Fax (0321) Jombang KATA PENGANTAR

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018 Jl. KH. Romli Tamim Ds. Sumbermulyo Telp. (0321) 863884 / Fax (0321) 853627 Jombang

KATA PENGANTAR

Rencana

Strategis

(Renstra)

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 yang memuat visi, misi dan program pembangunan Kabupaten Jombang. Renstra disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pegangan dalam rangka melaksanakan pembangunan kehutanan dan perkebunan dalam menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang. Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 dapat disusun, dan merupakan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Jombang, Juli 2014 KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JOMBANG

Ir. ILHAM HERO KOENTJORO, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19611110 199003 1 006

BAB I | PENDAHULUAN ii


KATA PENGANTAR

Rencana

Strategis

(Renstra)

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 yang memuat visi, misi dan program pembangunan Kabupaten Jombang. Renstra disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pegangan dalam rangka melaksanakan pembangunan kehutanan dan perkebunan dalam menentukan langkah kebijakan dan melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang. Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 dapat disusun, dan merupakan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Jombang, BUPATI

Juli 2014 JOMBANG

Drs. Ec. H. NYONO SUHARLI WIHANDOKO

DAFTAR ISI iii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ vi BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................................ 3 1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................... 5 1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ....................................................... 8 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ................................................... 8 2.2 Sumber Daya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ....................................................................................... 19 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ....................................................................................... 22 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ........................ 39 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.......... 41 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan .............................. 41 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.............................................................................. 42 3.3 Telaahan Renstra Kementrian Kehutanan dan Renstra Propinsi Jawa Timur ................................................................................... 51 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .............................................. 54 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .......................................................... 60 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN --KEBIJAKAN ........................................................................................ 61 4.1 Visi dan Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ....................................................................................... 61 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ................................................. 62 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ..................................................................... 71 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .................. 74 BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD............. 75

DAFTAR ISI iv


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komsposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

20

Tabel 2.2 Komposisi Menurut Jabatan

20

Tabel 2.3 Komposisi Menurut Pendidikan

21

Tabel 2.4 Asset dan Modal Dinas Kehutanan dan Perkebunan

21

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013

23

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013

38

Tabel 3.1 Analisa Visi Misi Bupati Terpilih yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang

44

Tabel 3.2 Rencana Pengembangan Kegiatan Sektor Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang

55

Tabel 3.3 Rencana Kawasan Strategis Pengembangan Perkebunan

58

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang

63

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

76

DAFTAR TABEL iv


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang

DAFTAR LAMPIRAN vi

3 18


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pengelolaan dibidang kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Jombang

dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 dan Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Nasional

(RPJPN)

Tahun

2005-2025.

Berdasarkan RPJMD tersebut, maka Rencana Strategis Periode 2014-2018 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang dibuat. Rencana Strategis yang kemudian disebut dengan Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu, Renstra juga memuat penjabaran gambaran permasalahan di bidang kehutanan dan perkebunan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2014-2018 ini, menjadi pedoman bagi semua pengelolaan bidang perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Jombang selama lima tahun kedepan. Terutama dilaksanakan ditengah kondisi pengelolaan perkebunan yang menjadi semakin strategis bagi pembangunan daerah dan kondisi memburuknya ekosistem lingkungan serta meningkatnya pembalakan liar yang merupakan problematika bidang kehutanan. Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam penyusunannya berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain. Pada dasarnya dokumen Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan yang lain bersifat satu kesatuan dalam penjabarannya, hubungan itu dapat dijelaskan sebagai berikut. 1.

Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Perencanaan pembangunan skala di nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan perencanaan pembangunan jangka

menengah

(RPJMN).

Dokumen

ini

menjadi

acuan

dalam

penyusunan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang berkaitan dengan kebijakan pangan nasional. 2.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Kementrian Kehutanan Rencana Strategis Kementerian Pertanian adalah penjabaran teknis atas

BAB I | PENDAHULUAN 1


RPJMN selama lima tahun. Renstra Kementerian pertanian ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini menjadi pertimbangan untuk menjadi dasar kebijakan yang harus diambil daerah yang berasal dari rencana strategis nasional. 3.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa timur. Renstra

Propinsi

Jawa

Timur

adalah

penjabaran

teknis

rencana

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang agar selaras dengan arah pembangunan di Provinsi Jawa Timur. 4.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Pedoman perencanaan pembangunan daerah berupa RPJP akan diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama lima tahun turunan dari RPJP, juga berisi visi serta misi kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD agar dalam pembangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang dapat selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Jombang.

5.

Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Derivasi dari Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran. Berdasarkan

pemaparan

hubungan

antar

dokumen

perencanaan

pembangunan, baik di tingkat nasional, provinsi hingga pada tingkat kabupaten tersebut

menunjukkan bahwa

dalam

perencanaan

pembangunan

harus

dilakukan secara sinergis dari pusat tingkat sampai pada kabupaten. Sehingga visi pembangunan nasional dapat tercapai. Untuk itu agar kaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat terlihat secara detail, maka dapat tergambar pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jombang, 2013 1.2

Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyususnan dokumen Rencara Strategis

(Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Jombang, antara lain: 1.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

3.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

4.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;

7.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

9.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang; 12. Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah;



13. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Hewan Liar; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyususnan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Pemerintah nomor 47 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah; 31. Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.70/Menhut-II/2008

tentang

Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 32. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.02/Menhut–II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan; 33. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/menhut II/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012; 34. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 35. Peraturan

Menteri

Perubahan

Kehutanan

Kedua

Atas

Nomor

Peraturan

P43/menhut Menteri

II/2012

tentang

Kehutanan

Nomor

P38/menhut/2012 tentang Standar Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak; 36. Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P29/menhut

II/2013

tentang

Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2008 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 tahun 2008 tentang Tata Kelola Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang Berasal dari Hutan Hak dan Tanah Milik; 39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang; 40. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.511/MenhutV/2011 Tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai (DAS). 41. Peraturan Daerah Nomer 10 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2014-2018. 1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Dinas

Kehutanan

Perkebunan Kabupaten Jombang ini dimaksudkan untuk:


dan


1.

Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Kabupaten

Jombang

dalam

melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat; 2.

Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang;

3.

Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan kehutanan dan perkebunan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: 1.

Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pada Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Jombang;

2.

Memberikan arahan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.

1.4

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun

2014-2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang.

1.2

Landasan Hukum.

1.3

Maksud dan Tujuan.

1.4

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumber Daya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD 3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaah Renstra K/L dan Renstra



3.4

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

BAB V

4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan. Sebagaimana dalam landasan yuridis di tingkat daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dengan diperjelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang dan acauan restrukturisasi kelembagaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007

tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

yang

menjelaskan

bahwa

memberikan gambaran dan arah kinerja organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang secara umum mempunyai tugas penyelenggara pemerintah di bidang kehutanan dan perkebunan.

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Tugas pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang

adalah

membantu

Pemerintahan

Bupati

Daerah

dalam

Kabupaten

menyelenggarakan Jombang

di

bidang

sebagian

urusan

kehutanan

dan

perkebunan. Sebagai upaya untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, mempunyai fungsi: 1.

Penyusunan, perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;

2.

Pelaksanaan usaha tani terpadu dan evaluasi pengembangan kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan;

3.

Pelaksanaan usaha pencegahan, pengendalian pemberantasan hama atau penyakit serta gangguan tanaman kehutanan dan perkebunan;

4.

Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis pengembangan lahan dan rehabilitasi lahan kritis kehutanan dan perkebunan;

5.

Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengelolaan perijinan di bidang usaha kehutanan dan perkebunan;

BAB II | GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN DAN 8 PERKEBUNAN KABUPATEN JOMBANG


6.

Perumusan,

perencanaan

dan

pelaksanaan

teknis

operasional,

pemungutan iuran, pelayanan umum, pengenbangan, rehablitasi, dan perlindungan di bidang perkebunan, kehutanan serta konservasi tanah; 7.

Pelaksanaan kebijaksaan teknis kegiatan dibidang penghijauan dan konservasi sumber daya alam meliputi: tanah, air, persutraan alam, perlebahan, pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu, perlindungan hutan dan pelatihan ketrampilan;

8.

Pelaksanaan penyusunan program pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;

9.

Pelaksanaan urusan kesekretariatan. Berdasarkan

tugas

pokok

dan

fungsi

tersebut,

maka

untuk

mengoperasionalisasikannya, maka terdapat pembagian kerja. Oleh sebab itu, secara kelembagaan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang membentuk struktur organisasi sebagai berikut: 1.

Kepala Dinas;

2.

Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

3.

Bidang Produksi dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan, membawahi: a. Seksi Produksi Kehutanan dan Perkebunan; b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kehutanan dan Perkebunan.

4.

Bidang Usaha Tani, Perlindungan Tanaman dan Konservasi Lahan, membawahi: a. Seksi Usaha Tani; b. Seksi Perlindungan Tanaman dan Konservasi Lahan.

5.

Bidang Pengawasan dan Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan, membawahi: a. Seksi Pengawasan Hasil Kehutanan dan Perkebunan; b. Seksi Penatausahaan Hasil Kehutanan dan Perkebunan.

6.

Kelompok Jabatan Fungsional. Tentunya dari masing-masing jabatan struktural tersebut memiliki tugas

pokok dan fungsi guna mewujudkan visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang. Berikut pemaparan tugas pokok dan fungsi bagian-bagian dalam struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.



1. Sekretariat Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan, di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan

pelaporan serta tata

usaha perlengkapan. Guna melaksanakan tugasnya tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi: a.

Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Dinas;

b.

Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas;

c.

Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

d.

Pengelolaan

administrasi

Kepegawaian,

pelaksanaan

pembinaan,

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; e.

Penyiapan bahan dalam pelaksanaan

rangka penyusunan rencana anggaran,

penatausahaan

keuangan

dan

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban keuangan; f.

Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;

g.

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja;

h.

Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi aset;

i.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;

j.

Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat;

k.

Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas;

l.

Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor;

m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat. Secara struktural Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian, yakni: 1)

Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional; b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan

disiplin

dan

pengembangan

karier

serta

upaya

peningkatan kesejahteraan pegawai;



c. Melaksanakan

urusan

administrasi

umum,

rumah

tangga/

keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Dinas; e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor; f.

Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas.

g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor; h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas; i.

Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaaan tugas.

j.

Memembatu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

2)

Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya; c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran Dinas; d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

3)

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas: a. Menyusun rencana pembangunan kehutanan dan perkebunan; b. Menyusun Sistem Informasi Manajemen (SIM) kehutanan dan perkebunan; c. Menyusun, evaluasi

merumuskan,

pelaksanaan

melaksanakan

program

dan

analisis,

kegiatan

monitoring,

pembangunan

kehutanan dan perkebunan; d. Menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan kehutanan dan perkebunan;



e. Menyusun peta penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan; f.

Mengumpulkan,mengolah dan menganalisa data statistik kehutanan dan perkebunan;

g. Menyusun peta potensi dan pengelolaan lahan serta pengaturan dan penerapan kawasan terpadu sentra komoditas kehutanan dan perkebunan; h. Menghimpun dan mensistemasikan data, dokumentasi peraturan perUndang-Undangan dan hasil pembangunan kehutanan dan perkebunan. 2. Bidang Produksi dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan Tugas

pokok

Bidang

Produksi

dan

Pengembangan

Kehutanan dan

Perkebunan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan, di bidang produksi dan pengembangan serta pemanfaatan kehutanan dan perkebunan. Guna melaksanakan tugas, Bidang Produksi dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi: a.

Penyusunan Rencana Kegiatan di bidang Pendayagunaan sarana Produksi dan Pelaksanaan kegiatan teknis Pengembangan budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan;

b.

Pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan teknis dalam penerapan optimasi pola tanam, intensifikasi, ektensifikasi, rehabilitasi/peremajaan dan diversifikasi serta penyebaran prototipe percobaan teknologi budidaya dalam rangka pengembangan tanaman kehutanan dan perkebunan;

c.

Pelaksanaan pengendalian, penetapan, penyaluran kebutuhan benih, bahan tanaman serta pohon induk kehutanan dan perkebunan;

d.

Penyusunan rencana teknis pengelolaan hutan/kebun rakyat, dan aneka usaha kehutanan dan perkebunan;

e.

Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi dalam rangka pengembangan budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan;

f.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan produksi, pengembangan hutan/kebun rakyat dan aneka usaha kehutanan dan perkebunan.

