KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
bahwa
Menteri/Pimpinan
Lembaga
sebagai
Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pengadilan Agama Bangli adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan
Akuntansi
menyelenggarakan pelaksanaan
dan akuntansi
Anggaran
Pelaporan dan
Keuangan
laporan
Pendapatan
dan
yang
berkewajiban
pertanggungjawaban Belanja
Negara.
Salah
atas satu
pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangli mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Bangli. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Kata Pengantar
i
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Pernyataan Tanggung Jawab
iii
Ringkasan
1
I. Laporan Realisasi Anggaran
3
II. Neraca
4
III. Laporan Operasional
5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas
6
V. Catatan atas Laporan Keuangan
7
A. Penjelasan Umum
7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
41
F. Pengungkapan Penting Lainnya
43
VI. Lampiran dan Daftar
Daftar Isi
44
ii
PENGADILAN AGAMA BANGLI JL. MERDEKA NO. 140 BANGLI TELEPON 0366 91143, FAXIMILE 0366 91143
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangli yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Ringkasan Laporan Keuangan
-1-
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangli Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2016. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2016 sebesar Rp133.100,- atau mencapai 76,06 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp175.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak sebesar Rp0,- dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp133.100,-. Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp5.400.000,- atau mencapai 90,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.000.000,-. 2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2016. Nilai Aset per 30 September 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,-; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan
Operasional
surplus/defisit
dari
menyajikan operasi,
berbagai
surplus/defisit
unsur dari
pendapatan-LO, kegiatan
beban,
nonoperasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2016 adalah sebesar Rp133.100,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5.400.000,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.266.900,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-5.266.900,-.
Ringkasan Laporan Keuangan
-2-
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp5.266.900,kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.266.900,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2016 adalah senilai Rp0,-. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan
oleh
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
serta
pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
Ringkasan Laporan Keuangan
-3-
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA BANGLI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE TAHUN 2016 DAN TAHUN 2015 (Dalam Rupiah) URAIAN
CATATAN
PENDAPATAN Pendapatan Perpajakan Pendapatan PNBP JUMLAH PENDAPATAN
B.1
BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial JUMLAH BELANJA
B.2 B.3 B.4 B.5 B.6
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun 2016 ANGGARAN REALISASI
% thd Angg
Tahun 2015 REALISASI
0 175.000 175.000
0 133.100 133.100
0,00 76,06 76,06
0 268.500 268.500
0 6.000.000 0 0 6.000.000
0 5.400.000 0 0 5.400.000
0,00 90,00 0,00 0,00 90,00
0 8.800.000 0 0 8.800.000
-4-
II. NERACA PENGADILAN AGAMA BANGLI NERACA PER 30 September 2016 DAN 31 DESEMBER 2015 (DalamRupiah) URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Pendapatan PNBP Yang Masih Harus Diterima Persediaan Jumlah Aset Lancar PIUTANG JANGKA PANJANG Piutang Tagihan TP/TGR Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran Jumlah Piutang Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA Aset Tidak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN Pendapatan Diterima di Muka Beban yang Masih Harus Dibayar Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Neraca
-5-
CATATAN 31 Desember 2016 31 Desember 2015
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9 C.10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.11 C.12
0 0
0 0
C.13
0
0
0
0
C.14 C.15 C.16 C.17 C.18 C.19 C.20
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
C.21 C.22 C.23
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
C.24 C.25 C.26 C.27
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
C.28
0 0 0
0 0 0
III. LAPORAN OPERASIONAL PENGADILAN AGAMA BANGLI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE TAHUN 2016 DAN TAHUN 2015 (Dalam Rupiah) URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Penerimaan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN
CATATAN
D.1
BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL
D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10
KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA
D.11
POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa SURPLUS/DEFISIT LO
D.12
Laporan Operasional
-6-
Tahun 2016
Tahun 2015
0 133.100 133.100
0 268.500 268.500
0 0 900.000 0 4.500.000 0 0 0 0 5.400.000 (5.266.900)
0 0 3.000.000 0 5.800.000 0 0 0 0 8.800.000 (8.531.500)
0 0 0 0 (5.266.900)
0 0 0 0 (8.531.500)
0 0 (5.266.900)
0 0 (8.531.500)
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PENGADILAN AGAMA BANGLI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 September 2016 DAN 31 DESEMBER 2015 (Dalam Rupiah) URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Kewajiban DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Lain-lain TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR
Laporan Perubahan Ekuitas
CATATAN E.1 E.2 E.3
E.4 E.5 E.6 E.7
E.8
-7-
2016
2015
(5.266.900) -
(8.531.500) -
-
-
5.266.900 -
8.531.500 -
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bangli Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis
Pengadilan Agama Bangli didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah
untuk
meningkatkan
kualitas
Laporan
Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur
dengan
Undang-undang
No.
