KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR Alhamdulillah,

kegiatan

penyusunan

Rencana

Kerja

(RENJA)

BAPPEDA

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai time schedule yang direncanakan. Renja BAPPEDA ini merupakan penjabaran lebih lanjut substansi Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Kutai Timur 2011-2015 (masa transisi), sebagai pedoman operasional dalam menjalankan peran dalam penyelenggaraan

pemerintahan,

pengelolaan

pembangunan

dan

pelayanan

kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya RENJA BAPPEDA ini, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tinginya. Akhir kata, semoga bermanfaat bagi semua.

Sangatta, 1 Juni 2015

Ir. Suprihanto, CES NIP. 19620428 199303 1 003

RENJA BAPPEDA TAHUN 2016 |

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

PENDAHULUAN

I-1

1.1.

Latar Belakang

I-1

1.2.

Landasan Hukum

I-5

1.3.

Maksud dan Tujuan

I-7

1.3.1.

Maksud Penyusunan

I-7

1.3.2.

Tujuan Penyusunan

I-7

1.4. BAB II

BAB IV

I-8

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian RENSTRA SKPD

II-1

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

II-6

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

II-11

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

II-21

2.4.

BAB III

Sistematika Penulisan

II-1

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III-1 III-1

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

III-5

3.3.

Program dan Kegiatan

III-6

PENUTUP

IV-1

4.1.

IV-1

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan


ii

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Sistem perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini di Indonesia mengacu

pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut disebutkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rencana Kerja

SKPD (Renja SKPD) atau rencana pembangunan tahunan

(annual plan) menjadi ‘Instrument Penting’ pembangunan daerah karena memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Renja SKPD merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA). Dengan demikian maka Renja SKPD memiliki kedudukan penting dalam pembangunan daerah, disamping kewajiban bagi semua SKPD dalam pelaksanaan amanat peraturan perundangan. Adapun pada aspek operasionalisasi penyusunan, kegiatan penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut: 1. Persiapan Penyusunan Renja Dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang kelancaran penyusunan kegiatan antara lain: persiapan teknis, antara lain meliputi menyiapkan kelengkapan administrasi.


I-1

BAB I PENDAHULUAN

2. Penyusunan Rancangan Renja Meliputi Tahap Perumusan Rancangan Renja dan Tahap Penyajian Rancangan Renja. 3. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Penyusunan Rancangan Akhir Renja merupakan penyempurnaan rancangan Renja, yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kutai Timur. 4. Penetapan Renja Penetapan Rancangan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Rancangan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur, mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Bappeda, dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, dan juga berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup: 1. Uraian tentang visi, misi, strategi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi; 2. Uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi dan 3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan fungsi pokok dan tugas instansi yang bersangkutan. 4. Akuntabilitas

Kinerja

SKPD/Instansi

Pemerintah

adalah

alat

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus memperhatikan antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. 2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdayasumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang berlaku. 3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah daerah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.


I-2

BAB I PENDAHULUAN

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada gambar 1.1. Berdasarkan diagram tersebut RKPD dan RENSTRA SKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan (annual

plan), mengikuti terminologi resmi yang ditetapkan dalam SPPN 2004.


I-3

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Hubungan Renja SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pedoman

RPJPN

RPJMN

Dijabarkan Dijabarkan

RKP Pedoman

Pedoman Diperhatikan Diacu

Diperhatikan

Pedoman Pedoman

RPJPD Propinsi 20 20Tahun Tahun

Renstra K/L

Pedoman

Renja K/L Pedoman Penyusunan RAPBD Propinsi

RKPD Propinsi

Dijabarkan RPJMD Dijabarkan Propins i Diperhatikan 55Tahun Tahun Pedoman Pedoman

1 Tahun Pedoman Pedoman Diperhatikan

Diacu

Diperhatikan

Pedoman Pedoman

RPJPD Kab/Kota 20Tahun Tahun 20

Diacu

RPJMD Kab/Kota

Pedoman

Renstra SKPD Propinsi 55Tahun Tahun Pedoman Dijabarkan

Renja SKPD Propinsi 11 Tahun Tahun

RKPD Kab/Kota

55 Tahun Tahun Diperhatikan Pedoman

1 Tahun Pedoman Pedoman

Pedoman Penyusunan RAPBD Kab/Kota

Diperhatikan

Diacu Diperhatikan Pedoman

RTRW Kabupaten

RPJMD Kab/Kota Sekitar

Renstra SKPD Kab/Kota Tahun 55 Tahun Pedoman

Pedoman Pedoman

Renja SKPD Kab/Kota 11Tahun Tahun

UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Keuangan Negara


I-4

BAB I PENDAHULUAN

1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 berdasarkan

pada beberapa peraturan perundangan, antara lain: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); RENJA BAPPEDA TAHUN 2016 |

I-5

BAB I PENDAHULUAN

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor: 0199/M PPN/04/2010 Nomor: PMK 95/PMK

07/2010

tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018; 22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tantang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;


I-6

BAB I PENDAHULUAN

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 11). 1.3.

Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Maksud penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 adalah merupakan perangkat pedoman kerja pembangunan BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur untuk 1(satu) tahun ke depan yang dipakai sebagai pedoman membangun daerah baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya untuk periode pembangunan tahun 2016. Secara lebih eksplisit maksud penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 adalah : 1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur selama 1 (satu) tahun yang selaras dengan RENSTRA Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011–2015 (masa transisi). 2. Sebagai arahan dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahun 2016. 1.3.2. Tujuan Penyusunan Tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 adalah membentuk susunan rencana dan program pembangunan yang optimal serta berkesinambungan dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada RENSTRA Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (masa transisi) dan RKPD. Secara lebih eksplisit tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 adalah : 1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Sebagai pedoman penyusunan penganggaran dan pengendalian, untuk jangka pendek. 3. Sebagai acuan atau dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.


I-7

BAB I PENDAHULUAN

1.4.

Sistematika Penulisan Renja BAPPEDA ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan secara ringkas tentang pengertian, fungsi dan latar belakang Renja BAPPEDA dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. Bab ini memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan juga capain RENSTRA SKPD. Analisis kinerja pelayanan BAPPEDA serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dan juga review terhadap rancangan awal RKPD. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, dan juga Program dan Kegiatan. BAB IV. PENUTUP. Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain: penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja Bappeda, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan. LAMPIRAN-LAMPIRAN.


I-8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.


II - 1


Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Kabupaten Kutai Timur

No

(1)

Sasaran Strategis

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2013

(4)

Peningkatan jumlah tenaga planner dan skill yang ahli di Bappeda

1. Persentase data informasi untuk pelaporan kinerja pemerintah 2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan :  KDA  PDRB  SIMREDA  DINAMIKA SPASIAL

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

(2)

1. TERWUJUDNYA APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PROFESSIONAL DALAM MENYUSUN PRODUKPRODUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN

.