Secara struktural Bidang Produksi dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan membawahi 2 (dua) seksi, yakni:



1)

Seksi Produksi Kehutanan dan Perkebunan Seksi Produksi Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai tugas: a. Menyusun rencana dan langkah kegiatan di bidang pendayagunaan sarana produksi kehutanan dan perkebunan; b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam penerapan optimasi

pola

tanam,

intensifikasi,

ekstensifikasi,

rehabilitasi/peremajaan dan diversifikasi tanaman kehutanan dan perkebunan

serta

penyebaran

prototipe

percobaan

teknologi

budidaya tanaman hutan dan kebun rakyat; c. Melaksanakan pengendalian, penetapan, penyaluran kebutuhan benih, bahan tanaman serta pohon induk kehutanan dan perkebunan; d. Melaksanakan

pembinaan

dan

bimbingan

teknis

terhadap

peningkatan produksi hutan/kebun rakyat; e. Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

peningkatan

produksi hutan/kebun rakyat. 2)

Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kehutanan dan Perkebunan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai tugas: a. Menyusun rencana pembinaan

dan pelaksanaan kegiatan teknis

pemanfaatan lahan, dalam rangka pengembangan budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan; b. Melaksanakan Pembinaan dan bimbingan teknis aneka usaha kehutanan dan perkebunan; c. Menyusun pengelolaan hutan rakyat, kebun rakyat dan aneka usaha kehutanan dan perkebunan; d. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi dan institusi/lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan dalam rangka pengembangan budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan; e. Melaksanakan pemanfaatan

monitoring lahan

dan

kegiatan

evaluasi aneka

pengembangan

usaha

kehutanan

dan dan

perkebunan. 3. Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman dan Konservasi Lahan Tugas pokok Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman dan Konservasi Lahan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman dan



Konservasi Lahan. Guna melaksanakan tugas pokok, Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman dan Konservasi Lahan, mempunyai fungsi: a. Penyusunan bahan penyebaran informasi: pemasaran hasil produksi, pemanfaatan sumber daya kehutanan perkebunan dan penanganan pasca panen; b. Pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga-tenaga fungsional bidang kehutanan perkebunan dalam rangka penyebaran informasi: pemasaran hasil produksi, pemanfaatan sumber daya kehutanan perkebunan dan penanganan pasca panen; c. Pelaksanaan pembinaan , bimbingan ,pengendalian usaha tani dan perlindungan

tanaman

kehutanan

perkebunan

serta

pengendalian

konservasi lahan; d. Pemanfaatan, pengembangan sumber air permukaan dan air tanah pada area kehutanan dan perkebunan; e. Pemantauan, pengawasan pengadaan, peredaran penggunaan pupuk bersubsidi, pestisida dan alsintan dalam kegiatan usaha tani tanaman kehutanan perkebunan; f. Pelaksanaan pengamatan, peramalan dan langkah-langkah pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) bekerjasama dengan lembaga peneliti , perguruan tinggi dan institusi/lembaga lainnya bidang kehutanan perkebunan; g. Pemberian fasilitas kepada petani dalam pengembangan pola kemitraan dengan pihak ketiga serta pengembangan informasi, pemanfaatan sumbersumber

pembiayaan/kredit,

penyusunan

rencana

usaha

serta

pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan; h. Penyelenggaraan koordinasi dengan Perum Perhutani dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan hutan kemasyarakatan; i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman serta Konservasi lahan. Secara struktural Bidang Usaha Tani, Perlindungan Tanaman dan Konservasi Lahan membawahi 2 (dua) Seksi, yakni. 1)

Seksi Usaha Tani Seksi Usaha Tani, mempunyai tugas: a. Menyusun bahan penyebaran informasi: pemasaran hasil produksi, pemanfaatan sumber daya kehutanan perkebunan dan penanganan pasca panen;



b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengendalian usaha tani kehutanan perkebunan; c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk bersubsidi, pestisida dan alsintan dalam kegiatan usaha tani tanaman kehutanan perkebunan; d. Memberikan fasilitas kepada petani dalam pengembangan pola kemitraan dengan pihak ketiga serta pengembangan informasi pasar, pemanfaatan

sumber-sumber

pembiayaan/kredit,

penyusunan

rencana usaha serta pemberdayaan lembaga keuangan mikro perdesaan; e. Melaksanakan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik unit pengolahan dan penyimpanan hasil produksi kehutanan

dan

perkebunan serta pengembangan infrastruktur perdesaan; f.

Penyiapan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan Usaha Tani.

2)

Seksi Perlindungan Tanaman dan Konservasi Lahan Seksi Perlindungan Tanaman dan Konservasi Lahan, mempunyai tugas: a. Menyusun rencana pemanfaatan, pengembangan dan pemantauan sumber air permukaan dan air tanah di kawasan kehutanan perkebunan; b. Melaksanakan bimbingan teknis konservasi lahan; c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan pengadaan, peredaran penggunaan pestisida dan alat pengendalian OPT; d. Melaksanakan

pengamatan,

peramalan

tingkat

kerugian

dan

langkah-langkah pengendalian OPT bekerjasama dengan lembaga peneliti, perguruan tinggi dan lembaga lainnya terkait bidang kehutanan perkebunan; e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pada petani dalam rangka peningkatan SDM untuk pengendalian OPT; f.

Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

kegiatan

perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan serta konservasi lahan. 4. Bidang Pengawasan dan Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan Tugas pokok Bidang Pengawasan dan Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang pengawasan dan penata usahaan hasil kehutanan dan



perkebunan. Guna melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengawasan dan Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan, mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, peredaran hasil hutan dan kebun, penebangan kayu dan produksi perkebunan;

b.

Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penanggulangan illegal logging, serta industri pengolahan hasil hutan dan kebun, melalui upaya penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait;

c.

Penyusunan

petunjuk

operasional

pemberian

rekomendasi

usaha

berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam proses penatausahaan hasil hutan dan kebun; d.

Pemberian rekomendasi penatausahaan industri pengolahan hasil hutan dan kebun;

e.

Pelaksanaan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pemburuan satwa liar yang tidak dilindungi;

f.

Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

kegiatan

bidang

pengawasan dan penatausahaan hasil hutan dan kebun. Secara struktural Bidang Pengawasan dan Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan membawahi 2 (dua) Seksi, yakni: 1)

Seksi Pengawasan Hasil Kehutanan dan Perkebunan Seksi Pengawasan Hasil Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai tugas: a. Melaksanakan pemeriksaan dokumen sahnya hasil hutan dan fisik hasil hutan pada pedagang, perusahaan dan industri kayu; b. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian produksi hasil hutan dan kebun rakyat; c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI); d. Memeriksa administrasi dan fisik pengesahan Laporan Hasil Penebangan (LHP); e. Melaksanakan pemantauan, pemeriksaan obyek Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); f.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan stock opname kepada industri, perusahaan serta pedagang hasil hutan kayu dan bukan kayu;



g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan perambahan hutan dan pembalakan hasil hutan (illegal logging); h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengawasan hasil kehutanan dan perkebunan. 2)

Seksi Penatausahaan hasil Kehutangan dan Perkebunan Seksi Penatausahaan Hasil Kehutanan dan Perkebunan,

mempunyai

tugas: a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan teknis Penatausahaan hasil hutan di Industri Pengolahan Kayu (IPK), perusahaan dan pedagang hasil hutan kayu dan bukan kayu; b. Melaksanakan penyiapan dan pengurusan Tempat Penampungan kayu olahan Terdaftar (TPT) dan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu; c. Memeriksa administrasi dan checking cruising serta Laporan Hasil Cruising (LHC) berkoordinasi dengan Perum Perhutani dan Satuan Perencanaan Hutan (SPH); d. Memberikan rekomendasi penatausahaan pemanfaatan kawasan hutan; e. Melaksanakan penerbitan dokumen angkut Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat (SKSKB-KR) dan Pengelolaan Dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU); f.

Melaksanakan pengendalian terhadap pemburuan satwa liar yang tidak dilindungi;

g. Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

penatausahaan

hasil

kehutanan dan perkebunan.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, 2013 Guna melaksanakan tata pemerintahan yang efektif, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang perlu membuat tata laksana SKPD. Tata laksana ini berfungsi untuk mengatur pola komunikasi dan koordinasi si antar aparatur/pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, dala dalam pelaksanaan tata laksana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang mengacu pada pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas. Adapun tata laksana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang sebagai berikut: 1.

Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan m masing-masing masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daer daerah sesuai dengan tugas masing masing-masing;

2.

Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masingmasing masing dan bila terjadi penyimp penyimpangan agar mengambil langkah-langkah langkah yang diperlukan sesu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; undangan;



3.

Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

4.

Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;

5.

Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

6.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung , tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

7.

Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berakala

2.2

Sumber Daya SKPD Sumber daya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang

dibagi menjadi 2 (dua) yakni sumber daya manusia dan sumber daya aset/modal. Diharapkan dari kedua sumber daya tersebut dapat membantu Dinas Kehutanan dan Perkubanan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kehutanan dan perkebunan. Berikut pemaparan dari kedua sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang. 1.

Sumber Daya Manusia Guna mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan, saat ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang didukung oleh 69 personil. Apabila diklasifikasikan berdasarkan Golongan menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang berstatus Golongan I sebanyak 1 orang, Golongan II sebanyak 5 orang, Golongan III sebanyak 58 orang dan IV sebanyak 4 orang dari 68 orang pegawai di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang (tabel 2.1)



Tabel 2.1 Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan GOLONGAN

JUMLAH PEGAWAI

Golongan I

1 Orang

Golongan II

5 Orang

Golongan III

59 Orang

Golongan IV

3 Orang

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, 2014 Apabila

diklasifikasikan

berdasarkan

Eselon

menunjukkan

bahwa

pegawai/aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang berstatus Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, dan Eselon IV sebanyak 9 orang serta Jabatan staf sebanyak 19 orang, selain itu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang juga memiliki 35 orang yang berstatus jabatan fungsional dari 68 orang pegawai di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang (tabel 2.2). Tabel 2.2 Komposisi Menurut Jabatan Jabatan

Jumlah Pegawai

Eselon I

-

Eselon II

1 Orang

Eselon III

4 Orang

Eselon IV

9 Orang

Staf

19 Orang

Fungsional* 35 Orang Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, 2014 Selain itu jika diklasifikasikan berdasarkan Pendidikan menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang berpendidikan Magister (S2) 3 orang, berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 51 orang, berpendidikan Diploma (D3) sebanyak 6 orang dan berpendidikan SLTA sebanyak 7 Orang serta 1 orang berpendidikan SLTP dari 69 orang pegawai di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang (tabel 2.3).



Tabel 2.3 Komposisi Menurut Pendidikan Golongan

Jumlah Pegawai

SLTP

1 Orang

SLTA

7 Orang

Diploma

6 Orang

Sarjana (S1)

51 Orang

Magister (S2) 3 Orang Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, 2014 2.

Asset/Modal Kantor

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Kabupaten

Jombang

merupakan pusat kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang dalam melayani masyarakat. Tentunya untuk melayani masyarakat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang membutuhkan sarana dan prasaran guna mendukung pelayan yang prima, efektif dan efisien. Saat ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang telah dilengkapi asset/modal yang memadai dalam menunjang kinerja pelayan. Berikut adalah asset/modal Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang beserta jumlah dan kondisi dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat Tabel 2.4 Asset dan Modal Dinas Kehutanan dan Perkebunan

NO

URAIAN

JUMLAH

KONDISI BARANG Kurang Rusak Baik Baik Berat

I 1 2 3 4 5 6

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Pompa Air 1 Air Conditioning (AC) 7 Papan Pengumuman 2 Lemari Es 2 Kipas Angin 6 Alat Pemadam Kebakaran 2

1 7 2 2 6 2

-

-

II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERALATAN GEDUNG KANTOR Digital Multi Meter Global Postioning Syestem Mesin Tik Manual Overhead Proyektor Sound Syestem Tustel Handy Cam P.C. Unit Note Book / lap top Printer

1 1 3 1 1 3 6 11 12

-

1 -

1 1 3 1 1 1 3 6 11 12



NO

URAIAN

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Cpu Monitor Kamera Proyektor Planitop Compas Geologi Rol Meter Curvemeter Ph Meter Kompas Optikal Clinometer Theodolite

III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

JUMLAH 6 8 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1

KONDISI BARANG Kurang Rusak Baik Baik Berat 3 3 8 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 -

PERALATAN MEBELAIR Almari Besi 1 1 Lemari Kaca 3 3 Lemari Kayu 7 7 Kursi Kayu 7 Meja Tulis 69 39 Kursi Biasa 59 42 Kursi Lipat 100 100 Sofa 2 2 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 1 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 1 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 6 6 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 12 12 12 S/d IV 13 Meja Tamu Biasa 1 1 Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, 2013

2.3

7 30 17 -

Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Jombang dapat diukur dari pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi penggunaan anggaran dalam pelayanan. Dengan demikian dapat diketehui dan teridentifikasi efektifitas dari kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang. Secara rinci hasil dari capaian kinerja dapat di jabarkan pada tabel 2.5 dan realisasi anggaran dapat di jabarkan pada tabel 2.6.


Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013

Sasaran

Indikator Kinerja

A. 1

Indikator IKK Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

2

Kerusakan Kawasan Hutan

B.