50
Tahun
2009
tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Entitas berkedudukan di Jalan Merdeka No.140, Bangli, Bali. Pengadilan Agama Bangli mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Papua berkomitmen dengan
visi
Akuntansi Istimewa
“mewujudkan
pelaksanaan
penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan
transparan
melalui
akuntansi
pemerintah
menuju
Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: •
Menyelenggarakan
yang berkelanjutan berkaitan implementasi
akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga. •
Membina secara efektif
Kementerian Negara/Lembaga dalam
pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan. •
Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
•
Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.
Pendekatan
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bangli. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem
Catatan atas Laporan Keuangan
-8-
Akuntansi
Instansi
(SAI)
yaitu
serangkaian
prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan
dan
operasi
keuangan
pada
Kementerian
Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan
Satuan
Kerja
yang
terdiri
dari
Laporan
Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi
aset
tetap,
persediaan,
dan
aset
lainnya
untuk
penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Basis Akuntansi
A.3. Basis Akuntansi Pengadilan
Agama
Bangli
menerapkan
basis
akrual
dalam
penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan
basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP)
yang
telah
ditetapkan
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran
A.4. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Bangli dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset
dicatat
Catatan atas Laporan Keuangan
sebesar
pengeluaran/penggunaan -9-
sumber
daya
ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan
A.5. Kebijakan Akuntansi
Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi
merupakan
prinsip-prinsip,
dasar-dasar,
konvensi
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Bangli. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bangli adalah sebagai berikut: Pendapatan-LRA
(1) Pendapatan- LRA • Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). • Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). • Pendapatan-LRA
disajikan
menurut
klasifikasi
sumber
pendapatan. Pendapatan-LO
(2) Pendapatan- LO •
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Catatan atas Laporan Keuangan
- 10 -
• Pendapatan-LO diakui pada saat
timbulnya hak
atas
pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran
masuk
pengakuan
sumber
daya
pendapatan-LO
ekonomi.
pada
Badan
Secara
khusus
Akuntansi
dan
Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut: o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan • Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). • Pendapatan
disajikan
menurut
klasifikasi
sumber
pendapatan. Belanja
(3) Belanja • Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. • Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. • Khusus
pengeluaran
melalui
bendahara
pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). • Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban
(4) Beban •
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa
pengeluaran
atau
konsumsi
aset
atau
timbulnya kewajiban. • Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau Catatan atas Laporan Keuangan
- 11 -
potensi jasa. • Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset
(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
a.
Aset Lancar • Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. • Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. • Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut: a)
Piutang
yang
timbul
dari
Tuntutan
Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b)
Piutang
yang
timbul
dari
perikatan
diakui
apabila
terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal • Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan
membentuk
penyisihan
piutang
tak
tertagih.
Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang
dilakukan
pemerintah.
adalah sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan
- 12 -
Perhitungan
penyisihannya
Kualitas
Uraian
Piutang Lancar
Kurang Lancar
Penyisihan
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo
0.5%
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Pertama
tidak
dilakukan
10%
pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Diragukan
Tagihan
Kedua
tidak
dilakukan
50%
pelunasan 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
Macet
2. Piutang
100%
telah
diserahkan
kepada
Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN • Tagihan
Penjualan
Angsuran
(TPA)
dan
Tuntutan
Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA. • Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: harga
pembelian
terakhir,
apabila
diperoleh
dengan
pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Aset Tetap
b. Aset Tetap • Aset
tetap
mencakup
seluruh
aset
berwujud
yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. • Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. • Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum Catatan atas Laporan Keuangan
- 13 -
kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum sebagai
kapitalisasi biaya
tersebut
kecuali
di
atas,
pengeluaran
diperlakukan
untuk
tanah,
jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. • Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah
yang
disebabkan
antara
lain
karena
aus,
ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. • Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD. Penyusutan Aset Tetap
c.