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 (akhir periode Renstra SKPD)

2.1.TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN SISTEM DAN MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA YANG LENGKAP DAN AKURAT SEBAGAI BAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

(3)


Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tingkat Realisasi Tahun 2015 (%)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2014 Target

Realisasi

(5)

(6)

(7)

(8)= (7)/(6)

15 org

22 org

14 org

31 org

96%

100%

96%

Ada Ada Ada Ada

Ada Ada Ada Ada

Ada Ada Ada Ada

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD a/d Tahun 2015 Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

(9)

(10)

(11)=(10)/(4)

100

15 org

31 org

100

100%

100

96%

100%

100

Ada Ada Ada Ada

100 100 100

Ada Ada Ada Ada

Ada Ada Ada Ada

100 100 100 100

II - 2

100

Catatan

(12)


No

(1)


Sasaran Strategis



(4)



Realisasi

(5)

(6)

(7)

(8)= (7)/(6)

Ada Ada Ada

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Ada Ada Ada


100 100 100

2. % Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

9%

0%

9%

3. % Jumlah Program RENJA yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

9%

17%

4. % Konsistensi Penjabaran Prog. RPJMD kedalam RKPD

100 %

98 %

(2)

(3)

2.2.TERSEDIANYA 1. Tersedianya PRODUK dokumen PERENCANA perencanaan PEMBANGUNAN pembangunan di DAN SKPD: PENGANGGARAN SESUAI KEBUTUHAN  RPJPD

    

RPJMD RENSTRA RKPD RENJA RKA



Tingkat Capaian (%)

(9)

(10)

(11)=(10)/(4)

100 100 100

Ada Ada Ada


100 100 100 100 100 100

0%

100

9%

0%

100

9%

10%

99

9%

10%

99

100%

77%

77

100 %

77%

77

II - 3

Catatan

(12)


No

(1)

Sasaran Strategis


(2)

(3)

5. Jumlah produk rencana yg disusun 2.3.TERWUJUDNYA 1.Terciptanya EFEKTIVITAS Koordinasi & KOORDINASI DALAM PENYUSUNAN Sinkronisasi DOKUMEN RENCANA

 Rakor Bid. Fispra  Rakor Bid. Ekonomi  Rakor Bid. Sosial Budaya  Rakor Dapel 2.Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah

3 3.1.TERWUJUDNYA



(4)



Realisasi

(5)

(6)

(7)

(8)= (7)/(6)

85 jenis dok.

96 jenis dok

78 jenis dok.

110 jenis dok

100

4 kali

15 kali

4 kali

17 kali

100 100

(9)


Tingkat Capaian (%)

(10)

(11)=(10)/(4)

85 jenis dok. 110 jenis dok

100

4 kali

17 kali

100

4 kali

5 kali

100

4 kali

8 kali

100

4 kali

8 kali

100

4 kali

3 kali

4 kali

5 kali

4 kali

5 kali

4 kali

8 kali

100

4 kali

12 kali

4 kali

8 kali

100

Dilaksanakan

Dilaksanakan

Dilaksanakan

Dilaksanakan

100

100%

47%

100%

45 %

45

Dilaksanakan

Dilaksanakan

Dilaksanakan

Dilaksanakan

100

Dilaksanakan Dilaksanakan

100

Dilaksanakan

Dilaksanakan

Dilaksanakan

Dilaksanakan

100


100


100

1. Frekuensi

PENGEMBANGAN DAN monitoring dan PEMANTAPAN SISTEM Pengendalian KOORDINASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 2.Tahapan Proses PELAKSANAAN Perencanaan PEMBANGUNAN Pembangunan KABUPATEN YANG Daerah : DINAMIS DAN RESPONSIF  Forum Gab. SKPD

 Musrenbang Kab.


II - 4

100%

45 %

45

Catatan

(12)


No

(1)

Sasaran Strategis


(2)

3.2. TERLAKSANANYA SITEM PELAPORAN SESUAI KEBUTUHAN DAN TARGET WAKTU YANG DITENTUKAN

(3)

Tersedianya dokumen laporan :  LKPJ  LAKIP BAPPEDA  LAKIP PEMKAB KUTIM




(4)



Realisasi

(5)

(6)

(7)

(8)= (7)/(6)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada Ada

Ada Ada

II - 5


Tingkat Capaian (%)

(9)

(10)

(11)=(10)/(4)

100

Ada

Ada

100

100

Ada

Ada

100

100

Ada

Ada

100

Catatan

(12)


2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Tingkat Capaian Kinerja Bappeda berdasarkan indikator kinerja pelayanan. Hal ini mengacu pada hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sebelumnya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, dan juga ditinjau dari pendanaan.


II - 6


Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Target Renstra SKPD No (1)

Sasaran Strategis (2)

1. TERWUJUDNYA APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PROFESSIONAL DALAM MENYUSUN PRODUKPRODUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN .

2.1.TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN SISTEM DAN MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA YANG LENGKAP DAN AKURAT SEBAGAI BAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

(4)

(5)

(6)

Peningkatan jumlah tenaga planner dan skill yang ahli di Bappeda

14 org

15 org

1. Persentase data informasi untuk pelaporan kinerja pemerintah 2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan :  KDA  PDRB  SIMREDA  DINAMIKA SPASIAL

96%

Ada Ada Ada Ada

(3)

Realisasi Capaian Tahun 2014

Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2015

Tahun 2016

(7)

(8)

(9)

16 org

31 org

31 org

31 org

96%

96%

100%

100%

100%

Ada Ada Ada Ada

Ada Ada Ada Ada

Ada Ada Ada Ada

Ada Ada Ada Ada

Ada Ada Ada Ada

II - 7

(10)

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Target Renstra SKPD No (1)


Sasaran Strategis

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

(4)

(5)

(6)

Ada Ada Ada

Ada Ada Ada

2. % Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

9%

3. % Jumlah Program RENJA yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD 4. % Konsistensi Penjabaran Prog. RPJMD kedalam RKPD

(2)

(3)


Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2015

Tahun 2016

(7)

(8)

(9)

Ada Ada Ada




9%

9%

0%

0%

0%

9%

9%

9%

10%

9%

9%

100%

100 %

100%

77%

100 %

100 %

2.2.TERSEDIANYA PRODUK 1. Tersedianya PERENCANA dokumen PEMBANGUNAN DAN perencanaan PENGANGGARAN pembangunan di SESUAI KEBUTUHAN

     

SKPD: RPJPD RPJMD RENSTRA RKPD RENJA RKA

5. .Jumlah produk rencana yg disusun


78 jenis dok.