Indikator program

Target IKK

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

9,96%

59,47%

63,22%

9,28%

1,72%

1,61%

SUB SEKTOR PERKEBUNAN meningkatnya Peningkatan produksi komoditi produksi komoditi perkebunan perkebunan

meningkatnya produksi coklat (ton) meningkatnya produksi cengkeh (ton)

3.674,90

2.838,31 734,98

734,98

421,25

473,55

473,55

734,96

421,25

473,55

474,79

100 57,31

112,42

100,26

639,00

674,63 127,81

127,81

139,67

139,67

139,67

177,83

134,82

136,47

141,30

139,14

105,48

97,71

101,17

4.479,50

4.644,10 895,91

905,05

959,90

941,62

941,62

918,98

709,08

762,9

765,89

102,58

78,35

79,48

81,34

Meningkatnya produksi kapuk randu (ton)

334,70

340,12

66,94

66,94

68,30

68,97

68,97

62,38

151,02

114,46

64,31

93,19

225,61

167,58

93,24

Meningkatnya produksi jambu mete (ton)

200,40

202,85

40,09

40,49

40,49

40,89

40,89

37,55

23,27

11,68

15,50

93,66

57,47

28,85

37,91

Meningkatnya produksi tembakau (ton)

79.202,50

99.949,48

15.540,50

15.840,50

22.856,16

22.856,16

22.856,16

20.013

5.776

128,78

36,46

207,86

292,69

Meningkatnya produksi tebu (ton)

5.860.260,40

6.077.754,63

1.172.052,09

1.208.301,12

1.232.467,14

1.232.467,14

1.232.467,14

1.008.056,25

1.038.943,30

86,01

85,98

63,93

79,04

47.509 66896,78

787.974,53

974.115,80

RENCANA STRATEGIS 2014 - 2018

meningkatnya produksi kopi (ton)

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

I 1

Target SPM

Realisasi Capaian tahun ke-

Jl. KH. Romli Tamim Ds. Sumbermulyo Telp. (0321) 863884 / Fax (0321) 853627 Jombang


No

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Data Capaian Target Capaian Pada Awal pada Akhir Tahun Tahun Perencanaan Perencanaan (Renstra 2004(2013) 2008)

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya produksi nilam (ton)


1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

427,77

24,34

54,49

747,60

784,98

824,23

865,44

1.500,00

182,00

60,00

210,67

-

1.326,15

240,00

252,00

264,60

277,83

291,72

-

-

5.951,00

6.350,64

1.190,20

1.190,20

1.249,08

1.372,67

1.348,49

1.249,08

1.372,67

1.370,49

1.431,50

104,95

115,33

109,72

104,29

6.002,80

6.143,36

1.200,56

1.289,00

1.394,96

1.129,42

1.129,42

1.394,96

1.129,42

861,59

962,50

116,19

87,62

61,76

85,22

Meningkatnya produktivitas kopi (kg/ha)

612,39

612,39

640,17

585,82

591,85

634,13

609,97

650,00

370,00

403,88

404,94

101,54

63,16

68,24

63,86

meningkatnya produktivitas coklat (ton)

166,37

166,37

174,35

162,72

159,40

164,38

171,02

372,03

506,80

514,85

531,20

213,38

311,46

322,99

323,15

meningkatnya produktvitas cengkeh (ton)

405,54 417,842

405,55

434,23

421,94

405,55

421,94

436,57

338,10

362,16

400,00

107,65

77,86

85,83

98,63

- 0

-

-

7,28

-

-

meningkatnya produktivitas komoditi perkebunan

Meningkatnya produktivitas kapuk randu (ton)

77,22

76,03

77,22

74,99

72,76

77,96

77,22

89,33

216,26

216,69

125,00

115,68

288,39

297,81

160,34

Meningkatnya produktivitas jambu mete (ton)

249,30

266,39

249,31

269,87

272,44

264,73

275,01

327,00

216,47

203,51

270,00

131,16

80,21

74,70

101,99


712,00


3.934,25

Meningkatnya produksi kelapa (ton) Program peningkatan produktivitas komoditi perkebunan

Target IKK


3.560,00

Meningkatnya produksi porang (ton) Meningkatnya produksi pandan (ton)

2

Target SPM




No


Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya produktivitas tembakau (ton) Meningkatnya produktivitas tebu (ton) Meningkatnya produktivitas nilam (ton)

Target IKK


1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

6.366,77 5199,80

1290,00

11500,00

14100,00

78,67

22,39

197,56

234,88

972,46 886,24

883,00

692,59

795,92

95,83

97,49

69,85

81,05

110,00

6.009,30

6.112,10

6.609,31

5.760,41

5.821,05

6.002,95

924,78

955,30

924,79

905,73

991,53

982,00

3.400,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00 2200,00

2000,00

2205,00

2500,00

6.400,00 0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-

100 110,25

-

-

125,00

-

-

7.393,00

7.396,62 7393,00

7.393,00

7.393,00

7.402,05

7.402,05 7393,00

7413,30

7402,05

7432,01

100 100,27

100,12

100,40

Meningkatnya produktivitas kelapa (ton)

1.029,00

1.049,45 1029,00

1.029,00

857,24

1.166,00

1.166,00 1029,00

857,24

889,10

810,00

100 83,31

103,72

69,47

terlaksananya sekolah lapang petani komoditi perkebunan

16 unit

4 unit

4 unit

4 unit

4 unit

4 unit

4 kelp.

4 kelp.

4 kelp (80 org)

5 kelompok

100

100

100

terlaksananya sekolah lapang agribisnis

10 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 kelp.

2 kelp.

12 kelp

12 kelompok

100

100

100

terlaksananya pengadaan alat pra panen dan pasca panen komoditi perkebunan

5 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

alat rajang 88 sumur dalam 2 alat rajang 41 unit, traktor 36 unit, hand unit, UPH 20 unit, sumur traktor 26 unit, unit dalam 3 unit etalase jenis kualitas tembakau 1 unit

alata rajang 14 unit, pengepres tulang daun tembakau 38 unit, sprayer 130 unit

alat rajang 79 unit, plenet 28 unit, sprayer 322 unit

100

100

100

100

penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebun an tepat guna

5 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket 1 paket (sosialisasi 1.800 org petani tembakau)

sosialisasi 750 org, palatihan 80 org

150 orang

100

100

100

100

5 kec.


Meningkatnya produktivitas pandan (ton)


Meningkatnya produktivitas porang (ton)

Target SPM




No



Sasaran

Indikator Kinerja

Target SPM

Target IKK

terlaksananya pembinaan kelompok tani tebu dan sosialisasi (FTKW)

5 paket

1 paket

tersedianya sarana produksi (pupuk organik dan an organik)

5 paket

pengadaan bantuan bibit unggul pertanian/perkebun an

5 paket

tersedianya data potensi produkproduk kehutanan dan perkebunan

2 paket

terlaksananya pembangunan sumur dangkal, sumur dalam dan jalan produksi tercapainya penganekaragaman produk perkebunan pada lahan pekarangan dan tegalan

5 paket

2 paket

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

1 paket

1 paket

19 kec.

11 Kec.

100

NPK 500 ha, PN (KNO3) 248,37 ha

100 87,30

100

10

100

100

-

- 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

17 Kec (1.075 petani tebu)

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0 ha 1 paket (pupuk 761 ha (38.070 360 ha organik 633.167 kg pupuk ZK) (66.000 pupuk ZK) kg pada 1.640 ha)

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket (kelapa 6.000 btg, kakao 3.000 btg, cengkeh 5.010 btg)

kelapa 3.300 btg, cengkeh 6.000 btg, lada 2.000 btg

kelapa 1.485 kelapa 5.000 kelapa 8.000 btg, cengkeh btg, kakao btg, Nilam 6.000 btg, 8.000 btg 50.000 stek lada 2.000 btg)

100 100,00

- 1 paket

1 paket

12 bulan (21 kecamatan)

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100

1 paket

1 paket

935 mater JITUT

- 1 paket

1 paket

25 ha (4.750 ha)

sumur dalam 3 unit, sumur dangkal 23 unit 15 ha (RTM) emponempon 21 ha dan bibit kelapa 1.000 batang pada RTM

-

1 paket

-

1 paket

-

1 paket

-

12 bulan

100

100

100

100

100

112,3

100

100


3 paket



tercapainya peningkatan kualitas daun tembakau




No



Indikator Kinerja

Target SPM

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

10 kelp 1 paket (fungisida dithane 80 kg, Insektisida marshal 200 EC 50 ltr, Insektisida furadan 3 G 40 kg, Rodentisida racumin 25 kg)

1 paket

5 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

tersedianya pestisida dan peningkatan SDM pemandu SL-PHT

5 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

tersedianya SID kegiatan sipil teknis

5 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

terlaksananya pelatihan teknis pertanian bagi penyuluh dan petugas

5 paket

60 orang (1 paket)

60 orang (1 paket)

60 orang (1 paket)

60 orang (1 paket)

60 orang (1 paket)

1 paket( 41 unit 55 org petak percontohan pupuk organik)

tersedianya BOP untuk kegiatan penyuluhan

5 paket

60 orang (1 paket)

60 orang (1 paket)

60 orang (1 paket)

60 orang (1 paket)

60 orang (1 paket)

43 org

-

16.604

3.402

3.202

3.000

2.800

4.200

1 paket

44 org

3.402

3.609,95

1 paket

100

44 org

41 org

4.918,77

100

45 orang

100

100 91,67

100

1.762,28

100

100

100

100 93,18

100 112,74

163,96 62,94


terwujudnya pengadaan sarana prasarana pengendalian OPT dan pelatihan penggunaan alat OPT

SEKTOR KEHUTANAN meningkatnya Peningkatan produksi hasil hutan produksi hasil hutan hasil hutan (m3) (m3)



II 3

Sasaran




No


Data Capaian Target Capaian Pada Awal pada Akhir Target Tahun Tahun IKK Perencanaan Perencanaan (Renstra 2004(2013) 2008)

4

Sasaran

Penurunan luas lahan kritis

Indikator Kinerja

Target SPM

Target IKK

menurunnya luas lahan kritis (ha)/konservasi hutan dan lahan yang dilakukan (ha)

13.500 2950

terlaksananya pembuatan bangunan dam penahan (unit)

25


1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

3138,77

2748,87

2465,82

100 570,69

5 3

0

17

100

550

25


550

5

550

5

550

5

750

5

550

5

499,79

60

448,33

-

340

15

3

3

3

3

3

3

1

0

0

100 33,33

-

-

terlaksananya pembuatan bangunan sumur resapan (unit)

50

50

10

10

10

10

10

10

15

0

0

100

150

-

-

terlaksananya pembuatan bangunan teras siring (unit)

5

5

1

1

1

1

1

1

0

0

0

100

-

-

-

terlaksananya pembuatan bangunan pelestarian sumber air (unit)

5

5

1

1

1

1

1

1

3

0

0

100

300

-

-

terlaksananya pembuatan bangunan embung air (unit)

5

5

1

1

1

1

1

1

2

0

2

100

200

-

200


15


terlaksananya pembuatan bangunan penyelamat tebing (unit)



No



5

Sasaran

Indikator Kinerja

Peningkatan luas meningkatnya luas hutan/kebun rakyat hutan/kebun rakyat (ha)

Target SPM

Target IKK

13.500 #REF!



1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

550

550

550

-

550

-

750

-

550

-

3.609,95

-

4.918,77

1.762,28

-

-

-

100 656,35

320,41

-

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

25 ha (cemara gunung 8.000 btg dan akasia 2.000 btg, aren 275 btg)

2 paket (bibit cemara gunung 7.000 btg, akasia 2.000 btg, aren 500 btg)

10 ha (kunyit 850 kg, pupuk organik 2.400 kg)

100

100

100

pemanfaatan lahan di bawah tegakan dengan tanaman wanafarma dan wanatani

5 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

9,3 ha (bibit porang 5.700 kg, bokashi 46.500 kg)

40 ha

15 ha (porang 15 ha 2.460 kg, (porang empon22.000 btg) empon 495 kg, bokashi 6.000 kg)

emponempon 10 ha pada lokasi hutan rakyat

100

100

100

100

terlaksananya koordinasi program PHBM pemberdayaan dan peningkatan SDM MDH

50 MDH

10 MDH

10 MDH

10 MDH

10 MDH

10 MDH

1 paket 1 paket (sosialisasi 900 org danpelatihan 75 org)

1 paket

1 paket( sosialisasi 200 org, leaflet 2.440 lbr, brosur 2.440 lbr, gadung 10.000 kg)

0

100

100

100

100

tertib administrasi TUK dan sosialisasi PUHH

4800 orang

800 orang

1000 orang

1000 orang

1000 orang

1000 orang

1 paket 30 org (sosialisasi 956 (pelatihan org) petugas GANIS PHPL)

465 org (penyegaran pejabat penerbit SKAU)

90 org 1 paket (penyegaran pejabat penerbit SKAU)

100

100

100

100

Terwujudnya tertib administrasi PSDH dan optimalisasi pendapatan SDH

4 paket

0

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

12 bulan

12 bulan

100

100

100

12 bulan


10 paket


Tersedianya bibit tanaman kayukayuan

12 bulan

894,32



No



Sasaran

Indikator Kinerja

Target SPM

Target IKK

Terwujudnya peningkatan ketrampilan wirausaha

3 paket

tercapainya pembuatan bibit tanaman kayukayuan dan MPTS

5 paket

1 paket

Terlaksananya koordinasi kegiatan Gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

5 paket

Terwujudnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (terlaksananya pelatihan KMDM dan pembuatan KBS)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

0

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

- 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

5 paket

1 paket

1 paket

1 paket

terwujudnya bangunan dam penahan

15 unit

3 unit

3 unit

terwujudnya bangunan penyelamat tebing

15 unit

3 unit

3 unit

-

50 ha (porang 7.335 kg, empon-empon 2.307 kg, bokashi 30.000 kg)

10 ha (porang 25 ha (kunyit 1.760 kg, 7.500 kg) emponempon 330 kg, bokashi 5.000 kg)

emponempon 10 ha pada hutan kawasan

260.000 btg

252.810 btg

179.500 btg

200.000 btg

175.000 btg 100,00 (kayukayuan dan MPTS)