Penyusutan Aset Tetap • Penyusutan
aset
tetap
adalah
penyesuaian
nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. • Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah; b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. • Penghitungan Catatan atas Laporan Keuangan
dan - 14 -
pencatatan
Penyusutan
Aset
Tetap
dilakukan
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu. • Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. • Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor:
59/KMK.06/2013
tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang
Milik Negara
Pemerintah
Pusat.
berupa Aset
Secara
umum
Tetap tabel
pada masa
Entitas manfaat
adalah sebagai berikut: Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap
Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin
2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan
10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi
5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)
Piutang Jangka
4 tahun
d. Piutang Jangka Panjang
Panjang
• Piutang
Jangka
Panjang
adalah
piutang
yang
diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan. • Tagihan
Penjualan
Angsuran
Perbendaharaan/Tuntutan
(TPA),
Ganti
Rugi
Tagihan
Tuntutan
(TP/TGR)
dinilai
berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Aset Lainnya
e.
Aset Lainnya • Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya
adalah
aset
tak
berwujud,
tagihan
penjualan
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. • Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto Catatan atas Laporan Keuangan
- 15 -
yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. • Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas
ATB
dengan
masa
manfaat
tidak
terbatas
tidak
dilakukan amortisasi. • Aset
Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan
sebesar
nilai
buku
yaitu
harga
perolehan
dikurangi
akumulasi penyusutan. Kewajiban
(6) Kewajiban •
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
•
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu
kewajiban
diklasifikasikan
sebagai
kewajiban
jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus
Dibayar, Pendapatan
Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban
diklasifikasikan
sebagai
kewajiban
jangka
panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. •
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Ekuitas
(7) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari
Catatan atas Laporan Keuangan
- 16 -
ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Implementasi
(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali
Akuntansi Pemerintah
Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi
Berbasis Akrual
berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010
Pertama Kali
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.
Catatan atas Laporan Keuangan
- 17 -
B.
PENJELASAN
ATAS
POS-POS
LAPORAN
REALISASI
ANGGARAN Selama
periode
berjalan,
Pengadilan
Agama
Bangli
telah
mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut: Tahun 2016 Uraian
ANGGARAN AWAL
Pendapatan Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja
ANGGARAN SETELAH REVISI
175.000 175.000
175.000 175.000
6.000.000 6.000.000
6.000.000 6.000.000
Realisasi
B.1 Pendapatan
Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun
Rp133.100,-
2016 adalah sebesar Rp133.100,- atau mencapai 76,06 persen dari estimasi
pendapatan
yang
ditetapkan
sebesar
Rp175.000,-.
Pendapatan Pengadilan Agama Bangli terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016 Uraian
Anggaran
Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah
175.000 175.000
Realisasi 133.100 133.100
% Real Angg. 76,06 76,06
Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2016 tetap dibandingkan Tahun 2015 dan Realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak Tahun 2016 mengalami penurunan 50,43 persen dibandingkan Tahun 2015. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Penjelasan atas Pos-Pos LRA
- 18 -
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2016 dan Tahun 2015 URAIAN
Tahun 2016
Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Realisasi Belanja
NAIK (TURUN) % 0,00 268.500 -50,43 268.500 -50,43
Tahun 2015
133.100 133.100
B.2 Belanja
Negara Rp5.400.000,-
Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp5.400.000,- atau 90,00 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6.000.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016 Ta hun 201 6 aUr ian B anel aPj egaw ai B anel aBj arn g B anel aM j odal B anel aBj antu anS aios l T otal Bel anj Ko tor P eng bam anil Jum lah
An gar an 1.75 0.34 2.0 0 43 1.87 0. 0 3 1.0 0. 0 2.51 3.21 2.0 0 2.51 3.21 2.0 0
% R eal R ealis asi An g. 1.4 47.8 42.3 69 8 2,7 3 14. 83.0 16 7 2,75 3 2.7 79.8 80 9 7,52 2.0 84. 05.2 65 8 2,95 ( 9) 10 0, 2.0 84. 05.1 6 8 2,95
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 Anggaran
3.000.000
Realisasi
2.000.000 1.000.000 0 Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Dibandingkan dengan Tahun 2015, Realisasi Belanja Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 90,00 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Anggaran
yang
diterima
dibanding Tahun 2015
Penjelasan atas Pos-Pos LRA
- 19 -
pada
Tahun
2016
lebih
sedikit
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015 URAIAN
Tahun 2016
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Pegawai
Tahun 2015
5.400.000 5.400.000
8.800.000 8.800.000
NAIK (TURUN) % (38,64) (38,64)
B.3 Belanja Pegawai
Rp0,-
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi
belanja
Tahun
2016
tidak
mengalami
perubahan
dibandingkan Tahun 2015. Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2016 dan Tahun 2015 URAIAN
Tahun 2016
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawan Non PNS Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja
Tahun 2015 0 0
0 0 0 0 0 0 0
NAIK (TURUN) % -
Belanja Barang
B.4 Belanja Barang
Rp5.400.000,-
Realisasi Belanja Barang Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.400.000,- dan Rp8.800.000,-. Realisasi Belanja Barang Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 38,64 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh Anggaran yang diterima pada Tahun 2016 lebih sedikit dibandngkan Tahun 2015.
