KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun modul panduan dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan negara dengan nama Modul Pengesahan, Revisi DIPA dan RPA. Penyusunan

modul

ini

bertujuan

agar

Satuan

Kerja

Kementerian

Negara/Lembaga memiliki panduan dalam pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menjadi tanggung jawabnya. Modul ini disusun oleh Tim Penyusunan dan Penyempurnaan Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya dan telah dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modul ini disusun berdasarkan fungsi pengelolaan keuangan negara dengan sistematika penulisan uraian detail pemaparan yang merupakan penjabaran dari peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

sehingga

memudahkan

dalam

pemahamannya. Semoga Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga ini bermanfaat bagi semua pihak dan khususnya bagi Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Jakarta,

Mei 2013

Penyusun,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Modul Manajemen Investasi Pemerintah

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .............................................................................................

i

DAFTAR ISI ..........................................................................................................

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................

1

BAB I.

BAB II.

BAB III.

PENDAHULUAN ..............................................................................

1

A.

Latar Belakang...........................................................................

1

B.

Maksud dan Tujuan.. .................................................................

2

C

Ruang Lingkup..........................................................................

3

MANAJEMEN INVESTASI ............................................................

4

A.

Investasi Pemerintah.. ...............................................................

4

B

Penerusan Pinjaman .................................................................

11

KREDIT PROGRAM..........................................................................

45

A.

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) ..........................

45

B

Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan ...............................................................................

C

47

Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nangroe Aceh Darussalam dan Nias.....................................................................................

50

D

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)......................................

52

E

Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) .......................................

53

F

Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK)..............................................

55

G

Kredit Usaha Rakyat (KUR) .......................................................

57

INVESTASI DAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH ..............

62

A.

Definisi, Bentuk dan Sumber Investasi Pemerintah Daerah .......

62

B.

Pengelolaan Investasi dan Kerjasama Pemerintah Daerah .......

64

REFERENSI.........................................................................................................

86

BAB IV

Modul Manajemen Investasi Pemerintah

ii

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Fungsi manajemen investasi sebagai salah satu core business Ditjen Perbendaharaan memiliki cakupan yang cukup luas dan sangat strategis bagi pemerintah. Penyaluran dana investasi dan penerusan pinjaman merupakan tugas manajemen investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi pemerintah. Sedangkan pemberian subsidi bunga dan penjaminan kredit program berfungsi sebagai lokomotif bagi percepatan program pengembangan sektor riil. Melalui

penyaluran

dana

investasi,

pemerintah

berperan

sebagai

katalisator bagi tersedianya proyek-proyek infrastruktur yang akan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan sekaligus menarik investasi sektor swasta untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, melalui pembiayaan investasi yang dilaksanakan, pengurangan biaya-biaya produksi juga akan terwujud sehingga akan menambah daya saing produk dalam negeri. Melalui penerusan pinjaman, pemerintah berperan sebagai financial intermediary, dimana pemerintah mendapatkan dana melalui pembiayaan luar negeri dan sekaligus memberikan akses pembiayaan bagi proyek-proyek investasi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pemerintah Daerah (Pemda) dan telah direncanakan dalam Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM).

Karena

ketentuan

perundang-undangan, BUMD dan Pemda tidak diperkenankan untuk meminjam secara langsung kepada kreditur/lender luar negeri. Kebijakan yang sama juga diperlakukan bagi BUMN apabila pinjaman luar negeri mempersyaratkan jaminan oleh Pemerintah. Namun disamping adanya ketentuan tersebut, dana penerusan pinjaman merupakan alternatif pembiayaan yang murah bagi proyek-proyek yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD/Pemda. Kebijakan kredit program merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi(UMKMK) dengan cara peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat yang menjadi target program pemerintah melalui skema-skema kredit program. Dengan demikian, kredit program mampu memperkokoh UMKMK sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan

MODUL MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH

1

BAB I PENDAHULUAN

Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah daerah dalam rangka peningkatan potensi kapabilitas, dan efektifitas semua pelaku pembangunan, termasuk pemda itu sendiri perlu untuk melakukan intervensi. Alat intervensi di tingkat pemerintahaan daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Selain itu Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan potensi kapabilitas fiskalnya dapat melakukan investasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah atau pihak ketiga lainnya. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Tujuan Instruksional Umum Penulisan modul manajemen investasi ini bertujuan untuk memerikan pemahaman komprehensif kepada penyuluh perbendaharaan dan pembaca lain tentang fungsi manajemen investasi yang ada dalam sistem pemerintahan di Indonesia, terbatas pada ruang lingkup bahasan dalam modul. 2. Tujuan Instruksional Khusus Setelah mempelajari keseluruhan isi modul ini, pembaca diharapkan dapat memahami hal-hal berikut: a.

Investasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2011, dengan subbahasan sebagai berikut: 1) Latar belakang dan konsep investasi pemerintah 2) Lingkup dan Bidang Investasi Pemerintah 3) Asas Pelaksanaan Investasi Pemerintah 4) Kewenangan Pelaksanaan Investasi Pemerintah 5) Proses / Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah 6) Manajemen Investasi Pemerintah

b.

Fungsi dan Pelaksanaan Penerusan Pinjaman, dengan subbahasan sebagai berikut: 1) Latar belakang kebijakan penerusan pinjaman 2) Mekanisme Penerusan Pinjaman / Subsidiary Loan Agreement (SLA) 3) Penarikan Pinjaman Luar Negeri 4) Penatausahaan transaksi penerusan pinjaman 5) Monitoring Pinjaman BUMN, BUMD, dan Pemda 6) Restrukturisasi Pinjaman/Penerusan Pinjaman 7) Penutupan Perjanjian


2

BAB I PENDAHULUAN

c.

Fungsi dan Pelaksanaan Kredit Program, dengan subbahasan sebagai berikut: 1) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) 2) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) 3) Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nangroe Aceh Darussalam dan Nias (KPP NAD Nias) 4) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) 5) Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) 6) Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) 7) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

d. Investasi dan Kerja Sama Pemerintah Daerah, dengan subbahasan sebagai berikut: 1) Definisi investasi 2) Bentuk Investasi Pemerintah Daerah 3) Sumber Dana Investasi Pemerintah Daerah 4) Pengelolaan Investasi pemerintah Daerah 5) Kerjasama Pemerintah Daerah C. RUANG LINGKUP Modul ini memiliki empat ruang lingkup bahasan, yaitu: 1. Investasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2008; 2. Penerusan Pinjaman; 3. Kredit Program; 4. Investasi dan Kerja sama Pemerintah Daerah.


3

BAB II MANAJEMEN INVESTASI

BAB II MANAJEMEN INVESTASI A. INVESTASI PEMERINTAH 1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 41 telah mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tujuanmemperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Amanat Undang-Undang tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah. Namun, sesuai dengan perkembangan keadaan, dirasakan perlu dilakukan revisi PP tersebut untuk memberikan peluang kerjasama yang lebih luas dalam berinvestasi dengan menambah bentuk investasi pemerintah. Selanjutnya, sebagai hasil revisi tersebut telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah pada tanggal 4 Februari 2008. Sebagai aturan pelaksanaan telah diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan(PMK), antara lain: a.

PMK Nomor 179/PMK/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana dalam Rekening Induk Dana Investasi

b.

PMK Nomor 180/PMK/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah

c.

PMK Nomor 181/PMK/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah

d.

PMK Nomor 182/PMK/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Investasi

e.

PMK Nomor 183/PMK/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah

2. Lingkup dan Bidang Investasi Pemerintah Pada prinsipnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi. Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut, maka kewenangan pengelolaan investasi pemerintah


4


pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Kewenangan investasi pemerintah meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, Investasi Pemerintah dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: a. Investasi Surat Berharga dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu investasi dengan cara pembelian saham dan/atau investasi dengan cara pembelian surat utang. Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, yaitu memperoleh keuntungan berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu. b. Investasi Langsung dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman. Investasi langsung berupa pemberian pinjaman dilaksanakan pada bidang infrastruktur atau bidang lain sesuai persetujuan Menteri Keuangan.

Gambar 1 Lingkup dan Bidang Investasi Pemerintah oleh Pusat Investasi Pemerintah


5


Sumber:

3. Asas Pelaksanaan Investasi Pemerintah Pengelolaan investasi Pemerintah harus dilaksanakan dengan mengacu pada asas-asas berikut : a.

Asas fungsional Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang investasi dilaksanakan sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki.

b.

Asas kepastian hukum Investasi pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.

Asas efisiensi Investasi pemerintah diarahkan agar sesuai dengan batasan standar kebutuhan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

d.

Asas akuntabilitas Setiap kegiatan investasi pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

e.

Asas kepastian nilai Investasi pemerintah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi.

4. Kewenangan Pelaksanaan Investasi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah, dinyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan investasi pemerintah

meliputi

pertanggungjawaban

perencanaan, investasi,


pelaksanaan,

pengawasan

dan

penatausahaan divestasi.

dan

Sedangkan

6


kewenangan Menteri Keuangan dalam hal pengelolaan investasi pemerintah meliputi kewenangan regulasi, supervisi dan operasional. a. Kewenangan Regulasi Kewenangan regulasi dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan (Up. Direktorat Sistem Manajemen Investasi) b. Kewenangan Supervisi Kewenangan supervisi dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah Pusat (KIPP) c. Kewenangan Operasional Kewenangan operasional dilaksanakan oleh suatu Badan Investasi Pemerintah berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), yaitu Pusat Investasi Pemerintah.