101,12

102,57

100,00

1 paket

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100,00

100

100,00

1 paket

1 paket

KBS 13 unit, KBD 2 unit

14 KBS, 1 KBD

2 Kec.(kabuh 2 kec. dan Plandaan (kabuh, ecolabelling) plandaan lanjutan proses ecolabelling th. 2011)

3 unit

3 unit

3 unit

2 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

1 unit

1 unit

2 Kec. (1.080 ha)

6 unit

100

100,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


4 paket



terwujudnya peningkatan pendapatan petani MDH dan kelestraian lingkungan




No



Sasaran

Indikator Kinerja

Target SPM

Target IKK



1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

3 unit

2 unit

terwujudnya bangunan teras (rehabilitasi teras an penanaman tanaman penguat teras)

5 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

25 ha

2 unit (teras 25 ha dan penanaman di daerah rawan bencana 25 ha)

terwujudnya bangunan sumur resapan untuk mengurangi run off

50 unit

10 unit

10 unit

10 unit

10 unit

10 unit

15 unit

terwujudnya bangunan embung air untuk mengantisipasi kebutuhan air pada wilayah kekurangan air

5 unit

0

1 unit

2 unit

1 unit

1 unit

2 unit

terwujudnya bangunan rorak untuk mengurangi laju aliran permukaan terutama pada lahan dengan kelerengan tinggi

1 paket

1 paket

Terasiring 25 25 ha ha (bibit r gajah 10.000 stek, pupuk organik 2.000 kg) dan penanaman rawan bencana (jabon 1.000 btg, sengon 4.000 btg, pupuk organik 3.500 kg)

6 unit

100

100

1 unit (10 ha) terassiring , alat pembuat lubang biopori 264 unit

100

100

10 unit

100

100

100

306 unit alat pembuat Lubang biopori, 6.835 rorak

100

100


5 unit


terwujudnya bangunan pelestarian sumber air



No



Target SPM

Target IKK

tercapainya rehabilitasi lahan baik secara sipil teknis maupun vegetatif terwujudnya data kehutanan sebagai acuan pembangunan kehutanan lima tahun mendatang terwujudnya bangunan dam pengendali terwujudnya koordinasi untuk mendukung upaya pembangunan/reha bilitasi hutan dan lahan

3 paket

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

200 ha 365 ha vegetatif dan 6 vegetatif, 17 unit dam unit Dam penahan penahan

1 paket

400 ha, Dam penahan 8 unit, gully plug 4 unit

1 paket

3 paket

-

- 1 unit

1 unit

1 unit

3 paket

-

- 1 pkt

1 pkt

1 pkt

terwujudnya bangunan gully plug

3 paket

-

- 1 pkt

1 pkt

1 pkt

perlindungan sumber mata air

3 paket

-

- 1 pkt

1 pkt

1 pkt

terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup meningkatnya pelayanan peredaran dan penatausahaan hasil hutan (bln)

5 paket

60 60

200 ha 360 ha vegetatif dan 6 vegetatif, 17 unit dam unit dam penahan penahan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket (penyuluhan 600 org dan baliho 3 bh, papan larangan 1 bh)

12

12

12

12

12

12

400 ha (vegetatif) 8 unit Dam penahan dan 4 unit 1 paket

1 paket

12

12

100

100

12

12

100

99,90

100

100

100

100


Peningkatan pengawasan dan pembinaan industri hasil hutan kayu

Indikator Kinerja



6

Sasaran




No



7

Peningkatan pelayanan perijinan bidang kehutanan

Target SPM

Target IKK

meningkatnya pelayanan peredaran dan penatausahaan hasil hutan (bln)

60 60

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

12

12

12

12

12

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket 21 Kec. (sosialisasi 700 org)

- 21 Kec.

21 kec.

21 kec.

12

12

5 paket (21 Kec.)

1 paket

terwujudnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan industri hasil hutan di 21 kecamatan

3 paket (21 kec.)

0

60 60

2

12

tercapainya tertib administrasi dan pengelolaan industri hasil hutan pada industri kecil/perorangan di 21 kecamatan

meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana satuan kerja (bln)

1

12

tertib administrasi perkantoran

60 bulan

12 bulan

12 bulan

terlaksananya pembayaran sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kelancaran pelaksanaan tugas

60 bulan

60 bulan

12 bulan

12

12

12

12

12

21 Kec.

12

12

12

21 kec.

12

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100

100

100

21 Kec.

12

12

12 bulan

12 bulan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100

100 100

100


Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana satuan kerja

Indikator Kinerja



8

Sasaran




No



Sasaran

Indikator Kinerja

Target SPM

Target IKK




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

12 bulan

12 bulan

12 bulan

60 bulan

terlaksananya tertib administrasi keuangan guna kelancaran pelaksanaan tugas

60 bulan

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

terlaksananya pembayaran pajak STNK dan kendaraan roda empat dan roda dua untuk kelancaran pelaksanaan tugas

60 bulan

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna kelancaran pelaksanaan tugas

60 bulan

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

tersedianya penerangan bangunan kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas

60 bulan

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

terlaksananya pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih guna memperpanjang nilai guna tersedianya BBM guna kelancaran pelaksanaan tugas

60 bulan

60 bulan

- 12 bulan

60 bulan

60 bulan

12 bulan

-

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100

100

100

100 100

100

12 bulan

100

100 100

100

12 bulan

12 bulan

100

100 100

100

12 bulan

12 bulan

100

100 100

100

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100

100

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100 100

100

100


60 bulan


terlaksananya pembayaran pajak STNK dan kendaraan roda empat dan roda dua



No


Sasaran

Indikator Kinerja

Target SPM

Target IKK




1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

- 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

60 bulan

tersedianya makanan dan minuman guna poeningkatan kinerja staf daninstansi koordinasi dan konsultasi ke luar daerah guna tercapai peningkatan kinerja dan pelaksanaan program dinas

60 bulan

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

60 bulan

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah guna tercapai peningkatan kinerja dan pelaksanaan program dinas

60 bulan

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

terlaksananya pembayaran honorarium tenaga Non PNS guna tercapainya tertib administrasi pertanggungjawaba n dan kinerja dinas

60 bulan

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

tercapainya pengadaan kendaraan dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas

-

1 paket

-

12

12

-

-

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 - 4 unit

12

12

12

12

100 100

100

100

100 100

100

12 bulan

100

100 100

100

12 bulan

12 bulan

100

100 100

99,90

12 bulan

12 bulan

100

100 100

100

12

12


60 bulan


tersedianya bahan bacaan guna kelancaran pelaksanaan tugas



No


Sasaran

Indikator Kinerja

Target SPM

Target IKK



1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

almari perpustakaan 1 unit, almari arsip 2 unit, AC 2 unit, wireless 1 unit

kipas angin 3 unit, pompa air 1 unit, LCD monitor 6 unit, kulkas 1 unit, papan nama 4 unit

5 paket

kipas angin 3 unit, 12 bulan almari 2 unit, sofa 1 unit

tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas

5 paket

5 paket

notebook 1 unig, AC 2 unit, kamera 1 unit, notebook 1 kamera 1 unit, notebook 1 printer 1 unit notebook 1 unit, handycam 1 unit, in focus 1 notebook 1 unit, unig, printer 1 printer 1 unit unit, komputer unit, GPS 1 GPS 1 unit unit PC 3 unit, unit, Roll meter notebook 3 unit, 1 unit tabung pemadam 2 unit

terwujudnya jasa pemelihatraan bangunan gedung kantor selama satu tahun untuk memperpanjang nilai guna bangunan gedung kantor

1 paket

60 bulan

60 bulan

-

12 bulan

-

12 bulan

-

12 bulan

kipas angin 3 12 bulan unit, almari 2 unit, sofa 1 unit

almari kipas angin 3 perpustakaan unit, pompa 1 unit, almari air 1 unit, arsip 2 unit, LCD monitor AC 2 unit, 6 unit, kulkas wireless 1 unit 1 unit, papan nama 4 unit

AC 2 unit, kamera 1 notebook 1 unit, unit, printer 1 unit handycam 1 unit, komputer PC 3 unit, notebook 3 unit, tabung pemadam 2 unit

notebook 1 unit, in focus 1 unit, GPS 1 unit, Roll meter 1 unit

12 bulan

12 bulan

100

100

100

100

100

100

100

100

- almari 2 unit, kursi eselon IV 1 unit, sofa 1 unit 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100 100

97,83


5 paket


tersedianya perlengkapan gedung kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas

tersedianya mebelair untuk kelancaran pelaksanaan tugas




No


Sasaran

Indikator Kinerja

Target SPM



1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100

100 100

terpeliharanya peralatan gedung kantor guna memperpanjang nilai guna

60 bulan

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100

100 100

tercapainya pemeliharaan mebelair untuk memperpanjang nilai guna

60 bulan

1 paket

servise kursi kerja 13 unit

servise kursi kerja 13 unit

100

tercapainya rehab gedung kantor

60 bulan

1 paket

12 bulan

12 bulan

100

tersedianya pakaian olah raga bagi PNS

5 paket

5 paket

110 stel

tersusunnya LAKIP dan laporan Keuangan

5 paket

1 paket

1 paket

110 stel

110 stel

110 stel

110 stel

110 stel

1 paket

110 stel

110 stel

110 stel

100

100

100

100

100

100

100


60 bulan


tersedianya jasa servise 12 bulan dan penggantian suku cadang serta minyak pelumas kendaraan dinas guna pepmerpanjang nilai guna



No


Data Capaian Target Capaian Pada Awal pada Akhir Target Tahun Tahun IKK Perencanaan Perencanaan (Renstra 2004(2013) 2008)

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 2

anggaran pada tahun ke3 4

5

1

2

realisasi tahun ke3

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun kerata2 pertumbuhan

4

5

1

2

3

4

5

anggaran realisasi

278.775.000 307.227.000

355.107.500 1.051.118.500

402.935.000 247.758.790 275.688.429

337.037.830

969.143.461

89% 90% 95%

92%

40%

30%

128.700.000

78.941.000

117.142.500

396.727.500

155.661.750 112.616.000

67.020.200

108.875.000

353.281.000

88% 85% 93%

89%

47%

37%

13.750.000

13.750.000

16.500.000

20.625.000

12.500.000

12.500.000

13.041.000

20.493.000

91% 91% 79%

99%

3%

-10%

5.330.000

11.602.500

3.913.500

11.424.000

9%

46%

348.500.000 530.498.000

301.589.500 319.545.500 497.130.550

97%

4%

-14%

453.385.000 820.836.950 1.773.665.352 2.137.059.990 2.913.396.850 428.579.600 775.598.000 1.687.166.080 2.021.030.150

95% 94% 95%

95%

63%

30%

-100%

-100%

-14%

-34%

25.000.000

52.400.000

25.000.000

65.320.000

34.000.000

20.800.000

53.790.000

291.045.400

24.597.000

48.772.500

24.904.500

89%

30.532.600

98%

100% 93% 100%

90%


92% 94% 94%

53.950.000

397.000.000

73% 98%

383.301.400

73.200.000

309.980.000

13.750.000


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

1



Uraian


2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Guna mencapai indikator tersebut beberapa tantangan dalam Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang antara lain: 1.

Lulusan perguruan tinggi di bidang kehutanan dan sub bidang perkebunan sangat kurang untuk mem-back up semua kegiatan yang ada, sehingga masih dibutuhkan lulusan perkebunan baik yang SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas), maupun Sarjana Perkebunan/Pertanian, serta untuk bidang kehutanan membutuhkan lulusan SKMA (Sekolah Menengah Kehutanan Atas) maupun sarjana-sarjana kehutanan.

2.

Saat ini Sumber Daya Pegawai Fungsional (Penyuluh Perkebunan Lapangan/PPL dan Penyuluh Kehutanan Lapangan/PKL). saat ini PPL hanya 16 orang.

Minimal PKL

Idealnya tiap Kecamatan 3 orang PKL.

Sedangkan PPL saat ini sekitar 22 orang (idealnya tiap kecamatan 3 orang. 3.

Tenaga Struktural juga sangat kurang sehingga beban kerja masih sangat berat.

4.

Pendistribusian pekerjaan tidak sesuai TUPOKSI.

5.

Sumber daya alam Kabupaten Jombang untuk bidang kehutanan banyak tersebar di Wilayah Kecamatan Wonosalam, Bareng, Ngoro, Mojowarno, Mojoagung, Kabuh, Plandaan, Ngusikan dan Kudu, sedangkan untuk wilayah lainnya juga ada tetapi tidak begitu luas dan belum dimanfaatkan secara optimal.

6.

Sumber daya alam sub bidang perkebunan juga belum diusahakan secara maksimal, sehingga produksi dan produktivitas untuk komoditas tertentu masih rendah (cengkeh, kopi dan kakao)

7.

Masih perlu dilakukan pengawasan guna tertib penatausahaan hasil hutan ke depan, terutama yang berkaitan dengan indikator kinerja yaitu rehabilitasi lahan kritis, produksi hasil hutan dan tingkat kerusakan kawasan hutan.

8.

Membanjirnya tembakau Virginia dari Cina dan Amerika yang dalam jangka panjang akan mematikan pasar tembakau Virginia lokal. Selain teridentifikasi tantangan yang dihadapi, Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Jombang juga memiliki beberapa peluang untuk mengatasi tantangan tersebut. 1.

Sumber daya pegawai di lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang dalam waktu 4 tahun ke depan tinggal setengahnya saja (hampir setengahnya memasuki masa pensiun).



Meskipun demikian Sumber daya yang tersisa akan berusaha semaksimal mungkin agar tugas-tugas kedinasan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu 2.