85 jenis dok. 90 jenis dok. 110 jenis dok 110 jenis dok 110 jenis dok

II - 8

(10)

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Target Renstra SKPD No (1)

Sasaran Strategis (2)

2.3.TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS KOORDINASI DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA

Indikator Kinerja Kunci (IKK) (3)

1.Terciptanya Koordinasi & Sinkronisasi  Rakor Bid. Fispra  Rakor Bid. Ekonomi  Rakor Bid. Sosial Budaya  Rakor Dapel 2.Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah

3 3.1.TERWUJUDNYA

PENGEMBANGAN DAN PEMANTAPAN SISTEM KOORDINASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG DINAMIS DAN RESPONSIF 3.2. TERLAKSANANYA SITEM PELAPORAN SESUAI KEBUTUHAN DAN TARGET WAKTU YANG DITENTUKAN


1. Frekuensi monitoring dan Pengendalian 2.Tahapan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah :  Forum Gab. SKPD  Musrenbang Kab. Tersedianya dokumen laporan :  LKPJ  LAKIP BAPPEDA  LAKIP PEMKAB KUTIM

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

(4)

(5)

(6)

4 kali

4 kali


Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun 2015

Tahun 2016

(7)

(8)

(9)

4 kali

17 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

5 kali

4 kali

4 kali

4 kali

8 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

8 kali

4 kali

4 kali

Dilaksanakan

100%

Dilaksanakan Dilaksanakan Dilaksanakan Dilaksanakan

100%

100%

45 %

100%

Dilaksanakan

100%

Dilaksanakan


Dilaksanakan

Dilaksanakan


Dilaksanakan

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada Ada Ada

II - 9

Ada Ada Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

(10)


Dari Tabel 2.2 (Kinerja Pelayanan) BAPPEDA diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Sebagian target kinerja belum tercapai secara optimal dikarenakan kurangnya disiplin dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target waktu;;

 adanya pergantian PA, KPA dan PPTK, sehingga dalam pelaksanaan monitoring dan pengendalian yang seharusnya dilakukan di 18 kecamatan tidak terlaksana sepenuhnya; 

Secara umum penyerapan anggaran tidak optimal dikarenakan oleh faktor eksternal, antara lain keterlambatan penetapan anggaran.

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur

merupakan Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Kutai Timur. Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur disusun sesuai dengan satuan kerja eselon yang terdiri dari Kepala (Eselon IIa), Sekretaris (Eselon IIIa), dan 4 Kepala Bidang (Eselon IIIb). Sekretaris membawahi 3 Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 2 Kepala Sub Bidang (Eselon IVb). Secara rinci susunan organisasi BAPPEDA sebagai berikut: 1.

Ketua Badan;

2.

Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Perencanaan Program b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3.

Bidang Pendataan dan Pelaporan membawahi : a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data b. Sub Bidang Analisa dan Pelaporan

4.

Bidang Sosial Budaya, Mental dan Spiritual membawahi : a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial b. Sub Bidang Budaya, Mental dan Spiritual

5.

Bidang Ekonomi membawahi : a. Sub Bidang Koperasi dan Pemasaran Produksi b. Sub Bidang Pertanian, Industri dan Jasa


II - 11


6.

Bidang Fisik dan Prasarana membawahi : a. Sub Bidang Prasarana Wilayah b. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur secara lebih jelas dapat

dilihat pada gambar 2.1. Pada bagan struktur organisasi tersebut menunjukkan hubungan kerja antar satuan kerja eselon. Adanya perbedaan eselon antara Sekretaris dan Kepala Bidang menjelaskan bahwa Sekretaris memiliki kewenangan dalam mengkoordinir bidang-bidang sekaligus berfungsi sebagai Kepala Kantor.


II - 12


Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur KEPALA BADAN

SEKRETARIS

SUBBAG. PERENCANAAN PROGRAM PERENCANAAN PROGRAM BIDANG PENDATAAN DAN PELAPORAN

BIDANG SOSIAL BUDAYA, MENTAL & SPIRITUAL

SUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG EKONOMI

SUBBAG. KEUANGAN

BIDANG FISIK & PRASARANA

SUBBID. PENGUMPULAN & PENGOLAHAN DATA

SUBBID. KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUBBID. KOPERASI & PEMASARAN PRODUKSI

SUBBID PRASARANA WILAYAH

SUBBID. ANALISA & PELAPORAN

SUBBID. BUDAYA, MENTAL & SPIRITUAL

SUBBID. PERTANIAN, INDUSTRI & JASA

SUBBID TATA RUANG, SDA & LINGKUNGAN HIDUP

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 05 Tahun 2013


II - 13


BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan Fungsi masing-masing pejabat struktural BAPPEDA 1. Kepala BAPPEDA a. Uraian Tugas Pokok Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku. b. Fungsi 1. Penetapan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; 3. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendataan dan pelaporan; 4. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang sosial, budaya, mental dan spiritual; 5. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang ekonomi; 6. Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang fisik dan prasarana; 7. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; 8. Pembinaan Kelompok Jabatan fungsional. 2. Sekretaris a. Uraian Tugas Pokok Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan


II - 14


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan program, Umum, dan keuangan. b. Fungsi 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, anggaran dan laporan 2. Mempelajari, menindaklanjuti informasi, data dan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya 3. Pengelolaan kepegawaian,

dan

pengawasan

keuangan,

kegiatan

perlengkapan,

administrasi rumah

umum

tangga

dan

badan,

dokumentasi dan perpustakaan 4. Pengumpulan data sebagai bahan informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan 5. Penyelenggaraan

pengadaan

perlengkapan,

pemeliharaan

dan

inventarisasi 6. Pengusulan program pendidikan dan pelatihan aparatur/ kepegawaian. 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program a. Uraian Tugas Pokok Sub

Bagian

Perencanaan

Program

mempunyai

tugas

pokok

mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi rencana program dan kegiatan tahunan, evaluasi, dan pelaporan. b. Fungsi 1. Pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2. Pengumpulkan dan pengolahan data serta informasi sebagai bahan untuk penyusunan program 3 Penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian program. 4. Kepala Sub Bagian Umum a. Uraian Tugas Pokok Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengelola tatausaha, mengelola surat menyurat dan kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, dan tugas umum lainnya. b. Fungsi 1. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan; urusan rumah tangga badan; dan administrasi perjalanan dinas 2. Pemprosesan administrasi pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi RENJA BAPPEDA TAHUN 2016 |

II - 15


3. Pengumpulan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan badan sesuai dengan standarisasi yang berlaku 4. Pengajuan usulan untuk penghapusan Barang-Barang Milik Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 5. Pengkoordinasian urusan keprotokolan 6. Penyiapan bahan informasi tentang kegiatan unit kerjanya 7. Pengkoordinasian dengan sub bagian, seksi dan instansi lain. 5. Kepala Sub Bagian Keuangan a. Uraian Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan. b. Fungsi 1. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi 2. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan 4. Pelaksanaan verifikasi keuangan secara berkala. 6. Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan a. Uraian Tugas Pokok Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang pengumpulan dan pengolahan data; serta analisa dan pelaporan fungsi. b. Fungsi 1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Pendataan dan Pelaporan; 2. Perumusan kebijakan dalam bidang Pendataan dan Pelaporan; 3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Pendataan dan Pelaporan; 4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengumpulan dan pengolahan data; 5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang analisa dan pelaporan.


