal sebagai berikut: 1)
Perluasan dan peningkatkan prasarana permukiman;
2)
Peningkatan cakupan dan kualitas sanitasi permukiman dan air bersih/ minum yang memadai;
3)
Peningkatan kualitas pengembangan dan pengelolaan perumahan;
4)
Peningkatan kapasitas jasa konstruksi daerah;
5)
Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan penataan ruang;
6)
Peningkatan cakupan dan kualitas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur 3.3.1. Renstra Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan Undang-Undang terhadap tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka visi Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah: “TERWUJUDNYA PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG LAYAK, PRODUKTIF, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN” Adapun makna dari visi tersebut adalah: - Layak, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan; - Produktif,
yaitu:
permukiman
perkotaan
dan
perdesaan
yang
dapat
menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman; 29
- Berdaya saing, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya; - Berkelanjutan, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang. Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2011 – 2014 adalah: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah; 2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya; 3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung; 4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin; 5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance. Pernyataan visi dan misi Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Tata Ruang Kementerian
Pekerjaan
Umum
memberikan
arahan
bagi
seluruh
daerah
(provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang cipta karya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan adalah. a. Penyediaan,
pemeliharaan
dan
pengembangan
sarana
dan
prasarana
permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan kawasan permukiman yang asri, nyaman dan aman serta mampu menghidupkan kegiatan perekonomian; b. Pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi SPM; c. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan; d. Tersusunnya rencana kegiatan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, penyuluhan, pembinaan terhadap RTH dan taman kota; e. Peningkatan
pengelolaan
kebersihan
kota
melalui
peningkatan
kinerja
operasional persampahan dengan sistem pengolahan, pengontrolan dan pengendalian dampak lingkungan.
30
3.3.2. Renstra Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 3, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: a)terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, b)terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan c)terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, UU Nomor 26/2007 pasal 6 (1) menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan (a) kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, (b) potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, dan (c) geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang seperti yang diamanatkan UU Penataan Ruang serta dalam mendukung upaya pembangunan nasional di seluruh aspek kehidupan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang memiliki visi yakni “Terwujudnya sinergi pembangunan wilayah yang berkelanjutan berbasis penataan ruang”. Visi ini diupayakan untuk dapat terealisasi secara simultan melalui dukungan institusi yang handal dan profesional serta produk yang berkualitas. Kata-kata kunci pada visi tersebut mempunyai pengertian yaitu: Sinergi adalah terkonsolidasi, terkoordinasi, terpadu, dan sinkron; Berkelanjutan adalah proses berkesinambungan, dan hasil yang lestari; Handal adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat fungsi, dan tertib administrasi; Profesional adalah kompeten, dapat diandalkan, dan terpercaya; Berkualitas adalah lengkap, benar, akurat, dan terkini. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Penataan Ruang mempunyai misi sebagai berikut: a. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah; b. Mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang; c. Melembagakan manajemen organisasi yang efektif, efisien, terpadu, dan konsisten.
31
Sebagai penjabaran atas visi yang dimiliki oleh Ditjen Penataan Ruang, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Ditjen Penataan Ruang adalah meningkatkan kualitas
penyelenggaraan
penataan
ruang
untuk
terlaksananya
pengembangan wilayah dan pembangunan nasional serta daerah yang terpadu dan sinergis bagi terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sementara sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang, dengan outcome-nya yakni tercapainya kesesuaian program
pusat dan daerah dengan rencana tata ruang
pengembangan
wilayah
dan
pembangunan
nasional
serta
dalam rangka daerah,
dan
terselesaikannya norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan mengacu pada hal tersebut, dalam rangka menyesuaikan misi, tujuan dan sasaran dari dirjen Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum, maka Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang melaksanakan beberapa hal diantaranya adalah dengan menyusun rencana rinci tata ruang, memfokuskan kegiatan kepada pemanfaatan ruang, pengendalian rencana rinci tata ruang dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan taman kota. 3.3.3. Renstra Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Provinsi Jawa Timur adalah: “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Kecipta-Karyaan yang Berkembang dan Berkelanjutan Dengan Dukungan Konsistensi Penataan Ruang yang Dinamis” Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi maka misi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran pembangunan bidang cipta karya dan tata ruang; 2. Melaksanakan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 3. Melaksanakan pengembangan perumahan di perkotaan dan di pedesaan; 4. Melaksanakan pembinaan teknis, pembangunan, pengelolaan bangunan gedung serta pembinaan jasa. Berdasarkan visi dan misi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, maka Dinas PU Cipta Kaya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut: 1. Meningkatkan
kualitas
pelaksanaan
penataan
ruang
yang
mendorong
keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah;
32
2. Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan; 3. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perumahan. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis 3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Penelaahan Renstra Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah dengan tujuan, Kebijakan dan Strategi penatan ruang wilayah Kabupaten Jombang dirumuskan dengan menyesuaikan dinamika kebijakan penataan ruang Nasional, Provinisi Jawa Timur potensi wilayah dan perkembangan eksisting pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Jombang.
