KATA PENGANTAR. Jombang, Juli 2014 Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, Dinas Peternakan dan Perikanan dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang periode 2014-2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan sehingga pencapaiannya bisa terukur. Renstra disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode 2009-2013, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Sedangkan maksud dan tujuan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan visi-misi Kabupaten Jombang sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2014-2018. Rencana Strategis ini memberikan pedoman bagi semua unit kerja, pimpinan dan staf untuk melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi

pada

peningkatan

kinerja

untuk

menjamin

keberhasilan

pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan 2014-2018 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Peternakan dan Perikanan yang Mandiri, Berdaya Saing menuju Jombang Sejahtera” Akhirnya

Renstra

sebagai

dokumen

perencanaan

memerlukan

penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap pegawai untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang.

Jombang, Juli 2014 Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang

Ir. ACHMAD BAEDHOWI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580727 198603 1 014

i

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 2014-2018


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR GAMBAR

iii

DAFTAR TABEL

iv

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Landasan Hukum

4

1.3

Maksud dan Tujuan

6

1.4

Sistematika Penulisan

7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

12

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

12

2.2

Sumber Daya SKPD

25

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

34

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

43

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

47

Telaahan Renstra Kantor atau Lembaga dan Renstra Kementerian dan Provinsi

3.4

46

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Terpilih

3.3

46

55

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV VISI DAN MISI SKPD

58 62

4.1

Visi dan Misi SKPD

62

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

66

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

72

5.1

Rencana Program Dinas Peternakan dan Perikanan

72

5.2

Indikator Kinerja

73

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP

ii

83 86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

2

iii

Judul

Halaman

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran

3

Bagan Susunan Organisasi

14



DAFTAR TABEL

Nomor

Judul

1

Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III

25

2

Pegawai Kelompok Jabatan Fungsional Khusus

25

3

Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV

25

4

Kelompok Pegawai di Unit Pelaksana Teknis Dinas

26

5

Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

26

6

Komposisi Menurut Jabatan

27

7

Komposisi Menurut Pendidikan

27

8

Komposisi Menurut Pendidikan Non Formal

28

9

Daftar Inventaris Dinas Peternakan dan Perikanan

29

10

Capaian Berdasarkan Indikator Sasaran RENSTRA Dinas Peternakan dan Perikanan 2009 - 2013

11

Halaman

34

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan 2009 - 2013

12

35

Keterkaitan Program Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2018

50

13

Penjelasan Pokok Visi Dinas Peternakan dan Perikanan

63

14

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan (RENSTRA) Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018

15

68

Nama Program Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2014 – 2018

16

72

Draft Usulan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang periode 2014-2018

17

74

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

iv

84



BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Prinsip

pembangunan

terletak

pada

upaya

mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan salah satu ukuran pokok dari keberhasilan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah kemampuan memenuhi kecukupan dan konsumsi pangan dan gizi. Oleh karena itu pembangunan sub sektor peternakan dan perikanan sangat penting sebagai penyedia kebutuhan pangan yang bersumber dari protein hewani. Indikator keberhasilan tersebut dapat dilihat dari capaian peningkatan keberhasilan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dari unsur-unsur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Jombang yang menunjang ketahanan pangan dan energi pada sub sektor peternakan dan perikanan tentu memerlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu guna mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut. Perencanaan pembangunan dimaksudkan sebagai proses pilihan perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan data sebagai bahan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan melalui optimalisasi sumberdaya secara komprehensif dengan berpegang pada prinsip prioritas sehingga dapat mengarahkan menuju pencapaian tujuan pembangunan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap SKPD harus memiliki Rencana Strategis (Renstra-SKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-

1



masing SKPD. Sedangkan teknis penyusunan Renstra-SKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. Renstra-SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program dan kegiatan, serta pagu dana indikatif berikut sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan indikatif dimaksudkan bahwa informasi keperluan sumberdaya, keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen merupakan indikasi keinginan pencapaian dan tidak kaku. Sebagai acuan, RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 berupa dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisikan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Jombang.

Selain

itu,

RPJMD

merupakan

penjabaran

dari

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025.

Artinya,

RPJMD

Kabupaten

Jombang

Tahun

2014-2018

merupakan pedoman seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang

dalam

menyusun

Renstra-SKPD

tahun

2014-2018.

Proses

penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi–misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Jombang serta penetapan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan untuk dapat

2



dilaksanakan. Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang dengan dokumen perencanaan lain bagan: Gambar 1 Keterkaitan Rentra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Bagan diatas merupakan gambaran pola keterkaitan RPJMD dan Renstra SKPD sebagai acuan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten

Jombang.

RPJPD

Kabupaten

Jombang

Tahun

2005-2025

merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen RPJMD. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan

urgensi

permasalahan

yang

akan

diselesaikan

tanpa

mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Sedangkan RPJMD Kabupaten Jombang 2014-2018 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang yang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan setiap tahun mulai tahun 2014 sampai

3



dengan tahun 2018. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja,

fasilitas,

dll),

kegiatan

(proses)

dan

output/outcome.

Sehingga

perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical point-nya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 mengacu pada: 1) landasan idiil Pancasila; 2) landasan konstitusional UUD’45; serta 3) landasan operasional: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

Tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4



6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

5



Tahapan,

Tata

cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Jombang; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang;

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 adalah : 1.

Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;

2.

Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah;

3.

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

6



4.

Sebagai kerangka dasar dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan

dan Perikanan Kabupaten Jombangtahun 2014-2018 ini adalah: 1.

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan

dan

Perikanan

pertanggungjawaban

dalam

Kabupaten mencapai

Jombang visi,

sebagai

misi,

dan

wujud tujuan

pembangunan daerah; 2.

Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik di masa depan;

3.

Meningkatkan komunikasi antara para pemangku kepentingan / multi pihak dalam pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah.

4.

Merupakan bagian dari dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Jombang

kurun waktu 2014-2018 yang berkaitan dengan rencana

pembangunan peternakan dan perikanan 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

7



penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kementrian/Lembaga, dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD. 1.2. Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

Undang-Undang,

Peraturan

Pemerintah,

Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaran tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukanan capaian

program

prioritas

SKPD

yang

telah

dihasilkan

melalui

pelaksananaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatanhambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukkan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD.

8



2.2. Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut Standar pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti Millenium Development Goals (MDGs) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor yang mempengaruhinya. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

9



SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian /Lembaga(K/L) ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5 Penentuan Isu-isu strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD pada tahun rencana.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang disajikan dalam tabel. 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

10



Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INIDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel. BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagain ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel. BAB VII. PENUTUP

11



BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang peternakan dan perikanan di wilayah kerjanya. 2.1.

Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombangadalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang peternakan dan perikanan. Sedangkan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut: a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan; b. Pelaksanaan

perencanaan

pembinaan

mutu

dan

pengawasan

pembangunan di bidang peternakan dan perikanan; c. Pelaksanaan

koordinasi,

pengamatan,

identifikasi,

pemetaan,

pengendalian dan bimbingan penanggulangan penyakit hewan serta eradikasi; d. Pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan ditingkat kios dan pengecer serta pemakaian sediaan biologik, farmasetik dan premik; e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan usaha tani, pembudidayaan, pengendalian lingkungan dan prasarana di bidang peternakan dan perikanan;

12



f. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan perawatan rumah sakit hewan/klinik hewan, rumah potong hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; g. Pengelolaan tugas ketatausahaan dan pembinaan pada unsur pelaksana di bawah dinas; h. Pelaksanaan identitifikasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan bibit ternak dan ikan; i. Pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redestribusi ternak; j. Pelaksanaan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani; k. Kajian penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan; l. Penyusunan perbanyakan dan penyebaran metode penyuluhan dan materi penyuluhan baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik. 2.1.2 Struktur Organisasi SKPD Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah memiliki konsekuensi pada perubahan mendasar pada kelembagaan pemerintah sehingga telah dilaksanakan restrukturisasi dan reorganisasi secara substansial. Restrukturisasi dan reorganisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 tahun 2005 tentang Kewenangan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang terdiri dari : 1.

Kepala Dinas

2.

Bagian Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

3.

13

Bidang Produksi, membawahi : Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang 2014-2018


a. Seksi Produksi Peternakan b. Seksi Produksi Perikanan 4.

Bidang Bina Usaha, membawahi : a. Seksi Perijinan dan Penyuluhan b. Seksi Permodalan

5.

Bidang Kesehatan, membawahi : a. Seksi Penyidikan dan Pemberantasan Penyakit b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

6.

Kelompok Jabatan Fungsional

7.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9

Tahun 2011 tentang Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang sebagaimana tertera di bawah ini :

Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi

Sedangkan deskripsi tugas pokok Jabatan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang dapat dijabarkan sebagai berikut :

14



1. Bagian Sekretariat Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan dan tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Dinas; b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas – tugas organisasi Dinas; c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; d. Pengelolaan

administrasi

Kepegawaian,

pelaksanaan

pembinaan,

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan penatausahaan

keuangan

dan

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban keuangan; f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; g. Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Lingkup Unit Kerja; h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan infentarisasi aset; i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga; j. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Melekat; k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas; l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan;

15



m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

1.1) Sub Bagian Umum Mempunyai tugas : a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional; b. Melaksanakan

administrasi

kepegawaian,

melaksanakan

pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; c. Melaksanakan

urusan

tangga/keprotokolan,

administrasi

perjalanan

dinas

umum, dan

rumah

perlengkapan,

ketatausahaan (surat menyurat) dan kearsipan; d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Dinas; e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan kemananan kantor; f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas; g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang – barang inventaris kantor; h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas; i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas; j. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas – tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

1.2) Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas :

16



a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas,, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pe,bayaran hak – hak keuangan lainnya; c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawaban anggaran Dinas; d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

1.2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Mempunyai tugas : a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan peyusunan dokumen pembangunan bidang Peternakan dan Perikanan; c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Peternakan dan Perikanan; d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; e. Melaksanakan kebikjakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

penyelengaraan

urusan

pemerintahan bidang peternakan dan Perikanan; f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Peternakan dan Perikanan; g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;

17



h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Dinas; i. Melaksanakan

supervisi,

pelaporan,

evaluasi

dan

monitoring

pelaksanaan tugas.

2. Bidang Produksi Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang produksi peternakan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, bidang Produksi mempunyai fungsi : a) Pelaksanaan pembinaan umum dibidang peternakan dan perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati; b) Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang produksi dan pengembangan peternakan dan perikanan; c) Pelaksanaan bimbingan teknis produksi, peredaran, penggunaan dan pengembangan alat dan mesin peternakan dan perikanan; d) Pelaksanaan kajian teknis pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan perikanan; e) Pelaksanaan bimbingan teknis, pengembangan dan penggunaan paka ternak; f) Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan mutu bibit ternak dan ikan;

2.1 Seksi Produksi Peternakan Mempunyai tugas: a) Menganalisa kebutuhan sarana bimbingan, pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi peternakan; b) Mengadakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka pengembangan sarana produksi dan pengendalian teknik reproduksi dan pembibitan ternak;

18



c) Memantau pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sarana produksi peternakan

untuk

mengetahui

hambatan

dan

kesulitan

dalam

pelaksanaannya; d) Mengadakan verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi peternakan; e) Mengevaluasi hasil pelaksanaan program di bidang teknis reproduksi, pembibitan, pakan dan kajiterap serta menganalisa hasil identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak; f) Menyusun konsep petunjuk teknis dan materi bimbingan teknis dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak; g) Menyusun konsep tata ruang peternakan dan penetapan potensi serta pemanfaatan sumberdaya lahan Pemerintah Kabupaten; h) Melakukan

seleksi

penyebaran

kembali

ternak

bibit

tentang

usaha

peningkatan produksi; i) Memantau hasil penyebaran dan pengembangan ternak untuk mengetahui hasil dan permasalahan yang timbul. 2.1 Seksi Produksi Perikanan Mempunyai tugas: a) Menganalisa kebutuhan sarana bimbingan, pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi perikanan; b) Mengadakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka pengembangan sarana produksi dan pengendalian teknik reproduksi dan pembibitan ikan; c) Memantau pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sarana produksi perikanan untuk mengetahui hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaannya; d) Mengadakan verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan; e) Mengevaluasi hasil pelaksanaan program dibidang teknis reproduksi, pembibitan, pakan dan kajiterap serta menganalisa hasil identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ikan;

19



f) Menyusun konsep petunjuk teknis dan materi bimbingan teknis dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ikan; g) Menyusun konsep tata ruang perikanan dan penetapan potensi serta pemanfaatan sumberdaya lahan Pemerintah Kabupaten; h) Melakukan seleksi penyebaran kembali ikan bibit tentang usaha peningkatan produksi; i) Memantau hasil penyebaran dan pengembangan ikan untuk mengetahui hasil dan permasalahan yang timbul;

3. Bidang Bina Usaha Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian

tugas Dinas

Peternakan dan Perikanan di bidang bina usaha peternakan dan perikanan serta pengembangan dan pengolahan usaha tani. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi : a) Pelaksanaan pembinaan umum dibidang bina usaha peternakan dan perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati; b) Pelaksanaan bimbingan, teknis dibidang bina usaha peternakan dan perikanan serta pengembangan dan pengelolaan usaha tani; c) Pelaksanaan

bimbingan

teknologi

penanganan

dan

pengolahan

hasil

perikanan/ternak, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian mutu hasil ikan/ternak ; d) Pembinaan usaha peternakan dan perikanan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; e) Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan usaha peternakan dan perikanan; f) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan program penyuluhan; g) Kajian pengembangan kerjasama kemitraan, kelompok tani dan kelembagaan ekonomi peternak;

20



3.1 Seksi Penyuluhan Mempunyai tugas : a) Menyusun program, metode dan sistem kerja penyuluhan maupun pendayagunaan

ketenagaan

dan

sarana

penyuluhan

dalam

upaya

pengembangan lembaga petani ikan / ternak; b) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis bersama instansi terkait kepada kelompok petani ikan/ternak dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia dan pemanfaatan lahan budidaya ikan / ternak sesuai peta tata ruang perluasan pemasaran; c) Menyusun petunjuk teknis tentang tata penyuluhan, peningkatan sumber daya dan pemanfaatan sarana; d) Melakukan penerapan hasil kaji terap bidang peternakan dan perikanan; e) Pengelolaan perpustakaan bidang peternakan dan perikanan;

3.1 Seksi Permodalan dan Pengolahan Mempunyai tugas : a) Melaksanakan analisis usaha tani, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan / peternakan; b) Menganalisa sumberdaya ikan/ternak sebagai bahan pengembangan dan pemenuhan kebutuhan pokok; c) Melaksanakan

bimbingan

teknologi

penanganan

dan

pengolahan

hasil

perikanan/ternak, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian mutu hasil ikan/ternak; d) Melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan; e) Menjalin kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dengan permodalan; f) Melakukan bimbingan dan pengawasan, penyaluran dan pemanfataan kredit program;