Sumber daya alam Kabupaten Jombang untuk bidang kehutanan banyak tersebar di Wilayah Kecamatan Wonosalam, Bareng, Ngoro, Mojowarno, Mojoagung, Kabuh, Plandaan, Ngusikan dan Kudu, sedangkan untuk wilayah lainnya juga ada tetapi tidak begitu luas.

3.

Sumber daya alam berupa tegakan tanaman tahunan maupun tanaman buah-buahan (MPTS), serta sumber-sumber air yang tersebar di seluruh kecamatan.

4.

Sudah ada Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari (PHBML) di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Plandaan seluas 1.014,93 ha.

5.

Sudah terdapat SVLK di 1 perusahaan yaitu UD. Karya Jati dan untuk selanjutnya akan menyusul industri hasil hutan di kabupaten Jombang yang tergabung dalam kelompok sebanyak 10 industri primer.

6.

Teradapat SVLK hutan hak pada KTHR yang tergabung dalam KSU Sengon Agung Bersama di Wonosalam yaitu di 2 kecamatan yakni Kecamatan Wonosalam 7 Desa dan Kecamatan Bareng 4 Desa seluas 201 Hektare.

7.

Terdapat sekitar 3 industri pengolahan hasil hutan skala besar (pangsa pasar eksport) di kabupaten Jombang dan sekitar 50 usaha industri primer skala kacil (pangsa pasar dalam negeri).

8.

Sumber daya alam Kabupaten Jombang untuk bidang perkebunan tersebar di seluruh Kecamatan (Wilayah Utara Brantas didominasi tembakau dan sebagian tebu), Wilayah tengah dengan topografi datar didominasi komoditi tebu, dan untuk Wilayah Selatan dengan kelerengan 15 s/d 45 % didominasi kopi, kakao, cengkeh dan sebagian nilam.

9.

Masih terbukanya pasar ekspor baik untuk komoditi perkebunan (kopi, kakao, minyak atsiri) maupun hasil hutan (produk kayu olahan), terutama setelah adanya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang lebih membuka mata dunia untuk melirik kayu-kayu Indonesia dengan harga yang layak.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan hasil analisis pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Jombang, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah: 1.

Kehutanan Adapun hasil identifikasi permasalahan yang terjadi pada bidang kehutanan antara lain: a.

Belum optimalnya pelaksanaan regulasi pembangunan

b.

Belum optimalnya akurasi data lahan kritis berdasarkan aspek biofisik maupun ketersediaan

c.

Belum optimalnya pemanfaatan hutan rakyat

untuk meningkatkan

pendapatan ekonomi masyarakat d.

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan non kayu masih rendah

e.

Kapasitas dan kelembagaan kelompok masyarakat sekitar hutan masih rendah

2.

f.

Kapasitas dan kelembagaan penyuluh kehutanan relatif rendah

g.

Pemberdayaanpenyuluh kehutanan belum optimal

h.

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat hutan belum optimal

i.

Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan bagi masyarakat.

j.

Masih adanya illegal logging hasil hutan di Kabupaten Jombang

Perkebunan Adapun hasil identifikasi permasalahan yang terjadi pada bidang perkebunan antara lain: a.

Tingginya alih fungsi/konversi lahan perkebunan rakyat

b.

Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global

c.

Masih maraknya peredaran bibit tanaman perkebunan yang tidak bersertifikat

d.

Masih rendahnya upaya pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi

e.

Masih rendahnya kualitas produksi tanaman perkebunan

BAB III | ISU-ISU STRATEGIS BERDASSARKAN TUGAS DAN 41 FUNGSI


f.

Terbatasnya ketersediaan infrastruktur perkebunan rakyat (irigasi tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan jalan usaha tani (JUT))

g.

Terbatasnya sarana dan prasarana budidaya (alsintan) perkebunan

h.

Lambat/belum optimalnya transfer teknologi kepada petani

i.

Terbatasnya akses petani terhadap permodalan (pola pinjaman permodalan dan tingkat suku bunga masih belum pro petani)

j.

Masih tingginya tingkat kehilangan produk saat panen

k.

Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat

l.

Pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasaran

m. Pengembangan perkebunan rakyat masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam suatu sistem agribisnis n.

Masih lemahnya kerjasama kemitraan antar pelaku usaha tani maupun antara pelaku usaha tani dengan pelaku usaha industri hilir menengah/besar

o.

Adanya kecenderungan terjadinya proses levelling off pada produk pertanian tanaman pangan

3.2

p.

Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai

q.

Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani

r.

Terbatasnya akses informasi pasar dan pemasaran bagi petani

s.

Lemahnya kapasitas dan kelembagaan penyuluh pertanian

t.

Posisi tawar petani perkebunan masih rendah

u.

Rendahnya Nilai Tukar Petani sub sektor Perkebunan

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah “JOMBANG

SEJAHTERA UNTUK SEMUA”. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapaa misi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama

2.

Mewujudkan Layanan Dasar yang terjangkau.

3.

Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan Merata

4.

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

5.

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang Baik dan bersih



Tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang berkaitan dengan visi dan misi (khususnya misi 3 dan 4) Kepala Daerah tersebut adalah: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan Merata dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Mangacu pada misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan menigkatkan perekonomian dari sektor perkebunan dengan perbaikan infrastruktur dengan konsep lingkungan.


Misi Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata

Tujuan Menjadikan agribisnis sebagai sektor penting dalam perekonomian

Sasaran 1. Meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung perekonomian daerah

Indikator Sasaran 1

Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

Tebu 978.023,8ton dan 82.600Ku/ha/ tahun batang tebu

Tebu 990.000 ton dan 85.600 Ku/ha/tahun batang tebu

tembakau 47.402,47ton daun basah dan 111,16Ku/ha/ tahun daun basah

tembakau 57.000ton daun basah dan 156,28 Ku/ha/tahun daun basah

Arah kebijakan 1

Meningkatkan efisiensi usaha tani Perkebunan

Strategi 1

Diseminasi pemanfaatan teknik budidaya dengan produktivitas tinggi yg berkelanjutan

2

Menggali dan mengoptimalkan potensi perkebunan

3

Fasilitasi sarana dan prasarana produksi perkebunan

4

Fasilitasi alat mesin perkebunan penunjang penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi

Kode

Program Pembangunan

Urusan

2.01.34

Peningkatan produksi perkebunan

Pertanian

2.01.19

Peningkatan produksi Pertanian/perkebu nan

Pertanian

2.01.74

Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

Pertanian


Kondisi Akhir


Kondisi Awal


BAB III | ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DANN 44 FUNGSI

Tabel 3.1 Analisa Visi Misi Bupati Terpilih yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang

Pengelolaan lahan tanaman perkebunan

Pertanian

7

Pembinaan, pelatihan dan fasilitasi permodalan, sarana prasarana usaha untuk meningkatkan kualitas bahan baku komoditi tembakau dan cengkeh

2.01.45

Pembinaan lingkungan sosial bidang perkebunan

Pertanian

2.01.54

Pembinaan lingkungan sosial

Pertanian

2.01.36

Peningkatan kualitas bahan baku Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sumur Dalam Pertanian/Perkebu nan

Pertanian

Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dangkal pertanian/perkebu nan

Pertanian

2.01.56

2.01.55

Pertanian


2.01.49


Meningkatnya kinerja layanan pemenuhan air irigasi

Membangun dan merehabilitasi sarana prasarana infrastruktur lahan Perkebunan



2

6

2.01.63

Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Perkebunan

Pertanian

2.01.31

Peningkatan kesejahteraan petani perkebunan

Pertanian

2.01.84

2.01.65

2. Memantapkan kawasan agropolitan

3. Meningkatkan kesejahteraan petani

1

1

Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditas unggulan di kawasan agropolitan

NTP (indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani)

1

1

Meningkatkan fungsi dan peran Kawasan agropolitan sebagai sentra produksi, pemasaran dan kunjungan agrowisata

Menjadikan kelembagaan petani sebagai basis penyuluhan

1

1

Peningkatan fungsi dan peran cluster Perkebunan di Kawasan agropolitan

Aktualisasi data kelembagaan petani tanaman perkebunan

2.02.29

Pertanian

Pertanian

Pertanian

Kehutanan


2.01.83

2.01.50


Pertanian



Pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana sumur dangkal perkebunan Pembangunan infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan Rehabilitasi infrastruktur pengelolaan air tanaman perkebunan Pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana sumur dalam perkebunan Pengembangan Kawasan Agropolitan Cluster Perkebunan di wonosalam, bareng, ngoro dan mojowarno

Mengoptimalka n kegiatan penyuluhan pertanian

Bimbingan teknis bagi petani tanaman perkebunan

1

Peningkatan fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sub sektor Perkebunan Pelaksanaan pembinaan teknis bagi petugas penyuluh pertanian lapangan sub sektor perkebunan Penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan Tanaman Perkebunan

2

3

2.01.35

Pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan

Pertanian

2.01.20

Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan

Pertanian


3


Pembinaan kelembagaan petani tanaman perkebunan



2

2

TUJUAN Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

1

Sasaran Meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Indikator Sasaran 1 Luas lahan kritis

Kondisi Awal 1.600 Ha

Kondisi Akhir 500 Ha

Arah Kebijakan Penurunan Luas Lahan Kritis

1

Strategi Penetapan lokasi prioritas rehabilitasi hutan dan lahan serta design model pelaksanaannya

Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

4

Urusan Kehutanan

2.02.23

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (tebing)

Kehutanan

2.02.24

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (resapan)

Kehutanan

Optimalisasi rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis di luar kawasan hutan dan Lahan rawan bencana serta Lahan hutan rakyat dengan fungsi penyangga

2.02.17

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Kehutanan

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

2.02.34

Pembinaan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan rakyat (KTHR)

Kehutanan

Penguatan kelembagaan petani hutan rakyat


3

Program Pembangunan Rehabilitasi hutan dan lahan


2

Kode 2.02.16



MISI Meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan hidup

2

Meningkatnya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Pelatihan dan pendampingan pada kelompok tani hutan tentang penanaman dan pengelolaan hutan

1.500 M3

7.500 M3 s/d tahun 2018

Optimalisasi pemanfaatan hasil hutan

1

Pelatihan dan pendampingan penerapan teknik agroforestry

2.02.15

Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Kehutanan

2

Meningkatnya persentase industri hasil hutan bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

belum ada

5 unit s/d tahun 2018

Optimalisasi dan Pengawasan Industri Hasil Hutan

1

Pelatihan dan pendampingan kemampuan manajerial dan teknis pelaku usaha industri hasil huan

2.02.19

Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

Kehutanan

3

Meningkatnya persentase industri hasil hutan bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

belum ada

5 unit s/d tahun 2018

2

Penyediaan dan diseminasi data potensi bahan baku kayu dan hasil hutan non kayu

3

Fasilitasi Perijinan dan kepastian usaha bidang industri hasil hutan kayu

4

Pengawasan dan pemantauan illegal logging


Meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan


1



5

Fasilitasi persiapan SVLK bagi industri hasil hutan

7

Transparansi Penguatan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu / SVLK

8

Fasilitasi penilaian SVLK bagi industri hasil hutan

9

Membangun dan memperkuat jaringan pasar baik regional maupun internasional komoditas hasil hutan ber SVLK


6


Penguatan kapasitas dan Koordinasi instansi terkait, baik pemerintah maupun nonpemerintah yang terlibat dalam SVLK



Sumber: Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang 2014 – 2018, 2013

5


Faktor Penghambat dan Pendorong Tercapainya Visi, Misi SKPD: a. Faktor Penghambat antara lain: 1. Lulusan perguruan tinggi di bidang kehutanan dan sub bidang perkebunan sangat kurang untuk mem-back up semua kegiatan yang ada, sehingga masih dibutuhkan lulusan perkebunan baik yang SPMA (Sekolah