Penataan ruang wilayah Kabupaten
bertujuan untuk mewujudkan: a. Pemerataan Perkembangan Wilayah Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara seimbang dan bersinergi; b. Kabupaten
sebagai
wilayah
pengembangan
kegiatan
Agribisnis
untuk
meningkatkan potensi sumberdaya alam khususnya di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan; c. Kabupaten sebagai simpul transportasi dan distribusi untuk mengoptimalkan kedudukan Kabupaten yang dialui Jalan Bebas Hambatan, 2 (dua) Pintu Gerbang Jalan Bebas Hambatan, Jalan Arteri dan Kabupaten sebagai pintu kawasan Gerbangkertosusila; d. Wilayah berdaya saing tinggi dan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang wilayah sehingga dapat menarik investasi di sektor pertanian, pariwisata, perkebunan, kehutanan dan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya menata ruang wilayah Kabupaten Jombang, dibutuhkan kebijakan Pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Jombang yang meliputi: a. Pengembangan
pusat
kegiatan
yang
mengarahkan
pemerataan
pusat
perkotaan secara berhierarki yang mendorong pemerataan perkembangan wilayah Kabupaten Jombang; b. Pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat meningkatkan akses ke seluruh bagian wilayah, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan, keterkaitan sirkulasi lokal dengan sirkulasi regional dan nasional, meningkatkan keterkaitan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan; c. Pengembangan sistem sarana dan prasarana melalui peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumberdaya air dan prasarana lingkungan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah, peningkatan optimalisasi pelayanan dan mendukung keberlanjutan pemanfaatan ruang wilayah.
33
Strategi dalam mewujudkan kebijakan tersebut diatas adalah sebagai berikut : a. Strategi Perwujudan sistem perkotaan yang mengarahkan pemerataan pusat perkotaan secara berhierarki yang mendorong pemerataan perkembangan wilayah Kabupaten Jombang; 1) Membentuk pusat kegiatan perkotaan secara berhirarki yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; 2) Membentuk kawasan agropolitan dan pusat kegiatan agropolitan yang bersinergi dengan pusat kegiatan perkotaan; 3) Meningkatkan pelayanan fasilitas sosial dan ekonomi sesuai dengan kebutuhan di pusat - pusat kegiatan, yang meningkatkan peran pusat kegiatan sebagai koleksi dan distribusi kegiatan perkotaan dan kegiatan perdesaan yang meliputi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan; 4) Membentuk
pusat
kegiatan
di
kawasan
agropolitan
sebagai
pusat
pertumbuhan
untuk
pengembangan agribisnis; 5) Membentuk desa pusat pertumbuhan sebagai PPL; 6) Peningkatan
fasilitas
perkotaan
di
desa
pusat
mempercepat pemerataan perkembangan wilayah di kawasan perdesaan dan untuk mempercepat terbentuknya kawasan agropolitan. b. Strategi Perwujudan sistem jaringan jalan yang dapat meningkatkan akses ke seluruh bagian wilayah kabupaten, meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan, keterkaitan sirkulasi lokal dengan sirkulasi regional dan nasional, meningkatkan keterkaitan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan; 1) Menata keterhubungan antara sirkulasi jalan lokal, jalan kolektor, jalan arteri dan jalan bebas hambatan; 2) Mengembangkan jalan lingkar kabupaten; 3) Mengembangkan jalan lokal primer sebagai jalur keterkaitan kebutuhan proses produksi dan distribusi hasil pertanian antar perdesaan serta antar perdesaan dengan perkotaan; 4) Mengembangkan jalan desa sebagai jalan usaha tani untuk peningkatan akses dan jaringan keterhubungan antar kawasan produksi dan dan pusat distribusi; 5) Meningkatkan jaringan jalan di kawasan agropolitan untuk memudahkan pergerakan dan kegiatan. 6) Meningkatkan jaringan lokal primer yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar PKL, PKLp, PPK dan PPL. c. Strategi Perwujudan sistem sarana dan prasarana melalui peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan prasarana lingkungan yang terpadu dan merata di
34
d. seluruh
wilayah
kabupaten,
peningkatan
optimalisasi
pelayanan
dan
mendukung keberlanjutan pemanfaatan ruang wilayah. 1) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; 2) Perwujudan sistem jaraingan prasarana energi; 3) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air; 4) Perwujudan Sistem Penanganan Persampahan; 5) Perwujudan sistem jaringan drainase; 6) Perwujudan sistem jaringan prasarana limbah. Dari hasil penelaahan yang telah dilakukan, maka Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebesihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang telah memperoleh pedoman
dalam
penyusunan
kebijakan
pembangunan
yang
berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan dijombang antara lain: a. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis; b. Penyediaan infrastruktur penunjang industri; c. Peningkatan dan perluasan prasarana permukiman; d. Peningkatan cakupan dan kualitas sanitasi permukiman dan air minum; e. Peningkatan kualitas penataan pengembangan dan pengelolaan perumahan; f. Peningkatan cakupan dan kualitas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai pedoman dasar bagi kebijakan, perencanaan dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Jombang. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan dasar bahwa tujuan dari disusunnya KLHS adalah 1. Menyediakan data tentang kajian perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kajian kinerja layanan/jasa ekosistem, kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kajian tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi, kajian terhadap perubahan iklim, kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 2. Memberikan evaluasi terhadap kebijakan, rencana dan program yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Jombang sesuai rekomendasi yang disajikan dalam dokumen KLHS. Sasaran dari penyusunan KLHS Kabupaten Jombang adalah terciptanya kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lingkungan, sehingga fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat akibat degradasi lingkungan dapat diminimalkan. Oleh karena itu penelaahan Renstra Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi penelaahan lingkup kajian diataranya:
35
Lokasi kegiatan meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Jombang dengan fokus pada daerah strategis, yaitu daerah lokasi jalan tol, kawasan strategis dan kawasan agropolitan. a. Lingkup Materi Kegiatan Lingkup materi kegiatan meliputi kajian lingkungan pada skala kawasan diantaranya: 1) Identifikasi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan; 2) Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup 3) Kinerja Layanan/jasa ekosistem; 4) Pola dalam efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Dalam proses penelaahan terhadap KLHS, terdapat beberapa tahapan kegiatan pokok dan pendukung diantaranya adalah. a. Identifikasi dan analisi kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Jombang akibat adanya pemanfaatan lahan untuk kegiatan pembangunan strategis; b. Pengkajian pengaruh kegiatan, rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Jombang; c. Perumusan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana dan program; d. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kebijakan, rencana dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. e. Pelingkupan materi pokok atau isu-isu strategis di Kabupaten Jombang; f.