Penjelasan atas Pos-Pos LRA
- 20 -
Perbandingan Belanja Barang Tahun 2016 dan Tahun 2015 URAIAN Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Persediaan Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Jumlah Belanja
Belanja Modal
0 900.000 0 0 0 4.500.000
3.000.000 5.800.000
NAIK (TURUN) % 100,00 (100,00) (22,41)
0
-
-
0
-
-
5.400.000 5.400.000
8.800.000 8.800.000
(38,64) (38,64)
Tahun 2016
Tahun 2015
B.5 Belanja Modal
Rp0,-
Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2016 tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun 2015. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 dan Tahun 2015 URAIAN
Tahun 2016
Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi Belanja Modal Lainnya Belanja Modal BLU Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Jumlah Belanja
Tahun 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAIK (TURUN) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.5.1 Belanja Modal Tanah Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.
Penjelasan atas Pos-Pos LRA
- 21 -
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2016 dan Tahun 2015 URAIAN JENIS BELANJA
Tahun 2016
Belanja Modal Tanah Belanja Modal Pembebasan Tanah Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja
Naik (Turun) % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tahun 2015 -
-
B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2016 adalah sebesar Rp0,-, tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan Tahun 2015. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin REALISASI TA 2016
REALISASI TA 2015
NAIK (TURUN) %
Pengolah Data dan Informasi Fasilitas Perkantoran Jumlah Belanja Kotor Pengembalian
-
-
-
Jumlah Belanja
-
-
-
URAIAN
B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun 2015. Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI T.A. 2016
Renovasi Ruang Sidang dan Jembatan Penataan Tata Ruang Gedung Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja
Penjelasan atas Pos-Pos LRA
- 22 -
NAIK (TURUN) %
REALISASI T.A 2015 0 0 0 0
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0
0
0
B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Tahun 2015. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran untuk belanja tersebut. Perbandingan Realisasi Belanja Modal T.A. 2016
T.A 2015
Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
-
-
Naik (Turun) % -
-
-
-
Jumlah Belanja Kotor
-
-
-
Pengembalian Belanja Modal
-
-
-
-
-
-
URAIAN JENIS BELANJA
Jumlah Belanja
B.5.5 Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Lainya Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal
Lainnya
Tahun
2016
tidak
mengalami
perubahan
dibandingkan Realisasi Tahun 2015. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran untuk belanja tersebut. Belanja Bantuan
B.6 Belanja Bantuan Sosial
Sosial Rp0,-
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada Tahun 2016 tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun 2015. Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
URAIAN
REALISASI T.A. 2016 REALISASI T.A 2015
Kelompok Pendidikan Jaya Maju Kelompok Pendidikan Cenderawasih Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Jumlah Belanja
Penjelasan atas Pos-Pos LRA
- 23 -
NAIK (TURUN) %
-
-
-
-
-
-
C. Kas di
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2016 dan
Rp0,-
31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP
yang
belum
dipertanggung-jawabkan
atau
belum
disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Keterangan
TH 2016
Uang Tunai Uang di Rekening Bank Kuitansi Jumlah
Kas di
TH 2015 -
-
-
-
-
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 September 2016
Rp0,-
dan 31 Desember 2015 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Keterangan
TH 2016
Uang Tunai Bank BERSAMA No.acc 82111487451 Jumlah
Kas Lainnya
TH 2015 -
-
-
-
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
dan Setara Kas Rp0,-
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 24 -
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Keterangan
Piutang PNBP
Tahun 2016
Tahun 2015
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dari Hibah
-
-
Jumlah
-
-
C.4 Piutang PNBP
Rp0,-
Saldo
Piutang PNBP per tanggal 30 September 2016 dan 31
Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPdisajikan sebagai berikut: Rincian Piutang PNBP Uraian
TH 2016
TH 2015
Piutang PNBP
-
-
Piutang Lainnya
-
-
-
-
Jumlah
Bagian Lancar
C.5
Tagihan TP/TGR
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0,-
Bagian
Lancar
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut: Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2016 dan 2015 No 1 2 3 4 5 6
Nama
Tahun 2016
Jacobus Martiana Karel Darma Julianda Okta
-
Jumlah
Bagian Lancar
Tahun 2015
-
-
-
C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
TPA Rp0,-
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 25 -
kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut: Rincian Bagian Lancar TPA No 1 2 3 4 5
Nama
TH 2016
Yohana Patrik Armando Jaka S. Rianti C. Jumlah
Penyisihan
TH 2015 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar
Piutang Tak Tertagih –
Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30
Piutang Lancar
September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0,- dan
Rp0,-
Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Piutang Piutang Bukan Pajak
Jk Pendek
Penyisihan
Lancar
-
Kurang Lancar
-
Diragukan
-
Macet
Jumlah
Penyisihan
0,50% 10% 50% 100%
-
0,50% 10% 50% 100%
-
0,50% 10% 50% 100%
-
Bagian Lancar TP/TGR Lancar
-
Kurang Lancar
-
Diragukan Macet Jumlah
-
Bagian Lancar TPA
Jumlah
-
-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih
-
-
Lancar
-
Kurang Lancar
-
Diragukan
-
Macet
Belanja Dibayar
C.8 Beban Dibayar di Muka
di Muka Rp0,-
Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 26 -
berikut: Rincian Belanja Dibayar di Muka Jenis
TH 2016 -
-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin
-
-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor
-
-
-
-
Jumlah
Pendapatan
TH 2015
Persekot Gaji
C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
yang Masih Harus Diterima
Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 September
Rp0,-
2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0,dan Rp0,-. Pendapatan
yang
Masih
Harus
Diterima
merupakan
hak
pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut: Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Jenis
TH 2016
Pendapatan Jasa Pelatihan
-
-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
-
-
-
-
Jumlah
Persediaan
TH 2015
C.10 Persediaan
Rp0,-
Nilai Persediaan per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Persediaan
adalah
aset
lancar
dalam
bentuk
barang
atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah,
dan/atau
untuk
dijual,
dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Rincian Persediaan per 30 September 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Persediaan Jenis
TH 2016
TH 2015
Barang Konsumsi
-
-
Barang untuk Pemeliharaan
-
-
Pita Cukai, Materai dan Leges
-
-
Persediaan Lainnya
-
-
-
-
Jumlah
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 27 -
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Tagihan TP/TGR
C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Rp0,-
(TP/TGR) Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 masingmasing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR No 1 2 3 4 5 6
Debitur
Tahun 2016
Jacobus Martiana Karel Darma Julianda Okta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
Tagihan
Tahun 2015 -
-
-
-
C.12 Tagihan Penjualan Angsuran
Penjualan Angsuran
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)per 30 September 2016
Rp0,-
dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut: Rincian Tagihan TPA No 1 2 3 4 5
Debitur
TH 2016
Yohana Patrik Armando Jaka S. Rianti C. Jumlah
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 28 -
TH 2015 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Penyisihan
C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
Piutang Tak Tertagih –
Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka
per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-
Panjang
masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–
Rp0,-
Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masingmasing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 September 2016 Kualitas Piutang Tagihan TP/TGR
Nilai Piutang Jk Panjang
% Penyisihan
Lancar
-
Kurang Lancar
-
Diragukan
-
Macet
Jumlah
Nilai Penyisihan
0,50% 10% 50% 100%
-
0,50% 10% 50% 100%
-
Tagihan PA
Jumlah
-
-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih
-
-
Lancar
-
Kurang Lancar
-
Diragukan Macet
Tanah
C.14 Tanah
Rp0,-
Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Bangli per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Kenaikan nilai aset tetap Tanah berasal dari pembelian tanah di Tahun 2016. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
0
Mutasi tambah: Pembelian Mutasi kurang:
0
Penyitaan pengadilan
0
Saldo per 30 September 2016
0
Rincian saldo Tanah per 30 September 2016 adalah sebagai berikut:
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 29 -
Rincian Tanah No
Luas
Lokasi
Nilai
1 2 3 4 Jumlah
Peralatan dan
-
C.15 Peralatan dan Mesin
Mesin Rp0,-
Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
0
Mutasi tambah: Pembelian
0
Hibah Barang
0
Koreksi tambah Mutasi kurang:
0
Penghentian dari penggunaan
-
Saldo per 30 September 2016
0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2016
0
Nilai Buku per 30 September 2016
0
0
Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Gedung dan
C.16 Gedung dan Bangunan
Bangunan Rp0,-
Nilai Gedung dan Bangunan per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
-
Mutasi tambah: Pembangunan tambahan ruang kelas Mutasi kurang:
-
Saldo per 30 September 2016
-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2016
-
Nilai Buku per 30 September 2016
-
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 30 -
Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Jalan,Jaringan
C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
dan Irigasi Rp0,-
Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
-
Mutasi tambah:
Penambahan jaringan teknologi informasi Mutasi kurang:
-
Saldo per 30 September 2016
-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2016
-
Nilai Buku per 30 September 2016
-
Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Aset Tetap
C.18 Aset Tetap Lainnya
Lainnya Rp0,-
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.