II - 16


7. Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data a. Uraian Tugas Pokok Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan, dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data. b. Fungsi 1. Pelaksanaan program kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data; 2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data; 3. Penyiapan bahan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data; 4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data. 8. Kepala Sub Bidang Analisa dan Pelaporan a. Uraian Tugas Pokok Sub Bidang Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Analisa dan Pelaporan. b. Fungsi 1. Pelaksanaan program kegiatan Analisa dan Pelaporan; 2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Analisa dan Pelaporan; 3. Penyiapan bahan kegiatan Analisa dan Pelaporan; 4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Analisa dan Pelaporan. 9. Kepala Bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual a. Uraian Tugas Pokok Bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang kesejahteraan sosial; serta budaya dan mental spiritual. b.

Fungsi 1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual; 2. Perumusan kebijakan dalam bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual;


II - 17


3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Sosial, Budaya, Mental dan Spiritual; 4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Kesejahteraan Sosial; 5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Budaya dan Mental spiritual. 10. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial a. Uraian Tugas Pokok Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial. b. Fungsi 1. Pelaksanaan program kegiatan Kesejahteraan Sosial; 2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Kesejahteraan Sosial; 3. Penyiapan bahan kegiatan Kesejahteraan Sosial; 4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Kesejahteraan Sosial. 11. Kepala Sub Bidang Budaya dan Mental Spiritual a. Uraian Tugas Pokok Sub Bidang Budaya dan Mental Spiritual mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Budaya dan Mental Spiritual. b. Fungsi 1. Pelaksanaan program kegiatan Budaya dan Mental Spiritual; 2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Budaya dan Mental Spiritual; 3. Penyiapan bahan kegiatan Budaya dan Mental Spiritual; 4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Budaya dan Mental Spiritual. 12. Kepala Bidang Ekonomi a. Uraian Tugas Pokok Bidang

Ekonomi

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

penyiapan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian


II - 18


teknis bidang koperasi dan pemasaran produksi; serta pertanian, industri dan jasa. b. Fungsi 1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang ekonomi; 2. Perumusan kebijakan dalam bidang ekonomi; 3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang ekonomi; 4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang koperasi dan pemasaran produksi; 5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pertanian, industri dan jasa. 13. Kepala Sub Bidang Koperasi dan Pemasaran Produksi a. Uraian Tugas Pokok Sub Bidang Koperasi dan Pemasaran Produksi mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Koperasi dan Pemasaran Produksi. b. Fungsi 1. Pelaksanaan program kegiatan Koperasi dan Pemasaran Produksi; 2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Koperasi dan Pemasaran Produksi; 3. Penyiapan bahan kegiatan Koperasi dan Pemasaran Produksi; 4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Koperasi dan Pemasaran Produksi. 14. Kepala Sub Bidang Pertanian, Industri dan Jasa a. Uraian Tugas Pokok Sub Bidang Pertanian, Industri dan Jasa mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Pertanian, Industri dan Jasa. b. Fungsi 1. Pelaksanaan program kegiatan Pertanian, Industri dan Jasa; 2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Pertanian, Industri dan Jasa; 3. Penyiapan bahan kegiatan Pertanian, Industri dan Jasa; 4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Pertanian, Industri dan Jasa.


II - 19


15. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana a. Uraian Tugas Pokok Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang prasarana wilayah; serta tata ruang, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. b. Fungsi 1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Fisik dan Prasarana; 2. Perumusan kebijakan dalam bidang Fisik dan Prasarana; 3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Fisik dan Prasarana; 4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang prasarana wilayah; 5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang tata ruang, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 16. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah a. Uraian Tugas Pokok Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan Sub Bidang Prasarana Wilayah. b. Fungsi 1. Pelaksanaan program kegiatan Prasarana Wilayah; 2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Prasarana Wilayah; 3. Penyiapan bahan kegiatan Prasarana Wilayah; 4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Prasarana Wilayah. 17. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a. Uraian Tugas Pokok Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan,

penyiapan bahan dan

pembinaan teknis kegiatan Sub Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.


II - 20


b. Fungsi 1. Pelaksanaan program kegiatan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 3. Penyiapan bahan kegiatan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4. Penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Dari tugas dan fungsi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :  Tugas dan fungsi masih bersifat umum dan belum dijabarkan secara lebih eksplisit dalam bentuk uraian tugas. Kondisi ini berimplikasi terhadap adanya polemik kewenangan dengan SKPD lain, antara lain berkenaan dengan urusan perencanaan, pengendalian, penganggaran, dan pelaporan pertanggung jawaban/akuntabilitas kinerja pemerintah;  Dengan adanya peraturan perundangan yang terbaru berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ditangani oleh BAPPEDA belum tercover oleh tugas dan fungsi yang ada. 2.4

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Reviu terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan

antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Reviu terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/ kegiatan. Reviu terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3.


II - 21

BAB II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 Kabupaten Kutai Timur Nama SKPD : BAPPEDA Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif (dlm Juta)

Program/ Kegiatan

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ada

5.102.479.228

A.

B.

C.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

RENJA BAPPEDA TAHUN 2016

Ada

Ada

3.587.967.626

262.026.365

Indikator kinerja (9) 1.Peningkatan jumlah tenaga planner dan Skill yang ahli di BAPPEDA

Catatan Penting Target capaian

Kebutuhan Dana (Juta)

(10)

(11)

A.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Optimalisasi pelayanan teknis dan administratif

1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sekretariat

Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Sekretariat

Pembayaran honor, gaji TK2D dan administrasi keuangan

3

Penyediaan alat tulis kantor

Sekretariat

Alat tulis kantor

Ls

423.358.920

4

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sekretariat

Peralatan dan perlengakapan kantor

Ls

1.309.455.550

5

Penyediaan makanan dan minuman

Sekretariat

Makanan dan minuman

Ls

616.317.200

6

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Sekretariat

Terlaksananya rapat-rapat ke luar daerah

123 kali

853.545.600

7

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Sekretariat

Proses administrasi keuangan

8

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Sekretariat

Terlaksananya rapat-rapat ke dalam daerah

B.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Sekretariat

2

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

3

Pengadaan Mobil Jabatan

C

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan Pakaian Dinas (Olah Raga)

D

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1

Pendidikan dan pelatihan Teknis

Sekretariat

2

Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bappeda

Sekretariat

Ls

23 org

Ls

800.000.000

978.147.700

284.440.500

40 kali

259.470.000

Perbaikan dan penyediaan BBM Kendaraan dinas/operasional

Ls

600.000.000

Sekretariat

Perbaikan peralatan gedung kantor

Ls

1.405.020.600

Sekretariat

Mobil jabatan

Ls

975.000.000

Ls

250.000.000

Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

15 org

375.000.000

Evaluasi analisis jabatan dan beban kerja Bappeda

Ls

350.000.000

Peningkatan Pendukung sarana prasarana aparatur

Peningkatan Disiplin aparatur Sekretariat

Pakaian Olah raga

Meningkatnya kualitas sumber Daya aparatur

(12)


Rancangan Awal RKPD


No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


Program/ Kegiatan

Lokasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Catatan Penting

Indikator kinerja

Target capaian


(9)

(10)

(11)

2,1 1.Persentase data informasi untuk pelaporan kinerja pemerintah 2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan : # KDA # PDRB # Simreda # Dinamika spasial D.