Pengumpulan dan penelaahan data instansi di lingkungan SKPD Kabupaten Jombang untuk menggali informasi yang berkaitan dengan isu pokok lingkungan hidup dan pembangunan daerah. Dari hasil penelaahan yang telah dilakukan, maka Dinas PU Cipta Karya
Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang telah memperoleh pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dijombang antara lain: a. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis cepat tumbuh; b. Peningkatan dan perluasan prasarana permukiman; c. Peningkatan cakupan dan kualitas sanitasi permukiman dan air minum; d. Peningkatan cakupan dan kualitas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen, maka isu-isu strategis yang ada di bidang PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut:
36
1.
Rendahnya kegiatan pemutakhiran data dan informasi tentang penataan ruang kabupaten/kota;
2.
Terbatasnya lahan untuk ruang terbuka hijau perkotaan;
3.
Belum semua wilayah di Kabupaten Jombang mempunyai RDTR, produk tata ruang yang telah disusun belum mempunyai kekuatan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang;
4.
Tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi tidak sebanding dengan pembangunannya serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana;
5.
Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.
37
BAB IV VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan 4.1.1. Visi Kabupaten Jombang Sebelum menjabarkan visi dan misi dari Dinas, berikut ini merupakan visi dan misi Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Visi merupakan rumusan umum dari sebuah keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang merepresentasikan harapan dan dilandasi oleh potensi dan prediksi untuk masa yang akan datang. Dalam rangka mendukung visi Kabupaten Jombang periode 2014-2018: JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA Penjabaran makna dari visi pemerintah Kabupaten Jombang tersebut adalah sebagai berikut Sejahtera: Menurut Todaro (2004) a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs); b. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia; c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude). Menurut Bank Dunia Keluarga dikatakan tidak sejahtera apabila memiliki pendapatan US $ 2/hari dan UNDP mengukur 3 (tiga) komponen pembangunan manusia yang meliputi: a. Usia hidup; b. Pengetahuan; c. Standar Hidup Layak. Menurut BKKBN 1.
Keluarga Pra Sejahtera Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs). Kebutuhan dasar tersebut meliputi pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.
2.
Keluarga Sejahtera Tahap I Adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu: a. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga; b. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih;
38
c. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; d. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah; e. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan. 3.
Keluarga Sejahtera tahap II Yaitu keluarga - keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psykologis 6 sampai 14 (a – n) yaitu: a. Anggota Keluarga melaksanakan ibadah secara teratur; b. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk; c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun; d. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah; e. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat; f. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap; g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin; h. Seluruh anak berusia 5 - 15 tahun bersekolah pada saat ini; i. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil). Sesuai
dengan
visi
Kabupaten
Jombang,
maka
ditetapkan
misi
pembangunan Kabupaten Jombang 2014-2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut: 1.
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama;
2.
Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau;
3.
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata;
4.
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
5.
Mewujudkan Tata kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih.
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan. Hal ini ditunjukan dengan: a.
Pernyataan misi ke 3: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata. Pada misi ketiga ini Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan meningkatkan kinerja dengan mempersiapkan
39
beberapa hal untuk mendukung perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata di Jombang antara lain: 1) Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh; 2) Perencanaan infrastruktur kawasan industri; 3) Pengembangan infrastruktur penunjang kawasan industri; 4) Perencanaan kawasan sekitar interchange tol; 5) Pembangunan infrastruktur kawasan sekitar interchange tol; 6) Peningkatan infrastruktur kawasan penunjang agropolitan. b.