21



4. Bidang Kesehatan Hewan Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang peningkatan kesehatan peternakan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan mempunyai fungsi: a) Penyiapan bahan pembinaan kesehatan peternakan dan perikanan; b) Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kesehatan peternakan dan perikanan; c) Pelaksanaan pengamatan dan penyidikan serta pemetaan epidemiologi penyakit hewan; d) Pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan; e) Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan norma dan standart pelayanan kesehatan hewan; f) Pelaksanaan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan; g) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan peredaran dan penggunaan obat hewan; h) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan rumah potong hewan, tempat– tempat pemotongan hewan serta prosedur dan tata cara pemotongan ternak; i) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1 Seksi Penyidikan dan Pemberantasan Penyakit Mempunyai tugas : a) Melaksanakan pengawasan dan penyidikan terhadap adanya laporan kejadian penyakit hewan dan ikan; b) Melaporkan kejadian penyakit hewan dan ikan; c) Melaksanakan tindak karantina dan melakukan vaksinasi terhadap hewan menular;

22



d) Melaksanakan pemberantasan dan pengobatan serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan dan ikan; e) Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan; f) Melaksanakan pemeriksaan terhadap pembuatan dan pemakaian ransum makanan ternak dan ikan yang menggunakan bahan baku obat hewan dan ikan sebagai campurannya; g) Melaksanakan pengamatan, pemetaan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan; h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

4.2 Seksi Masyarakat dan Veteriner Mempunyai tugas : a) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kejadian penyakit Zoonosis; b) Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemotongan ternak dan peredaran bahan asal hewan dan ikan; c) Melaksanakan pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap perusahaan peternakan dan perikanan; d) Melaksanakan pemeriksaan bahan produk asal hewan (daging, telur, susu) dari residu obat hewan; e) Melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis tentang upaya peningkatan hasil ternak dan ikan dan tempat – tempat penjualan bahan – bahan pangan asal ternak dan ikan; f) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

23



5. UPTD Balai Benih Ikan ( BBI ) Tugas pokok UPTD Balai Benih Ikan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang di bidang pembenihan ikan di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokok UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi. a)

Penyusunan rencana program kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembenihan ikan.

b)

Pelaksanaan kegiatan produksibenih dan induk unggul.

c)

Penyelenggaraan kegiatan kaji terap pengembangan ikan.

d)

Pelaksanaan bimbingan ketrampilan.

e)

Menyiapkan

bahan

untuk

penyusunan

pedoman

teknis

mengenai

pembenihan dalam rangka program penyuluhan. f)

Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPTD.

6. UPTD Rumah potong Hewan ( RPH) Tugas pokok UPTD Rumah Potong Hewan ( RPH ) adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Petenakan dan Perikanan Kabupaten Jobang di bidang pemotongan hewan. Dalam melaksankan tugas pokok UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) mempunyai fungsi : a). Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemotongan hewan. b). Pelaksanaan kegiatan bimbingan jagal hewan. c). Pelayanan penyuluhan pemotongan hewan oleh masyarakat. d). Pelaksanaan larangan pemotongan ternak betina produktif. e). Pelaksanaan informasi teknis baku pemotongan hewan yang sehat. f).

24

Pemberian pelayanan jasa pemotongan hewan.



2.2

Sumber daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia SKPD Sumber daya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan peternakan dan perikanan pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Berikut

personil pejabat

struktural Dinas Peternakan Dan Perikanan

Kabupaten Jombang: Tabel 1. Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III No. 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Ir. Achmad Baedhowi, MM Drh. Sujoko,MM Ir. Supriyadi, MM Ir. Yono Basuki Hariyanto, M.KP.

NIP 19580727 198603 1 014 19630101 198903 1 027 19590616 198603 1 001 19640214 199803 1 001

Jabatan Kepala Sekretaris Kabid Produksi Kabid Bina Usaha

drh. Wihdatul Aisyah

19750218 200501 2 009

Kabid Kesehatan Hewan

Tabel 2. Pegawai Kelompok Jabatan Fungsional Khusus NO

Nama

NIP

1

Hardi Subroto,SP, M.MA

19580404 198003 1 021

2

Supandji, S.Pi

19730301 200604 1 030

JABATAN Koordinator Penyuluh Peternakan Koordinator Penyuluh Perikanan

Tabel 3. Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV No. 1. 2.

Nama Hartadi, SE Drs. Ec. Mulyono Hariyanto

NIP 19580623 198603 1 008 19640416 199003 1 016

3.

Moh. Nurdin Purwoko, S.Pt

19791024 200501 1 007

4.

Ir. Tatik Setiawati, M.Si

19670105 199703 2 003

25

Jabatan Ka. Sub Umum Ka. Sub Keuangan Ka. Sub Penyusunan Program dan Pelaporan Ka. Sie Produksi Peternakan



No.

19720121 199803 2 006

6.

Nama Endah Rachmawati, S.Pi, M.Si Bambang Hariyono,S.Sos

7.

Lilis Mu’awanah, SH

19650604 199803 2 003

8.

Sunjoto,SP

19591115 198411 1 002

9.

Sri Indrawati,S.Sos, M.M

19620608 198509 2 001

5.

NIP

19600118 198603 1 008

Jabatan Ka. Sie Produksi Peternakan Ka. Sie Penyuluhan Ka. Permodalan dan Pengolahan Ka. Sie Penyidikan dan Pemberantasan Penyakit Ka Sie Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tabel 4. Kelompok Pegawai di Unit Pelaksana Teknis Dinas NO

Nama

NIP

1

Drh. Aziz Daryanto

19790515 200604 1 028

2

Drh. Lirmanu Mulyaningbudi, M.Si

19620312 199703 1 003

Sedangkan

JABATAN Kepala UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kepala UPTD Balai Benih Ikan (BBI)

gambaran komposisi seluruh pegawai pada Dinas

Peternakan dan Perikanan bila ditinjau dari tingkat Golongan, Jabatan dan Pendidikan adalah sebagai berikut : Tabel 5. Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan No.

Golongan

Jumlah Pegawai

1.

Golongan IV

8 orang

2.

Golongan III

56 orang

3.

Golongan II

30 orang

4.

Golongan I

0 orang

Jumlah

94 orang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat golongan dari personil Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang yang terbanyak pada golongan III, sebanyak 60% dari seluruh pegawai. Komposisi pegawai tentunya akan lebih komprehensif bila dapat dilihat dari kompilasi jabatan sebagaimana tabel berikut :

26



Tabel 6 Komposisi Menurut Jabatan No.

Jabatan

Jumlah Pegawai

1. Eselon II

1 orang

2. Eselon III

3 orang

3. Eselon IV

11 orang

4. Fungsional Khusus*

24 orang

5. Fungsional Umum

55 orang

Jumlah

94 orang

*) fungsional khusus terdiri atas Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Adapun komposisi sumber daya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang bila dilihat dari tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : Tabel 7 Komposisi Menurut Pendidikan No.

Pendidikan

Jumlah Pegawai

1.

Magister

10 orang

2.

Sarjana

48 orang

3.

Diploma (D3)

7 orang

4.

SLTA

27 orang

5.

SLTP

1 orang

6.

SD

1 orang

Jumlah

94 orang

Berdasarkan tabel diatas tingkat pendidikan dapat terbaca, bahwa tingkat pendidikan dari personil Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memegang jabatan struktural eselon IV. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk

27



pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan. Sedangkan bila dilihat dari komposisi

personil

Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang berdasarkan pendidikan non formal sebagai berikut : Tabel 8 Komposisi Menurut Pendidikan Non Formal Jenis Diklat No.

Jabatan Struktural / Kepemimpinan

Fungsional

Teknis

1.

Struktural

7

6

8

2.

Fungsional Khusus

-

7

5

3.

Fungsional Umum

-

-

8

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Jombang dalam Bab IX Tata Kerja Pasal 19 disebutkan, Tata laksana pada Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut: 1.

Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan kerja Perangkat Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masingmasing;

2.

Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masingmasingdan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

28



3.

Setiap pemangku jabatan struktural bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

4.

Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjukdan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;

5.

Setiap

laporan

yang

diterima

oleh

pemangku

jabatan

struktural

dari

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan; 6.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

7.

Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. Sedangkan peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki untuk

mendukung pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 9 Daftar Inventaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kondisi Barang No 1

1 2 3 4 5 6 7 8

29

Nama/Jenis Barang

Jumlah Baik

Kurang baik

Rusak berat 6

2

3

4

5

Kolam Air Tawar Tanah Rumah Negara Gol. III Tanah Bangunan Gedung Perdagangan Lain Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Tanah Peternakan Transportable Generating Pompa Air Station Wagon (Kendaraan

28 1

23 1

5

4

4

2

2

5 3 4 2

5 3 4 1

1



Kondisi Barang No

Nama/Jenis Barang

Jumlah

1

2

3

Roda 4) Sepeda Motor (Kendaraan Roda 2) Ph meter Alat Timbang Ternak Bajak Kayu Container 34 ST Termos A.I. Mesin Penetas Telur Socorex Rak-rak Penyimpanan Gerber Mesin Tik Mesin Hitung Almari Besi Rak Besi/Metal Rak Kayu Filling Besi/Metal Brandkas Lemari Kaca Papan Visual Papan Nama Instansi White Board Lemari Kayu Kursi Kayu/Rotan Zice kayu Zice kain Tempat Tidur Kayu Meja Kursi Bangku Tunggu Kasur Seprey bed cover Lemari Pakaian Jam Elecktronik Mesin Potong Rumput Lemari Es SANYO AC Unit Kipas Angin Kompor Gas Tabung Gas Alat Dapur Lainnya Televisi

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

30

Baik

Kurang baik

Rusak berat

4

5

6

21

16

16 1 1 3 17 2 64 1 1 10 4 6 10 11 25 3 1 3 1 3 21 25 3 1 21 113 183 1 10 22 5 4 3 4 5 13 3 5 1 2

16 1 1 3 6 2 40 1 1 6

5

6

5

2

20

4 4

6 10 11 22 3 1 3 1 2 21 25 3 1 21 113 183 1 10 22 5 2 3 4 5 12 3 5 1 1

3

1

2

1

1



Kondisi Barang No

Nama/Jenis Barang

Jumlah

1

2

3

50 51 52 53 54

Ware Less TOA Unit Power Supply Timbangan Barang Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden/Wakil Presiden Aquarium Dispencer Gucci Handy cam Local Area Network (LAN) P.C.Unit Note Book Printer Monitor Scanner Peralatan Personal Komp.Lainnya Server Modem Peralatan Jaringan Lainnya Meja Kerja Pejabat Kursi Kerja Pejabat Lemari arsip Camera Proyektor Sound system Facsimile Stestocope Tabung Oksigen Alat Kedokteran Bedah Spiner Abon Alat Periksa Hewan Ph meter Alat Lab.Logam, Mesin Listrik A Alat Lab.Imunologi Unit Penggilingan Alat Lab.Pertanian B Kolintang D.O Meter Gedung Kantor Permanen Gedung Kantor Semi Permanen

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90

31

Baik

Kurang baik

Rusak berat

4

5

6

2 3 1 1 2

1 3 1 1 2

4 1 4 1 1 8 12 28 3 1 4

4 1 4 1 1 8 11 27 3 1 4

7 1 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 1 1 22 16 11

7 1 1 2 2 1 4 2 1 1 2 1 1 1 22 16 11

3 1 5 1 2 47 2

3 1 5 1 2 47 2

1

1 1



Kondisi Barang No

Nama/Jenis Barang

Jumlah

1

2

3

91 92 93

Pagar Gudang Tertutup Permanen Bangunan Gedung Instalasi Lain Gedung Lab.Permanen Pos Kesehatan Hewan Bangunan Ged.Pertemuan Permanen Ged.Pos Jaga Permanen Gedung Lain-Lain Ged.Pemotongan Hewan Permanen Kandang Ternak Permanen Bang.Kandang Hewan/Ternak Lainnya Rtt.Gol.I Permanen Kelas Ia Rtt.Gol.I Permanen Kelas Iii Rtt.Gol.Iii Permanen Kelas Iii Jaringan Air Kolam Penampungan Air Hujan (Pah) Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Jaringan Pembawa Kap.Kcl Jrn.Induk Distr.Kap.Kecil Jrn.Samb.Kerumah Kap.Sdng Jaringan Pembawa Kap.Kcl

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Baik

Kurang baik

Rusak berat

4

5

6

3 2 1

3 2 1

2 1 2

2 1 2

2 2 2

2 2 2

4 1

4 1

3 2 3 2 1

3 2 3 2 1

1

1

1 4 2

1 4 2

1

1

2.2.3 Unit Usaha oprasioanal Keberadaan unit usaha yang masih dioperaikan Dinas Peternakan dan Perikanan adalah SAP (Sentra Aquabis Perikanan), CDC (Chicken Development Centre), dan BBI (Balai Benih Ikan). Berdasarkan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang, UPTD Pengembangan Perikanan (BBI) sebagai bagian dari Dinas berada dibawah pembinaan bidang produksi dengan tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan kegiatan pembenihan ikan, baik kaitannya sebagai penyedia benih ikan bermutu, sebagai sumber

32



teknologi dan informasi pembudidayaan ikan. Sedangkan tugas pokok dan fungsi yaitu: a) Melaksanakan kegiatan budidaya pembenihan ikan, guna mendukung pelaksanaan pengembangan perikanan di Kabupaten Jombang. b) Melaksanakan

kegiatan

kaji

terap

pembudidayaan

ikan

untuk

memperoleh tehnik pembudidayaan khususnya perbenihan yang lebih baik dan menguntungkan. c) Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada petani ikan melalui serangkaian kegiatan bimbingan teknis pembudidayaan ikan. d) Melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap penyebaran benih / calon induk hasil penangkaran BBI

33



2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang yang didasarkan pada target Renstra tahun 2009-2013, untuk mencapai target tersebut dialokasikan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sebagaimana tabel berikut: Tabel 10 Capaian Berdasarkan Indikator Sasaran RENSTRA Dinas Peternakan dan Perikanan 2009-2013

Indikator Kinerja sesuai Tugas NO dan Fungsi SKPD (1)

(2) Indikator IKK Jumlah Produksi ikan (ton) Jumlah ekspor hasil perikanan Jumlah rata-rata konsumsi ikan Indikator SPM Ketersediaan Protein (gram) Indikator RPJMD

Target SPM (3)

Target Target Indikator IKK Lainnya (4) (5) 100% ….. 100%

34

Realisasi Capaian Tahun ke-

09 (6)

10 (7)

11 (8)

12 (9)

13 (10)

09 (11)

10 (12)

11 (13)

12 (14)

8765

8767,5

8770

8772,5

8775

9060 1820/ton/th

9159 -

15747 -

15747 -

50

51

45,47

45,6

90% 45,73

Pemenuhan kecukupan protein hewani sebesar 45,73 g/kap/hari Jumlah populasi hewan ternak (ekor) Jumlah produksi daging dan telur (ton) Jumlah produksi susu (liter)

Target Renstra SKPD Tahun

45,2

45,3

Rasio Capaian pada Tahun ke13 (15)

09 (16)

10 (17)

11 (18)

12 (19)

103,37%

104,47% 179,56% 179,50%

53

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00%

0,00%

45,73

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7661205 7701514 7742476 7784114 7826458

8127426

8420726

8146504

8404307

106,09%

109,34% 105,22% 107,97%

27238

27610

27951

28297

28651

30451

28242

18190,69

30330

111,80%

102,29%

65,08%

107,18%

4219

4468

4731

5009

5305

5104,46

5988

5591,61

5105

120,99%

134,02% 118,19% 101,92%

13 (20)


Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan 2009-2013

No.