Dalamrangka

melaksanakan

kewenangan

operasional,

diterbitkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat InvestasiPemerintah. 5. Proses / Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah Mekanisme pelaksanaan investasi pemerintah dapat dijelaskan di bagan di bawah ini. Proses / Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah

Keterangan Bagan : a. PIP menyampaikan RKI kepada DJPBN cq Dit. SMI sebagai bahan penyusunan DIPA;


7


b. Dit. SMI membuat RKA kepada DJA untuk diterbitkan SAP SK dan selanjutnya keDirjen Perbendaharaan untuk dilakukan pengesahan DIPA c. PIP mengajukan permohonan pencairan kegiatan investasi melalui Dit. SMI selakuKPA; d. Dit. SMI menerbitkan SPM untuk diajukan ke KPPN Jakarta II (Keputusan DirjenPerbendaharaan No.KEP-239/PB/2009); e. KPPN

Jakarta

II

selanjutnya

menerbitkan

SP2D

Investasi

Pemerintah danmelaksanakan pembayaran ke PIP (RIDI); Langkah 1 s.d. 5 dilaksanakan apabila PIP komitmennya sudah disetujui KIPP f. BUMN/BUMD/BLU/Pemda/BLUD/Swasta/Asing

menyerahkan

proposal investasikepada PIP; g. PIP selanjutnya melakukan analisa kelayakan dan risiko investasi sesuai amanat PP1/2008 dan PMK 181/2008; h. a) Apabila diterima, proposal investasi dapat diteruskan oleh PIP ke rapat

KIPP

untuk

diperoleh

rekomendasi

keputusan

final

diterima/ditolaknya proposal investasi; b) Apabila ditolak, proposal investasi dikembalikan kepada BUMN/BUMD/BLU/BLUD/Swasta/Asing. i. Dalam rapat KIPP, dibahas proposal investasi yang diajukan, selanjutnya dikeluarkan rekomendasi diterima/ditolak; j. a) Apabila diterima, proposal investasi dapat direkomendasikan untuk diteruskan keproses berikutnya; b) Apabila ditolak, maka proposal investasi dikembalikan kepada BUMN/BUMD/BLU/Pemda/BLUD/Swasta/Asing. k. Berdasarkan rekomendasi KIPP tersebut, maka PIP melakukan kerjasama

investasi

dengan

BUMN/BUMD/BLU/BLUD/Swasta/Asing; l. Setelah semua transaksi dan kegiatan investasi dilaksanakan, PIP menyampaikanlaporan pelaksanaan kegiatan investasi kepada Dit. SMI. 6. Manajemen Investasi Pemerintah Manajemen atas Investasi Pemerintah dilaksanakan dengan mengadopsi best practices yang telah ada. Dalam pelaksanaannya, proses manajemen atas Investasi

Pemerintah

meliputi


perencanaan,

pelaksanaan

investasi,

8


penatausahaan,

dan

pertanggungjawaban

investasi,

pengawasan,

dan

divestasi. a.

Perencanaan Investasi Perencanaan investasi merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah dengan menganut prinsip kehati-hatian sehingga tujuan investasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan

Investasi

Pemerintah

memerlukan

suatu

koordinasi

kelembagaan pada pengelolaan Investasi Pemerintah, termasuk dalam perencanaan kebutuhan dan sumber dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah. Hal ini telah diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah. b.

Pelaksanaan Investasi Pelaksanaan

Investasi

Pemerintah

dilakukan

oleh

Pusat

Investasi

Pemerintah berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan c.q Komite Investasi Pemerintah Pusat. Pada pelaksanaan investasi surat berharga, inisiatif pelaksanaan

investasi dapat berasal dari Pusat Investasi

Pemerintah. Sedangkan pada investasi langsung, dilakukan dengan prinsip menitik beratkan pada sumber dana komersial/swasta serta meminimalkan sumber dana pemerintah. Hal ini sesuai dengan konsekuensi logis bahwa peran pemerintah sebenarnya sebatas memberikan dukungan sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Proses pelaksanaan Investasi Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah. c.

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Investasi Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah selaku operator investasi harus

menyelenggarakan

akuntansi

atas

pelaksanaan

Investasi

Pemerintah. Akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (untuk Badan Investasi Pemerintah berbentuk Badan Hukum) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (untuk Badan Investasi Pemerintah berbentuk Satuan Kerja). Dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan


kegiatan

Investasi

Pemerintah,

9


PusatInvestasi Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. Proses penatausahaan dan pertanggungjawaban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor182/PMK.05/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Kegiatan Investasi. d.

Pengawasan atas Pelaksanaan Investasi Sebagai pelaksanaan mekanisme check and balance atas pengelolaan Investasi Pemerintah, perlu pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi. Fungsi ini diharapkan dapat membantu menciptakan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) pada pengelolaan Investasi Pemerintah. Hal ini untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyimpangan sehingga dengan pengawasan tersebut, diharapkan agar pelaksanaan

investasi

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-

undangan.Proses supervisi investasi dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah Pusat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008. e.

Divestasi Dalam

pengelolaan

Pemerintah

sebagai

memfasilitasi pembangunan

Investasi pelaku

terciptanya nasional.

Pemerintah, investasi

pertumbuhan Pada

peran

mempunyai ekonomi

prinsipnya,

Pusat

Investasi

maksud dalam

investasi

untuk rangka

yang

telah

dilaksanakan secara baik akan berakhir melalui divestasi yang juga baik. Proses divestasi yang dilakukan atas investasi surat berharga dapat memperoleh manfaat ekonomi, sedangkan divestasi atas investasi langsung dimaksudkan dapat diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan fasilitas infrastruktur dan bidanglainnya guna memacu roda perekonomian masyarakat. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

183/PMK.05/2008

tentang

Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah. f.

Manajemen Risiko Investasi Pemerintah Dalam rangka mengurangi risiko pelaksanaan Investasi Pemerintah, disamping menargetkan tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus selaludi perhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh, baik terhadap pendapatan maupun modal Pusat Investasi Pemerintah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko


10


sebagai langkah-langkah antisipasi dan mitigasi munculnya variabel risiko Investasi

Pemerintah

sangat

penting

untuk

diperhatikan

dalam

perencanaan maupun pelaksanaan investasi. B.

PENERUSAN PINJAMAN 1. Latar belakang kebijakan penerusan pinjaman Pemerintah Republik Indonesia mulai awal Pelita I tahun 1969 telah membuka kran bagi masuknya bantuan/pinjaman luar negeri untuk membiayai sebagian pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, maka pemerintah berusaha memberdayakan seluruh potensi yang ada guna mendukung pembangunan ekonomi nasional, termasuk pemberdayaan BUMN/BUMD/Koperasi sebagai unit-unit usaha yang dapat mendukung proses

pembangunan

BUMN/BUMD/Koperasi

tersebut. tersebut

pada

Mengingat waktu itu

kondisi masih

keuangan

lemah,

maka

Pemerintah menyisihkan anggaran dalam bentuk fasilitas pinjaman untuk membantu keuangan mereka agar dapat mengoptimalkan kemampuannya bagi pembangunan. Anggaran yang disediakan tersebut khususnya berupa pinjaman

luar

negeri

Pemerintah

yang

diteruspinjamkan

kepada

BUMN/BUMD/Koperasi beserta dana lokal sebagai pendamping pinjaman luar negeri.

Untuk

menampung

pengembalian

pinjaman

luar

negeri

dan

penyediaan dana pendamping, maka dipandang perlu untuk dibuka Rekening Dana Investasi di Bank Indonesia dengan keputusan Dewan Moneter No.07/KEP/DM/1971. Penerusan pinjaman luar negeri dan penyediaan dana lokal pendamping tersebut terus berkembang, terlebih setelah dikeluarkannya Keppres No. 59 tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri Rekening Dana Investasi (RDI) dibentuk oleh Dewan Moneter berdasarkan Keputusan Dewan Moneter No. 07/KEP/DM/1971 tanggal 31 Desember 1971 merupakan

kelanjutan

dari

pengelolaan

pinjaman

luar

negeri

yang

diteruspinjamkan, dan sudah dilaksanakan sebelum tahun 1971. Seiring dengan

perkembangan

pembangunan

nasional,

terutama

menyangkut

pembangunan daerah, maka disamping RDI pemerintah juga membuka Rekening Pembangunan Daerah (RPD). RPD dibentuk oleh Menteri Keuangan Berdasarkan surat No.495/MK.01/1986 tanggal 7 Mei 1986 untuk menampung dana yang dipergunakan sebagai pinjaman kepada Pemerintah Daerah.


11


Rekening Dana Investasi yang selanjutnya disingkat RDI adalah rekening Pemerintah Pusat yang dibentuk melalui Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971 tanggal 31 Desember 1971. Rekening ini merupakan salah satu sumber dana alternatif bagi pemerintah daerah/BUMN/BUMD untuk membiayai kegiatannya. Sumber dana RDI berasal dari pembayaran kembali pokok pinjaman penerusan pinjaman dan pinjaman RDI kepada BUMN, BUMD dan Pemda, pembayaran biaya administrasi, denda dan biaya lainnya yang timbul dari penerusan pinjaman dan pinjaman RDI, pengembalian dana APBN yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pembiayaan investasi dan modal kerja proyek pemerintah, dana APBN yang dialokasikan oleh pemerintah RDI guna pembiayaan investasi dan modal kerja proyek pemerintah dan pembayaran kembali dana talangan dari RDI yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan program pemerintah. Rekening Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah rekening Pemerintah Pusat yang digunakan sebagai sumber dana pinjaman daerah bagi pembiayaan investasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan prasarana yang terdiri dari air bersih. persampahan, terminal (baik darat, sungai dan danau), pasar serta rumah sakit umum daerah. Sumber dana RPD berasal dari pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri, pembayaran kembali pokok pijaman yang berasal dari RPD yang dipinjamkan kepada Pemda dan BUMD, pembayaran biaya bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, dana APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk RPD guna pembiayaan investasi proyek-proyek pemerintah daerah, serta pinjaman atau hibah kepada pemerintah dari luar negeri. Saat ini tidak terdapat lagi pinjaman baru yang bersumber dari RDI dan RDP, mengingat pembiayaan yang berasal dari Pemerintah harus memalui mekanisme APBN yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penyusunan payung hukum. Dengan demikian saat ini Pemerintah hanya mengelola penatausahaan pinjaman yang berasal dari pinjaman RDI dan RPD sebelum tahun 2007.


12


Perkembangan Kebijakan RDI/RPD PERIODE TAHUN 1971 ‐1979

PERIODE 1980 SD 2006

PERIODE 2007 DAN SETERUSN YA

Tahun 1972 sd 1981 dilaksanakan oleh Bank Indonesia

Tahun 1981 sampai sekarang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan

1.

RDI DIPERGU NAKAN UNTUK M ENAMPUNG KEM BALI PINJAM AN YANG BERASAL DARI PENERUSAN PINJAM AN LUAR NEG ERI (SLA)

1. RDI DIPERGU NAKAN UNTUK M ENAMPUNG KEM BALI PINJAM AN YANG BERASAL DARI PENERUSAN PINJAM AN LUAR NEG ERI (SLA)

1.