Pernyataan misi ke 4: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Pada misi keempat ini Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan berperan dalam sarana dan prasarana serta jaringan dan untuk mendukung tercapainya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang tinggi di Kabupaten Jombang melalui beberapa hal diantaranya: 1)
Pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan permukiman;
2)
Rehabilitasi jalan dan jembatan dilingkungan permukiman;
3)
Pengembangan sarana prasarana dan utilitas perumahan;
4)
Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah domestik;
5)
Pengembangan kinerja pengelolaan air minum/bersih;
6)
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
7)
Pembangunan drainase/trotoar;
8)
Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
9)
Pengembangan kinerja penataan bangunan dan lingkungan kawasan kumuh;
10) Pemanfaatan ruang dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan taman kota.
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Berdasarkan penelaahan visi dan misi Kabupaten Jombang, maka visi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan adalah: “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Keciptakaryaan, Perumahan yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang” Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Jombang secara terpadu.
40
Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu: a. Sejahtera adalah tujuan akhir yang diharapkan dari berjalannya roda pembangunan dalam mengerahkan segala potensi sumber daya yang dimiliki. b. Pembangunan permukiman
adalah
yang
adanya
terencana
upaya
peningkatan
pengembangan
sehingga secara kualitas mutu dapat
ditingkatkan, sedangkan secara kuantitas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan arahan tata ruang. c. Layak adalah bagian dari kenyamanan. Pembangunan menuju hal yang bisa diartikan aman, asri, sesuai dengan standar hidup manusia dan mampu mendorong keberlanjutan dari kehidupan yang lebih baik. d. Produktif
adalah
tingkat
kemanfaatan
dari
sebuah
pembangunan.
Pembangunan yang diinginkan yaitu mampu menyumbangkan hal positif dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara jangka panjang. e. Berkelanjutan adalah dampak dari kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap merupakan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan sehingga
tidak
merusak
ekosistem
yang
telah
ada
dengan
mempertimbangkan tetap terpeliharanya kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. 4.1.3. Misi Misi adalah rumusan umum mengenal upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik
sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang 20142018, dirumuskan dalam 3 (tiga) misi sebagai berikut. 1. Mewujudkan penataan ruang yang mantap sebagai acuan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 2. Mewujudkan peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Mewujudkan pelayanan kebersihan perkotaan secara optimal. 4. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan. 5. Terwujudnya Perumahan dan tata bangunan yang tertata, nyaman dan berkelanjutan. 6. Mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.
42
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan. Agar terciptanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan, dirumuskanlah tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan dan program yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Jombang sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan, dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan
dalam
jangka
waktu
bulanan,
triwulan
dan
tahunan.
Sasaran
menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan , dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang
mencakup
upaya-upaya
menyeluruh
dan
terintegrasi
dalam
rangka
mengoprasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut.
42
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan 2014 - 2018 VISI “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui
MISI Tujuan 1. Mewujudkan penataan ruang yang Menciptakan penataan ruang yang mantap sebagai acuan pembangunan konsisten daerah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Pembangunan Bidang Keciptakaryaan, Perumahan yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan berbasis penataan ruang”
1. 2. 3.
Sasaran Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang Tersusunnya rencana rinci tata ruang Terkendalinya pemanfaatan penggunaan tata guna lahan
2. Mewujudkan peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Mewujudkan pelayanan kebersihan perkotaan secara optimal.
Menciptakan ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan
Tercapainya proporsi ruang terbuka hijau perkotaan
Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat
4. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan.
1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, sehat dan aman bagi masyarakat 2. Meningkatkan upaya pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, sehat dan aman bagi masyarakat 4. Terwujudnya perencanaan infrastruktur kawasan industri 5. Mewujudkan infrastruktur kawasan sekitar interchange tol
Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan 1. Mewujudkan pembangunan jalan dan jembatan 2. Terpeliharanya jalan dan jembatan di lingkungan permukiman 3. Terbangunnya jalan dan jembatan di kawasan permukiman agropolitan 4. Terpeliharanya jalan dan jembatan di kawasan permukiman agropolitan 5. Meningkatnya kualitas sarana sanitasi kesehatan masyarakat 6. Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan air minum dan penduduk yang terlayani air minum/bersih 7. Terbangunnya drainase dan trotoar 8. Terpeliharanya saluran drainase dan trotoar