Uraian Kewenangan 1

1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 3 Program peningkatan produksi hasil peternakan 4 Program peningkatan pemasaran hasil produksi hasil peternakan 5 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 6 Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/Perikanan Lapangan 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Program peningkatan disiplin aparatur 10 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11 Program pengembangan budidaya perikanan 12 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 13 PProgram Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

35

2

Anggaran pada Tahun ke3 4

119.018.250 291.353.500 103.753.000 2.351.671.000 443.925.400 642.875.100 6.287.948.700 6.075.323.000 9.000.000 225.000.000 162.669.000 25.354.500 239.049.500 363.758.300 263.795.050 880.400.000 79.437.500 27.360.000 39.060.000 60.660.000 409.816.250 415.590.650 399.323.650 533.580.000 177.962.500 218.770.000 177.165.000 777.388.000 21.375.000 20.125.000 20.125.000 24.600.000 6.910.000 4.555.000 3.650.000 5.000.000 308.381.500 1.014.484.700 1.922.196.500 1.251.436.000 9.492.500 98.000.000 1.382.451.840

Realisasi Anggaran pada Tahun ke5 5.055.284.667,00 374.758.000,00 3.860.246.767,00 0,00 462.179.900,00 69.100.000,00 554.125.000 709.002.110,00 25.350.000 5.000.000 2.529.147.356 88.700.000

1 115.214.950 423.184.775 152.164.000 234.940.000 79.412.500 392.311.391 170.220.400 20.947.500 6.899.750 296.173.200

2 274.367.750 622.554.550 25.140.500 259.663.750 27.360.000 400.581.964 215.372.000 20.125.000 4.532.000 945.191.649

3

4

101.151.800 654.846.055 5.708.346.305 5.224.999.810 7.314.250 203.363.400 205.316.250 727.840.500 29.300.000 59.710.000 348.103.615 480.426.071 165.285.500 652.191.900 20.092.800 20.295.000 4.931.700 3.618.500 1.624.348.100 1.046.369.150 9.430.700 85.425.000 1.013.207.300

5

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan ke1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 97% 94% 97% 95% 97% 91% 94% 99% 81% 98% 71% 78% 100% 100% 75% 96% 96% 87% 96% 98% 93% 98% 100% 100% 100% 99% 99% 96% 93% 85% 99%

28% 86% 90% 83% 98% 90% 84% 83% 99% 84% 87% 73%

541% 221% 538% 53% 12% 9% 83% 5% -4% 96% 231% -25%

207% 285% 842% 81% 15% 9% 99% -1% -6% 85% 269% 0%


Berdasarkan indikator sasaran pada renstra tahun 2009-2013 maka terdapat beberapa capain yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan perikanan selama 5 tahun masa pembangunan namun secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Pencapaian populasi ternak Berdasarkan evaluasi pertumbuhan populasi ternak untuk beberapa komoditi terlihat pertumbuhan dengan tren meningkat seperti pada ternak sapi potong, sapi perah dan ternak domba. Hal ini lebih disebabkan oleh intervensi kegiatan yang bersifat bantuan fisik ternak, peningkatan pengetahuan peternak dalam manajemen pemeliharaan, penyediaan pakan, dan penanggulangan penyakit ternak. Selain itu juga peningkatan ini juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan peternakan di Kabupaten Jombang. 2. Pemenuhan kecukupan protein hewani dari hasil ternak Perkembangan pemenuhan kecukupan protein hewani dari hasil ternak dapat tercapai 24,1 gr/kap/th (52,85 % dari rencana 45,47 gr/kapita/th). Keberhasilan ini disebabkan karena tingkat kesadaran penduduk yang sangat besar sehingga kebutuhan protein hewani juga meningkat. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 23,52 gr/kap/th maka terjadi peningkatan sebesar 25,53 %. 3. Meningkatnya populasi ternak Secara umum perkembangan populasi ternak di Kabupaten Jombang tahun 2012 dapat memenuhi target khususnya untuk sapi potong, sapi perah, kambing / domba, ayam buras, ayam ras petelur dan ayam ras pedaging. Realisasi populasi sapi potong sebanyak 115.852 ekor tercapai 151,98 % dari rencana 76.229 ekor. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebanyak 102.492 ekor maka terjadi peningkatan populasi 13,04%. Hal ini disebabkan karena intensifikasi usaha sapi potong sudah banyak diterapkan khususnya menggunakan teknologi inseminasi buatan yang sudah merupakan kebutuhan

36



bagi peternak sapi potong, adanya pelayanan terpadu melalui Satuan Pelayanan Terpadu, bimbingan teknis alih teknologi terapan, magang budidaya ternak ruminansia, dan dukungan pinjaman modal usaha. Perkembangan sapi perah pada tahun 2012 di Kabupaten Jombang dapat terealisasi 4.663 ekor atau 128,35 % dari rencana sebanyak 3.633 ekor, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 3.931 ekor maka terjadi peningkatan populasi sapi perah 18,62 %. Hal ini karena peternak melakukan intensifikasi peternakan sapi perah dan pelaksanaan program kesehatan hewan. Perkembangan populasi kerbau pada tahun 2012 dapat terealisasi 323 ekor tercapai 100% dari rencana 323 ekor, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 339 ekor maka terjadi penurunan populasi kerbau 4,72 %. Hal ini disebabkan karenaberkurangnya kubangan sebagai habitat kerbau. Perkembangan populasi kuda terealisasi 14 ekor atau 82,35 % dari rencana 17 ekor, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 14 ekor maka populasi kuda tetap. Hal ini karena kuda di Kabupaten Jombang tidak dibudidayakan secara intensif namun hanya sebagai hobies dan sebagai hewan penarik delman wisata, dan berkurangnya populasi tersebut karena mutasi ternak. Perkembangan populasi kambing-domba terealisasi 217.955 ekor tercapai 168,52 % dari rencana 129.335 ekor, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 155.253 ekor maka terjadi peningkatan populasi kambing domba 40,39 %. Hal ini disebabkan karena permintaan akan produk kambing khususnya bibit kambing domba potong cukup besar sehingga peternak banyak mengusahakan secara intensif. Pengembangan kambing lebih cocok di dataran tinggi untuk kambing PE yaitu di kecamatan Wonosalam dan kecamatan Bareng sedangkan untuk kambing kacang di daerah Kabuh, Kudu dan Plandaan. Kambing PE di Wonosalam banyak diusahakan dengan integrasi dengan perkebunan yaitu usaha tani cengkeh.

37



Perkembangan ayam buras terealisasi 1.514.229 ekor tercapai 80,91 % dari rencana 1.871.571 ekor, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 1.469.221 ekor, maka terjadi peningkatan populasi ayam buras 3,06 %. Hal ini karena pengembangan ayam buras mulai diintensifkan kembali, dengan menerapkan teknologi dan pemeliharaan kesehatan melalui pencegahan penyakit, pemberdayaan masyarakat peternak dan meningktanya keterbukaan peluang pasar. Perkembangan ayam ras petelur terealisasi 1.398.536 ekor tercapai 120,71 % dari rencana 1.158.554 ekor, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 1.288.730ekor, maka terjadi peningkatan populasi ayam ras petelur 8,52 %. Perkembangan ini dipengaruhi peningkatan gairah masyarakat peternak petelur yang disebabkan oleh membaiknya peluang pasar. Perkembangan populasi ayam ras pedaging terealisasi 4.913.600 ekor tercapai 115,40 % dari rencana 4.257.733 ekor, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 4.892.080ekor, maka terjadi peningkatan populasi ayam ras pedaging 0,44 %. Perkembangan ini dipengaruhi peningkatan gairah masyarakat peternak petelur yang disebabkan oleh membaiknya peluang pasar. Populasi ternak itik dan itik manila terealisasi 239.135 ekor tercapai 90,09 % dari rencana 265.431 ekor, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 296.157 ekor maka terjadi penurunan populasi itik dan itik Manila sebesar 19,25 %. Hal ini karena adanya wabah flu burung (AI) yang menyerang ternak Itik di Kabupaten Jombang pada akhir tahun 2012. 4. Perkembangan Produksi hasil ternak Produksi daging terealisasi 17.159 ton tercapai 104,56 % dari rencana 16.411 ton, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 17.640 ton maka terjadi penurunan produksi daging 2,73 %. Hal ini karena adanya penurunan pemotongan ternak khususnya pemotongan sapi potong.

38



Sedangkan angka produksi dari data Rumah Potong Ayam (RPA) pada tahun 2012 sebesar 2.642 ton. Capaian ini menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2011 yang terhasilkan sebesar 1.844 ton. Produksi susu terealisasi 6.633 ton tercapai 132,42 % dari rencana 5.009 ton, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 5.590ton, maka terjadi peningkatan produksi susu 18,66 %. Hal ini karena terjadi peningkatan populasi sapi perah dan peningkatan produktivitas ternakkarena adanya peremajaan induk. Sedangkan untuk produksi telur terealisasi 13.116 ton tercapai 110,31 % dari rencana 11.890 ton, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 12.210ton maka terjadi peningkatan produksi telur 7,42 %. Hal ini karena naiknya populasi dan produksi ternak ayam ras petelur. 5. Perkembangan luas lahan budidaya ikan Realisasi perkembangan luas lahan budidaya ikan sebanyak 60,60 Ha tercapai 103,86 % dari rencana 58,35 Ha, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 58,31 Ha, maka luas lahan budidaya ikan terjadi peningkatankarena banyak pembuatan kolam baru dan pemanfaatan kolam yang ada secara optimal dengan intensifikasi budidaya ikan. 6. Perkembangan produksi perikanan budidaya Realisasi perkembangan produksi perikanan budidaya baik kolam maupun karamba sebesar 16.850 ton tercapai 89,22 % dari rencana 18.886 ton, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 15.550 ton maka terjadi peningkatan produksi ikan 8,36 % karena meningkatnya usaha budidaya ikan sebagai akibat meningkatnya permintaan produk perikanan, harga jual produk relatif stabil dan peningkatan tren investasi di bidang perikanan walaupun akhirakhir ini terjadi peningkatan harga pakan sehingga keuntungan petani berkurang. 7. Perkembangan produksi perikanan di perairan umum Perkembangan produksi perikanan di perairan umum terealisasi 196,9 ton atau 94,21 % dari rencana sebanyak 209 ton. Bila dibandingkan

39



dengan capaian tahun 2011 sebesar 196,8

ton maka terjadi peningkatan

produksi 0,05 % karena adanya upaya pelestarian sumber daya alam dan restocking ikan di perairan umum. 8. Perkembangan jumlah (kasus) terdeteksinya penyakit ternak dan ikan / kejadian penyakit dan kematian ternak / ikan Realisasi jumlah (kasus) terdeteksinya penyakit ternak terealisasi 8 % tercapai 111,11 % dari rencana 9 %; jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 8 % maka tidak terjadi kenaikan kejadian penyakit 0%. Realisasi kematian ternak 1,2 % tercapai 120 % dari rencana 1,5 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 1,6% maka kematian ternak dapat ditekan dan tidak terjadi peningkatan kematian ternak; realisasi kejadian penyakit ikan 11,5% tercapai 85 % dari rencana 10 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 12.5 % maka kejadian penyakit ikan dapat ditekan dan realisasi kematian ikan 4% tercapai 66.67 % dari rencana 3 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 3%. Hal ini karena adanya intensifikasi pembinaan melalui upaya preventif berupa penyuluhan dan penanganan kesehatan hewan / ikan secara dini. Program pengelolaan kesehatan hewan yang telah diterapkan antara lain:

a. Pencegahan dengan vaksinasi meliputi vaksin Avian Influenza, New Castle Deases, Gumboro, ND-IB, dll.

b. Sanitasi kandang dan pasar unggas melalui penyemprotan / pemberian desinfektan.

c. Penerapan budidaya ternak secara intensif dengan menerapkan manajemen perawatan ternak (sanitasi kandang, kualitas dan kuantitas pakan). 9. Perkembangan persediaan dan kualitas bahan pangan asal hewan dan ikan yang sehat dan higienies Kualitas bahan pangan asal hewan / ikan yang sehat dan higienies yang beredar di masyarakat terealisasi 10 % tercapai 90,91 % dari rencana 11% dan ketersediaan bahan pangan terealisasi 10 % atau tercapai 100% dari

40



rencana sebesar 11 % dari jumlah produk yang beredar di masyarakat khususnya untuk produk daging. Kualitas daging yang beredar di masyarakat belum memenuhi standard SNI karena proses pemotongan ternak belum sesuai standard teknis baik proses, sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH, serta masih adanya lokasi penjualan dan sarana transportasi pengangkutan produk yang kurang memenuhi syarat kesehatan. 10. Perkembangan pelayanan inseminasi buatan (IB) Realisasi pelayanan IB sebesar 42.521 dosis tercapai 88,29 % dari rencana 48.160 dosis. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 44.426 dosis maka terjadi penurunan pelayanan inseminasi buatan 3,2 %. Jumlah akseptor sebanyak 36.241 ekor tercapai 84,9 % dari rencana 42.688 ekor sehingga bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 38.105 ekor terjadi penurunan jumlah akseptor 2,99 %. Sedangkan ditinjau dari

besaran

angka Service Per Conception (SC) terjadi kenaikan sampai 1,7 tercapai 130,77% dari rencana 1,3 sehingga menunjukkan suatu kekurang berhasilan. 11. Perkembangan Pelayanan Benih Ikan Realisasi pelayanan benih ikan yang terkumpul dari masyarakat melalui Kolam Pembenihan Ikan (KPI) pada tahun 2012 sebanyak 6.052.998.000. Capain ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan bila dibandingkan pembenihan tahun 2011 yang masih dalam angka 184.976 200. Sedangkan pembinihan yang terdapat di Balai Benih Ikan (BBI) Ngoro dan Bareng sebanyak 409.942 ekor atau tercapai 19,39 % dari rencana sebanyak 2.114.000 ekor. Bila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2011 sebesar 1.366.750 ekor maka terjadi penurunan produksi benih 29,99 % karena fungsi pembenihan ikan di BBI Ngoro dan BBI Bareng. 12. Perkembangan Pelayanan Kesehatan ternak Realisasi pelayanan kesehatan hewan meliputi vaksinasi AI 157.000 dosis tercapai 13,08 % dari rencana 1.200.000 dosis; pelayanan PKB / ATR