Program Pengembangan Data/ Informasi

1.970.466.300 A.

Tersedianya data/ informasi

Program Pengembangan Data/ Informasi

1

Penyusunan Data Pokok Daerah

Dapel

Tersedianya data poko kutim

2

Penyusunan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Kutai Timur

Dapel

Tersedinya SIPD

3

Penyelenggaraan Pameran Perencanaan Dan Pembangunan Daerah

B.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1

Ekspose Program-program pembangunan

Sekretariat

Pameran perencanaan

3 jenis dok.

500.000.000

1 web

650.000.000

Ls

250.000.000

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sekretariat

Materi ekspose program pembangunan

Ls

448.400.000

2 jenis dok

775.364.650

2,2 1.Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD : # RPJPD # RPJMD # RENSTRA # RKPD # RKA 2.Persentase jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

3. Persentase jumlah program RENJA yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

4.Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

5. Jumlah produk rencana yang disusun

E

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


10.165.579.563

A


1

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah

Optimalisasi proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah Sekretariat

Dokumen perencanaan dan anggaran tahunan (KUA dan PPAS)

(12)


Rancangan Awal RKPD


Catatan Penting

No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

F.

G.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

3.668.369.106

3.799.382.289

Target capaian


(10)

(11)

2

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Sekretariat

Renja Bappeda

1 jenis dok.

3

Review RPJPD 2006-2025

Sekretariat

Buku Review RPJPD 2006-2025

1 jenis dok.

700.000.000

4

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Sekretariat

Dokumen RPJMD Kab. Kutai Timur Tahun 20162020

1 jenis dok.

1.000.000.000

5

Penyusunan Renstra Bappeda

Sekretariat

Dokumen Renstra Bappeda

6

Studi evaluasi tutupan lahan kabupaten kutai timur

Bid. Fispra

Evaluasi tentang tutupan lahan

1 jenis dok. & 4 kec.

7

Rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM)

Bid. Fispra

Dokumen RPI2JM

1 jenis dok.

B.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1

Studi identifikasi potensi produk unggulan

Bid. Ekonomi


1 jenis dok.

600.000.000

2

Pemetaan potensi pengembangan listrik pedesaan di kabupaten Kutai Timur

Bid. Ekonomi

Pemetaan potensi pengembangan listrik pedesaan

1 jenis dok.

600.000.000

3

Masterplant Minapolitan

Bid. Ekonomi


1 jenis dok.

600.000.000

4

Penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan bupati tentang harga satuan tanam tumbuh pertanian dalam arti luas di kabupaten kutai timur

Bid. Ekonomi

600.000.000

5

Studi identifikasi produk hilir pertanian dalam arti luas di kabupaten kutai timur

Bid. Ekonomi

naskah akademis dan rancangan peraturan bupati tentang harga satuan tanam tumbuh pertanian dalam arti luas Studi identifikasi produk hilir pertanian dalam arti luas

1 jenis dok.

1 jenis dok.

600.000.000

B


1

Design Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan

Bid. Sosbud


1 jenis dok.

800.000.000

2

Kajian Perencanaan Urusan Wajib Kecamatan

Bid. Sosbud


1 jenis dok.

800.000.000

3

Evaluasi dan Perencanaan Keberlanjutan Program MDGs

Bid. Sosbud


1 jenis dok.

900.000.000

C

Program pemutakhiran percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)

Bid. Fispra

Pemutakhiran percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)

Ls

750.000.000

2 kali (Rakor Bappeda seKaltim)

722.723.400

1 Pemutakhiran percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)

1 jenis dok.

41.357.000

100.000.000 1.500.000.000

750.000.000

Tersedianya dokumen perencanaan pembagunan Ekonomi

Optimalisasi perencanaan pembagunan Sosial Budaya

2,3

1. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi : # Rakor Fispra # Rakor Ekonomi # Rakor Bid. Sosbud # Rakor Dapel 2. sosialisasi kebijakan pembangunan daerah


A


Optimalisasi proses pembangunan daerah

dan

hasil

perencanaan

1

Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Sekretariat

Rapat koordinasi perencanaan pembangunan

2

Rapat koordinasi bidang infrastruktur

Bid. Fispra


4 kali

1.000.000.000

(12)


Rancangan Awal RKPD


No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

H

Program Perencanaan Tata Ruang

Program/ Kegiatan

B

(7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

C


1

Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Lokasi

Catatan Penting

Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana (Juta) (11)

(8)

(9) Optimalisasi perencanaan pembagunan Ekonomi

(10)

Bid. Ekonomi

Rapat Koordinasi pembangunan bidang ekonomi

1 jenis dok& 4 kali

1.500.000.000

6 rakor

1.500.000.000

2.423.743.874


Bid. Sosbud

Rapat koordinasi perencanaan , evaluasi dan pengendalian pembangunan bid. Sosial budaya 3,1 1. Frekuwensi monitoring dan pengendalian 2. Tahapan Proses perencanaan pembangunan daerah : # Forum Gab. SKPD # Musrenbang Kab.

A



dan

hasil

perencanaan

1

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBD, APBD II dan APBN Tahun Anggaran 2016

Bid. Dapel

Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan APBD I, APBD II dan APBN

2

Forum Gabungan SKPD

Sekretariat

3

Penyelenggaraan Musrenbang dan penyusunan RKPD

4

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Tahun 2016-2020

B

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

3 jenis dok

900.000.000

Forum Gabungan SKPD

1 jenis dok &1 kali

363.110.000

Sekretariat

Musrenbang RKPD Kab. Kutai Timur dan dokumen RKPD

1 jenis dok &1 kali

792.380.250

Sekretariat

Musrenbang RPJMD Kab. Kutai Timur Tahun 20162020

1 jenis dok &1 kali

1.000.000.000

Bid. Dapel

Evaluasi dan pengendalian RKPD

1 jenis dok.

350.000.000

1 jenis dok.

33.001.000

3 jenis dok.

100.000.000

3,2

1. Tersedianya dokumen laporan : # LKPJ # Lakip Bappeda # Lakip Pemkab Kutim

I.