Konstruksi
C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Dalam Pengerjaan
Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 September 2016 dan 31
Rp0,-
Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.
Akumulasi
C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan Aset Tetap Rp0,-
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutanselain untuk Tanah dan Konstruksi dalam
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 31 -
Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2016 adalah sebagai berikut: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
No 1 2 3 4
Aset Tetap
Nilai Perolehan
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan 0 0 0 0 0
Nilai Buku
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Aset Tak
C.21 Aset Tak Berwujud
Berwujud Rp0,-
Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
-
Mutasi tambah: Pembelian
-
Mutasi kurang:
-
Saldo per 30 September 2016
-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2016
-
Nilai Buku per 30 September 2016
-
Rincian Aset Tak Berwujud per 30 September 2016 adalah sebagai berikut: Rincian Aset Tak berwujud Uraian
Software Komputer MYOB Accounting Profesional
0 0
Jumlah
Aset Lain-Lain
Nilai
0
C.22 Aset Lain-Lain
Rp0,-
Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 32 -
digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2015
-
Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan - penghapusan BMN
-
Saldo per 30 September 2016 Akumulasi Penyusutan
-
Nilai Buku per 30 September 2016
-
-
Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keungan ini. Akumulasi
C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Penyusutan dan Amortisasi Aset
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2016
Lainnya Rp0,-
dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya
yang
disajikan
berdasarkan
pengakumulasian
atas
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2016 adalah sebagai berikut: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Aset Tetap
Nilai Buku
Aset Tak Berwujud
0
0
0
Software komputer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah Aset Lain-lain Jumlah
Utang kepada
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi
Nilai Perolehan
C.24 Utang kepada Pihak Ketiga
Pihak Ketiga Rp0,-
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu
kurang
dari
12
(dua
belas
bulan)
sejak
tanggal
pelaporan.Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Bangli per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 33 -
RincianUtang kepada Pihak Ketiga
Uraian
Jumlah
Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor Potongan pajak yang belum disetor Utang kepada Pihak ketiga lainnya Total Uang Muka dari
Penjelasan -
C.25 Uang Muka dari KPPN
KPPN Rp0,-
Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Pendapatan
C.26 Pendapatan Diterima di Muka
Diterima di Muka
Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2016 dan 31
Rp0,-
Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut: Rincian Pendapatan Diterima di Muka Uraian PT Pradnya Consultindo PT. Dua Dunia PT Celkomindo Indonesia Total
Beban yang
Jumlah -
C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar
Masih Harus Dibayar Rp0,-
Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 34 -
Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Uraian
Tahun 2016
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar Jumlah
Ekuitas
Tahun 2015 0 0 0
-
-
-
C. Ekuitas
Rp0,-
Ekuitas per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 35 -
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan
D.1 Pendapatan
Rp133.100,-
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebesar Rp133.100,- dan Rp268.500,-. Pendapatan tersebut terdiri dari: Rincian Penerimaan Pajak Tahun URAIAN
Tahun 2016
Tahun 2015
Pendapatan Pajak Penghasilan
0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai
0
Naik (Turun)% 0,00 0 0,00 0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
0
0
0,00
Pendapatan Pajak Lainnya
0
0
0,00
Pendapatan Bea Masuk
0
0
0,00
0
0
0,00
Pendapatan Pajak
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak URAIAN
Tahun 2016
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan Pendapatan Jasa
Naik (Turun)%
Tahun 2015 0
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi
133.100
268.500
(50,43)
Pendapatan Lain-lain Pendapatan PNBP
0 133.100
0 268.500
0,00
Pendapatan Bunga
Pendapatan
Lain-lain
berasal
dari
penerimaan
(50,43)
kembali
persekot/uang muka gaji. Beban Pegawai
D.2 Beban Pegawai
Rp0,-
Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang
diberikan
kepada
pejabat
negara,
Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang pekerjaan
yang
belum telah
berstatus
PNS
dilaksanakan
berkaitan dengan pembentukan modal.