Pertanian

Menengah

Atas),

maupun

Sarjana

Perkebunan/Pertanian, serta untuk bidang kehutanan membutuhkan lulusan SKMA (Sekolah Menengah Kehutanan Atas) maupun sarjanasarjana kehutanan. 2. Saat ini Sumber Daya Pegawai Fungsional (Penyuluh Perkebunan Lapangan/PPL dan Penyuluh Kehutanan Lapangan/PKL). Minimal PKL saat ini PPL hanya 15 orang. Idealnya tiap Kecamatan 3 orang PKL. Sedangkan PPL saat ini sekitar 21 orang (idealnya tiap kecamatan 3 orang. 3. Tenaga Struktural khususnya staf juga sangat kurang sehingga beban kerja masih sangat berat. 4. Pendistribusian pekerjaan tidak sesuai TUPOKSI. 5. Sumber daya alam Kabupaten Jombang untuk bidang kehutanan banyak tersebar di Wilayah Kecamatan Wonosalam, Bareng, Ngoro, Mojowarno, Mojoagung, Kabuh, Plandaan, Ngusikan dan Kudu, sedangkan untuk wilayah lainnya juga ada tetapi tidak begitu luas dan belum dimanfaatkan secara optimal. 6. Belum optimalnya pelaksanaan regulasi pembangunan 7. Belum optimalnya akurasi data lahan kritis berdasarkan aspek biofisik maupun ketersediaan 8. Belum optimalnya pemanfaatan hutan rakyat

untuk meningkatkan

pendapatan ekonomi masyarakat 9. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan non kayu masih rendah 10. Kapasitas dan kelembagaan kelompok masyarakat sekitar hutan masih rendah 11. Kapasitas dan kelembagaan penyuluh kehutanan relatif rendah 12. Pemberdayaanpenyuluh kehutanan belum optimal 13. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat hutan belum optimal 14. Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan bagi masyarakat. 15. Masih adanya illegal logging hasil hutan di Kabupaten Jombang 16. Masih perlu dilakukan pengawasan guna tertib penatausahaan hasil hutan ke depan, terutama yang berkaitan dengan indikator kinerja yaitu



rehabilitasi lahan kritis, produksi hasil hutan dan tingkat kerusakan kawasan hutan. 17. Tingginya alih fungsi/konversi lahan perkebunan rakyat 18. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global 19. Masih maraknya peredaran bibit tanaman perkebunan yang tidak bersertifikat 20. Masih rendahnya upaya pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi 21. Masih rendahnya kualitas produksi tanaman perkebunan 22. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur perkebunan rakyat (irigasi tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan jalan usaha tani (JUT), Jalan Produksi 23. Terbatasnya sarana dan prasarana budidaya (alsintan) perkebunan 24. Lambat/belum optimalnya transfer teknologi kepada petani 25. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan (pola pinjaman permodalan dan tingkat suku bunga masih belum pro petani) 26. Masih tingginya tingkat kehilangan produk saat panen 27. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat 28. Pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasaran 29. Pengembangan perkebunan rakyat masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam suatu sistem agribisnis 30. Masih lemahnya kerjasama kemitraan antar pelaku usaha tani maupun antara

pelaku

usaha

tani

dengan

pelaku

usaha

industri

hilir

menengah/besar 31. Adanya kecenderungan terjadinya proses levelling off pada produk pertanian tanaman pangan 32. Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai 33. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani 34. Terbatasnya akses informasi pasar dan pemasaran bagi petani 35. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan penyuluh pertanian 36. Posisi tawar petani perkebunan masih rendah 37. Sumber daya alam sub bidang perkebunan juga belum diusahakan secara maksimal, sehingga produksi dan produktivitas untuk komoditas tertentu masih rendah (cengkeh, kopi dan kakao)



38. Membanjirnya tembakau Virginia dari Cina dan Amerika yang dalam jangka panjang akan mematikan pasar tembakau Virginia lokal. b. Faktor pendorong/peluang untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain: 1. Sumber daya pegawai di lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang dalam waktu 4 tahun ke depan tinggal setengahnya saja (hampir setengahnya memasuki masa pensiun). Meskipun

demikian

Sumber

daya

yang

tersisa

akan

berusaha

semaksimal mungkin agar tugas-tugas kedinasan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu 2. Sumber daya alam Kabupaten Jombang untuk bidang kehutanan banyak tersebar di Wilayah Kecamatan Wonosalam, Bareng, Ngoro, Mojowarno, Mojoagung, Kabuh, Plandaan, Ngusikan dan Kudu, sedangkan untuk wilayah lainnya juga ada tetapi tidak begitu luas. 3. Sumber daya alam berupa tegakan tanaman tahunan maupun tanaman buah-buahan (MPTS), serta sumber-sumber air yang tersebar di seluruh kecamatan. 4. Sudah ada Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari (PHBML) di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Plandaan seluas 1.014,93 ha. 5. Sudah terdapat SVLK di 1 perusahaan yaitu UD. Karya Jati dan untuk selanjutnya akan menyusul industri hasil hutan di kabupaten Jombang yang tergabung dalam kelompok sebanyak 10 industri primer. 6. Teradapat SVLK hutan hak pada KTHR yang tergabung dalam KSU Sengon Agung Bersama di Wonosalam yaitu di 2 kecamatan yakni Kecamatan Wonosalam 7 Desa dan Kecamatan Bareng 4 Desa seluas 201 Hektare. 7. Terdapat sekitar 3 industri pengolahan hasil hutan skala besar (pangsa pasar eksport) di kabupaten Jombang dan sekitar 50 usaha industri primer skala kacil (pangsa pasar dalam negeri). 8. Sumber daya alam Kabupaten Jombang untuk bidang perkebunan tersebar di seluruh Kecamatan (Wilayah Utara Brantas didominasi tembakau dan sebagian tebu), Wilayah tengah dengan topografi datar didominasi komoditi tebu, dan untuk Wilayah Selatan dengan kelerengan 15 s/d 45 % didominasi kopi, kakao, cengkeh dan sebagian nilam. 9. Masih terbukanya pasar ekspor baik untuk komoditi perkebunan (kopi,



kakao, minyak atsiri) maupun hasil hutan (produk kayu olahan), terutama setelah adanya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang lebih membuka mata dunia untuk melirik kayu-kayu Indonesia dengan harga yang layak. 3.3

Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Propinsi Jawa Timur Berdasarkan telaahan terhadap Sasaran Rencana Strategis Kementrian

Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 sasaran pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang sebagai berikut: 1.

Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia

2.

Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah

3.

Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA).

4.

Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat

5.

Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan wildlife trafikcing sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan.

6.

Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak.

7.

Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS

8.

Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm)

9.

Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang

Kegiatan

sektor

kehutanan

dan

perkebunan

yang

direncanakan

terus

dikembangkan meliputi : 1.

Sub sektor kehutanan

2.

Sub sektor perkebunan meliputi kegiatan budidaya tanaman komoditi perkebunan dan pengelolaan institusi perkebunan Kegiatan sub sektor kehutanan diarahkan pada wilayah yang mempunyai

kawasan hutan produksi dan kawasan hutan rakyat. Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Jombang seluas 12,82 % dari wilayah Kabupaten Jombang.



Sedangkan hutan yang berada di tanah hak masyarakat (hutan rakyat) seluas 4,54 % dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Hutan produksi di Kabupaten Jombang dikelola oleh Perum Perhutani yang meliputi hutan jati dan hutan rimba. Hutan jati dibudidayakan untuk diambil hasil kayunya, sedangkan hutan rimba dibudidayakan untuk diambil hasil hutan non kayu yang berupa getah pinus dan hasil hutan lainnya. Kawasan Hutan produksi sebagian ada yang ditanami tanaman buah-buahan seperti durian dan rambutan serta tanaman perkebunan dengan jenis komoditas tebu, kopi, cengkeh, kelapa, tembakau, dan mete. Komoditas andalan kehutanan di Kabupaten Jombang yaitu berupa kayu jati, sedangkan untuk komoditas andalan sector perkebunan yaitu berupa tanaman perkebunan berupa tanaman tebu, kakao, kelapa, kopi, jambu mete, tembakau, cengkeh,

dan tanaman toga (lengkuas, kencur, kunyit, jahe, dan

serai). Kegiatan kehutanan yang dikembangkan di Kabupaten Jombang yaitu terdapat

di

Kecamatan

Mojowarno,

Kecamatan

Mojoagung,

Kecamatan

Wonosalam, Kecamatan Bareng, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Kudu, dan Kecamatan Plandaan. Sedangkan untuk kegiatan perkebunan dikembangkan di Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Ploso, dan Kecamatan Kudu dengan sektor kegiatan tanaman komoditas perkebunan berupa jambu mete, kelapa, kopi, tembakau dan kakao. Dimana rencana pengembangan kegiatan perkebunan direncanakan meliputi pengembangan kawasan perkebunan dan pengembangan komoditas perkebunan di lahan milik rakyat. Rencana pengembangan kegiatan sektor kehutanan dan perkebunan Tabel 3.2 Rencana Pengembangan Kegiatan Sektor Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang NO. 1

JENIS KEGIATAN

KOMODITAS UNGGULAN

ARAH PENGEMBANGAN

Kehutanan

Kayu Jati

Direncanakan

WILAYAH PENGEMBANGAN KEGIATAN Kecamatan

sebagai kawasan

Mojoagung,

peyangga dengan

Kecamatan

fungsi ekologis dan

Mojowarno,

memiliki nilai

Kecamatan Bareng,

ekonomis dan

Kecamatan,

pengembangan

Wonosalam,



NO.

JENIS KEGIATAN

KOMODITAS UNGGULAN

ARAH PENGEMBANGAN agroforestry.

WILAYAH PENGEMBANGAN KEGIATAN Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Plandaan.

2

Tanaman

Tebu, Kakao,

Dikembangkan

Kecamatan

Perkebunan

Kelapa, Kopi,

dengan membentuk

Wonosalam,

Jambu Mete,

agrowisata alam

Kecamatan Kabuh,

Tembakau,

dan agroforestry

Kecamatan Ngusikan,

Cengkeh,

yang berupa wisata

Kecamatan Ploso, dan

dan Tanaman

buah dan

Kecamatan Kudu.

Toga

memadukan

(lengkuas,

kegiatan pelestarian

kencur, kunyit,

dan pariwisata.

jahe, dan serai).

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang 2009 – 2029, 2009

Kawasan

strategis

pengembangan

perkebunan

meliputi

kawasan

pengembangan Agropolitan. Pengembangan Kawasan agropolitan di Kabupatem Jombang diwujudkan melalui pembentukan Satuan Kawasan Pengembangan Pertanian (SKPP) : a.

SKPP

I

meliputi

Kecamatan

Mojowarno,

Kecamatan

Wonosalam,

Kecamatan Bareng, dan Kecamatan Ngoro. 1. Pengembangan kegiatan pertanian, meliputi: a)

Pusat pengembangan komoditas pertanian;

b)

Pusat informasi dan pergudangan;

c)

Penyediaan fasilitas akomodasi yang ditunjang oleh aktivitas jasa informasi dan transportasi;

d)

Peningkatan produktivitas pertanian;

e)

Pengembangan agroindustri;

f)

Pengembangan agribisnis: berupa jasa-jasa perbankan/bantuan permodalan untuk pengem-bangan pertanian;

g)

Pengembangan agrowisata berupa perkebunan;



h)

Pengembangan fasilitas pendukung wisata.

2. Pengembangan prasarana pertanian, meliputi:

b.

a)

Balai penelitian dan pengembangan pertanian;

b)

Pusat pelatihan dan penyuluhan pertanian;

c)

Pergudangan dan distribusi pupuk dan bibit;

d)

Industri pengolahan dan pengemasan hasil pertanian;

e)

Bank perkreditan/simpan pinjam;

f)

Pasar utama hasil kegiatan pertanian;

g)

Pusat informasi dan akomodasi wisata.

SKPP II Mojoagung meliputi Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben. 1. Pengembangan kegiatan pertanian sebagai kawasan produksi utama pembentukan sentra beras; 2. Pengembangan prasarana pertanian, yang teridiri dari pergudangan, pusat koleksi tanaman pangan dan perkebunan.

c.

SKPP III Ploso meliputi: Kecamatan Kudu, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan

Kabuh, Kecamatan

Plandaan dan Kecamatan

Bandar

Kedungmulyo; 1. Pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi pengolahan hasil pertanian, komoditas perkebunan dan pusat koleksi; 2. Pengembangan prasarana pertanian, yang meliputi industri dan pergudangan Rencana pengembangan kawasan tersebut dapat dilihat dari tabel 3.3 berikut:


Tabel 3.3 Rencana Kawasan Strategis Pengembangan Perkebunan

1

SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

FUNGSI DAN PERAN / SKALA PELAYANAN

SKPP Mojowarno: Mojowarno, Wonosalam, Bareng, Ngoro

Sebagai Pusat Kegiatan Agropolitan skala Kabupaten Jombang

SEKTOR/KEGIATAN UNGGULAN

- Pengembangan Agrobisnis: berupa jasa-jasa perbankan/ bantuan permodalan untuk pengembangan pertanian - Pengembangan Agrowisata berupa perkebunan - Pengembangan fasilitas

FASILITAS PENDUKUNG

Perkotaan Kecamatan Mojowarno

- Balai Penelitian dan pengembangan pertanian, - pusat pelatihan dan penyuluhan pertanian - pergudangan dan distribusi pupuk dan bibit.

Perkotaan Mojowarno, dan desa Pusat pertumbuhan (Panglungan) Perkotaan Mojowarno

- Industri pengolahan dan pengemasan hasil pertanian.

Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam

- Bank Perkreditan/ Simpan Pinjam - Pasar utama hasil kegiatan pertanian - Pengembangan - pusat informasi dan akomodasi wisata


- Pusat pengembangan komoditas pertanian - pusat informasi, pergudangan. - penyediaan fasilitas akomodasi yang ditunjang oleh aktivitas jasa informasi dan transportasi - Peningkatan produktifitas pertanian - Pengembangan agro industri:

LOKASI


- Pertanian Tanaman Pangan. - Perkebunan: Kopi, Cengkeh, Tembakau, tebu, kelapa. - Tanaman Obat dan hasil hutan. - Tanaman Buah. - Kehutanan : Hutan Produksi - Peternakan: Ternak Besar (Sapi)

PENGEMBANGAN KEGIATAN



NO

SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

FUNGSI DAN PERAN / SKALA PELAYANAN

SEKTOR/KEGIATAN UNGGULAN

PENGEMBANGAN KEGIATAN

pendukung wisata Sebagai pusat kegiatan Agropolitan skala WP

3

SKPP Ploso: Kecamatan Kudu, Ngusikan, Kabuh, Plandaan, dan Bandarkedungmulyo

Sebagai Pusat Kegiatan Agropolitan skala WP Ploso

- Pertanian - Sebagai kawasan tanaman pangan Produksi utama (beras) pembentukan Sentra beras - Komoditas perkebunan (tebu, dan palawija) - Perikanan dan peternakan unggas - Komoditas - pengolahan hasil pertanian Perkebunan: (komoditas perkebunan) Tebu, Pandan, dan pusat koleksi Kelapa - Kehutanan - Peternakan kecil (kambing)

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang 2009 – 2029, 2009

Perkotaan Ploso, kawasan peruntukan industri. Desadesa Pusat Pertumbuhan

- Pergudangan dan Pusat Koleksi tanaman pangan dan perkebunan

- Industri dan Pergudangan


SKPP Mojoagung: Mojoagung, Sumobito, dan Kesamben

Kecamatan Mojowarno Perkotaan Mojoagung dengan sub pusat koleksi di DPP Curah Malang dan Perkotaan Kec. Sumobito

FASILITAS PENDUKUNG


2

LOKASI



NO


3.5

Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan hasil analisis pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Jombang, maka identifikasi isu-isu strategis yang paling utama dihadapi saat ini adalah: 1.