46
VISI
MISI
5. Terwujudnya Perumahan dan tata bangunan yang tertata, nyaman dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.
Tujuan
1. Merehabilitasi rumah tidak layak huni 2. Mewujudkan pengelolaan areal pemakaman 3. Mewujudkan pengembangan kinerja penataan bangunan dan lingkungan permukiman 4. Mewujudkan pengembangan jasa konstruksi 5. Mewujudkan PSU perumahan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Sasaran 9. Terencananya infrastruktur kawasan industri ploso 10. Terbangunnya infrastruktur penunjang kawasan industri ploso 11. Terencananya infrastruktur kawasan interchange toll 12. Terbangunnya infrastruktur penunjang kawasan interchange tol 1. Terehabilitasinya rumah tidak layak huni 2. Terkelolanya areal pemakaman 3. Berkembangnya kinerja penataan bangunan dan lingkungan permukiman 4. Berkembangnya jasa konstruksi 5. Berkembangnya PSU perumahan
1. Terpenuhinya sarana prasarana penunjang tugas kedinasan 2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja SKPD
47
Secara deskripsi, misi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang bisa dipaparkan sebagai berikut. 1. Mewujudkan penataan ruang yang mantap sebagai acuan pembangunan daerah. Misi ini dijabarkan dengan tujuan: Menciptakan penataan ruang yang konsisten Tujuan tersebut memiliki sasaran: 1. monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang; 2. tersusunnya rencana rinci tata ruang; 3. Terkendalinya pemanfaatan penggunaan tata guna lahan. 2. Mewujudkan peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas dan berkelanjutan Misi ini dijabarkan dengan tujuan: Menciptakan ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan. Tujuan tersebut memiliki sasaran: Tercapainya proporsi ruang terbuka hijau perkotaan. 3. Mewujudkan pelayanan kebersihan perkotaan secara optimal. Misi ini dijabarkan dengan tujuan: Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Tujuan tersebut memiliki sasaran: Terselenggaranya
operasi dan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
persampahan. 4. Mewujudkan
lingkungan
permukiman
yang
layak
dan
mendorong
masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan. Misi ini dijabarkan dengan tujuan: 1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, sehat dan aman bagi masyarakat; 2. Meningkatkan upaya pemeliharaan jalan dan jembatan; 3. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, sehat dan aman bagi masyarakat; 4. Terwujudnya perencanaan infrastruktur kawasan industri; 5. Mewujudkan infrastruktur kawasan sekitar interchange tol. Tujuan tersebut memiliki sasaran: 1.
Mewujudkan pembangunan jalan dan jembatan;
2.
Terpeliharanya jalan dan jembatan di lingkungan permukiman;
3.
Terbangunnya jalan dan jembatan di kawasan permukiman agropolitan;
4.
Terpeliharanya jalan dan jembatan di kawasan permukiman agropolitan;
5.
Meningkatnya kualitas sarana sanitasi kesehatan masyarakat;
6.
Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan air minum dan penduduk yang terlayani air minum/bersih;
7.
Terbangunnya drainase dan trotoar;
8.
Terpeliharanya saluran drainase dan trotoar;
9.
Terencananya infrastruktur kawasan industri ploso;
10. Terbangunnya infrastruktur penunjang kawasan industri ploso; 11. Terencananya infrastruktur kawasan interchange tol; 12. Terbangunnya infrastruktur penunjang kawasan interchange tol. 5. Terwujudnya Perumahan dan tata bangunan yang tertata, nyaman dan berkelanjutan. Misi ini dijabarkan dengan tujuan: 1. Merehabilitasi rumah tidak layak huni; 2. Mewujudkan pengelolaan areal pemakaman; 3. Mewujudkan pengembangan kinerja penataan bangunan dan lingkungan permukiman; 4. Mewujudkan pengembangan jasa konstruksi; 5. Mewujudkan PSU perumahan. Tujuan tersebut memiliki sasaran: 1. Terehabilitasinya rumah tidak layak huni; 2. Terkelolanya areal pemakaman; 3. Berkembangnya kinerja penataan bangunan dan lingkungan permukiman; 4. Berkembangnya jasa konstruksi; 5. Berkembangnya PSU perumahan. 6. Mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance. Misi ini dijabarkan dengan tujuan: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Tujuan tersebut memiliki sasaran: 1. Terpenuhinya sarana prasarana penunjang tugas kedinasan; 2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja SKPD. 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kebijakan adalah keputusan atau landasan hukum untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program adalah langkah kegiatan yang akan dilakukan dan merupakan penjabaran dari kebijakan. Kebijakan dan Program Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan kebijakan dan program Kabupaten Jombang yang dirumuskan melalui analisis dan di jabarkan sebagai berikut.
1. BIDANG PERTAMANAN INTERNAL (+) Kekuatan 1. Hasil studi dan dokumendokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya 2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor 3. Struktur organisasi yang cukup memadai
(-) Kelemahan 1. Terbatasnya jenis tanaman yang bisa dilakukan pembibitan 2. Minimnya tenaga ahli pembibitan khusus tanaman keras 3. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberadaan pohon pelindung tepi jalan. 4. Terbatasnya lahan untuk ketersediaan pengembangan fasilitas ruang terbuka hijau 5. Tingginya harga tanah dikawasan perkotaan sehingga mempengaruhi persiapan anggaran pengembangan ruang terbuka hijau. 6. Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan yang kurang memenuhi kebutuhan operasional dinas
2. BIDANG KEBERSIHAN INTERNAL (+) Kekuatan 1. Adanya sumber daya bidang pertamanan yang telah memiliki kesesuaian kompetensi bidang. 2. Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan yang kurang memenuhi kebutuhan operasional dinas 3. Hasil studi dan dokumendokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya
EKSTERNAL (+) Peluang 1. Tersedianya bantuan dari pemerintah pusat 2. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan 3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah 4. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan (+) Tantangan 1. Makin Tingginya kebutuhan sarana publik khususnya taman kota sebagai sarana sosial bagi masyarakat perkotaan. 2. Standar pelayanan minimum tentang penyediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 20 % untuk wilayah perkotaan. 3. Perkembangan wilayah yang cukup pesat dan harus diimbangi dengan pengendalian dan pengaturan di bidang pertamanan 4. Minat pihak swasta dalam penggunaan lahan untuk kegiatan komersil.