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 36 -
sebagai
kecuali
imbalan
pekerjaan
atas yang
Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan Tahun 2015
Beban Gaji dan Tunjangan PNS
0
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawan Non PNS
0
Naik (Turun)% 0,00 0 0,00 0
Beban Lembur
0
0
0,00
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito Jumlah
0 0
0 0
0,00
URAIAN JENIS BEBAN
Beban
Tahun 2016
Tahun 2015
0,00
D.3 Beban Persediaan
Persediaan Rp0,-
Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Persediaan URAIAN JENIS BEBAN
Tahun 2016
Beban Persediaan konsumsi
0
Naik (Turun)% 0 0,00
Beban Persediaan bahan baku
0
0
0,00
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges
0
0
0,00
Beban Persediaan barang hasil sitaan
0
0
0,00
Beban persediaan lainnya
0
0
0,00
0
0
0,00
Jumlah Beban Barang
Tahun 2015
D.4 Beban Barang dan Jasa
dan Jasa Rp900.000,-
Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp900.000,- dan Rp3.000.000,-. Beban Barang danJasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi
atas
barang
dan/atau
jasa
dalam
rangka
penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 37 -
Rincian Beban Barang dan Jasa URAIAN JENIS BEBAN
Tahun 2016
Beban Barang Operasional
0
Beban Barang Non Operasional
Naik (Turun)% 0 0,00
900.000
3.000.000
(70,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa
0
0
0,00
Beban Sewa
0
0
0,00
Beban Jasa Profesi
0
0
0,00
Beban Jasa Lainnya
0
0
0,00
Beban Barang
0
0
0,00
Beban Jasa
0
0
0,00
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
0
0
0,00
900.000
3.000.000
(70,00)
Jumlah Beban
Tahun 2015
D.5 Beban Pemeliharaan
Pemeliharaan Rp0,-
Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masingmasing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
0
0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
0
0
Beban Pemeliharaan Lainnya
0
0
0,00 0,00 0,00
0
0
0,00
Jumlah
Beban
D.6 Beban Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah
Rp4.500.000,-
masing-masing sebesar Rp4.500.000,- dan Rp5.800.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 38 -
Rincian Beban Perjalanan Dinas URAIAN JENIS BEBAN
Tahun 2016
Beban Perjalanan Biasa
3.000.000
Beban Perjalanan Tetap
0
0
0,00
1.500.000
2.200.000
(31,82)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
0
0
0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
0
0
0,00
4.500.000
5.800.000
(22,41)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
Jumlah Beban Barang
Naik (Turun)% 3.600.000 (16,67)
Tahun 2015
D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
untuk Diserahkan
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016
kepada
dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.