REPOSISI RDI SEBAG AI REKENING PENERIM AAN PENG EM BALIAN PINJAMAN YANG M ERUPAKAN BAG IAN DARI REKENING KAS UM UM NEG ARA

2.

RDI DAPAT DIPINJAMKAN SECARA LANG SU NG KEPADA BU MN/PDAM /PEM DA SEBAGAI DANA PENDAM PING PINJAMAN LU AR NEG ERI

2. RDI DAPAT DIPINJAMKAN SECARA LANG SU NG KEPADA BUMN/PDAM /PEM DA SEBAGAI DANA PENDAM PING PINJAMAN LUAR NEG ERI

2.

TIDAK LAG I DIPINJAM KAN/ (DIG ULIRKAN) DAN DISETORKAN SELURU HNYA KE DALAM REKENING KAS U M U M NEG ARA . (S.D 2009 SECARAN BERTAHAP DISETOR KE KAS NEG ARA U TK M EM ENU HI TARG ET PENERIM AAN PEM BIAYAAN & TH 2010 TERSISA 1.6 T DISETOR SELU RU HNYA KE KAS NEG ARA)

3.

RDI DIPERGU NAKAN UNTUK M ENJAM IN TERSEDIANYA KEBU TU HAN M ASYARAKAT, SEPERTI PRASARANA AIR BERSIH, PERSAM PAHAN, TERM INAL ANGKU TAN, PASAR DAN RU M AH SAKIT

3. RDI DIPERGU NAKAN UNTUK M ENJAM IN TERSEDIANYA KEBU TU HAN M ASYARAKAT, SEPERTI PRASARANA AIR BERSIH, PERSAM PAHAN, TERM INAL ANGKU TAN, PASAR DAN RUM AH SAKIT

3.

PERUBAHAN NAM A RDI DAN RPD M ENJADI REKENING PENERIM AAN BAG IAN DARI RKUN M U LAI TA 2011

4.

RDI DIPERGU NAKAN UNTU K PEM BAYARAN HU TANG LUAR NEG ERI YANG TERJADI KARENA ADANYA BANTU AN PROYEK

4. RDI DIPERGUNAKAN UNTUK PEM BAYARAN HU TANG LU AR NEG ERI YANG TERJADI KARENA ADANYA BANTU AN PROYEK SERTA TU JU AN LAIN DALAM RANG KA PENG ELOLAAN KEU ANGAN NEG ARA A.L. U TK DISETOR KE KAS NEG ARA DLM RANG KA M EM ENU H TARG ET PENERIM AAN NEGARA YG TDK TERCAPAI

4.

SALDO RDI DAN RPD DINIHILKAN SETIAP HARI/DISETOR KE RKUN

Direktorat SMI selaku pengelola pinjaman RDI/RPD menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perhitungan, penagihan dan pembayaran atas pinjaman tersebut. Dalam rangka pelaksanaan fungsi dimaksud. Direktorat SMI melakukan perhitungan, penagihan, penarikan pinjaman RDI/RPD serta melakukan pengadministrasian pembayaran kembali pinjaman dimaksud. 2. Mekanisme Penerusan Pinjaman / Subsidiary Loan Agreement (SLA) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa untuk membiayai dan mendukung kegiatan prioritasm dalam

rangka

mencapai

sasaran

pembangunan,

Pemerintah

dapat

mengadakan pinjaman dan/atau menerima Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan pinjaman atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/ Badan Usaha MilikDaerah. Penerusan pinjaman atau sering disebut Subsidiary Loan Agreement (SLA) pada dasarnya merupakan pinjaman yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan diteruspinjamkan ke BUMN/Pemda/BUMD. Mekanisme pemberian penerusan pinjaman saat ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Secara sederhana, skema penerusan pinjaman dapat dilihat pada bagan di bawah ini.


13


Skema Penerusan Pinjaman

Pelaksanaan

penerusan

pinjaman

dimulai

dengan

penandatanganan

perjanjian pinjaman luar negeri/Loan Agreement (LA) antara Pemerintah yang diwakili oleh Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU) dengan lender. Pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN/BUMD/Pemda dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan d.h.i. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, untuk diteruskan kepada debitur dimana ketentuan dan persyaratan pinjaman dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) atau lebih dikenal dengan sebutan Subsidiary Loan Agreement (SLA). Oleh Dit. SMI, seluruh dana penerusan pinjaman yang direncanakan akan ditarik dalam satu tahun akan dianggarkan dalam DIPA Penerusan Pinjaman dan dilaporkan di Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran/Pembantu BUN Bagian Anggaran 999.04. Di sisi lain, berdasarkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam DIPA tersebut, debitur dapat membuat perikatan dengan pihak ketiga pelaksana proyek-proyek yang dibiayai dari SLA. Setiap terjadi progress pekerjaan, debitur akan menagihkan kepada Dit. SMI untuk kemudian diproses pembayarannya oleh Dit. SMI selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA 999.04. Berdasarkan dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh debitur, Dit. SMI akan membuat Surat Permintaan Membayar (SPM) kepada KPPN Khusus Jakarta VI (KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah). 3. Penarikan Pinjaman Luar Negeri Mulai tahun 2009 proses penarikan/pencairan pinjaman didasarkan pada PMK No.207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamankan kepada BUMN atau Pemda. Sesuai dengan PMK dimaksud proses pencairan melalui Direktorat SMI yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk DIPA Penerusan Pinjaman. Terdapat empat cara proses pencairan pinjaman luar negeri termasuk yang diteruspinjamkan

kepada

BUMN/BUMD/Pemda

(SLA),

yaitu

melalui

Pembayaran Langsung (Direct Payment), Pembukaan Letter of Credit (L/C), MODUL MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH

14


Rekening Khusus (Special Account), dan Pembiayaan Pendahuluan (PreFinancing).1 a.

Pembayaran Langsung (Direct Payment)

Pengguna mengajukan permintaan penarikan dana dengan melampirkan Kontrak PBJ serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada Dit. SMI selaku KPA-PP. Subdit Pinjaman BUMN/Subdit Pinjaman Daerah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pengujian atas dokumen dari Pengguna Dana antara lain: 1)

Surat Permohonan Aplikasi Pembayaran;

2)

SKTJM;

3)

Kontrak/SPK;

4)

Statement of Performance;

5)

Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak;

6)

Claims for Performance;

7)

Summary of Claims Payment;

8)

BAP/BASTP;

9)

Kuitansi;

10) Faktur Pajak dan SSP; 11) Jaminan Bank; 12) NOL, Aproval, NPWP,dokumen lain yg dipersyarakan lender. Selanjutnya, PPK menyusun dan menyampaikan surat permintaan penerbitan aplikasi penarikan dana dengan cara PL kepada Subdit VSAP. Subdit VSAP selaku pejabat penerbit SPM melakukan pencocokan kelengkapan dokumen antara lain dokumen pendukung SPP, ketersedian pagu anggaran dalam DIPA, kebenaran atas pihak yang ditunjuk (nm orang/perusahaan, alamat, nomor rek, nama bank), nilai tagihan yang harus dibayar, dan jadwal waktu pembayaran. Selanjutnya, Subdit VSAP menyusun dan menyampaikan surat (cover Letters) atas surat permintaan penerbitan aplikasi penarikan dana tersebut kepada KPPN Khusus Jakarta VI. KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan APD-PL dan menyampaikan ke PPHLN. Atas dasar APD-PL sesuai ketentuan yang disepakati dalam NPPHLN antara lain Rekanan menerima pembayaran langsung dari PPHLN, Pemda menerima pembayaran dari PPHLN ke rekening kas daerah,

selanjutnya

Pemda melakukan pembayaran kepada pihak rekanan paling lambat dua hari kerja. 1

PMK 143/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan Atau Hibah Luar Negeri


15


Atas setiap transaksi pembayaran tersebut Dit.EAS-DJPU menerima NOD atau dokumen lain yg dipersamakan. DJPU menyampaikan copy NOD ke Ditjen PBN. Atas dasar NOD/ dokumen lain yang dipersamakan, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP3-PP serta mengirimkannya ke KPA-PP, BI, dan Pengguna Dana PP. b.

Pembukaan Letter of Credit (L/C)

Pengguna mengajukan permintaan penarikan dana dengan melampirkan Kontrak PBJ serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada Dit. SMI selaku KPA-PP. Subdit Pinjaman BUMN/Subdit Pinjaman Daerah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pengujian atas dokumen dari Pengguna Dana antara lain: 1)


2)

SKTJM;

3)

Kontrak/SPK;

4)


5)


6)


7)


8)

BAP/BASTP;

9)

Kuitansi;

10)

Faktur Pajak dan SSP;

11)

Jaminan Bank;

12)

NOL, Aproval, NPWP,dokumen lain yg dipersyarakan lender.

Selanjutnya, PPK menyusun dan menyampaikan surat permintaan penerbitan aplikasi penarikan dana dengan cara LC kepada Subdit VSAP. Subdit VSAP selaku pejabat penerbit SPM melakukan pencocokan kelengkapan dokumen antara lain dokumen pendukung SPP, ketersedian pagu anggaran dalam DIPA, kebenaran atas pihak yang ditunjuk(nm orang/perusahaan, alamat, nomor rek,nama bank), nilai tagihan yang harus dibayar, dan jadwal waktu pembayaran. Selanjutnya, Subdit VSAP menyusun dan menyampaikan surat (cover Letters) atas surat permintaan penerbitan aplikasi penarikan dana tersebut kepada KPPN Khusus Jakarta VI. Berdasarkan surat permintaan penerbitan aplikasi penarikan dana tersebut, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SKP a.n. Pengguna Dana PP dan mengirimkannya ke BI dgn tembusan kepada Ditjen BC, KPA-PP, dan