41



5.749 ekor tercapai 328,51 % dari rencana 1.250 ekor dan pengambilan sample darah sebanyak 1.970 sample tercapai 35,82 % dari rencana 5.500 sample. 13. Perkembangan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner Realisasi pelayanan kesmavet sebanyak 125 sample pemeriksaan daging dan susu atau tercapai 25 % dari rencana 500 sample; pengawasan peredaran daging dan BAH (Bahan asal Hewan) 131 sample tercapai 87,33% dari rencana 150 sample dan pengawasan pemotongan ternak di RPH sebanyak 62 kali tercapai 82,67 % dari rencana 75 kali. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2011 sebesar 480 sample pemeriksaan daging dan susu, 96 kali pemeriksaan peredaran daging dan BAH, dan 76 kali pengawasan pemotongan ternak di RPH, maka terjadi penurunan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (89,93)%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunananggaran untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesmavet. 14. Perkembangan pelayanan permodalan usaha Realisasi pelayanan permodalan usaha melalui kredit program sampai dengan tahun 2012 sebanyak Rp. 6.216.000,00 tercapai 0,05% dari rencana Rp. 13.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan capaian realisasi penyaluran kredit program tahun 2011 sebesar Rp. 13.374.000.000,00 maka terjadi penurunan 0,05 % karena petani ternak / ikan sudah banyak yang mendapatkan bantuan/ tambahan modal dari kegiatan lain, dan meningkatnya kemampuan kelompok ternak untuk mengakses fasilitas Kredit Program Bank Pasar, KKPE Bank Jatim, BRI dan BNI’46.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2.4.1 Tantangan Berdasarkan kondisi terkini yang terjadi pada penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di sub sektor peternakan dan perikanan baik ditinjau

42



dari institusi Dinas Peternakan dan Perikanan, Masyarakat Petani, dan Hewan Ternak dapat diindikasikan tantangan sebagai berikut: 1. Rendahnya tingkat kesadaran peternak terhadap pentingnya kesehatan hewan 2. Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan hewan 3. Belum tersedianya Rumah Potong Hewan yang berstandart SNI. 4. Kurangnya kesadaran peternak/kelompok (penerima bantuan) dalam memberikan pelaporan perkembangan ternak. 5. Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan produksi perikanan 6. Rendahnya tingkat pengetahuan/skill peternak dan sumber daya manusia di bidang perikanan. 7. Harga pakan pabrikan cenderung terus meningkat sehingga secara langsung berpengaruh pada pendapatan petani ternak dan ikan. 2.4.2 Peluang Berdasarkan kondisi terkini yang terjadi pada penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di sub sektor peternakan dan perikanan baik ditinjau dari institusi Dinas Peternakan dan Perikanan, Masyarakat Petani, dan Hewan Ternak dapat diindikasikan peluang sebagai berikut: 1. Potensi populasi ternak terutama sapi, kambing/domba dan unggas serta produksi hasil budidaya perikanan yang cukup besar 2. Jumlah Peternak/Petani/kelompok yang cukup banyak 3. Ketersediaan pakan ternak dari limbah pertanian cukup 4. Jumlah penduduk sebagai konsumen cukup tinggi 5. Permintaan bahan baku (ikan) oleh Industri Pengolahan Ikan yang cukup tinggi 6. Minat masyarakat untuk budidaya perikanan meningkat 7. SDA sangat mendukung dengan aliran sungai Kontho dalam budidaya perikanan 8. Tingginya permintaan ternak dan Bahan Asal Hewan dari luar daerah.

43



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan selalu memiliki faktor yang dapat memberikan tantangan dan peluang sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

44



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan evaluasi atas kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan dapat diidentifikasiakan permasalahan sebagai berikut : 1. Rendahnya kualitas bibit khususnya bibit sapi perah 2. Mutasi ternak bunting masih cukup tinggi 3. Masih adanya pemotongan ternak betina produktif 4. Semakin menurunnya lahan untuk penanaman Hijauan Makanan Ternak 5. Belum optimalnya produksi hasil ternak dan ikan, 6. Belum optimalnya rantai pemasaran hasil produksi peternakan 7. Masih rendahnya kualitas bahan pangan yang berasal dari ternak yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) 8. Terbatasnya kemampuan petani ternak dan ikan dalam mengakses pembiayaan alternatif 9. Posisi tawar peternak dan petani ikan yang masih relatif rendah 10. Rendahnya Nilai Tukar Petani sub sektor Peternakan dan Perikanan 11. Belum efektifnya transfer teknologi budidaya peternakan dan perikanan 12. Kualitas infrastruktur penunjang pengembangan perikanan air tawar yang masih rendah 13. Belum optimalnya penguatan sumberdaya manusia dan kelembagaan petani ikan 14. Rendahnya tingkat pengetahuan/skill peternak dan sumber daya manusia atau tenaga lapangan akan urgensitas kesehatan hewan terutama pada upaya-upaya preventif termasuk pemakaian rekomendasi obat-obatan. 15. Kurang optimal dalam operasional anggaran dan sarana prasarana

45



16. Ketidakoptimalan penambahan (pembangunan) Rumah Potong Hewan yang terstandarisasi. 17. Kurang tepatnya sasaran penetapan penerima bantuan yang disebabkan intervensi. 18. Ketidakoptimalan

peternak/kelompok

(penerima

bantuan)

dalam

pelaporan perkembangan ternak dan pelaksanaan budidaya. 19. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengolahan produksi perikanan 20. Rendahnya tingkat pengetahuan/skill peternak dan sumber daya manusia atau tenaga lapangan di bidang perikanan. 21. Fluktuasi yang cenderung meninggi akan harga pakan yang berpengaruh langsung pada keberhasilan budidaya ternak dan ikan. 22. Terbatasnya pengalokasian anggaran menyebabkan ketidakoptimalan kapasitas kelembagaan petani dan usaha tani sehingga cenderung masih dikelola secara tradisional; serta terhambatnya terobosan metode penyuluhan, sosialisasi pasca panen peternakan dan perikanan. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya, maka beberapa faktor kunci yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut: 1. Keterbatasan sumber daya manusia petugas lapangan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Jombang yang cukup luas. 2. Peningkatan

produktivitas

pembibitan

dan

pembenihan

sehingga

menghasilkan bibit dan benih unggul lokal 3. Pengembangan budidaya peternakan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan produksi ternak dan ikan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Jombang merupakan kota bersejarah yang memiliki peranan penting di Jawa Timur. Kabupaten yang dikenal sebagai pintu gerbang Kerajaan

46



Majapahit telah berkembang menjadi Kota Santri dan pusat Pondok Pesantren di tanah Jawa hingga memiliki slogan Jombang Beriman. Secara historis seluruh

pendiri

pesantren

di

Jawa

pernah

mengenyam

pendidikan

kepesantrenan di Jombang. Beberapa pondok pesantren yang terkenal adalah Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, dan Darul Ulum (Rejoso). Berdasar perkembangannya, Jombang mengalami dinamika yang diantaranya terdapat berbagai masalah pokok yang menjadi tantangan pembangunan untuk diemban Bupati selama lima tahun ke depan, antara lain : 1. Pembangunan yang lambat dan tidak merata; 2. Problem Kemiskinan dan pertanian; 3. Menurunnya infrastruktur dasar masyarakat desa; 4. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang tidak berpihak rakyat kecil. Berdasarkan permasalahan permasalahan pokok dan isu-isu strategis Kabupaten Jombang tersebut, dirumuskanlah visi Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut: “Jombang Sejahtera Untuk Semua”. Visi tersebut diwujudkan melalui

Program

Percepatan

Pembangunan

Desa

Minimal

500

Juta/Desa/Tahun. Pencapaian Visi didukung melalui 5 Misi yang diturunkan dari visi meliputi : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang terjangkau 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan Merata 4. Menyediakan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Baik dan bersih Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Jombang dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun kedepan akan fokus dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengerahkan dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada untuk mewujudkan

47

kesejahteraan

masyarakat

melalui

penerapan

tata

kelola



pemerintahan yang baik dan bersih dan serta percepatan pembangunan desa berikut masyarakatnya.

48



Tabel 12 Keterkaitan Program Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2018 Misi Ke 3 RPJMD : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan Merata

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator

Strategi

Sasaran

Program

Meningkat

Menjadikan

Meningkat

Terwujudnya

Pengawasan,

Meningkat

Pence

kan

agribisnis sebagai

kan produktivi

peningkatan

pencegahan, dan

kan kesehatan

gahan dan

perekonomia

sektor penyangga

tas pertanian

populasi dan

pengendalian

hewan dan

penanggulanga

n daerah

perekonomian

untuk mendukung

produksi hasil

penyakit hewan

kualitas produk

n penyakit

yang

daerah

perekonomian

peternakan

menular

peternakan

ternak

berdaya

1

Kebijakan

Indikator Program

1

Angka kejadian penyakit ternak

2

Angka kematian ternak

3

daerah

Tercapainya peningkatan

saing dan

prosentase

merata

daging berkualitas yang beredar di masyarakat 2

Pengawasan, pengendalian, peredaran dan peningkatan kualitas produk hasil ternak (kesehatan masyarakat veteriner)

1

Optimalisasi penerapan

Peningkatan

produksi dan

penerapan

produktivitas sub

teknologi

peningkatan

sektor peternakan

peternakan

produksi

berbasis teknologi

teknologi

peternakan 2

Meningkatkan

1

jumlah bibit sapi unggul bersertifikat 2

Meningkatnya

dan keunggulan

kualitas

sumberdaya lokal

pelayanan

Peningkatan kerjasama

Tercapainya

inseminasi buatan 3

dengan balai

SC (Service Per Conception)

penelitian dalam

4

Kelahiran Hasil IB

rangka transfer

5

Calving Interval

teknologi untuk

6

(jarak kelahiran)

peningkatan

Pelayanan IB

produktivitas hasil

Akseptor

ternak 3

49

Penggalian potensi



Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator

Strategi

Sasaran

Kebijakan

Program

Indikator Program

sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan melalui tekonologi terapan 1

2

3

Penyediaan

Mengembangkan

sarana produksi

usaha peternakan

Capaian produksi

usaha peternakan

sebagai

hasil ternak

Peningkatan

komoditas

:daging, telur,

posisi tawar dan

ekonomi produktif

susu

daya saing produk

yang mandiri dan

unggulan

berdaya saing

peternakan

berbasis

Peningkatan

agribisnis

pengetahuan dan

2

Tercapainya kecukupan protein hewani dari bahan

standarisasi untuk

asal hewan

produk penerapan 5

Tercapainya populasi unggas

peternakan

Penerapan

Tercapainya ruminansia

3

produksi hasil

budidaya ternak

Meningkatnya

populasi ternak

Peningkatan

ketrampilan usaha 4

1

4

Fasilitasi akses

Tercapinya nilai tukar petani sub

jaringan

sektor peternakan

pemasaran

5

Konsumsi hasil

produk

peternakan:

peternakan di

daging, telur,

dalam dan luar

susu.

daerah 6

Pembinaan,

Pembinaan

Terciptanya lapangan

pelatihan dan

lingkungan

usaha baru melalui

fasilitasi akses

sosial bidang

permodalan,

Peternakan dan

sarana prasarana

Perikanan

pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha

usaha budidaya

budidaya ternak dan

ternak/ikan

bantuan sarana produksi

Terwujudnya

50

1

Optimalisasi

Meningkatkan

peningkatan

akses pemasaran

produksi dan

produksi hasil

dan informasi

produktivitas sub

dan pemasaran

perikanan dan

pasar produk

sektor perikanan

produksi

kecukupan

perikanan

berbasis teknologi

perikanan

konsumsi

dan keunggulan

makan ikan

sumberdaya lokal

Optimalisasi

Tercapainya konsumsi

pengelolaan

makan ikan



Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator

Strategi

Sasaran 2

Kebijakan

Program

Optimalisasi

Pengembangan

penerapan

budidaya

teknologi

perikanan

peningkatan

Indikator Program

1

produksi ikan budidaya 2

produksi,

Tercapainya

Tercapainya peningkatan NTP

produktivitas perikanan dan pengolahan pasca panen 3

Penggalian potensi sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan melalui teknologi terapan

3

Penyediaan sarana dan prasarana usaha budidaya perikanan dan pembenihan ikan

4

Penggunaan dan produksi induk/benih unggul untuk usaha budidaya perikanan

Memantapkan

Meningkatkan

kawasan agropolitan

1

Peningkatan

Meningkatkan

Pengembangan

produksi dan

fungsi dan peran

fungsi dan peran

Kawasan

produktivitas

cluster perikanan

kawasan

Agropolitan

komoditas

di kawasan

agropolitan

cluster

unggulan di

agropolitan

sebagai sentra

Perikanan

kawasan

produksi,

agropolitan

pemasaran dan

Meningkatnya persentase produksi dan produktivitas ikan di kawasan agropolitan

kunjungan agrowisata

51



Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator

Strategi

Sasaran 2

Kebijakan

Program

Indikator Program

Peningkatan

Pengembangan

fungsi dan peran

Kawasan

cluster

Agropolitan

Meningkatnya populasi dan produksi hasil ternak dan unggas di kawasan agropolitan

peternakan di

cluster

kawasan

Peternakan

agropolitan

Terbangunnya

Fasilitasi pola

Membangun dan

Peningkatan

Tercapainya jumlah

jaringan

1

kemitraan antara

memperkuat pola

pemasaran

kemitraan jaringan

pemasaran

pelaku utama dan

kemitraan dan

hasil produksi

pemasaran hasil

pelaku usaha

akses pasar

peternakan

produksi peternakan

serta penyediaan

produk pertanian

1

informasi pasar dan pasokan Meningkatnya kesejahteraan petani

NTP (indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani)

1

Peningkatan

Menjadikan

Pemberdayaan

fungsi dan peran

kelembagaan

penyuluh

kelompok ternak/

Balai Penyuluhan

petani sebagai

peternakan/peri

ikan binaan

Pertanian (BPP)

basis penyuluhan

kanan lapangan

kelompok binaan

peternakan/perika

yang bermitra 3

Tercapainya

Pelaksanaan

klasifikasi

pembinaan teknis

kelompok ternak:

bagi petugas

a. Pemula b.

penyuluh lapangan

3

Tercapinya jumlah

sub sektor nan 2

2

Tercapinya jumlah

Madya c. Mandiri 4

Tercapainya

peternakan/perika

klasifikasi

nan

kelompok ikan: a.