TOTAL


100%

463.149.417

31.443.163.768

A


1

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sekretariat

Laporan Kinerja BAPPEDA

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Sekretariat

Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

3

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

B


1

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kutai Timur

Bid. Dapel

Laporan kinerja pemerintah daerah

1 jenis dok

370.000.000

2

Penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur

Bid. Dapel

Tersedianya LKPJ akhir thn

2 jenis dok

350.000.000

TOTAL

Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Instansi

Pemerintah

(LAjIP)

85.000.000


dan

hasil

perencanaan

26.444.000.000

(12)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan nasional merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang

tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKP. Yang perlu diperhatikan adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional berupa benang merah antara prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten untuk tahun 2016. Tabel 3.1. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2016 NO (1) 1

NASIONAL (2) Bidang Ekonomi

PRIORITAS 2016 PROV. KALIMANTAN TIMUR (3) 1

Peningkatan produksi pangan

KABUPATEN KUTAI TIMUR (4) Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan

1

a

Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan

a

Peningkatan swasembada padi, jagung dan kedelai

b

Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian

b

Peningkatan konektivitas dan produksi pertanian dalam arti luas

c

Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi

Pengembangan sektor perikanan dan c kelautan secara optimal untuk mendukung kemaritiman

d

Peningkatan infrastruktur pertanian

d

e

Peningkatan produktivitas pertanian

e Peningkatan pendapatan petani

f

Perbaikan tata niaga produk pangan Pengembangan agribisnis

2

Peningkatan ketersediaan pangan utama lokal dan diversivikasi pangan

Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat

2

a

Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah

a Pengembangan sektor wisata

b

Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis

b

pembangunan sektor ekonomi berbasis lingkungan

c

pengembangan industri dan perdagangan

c d

Penerapan inovasi teknologi agribisnis Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah


d Pengembangan Koperasi dan UMKM

III - 1


NO (1)

NASIONAL (2)

PRIORITAS 2016 PROV. KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN KUTAI TIMUR (3) (4) Pengembangan ekonomi 3 3 Peningkatan pembangunan perdesaan kerakyatan Pembangunan IPA dan jaringan air a Pengarusutamaan Gender a bersih di desa Sekerat Kecamatan Bengalon Pembangunan IPA 10 lt/dtk dan Menjaga stabilitas harga dan b b jaringan di Desa Sangkima Kecamatan efisiensi distribusi barang Sangatta Selatan c

Peningkatan investasi sektor UMKM

d

Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga

a

Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global

f

b

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

Pembangunan IPA 5 lt/dtk dan jaringan g di Desa Marah Haloq dan Desa Marah Kenyah (Long Melah) Kecamatan Telen

c d 5 a 6 a b Bidang Lingkungan

Pemasangan jaringan distribusi Desa d Dabeq dan Desa Diaq Lay Kecamatan Muara Wahau Pemasangan pipa distribusi Desa Segoy e Makmur dan Desa Sika Makmur Kecamatan Long Mesangat

Percepatan transformasi ekonomi

4

2

Pembangunan IPA 10 lt/dtk dan c jaringan di Desa Rantau Sentosa – Long Bentuk Kecamatan Busang.

Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (integrasi proses hulu hilir) Peningkatan ekspor produk olahan Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja Peningkatan kualitas tenaga kerja Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan Peningkatan rasio elektrifikasi Peningkatan kualitas lingkungan hidup

1 a b

c

Pemasangan pipa distribusi Desa Muara Pantun Kecamatan Telen

Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan Meningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan


Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup

1 a

Perlindungan status lahan dari alih fungsi dan pemanfaatan lahan

b

Perencanaan dan pembangunan ruang terbuka hijau

c Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis

III - 2


NO (1)

PRIORITAS 2016 PROV. KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN KUTAI TIMUR (3) (4) Pemanfaatan lahan-lahan Pembangunan sarana dan prasarana d d terdegradasi laboratorium lingkungan hidup Meningkatkan kualitas udara, e perairan, dan lingkungan hidup e Pembuatan menara pantau api perkotaan

NASIONAL (2)

f g h 3 4 5

6

Bidang Politik Bidang Hukum Bidang Pertahanan dan Keamanan Bidang Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

1 a b

Penegakan hukum lingkungan Penurunan emisi gas rumah kaca Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah -

-

-

-

-

-

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus

1

Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur

Peningkatan kapasitas pemerintahan (capacity building) Peningkatan Kualitas Manajemen a Organisasi b

Peningkatan Koordinasi Data Dan Pengendalian

c

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengawas

d

Peningkatan Administrasi Data Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Peningkatan Kualitas Pemilu Dan Pemilukada Penanggulangan Kemiskinan dan 1 pengangguran Peningkatan Kualitas Kesejahteraan a Sosial Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas b Ketenagakerjaan Serta Transmigrasi Peningkatan aksesibiltas dan kualitas 2 pendidikan e

7

Bidang Kesejahtera an Rakyat

1 a b 2 a b 3 a

Percepatan pengentasan kemiskinan Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin Peningkatan kuaitas penyelenggaraan pendidikan Peningkatan relevansi dan mutu pendidikan Peningkatan kesempatan belajar anak Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan mutu di bidang pendidikan

a Peningkatan Kualitas Pendidikan b Perluasan akses PAUD Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

3

a Peningkatan Kualitas Kesehatan b Pemerataan tenaga kesehatan Pemerataan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil Peningkatan pelayanan jaminan d kesehatan c


III - 3


NO (1) 8

NASIONAL (2) Bidang Kewilayahan

PRIORITAS 2016 PROV. KALIMANTAN TIMUR (3) Peningkatan kualitas 1 1 infrastruktur dasar Peningkatan kualitas dan a kapasitas infrastruktur a transportasi Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan B b Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan c

KABUPATEN KUTAI TIMUR (4) Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman Pembangunan irigasi Kecamatan Rantau Pulung

Penyelesaian pembangunan fisik bendungan di kec. Kaliorang

Pembangunan PLTS Komunal dengan Kapasitas 40 KWP Untuk 300 KK desa c Tj. Mangkalihat Kec. Sandaran Kutai Timur Perencanaan Pembangunan PLTMH d Juwata Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang Ketersediaan energi baru yang f terbarukan

Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan

Survey geolistrik Kecamatan Busang, Kecamatan Bengalon, Kecamatan g Muara Wahau, (diprioritaskan untuk kecamatan yang sumber air susah) h

Pemasangan jaringan distribusi Kecamatan Rantau Pulung

i

Lanjutan Pembangunan IPLT di TPA Batota Kecamatan Sangatta Utara

j

Pembangunan Sumur dalam di Kecamatan Kaubun Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

2 a

Perencanaan Pembangunan Jalan Muara Bengkal – Samarinda

Penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan Sisi darat Peningkatan Jalan Simpang Batu c Ampar-Batu Ampar b

d

Pembangunan Bandar Udara Uyang Lahai Kecamatan Kongbeng (Amdal)

e

Perencanaan pembangunan terminal bersama Kutim Bontang

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas untuk (5 kecamatan) Pengadaan Rambu-rambu Sungai (6 g Kecamatan) h Pembuatan Alur pelayaran Sungai f

i


Peningkatan jalan Sangatta-Kec. Bengalon-Kec. Kaliorang-Kawasan Maloy

III - 4


NO (1)

NASIONAL (2)

PRIORITAS 2016 PROV. KALIMANTAN TIMUR (3) 3

KABUPATEN KUTAI TIMUR (4) Pengelolaan kawasan perbatasan

Pemasangan patok dan gerbang a perbatasan antara Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Pengukuran batas enclave pada b kawasan wilayah TNK Peningkatan dan pengembangan 4 pemanfaatan teknologi informasi 9

Bidang Kelautan

-

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, berdasarkan urutan 3 (tiga) prioritas utamanya adalah sebagai berikut : 1)

Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan;

2)

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas kesehatan;

3)

Peningkatan pembangunan pedesaan

guna mensejahterakan masyarakat

Kabupaten Kutai Timur, 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Adapun Tujuan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Meningkatkan Profesionalisme aparatur Bappeda dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan. 2. Mengembangkan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan. 3. Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah 4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk-produk perencanaan dan penggangaran. 5. Mengembangkan dan memantapkan Sistem Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsive. 6. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem pelaporan.