16


Pengguna Dana PP. Berdasarkan SPP-SKP, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SKP a.n. Pengguna Dana PP dan mengirimkannya ke BI dgn tembusan kepada Ditjen BC, KPA-PP, dan Pengguna Dana PP. Berdasarkan SKP, Pengguna Dana PP memberitahukan ke rekanan/ importir untuk mengajukan pembukaan L/C, selanjutnya rekanan/ importir mengajukan permintaan pembukaan L/C ke BI atau Bank dgn melampirkan kontrak PBJ dan daftar barang yg akan diimpor (master list) yg disetujui Pengguna Dana PP serta dokumen pendukung lainnya yg diatur oleh BI atau Bank. Atas dasar SKP dan permintaan L/C dari rekanan/ importir, BI atau Bank membuka L/C ke bank koresponden dan tembusan dokumen pembukaan L/C disampaikan ke KPPN Khusus Jakarta VI dan Dit.EAS-DJPU, dgn nilai L/C yg dibuka tidak boleh melebihi nilai SKP. Atas dasar L/C yg telah dibuka, BI atau Bank mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat pernyataan kesediaan melakukan pembayaran (letter of commitment) ke PPHLN, kecuali jika L/C dibuka pada bank PPHLN. Sebagai pemberitahuan realisasi pencairan L/C, Dit.EAS- DJPU dan BI atau Bank menerima NOD/ dokumen lain yg dipersamakan dari PPHLN. DJPU menyampaikan copy NOD kepada Ditjen PBN. Berdasarkan dokumen realisasi L/C yg diterima dari bank koresponden, BI atau

Bank

menerbitkan

Nota

Disposisi

sebagai

realisasi

L/C

dan

menyampaikan tembusannya ke KPPN Khusus Jakarta VI dan Pengguna Dana PP. Berdasarkan Nota Disposisi BI atau Bank, BI membukukan ekuivalen rupiah ke Rekening Kas Negara dgn menerbitkan Nota Debet/Kredit sebagai realisasi pencairan L/C dan menyampaikan tembusannya ke KPPN Khusus Jakarta VI. Atas dasar SKP, Nota Disposisi L/C, dan Nota Debet/Kredit, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan dan membukukan SP3 pada tahun anggaran berjalan dan mengirimkannya ke KPA-PP, BI, dan Pengguna Dana PP. c. Rekening Khusus (Special Account) Dirjen Perbendaharaan membuka Rekening

Khusus

(Reksus)

di

BI

berdasarkan NPPHLN. Pengguna Dana PP mengajukan permintaan penarikan dengan dilampiri dokumen lainnya yang ditetapkan oleh PPHLN serta SKTJM. Subdit Pinjaman BUMN/Subdit Pinjaman Daerah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian atas dokumen dari Pengguna Dana antara lain:


17


1)


2)

SKTJM;

3)

Ringkasan Kontrak;

4)

SPTB;

5)


6)

BAP/BASTP;

7)

Kuitansi;

8)


9)

Jaminan Bank;

10) NOL, Aproval, NPWP,dokumen lain yg dipersyarakan lender. Selanjutnya,

PPK

menyusun

dan

menyampaikan

surat

permintaan

pembayaran (SPP) kepada Subdit VSAP.Subdit VSAP selaku pejabat penerbit SPM melakukan pencocokan kelengkapan dokumen antara lain dokumen pendukung SPP, ketersedian pagu anggaran dalam DIPA, kebenaran atas pihak yang ditunjuk(nm orang/perusahaan, alamat, nomor rek,nama bank), nilai tagihan yang harus dibayar, dan jadwal waktu pembayaran. Selanjutnya, Subdit VSAP menyusun dan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) atau SPP-SKM Reksus L/C dengan dilampiri dokumen pendukung yang ditetapkan oleh PPHLN kepada KPPN Khusus Jakarta VI. Berdasarkan SPM atau SPP-SKM Reksus L/C sebagaimana dimaksud pada huruf d, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP2D atau SKM Reksus L/C dan menyampaikan kepada KPA-PP, BI, dan Pengguna Dana PP. Atas dasar SP2D, BI melakukan pembebanan pada Reksus. Berdasarkan SKM Reksus L/C, Pengguna Dana PP memberitahukan kepada rekanan untuk membuka L/C di BI atau Bank dengan melampirkan KPBJ. BI atau Bank membuka L/C yang tidak melebihi nilai SKM Reksus L/C pada Bank koresponden dan tembusan dokumen pembukaan L/C disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI dan Dit.EAS-DJPU. Atas dasar tagihan dari bank koresponden, BI atau Bank membebani Reksus untuk melakukan pembayaran kepada bank koresponden, sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam NPPHLN, untuk diteruskan

kepada

pemasok; atau ke rekening kas daerah, untuk selanjutnya paling lambat dua hari kerja Pemda

membayarkan kepada pihak rekanan.

Atas dasar pembebanan sebagaimana tersebut pada huruf I, BI atau Bank menerbitkan nota disposisi sebagai realisasi L/C, selanjutnya BI membukukan ekuivalen rupiah ke dalam Rekening Kas Negara dengan menerbitkan Nota


18


Debet/Kredit

sebagai

realisasi

pencairan

L/C

dan

menyampaikan

tembusannya kepada KPPN Khusus Jakarta VI. Atas dasar SKM Reksus L/C, Nota Disposisi L/C, dan Nota Debet/Kredit yang diterima dari BI, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan dan membukukan SP3 pada tahun anggaran berjalan sebagai realisasi APBN dan menyampaikan kepada KPA-PP dan DJPU. Untuk pengisian kembali reksus, Ditjen PBN cq. KPPN Khusus Jakarta VI mengajukan APD-PL kepada PPHLN dengan dilampiri dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PPHLN. Dalam hal penggunaan dana yang telah dicairkan pembayarannya melalui reksus dinyatakan tidak sah (ineligible) oleh PPHLN, Pengguna Dana PP bertanggung jawab untuk mengembalikan dana penerusan pinjaman ke kas negara. Dit.EAS-DJPU dan BI menerima NOD atau dokumen lain yang dipersamakan dari PPHLN sebagai realisasi penarikan pinjaman. Dalam hal terdapat sisa dana dalam Reksus setelah penutupan rekening (closing account), sisa dana tersebut dikembalikan kepada PPHLN. d. Pembiayaan Pendahuluan (Pre-Financing) Pengguna dana PP mengajukan permintaan penarikan kepada KPA-PP dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran pembiayaan pendahuluan dan rincian penggunaan uang serta SKTJM. Subdit Pinjaman BUMN/Subdit Pinjaman Daerah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian atas dokumen dari Pengguna Dana antara lain: 1)


2)

SKTJM;

3)

Ringkasan Kontrak;

4)

SPTB;

5)


6)

Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;

7)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

8)

Kuitansi;

9)


10) Jaminan Bank; 11) NOL, Aproval, NPWP,dokumen lain yg dipersyarakan lender. Selanjutnya,

PPK

menyusun

dan

menyampaikan

pembayaran (SPP) kepada Subdit VSAP.


surat

permintaan

Subdit VSAP selaku pejabat

19


penerbit SPM melakukan pencocokan kelengkapan dokumen antara lain dokumen pendukung SPP, ketersedian pagu anggaran dalam DIPA, kebenaran atas pihak yang ditunjuk(nama orang/perusahaan, alamat, nomor rek,nama bank), nilai tagihan yang harus dibayar, dan jadwal waktu pembayaran. Selanjutnya, Subdit VSAP menyusun dan menyampaikan Surat Perintah

Membayar

(SPM)

dengan

dilampiri

bukti-bukti

pengeluaran

pembiayaan pendahuluan dan rincian penggunaan uang kepada KPPN Khusus Jakarta VI. Atas

dasar

bukti

pengeluaran

tersebut,

dan

dokumen

pendukung

sebagaimana disyaratkan oleh PPHLN, KPPN Khusus Jakarta VI mengajukan aplikasi penarikan dana kepada kreditur. Dit.EAS-DJPU, KPPN Khusus Jakarta VI, dan BI menerima NOD atau dokumen lain yang dipersamakan dari PPHLN atas Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement) yang dilakukan PPHLN untuk rekening Pengguna Dana PP.

Atas dasar NOD,

KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP3 dan mengirimkannya kepada KPAPP, BI, dan Pengguna Dana PP. 4. Penatausahaan transaksi penerusan pinjaman Penatausahaan pinjaman pemerintah kepada Pemda/BUMN/BUMD yang dilakukan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit.SMI) adalah Pinjaman Pinjaman dalam Negeri (RDA/RPD) dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Subsidiary Loan). Pinjaman dalam negeri yang ada sekarang adalah pinjaman yang diberikan sebelum tahun 2007. Sedangkan penerusan pinjaman masih terus berlangsung hingga saat ini.

Siklus Pinjaman


20


a. Siklus Pinjaman Siklus pinjaman dimulai setelah berlakunya tanggal perjanjian penerusan pinjaman, karena pada saat tersebut dimulai perhitungan kewajiban pinjaman. Pengakuan piutang yang berasal dari SLA bergantung pada mekanisme pencairan

dana

yang

digunakan.

Jika

penarikan

dilakukan

dengan

Pembayaran Langsung (PL), PembiayaanPendahuluan dan Letter of Credit (L/C), maka pengakuan piutang didasarkan pada tanggal transaksi yang tercantum dalam Notice of Disbursement (NoD) atau dokumen lain yang dipersamakan dari lender. Sedangkan untuk Rekening Khusus, pengakuan piutang didasarkan pada tanggal transaksi SP2D dari KPPN yang membebani initial deposit. Setiap transaksi penarikan pinjaman yang terjadi akan diakui sebagai penambahan saldo piutang penerusan pinjaman (outstanding piutang). Sementara itu, untuk pengembalian pinjaman oleh BUMN/Pemda (baik yang bersumber dari SLA, RDI dan RPD) dibayarkan ke RDI/RPD yang ada di Bank Indonesia berdasarkan pada ketentuan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman yang berlaku. Naskah Subsidiary Loan Agreement (SLA) atau Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) sekurang-kurangnya harus memuat: 1)

Jumlah dana;

2)

Peruntukan/penggunaan dana tersebut; dan

3)

Ketentuan dan Persyaratan pinjaman.

Selanjutnya, jumlah atau bagian dari jumlah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang dimuat dalam NPPP atau NPH dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah atau BUMN sebagai dasar pelaksanaannya.

Pemerintah

Daerah

atau

BUMN

wajib

melakukan

pembayaran kembali atas penerusan pinjaman sesuai kesepakatan yang tertuang dalam naskah perjanjian atau SLA/NPPP yang bersangkutan. Dalam menatausahakan transaksi penerusan pinjaman, Dit. SMI dapat mempergunakan jasa bank penata usaha, yaitu bank BUMN atau bank BUMD sebagaimana yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman. Untuk pinjaman RDI/RPD, yaitu pinjaman dari Rekening Dana Investasi yang saat ini sudah tidak aktif lagi, Pemerintah tidak mempergunakan jasa bank penata usaha. Pinjaman RDI/RPD ditatausahakan sendiri oleh Dit. SMI.