Masyarakat
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan
Rp0,-
beban
pemerintah
dalam
bentuk
barang
atau
jasa
kepada
masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat URAIAN JENIS BEBAN
Tahun 2016
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Jumlah Beban Bantuan
Naik (Turun)%
Tahun 2015 0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
D.8 Beban Bantuan Sosial
Sosial Rp0,-
Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masingmasing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 39 -
Rincian Beban Bantuan Sosial
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial
0
Naik (Turun)% 0 0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
0
0
0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
0
0
0,00
Jumlah
0
0
0,00
URAIAN JENIS BEBAN
Beban
Tahun 2016
Tahun 2015
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Penyusutan dan Amortisasi Rp0,-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
0
NAIK (TURUN) % 0 0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
0
0
0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
0
0
0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
0
0
0,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain
0
0
0,00
Jumlah Penyusutan Beban Amortisasi Aset Lainnya
0 0
0
0,00
0
0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
TH 2016
Jumlah Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban
TH 2015
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Penyisihan Piutang Tak
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk
Tertagih Rp0,-
mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 40 -
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
URAIAN JENIS BEBAN
Surplusdari
TH 2016
NAIK (TURUN) %
TH 2015
Beban Penyisihan Piutang Pajak
0
0
0,00
Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak
0
0
0,00
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
0
0
0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang
0
0
0,00
Jumlah
0
0
0,00
D.12 Kegiatan Non Operasional
Kegiatan Non Operasional
Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan
Rp0,-
dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan Tahun 2015
URAIAN JENIS BEBAN
TH 2016
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah
NAIK (TURUN) %
TH 2015 0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Pos Luar Biasa
D.13 Pos Luar Biasa
Rp0,-
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Pos Luar Biasa URAIAN JENIS BEBAN
TH 2016
Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa Jumlah
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 41 -
NAIK (TURUN) %
TH 2015 0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
E. PENJELASAN EKUITAS Ekuitas Awal
ATAS
POS-POS
LAPORAN
PERUBAHAN
E.1 Ekuitas Awal
Rp0,-
Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Defisit LO
E.2 Surplus (Defisit) LO
Rp5.266.900,-
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp5.266.900,- dan Rp8.531.500,-.
Defisit
LO
merupakan
selisih
kurang
antara
surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Penyesuian Nilai
E.3 Penyesuaian Nilai Aset
Aset Rp0,-
Penyesuaian Nilai Aset
untuk periode yang berakhir pada 30
September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi Nilai
E.4 Koreksi Nilai Persediaan
Persediaan Rp0,-
Koreksi
Nilai
Persediaan
mencerminkan
koreksi
atas
nilai
persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah (kurang) atas nilai persediaan untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Rincian Koreksi Nilai Persediaan Jenis Persediaan Barang Konsumsi
-
Suku Cadang
Jumlah
Selisih Revaluasi
Koreksi
-
E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap
Aset Tetap Rp0,-
Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 42 -
Koreksi Nilai
E.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Aset Tetap Non Revaluasi Rp0,-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
Lain-lain Rp0,-
E.7 Lain-lain Lain-lain untuk Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masingmasing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.
Ekuitas Akhir
E.8 Ekuitas Akhir
Rp0,-
Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 43 -
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA. F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Sampai
dengan
tersusunnya
Laporan
Keuangan
ini
tidak ada
kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca. F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bangli Nomor: W22-A14/38/KP.04.6/SK/III/2016 Keputusan
Perubahan
atas
Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Bangli Nomor:
W22-A14/504/KP.04.6/SK/V/2015 Pengguna
Tentang
Anggaran,
Pejabat
Tentang
Penunjukkan
Kuasa
Pembuat
komitmen,
Pejabat
Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Keuangan pada Pengadilan Agama Bangli : Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
: Asrinuddin, S.H.
Pejabat Penandatangan SPM
: Wawan Sunawan, S.H.
Bendahara Pengeluaran
: I Made Subadra
Staf Keuangan/PPABP
: Dikky Ramdani, S.H.
Staf Keuangan
: Ramli, S.H.
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 44 -
Lampiran A1
Pengadilan Agama Bangli Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2016
No
Aset Tetap
A Tanah 1 Tanah B 1 2 3 4 5 6 7 C 1 2 D 1 2 E 1 F 1 2
Jumlah Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Komunikasi Komputer Unit Peralatan Komputer Peralatan Olah Raga Jumlah Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Jumlah Jaringan Jaringan Listrik Jaringan Telepon Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap Lainnya Barang bercorak kesenian
Masa Manfaat
Beban Peny. Tahun 2016
Akm. Peny. Per 30-09-2016
Nilai Buku Per 30-09-2016
-
0 0
-
-
-
-
7 5 5 5 4 4 3
0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
-
50 50
0 0 0
-
-
-
-
40 20
0 0 0
-
-
-
-
1
0 0
-
-
-
-
4 -
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Jumlah G Aset Lainnya 1 Aset Tak Berwujud* 2 Aset yang dihentikan penggunaannya Jumlah Total
Akm. Peny. Per 30-09-2016
Nilai Perolehan
0 0 0 -
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 45 -