Penyediaan

Pemula b. Madya

sarana dan

c. Mandiri

prasarana penyuluhan peternakan/perika nan

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas tentunya tidak terlepas dari tantangan dan peluang sebagai konsekwensi logis dari suatu cita-cita.

Berdasarkan kondisi

terkini yang terjadi pada penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di sub sektor peternakan dan perikanan baik ditinjau dari institusi Dinas Peternakan dan

52



Perikanan, Masyarakat Petani, dan Hewan Ternak dapat diindikasikan tantangan sebagai berikut: 1. Rendahnya tingkat kesadaran

peternak terhadap pentingnya kesehatan

hewan 2. Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan hewan 3. Belum tersedianya Rumah Potong Hewan yang berstandart SNI. 4. Kurangnya

kesadaran

peternak/kelompok

(penerima

bantuan)

dalam

memberikan pelaporan perkembangan ternak. 5. Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan produksi perikanan 6. Rendahnya tingkat pengetahuan/skill peternak dan sumber daya manusia di bidang perikanan. 7. Harga pakan pabrikan cenderung terus meningkat sehingga secara langsung berpengaruh pada pendapatan petani ternak dan ikan.

Sedangkan peluang dapat diindikasikan sebagai berikut: 1.

Potensi populasi ternak terutama sapi, kambing/domba dan unggas serta produksi hasil budidaya perikanan yang cukup besar

2.

Jumlah Peternak/Petani/kelompok yang cukup banyak

3.

Ketersediaan pakan ternak dari limbah pertanian cukup

4.

Jumlah penduduk sebagai konsumen cukup tinggi

5.

Permintaan bahan baku (ikan) oleh Industri Pengolahan Ikan yang cukup tinggi

6.

Minat masyarakat untuk budidaya perikanan meningkat

7.

SDA sangat mendukung dengan aliran sungai Kontho dalam budidaya perikanan

8.

Tingginya permintaan ternak dan Bahan Asal Hewan dari luar daerah.

53



3.3

Telaahan Renstra Kantor atau Lembaga dan Renstra Kementerian dan Provinsi

3.3.1 Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagaimana sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah: 1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi: a. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan sesuai

kebutuhan

nasional

dan

tantangan

global

serta

diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah. b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat. c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan: a.

Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

b.

Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan.

c.

Pulau–pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi.

d.

Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan: a. Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable.

54



b. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin. c. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi.

4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional: a. Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan. b. Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di bidang kelautan dan perikanan.

3.3.2 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Sasaran

utama

program

Direktorat

Jenderal

Peternakan

danKesehatan Hewan adalah memfasilitasi meningkatnya ketersediaan panganhewani (daging, telur,

susu), meningkatnya kontribusi ternak

domestikdalam penyediaan pangan hewani, meningkatnya ketersediaan proteinhewani asal ternak dan tersedianya daging sapi/kerbau domestik sebesarminimal 90 persen dari total kebutuhan nasional. Secara lebih rinci, sasarankegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah: 1. Penerbitan kebijakan dan NSPK di bidang: perbibitan; budidaya ternak;pakan ternak; pelayanan kesehatan hewan; pelayanan kesmavet danpascapanen; serta pelayanan publik. 2. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit denganmengoptimalkan sumber daya lokal. 3. Tercapainya

peningkatan

produksi

ternak

dengan

pendayagunaansumber daya lokal;

55



4. Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal; 5. Terkendali dan tertanggulanginya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis; 6. Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan; 7. Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis.

3.3.3 Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Pembangunan perikanan dan kelautan meliputi pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan danpemasaran hasil perikanan, industri kelautan (seperti industri maritim, perikanan, wisata bahari) yang dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

3.3.4 Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Sebagaimana sasaran dalam rencana strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kemampuan petani menghasilkan komoditas sumberdaya lokal berdaya saing tinggi; 2. Ketersediaan pangan hewani di Jawa Timur dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas bibit ternak serta meningkatnya populasi, produksi dan prduktifitas ternak. 3. Terkendalinya penyakit hewan menular dengan meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan; 4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dengan meningkatnya jaminan keamanan pangan hewani yang ASUH; 5. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein yang berasal dari ternak; 6. Terwujudnya Pelayanan Prima pada masyarakat peternakan.

56



Sasaran Perencanaan strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang tentunya dapat mempertimbangkan sasaran Renstra institusi pada tingkat Kementerian dan Provinsi tersebut diatas.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang adalah salah satu dokumen perencanaan wilayah yang telah memadukan keunggulan komoditas dan wilayah. RTRW ini dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang, maka dapat diidentifikasikan mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta pengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan: 1. Perwujudan sistem Perdesaan Melalui penetapan program perwujudan fungsi kawasan perdesaan direncanakan Dinas Peternakan dan Perikanan mengemban program Peningkatan Iklim Investasi pada dua termin yakni jangka tahun 2020 s/d 2024 an 2025 s/d 2029. 2. Perwujudan Kawasan Budidaya Melalui program peningkatan ketahanan pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan mengemban amanah atas penetapan rencana Pengembangan dan Rehabilitasi Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian sub sektor peternakan dan perikanan sebagai berikut: a. Ternak Besar jenis sapi potong di Kudu, Kabuh, Bareng dan Plandaan; sedangkan jenis sapi perah berada di Wonosalam, Ngoro, Diwek dan Mojoagung pada dua termin yakni jangka tahun 2015 s/d 2019 dan 2020 s/d 2024.

57



b. Ternak kecil (kambing dan domba) di wilayah Kesamben, Tembelang, Plandaan, Wonosalam, Ngusikan, sedangkan unggas (Ayam petelor dan potong, Itik) berada di Plandaan, Kudu, Ngusikan, Kabuh pada dua termin yakni jangka tahun 2015 s/d 2019 an 2020 s/d 2024. c. Ternak Ikan di wilayah Diwek, Ngoro, Perak dan Bandarkedungmulyo pada dua termin yakni jangka tahun 2015 s/d 2019 an 2020 s/d 2024. d. Pengembangan

kawasan

yang

ditetapkan

sebagai

sentra

pengembangan peternakan pada jangka tahun 2020 s/d 2024. e. Program peningkatan produksi hasil peternakan pada jangka tahun 2020 s/d 2024. Sedangkan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat strategis terutama terkait dengan pembangunan

yang

pembangunan

dapat

berwawasan dilakukan

lingkungan secara

sehingga

pelaksanaan

berkelanjutan

(Sustainable

Development). Oleh karena itu, telaahan KLHS lebih dititikberatkan bagaimana pembangunan sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Hal ini disebabkan sektor peternakan memberikan sumbangan terhadap efek rumah kaca yang dihasilkan dari limbah ternak dan pada sektor perikanan berhubungan dengan penurunan kualitas air. 3.5

Isu-Isu Strategis Pembangunan perekonomian di Kabupaten Jombang tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian propinsi, dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor, eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2018. Pembangunan

perekonomian

tidak

hanya

mengandalkan

dan

mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus

58



diperhatikan keberlangsungan (sustainability) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektor-sektor tersebut terutama dalam hal penyebaran investasi. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan di dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan, dari kajian Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang, RTRW, dan KLHS, maka dapat disusun berbagai isu strategis bagi pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Jombang. Beberapa isu strategis yang dapat dihimpun bagi pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: 1. Masih terjadinya wabah flu burung di daerah yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya preventif maupun kuratifnya 2. Masih terjadinya praktek-praktek illegal dalam penyediaan daging sapi, unggas dan ikan seperti; daging sapi gelonggong, daging ayam dan ikan berformalin sehingga membahayakan keamanan pangan.

59



3. Adanya trend permintaan komoditi peternakan (daging/telur/susu) dan perikanan organik , menjadi tantangan dalam budidaya ternak dan ikan organik 4. Isu peternakan "ramah lingkungan" menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengolahan dan pemanfaatan limbah peternakan (sebagai sumber energi terbarukan (biogas) maupun bahan baku pupuk organik. 5. Pemberlakuan pasar global berdampak pada meningkatnya peredaran daging impor 6. Terjadinya penurunan kualitas air di perairan umum karena pencemaran, berdampak pada penurunan produksi dan populasi ikan.

60



BAB IV VISI DAN MISI SKPD

4.1 Visi dan Misi SKPD Pembangunan Peternakan dan Perikanan yang dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup signifikan. Namun demikian, perubahan tatanan global, nasional serta regional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Jombang secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut. Munculnya kesadaran untuk menjadikan

potensi

lokal

menjadi

sumber

pendapatan

Peternak

dan

Pembudidaya ikan tercermin dalam keputusan pemerintah daerah yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang

Tahun

2014-2018

pada

Misi

Ketiga

yaitu

“Meningkatkan

Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan Merata”. Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar. Beberapa upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah: a. peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; pengembangan industri produktif berbasis UMKM; b. penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal; pengembangan model kemitraan usaha hulu-hilir; c. memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil

61



UMKM; d. peningkatan promosi dan kerja sama pengembangan potensi investasi; e. peningkatan keterampilan kewirausahaan; f.

peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan;

g. peningkatan kualitas SDM pencari kerja; h. peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja; i.

peningkatan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah;

j.

pengembangan potensi agribisnis;

k. memudahkan

aksesibilitas

pemasaran

produk-produk

pertanian

dan

perikanan; l.

mempermudah akses permodalan;

m. pengembangan kawasan pertanian dan perikanan; Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjawab tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan merumuskan visi sebagai berikut : ”Terwujudnya Masyarakat Peternakan dan Perikanan yang Mandiri, Berdaya Saing menuju Jombang Sejahtera”

Perumusan dan penjelasan terhadap visi di maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 13 Penjelasan Pokok Visi Dinas Peternakan dan Perikanan Visi “Terwujudnya Masyarakat Peternakan dan Perikanan yang Mandiri, Berdaya Saing menuju Jombang Sejahtera”

62

Pokok-pokok visi Kemandirian

Penjelasan Visi Meningkatnya kemampuan pemenuhan ketersediaan pangan melalui optimalisasi pemberdayaan modal manusia, sosial dan ekonomi dari masyarakat peternakan dan perikanan sehingga mengurangi ketergantungan terdahap penyediaan pangan dari non domestik.



Visi

Pokok-pokok visi Berdaya saing

Jombang Sejahtera

Penjelasan Visi Keadaan dimana produk Peternakan dan Perikanan yang mampu bersaing dengan sehat dalam lingkup regional maupun nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha peternakan dan perikanan Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan Merata demi kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jombang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2014-2018 lebih berorientasi pada peningkatan profesionalisme aparatur dalam mewujudkan pengusaha, masyarakat peternak, petani untuk menghasilkan produksi yang unggul dan berdaya saing dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4.1.1 Misi Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan dan isu yang ditetapkan serta dengan memperhitungkan peluang dan potensi yang dimiliki untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang di lakukan adalah: 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan dan perikanan berbasis teknologi dan keunggulan sumberdaya lokal 2. Mewujudkan pengembangan usaha Peternakan dan Perikanan sebagai komoditas ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya saing berbasis agribisnis. 3. Mewujudkan

peningkatan

kesehatan

hewan

dan

kualitas

produk

peternakan dan perikanan

63



4. Mengembangkan Kapasitas Sumberdaya Kelembagaan

Sedangkan penjelasan keempat misi diatas yang menjadi upayaupaya dalam pencapaian visi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut: a. Misi Pertama : “Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas peternakan dan perikanan berbasis teknologidan keunggulan sumberdaya lokal” Dinas Peternakan dan Perikanan selalu berupaya melakukan transfer teknologi kepada pelaku usaha peternakan dan perikanan melalui kegiatan pelatihan, gelar teknologi dan mengikutsertakan pelaku usaha peternakan dan perikanan dalam berbagai kegiatan, seminar, perlombaan, pameran, studi banding dan lain sebagainya untuk menambah wawasan agar pelaku usaha dapat menggali dan memanfaatkan sumberdaya lokal dengan memanfaatkan teknologi sehingga dapat menghasilkan produk yang unggul. b. Misi Kedua : “Mewujudkan pengembangan usaha Peternakan dan Perikanan sebagai komoditas ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya saing berbasis agribisnis” Usaha Peternakan dan Perikanan perlu dikembangkan dalam bentuk konsep kawasan agropolitan. Pembangunan kawasan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengelola usahanya, mulai dari lingkungan yang mendukung sesuai dengan standar usaha, sarana dan prasarana yang dapat dipenuhi secara terkoordinir, pola usaha yang dapat dikelola sesuai dengan permintaan pasar, bankable sampai kepada usaha pengolahan dan pemasarannya yang mampu memfasilitasi penjualan hasil sehingga menjadi usaha yang perekonomian yang menimbulkan multi player effek.

64



c. Misi Ketiga: ”Mewujudkan peningkatan kesehatan hewan dan kualitas produk peternakan dan perikanan” Produk dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan diharapakan dapat memenuhi persayaratan keamanan (safety), standard mutu (quality), kesejahteraan hewan (animal walfare), ramah lingkungan dan berkelanjutan. Upaya yang ditempuh melalui peningkatan

perlindungan

hewan,

pengamatan,

pengendalian,

dan

pemberantasan penyakit hewan, peningkatan pelayanan kesehatan hewan, peningkatan kualitas dan kuantitas obat hewan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner. d. Misi Keempat : ”Mengembangkan Kapasitas Sumberdaya Kelembagaan” Adalah

salah

pemerintahan

satu yang

upaya memiliki

dalam

mewujudkan

kapasitasbaik

sarana,

penyelenggaraan prasarana

dan

perangkat penunjang lainnya secara proporsional dan bertanggung jawab. Proporsional dalam hal ini mengandung pengertian bahwa setiap domain pemerintahan melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa pelaksanaan peran dan fungsi setiap domain pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan baik urusan

65



peningkatan SDM aparatur dan SDM pelaku usaha peternakan dan perikanan maupun urusan pilihan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat peternak dan perikanan. Tujuan jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan

penyediaan

produk

dan

kebutuhan

infrastruktur

peternakan dan perikanan guna mendukung meningkatan produksi ternak dan ikan yang unggul. 2. Meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis. 3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian Penyakit ternak dan Ikan sebagai peningkatan kualitas produk peternakan dan ikan. 4. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

66



Tabel 14 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan (RENSTRA) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 Visi : “Terwujudnya Masyarakat Peternakan dan Perikanan yang Mandiri dan Berdaya Saing menuju Jombang Sejahtera” NO.

MISI

1.

Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan dan perikanan berbasis teknologi dan keunggulan sumberdaya lokal

Meningkatkan penyediaan produk dan kebutuhan infrastruktur peternakan dan perikanan guna mendukung meningkatan produksi ternak dan ikan yang unggul

1. Peningkatan kesejahteraan petani sub sektor peternakan dan perikanan 2. Mendorong peningkatan produksi peternakan 3. Peningkatan produksi ikan

2.