21


Flow Perhitungan Pinjaman

Kapitalisasi Outstanding Pokok

Bunga/biaya administrasi

Penarikan Pokok

Pokok

Denda

Blm/Tdk Ditarik

Commitment Charge

+

Plafon

b. Obyek Perhitungan Berikut adalah biaya-biaya yang timbul dan harus dibayar oleh debitur dalam penerusan pinjaman secara umum ada 7 (tujuh) komponen yaitu: 1)

Biaya Front and Fee yaitu biaya yang timbul setelah disepakati perjanjian pinjaman dan hanya dibayar sekali saja dengan waktu pembayaran sudah ditentukan dalam perjanjian. Jika debitur dibebankan biaya front and fee maka tidak lagi dikenakan biaya komitmen begitu juga sebaliknya.

2)

Biaya Komitmen (Commitment Charge) yaitu biaya yang dibebankan kepada debitur atas pinjaman yang belum ditarik selama jangka waktu penarikan. Biaya ini dihitung dari jumlah yang belum ditarik dikalikan dengan prosentase yang disepakati dalam perjanjian sampai dengan berakhirnya jangka waktu penarikan (closing date) dan dibayar setiap jatuh tempo pembayaran.

3)

Biaya Servis (Service Charge) yaitu biaya yang dibebankan kepada debitur yang timbul setiap ada penarikan pinjaman dan biasanya langsung dikapitalisasi ke dalam penarikan. Pembebanan Service charge biasanya dikenakan untuk pinjaman yang berasal dari JICA.

4)

Angsuran Pokok (Principal) yaitu cicilan pokok yang harus dibayar oleh debitur setiap kali jatuh tempo. Besarnya cicilan dihitung dari jumlah pinjaman yang ditarik dibagi dengan jangka waktu pembayaran pokok atau ditentukan lain sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Biasanya jatuh tempo cicilan pokok dihitung persetengahtahunan (semester) dan dibayar setelah masa tenggang berakhir.


22


5)

Biaya Bunga (Interest) yaitu biaya yang dibebankan kepada debitur atas pinjamannya.Biaya

ini

dihitung

berdasarkan

outstanding

pinjaman

dikalikan dengan tarif prosentase yang disepakati dalam perjanjian pinjaman. 6)

Jasa Bank (Bank Commission) yaitu biaya yang timbul atas jasa yang diberikan oleh Bank Penata Usaha (BPU) sebagai pihak ketiga yang menatausahakan penerusan pinjaman. Besarnya prosentase jasa bank tercantum dalam isi perjanjian.

7)

Biaya Denda (Penalty) yaitu biaya yang timbul atas keterlambatan pembayaran kewajiban oleh debitur sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian.

8)

Bunga MasaTenggang, yaitu bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang masih dalam masa tenggang (belum jatuh tempo pokok).

c.

Contoh-Contoh Perhitungan Pinjaman Ilustrasi berikut adalah informasi yang perlu dicantumkan dalam kartu

pinjaman mengenai isi perjanjian suatu pinjaman : PEMINJAM

:

PEMDA KAB. TINGKAT II KERINCI

LENDER

:

ADB

NO. TGL LA

:

983/984-INO TGL 16 APRIL 1990

PLAFOND LA

:

US$ 70,000,00

NO. TGL SLA

:

PLAFOND SLA

:

SDR. 39,068,000. SLA-652/DDI/1992 TANGGAL 26 MARET 1992 Rp 288.140.000,-

TUJUAN JK. WAKTU PINJAMAN TINGKAT BUNGA

:

PEMBIAYAAN WJSSCUDP

:

20 TH/ 5 TH

:

BIAYA KOMITMEN

:

TGL PEMBAYARAN

:

NO & TGL SPPK

:

BANK PELAKSANA

:

CLOSING DATE

:

9,25%/TH INCLUDE JASA BANK 0,25% 0,75%/TH PER 15 PEBRUARI DAN 15 AGUSTUS 15 JANUARI & 15 JULI ( 30 X ANGSURAN SECARA PRORATA) MULAI 15 JANUARI 1997 BERAKHIR 15 JULI 2011 S-591/LK/91 TGL 5 OKTOBER 1991 PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) 30-Jun-96

DENDA

:

2%/TH SETIAP TERJADI KELAMBATAN


23


Berdasarkan informasi di atas maka biaya-biaya yang timbul atas terjadinya perjanjian penerusan pinjaman dapat di hitung sebagai berikut: 1) Perhitungan Front and Fee Perjanjian Pinjaman di atas tidak dikenakan biaya front and fee tetapi biaya komitmen sebesar 0,75 % yang dibayar per tanggal jatuh tempo oleh debitur. Bila kita asumsikan perjanjian di atas dikenakan biaya front and fee dengan besaran yang sama maka perhitungannya sebagai berikut : Jumlah plafond x prosentase yg ditentukan = biaya front and fee Contoh : Rp 288.140.000,- x 0,75 %

= Rp 2.161.050,-

2) Perhitungan Biaya Komitmen (Commitment Charge) Biaya komitmen berdasarkan informasi di atas 0,75 % yang dikenakan atas plafon yang belum ditarik. Contoh perhitungannya sebagai berikut : Plafon yang belum ditarik x hari bunga x tarif prosentase / jumlah hari setahun Contoh : TANGGAL

JUMLAH

NOTA

PENARIKAN

SISA PLAFOND YG BLUM DITARIK

HARI

PERHITUNGAN

TANGGAL

BUNGA

C. CHARGE

JT.TEMPO

BI

JUMLAH C. CH PER TGL JT. TEMPO

15-Jun-90

TGL MULAI CC

288.140.000,00

30

180.087,50

15-Jul-90

180.087,50

15-Jul-90

0,00

288.140.000,00

184

1.104.536,67

15-Jan-91

1.104.536,67

15-Jan-91

0,00

288.140.000,00

181

1.086.527,92

15-Jul-91

1.086.527,92

15-Jul-91

30.180.000,00

257.960.000,00

184

988.846,67

15-Jan-92

988.846,67

15-Jan-92

0,00

257.960.000,00

182

978.098,33

15-Jul-92

978.098,33

15-Jul-92

0,00

257.960.000,00

184

988.846,67

15-Jan-93

988.846,67

Tanggal 15 Juli 1990 jumlah biaya komitmen yang dibayar sebesar Rp. 180.087,50 Dihitung dari Rp 288.140.000,- x 30 x 0,75 % / 360 (jumlah yg disepakati dalam perjanjian). Sedangkan untuk pembayaran tanggal 15 Januari 1992 sebesar Rp 988.846,67 karena terjadi penarikan pada tanggal 15 Juli 1991 dihitung dari (Rp 288.140.000 – Rp 30.180.000) x 184 x 0,75 % / 360. 3) Perhitungan Angsuran Pokok (Principal) Cicilan pokok pinjaman dihitung dari total penarikan dibagi dengan jumlah angsuran kecuali ditentukan oleh lender (hanya beberapa kasus) Total penarikan / jumlah angsuran = cicilan pokok Pada contoh di atas sampai dengan tanggal batas penarikan jumlah yang ditarik sebesar Rp 79.193.177 / 30 = Rp 2.639.772,57 (cicilan pokok)


24


4) Perhitungan bunga (interest) Outstanding pinjaman x hari bunga x tarif prosentase / hari dalam setahun Contoh :

JT 1

Tanggal

Outstanding Pinjaman

15-Jul-96

79.193.177,00

Hari Bunga

Angsuran Pokok

Bunga

184

15-Jan-97

3.642.886,14 2.639.772,57

JUMLAH S.D JT. T 15-1-97

3.642.886,14

2.639.772,57

Dari tabel di atas bungayang harus dibayar tanggal 15 Januari 1997 sebesar Rp 3.642.886,14 dihitung dari Rp 79.193.177,- x 184 x 9 % / 360 Hari bunga diperoleh dari pengurangan tanggal 15 Januari 1997 – 15 Juli 1996. 5) Perhitungan Jasa Bank (Bank Commission) Perhitungan

jasa

bank

sama

dengan

perhitungan

bunga

yang

membedakan hanya tarif prosentasenya. Contoh :

JT 1 JUMLAH S.D JT. T 15-1-97

Tanggal


15-Jul-96

79.193.177,00

Hari Bunga

Angsuran Pokok

184

15-Jan-97

Bunga

Jasa Bank

3.642.886,14

101.191,28

3.642.886,14

101.191,28

2.639.772,57

2.639.772,57

Dari tabel di atas bunga yang harus dibayar tanggal 15 Januari 1997 sebesar Rp 101.191,28 dihitung dari Rp 79.193.177,- x 184 x 0,25 % / 360 6) Perhitungan Denda (Penalty) Denda timbul karena tanggal pembayaran melewati tanggal jatuh tempo kewajiban. Denda biasanya dibebankan pada ketelambatan pembayaran biaya komitmen,angsuran pokok, serta biaya bunga dan jasa bank. Contoh perhitungan denda bunga dan jasa bank: No.

Kewajiban

Jumlah

Realisasi

Akumulasi

HB

per tanggal

Kewajiban

Pembayaran

Tunggakan

Denda

Jt. Tempo

Per Jt. Tempo

Perhitungan Denda 11,25%

1

15-Jul-1993

280.249,75

0,00

280.249,75

184

16.114,36

2

15-Jan-1994

1.865.158,07

0,00

2.145.407,82

181

121.349,63

3

15-Jul-1994

3.683.032,68

0,00

5.828.440,51

184

335.135,33

4

15-Jan-1995

3.744.077,42

0,00

9.572.517,93

181

541.445,55

5

dst


25


Kewajiban atas bunga dan jasa bank yang harus dibayar tanggal 15 Juli 1993 sebesar Rp 280.249,75. Namun sampai dengan jatuh tempo berikutnya tanggal 15 Januari 1994 belum ada pembayaran maka denda dihitung berdasarkan: tunggakan bunga dan jasa bank x hari bunga x tarif denda / 360 adalah Rp 280.249,75 x 184 x 11,25 % / 360 = Rp 16.114,36 Tarif denda tercantum dalam perjanjian pinjaman yaitu 2 % di atas tingkat bunga. 7) Bunga Masa Tenggang, penghitungan bunga masa tenggang sama dengan penghitungan bunga pada umumnya. d.