EKSTERNAL (+) Peluang 1. Semakin tingginya antusiasme masyarakat mengenai pengelolaan sampah (daur ulang sampah) 2. Tersedianya bantuan dari pemerintah pusat 3. Adanya mekanisme kerjasama dengan masyarakat, swasta dan lembaga lain dalam pengelolaan sampah, limbah dan air bersih
4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor
4. Semakin tingginya penyediaan teknologi untuk pengelolaan sampah dan limbah sampah untuk dikelola ulang.
(-) Kelemahan
(+) Tantangan
1. Belum tersedianya SOP untuk perawatan kendaraan operasional, pengelolaan kebersihan, persampahan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah. 2. Sarana operasional persampahan yang sudah tidak efektif dan minim untuk digunakan. 3. Minimnya tenaga kerja di perbengkelan 4. Sulit pengadaan lahan untuk penempatan TPS baru 5. Jumlah lokasi pengolahan sampah di wilayah kabupaten Jombang masih kurang 6. Minimnya SDM dalam pengelolahan bidang persampahan 7. Minimnya koordinasi antar pemerintah dan instansi lain
3. BIDANG TATA RUANG INTERNAL (+) Kekuatan 1. Adanya sumber daya bidang pertamanan yang telah memiliki kesesuaian kompetensi bidang. 2. Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan yang kurang memenuhi kebutuhan operasional dinas 3. Hasil studi dan dokumendokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya 4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor
(-) Kelemahan
1. Tingkat alih fungsi lahan yang tinggi dari pada diprioritaskan untuk TPS guna manfaat kebersihan 2. Semakin tingginya populasi penduduk 3. Semakin tingginya tingkat pelayanan bidang persampahan terhadap instansi terkait. 4. Tingginya volume sampah yang belum tertangani akibat kurangnya tempat pembuangan akhir sampah 5. Tingginya tingkat pencemaran lingkungan
EKSTERNAL (+) Peluang 1. Tingginya Minat Swasta untuk membangun permukiman dan perumahan 2. Perkembangan wilayah cukup pesat 3. Minat investasi terhadap lahan cukup tinggi untuk kegiatan pembangunan perumahan atau lahan hunian terpadu. 4. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan 5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah 6. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan (+) Tantangan
1. Belum terpenuhinya RDTR dan Peraturan Zonasi/ kawasan strategis) yang sesuai dengan Peraturan Menteri PU 20/PRT/M/2011 untuk semua wilayah di Kabupaten Jombang 2. Belum adanya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang. 3. Masih minimnya sosialisasi bidang penataan ruang ke semua lapisan masyarakat. 4. Minimnya pembinaan dan pembangunan kapasitas staf dan pegawai. 5. Masih terbatasnya tenaga teknis bidang penataan ruang. 6. Minimnya pemutakhiran data dan informasi tentang penataan ruang Kabupaten/Kota. 7. Belum adanya sistem informasi (berbasis GIS) tentang rencana pola pemanfaatan tata ruang dan peraturan zonasi disemua wilayah Kabupaten Jombang dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
4. BIDANG PERMUKIMAN INTERNAL (+) Kekuatan
1. Masih banyak pola pemanfaatan ruang yang masih mengabaikan ketentuan 2. Masih banyak pembangunan yang tidak memiliki izin 3. Tingkat alih fungsi lahan yang tinggi 4. Masih Lemahnya penegakan hukum di bidang Tata Ruang
EKSTERNAL (+) Peluang
1. Adanya sumber daya bidang pertamanan yang telah memiliki kesesuaian kompetensi bidang. 2. Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan yang kurang memenuhi kebutuhan operasional dinas 3. Hasil studi dan dokumendokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya 4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor
1. Tingginya aktifitas pembangunan daerah permukiman. 2. Banyaknya peran serta pihak swasta dalam pembangunan permukiman. 3. Adanya bantuan pemerintah pusat. 4. Tingginya aspirasi masyarakat terhadap pembangunan jalan lingkungan.
(-) Kelemahan
(+) Tantangan
1. Belum tersedianya Kesinambungan pendataan kinerja pelaksanaan air bersih mulai dari data dasar potensi kekeringan sampai dengan penanganan infrastruktur sehingga dalam penanganan
1. Tingginya keluhan dan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih. 2. Masih tingginya tingkat keinginan masyarakat terhadap pembangunan permukiman layak 3. Tingginya kebutuhan terhadap air
2. 3. 4.