III - 5


Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran RENJA BAPPEDA sebagai berikut : 1. Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang professional dalam menyusun produk–produk perencanaan pembangunan. 2. Terwujudnya pengembangan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan. 3. Terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana. 4. Tersedianya produk perencana pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan. 5. Terwujudnya pengembangan dan pemantapan Sistem Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Kabupaten yang dinamis dan responsif. 6. Terlaksananya sistem pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan. 3.3.

Program dan Kegiatan

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang

diperoleh

dalam

jangka

menengah

untuk

beneficiaries tertentu yang

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Untuk Rencana Kerja (Renja) Bapppeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, yang secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.2, yaitu Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.


III - 6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

Tabel 3.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN KUTAI TIMUR

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017

RENCANA TAHUN 2016

INDIKATOR SASARAN

KODE

(1)

(2)

URUSAN/ BID.URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

(3)

(4)

CATATAN PENTING

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

(5)

(6)

(7)

(8)

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik listrik

Sekretariat

Ls

800.000.000

2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pembayaran honor, gaji TK2D dan administrasi keuangan

Sekretariat

23 org

3 Penyediaan alat tulis kantor

Alat tulis kantor

Sekretariat

Ls

423.358.920

Ls

423.358.920

4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengakapan kantor

Sekretariat

Ls

1.309.455.550

Ls

1.309.455.550

5 Penyediaan makanan dan minuman

Makanan dan minuman

Sekretariat

Ls

616.317.200

Ls

616.317.200

6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat ke luar daerah

Sekretariat

123 kali

853.545.600

123 kali

853.545.600

7 Pengelolaan Administrasi Keuangan

Proses administrasi keuangan

Sekretariat

Ls

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat ke dalam daerah

Sekretariat

40 kali

259.470.000

40 kali

259.470.000

(9)



(10)

(11)

1.Peningkatan jumlah tenaga planner dan Skill yang ahli di BAPPEDA

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Optimalisasi pelayanan teknis dan administratif

978.147.700

284.440.500

Ls

23 org

Ls

800.000.000

978.147.700

284.440.500

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Pendukung sarana prasarana Aparatur aparatur


1 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Perbaikan dan penyediaan BBM Kendaraan dinas/operasional

Sekretariat

Ls

600.000.000

Ls

600.000.000

2 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Perbaikan peralatan gedung kantor

Sekretariat

Ls

1.405.020.600

Ls

1.405.020.600

3 Pengadaan Mobil Jabatan

Mobil jabatan

Sekretariat

Ls

975.000.000



RENCANA TAHUN 2016

INDIKATOR SASARAN

KODE

(1)



(3)

(2)

(4)

LOKASI



SUMBER DANA

(5)

(6)

(7)

(8)

Sekretariat

Ls

250.000.000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas (Olah Raga)

Pakaian Olah raga

D Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya kualitas sumber Daya aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan Teknis

Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Sekretariat

15 org

375.000.000

2 Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bappeda

Evaluasi analisis jabatan dan beban kerja Bappeda

Sekretariat

Ls

350.000.000

CATATAN PENTING

(9)



(10)

(11)

15 org

375.000.000

2,1 1.Persentase data informasi untuk pelaporan kinerja pemerintah 2. Tersedianya data informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan :

# KDA # PDRB # Simreda # Dinamika spasial A.

Program Pengembangan Data/ Informasi Tersedianya data/ informasi

1 Penyusunan Data Pokok Daerah

Tersedianya data poko kutim

Dapel

3 jenis dok.

500.000.000

Ls

500.000.000

2 Penyusunan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Kutai Timur

Tersedinya SIPD

Dapel

1 web

650.000.000

Ls

650.000.000

3 Penyelenggaraan Pameran Perencanaan Dan Pembangunan Daerah

Pameran perencanaan

Sekretariat

Ls

Sekretariat

Ls

250.000.000

Ls

250.000.000

B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Peningkatan kualitas pelayanan publik Publik 1 Ekspose Program-program pembangunan

Materi ekspose program pembangunan

448.400.000

Ls -


448.400.000



RENCANA TAHUN 2016

INDIKATOR SASARAN

KODE

(1)

(2)



(3)

(4)

LOKASI



SUMBER DANA

(5)

(6)

(7)

(8)

CATATAN PENTING

(9)



(10)

(11)



4.Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

5. Jumlah produk rencana yang disusun

A Program Perencanaan Pembangunan Daerah Optimalisasi proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah


1 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah

Dokumen perencanaan dan anggaran tahunan (KUA dan PPAS)

Sekretariat

2 jenis dok

775.364.650

2 jenis dok

775.364.650

2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Renja Bappeda

Sekretariat

1 jenis dok.

41.357.000

1 jenis dok.

41.357.000

3 Review RPJPD 2006-2025

Buku Review RPJPD 2006-2025

Sekretariat

1 jenis dok.

700.000.000

4 Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020

Dokumen RPJMD Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2020

Sekretariat

1 jenis dok.

1.000.000.000

5 Penyusunan Renstra Bappeda

Dokumen Renstra Bappeda

Sekretariat

1 jenis dok.

100.000.000

6 Studi evaluasi tutupan lahan kabupaten kutai timur

Evaluasi tentang tutupan lahan

Bid. Fispra

1 jenis dok. & 4 kec.

7 Rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPI2JM)

Dokumen RPI2JM

Bid. Fispra

1 jenis dok.

1.500.000.000

750.000.000

1 jenis dok.

750.000.000



RENCANA TAHUN 2016

KODE

(1)

INDIKATOR SASARAN

(2)


(3)


(4)

LOKASI



SUMBER DANA

(5)

(6)

(7)

(8)

B. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersedianya dokumen pembagunan Ekonomi

1 Studi identifikasi potensi produk unggulan


Bid. Ekonomi

1 jenis dok.

600.000.000

2 Pemetaan potensi pengembangan listrik pedesaan di kabupaten Kutai Timur

Pemetaan potensi pengembangan listrik pedesaan

Bid. Ekonomi

1 jenis dok.

600.000.000

3 Masterplant Minapolitan


Bid. Ekonomi

1 jenis dok.

600.000.000

4 Penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan bupati tentang harga satuan tanam tumbuh pertanian dalam arti luas di kabupaten kutai timur

naskah akademis dan rancangan peraturan bupati tentang harga satuan tanam tumbuh pertanian dalam arti luas

Bid. Ekonomi

1 jenis dok.

600.000.000

Bid. Ekonomi

1 jenis dok.

600.000.000

CATATAN PENTING

(9)



(10)

(11)

perencanaan

5 Studi identifikasi produk hilir pertanian dalam arti Studi identifikasi produk hilir pertanian dalam luas di kabupaten kutai timur arti luas B Program Perencanaan Sosial dan Budaya


1 Design Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan


Bid. Sosbud

1 jenis dok.