Alokasi Pembayaran

Alokasi pembayaran didasarkan pada Naskah Perjanjian Pinjaman. Secara umum pengalokasian pembayaran terlebih dahulu untuk pembayaran denda dan biaya-biaya lainnya (biaya komitmen, dll), bunga termasuk jasa bank, dan pokok pinjaman. Sehingga apabila debitur melakukan pembayaran kurang dari jumlah kewajiban lainnya maka akan dialokasikan sesuai dengan mekanisme di atas. Dalam hal pengaturan alokasi pembayaran tidak diatur dalam naskah perjanjian pinjaman, jika tidak ada konfirmasi dari debitur yang bersangkutan mengenai peruntukan alokasi pembayaran, maka pengalokasian dilakukan terlebih dahulu untuk denda, bunga, jasa bank, biaya lain dan pokok pinjaman. Sebagai contoh, tagihan Debitur PDAM Kota Semarang per tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp 352.000.000,- yang terdiri atas: 

Pokok Pinjaman

: Rp

200.000.000,-



Bunga

: Rp

100.000.000,-



Jasa Bank

: Rp

50.000.000,-



Denda

: Rp

2.000.000,-

PDAM Kota semarang membayar angsuran dan diterima di Rekening Pembangunan Daerah pada tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 200.000.000,-. Maka cara mengalokasikannya adalah 

Denda



Bunga

: Rp 100.000.000,-



Jasa bank

: Rp 50.000.000,-



Pokok Pinjaman Total

: Rp 2.000.000,-

: Rp 48.000.000,: Rp 200.000.000,-

Jika PDAM Kota semarang membayar angsuran dan diterima di Rekening Pembangunan Daerah pada tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 175.000.000,-,


26


maka cara mengalokasikan adalah mengacu pada naskah perjanjian pinjaman, yaitu: 

Denda

: Rp

2.000.000,-



Bunga

: Rp

100.000.000,-



Jasa bank

: Rp

50.000.000,-

Pokok Pinjaman

: Rp

Total

: Rp



23.000.000,175.000.000,-

e. Rekonsiliasi Perhitungan rekonsiliasi untuk penyelesaian pinjaman pada BUMN/PT. 1) Menentukan cut off date 2) Menghitung bunga sampai dengan tanggal COD 3) Menghitung denda sampai dengan tanggal COD 4) Menghitung pokok yang belum jatuh tempo 5) Pokok adalah tunggakan pokok dan pokok yang belum jatuh tempo 6) Kewajiban lainnya adalah tunggakan bunga, denda dan non pokok lainnya Contoh: 1) Menghitung penjadwalan kembali 2) Penjadwalan kembali sesuai dengan persyaratan yang disetujui oleh menteri keuangan 3) Cicilan pokok dihitung secara prorata berdasarkan jangka waktu yang disetujui menteri keuangan 4) Bunga masa tenggang dihitung berdasarkan a) Persentasi bunga berubah -

Jumlah bunga masa tenggang dari COD sampai tanggal surat menteri keuangan dihitung menggunakan persentasi bunga sebelum disetujui perubahannya

-

Jumlah bunga masa tenggang setelah tanggal surat Menteri Keuangan hingga tanggal jatuh tempo pertama menggunakan persentasi bunga yang telah disetujui dalam naskah perjanjian

-

Jumlah Bunga Masa Tenggang ini dihitung berdasarkan tingkat bunga tidak termasuk jasa bank.

b) Persentasi bunga tidak berubah Jumlah bunga masa tenggang dihitung dari tanggal COD sampai tanggal jatuh tempo pertama dengan persentasi bunga sesuai dengan Naskah Perjanjian c) Bunga Masa Tenggang yang telah dihitung, dibagi secara prorata dengan jumlah jatuh tempo MODUL MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH

27


d) Kewajiban lainnya merupakan penjumlahan tunggakan bunga, denda dan non pokok lainnya. Jumlah tersebut dibagi secara prorata e) Perhitungan bunga dihitung berdasarkan dengan persentasi yang disetujui oleh menteri keuangan sepanjang waktu jatuh tempo. 5. Monitoring Pinjaman BUMN, BUMD, dan Pemda Monitoring (BUMN)/Perseroan

Pengelolaan Terbatas

Pinjaman

Badan

(PT)/Badan

Usaha

Usaha

Milik Milik

Negara Daerah

(BUMD)/Pemerintah Daerah (Pemda) dan penyaluran kredit program adalah kegiatan yang terdiri dari pencatatan, pengukuran, identifikasi permasalahan dan pelaporan atas pembayaran kembali pinjaman/penerusan pinjaman, restrukturisasi pinjaman/penerusan pinjaman dan efektivitas kredit program. Kegiatan monitoring sangat dibutuhkan dalam suatu pemberian pinjaman Pemerintah kepada BUMN/BUMD/PT/Pemda/Kredit Program agar kegiatan yang dibiayai dari pinjaman tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan cara melakukan pencegahan sedini mungkin hal-hal yang dapat mengakibatkan penyimpangan dari tujuan pemberian pinjaman. Untuk itu, kegiatan monitoring dimulai sejak pinjaman dinyatakan efektif yaitu dimulai pada masa pembangunan yang ditandai dengan penarikan pinjaman, masa operasional yang ditandai dengan pembayaran kembali pinjaman (repayment), sampai pada tahap pasca penyelesaian piutang negara (restrukturisasi) akibat pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga pembayaran kembali pinjaman dalam keadaan macet. Dengan rangkaian kegiatan tersebut, diperlukan waktu yang cukup agar setiap tahapan kegiatan monitoring dapat dijalankan dengan baik. Disisi lain, Direktorat Sistem Manajemen Investasi memiliki debitur dengan karakteristik kinerja pinjaman yang beragam dan tersebar di seluruh Indonesia, menyebabkan kebutuhan akan ketersediaan waktu menjadi faktor yang penting untuk menjaga kualitas kinerja pinjaman. Dalam hal ini, keterlibatan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan akan sangat membantu agar waktu yang tersedia dapat digunakan untuk menghasilkan monitoring yang berkualitas baik dan digunakan sebagai bagian dari penyusunan langkah pencegahan dan/atau korektif atas penggunaan pinjaman/penerusan pinjaman debitur. Petunjuk teknis ini adalah bagian dari upaya untuk melibatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara efektif dengan cara menyajikan pedoman monitoring yang seragam dan konsisten untuk diimplementasikan.


28


a. Dasar Hukum Monitoring Pinjaman 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Hutang Negara/Daerah. 3) Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

17/PMK.05/2007

tentang

Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. 4) Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

101/PMK.01/2008

tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010. 5) Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

120/PMK.05/2008

tentang

Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM. 6) Peraturan Direktur Jenderal Nomor Nomor Per-31/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. b. Ruang Lingkup Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini adalah kegiatan monitoring yang dilaksanakan pada debitur selama: 1) pasca penyelesaian piutang negara, yaitu periode dilakukannya pembayaran cicilan tunggakan pertama sampai dengan pembayaran cicilan tunggakan terakhir dengan tujuan untuk memastikan debitur menjalankan program restrukturisasi dalam rangka penyelesaian tunggakan. 2) periode penyaluran kredit program. c. Obyek Monitoring 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)


29


BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2) Perseroan Terbatas (PT) PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Termasuk dalam BUMD adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik Pemerintah Daerah. 4) Debitur Kredit Program Merupakan debitur penerima kredit program, yaitu petani, peternak, dan pengusaha kecil. 5) Bank Pelaksana Kredit Program Merupakan bank pelaksana Kredit Program, yang menyalurkan kredit program kepada debitur. d. Dokumen Monitoring Penggunaan pada Monitoring NO

Dokumen BUMN

PDAM

1

Perjanjian pinjaman/penerusan pinjaman

√

√

2

Business Plan/Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan

√

√

3

Laporan Evaluasi/Audit Kinerja

√

√

4

Laporan Keuangan Audited

√

√

5

Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

√

√

6

Kartu Pinjaman Debitur

√

√

7

Surat Persetujuan Pemberian Kredit


Kredit Program

√

30


8

Perjanjian Kredit

√

9

Rekening Koran

√

10

Rincian Subsidi Bunga

√

11

Petunjuk Teknis/Surat Edaran Pelaksanaan Kredit Program dari Bank Pelaksana

√

12

Data Perkembangan Program

√

Pelaksanaan

Kredit

e. Prosedur Monitoring Periode Implementasi Restrukturisasi BUMN/PT dan PDAM 1) Direktur Sistem Manajemen Investasi atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan

menyampaikan

permintaan

monitoring

pasca

penyelesaian piutang negara pada debitur kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan meliputi monitoring atas: a.

pembayaran cicilan kewajiban pokok dan/atau kewajiban lainnya;

b.

pelaksanaan rencana kerja selama pasca penyelesaian piutang negara. Untuk BUMN/PT monitoring dilakukan atas pencapaian Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP), sedangkan untuk PDAM monitoring dilaksanakan atas pencapaian target semester dan/atau tahunan business plan.

2) Sebagai kelengkapan pelaksanaan monitoring tersebut, Direktorat Sistem Manajemen Investasi menyertakan dokumen-dokumen antara lain: a)

copy

Naskah

Perjanjian

Pinjaman/Penerusan

Pinjaman

(NPP/NPPP); b)

copy RPKP BUMN/PT atau Business Plan PDAM;

c)

copy kartu pinjaman debitur terakhir.