5.
program air bersih masih spasial. Sumber daya yang kurang memadai Evaluasi dan monitoring kegiatan air besih belum bisa maksimal Penyusunan program kegiatan masih spasial dan sporadis berdasarkan proposal dan lampiran masyarakat. Peralatan untuk menunjang kegiatan belum memadai
bersih di daerah pemukiman
5. BIDANG PERUMAHAN DAN TATA BANGUNAN INTERNAL EKSTERNAL (+) Kekuatan (+) Peluang 1. Adanya sumber daya bidang pertamanan yang telah memiliki kesesuaian kompetensi bidang. 2. Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan yang kurang memenuhi kebutuhan operasional dinas 3. Hasil studi dan dokumendokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya 4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor
1. Tingginya aktifitas pembangunan perumahan 2. Masih tingginya tingkat keinginan masyarakat terhadap pembangunan perumahan layak 3. Tingginya kebutuhan terhadap air bersih di daerah perumahan 4. Banyaknya peran serta pihak swasta dalam pembangunan perumahan 5. Adanya bantuan pemerintah pusat 6. Tingginya aspirasi masyarakat terhadap pembangunan jalan lingkungan.
(-) Kelemahan
(+) Tantangan
1. Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan yang kurang memenuhi kebutuhan operasional dinas
1. Kemampuan jasa konstruksi yang kurang memahami aturan jasa konstruksi sehingga kualitas pelaksanaannya masih kurang. 2. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur 3. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya, dan belum berperannya secara maksimal pembangunan bidang cipta karya dalam turut menciptakan kota yang asri dan berkelanjutan 4. Wajah fisik perkotaan yang kurang tertata akibat belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tatabangunan dan lingkungan kawasan perkotaan serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait tentang skala prioritas dalam perencanaan lokasi.
Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Ditinjau dari faktor eksternal dan Internal Bidang dalam Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan No
Bidang
Strategi
Kebijakan
1
Tata Ruang
Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan penataan ruang.
Peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan penataan ruang.
2
Pertamanan
Meningkatkan cakupan dan kualitas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
Peningkatan cakupan dan kualitas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
3
Permukiman
1. Meningkatkan cakupan dan kualitas sanitasi permukiman dan air minum yang memadai. 2. Memperluas dan meningkatkan prasarana permukiman.
1. Peningkatan cakupan dan kualitas sanitasi permukiman dan air minum yang memadai. 2. Perluasan dan peningkatan prasarana permukiman.
4
Perumahan dan Tata Bangunan
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4.
5
Kebersihan
Meningkatkan Pelayanan Kebersihan.
Meningkatkan kapasitas jasa konstruksi daerah. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang. Meningkatkan PSU Kawasan Perumahan. Meningkatkan kualitas penataan pengembangan dan pengelolaan perumahan.
Peningkatan kapasitas jasa konstruksi daerah. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang. Penataan PSU Kawasan Perumahan. Peningkatan kualitas penataan pengembangan dan pengelolaan perumahan.
Peningkatan Pelayanan Kebersihan.
54
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2014 – 2018 meliputi: Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang dalam rangka pencapaian visi dan misi. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut: Tabel Nama Program Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Tahun 2014-2018 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nama Program dalam Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Tahun 2014-2018 Program Pemanfaatan Ruang Program Penyusunan rencana rinci tata ruang Program pengendalian rencana rinci tata ruang Program Pengelolaan ruang terbuka hijau dan taman kota Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan permukiman Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan di lingkungan permukiman Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah domestik Pengembangan kinerja pengelolaan air minum/Bersih Pembangunan drainase /trotoar Rehabilitasi/pemeliharaan drainase/trotoar Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan infrastruktur kawasan industri ploso Pembangunan infrastruktur penunjang pada kawasan Industri Ploso Perencanaan infrastruktur kawasan sekitar interchange tol Pembangunan infrastruktur penunjang kawasan sekitar interchange tol Rehabilitasi rumah tidak layak huni Pengelolaan areal pemakaman Pengembangan kinerja penataan bangunan dan lingkungan permukiman Pengembangan jasa konstruksi Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perumahan (Program Pengembangan dan Pengelolaan Perumahan) Program pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan permukiman kawasan agropolitan Program rehabilitasi jalan dan jembatan di lingkungan permukiman
NO 24 25 26
Nama Program dalam Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Tahun 2014-2018 kawasan agropolitan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan
Sedangkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif secara lengkap tertuang di dalam Tabel 5.1
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja (outcame) Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dipaparkan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
(1)
1
2
3
4
5
6
Indikator
Satuan
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 0 (existing)
Tahun 1 (2014)
Tahun 2 (2015)