Belum

optimalnya

pelaksanaan

undang-undang

dan

Peraturan

Pemerintah berkaitan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di daerah; 2.

Adanya pemanasan global yang berdampak pada pergeseran musim dan perubahan iklim yang akan berpengaruh pada pola tanam dan produksi serta produktivitas tanaman perkebunan;

3.

Mayoritas penduduk Jombang berprofesi sebagai petani maupun buruh tani, yang tingkat pendapatannya terus termarjinalkan;

4.

Isu pertanian "ramah lingkungan" menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan;

5.

Adanya pencanangan surplus produksi gula yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah;

6.

Adanya

paradigma

baru

tentang

pergeseran

tugas

dan

fungsi

kelembagaan penyuluh pertanian, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan Petugas Penyuluh Pertanian; 7.

Meningkatnya laju deforestasi yang tinggi, berdampak pada pemanasan global;

8.

Adanya pencanangan penurunan emisi gas rumah kaca oleh Pemerintah yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;

9.

Adanya pencanangan penurunan emisi karbon oleh Pemerintah yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;

10.

Pemberlakuan perdagangan karbon sebagai wujud apresiasi bagi negara yang mau mempertahankan vegetasi/tutupan lahannya;

11.

Masih maraknya illegal logging baik yang berasal dari hutan negara maupun hutan rakyat;

12.

Adanya Pemberlakuan/persyaratan perdagangan internasional hasil hutan kayu harus berasal dari hutan yang dikelola secara lestari;

13.

Masih maraknya perburuan dan perdagangan illegal satwa maupun fauna yang dilindungi;

14.

Masih maraknya kasus tenurial, karena desakan kebutuhan lahan;

15.

Mayoritas penduduk/masyarakat sekitar hutan termasuk masyarakat miskin yang tingkat pendapatannya terus termarjinalkan.

BAB IV | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN 60 KEBIJAKAN


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD Sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Jombang visi Dinas

Kehutanan dan Perkebunan tidak terlepas dari visi Kepala Daerah Kabupaten Jombang 2014-2018 yaitu “Jombang Sejahtera Untuk Semua”. Dengan demkian, maka visi untuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang 2014-2018 “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN MELALUI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”. Guna mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang menetapkan misi sebagai berikut: 1. Mengoptimalisasikan

aneka

fungsi

hutan

yang

meliputi

fungsi

konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi yang seimbang dan lestari Misi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan bertekad untuk Mengoptimalkan fungsi hutan meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk memberikan manfaat bagi lingkungan, sosial dan ekonomi yang seimbang dan lestari. 2. Mendorong terwujudnya agrobisinis dibidang perkebunan Misi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan bertekad untuk mengembangkan agribisnis di bidang perkebunan serta mengoptimalkan kawasan agropolitan guna meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan. 3. Meningkatkan peran kelembagaan kehutanan perkebunan dan strategi pengembangan perkebunan Misi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan bertekad untuk meningkatkan peran kelembagaan kehutanan perkebunan untuk menigkatkan peran masyarakat desa hutan di kawasan hutan serta meningkatkan peran kelembagaan petani. 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sumber daya aparatur Misi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan bertekad untuk

mengoptimalakan pelayan kepada masyarakat dengan

meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan.



4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Berikut tujuan dan sasaran Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang dipaparkan pada tabel 4.1.


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang

Misi 1

1 Meningkatnya produksi sumberdaya hutan

INDIKATOR SASARAN

SASARAN 1

Produksi hasil 1 hutan (kayu) dan non kayu 2

2 Meminimalisi 1 r terjadinya ileggal logging

Penatausaha an Hasil Hutan

1

2014 2200

2015 2200

2016 2200

2017 2200

2018 2200

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

500 10000 100

500 10000 100

600 10000 100

500 10000 100

500 10000 100

1

1

1

1

1


3 4 5

Terwujudnya produksi hasil hutan rakyat (m3) Tercapainya target Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH (Rp.000) madu (kg) bambu (btg) umbi umbian/emponempon (ton umbi basah) Pembinaan Industri Primer (unit), Meningkatnya jumlah industri hasil hutan bersertifikat SVLK(Sistem Verifikasi Legalitas Kayu)(unit)

TARGET


Mengoptimali sasikan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi yang seimbang dan lestari

TUJUAN



MISI

TUJUAN 3 Mempertaha nkan/mening katkan luas hutan rakyat dan kualitas sumber daya hutan dan lahan

INDIKATOR SASARAN

SASARAN 1

Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

2

Berkurangnya lahan kritis (ha) Tercapainya pembangunan Dam Penahan (unit) Tercapainya pembangunan Sumur Resapan (unit) Penyelamatan Sumber Air (unit) Tercapainya Rehabilitasi Teras (ha) Tercapainya pembangunan Gully plug (unit)

3

4

5 6

7

0

2015 dam penahan 5 unit, gullyplug 5 unit, pembang unan vegetatif 200 ha 0

2016 2017 2018 dam dam dam penahan penahan penahan 5 unit, 5 unit, 5 unit, gullyplug gullyplug gullyplug 5 unit, 5 unit, 5 unit, pembang pembang pembang unan unan unan vegetatif vegetatif vegetatif 200 ha 200 ha 200 ha 400 350 350

0

1

5

3

3

16

5

10

10

10

2

1

2

2

2

50

50

50

50

50

0

5

5

5

5


1

2014 0


Lahan Kritis di luar kawasan hutan dan Lahan rawan bencana serta Lahan hutan rakyat dengan fungsi penyangga

TARGET Jl. KH. Romli Tamim Ds. Sumbermulyo Telp. (0321) 863884 / Fax (0321) 853627 Jombang


MISI

1 Peningkatan kesejahteraa n petani perkebunan

1 Sekolah Lapang/ pelatihan/ pembinaan petani / magang serta Membangun kemitraan dan pemasaran antara petani perkebunan dengan dunia usaha

8

Penyelamatan Tebing (unit)

10

Berfungsinya lahan hutan rakyat dengan fungsi penyangga (ha)

1 Meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan (Nilai Tukar Petani/NTP Perkebunan) dan Meningkatnya jumlah kemitraan pemasaran hasil produksi perkebunan

TARGET 2014 2

2015 2

2016 2

2017 2

2018 2

10

10

10

10

10

106.5

107.0

107.5

108.0

108.5


Mendorong terwujudnya agrobisinis dibidang perkebunan

INDIKATOR SASARAN

SASARAN


Misi 2

TUJUAN



MISI

TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

SASARAN 2

Peningkatan infrastruktur pada kawasan perkebunan

1

2

1

1

2

3

4

5

2015 23

2016 35

2017 35

2018 34

3/102

0/5

1/34

1/33

1/32

924,467. 65

961,446

970,000

977,000

990,000

47,402.4 7

52,143

54,750

56,400

57,000

474.49

520

541

562

565

765.82

842

850

850

853

139.67

153.64

161

165

167


Produksi komoditi perkebunan

2014 46


2 Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan

Pengelolaan lahan pada kawasan perkebunan (panjang jalan produksi yang dibangun /km) pembuatan sumur dalam dan sumur dangkal (unit) Meningkatnya produksi tebu (ton tebu) Meningkatnya produksi tembakau (ton daun basah) Meningkatnya produksi kopi (ton ose kering) Meningkatnya produksi cengkeh (ton bunga kering) Meningkatnya produksi kakao (ton ose kering)



MISI

TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

2016

2017

2018

1,491.30

1,521

1,536

1,552

1,552

64.00

65

66

67

67

31

31

31

31

Produktivitas komoditi perkebunan

80,000.0 0

82,650

83,000

85,000

85,600

600.00

635

636

637

640

405.55

418

430

443

450

500.00

567

583

601

619

30.00


2015


2014

6

2

Meningkatnya produksi pandan (ton daun basah) 7 Meningkatnya produksikapuk randu (ton serat kapuk) 8 Meningkatnya produksi nilam (ton daun kering) 1 Meningkatnya produktivitas tebu (kg/ha/th batang tebu) 2 Meningkatnya produktivitas kopi (kg/ha/th ose kering 3 Meningkatnya produktivitas cengkeh (kg/ha/th bunga kering) 4 Meningkatnya produktivitas kakao (kg/ha/th ose kering) 5 Meningkatnya



MISI

TUJUAN

SASARAN

2014 720.00

2015 734

2016 742

2017 749

2018 749

170.00

173

175

177

177

1,700.00

1,734

1,751

1,769

1,769

600.00

635

636

637

640

405.55

418

430

443

450

500.00

567

583

601

619

474.49

520

541

562

565

765.82

842

850

850

853

139.67

153.64

161

165

167


agropolitan subsektor perkebunan ( meningkatny produksi dan produktuvitas komoditas unggulan perkebunan di kawasan agropolitan

produktivitas pandan (kg/ha/th daun basah) 6 Meningkatnya produktivitas kapuk randu (kg/ha/th serat kapuk) 7 Meningkatnya produktivitas nilam (kg/ha/th daun kering) 1 Produktivitas Kopi (kg/ha) Produktivitas Cengkeh (kg/ha) Produktivitas Kakao (kg/ha) Produksi kopi (ton) Produksi cengkeh (ton) Produksi kakao (ton)

TARGET


3 Pengembangan

INDIKATOR SASARAN



MISI

Misi 3

1 Meningkatkan

1 Masyarakat Desa Hutan / masyarakat pengelola hutan rakyat (MDH)

peran Masyarakat Desa Hutan (MDH) di sekitar kawasan hutan

2 Penguatan kelembagaan petani perkebunan 1 Meningkatny a efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung

INDIKATOR SASARAN 1 Meningkatnya kapasitas pengelola kelembagaan kelompok (kelompok) (sesuai indikator)

2

Kelompok Tani perkebunan

2

1

Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana aparatur

1

meningkatnya klas kelompok petani perkebunan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum dan perlengkapan

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, 2013

TARGET 2014 2 kelompok

2015

2016

2017

2018

2 kelompok

2 kelompok

2 kelompok

2 kelompok

12 Bulan

1094 kelompok 34 kelompok 12 Bulan




12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

36 dokumen

30 Buku

30 Buku

30 Buku

30 Buku

0


Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung

SASARAN


Misi 4

Meningkatkan peran kelembagaan kehutanan perkebunan dan strategi pengembangan perkebunan

TUJUAN



MISI


Pada tabel 4.1 telah tercantum tujuan dan sasaran dari masing-masing misi. Berikut uraian tujuan dan sasaran masing-masing dari misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang: Misi 1

: Mengoptimalisasikan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi yang seimbang dan lestari Tujuan 1 : Meningkatnya produksi sumberdaya hutan Sasaran 1 : Produksi hasil hutan (kayu) dan non kayu Tujuan 2 : Meminimalisir terjadinya ileggal logging Sasaran 1 : Penatausahaan Hasil Hutan Tujuan 3 : Mempertahankan/meningkatkan luas hutan rakyat dan kualitas sumber daya hutan dan lahan Sasaran 1 : Lahan Kritis di luar kawasan hutan dan Lahan rawan bencana serta Lahan hutan rakyat dengan fungsi penyangga

Misi 2

: Mendorong terwujudnya agrobisinis dibidang perkebunan Tujuan 1 : Peningkatan kesejahteraan petani perkebunan Sasaran 1 : Sekolah Lapang/pelatihan/pembinaan petani /magang serta Membangun kemitraan dan pemasaran

antara

petani

perkebunan

dengan dunia usaha Sasaran 2 : Peningkatan infrastruktur pada kawasan perkebunan Tujuan 2 : Peningkatan

produksi

dan

produktivitas

komoditi

perkebunan Sasaran 1 : Produksi komoditi perkebunan Sasaran 2 : Produktivitas komoditi perkebunan Sasaran 3 : Pengembangan

agropolitan

subsektor

perkebunan Misi 3

: Meningkatkan peran kelembagaan kehutanan perkebunan dan strategi pengembangan perkebunan Tujuan 1 : Meningkatkan peran Masyarakat Desa Hutan (MDH) di sekitar kawasan hutan Sasaran 1 : Masyarakat

Desa

Hutan

/

masyarakat

pengelola hutan rakyat (MDH)



Tujuan 2 : Penguatan kelembagaan petani perkebunan Sasaran 1 : Kelompok Tani perkebunan Misi 4

: Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung Tujuan 1 : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung Sasaran 1 : Peningkatan Manusia

pengelolaan

serta

Sarana

Sumber dan

Daya

Prasarana

aparatur 4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi dan kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah seabagai berikut: 1.