Mewujudkan pengembangan usaha Peternakan dan Perikanan sebagai komoditas ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya saing berbasis agribisnis

Meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis

1. Peningkatan kerjasama usaha peternakan dan perikanan yang menumbuhkan kemandirian masyarakat 2. Meningkatnya konsumsi protein hewani 3. Meningkatnya konsumsi ikan

3.

Mewujudkan peningkatan kesehatan hewan dan kualitas produk peternakan dan perikanan

Meningkatkan pencegahan dan pengendalian Penyakit ternak dan Ikan sebagai peningkatan kualitas produk peternakan dan Ikan

1. Peningkatan kesehatan hewan ternak dan ikan

Mengembangkan Kapasitas Sumberdaya Kelembagaan

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung

Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana aparatur

4.

67

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN Terwujudnya peningkatan NTP (Nilai Tukar Petani) sub sektor peternakan dan perikanan

Terwujudnya peningkatan konsumsi ikan

2. Peningkatan kesmavet untuk mendukung jaminan keamanan pangan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum dan perlengkapan



4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Tujuan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) 2014-2018 diarahkan untuk lebih memantapkan penataan di segala bidang dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Terkait dengan penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan peternakan dan perikanan dari sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan peternakan meliputi industri sapi perah, sapi potong,olahan hasil ternak dengan memperhatikan buangan limbah menjadi sumber energi sehingga tidak mencemari lingkungan. Pembangunan Perikanan juga meliputi penyediaan benih dan induk berkualitas serta pengolahan hasil perikanan berikut peningkatan jaringan pemasaran ternak dan ikan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi dan misi lebih lanjut dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2014-2018 strategi dan arah pembangunan jangka menengah yang akan diterapkan secara berkesinambungan dengan cara menidentifikasi berbagai faktor yang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal dalam lima tahun kedepan. Dengan semangat visi “Jombang Sejahtera Untuk Semua”, melahirkan sikap saling bahu membantu sehingga menjadi energi kolektif luar biasa dalam bentuk kerjasama antara masyarakat peternakan perikanan dengan aparatur dalam menyelesaikan berbagai masalah. Berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini dengan isu-isu strategis, tantangan dan peluang maka strategi yang dipilih sesuai misi adalah sebagai berikut :

68



1.

Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan dan perikanan berbasis teknologi dan keunggulan sumberdaya lokal, strateginya adalah: a. Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi peternakan dan perikanan. b. Melakukan kerjasama dengan balai penelitian dalam rangka tranfer teknologi untuk peningkatan produktivitas hasil ternak dan ikan. c. Menggali potensi sumberdaya lokal yang dapat dikembangkan melalui teknologi terapan. d. Menerapkan standarisasi untuk produk peternakan dan perikanan. e. Menggunakan induk/benih unggul untuk usaha budidaya perikanan. f.

Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan usaha peternakan dan perikanan.

2.

Mewujudkan pengembangan usaha peternakan dan perikanan sebagai komoditas ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya saing berbasis agribisnis, strateginya adalah: a. Menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal. b. Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah dengan sertifikasi produk yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Meningkatkan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan pembuatan produk olahan dari ternak dan ikan. d. Membuka jaringan pemasaran produk peternakan dan perikanan di dalam dan luar daerah. e. Memfasilitasi untuk mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan atau bantuan sosial dan program lainnya dari pemerintah. f. Pengembangan kawasan agropolitan /minapolitan peternakan dan perikanan yang terpadu.

69



3.

Mewujudkan

peningkatan

kesehatan

hewan

dan

kualitas

produk

peternakan dan perikanan, strateginya adalah: a. Peningkatan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan peternakan dan perikanan. b. Pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular dan ikan dan meningkatkan pengawasan KESMAVET 4.

Mengembangkan kapasitas sumberdaya kelembagaan, strateginya adalah: a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya. b. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi. c. Peningkatan disiplin kerja aparatur. d. Pengembangan sumberdaya masyarakat peternakan dan perikanan melalui peningkatan pengetahuan bidang peternakan dan perikanan. Berdasarkan strategi tersebut

Dinas Peternakan dan Perikanan

menetukan arah kebijakan untuk pembangunan lima tahun 2104-2018 sebagai berikut: 1. Meningkatkan sinergitas seluruh komponen masyarakat peternakan dan perikanan, baik aparatur maupun pelaku usaha peternakan dan perikanan. 2. Mendukung peningkatan populasi dan produksi melalui pengembangan mutu genetik bibit dan benih komoditas unggulan, sumberdaya lokal serta pengembangan manajemen usaha peternakan dan perikanan. 3. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan investasi serta kemitraan yang saling menguntung dan menguatkan. 4. Pengembangan usaha dengan pendekatan kawasan, penggunaan teknologi dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan, kelestarian lingkungan dan usaha yang berkelanjutan. 5. Mengembangkan sistem pengendalian penyakit hewan dan ikan. 6. Penataan sarana dan prasarana UPTD peternakan dan perikanan. 7. Pembangunan usaha peternakan dan perikanan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan

70



usaha peternakan dan perikanan dari yang sifatnya tradisional, pelaku ekonomi subsistem menjadi pelaku usaha modern.

71



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program Dinas Peternakan dan Perikanan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahanyang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2014 – 2018 meliputi: Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 – 2018 Kabupaten Jombang dalam rangka pencapaian visi dan misi. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut: Tabel 15 Nama Program Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2014-2018 No

72

Nama Program

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

5.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

6.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

7.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

8.

Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/Perikanan Lapangan

9.

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan



No

Nama Program

10.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

11.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan Dan Perikanan

12.

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Claster Perikanan

13.

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Claster Peternakan

14.

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

5.2 Indikator Kinerja Indikator ini merupakan gambaran kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menudukung visi misi Dinas maupun Kepala Daerah dan disusun berdasarkan estimasi dan ekspektasi hasil yang dapat dicapai di akhir tahun renstra. Sebagaimana 14 program dapat dilihat pada lampiran tabel diatas maka disusun Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD. Pagu Indikatif yang direncanakan merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan predisksi kenaikan harga dan skala prioritas. Adapun yang menjadi Indikator makro dari pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Jombang Tahun 2014 sampai dengan 2018 ialah seperti pada tabel dibawah ini:

73



BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Arah pembangunan Kabupaten Jombang menekankan pada kesejahteraan masyarakat sebagaimana arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jombang. Dinas Peternakan dan Perikanan menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun berdasarkan pada hasil rumusan indikator pada Dinas Peternakan dan Perikanan pada Renstra untuk periode pembangunan 2014-2018; jika disesuaikan dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang yang secara langsung mendukung pencapain Tujuan dan sasaran ialah seperti terlihat pada tabel berikut ini:

74


LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN RPJMD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun (outcome) dan Kegiatan (output) Awal Perencanaan Meningkatnya Capaian produksi hasil ternak: 1 Daging 2 Telur 3 Susu 4 Tercapainya populasi ternak ruminansia 5 Tercapainya populasi unggas

Tahun -1

Tahun -2

Tahun -3

Tahun -4

Tahun -5

Target

Target

Target

Target

Target

Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD Target

17.459 ton 12.641 ton 6.502 ton

17.695 ton 13.484 ton 6.632 ton

17.951 ton 13.712 ton 6.708 ton

18.275 ton 13.875 ton 6.943 ton

18.533 ton 14.069 ton 7.105 ton

18.878 ton 14.263 ton 7.248 ton

18.878 ton 14.263 ton 7.248 ton

276.619 ekor

285.044 ekor

312.025 ekor

312.025 ekor

9.058.000 ekor

9.058.000 ekor

7,76 gr/kap/hr 7,79 gr/kap/hr 7,89 gr/kap/hr 7,95 gr/kap/hr 7,95 gr/kap/hr

7,95 gr/kap/hr

8.143.389 ekor 8.344.000 ekor

291.934 ekor 297.143 ekor 304.215 ekor 8.499.000 ekor

8.694.000 ekor

8.848.000 ekor

6 Tercapainya kecukupan

protein hewani dari bahan asal hewan 7 Tercapinya nilai tukar petani sub sektor peternakan 8 Konsumsi hasil peternakan a) daging b) telur c) susu 1 Tercapainya jumlah sapi potong yang teregister/KTP ternak

7,17 gr/kap/hr 141,74

158.15

162.93

165.38

170.37

172.93

172.93

11,57 kg/kap/th

11,62 kg/kap/th

11,92 kg/kap/th

12,02 kg/kap/th

12,08 kg/kap/th

12,20 kg/kap/th

12,20 kg/kap/th

8,46 kg/kap/th

8,96 kg/kap/th 9,02 kg/kap/th 9,04 kg/kap/th 9,08 kg/kap/th 9,11 kg/kap/th

3,94 kg/kap/th

2,82 kg/kap/th 2,85 kg/kap/th 2,91 kg/kap/th 2,94 kg/kap/th

2000 ekor

2100 ekor

2200 ekor

2300 ekor

2400 ekor

9,11 kg/kap/th

3 kg/kap/th

3 kg/kap/th

2500 ekor

2500ekor

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun (outcome) dan Kegiatan (output) Awal Perencanaan 2 Meningkatnya kualitas pelayanan inseminasi buatan SC (Service Per Conception)

1,5 ekor

Target 1.5

Target 1.5

Target 1.48

Target 1.48

Target 1.48

Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD Target 1.48

3 Kelahiran Hasil IB 4 Calving Interval (jarak kelahiran) 5 Pelayanan IB 6 Akseptor 1 Tercapinya jumlah kelompok ternak/ ikan binaan 2 Tercapinya jumlah kelompok binaan yang bermitra 3 Tercapainya klasifikasi kelompok ternak: a) pemula

21.333 ekor 17 bulan







40.000 straw 26.600 ekor 9 kelompok



52.000 straw 33.000ekor 14 kelompok




20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

b) madya c) mandiri 4 Tercapainya klasifikasi kelompok ikan: a) pemula b) madya c) mandiri Tercapainya konsumsi makan ikan

Tahun -1

Tahun -2

Tahun -3

Tahun -4

Tahun -5

201 kelompok

202 kelompok 203 kelompok 204 kelompok 205 kelompok 206 kelompok 206 kelompok

4 kelompok 1 kelompok







41 kelompok 11 kelompok 1 kelompok 15,2 kg/kap/th

50 kelompok 12 kelompok 1 kelompok 16,6 Kg/kap/thn




86 kelompok 20 kelompok 3 kelompok 17 kg/kap/th

86 kelompok 20 kelompok 3 kelompok 17 kg/kap/th

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun (outcome) dan Kegiatan (output) Awal Perencanaan

Target 5 inti dan 110 plasma

Target Target Target Target 5 inti dan 115 5 inti dan 120 5 inti dan 125 5 inti dan 130 plasma plasma plasma plasma

Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD Target 5 inti dan 130 plasma

160 petani

160 petani

160 petani

160 petani

160 petani

160 petani

3.393 ton 152 ton 5.562 ton 458.227 ekor

3.585 ton 163 ton 5.835 ton 4.463.920 ekor

3.710 ton 170 ton 6.121 ton 466.794 ekor

3.860 ton 178 ton 6.423 ton 474.859 ekor

4.010 ton 186 ton 6.793 ton 476.135 ekor

4.167 ton 195 ton 7.701 ton 481.640 ekor

49.332 ton 892 ton 32.873 ton 481.640 ekor

1.776.700 ekor

1.862.434 ekor 1.952.447 ekor 7.930 ton 7.930,5 ton

2.046.958 ekor 7.931,5 ton

2.146.192 ekor 7.932 ton

2.250.388 ekor 2.250.388 ekor

Tercapainya Jumlah kemitraan 5 inti dan 100 usaha antara kelompok ternak plasma (plasma) dengan pelaku usaha (inti) Terciptanya lapangan usaha baru 160 petani melalui pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak dan bantuan sarana produksi Tercapainya populasi produksi hasil ternak dan unggas di kawasan agropolitan: 1 daging 2 telur 3 susu 4 5

populasi ruminansia populasi unggas

1 Tercapainya produksi ikan

7.930 ton; 2.

2 tercapainya produktivitas ikan 233,56 ton/ha

Tahun -1

Tahun -2

Tahun -3

Tahun -4

Tahun -5

7.933,5 ton.

233,56 ton/ha 233,59 ton/ha 233,62 ton/ha 233,65 ton/ha 233,68 ton/ha

7.933,5 ton 233,68 ton/ha

di kawasan agropolitan 1 Angka kejadian penyakit ternak

35%

30%

25%

23%

21%

18%

18%

2 Angka kematian ternak 3 Tercapainya prosentase

12% 70%

10%; 75%

8%; 78%

7%; 80%

6%; 82%

5%; 85%

5%; 85%

daging berkualitas yang beredar di masyarakat


BAB VII PENUTUP

Rencana PerikananKabupaten

Strategis Jombang

(Renstra) Tahun

Dinas

2014-2018

Peternakan merupakan

dan

dokumen

perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode waktu tahun 2104 sampai dengan tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan. Dokumen Renstra disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 20142018. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan memang tidak mudah dan akan banyak

ditemui

tantangan

serta kendala

baik

dari

dalam

penyelenggara

pemerintahan maupun dari masyarakat. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan dibidang sub sektor peternakan dan perikanan dapat tercapai dengan mengacu pada ketetapan RPJPD maupun RPJMD. Dengan demikian,hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat menuju Jombang yang Sejahtera.