3) Selanjutnya

Kepala

Kantor

Wilayah

Ditjen

Perbendaharaan

menugaskan Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan untuk: a)

menyusun tim monitoring;

b)

menyusun konsep surat pemberitahuan monitoring kepada debitur yang paling kurang memuat:

(1) informasi tentang identitas dan susunan tim monitoring; (2) periode monitoring; (3) permintaan untuk mengisi dan melengkapi kuesioner;


31


(4) permintaan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Audited, Laporan Evaluasi/Audit Kinerja, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terakhir;

(5) batas

waktu

pendukung

penyampaian kepada

laporan/kuesioner/data

Kantor

Wilayah

Ditjen

Perbendaharaan. c)

mengadministrasikan

dokumen-dokumen

pendukung

yang

diterima untuk keperluan penyusunan laporan monitoring. 4) Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menetapkan konsep surat pemberitahuan monitoring untuk selanjutnya disampaikan kepada debitur; 5) Dalam hal debitur yang menjadi obyek monitoring adalah PDAM, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menugaskan Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan untuk: a)

memeriksa apakah laporan pelaksanaan tersebut dikirimkan bersama kuesioner yang telah diisi lengkap;

b)

melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah mencantumkan informasi terakhir tentang tingkat harga rata-rata, biaya dasar, tingkat kehilangan air, cakupan pelayanan, jumlah rasio pegawai dan pelanggan, rugi/laba, investasi dan saldo kas.

c)

melakukan pengukuran dengan cara membandingkan target yang dicapai dengan target yang dijanjikan dalam business plan yang telah disetujui Menteri Keuangan dan merupakan bagian dari amandemen Naskah Perjanjian Pinjaman/ Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman.

d)

melakukan identifikasi permasalahan dalam hal pengukuran dimaksud menghasilkan nilai negatif atau realisasi target lebih kecil dari target dalam business plan.

e)

Identifikasi permasalahan paling kurang menelusuri kinerja PDAM pada variabel sebagai berikut:

(1) jumlah dan kondisi water meter induk yang terpasang; (2) kapasitasproduksi

yang

terpasang,

dioperasikan

dan

menganggur(idle capacity);

(3) panjang waktu produksi dan distribusi (dalam satuan jam); (4) jumlah produksi air dan jumlah pembelian air;


32


(5) jumlah air yang didistribusikan; (6) peningkatan/penurunan penjualan air, pendapatan dan biaya;

(7) pembayaran kewajiban keuangan kepada pihak ketiga termasuk utang kepada pemerintah. f)

Dalam hal debitur yang menjadi obyek monitoring adalah BUMN/PT, berdasarkan dokumen yang telah disampaikan oleh debitur,

Kepala

Kantor

Wilayah

Ditjen

Perbendaharaan

menugaskan tim monitoring untuk:

(1) melakukan analisis dokumen yang meliputi: (a) memperbaharui data dan informasi yang terdapat dalam profil debitur sesuai format Form II.1; (b) melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang

harus

disampaikan

dipersyaratkan

dalam

oleh

Naskah

debitur

sesuai

Perjanjian

yang

Penerusan

Pinjaman/Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Inestasi. Apabila dokumen belum lengkap, maka dibuat Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen kepada debitur dengan format sesuai Form II.2; (c) melakukan pemeriksaan terhadap dokumen RKAP dan memastikan bahwa pembayaran kembali pinjaman kepada pemerintah pada tahun berkenaan telah dialokasikan dalam RKAP

dimaksud.

Hasil

pemeriksaan

dokumen

RKAP

dituangkan dalamformat sesuai Form II.3; (d) melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan audited danlaporanevaluasi kinerja, dan menuangkan hasilnya dalam bentuk laporan pelaksanaan RPKP sesuai dengan Form II.4;

(2) apabila dalam analisis dokumen diperlukan adanya data-data yang memerlukan konfirmasi dan verifikasi langsung di lokasi perusahaan/kegiatan, maka tim monitoring dapat melakukan kunjungan lapangan;

(3) setelah kegiatan monitoring dilaksanakan, tim monitoring wajib menyusun laporan monitoring dengan contoh format sesuai Form II.5.


33


Form II.1 Profil Debitur

PROFIL DEBITUR PT XXX (PERSERO) 20XX A.

B.

INFORMASI UMUM PERUSAHAAN 1. Nama perusahaan

:

2. Alamat

:

3. Direksi

:

4. Komisaris

:

5. Contact person

:

GAMBARAN USAHA 1. Sejarah perusahaan 2. Bidang usaha 3. Unit usaha/cabang perusahaan 4. SDM dan sumber daya lainnya

C.

INFORMASI TERKINI (Bagian ini diisi oleh perkembangan terkini dari perusahaan menyangkut bidang teknik, manajemen, dan keuangan)


34


Form II.2 Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ……………. …………………….(ALAMAT)…………………… TELEPON…………….. FAKSIMILI …… SITUS …………. Nomor Sifat Hal

: tanggal : : Permintaan Dokumen

Yth. Direksi PT XXX Jalan xxxxxxx No. xx Kota xxxx Menunjuk ketentuan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman/Perjanjian Pinjaman RDI Nomor .............. tanggal – bulan tahun, dengan ini kami beritahukan bahwa sampai saat ini kami belum menerima: 1. 2. 3. 4.

RKAP tahun 20xx yang telah disahkan RUPS; Laporan Keuangan tahun 20xx yang telah diaudit; Laporan Evaluasi Kinerja tahun 20xx; Dokumen lain.

Kami ingatkan kembali bahwa apabila sampai dengan tanggal xx bulan tahun Saudara belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud, maka sesuai dengan ketentuan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman/Perjanjian Pinjaman RDI Nomor . . . . . . . . . . . . tanggal – bulan tahun Pasal xx ayat xx, PT XXX akan dikenakan sanksi . . . . . . . . . . . . . . . . . Demikian kami sampaikan dan atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih. Kepala Kantor .......................... NIP Tembusan : Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p Direktur Sistem Manajemen Investasi


35


Form II.3 Alokasi Pembayaran Kewajiban dalam RKAP Uraian

RKAP Tahun xxxx

Total Kewajiban Tahun xxxx

Alokasi pembayaran pinjaman kepada pemerintah Form II.4 Laporan Pelaksanaan RPKP Tahun xxxx (dalam ribuan rupiah) Realisasi Proyeksi Uraian Laporan RPKP Keuangan A. LABA/RUGI 1 Jumlah Pendapatan/Penjualan 2 Pendapatan Non-operasional 3 Biaya Langsung (Diluar By. Penyst.) 4 - Biaya Sumber - Biaya Pengolahan - Biaya Transmisi-Distribusi Biaya Administrasi (Diluar By. Bunga & 5 Penyst) 6 Biaya Bunga Pinjaman 7 Biaya Penyusutan 8 Rugi/LabaNon Operasi 9 Pajak 10 Rugi/Laba Bersih B. NERACA 1 Saldo Kas Akhir Tahun 2 Deposito Bank (Rp000) 3 Jumlah Piutang Usaha - Net 4 Jumlah Aktiva Tetap 5 Jumlah Aktiva Lain-lain 6 Jumlah Utang Lancar 7 Bagian Utang Pokok Jgk Panjang Jt. Tempo 8 Bagian Htg Bunga Pinjm Jatuh Tempo 9 Jumlah Utang Jatuh Tempo Tahun Berjalan - Pokok - Bunga - Jasa Bank 10 Utang Denda : - Pokok Pinjaman - Bunga 11 Jumlah Utang Jangka Panjang 12 Jumlah Kewajiban Lain-lain 13 Jumlah Modal & Cadangan C. ARUS KAS Saldo Kas Awal berupa Kas,Setara Kas, 1 Bank, dan Deposito 2 Penerimaan/(Pengeluaran) Kas dari Operasi


36


Uraian

Proyeksi RPKP

Realisasi Laporan Keuangan

3

Penerimaan/(Pengeluaran) Kas dari Investasi Penerimaan/(Pengeluaran) Kas dari 4 Pendanaan Saldo Kas Akhir berupa Kas,Setara Kas, 5 Bank, dan Deposito Catatan: Uraian dapat disesuaikan dengan laporan keuangan masing-masing BUMN


37


Form II.5 Laporan Monitoring a. BUMN/PT LAPORAN MONITORING PT XXX A. Ruang Lingkup Monitoring B. Informasi Umum Perusahaan C. Gambaran Usaha D. Perkembangan Terkini E. Perkembangan Pelaksanaan RPKP

F.

1.

Laporan Rugi/Laba

2.

Neraca

3.

Arus Kas

Kesimpulan

G. Masukan b. PDAM LAPORAN MONITORING PDAM ...... A. Ruang Lingkup Monitoring B. Informasi Umum PDAM C. Hasil Audit Kinerja dan Audit Laporan Keuangan D. Perkembangan Pelaksanaan Business Plan E. Kesimpulan F.

Masukan


38


6. Restrukturisasi Pinjaman/Penerusan Pinjaman a. Dasar Hukum 1) PMK 153/PMK.05/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada Pemda 2) PMK 120/PMK.05/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada PDAM; 3) PMK 17/PMK.05/2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman RDI pada BUMN/PT 4) PMK 114/PMK.05/2008 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada PDAM b. Restrukturisasi PEMDA Restrukturisasi Pemda didasarkan pada PMK 153/PMK.05/2008 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah. Penyelesaian Piutang Negara dengan restrukturisasi hutang bertujuan untuk: 1) mengoptimalkan penyelesaian Tunggakan; 2) membantu Pemerintah Daerah menyelesaikan Tunggakan atas pinjaman; dan 3) membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah melakukan investasi Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara penjadualan kembali terhadap Tunggakan Pokok yang disertai dengan: 1) penghapusan atas seluruh Tunggakan Non Pokok; atau 2) kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non Pokok dan Debt Swap. Debt Swap dilaksanakan untuk kegiatan sarana dan prasarana di sektor pendidikan

(sekolah),

kesehatan

(puskesmas,

puskesmas

keliling,

dan/atau puskesmas pembantu) dan infrastruktur (jalan baru khususnya di pedesaan, irigasi, jembatan, dan air bersih). Kegiatan sarana dan prasarana yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah untuk dibiayai dengan dana yang bersumber dari DAK, Hibah, dan Dana Penyesuaian


39


tidak dapat diusulkan dalam rangka Restrukturisasi Pinjaman melalui mekanisme Debt Swap. Pemerintah Daerah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini mempunyai Tunggakan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat mengikuti Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Daerah berupa penjadualan kembali Tunggakan Pokok disertai dengan penghapusan Tunggakan Non Pokok yang perhitungannya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Untuk Tunggakan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan penghapusan Tunggakan Non Pokok yang besarnya dihitung dengan formula: P1 = Tunggakan Non Pokok x Rp5.000.000.000,00 Tunggakan 2) Untuk sisa Tunggakan selebihnya dilakukan penghapusan Tunggakan Non Pokok melalui mekanisme Debt Swap,yang besarnya dihitung dengan formula: P2 = Tunggakan Non Pokok - P1 Pemerintah Daerah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini mempunyai Tunggakan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat mengikuti Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Daerah berupa: 1) penjadualan kembali Tunggakan Pokok; dan 2) penghapusan seluruh Tunggakan Non Pokok c. Restrukturisasi PDAM Restrukturisasi PDAM didasarkan pada