Tahun 3 (2016)
Tahun 4 (2017)
Tahun 5 (2018)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100%
Dokumen
-
-
1
-
1
-
2
Dokumen
-
-
1
-
1
-
2
%
-
-
-
30%
-
30%
60%
Dokumen
-
-
1
-
1
-
2
%
-
-
-
30%
30%
30%
90%
(2)
Meningkatnya sarana dan prasarana wilayah strategis cepat tumbuh Tersedianya dokumen perencanaan teknis pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh Tersedianya dokumen perencanaan teknis kawasan industri ploso Terwujudnya pembangunan infrastruktur penunjang pada kawasan industri ploso Tersedianya dokumen perencaan teknis kawasan sekitar interchange tol Terwujudnya pembangunan penunjang infrastruktur pada kawasan sekitar interchange tol
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
%
58
NO
(1)
7
8
9 10 11 12
13 14
Indikator
Satuan
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 0 (existing)
Tahun 1 (2014)
Tahun 2 (2015)
Tahun 3 (2016)
Tahun 4 (2017)
Tahun 5 (2018)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
M’
-
48.221
50.000
50.000
50.000
50.000
248.221
Unit
-
1
1
1
1
1
5
M’
-
30,925
40.000
40.000
40.000
40.000
190.925
Unit
-
1
1
1
1
1
5
Lokasi perumahan
2 lokasi perum
2 lokasi perum
2 lokasi perum
2 lokasi perum
2 lokasi perum
2 lokasi perum
10 lokasi perum
Unit
-
51
46
32
30
22
22
(2)
Terbangunnya jalan dan jembatan di lingkungan permukiman kawasan agropolitan Terpeliharanya jalan dan jembatan di lingkungan permukiman kawasan agropolitan Meningkatnya panjang jalan lingkungan yang dibangun Terbangunnya Jumlah jembatan di lingkungan permukiman Meningkatnya panjang jalan lingkungan yang dipelihara Terpeliharanya Jumlah Jembatan di Lingkungan Permukiman Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang memadai Terbangunnya MCK komunal
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
%
%
59
NO
(1)
Indikator
17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tereksplorasinya sumber air di kawasan rawan air bersih Tereksploitasinya sumber air di kawasan rawan air bersih Terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih Terfasilitasinya kelembagaan pengelolaan air bersih Terwujudnya TPA sanitary landfill Meningkatnya jumlah TPS/ TPST yang dibangun Meningkatnya volume sampah yang tereduksi Terlayaninya cakupan pengelolaan sampah Terbangunnya saluran drainase/trotoar Tertanganinya daerah rawan genangan
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 0 (existing)
Tahun 1 (2014)
Tahun 2 (2015)
Tahun 3 (2016)
Tahun 4 (2017)
Tahun 5 (2018)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Unit
-
8
8
8
6
6
36
lokasi
-
0
3
2
2
0
7
lokasi
-
9
6
7
7
7
36
lokasi
-
4
4
4
4
4
20
lokasi
-
0
3
3
3
3
12
%
-
DED
FISIK
unit
38
0
1
1
1
1
4
TON
-
7,5
8,13
8,13
9,38
9,38
9,38
Desa
4
0
39
40
41
42
42
M’
58,313
12,590
4,420
2,948
6,015
Lokasi
0
3
3
3
3
(2)
15 Terbangunnya IPAL komunal 16
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
OPERASIONAL OPERASIONAL OPERASIONAL 25% 50% 100%
100%
12 60
NO
(1)
26 27 28 29 30 31 32 33 34
Indikator
Satuan
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 0 (existing)
Tahun 1 (2014)
Tahun 2 (2015)
Tahun 3 (2016)
Tahun 4 (2017)
Tahun 5 (2018)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Rumah
1849
500
500
500
500
500
2500
Lokasi
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
5 lokasi
25 lokasi
Ha
0
-
2 ha
-
-
2ha
4 ha
Lokasi
0
5 lokasi
3 lokasi
3 lokasi
3 lokasi
3 lokasi
17 lokasi
Ha
200 ha
40 ha
40 ha
40 ha
40 ha
40 ha
200ha
Jasa konstruksi
20
20
40
60
80
100
100
-
-
-
-
-
-
-
250
250
250
250
250
1250
24
6
17
13
4
54
(2)
Trebangunnya rumah layak huni bagi MBR Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana areal pemakaman Tersedianya areal pemakaman umum milik daerah Tersedianya sarana dan prasarana dilingkungan permukiman kumuh Menurunnya luas kawasan kumuh Meningkatnya jumlah penyedia jasa konstruksi yang dilakukan pembinaan Tersusunnya perumusan kebijakan rencana tata ruang Terselesaikannya rekomendasi keterangan rencana kota Tersedianya sarana dan prasarana informasi rencana pemanfaatan ruang
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Buah Desa/peta
61
NO
(1)
35 36
Indikator
Satuan
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 0 (existing)
Tahun 1 (2014)
Tahun 2 (2015)
Tahun 3 (2016)
Tahun 4 (2017)
Tahun 5 (2018)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Ha
106,27
-
107,27
108,27
109,27
110,27
110,27
Ha
6,25
7,25
8,25
9,25
10,25
11,25
11,25
(2)
Meningkatnya luasan RTH yang dikembangkan Meningkatnya jumlah RTH yang dikelola
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
62
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan tahun 2014- 2018 disusun sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2014 - 2018 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan tahun 2014- 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang dan disahkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2014- 2018. Rencana strategis Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2014-2018 merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan tahun 2014 - 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu
arah,
penyelenggaraan
sasaran
dan
pemerintahan,
tujuan
dalam
pengelolaan
melaksanakan pembangunan,
tugas dan
–
tugas
pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, dokumen renstra Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan tahun 2014 - 2018 diharapkan mampu menjadi acuan perencanaan kegiatan disetiap tahunnya.
Kepala Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang
Ir. YUDHI ADRIYANTO, M.Si NIP. 19690404 199403 1 006