75



DRAFT USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang periode 2014-2018

NO

Sasaran

1

2 Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta 1. Sarana dan Prasarana aparatur

Menyediakan dukungan sarana prasarana aparatur yang memadai

Indikator Sasaran

3 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum dan perlengkapan

KODE

Tahun -1 Target 8 100%

Tahun -2 Rp. 9 593,179,500

Target 10 100%

Tahun -3

Rp. 11 593,179,500

Target 12 100%

Tahun -4

Rp. 13 593,179,500

Target 14 100%

Tahun -5

Rp. 15 593,179,500

Target 16 100%

Rp. 17 593,179,500

6 tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur

2.05.01.0901

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

538,579,500

12 bulan

538,579,500

12 bulan

538,579,500

12 bulan

538,579,500

12 bulan

538,579,500

2.05.01.0020

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya jasa 12 bulan administrasi 54,600,000 perkantoran Tercapainya dukungan 100% sarana dan prasarana pelayanan

12 bulan

54,600,000

12 bulan

54,600,000

12 bulan

54,600,000

12 bulan

54,600,000

12 bulan

54,600,000

2.05.02.0903

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

2.05.02.0905

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/b erat gedung kantor/bangunan pendukungnya

2.05.02.0906

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/b erat sarana dan prasarana gedung kantor

terpenuhinya kebutuhan kantor; peralatan gedung kantor; meja kursi kerja terlaksananya pemeliharaan dan pengecatan gedung kantor; rehabilitasi / pembangunan RPH Mojoagung dan Taman Kantor terlaksananya pemeliharaan / service dan penggantian suku cadang; pemeliharaan / service dan cadang peralatan kantor

Terpenuhinya 2.05.02 dukungan sarana prasarana aparatur yang memadai

7 100%

100%

26 unit 75,000,000 34 unit

18 unit 600,302,110

8 unit

10 unit 21,000,000 29 unit; 92 unit

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Tersedianya olah raga 169 stel 25,350,000

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

2.05.07.1371

Penyusunan rencana strategis SKPD

12 buku

2.05.07.1372

Penyusunan rencana kerja SKPD

Tersusunnya 15 buku dokumen Renstra 35,000,000 SKPD Tersusunnya dokumen Renja SKPD

2.05.07.1373

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP)

Meningkatkatnya 2.05.07 konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

100%

100%

100%

247,348,400

344,500,000 12 UNIT

terlaksananya 22 unit 21,200,000 20 unit pemeliharaan / service dan penggantian suku cadang Tercapainya disiplin aparatur

463,920,000

73,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/b erat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.05.03.06

7

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Data Capaian pada Program (outcome) dan Tahun Awal Kegiatan (output) Perencanaan

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 2.05.01

2.05.03

Penyediaan dokumen perencanaan stretegis, pelaporan kinerja serta keuangan

Program dan Kegiatan

100%

164 stel

100%

200,000,000

23,100,000 10 UNIT; 48 UNIT

23,562,000

23,320,000 21 UNIT

23,786,400

24,600,000

100%

24,600,000

100%

477,430,368

100%

487,009,574

100%

496,749,764

1 PAKET

75,919,200

1 PAKET

77,468,184

1 PAKET

79,017,547

12 UNIT

353,215,800

12 UNIT

360,280,116

12 UNIT

367,485,718

24,033,240

10 UNIT; 48 UNIT

24,513,904

10 UNIT; 48 UNIT

25,004,182

24,262,128

21 UNIT

10 UNIT; 48 UNIT

21 UNIT

100%

24,600,000

100%

24,747,370 21 UNIT

25,242,317

24,600,000

24,600,000

100%

24,600,000 1 paket

24,600,000 1 paket

24,600,000 1 paket

24,600,000 1 paket

24,600,000

37,570,000

38,321,400

39,087,828

39,869,584

40,666,974

100%

100%

100%

100%

5,000,000 1 PAKET

5,100,000

1 PAKET

5,202,000

1 PAKET

5,306,040 1 PAKET

15 buku

8,320,000 1 paket

8,486,400

1 paket

8,656,128

1 paket

8,829,250 1 paket

9,005,835

20 buku

14,250,000 1 paket

14,535,000

1 paket

14,825,700

1 paket

15,122,214 1 paket

15,424,658

Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD

Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggungja wab

Target 18 100%

Rp. 19 2,965,897,500

20 DISNAKKAN

21

100%

2,411,324,500

DISNAKKAN

KAB. JOMBA NG

100%

123,000,000

DISNAKKAN

KAB. JOMBA NG

100%

187,850,000

DISNAKKAN

KAB. JOMBA NG

5,412,160



NO

1

Sasaran

2

2. Meningkatkan penyediaan produk dan kebutuhan infrastruktur peternakan dan

Indikator Sasaran

3

KODE

4 2.05.07.1374

Terwujudnya 2.05.20 peningkatan NTP (Nilai Tukar Petani) sub


5 Penyusunan laporan keuangan SKPD

Program pengembangan budidaya perikanan

6 Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis SKPD ; Tersusunnya dokumen laporan realisasi anggaran SKPD 1 Tercapainya produksi ikan budidaya

7

Tahun -1 Target 8 5 buku ; 5 buku

Rp. Target 10 9 10,000,000 1 paket

Terlaksananya pembenihan ikan dan sarana prasarana kolam Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran kredit/pendampingan penerima kredit program Terlaksananya usaha ekonomi produksi usaha budidaya ikan lele ; terlaksananya pengembangan budidaya perikanan bagi kelompok

74

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

2.05.20.0003

Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan

2.05.20.0004

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana/Prasarana Budidaya Perikanan

Terlaksananya pembangunan pos petugas penyuluh dan sarana prasarana penyuluh perikanan

2.05.20.0006

Magang Budidaya Perikanan

2.05.20.0008

Pendataan potensi perikanan

2.05.20.0009

Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan

Terlaksananya magang budidaya perikanan Terlaksananya pengumpulan dan pengolah data potensi perikanan Terlaksananya bimbingan teknis bagi pembudidaya ikan

2.05.20.0014

Penebaran benih ikan di Perairan Umum (Restocking)

Terlaksananya 30000 ekor produksi ikan di sentra 69,370,080 aquabisnis perikanan

2.05.20.0019

Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan Kajian Kawasan Budidaya Perikanan

Terlaksananya budidaya perikanan

900 kg 30,250,000 900 kg

Terlaksananya kajian penerapan teknologi budidaya perikanan

-

Rp. 13 10,404,000

Target 14 1 paket


Tahun -5

Rp. 15 10,612,080

15.760,5 ton

Target 16 1 paket

Rp. 17 10,824,321

15.761 ton

Target 18


Rp. 19

20

21

4,849,559,982

DISNAKKAN

KAB. JOMBA NG

15.761 ton

15.759 ton 484,672,500

889,980,678 82

816,623,300

1,089,492,198

83

84

84

6 jenis ikan 202,694,166

6 jenis ikan

175,000,000

6 JENIS IKAN

175,000,000

6 JENIS IKAN

175,000,000

6 JENIS IKAN 175,000,000

6 JENIS IKAN 175,000,000

21 kelompok 23,390,000

21 kelompok

25,700,000

12 bulan

23,390,000

12 bulan

23,390,000

12 bulan

12 bulan

40 RTM ; 335,698,460

40 RTM; 50 prosen (ikan lele)

833,466,306

15 RTM; 50 prosen (ikan lele)

140,000,000 15 RTM; 50 prosen (ikan lele)

1 UNIT

20 orang 323,698,800

40 orang

4 tribulan ;21 kecamatan 11,000,000

4 Tribulan ;21 kecamatan

6000 lele 1000 patin 8 kelompok 1000 gurame

30000 ekor

-

362,950,000

20 orang


23,390,000


23,390,000

335,698,460

150,000,000

175,000,000

20 orang

323,698,800

12,100,000

12,342,000

4 Tribulan

12,588,840

4 Tribulan

12,840,616

4 Tribulan

13,097,428

33,275,000 8 kelompok

33,940,500

8 kelompok

34,619,310

8 kelompok

35,311,696

8 kelompok

36,017,929

30000 ekor

79,382,528

30000 ekor

79,382,528

30000 ekor

82,589,581

76,300,000

50,000,000 900 kg

100,000,000 900 kg

100,000,000 900 kg

-

1 Meningkatnya Capaian produksi hasil ternak:

e Tercapainya populasi unggas f Tercapainya kecukupan protein hewani dari bahan asal hewan

Target 12 1 paket

Tahun -4

80

2.05.20.0002

a Daging

Rp. 11 10,200,000

81

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

b Telur c Susu d Tercapainya populasi ternak ruminansia

Tahun -3

15.758 ton 1,568,791,306

2 Tercapainya peningkatan NTP

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Tahun -2

15.769 ton 15.551,4 ton

2.05.20.0001

2.01.22

7



1 jenis ikan

3,154,540,760

900,000,000

832,020,000

100,000,000 900 kg

100,000,000

55,000,000

1,828,445,000

2,559,337,058

8,644,117,508

17.459 ton

17.695 ton

17.951 ton

18.275 ton

18.533 ton

18.878 ton

18.878 ton

12.641 ton 6502 ton 276.619 ekor

13.484 ton 6.632 ton 285.044 ekor

13.712 ton 6.708 ton 291.934 ekor

13.875 ton 6.943 ton 297.143 ekor

14.069 ton 7.105 ton 304.215 ekor

14.263 ton 7.248 ton 312.025 ekor

14.263 ton 7.248 ton 312.025 ekor

8.143.389 ekor

8.344.000 ekor

8.848.000 ekor 7,95 gr/kap/hr

9.058.000 ekor

9.058.000 ekor

7,76 gr/kap/hr

8.499.000 ekor 7,79 gr/kap/hr

8.694.000 ekor

7,17 gr/kap/hr

7,95 gr/kap/hr

7,95 gr/kap/hr

7,89 gr/kap/hr

DISNAKKAN

KAB. JOMBA NG



NO

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

KODE

4

3

5

2.01.22.0001

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan ternak

2.01.22.0002

Pembibitan Dan Perawatan Ternak

2.01.22.0003

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

2.01.22.0004



6 g Tercapinya nilai tukar petani sub sektor peternakan h Konsumsi hasil peternakan: a) daging

Tahun -1

7 141.74

Target 8 158.15

11,57 kg/kap/th

11,62 kg/kap/th

Rp. 9

b) telur 8,46 kg/kap/th 8,96 kg/kap/th c) susu 3,94 kg/kap/th 2,82 kg/kap/th Pembangunan/rehabilit 1 unit 575,000,100 1 Unit asi sarana prasarana pembibitan ternak

Target 10 162.93

Tahun -3 Rp. 11

11,92 kg/kap/th 9,02 kg/kap/th 2,85

Target 12 165.38

Tahun -4 Rp. 13

12,02 kg/kap/th

Target 14 170.37

Rp. 15

12,08 kg/kap/th 9,08 kg/kap/th 2,94

9,04 kg/kap/th 2,91 kg/kap/th


Tahun -5 Target 16 172.93

Rp. 17

12,20 kg/kap/th 9,11 kg/kap/th 3 kg/kap/th

Target 18 172.93

Rp. 19


20

21

12,20 kg/kap/th 9,11 kg/kap/th 3 kg/kap/th

630,225,310

850 ekor

245 RTM 897,145,000

240 RTM; 4 kelompok

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat

Terlaksananya 12 bulan ; 18 pendampingan serta kelompok monitoring evaluasi 648,105,000 perkembangan ternak yang didistribusikan kepada masyarakat; Terlaksananya penyuluhan kelompok tani ternak

12 bulan; 16 kelompok

434,750,000

2.01.22.0006

Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak

Terlaksanana 1 unit ; 6 bulan penyediaan kebun bibit 48,696,667 HMT; Terlaksanana analisa bahan pakan/ternak

1 Unit; 6 bulan

50,000,000

2.01.22.0008

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis pada beberapa pokja

6 kelompok

140,200,000

2.01.22.0011

Magang Budidaya Ternak Rumansia Kecil

Meningkatnya pengetahuan ketrampilan dan penciptaan lapangan usaha di pedesaan

40 orang 242,300,000

Penyuluhan dan Pengawasan mutu Ternak

Terlaksananya pengawasan mutu pakan ternak

-

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Terpenuhina kebutuhan sarana produksi pakan dan obat-obatan pembibitan ayam buras Terlaksananya usaha ekonomi produktif budidaya ternak kambing/ domba; Terlaksananya usaha ekonomi produktif budidaya ternak kambing dan itik bagi kelompok

Tahun -2

740 ekor 349,000,000

2.01.24

7


383,900,000

2,400

1,262,865,450 30 RTM

1 kali 252,600,000

3 kelompok

400,000,000 3,000

450,000,000 3,000

175,000,000 30 RTM

175,000,000 245 RTM

897,145,000 296 RTM

100,000,000

2 kelompok

75,000,000

20 orang

120,000,000

20 sampel bahan pakan 10 sampel pakan jadi 1,097,600,000

400,000,000 3,000

2200 ekor

3 kelompok

3 kelompok

43.000 stek

52,020,000

2 kelompok

75,000,000 4 kelompok

2300 ekor

30,000,000 20 sampel bahan pakan 10 sampel pakan jadi 3,850,000,000

100,000,000

9 kelompok

1,262,865,450

434,750,000

43.000 stek

40 orang


100,000,000

450,000,000

2400 ekor

54,121,608

109,000,000

2 kelompok

75,000,000

242,300,000

50 orang

252,600,000


2500 ekor

30,000,000

1 Tercapainya jumlah sapi potong yang teregister/KTP ternak

2000 ekor

2100 ekor

4,175,000,000

2500ekor

2 Meningkatnya kualitas pelayanan inseminasi buatan SC (Service Per Conception)

1,5 ekor

1.5

1.5

1.48

1.48

1.48

1.48

3 Kelahiran Hasil IB 4 Calving Interval (jarak kelahiran)








5 Pelayanan IB

40.000 straw

50.000 straw

50.000 straw

52.000 straw

52.000 straw

55.000 straw

55.000 straw

17,045,189,780 DISNAKKAN

KAB. JOMBA NG



NO

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

KODE

4

3


5



6 7 6 Akseptor 26.600 ekor Terlaksananya sarana 2000 akseptor prasarana aplikasi sistem monitoring pembibitan ternak

Tahun -1

200,000,000

Target Rp. 10 11 33.000 ekor 750 akseptor 75,000,000

622,600,000

302 desa

Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna

2.01.24.0002

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Terlaksananya 15 unit pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna

15 unit

2.01.24.0003

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Terpeliharanya sarana dan prasarana tekhnologi peternakan tepat guna

pemeliharaan software 12 bulan dan Upgrade program

2.01.24.0005

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan tekhnis penerapan tekhnologi peternakan tepat guna

40 orang

2.01.24.0012

Fasilitasi Pelayanan kesehatan hewan dan IB di PUSKESWAN

Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan IB

500 ekor

2.01.25

Program 1 Tercapinya jumlah Pemberdayaan kelompok ternak/ ikan Penyuluh binaan Peternakan/Perikanan 2 Tercapinya jumlah Lapangan kelompok binaan yang bermitra