800.000.000

2 Kajian Perencanaan Urusan Wajib Kecamatan


Bid. Sosbud

1 jenis dok.

800.000.000

3 Evaluasi dan Perencanaan Keberlanjutan Program MDGs


Bid. Sosbud

1 jenis dok.

900.000.000

Bid. Fispra

Ls

750.000.000

C Program pemutakhiran percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)

1 Pemutakhiran percepatan pembangunan sanitasi Pemutakhiran percepatan pembangunan pemukiman (PPSP) sanitasi pemukiman (PPSP)


750.000.000



RENCANA TAHUN 2016

INDIKATOR SASARAN

KODE

(1)

(2)



(3)

(4)

LOKASI



SUMBER DANA

(5)

(6)

(7)

(8)

CATATAN PENTING

(9)



(10)

(11)

2,3

1. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi : # Rakor Fispra # Rakor Ekonomi # Rakor Bid. Sosbud # Rakor Dapel 2. sosialisasi kebijakan pembangunan daerah A Program Perencanaan Pembangunan Daerah Optimalisasi proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah


1 Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Rapat koordinasi perencanaan pembangunan

Sekretariat

2 kali (Rakor Bappeda seKaltim)

2 Rapat koordinasi bidang infrastruktur


Bid. Fispra

B Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Optimalisasi Ekonomi

1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Rapat Koordinasi pembangunan bidang ekonomi

C Program Perencanaan Sosial dan Budaya


1 Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Rapat koordinasi perencanaan , evaluasi dan pengendalian pembangunan bid. Sosial budaya

perencanaan

722.723.400

3 kali

750.000.000

4 kali

1.000.000.000

4 kali

1.000.000.000

Bid. Ekonomi

1 jenis dok& 4 kali

1.500.000.000

1 jenis dok& 4 kali

1.500.000.000

Bid. Sosbud

6 rakor

1.500.000.000

6 rakor

1.500.000.000

pembagunan



RENCANA TAHUN 2016

INDIKATOR SASARAN

KODE

(1)

(2)



(3)

(4)

LOKASI



SUMBER DANA

(5)

(6)

(7)

(8)

CATATAN PENTING

(9)



(10)

(11)

3,1 1. Frekuwensi monitoring dan pengendalian

2. Tahapan Proses perencanaan pembangunan daerah : # Forum Gab. SKPD # Musrenbang Kab. A Program Perencanaan Pembangunan Daerah Optimalisasi proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah 1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBD, APBD II dan APBN Tahun Anggaran 2016

Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan APBD I, APBD II dan APBN

Bid. Dapel

3 jenis dok

900.000.000

3 jenis dok

900.000.000

2 Forum Gabungan SKPD

Forum Gabungan SKPD

Sekretariat

1 jenis dok &1 kali

363.110.000

1 jenis dok &1 kali

363.110.000

3 Penyelenggaraan Musrenbang dan penyusunan RKPD

Musrenbang RKPD Kab. Kutai Timur dan dokumen RKPD

Sekretariat

1 jenis dok &1 kali

792.380.250

1 jenis dok &1 kali

792.380.250

4 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Tahun 2016-2020

Musrenbang RPJMD Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2020

Sekretariat

1 jenis dok &1 kali

1.000.000.000

Evaluasi dan pengendalian RKPD

Bid. Dapel

1 jenis dok.

350.000.000

1 jenis dok.

350.000.000

1 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAjIP) BAPPEDA

Sekretariat

1 jenis dok.

33.001.000

1 jenis dok.

33.001.000

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Sekretariat

3 jenis dok.

100.000.000

3 jenis dok.

100.000.000

B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

3,2 1. Tersedianya dokumen laporan : # LKPJ # Lakip Bappeda # Lakip Pemkab Kutim A Program Peningkatan Pengembangan Sistem Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan


Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun



RENCANA TAHUN 2016

KODE

(1)

INDIKATOR SASARAN

(2)



(3)

(4)

LOKASI


(5)

(6)

3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


SUMBER DANA

(7)

(8)

CATATAN PENTING

(9)


(10)

85.000.000


(11) 85.000.000

B Program Perencanaan Pembangunan Daerah Optimalisasi proses dan hasil perencanaan pembangunan daerah

1 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan kinerja pemerintah daerah (LKjIP) Kabupaten Kutai Timur

Bid. Dapel

1 jenis dok

370.000.000

1 jenis dok

370.000.000

Tersedianya LKPJ akhir thn 2 Penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur

Bid. Dapel

2 jenis dok

350.000.000

2 jenis dok

350.000.000

TOTAL


26.444.000.000

20.163.368.970


PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS BAPPEDA TAHUN 2016

NO

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN


LOKASI





4.Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 5. Jumlah produk rencana yang disusun A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah


1 Rencana Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

Rencana Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

Bid. Fispra

1 jenis dok.

2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bid. Fispra

1 jenis dok.

500.000.000

3 Penyediaan air minum pedesaan

Penyediaan air minum pedesaan

Bid. Fispra

1 jenis dok.

600.000.000

4 Koordinasi strategis sanitasi kabupaten Kutai Timur

Rapat Koordinasi strategis sanitasi kabupaten Kutai Timur

Bid. Fispra

1 jenis dok.

950.000.000

300.000.000


NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN


LOKASI



B Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1 Kajian dan pemetaan kemiskinan di kabupaten kutai timur

Kajian dan pemetaan kemiskinan di kabupaten kutai timur

Bid. Sosbud

1 Jenis Dok

900.000.000

2 Kajian pelaksanaan Undang-undang Desa

Kajian pelaksanaan Undang-undang Desa

Bid. Sosbud

1 Jenis Dok

700.000.000

C Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi

1 Pengembangan paket investasi sektor ekonomi kab. Kutai Timur

Pengembangan paket investasi sektor ekonomi Bid. Ekonomi kab. Kutai Timur

1 jenis Dok.

500.000.000

2 Rencana induk pariwisata kabupaten kutai timur

Rencana induk pariwisata kabupaten kutai timur

Bid. Ekonomi

1 jenis Dok.

700.000.000

TOTAL


5.150.000.000

BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP 4.1.

Kaidah Pelaksanaan 1. Kepala BAPPEDA selaku kepala unit pelaksana pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur, berkewajiban melaksanakan keputusan ini dengan menjalankan tugas, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan

dan

pengelolaan pembangunan, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan unit pelaksana pemerintahan beserta masyarakat dalam menyusun

perencanaan,

melaksanakan

dan

mengendalikan

serta

pengawasan di daerah kewenangan. 2. Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap implementasi keputusan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Untuk melaksanakan keputusan ini, Kepala BAPPEDA berkewajiban untuk menjabarkan ke dalam kegiatan pembangunan yang memuat uraian kebijakan yang terukur dan ditetapkan oleh Kepala BAPPEDA dengan persetujuan Bupati. 4. Selanjutnya rencana kegiatan pembangunan tahunan SKPD yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan akan diajukan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


IV - 1

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

Recommend Documents