Strategi a.

Kehutanan 1)

Peningkatan tertib administrasi tata usaha kayu melalui penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

2)

Melanjutkan rehabilitasi lahan kritis baik untuk lahan yang masih kosong maupun pemeliharaan hasil rehabilitasi lahan (pengkayaan hutan rakyat)

3)

Inventarisasi

industry

berbasis

kehutanan

sehingga

dapat

menyusun data base kebutuhan kayu yang berasal dari hutan rakyat untuk industry di Kabupaten Jombang 4)

Pemanfaatan lahan di bawah tegakan hutan rakyat guna memenuhi kebutuhan jangka pendek petani sehingga penebangan pada umur muda yang dapat merugikan pemiliknya dapat dihindari

5)

Perlu dilakukan pengembangan hutan rakyat melalui beberapa program kegiatan antara lain: a)

Sosialisasi dan penyuluhan untuk pembangunan hutan rakyat dan rehabilitasi lahan kritis di lahan milik

b)

Pendataan

Kelompok

Tani

(POKTAN)

dan

Gabungan

Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang mengelola hutan rakyat di seluruh wilayah Kabupaten Jombang c)

Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan hutan rakyat dengan output aktifnya kelompok tani pengelola



hutan rakyat, sehingga memiliki peran yang nyata dalam pengembangan hutan rakyat. d)

Pelatihan

dan

pengetahuan

adopsi

dan

teknologi

ketrampilan

untuk

petani

dan

meningkatkan pendamping

lapangan dalam mendukung pengembangan pengelolaan hutan rakyat. e)

Pembentukan Unit manageman Hutan Rakyat (UMHR) sebagai basis pengambangan dalam pengelolaan hutan rakyat. UMHR dibentuk dengan mensinergikan keberadaan POKTAN dan GAPOKTAN sebagai kelompok pengelola hutan rakyat yang sudah ada saat ini.

f)

Mengembangan strategi yang komprehensif dan sinergis dengan bidang lain untuk mendukung pengelolaan hutan rakyat secara terpadu.

b.

Perkebunan: 1)

Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil perkebunan.

2)

Pengembangan agropolitan subsektor unggulan.

3)

Optimalisasi pengelolaan informasi dan jaringan pemasaran di pasar induk puspo agro.

2.

4)

Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan petani.

5)

Menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup.

6)

Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya hutan.

Kebijakan a.

Kehutanan 1)

Arah kebijakan rehabilitasi lahan tetap pada penyelesaian lahan kritis sehingga pada lima tahun ke depan di Kabupaten Jombang diharapkan tidak ada lagi lahan kritis.

2)

Arah kebijakan Pengaturan Hasil Kayu (Etat)

3)

Arah kebijakan peningkatan PDRB dari sector kehutanan

4)

Arah kebijakan pengembangan hutan rakyat

5)

Urusan kehutanan ini di arahkan untuk menjamin fungsi lingkungan hidup.

6)

Urusan kehutanan ini di arahkan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya hutan.



b.

Perkebunan 1)

Urusan perkebunan ini di arahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan.

2)

Urusan

Perkebunan pada strategi ini di arahkan untuk

pengembangan agropolitan subsektor unggulan. 3)

Urusan pertanian di arahkan untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi.

4)

Urusan

pertanian

ini

di

arahkan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan petani.



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan

uraian

sasaran

dan

tujuan

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan Kabupaten Jombang sebelumnya, yang kemudian di break down ke dalam rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni tahun 2014-2018, maka disusun program dan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan program dan kegiatannya. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Dengan demikian, pencapaian visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaan program dan kegiatan telah memenuhi target dan indikator kinerja yang telah ditentukan. Selain penyusunan target capaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang pada tahun 2014-2018, juga telah disusun pendanaan indikatif untuk masing-masing program maupun kegiatan, yang dapat dilihat pada Buku 2: Lampiran Rancangan RENSTRA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang 2014-2018. Rencana strategis ini akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan sesuai dengan yang tertuang dalam visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.

BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR 74 KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Rencana

Strategis

(Renstra)

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Kabupaten Jombang merupakan penjabaran perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan, baik skala nasional maupun daerah. Oleh karena itu, Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang memiliki kesinambungan dengan dokumen daerah terkait, salah satunya yaitu RPJMD. Dengan kata lain, penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Sehingga indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombnag untuk lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang. Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang. Berikut target kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang dalam konteks pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang yang tertuang dalam tabel 6.1.

BAB VI | INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA 75 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator

Target Capaian Tahun Tahun 1

Tahun 2 13.500 kg/ha/th

Tahun 3

12.500 kg/ha/th

2

Tercapainya jumlah petani yang meningkat pendapatannya melalui usaha tani tembakau dan cengkeh

260 petani

150 petani

3

Tercapainya jumlah petani yang meningkat pendapatannya melalui usaha tani tembakau dan cengkeh

260 petani

-

150 petani

150 petani

150 petani

150 petani

750 petani

4

Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan

Tebu 82.600 Kg/ha/Tahun batang tebu; Kopi 404 Kg/Ha/Thn ose kering,

-

tebu 82.650 kg/ha/th; kopi 635 kg/ha/th; cengkeh 418

tebu 83.000 kg/ha/th; kopi 636 kg/ha/th; cengkeh 430

tebu 85.000 kg/ha/th; kopi 637 kg/ha/th; cengkeh 443 kg/ha/th; kakao 601

tebu 85.600 kg/ha/th; kopi 640 kg/ha/th; cengkeh 450 kg/ha/th; kakao 619

tebu 85.600 kg/ha/th; kopi 640 kg/ha/th; cengkeh 450 kg/ha/th; kakao 619 kg/ha/th

-

15.628 kg/ha/th -

15.628 kg/ha/th

-


11.116 Kg/ha/tahun daun basah


Tercapainya peningkatan produktivitas tembakau yang berkualitas

-

14.884 kg/ha/th

Tahun 5

1

-

14.175 kg/ha/th

Tahun 4

Kondisi Kinerja pada Akhit Periode RPJMD


BAB VI | INDIKATOR KINERJA DINAS KEHUTANAN DAN 76 PERKEBUNAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

Indikator

Target Capaian Tahun Tahun 1

Cengkeh 400 Kg/Ha/Th bunga kering, Kakao 528,45 Kg/Ha/Thn biji kering 23 unit

6

Tercapainya peningkatan sarana prasarana air (sumur dangkal)

23 unit

7

Tercapainya produksi benih tanaman perkebunan

8

Meningkatnya produksi tanaman perkebunan

-

tebu 978.023,8 ton; tembakau 47.402,47 ton daun basah; kopi 474,79 ton ose kering;

102 unit

-

-

-

tebu 924.467,65 ton; tembakau 47.402,47 ton; kopi

4 unit

-

tebu 961.446 ton; tembakau 52.142,72 ton; kopi

Tahun 4

kg/ha/th; kg/ha/th kakao 583 kg/ha/th

Tahun 5 kg/ha/th

-

-

-

-

34 unit

33 unit

32 unit

-

-

-

-

tebu 970.000 ton; tembakau 54.750 ton; kopi 541

tebu 977.000 ton; tembakau 56.400 ton; kopi 562 ton; cengkeh 850

tebu 990.000 ton; tembakau 57.000 ton; kopi 565 ton; cengkeh 853

tebu 990.000 ton; tembakau 57.000 ton; kopi 565 ton; cengkeh 853 ton; kakao 167

130 unit


Tercapainya peningkatan sarana prasarana air (sumur dangkal)

kg/ha/th; kakao 567 kg/ha/th

Tahun 3


5

Tahun 2




No


Indikator

cengkeh 765,82 ton bunga kering; kakao 141,3 ton biji kering 2 Km

10

Panjang saluran irigasi tersier yang dibangun

-

11

Panjang JITUT yang terehabilitasi

-

12

Terbangunnya sumur dalam perkebunan

3 unit

13

Terbangunnya sumur dalam

14

Terbangunnya sumur dalam

Tahun 2

Tahun 3

474,49 ton; cengkeh 765,82 ton; kakao 139,67 ton

520 ton; cengkeh 842,4 ton; kakao 153,64 ton

ton; cengkeh 880.000 ton; kakao 161 ton

46 km

Tahun 4 ton; kakao 165 ton

Tahun 5 ton; kakao 167 ton

ton

23 km

35 km

35 km

34 km

156 km

-

4,13 km

2 km

2 km

1 km

7 km

-

137 m

-

-

-

500 m

4 unit

-

-

-

-

4 unit

3 unit

4 unit

-

-

-

-

4 unit

3 unit

-

1 unit -

1 unit

1 unit

3 unit


Tercapainya peningkatan panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik di kawasan perkebunan

Tahun 1



9

Target Capaian Tahun



No


15

Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan di kawasan agropolitan

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

kopi 404 kg/ha/th; cengkeh 400 kg/ha/th; kakao 528,45 kg/ha/th

kopi 634 kg/ha/th; cengkeh 406 kg/ha/th; kakao 550 kg/ha/th

-

-

-

-

kopi 474,79 ton; cengkeh 765 ton; kakao 141,3 ton

kopi 500 ton; cengkeh 942 ton; kakao 140 ton

-

-

-

-



-

-

-

-



Tahun 1



16

Indikator




No


Jumlah kelompok binaan yang bermitra

kopi 474,79 ton; cengkeh 765 ton; kakao 141,3 ton




32 kelompok

2 Kelompok

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

-

-

-

-







kopi 541 ton; cengkeh 1.018 ton; kakao 151 ton




2 Kelompok


18


Tahun 1



17

Indikator




No


19

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

2 Kelompok

2 Kelompok

2 Kelompok

2 Kelompok

16 kelp

Peningkatan status kelompok binaan: Kel. Lanjut

1.096 kelompok

1.093 kelompok

Kel. Mandiri

32 kelompok

35 kelompok

Jumlah kelompok binaan yang bermitra

32 kelompok -

Peningkatan status kelompok binaan: Kel. Lanjut

1.096 kelompok

1.090 kelompok

1087 kelompok

1086 kelompok

1085 kelompok

1.101 Kelompok

Kel. Mandiri

32 kelompok

38 kelompok

41 kelompok

42 kelompok

43 kelompok

27 Kelompok

22

NTP Subsektor Perkebunan

44

Berkurangnya lahan kritis

106,45 23.552,546 Ha lahan kritis

106,5

-

107,0

107,5

108,0

108,5

108,5

-

400 ha (1.200 ha)

350 Ha

350 Ha

1100 Ha

(850 ha)

(500 ha)


21

Tahun 1



20

Indikator




No


Indikator

Tercapainya penyelamatan tebing

46

Tersedianya Sumur Resapan (unit)

47

Meningkatnya kapasitas pengelola kelembagaan kelompok

48

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

7 tebing

2

2

2

2

3

11

115 sumur resapan

16

5

10

10

10

51

2 kelompok

2 kelompok

2 kelompok

2 kelompok

10 kelompok

-

dam penahan 5 unit, gully plug 5 unit, vegetatif 200 ha



1 kelompok dam penahan 7 unit, gully plug 2 unit, pembgn vegetatif 400 ha

-

49

Produksi hasil hutan kayu

2.209,18 m3

2.200 m3

2.200 m3

2.200 m3

2.200 m3

2.200 m3

11.000 m3

50

Terwujudnya industri hasil hutan yang berkelanjutan

53 industri

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

5 unit


Rehabilitasi hutan dan lahan dengan pembangunan sipil teknis dan vegetatif

Tahun 1



45




No


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Jl. KH. Romli Tamim, Sumbermulyo, Telp (0321) 863 884, Fax. (0321) 853627

JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 900 / / 415.32 / 2014 TENTANG RENCANA STARTEGIS DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014–2018

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah di bidang pembangunan kehutanan dan perkebunan, diperlukan Rencana Strategis sebagai penjabaran dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap;

b. bahwa agar Rencana Strategis dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.

Memperhatikan: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Sistem Keuangan Negara; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsntrasi dan Tugas Pembantuan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomer 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah;

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN

JOMBANG

TENTANG

RENCANA

STRATEGIS

(RENSTRA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2014– 2018. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ini, yang dimaksud dengan : (1) Daerah adalah Kabupaten Jombang.

(2) Kabupaten adalah Kabupaten Jombang. (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. (4) Perangkat

Daerah

adalah

unsur

pembantu

Bupati

dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. (5) Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah serta memperhatikan RPJM Propinsi dan RPJM Nasional. (6) Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah penjabaran dari Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Renstra SKPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang. (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat

dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang ini. Pasal 3 Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah.

BAB III PROGRAM DAN SISTEMATIKA RENSTRA SKPD Pasal 4 (1) Program pembangunan kehutanan dan perkebunan Kabupaten Jombang tahun 2014 – 2018 dilaksanakan sesuai Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang. (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : BAB II : BAB III :

PENDAHULUAN GAMBARAN PELAYANAN SKPD ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB IV : VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEIS KEBIJAKAN BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD LAMPIRAN-LAMPIRAN BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 (1) Hal–hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang. (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang Pada tanggal : 21 Juli 2014 KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JOMBANG

ILHAM HERO KOENTJORO

Fax (0321) Jombang KATA PENGANTAR

Recommend Documents