Rp. 9

Tahun -3

Target 8 33.000 ekor 2000 akseptor

2.01.24.0001

pemeliharaan software 12 bulan dan Upgrade program

Tahun -2

50,000,000 pemeliharaan software 12 bulan dan Upgrade program

Target 12 33.000ekor

3,775,000,000

302 desa


165,650,000 11 kelompok

Rp. 13


3,775,000,000 302 desa


3,775,000,000 302 desa

20 orang

75,000,000 20 orang

75,000,000

25,000,000 180 ekor

25,000,000 180 ekor

25,000,000 500 ekor

75,000,000

40,000,000

84,118,835 18 kelompok

85,022,175

21 kelompok

Target 18 37.000 ekor

Rp. 19


20

21

DISNAKKAN

KAB. JOMBA NG

3,775,000,000

50,000,000

14 kelompok



Tahun -5


150,000,000

75,000,000 180 ekor

Tahun -4

9 kelompok

10 kelompok

1,573,730,197

21 kelompok

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

a) pemula

201 kelompok

202 kelompok

206 kelompok

6 kelompok

10 kelompok


206 kelompok

4 kelompok


204 kelompok

b) madya

14 kelompok

14 kelompok

c) mandiri

1 kelompok

2 kelompok

2 kelompok mandiri

3 kelompok

3 kelompok

4 kelompok

4 kelompok

a) pemula

41 kelompok

50 kelompok

59 kelompok

68 kelompok

77 kelompok

86 kelompok

86 kelompok

b) madya

11 kelompok

12 kelompok

14 kelompok

16 kelompok

18 kelompok

20 kelompok

20 kelompok

c) mandiri

1 kelompok

1 kelompok

2 kelompok

2 kelompok

3 kelompok

3 kelompok

1,948,521,207

3 Tercapainya klasifikasi kelompok ternak:

4 Tercapainya klasifikasi kelompok ikan:

2.01.25.0001

3. Meningkatnya kerjasama usaha peternakan dan perikanan yang menumbuhkan kemandirian masyarakat

7

Peningkatan 1 Terlaksananya Kapasitas Tenaga pelatihan petani ikan Penyuluh dan ternak Peternakan/Perikanan

8 kali @30 org 69,100,000

8 kali

76,000,000 4 kali

2 Terlaksananya 1 kali @30 org pelatihan penyuluh peternakan / perikanan

1 kali

1 kali

2.01.25.0004

Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan

Terlaksananya 1 unit (pagar BPP pengadaan sarana Ngoro) prasarana penyuluhan 217,422,800

76 unit

89,650,000

2.05.23

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Tercapainya konsumsi makan ikan

16,6 Kg/kap/thn

97,000,000 16,7 kg/kap/th

15,20 kg/kap/thn

40,000,000 8 kali; 1 kali

1 kali

84,118,835 8 kali; 1 kali

1 kali

85,022,175 8 kali; 1 kali

1 kali

1 unit (BPP NRIMBI DAN NGORO) 80,000,000 16,8 kg/kap/th

80,000,000 16,9 kg/kap/th

3 kelompok 94,949,497

80,000,000 17 kg/kap/th

1,478,780,700

80,000,000 17 kg/kap/th

417,000,000

DISNAKKAN



NO

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

KODE



Tahun -1 Target 8

Tahun -2 Rp. Target 10 9 97,000,000 1 paket

4 2.05.23.0003

5 Introduksi pengolahan produk perikanan dan peningkatan konsumsi ikan

6 Terlaksananya introduksi hasil pengolahan

2.01.23

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Tercapainya jumlah kemitraan jaringan pemasaran hasil produksi peternakan

2.01.23.0007

Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

Terlaksananya pameran dan kontes ternak

1 kali

270,000,000

2.01.23.0010

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data informasi harga pasar

60 buku

20,000,000

2.01.23.0016

Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)

Tercapainya pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)

1 unit

Pembangunan/Rehabil itasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu Serta Penyediaan Sarana Prasarana Pendukungnya

Tersedianya tempat penampungan air susu (cooling unit)

1 cooling unit kapasitas 7500 Lt.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan Dan Perikanan

Terciptanya lapangan 160 petani usaha baru melalui pembinaan kemampuan dan ketrampilan usaha budidaya ternak dan bantuan sarana produksi

160 petani

Terlaksananya bimbingan teknis budidaya domba bagi petani miskin tembakau ; Terlaksananya bimbingan teknis budidaya sapi potong

160 petani ; 100 petani

2.05.46

2.05.46.001

2.05.46.002

7


Pembinaan kemampuan dan keterampilan usaha budidaya ternak/ikan bagi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

Penguatan ekonomi 1 Terlaksananya masyarakat pendistribusian dilingkungan industri domba betina hasil tembakau dalam 2 Terlaksananya rangka pengentasan pendistribusian domba kemiskinan, jantan mengurangi 3 Terlaksananya pengangguran dan pendistribusian pakan mendorong konsentrat pertumbuhan ekonomi kambing/domba dan daerah melalui sapi bantuan sarana produksi usaha budidaya ternak/ikan

7 1 kali

5 inti dan 100 plasma

5 inti dan 110 plasma 2,638,564,000


Tahun -3

Tahun -4

Rp. Target 12 11 80,000,000 1 paket

Rp. Target 14 13 80,000,000 1 paket

1,488,789,700 5 inti dan 120 plasma

1,488,789,700 5 inti dan 125 plasma


Tahun -5 Rp. Target 16 15 80,000,000 1 paket

310,000,000 5 inti dan 130 plasma

Rp. 17 80,000,000

1,888,789,700

Target 18


Rp. 19


20

7,814,933,100 DISNAKKAN

1 kali

4 buku

10,000,000 4 buku

10,000,000 4 buku

2,559,083,506 160 petani

1,478,789,700 1 unit kendaraan transfer ternak

1,478,789,700

2,559,084,006 160 petani

2,559,084,006 160 petani

KAB. JOMBA NG

300,000,000

10,000,000 4 buku

1,500,000,000

848,564,000 1 cooling unit

21

10,000,000

1 unit

400,000,000

1 cooling unit

1,478,789,700

2,559,084,006 160 petani

2,559,084,006

800 petani

12,795,420,030

KAB. JOMBA NG DISNAKKAN

160 ekor

334,593,506

2,224,490,000

160 petani

160 ekor

334,594,006 160 petani

2,224,490,000

160 ekor

334,594,006 160 petani

2,224,490,000

160 ekor

334,594,006 160 petani

2,224,490,000

160 ekor

480 ekor

480 ekor

480 ekor

480 ekor

480 ekor

22.000 kg

22.000 kg

22.000 kg

22.000 kg

22.000 kg

334,594,006

2,224,490,000



NO

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

KODE

4 2.01.40


5 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan claster Peternakan

Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan

Terwujudnya peningkatan populasi dan produksi hasil peternakan yang berkualitas

2.01.21

2.01.21.0001

7

Rp. 9

Target 10

Tahun -3 Rp. 11 105,000,000

Target 12

Tahun -4 Rp. 13 110,000,000

Target 14


Tahun -5 Rp. 15 117,000,000

Target 16

Rp. 17 125,000,000

Target 18

1 Daging

3.393 ton

3.585 ton

3.710 ton

3.860 ton

4.010 ton

4.167 ton

49.332 ton

2 Telur 3 Susu 4 populasi ruminansia

152 ton 5.562 ton 56.227 ekor

163 ton 5.835 ton 58.920 ekor

170 ton 6.121 ton 61.793 ekor

178 ton 6.423 ton 64.859 ekor

186 ton 6.793 ton 68.135.ekor

195 ton 7.701 ton 71.640 ekor

892 ton 32.873 ton 71.640 ekor

5 populasi unggas

2.178.700 ekor

2.267.433 ekor

2.357.447 ekor

2.456.958 ekor

2.556.192 ekor

2.660.389 ekor

30,000,000 6 kelompok

33,000,000 6 kelompok

35,000,000

4 unit

25,000,000 5 unit

30,000,000 6 unit

28,000,000 6 unit

30,000,000

Pengembangan Kawasan Budidaya Peternakan secara Terintegrasi melalui Pola Kemitraan

Meningkatnya produksi, produktivitas dan pengolahan hasil cluster peternakan. Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan cluster peternakan

2 kelompok pengolah

25,000,000 3 kelompok pengolah




Pengembangan Pakan Alternatif, Pemanfaatan Sumber Daya Pakan Hijauan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Terlaksananya pengembangan pemasaran dan permodalan di cluster peternakan

4 kelompok

25,000,000 4 kelompok

25,000,000 8 kelompok

28,000,000 8 kelompok

30,000,000

105,000,000 7.931,5 ton

30,000,000 7.932,5 ton

117,000,000 7.933,5 ton

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan claster Perikanan

1 Tercapainya produksi ikan 2 tercapainya produktivitas ikan di kawasan agropolitan

Fasilitasi sarana dan prasarana agribisnis perikanan

Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan perikanan Tersedianya sarana dan prasarana perikanan

pemberdayaan potensi sumberdaya lokal perikanan

Meningkatnya produksi ikan di cluster perikanan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pendataan Masalah Peternakan

7.930 ton

7.930 Ton

7.930,5 ton

233,56 ton/ha

233,56 ton/ha

233,59 ton/ha

Terlaksananya pengembangan pemasaran dan permodalan di cluster perikanan 1 Angka kejadian 35% penyakit ternak 2 Angka kematian ternak

233,62 ton/ha

4 kelompok

30,000,000 4 kelompok

4 unit

25,000,000

7.929,5 ton

7.930,5 ton

-

4 kelompok

30%

488,328,950

25%

233,65 ton/ha

125,000,000 7.933,5 ton

233,68 ton/ha

35,000,000

6 unit

28,000,000

30,000,000

25,000,000

7.932,5 ton

28,000,000

30,000,000

25,000,000

8 kelompok

28,000,000

30,000,000

23%

468,088,800

21%

468,546,576

18%

469,013,507

18%

12%

10%

8%

7%

6%

5%

5%

3 Tercapainya 70% prosentase daging berkualitas yang beredar di masyarakat

75%

78%

80%

82%

85%

85%

1 Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data statistik peternakan

12 bulan

12 bulan

22,000,000

12 bulan

22,440,000

12 bulan

22,888,800

12 bulan

23,346,576

12 bulan

Rp. 19 20 457,000,000 DISNAKKAN

21

377,000,000

DISNAKKAN

233,68 ton/ha

33,000,000

297,440,000

30,000,000 6 kelompok


2.660.389 ekor

30,000,000 5 kelompok

Promosi atas hasil produksi perikanan unggulan daerah Meningkatkatnya kualitas produk peternakan dan perikanan

Target 8

7

Tahun -2

4 kelompok

Pengembangan kelembagaan usaha perikanan

4.

6 Tercapainya populasi produksi hasil ternak dan unggas di kawasan agropolitan

Tahun -1

Terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok Tersedianya sarana peningkatan produktivitas

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Peternakan

2.05.26



2,116,627,883

DISNAKKAN

23,813,507



NO

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

KODE


4

5

2.01.21.0002

2.01.21.0006 2.01.21.0014

Updating Data Sapi Potong, Sapi Perah Dan Kerbau Pengawasan perdagangan produk asal hewan

TOTAL

7



6 2 Terlaksananya penyusunan dan penggandaan buku statistik dan laporan tahunan Terlaksananya pemeriksaan, pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan pelayanan keswan terpadu Terlaksananya pemeliharaan data PSPK 2011 terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan peredaran produk asal hewan

7 20 buku 20,000,000

12 bulan 129,308,000

Tahun -1 Target 8

Tahun -2 Rp. 9

Target 10 20 buku

207,373,000

12 bulan

175,000,000 12 bulan

180 sampel

100,000,000 185 sampel

20 buku

12 bulan

Tahun -3

49500 RTP 49500 RTP 132,000,000

145,200,000

160 sampel 170 sampel 93,450,000

113,755,950

12,888,828,022

Rp. 11

Target 12 20 buku

49500 RTP

10,886,025,286

Tahun -4 Rp. 13

Target 14 20 buku

200,000,000 12 bulan

145,200,000

49500 RTP

100,000,000 190 sampel

11,526,379,715


Tahun -5 Rp. 15

Target 16 20 buku

200,000,000 12 bulan

145,200,000

49500 RTP

100,000,000 190 sampel

11,526,379,715

Rp. 17

Target 18

Rp. 19


20

21

200,000,000

145,200,000

100,000,000

15,799,642,904


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Jl. Soekarno Hatta No. 168 – 172 Telp. (0321) 861784, 861334 Fax. (0321) 867163 JOMBANG 61413

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 900/

/415.30/2014

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 - 2018 Menimbang : a. bahwa

dalam

rangka

melaksanakan

fungsi

pemerintahan

daerah di bidang pembagunan peternakan dan perikanan, diperlukan

rencana

strategis

sebagai

penjabaran

dan

operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai ara dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap; b. bahwa agar Rencana Strategis dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan

dipandang

perlu

untuk

menetapkan

Rencana

Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Peerikanan Kabupaten Jombang Tahun 20142018 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang. Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor

19,

Tambahan

Indonesia Nomor 2730);

Lembaran

Negara

Republik

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 5. Undang-Undang Perencanaan Republik

Nomor

25

Pembangunan

Indonesia

Tahun

Tahun

2004

Nasional 2004

tentang

(Lembaran

Nomor

104,

Sistem Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Jombang; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; 16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN

JOMBANG

TENTANG

RENCANA

STRATEGIS

(RENSTRA) SATUAN KERJA PETRANGKAT DAERAH TAHUN 2014-2018 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam

Keputusan

Kepala

Dinas

Peternakan

dan

Perikanan

Kabupaten Jombang ini, yang dimaksud dengan: (1) Daerah adalah Kabupaten Jombang (2) Kabupaten adalah Kabupaten Jombang (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pentelenggara Pemerintah Daerah (4) Perangkat

Daerah

adalah unsur pembantu Bupati

dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. (5) Rencana

Strategis

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 20092013 yang selanjtnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk pereode 5 (lima) tahunan yang merupakan prnjabaran dari visi, misi, dan program Dinas Peternakan dan Perikanan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah serta memperhatikan RPJM Propinsi dan RPJM Nasional

(6) Rencana

Kerja

yang

selanjutnya

disebut

Renja

adalah

penjabaran dari RENSTRA SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Renstra SKPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program DInas Peterakan dan Perikanan Kabupaten Jombang (2) Renstra

SKPD

sebagaimana

dimaksud

dalam

ayat

(1)

selanjutnya dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang

tidak

terpisahkan

dari

Keputusan

Kepala

Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang ini

Pasal 3 Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

BAB III PROGRAM DAN SISTEMATIKA RENSTRA SKPD Pasal 4 (1) Program

pembangunan

peternakan

dan

perikanan

kabupaten Jombang tahun 2014-2018 dilaksanakan sesuai REntra

Dinas

Peternakan

dan

Perikanan

Kabupaten

Jombang (2) Rensra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: GAMBARAN UMUM SKPD

BAB III

: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN BAB IV

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V

: PENUTUP

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang

dimiliki

melakukan

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan Renstra SKPD

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 (1) Hal–hal

yang

belum

diatur

dalam

Keputusan

ini

sepanjang mengenai pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jombang Pada tanggal

Juli 2014

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG

Ir. ACHMAD BAEDHOWI, MM Pembina Tingkat I NIP. 19580727 198603 1 014 TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada : Yth. 1. Bp. Bupati Jombang sebagai laporan; 2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang; 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang; 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jombang;

AGUS RIADI, S.Sos Pembina Tingkat I NIP. 010 082 045

KATA PENGANTAR. Jombang, Juli 2014 Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang

Recommend Documents