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 120/PMK.05/2008 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum. Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM bertujuan untuk: 1) mengurangi beban keuangan PDAM; 2) memperbaiki manajemen PDAM; dan 3) membantu PDAM untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk keperluan investasi. Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM didasarkan atas kinerja PDAM dan dilakukan dengan cara sebagai berikut:


40


1) Penghapusan atas seluruh Tunggakan Non-Pokok, atau kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme Debt Swap to Investment; dan 2) Penjadualan kembali atas seluruh Tunggakan Pokok. Debt Swap to Investment adalah penghapusan utang yang dilakukan dengan mekanisme pertukaran sebagian Tunggakan Non-Pokok dengan kegiatan/proyek investasi yang dibiayai dari dana PDAM dan/atau APBD. Penghapusan Piutang Negara pada PDAM diberlakukan terhadap seluruh Tunggakan Non-Pokok dan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Penghapusan Secara Bersyarat dan penghapusan secara mutlak. PDAM yang menunjukkan kinerja sakit atau kurang sehat berdasarkan laporan hasil audit kinerja memperoleh penghapusan terhadap seluruh Tunggakan Non-Pokok sedangkan yang menunjukkan kinerja sehat berdasarkan laporan hasil audit kinerja diberikan kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme Debt Swap to Investment. Tata cara penghapusan tunggakan non-pokok dan penjadualan tunggakan pokok, sebagai berikut: 1) PDAM menyampaikan permohonan penghapusan Tunggakan NonPokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokok kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Daerah dan DPRD. 2) Permohonan penghapusan Tunggakan Non-Pokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

secara

tertulis

dengan

melampirkan

dokumen

pendukung sebagai berikut: (a) Laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor, tidak diperkenankan yang menunjukkan opini tidak

wajar

(adverse)

atau

tidak

memberikan

pendapat

(disclaimer), kecuali opini disclaimer yang disebabkan oleh ketidakpastian kelangsungan operasional (going concern); (b) Laporan hasil audit kinerja PDAM yang dilakukan oleh auditor dalam hal ini BPKP dan/atau BPK; (c) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) PDAM 1 (satu) tahun terakhir;


41


(d) Business Plan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c; dan (e) Surat Pernyataan Kesanggupan Gubernur/Bupati/Walikota yang berisi kesediaan Pemda selaku pemilik untuk memberikan tambahan bantuan dana kepada PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah

yang

dapat

mendorong

PDAM

untuk

memenuhi

kewajibannya sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini. Atas dasar permohonan PDAM, Komite melakukan analisis dan evaluasi. Apabila disetujui maka Menteri menetapkan persetujuan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM, Sedangkan apabila setelah dilakukan analisi permohonan tidak dapat disetujui, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri memberitahukan penolakan penghapusan Tunggakan Non-Pokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokok disertai dengan alasan penolakannya. Berdasarkan penetapan persetujuan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM ditetapkan persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat sesuai dengan kewenangan penetapan penghapusan yaitu: 1) Menteri untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 2) Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 3) Presiden

dengan

persetujuan

DPR

untuk

jumlah

lebih

dari

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Setelah penghapusan bersyarat disetujui maka dilakukan perubahan perjanjian pinjaman dan/atau perubahan perjanjian penerusan pinjaman antara

Direktur/Direktur

Utama

PDAM

dengan

Direktur

Jenderal.

Penghapusan secara mutlak atas Tunggakan Non-Pokok ditetapkan paling cepat 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Penghapusan Secara Bersyarat, setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap realisasi Business Plan. Dalam hal Piutang Negara dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada Cut-off Date.


42


d. Restrukturisasi BUMN Restrukturisasi BUMN didasarkan pada PMK NOMOR 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi

Pada

Badan

Usaha

Milik

Negara/Perseroan

Terbatas.

BUMN/Perseroan Terbatas yang dapat memperoleh penyelesaian Piutang Negara adalah BUMN/Perseroan Terbatas yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1) mengalami kesulitan pembayaran pokok, bunga/biaya administrasi, biaya komitmen, denda, dan/atau biaya lainnya; 2) masih memiliki prospek usaha yang baik; 3) mampu memenuhi kewajiban setelah penyelesaian Piutang Negara. Penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan Terbatas yang bersumber dari NPPP dan Perjanjian Pinjaman RDI, dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Penjadualan kembali; Yang dimaksud penjadwalan kembali adalah perubahan jangka waktu pinjaman

yang

mengakibatkan

perubahan

terhadap

besarnya

pembayaran atas utang pokok, bunga/biaya administrasi, biaya komitmen, denda, dan biaya lainnya yang telahditetapkan dalam perjanjian. Kewenangan penetapan penjadualan kembali dilakukan oleh Menteri. 2) Perubahan persyaratan; Yang dimaksud perubahan persyaratan adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman yang tertuang dalam NPPP atau Perjanjian Pinjaman RDI, namun tidak termasuk tidak termasuk perubahan jangka waktu pinjaman. Kewenangan

Perubahan

persyaratan dilakukan oleh Menteri. 3) Penyertaan Modal Negara; Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari perubahan status utang BUMN/Perseroan Terbatas yang berasal dari NPPP dan Perjanjian Pinjaman RDI untuk dijadikan sebagai modal BUMN/Perseroan

Terbatas.

Penyertaan

Modal

Negara

dapat

dilakukan apabila penyelesaian Piutang Negara secara nyata-nyata tidak mampu diselesaikan dengan cara penjadualan kembali dan/atau perubahan persyaratan. Ketidakmampuan penyelesaian piutang harus dibuktikan dengan analisis yang meliputi aspek keuangan, aspek


43


operasional,

dan

aspek

administratif.

Kewenangan

penetapan

Penyertaan Modal Negara dilakukan oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Penghapusan. Penghapusan piutang adalah penghapusan sebagian atau seluruh Piutang Negara pada BUMN/Perseroan Terbatas. Penghapusan dapat dilakukan apabila penyelesaian Piutang Negara secara nyata-nyata tidak mampu diselesaikan hanya melalui cara penjadualan kembali, perubahan

persyaratan,

dan/atau

Penyertaan

Modal

Negara.

Ketidakmampuan penyelesaian piutang tersebut harus dibuktikan dengan analisis yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administratif. Kewenangan penghapusan ini dilakukan secara berjenjang, yaitu: (a) Menteri untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); (b) Presiden untuk jumlah lebih dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); (c) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

7. Penutupan Perjanjian Penutupan perjanjian dilakukan terhadap pinjaman yang sudah dibayar lunas. Debitur dapat mengajukan usulan penutupan kepada Direktorat SMI apabila seluruh kewajibannya telah lunas. Usulan penutupan akan diverifikasi oleh Subdit VSAP dan diteruskan kepada Subdit Hukum dan Kepatuhan dengan dilampiri: a.

Daftar Perhitungan Pelunasan yang ditandatangai oleh Kasi Setelmen I/II;

b.

Berita Acara Rekonsiliasi terakhir;

c.

Bukti pembayaran pelunasan.

Penutupan perjanjian di tandatangani oleh Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan disetujui oleh Debitur.


44

BAB III KREDIT PROGRAM

BAB III KREDIT PROGRAM A. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Dalam

rangka

mendukung

Program

Ketahanan

Pangan

dan

Program

Pengembangan Bahan Baku Bahan Bakar Nabati, diperlukan pendanaan yang mengedepankan

peran

perbankan

nasional

dengan

subsidi

bunga

dari

Pemerintah. Selain itu, agar penyediaan, penyaluran dan pertanggungjawaban pendanaan KKP-E dapat berjalan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien, perlu diciptakan suatu skim dan mekanisme kredit yang terpadu. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang KKP-E sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang KKP-E dan

terakhir

kali

diubah

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

198/PMK.05/2010 tanggal 23 November 2010. Pendanaan KKP-E berasal dari Bank Pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atas dasar permohonan bank yang bersangkutan, yang kemudian diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) antara Pemerintah dan Bank Pelaksana KKP-E. Risiko KKP-E ditanggung Bank Pelaksana, kecuali skim intensifikasi padi, jagung dan kedelai sebagian dapat dijaminkan ke lembaga penjamin yang didukung oleh Pemerintah. Risiko KKP-E ditanggung sepenuhnya oleh Bank Pelaksana, kecuali untuk skim intensifikasi padi/jagung/kedelai, skim hortikultura (ubi kayu dan ubi jalar) serta skim peternakan khususnya sapi, sebagian risiko bank pelaksana dapat ditanggung secara bersama-sama oleh lembaga penjamin dan pemerintah. Plafon KKP-E Per Bank Pelaksana Per Kelompok Kegiatan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan Program Kementerian Teknis, Komitmen Pendanaan Bank Pelaksana, Alokasi Subsidi Bunga dalam APBN, dan pendapat Komite Kebijakan. Peserta KKP-E adalah Petani / Peternak / Pekebun / Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang tergabung dalam Kelompok/Koperasi secara mandiri atau bekerjasama dengan Mitra Usaha. Calon Peserta KKP-E mengajukan KKP-E kepada Bank Pelaksana dengan dilampiri Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disetujui Dinas terkait, diseleksi dan ditetapkan sebagai Peserta KKP-E oleh Bank Pelaksana.


45


Kegiatan Usaha yang dibiayai KKP-E adalah: 1. Pengembangan Tanaman Pangan; 2. Pengembangan Hortikultura; 3. Pengembangan Perkebunan; 4. Pengembangan Pengadaan Pangan berupa gabah, jagung, kedelai dan perikanan; 5. Peternakan; 6. Penangkapan dan Pembudidayaan ikan; dan 7. Pengadaaan/peremajaan peralatan, mesin dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha dari huruf a s/d f di atas. Jangka waktu KKP-E ditetapkan oleh Bank Pelaksana berdasarkan siklus usaha dan tanam, paling lama 5 (lima) tahun. Tingkat bunga peserta KKP-E ditetapkan sebesar tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah 5% untuk kegiatan usaha perkebunan (tebu) dan ditambah 6% untuk kegiatan usaha non perkebunan (tebu). Plafon Peserta KKP-E per individu maksimum sebesar Rp.100 juta dan untuk Koperasi, Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani (KKP-E Pengadaan pangan gabah, jagung, dan kedelai serta perikanan) maksimum sebesar Rp.500 juta. Sedangkan untuk pengadaan/peremajaan peralatan dan mesin, batas maksimum kredit adalah sebesar Rp.500 juta. SKEMA KKP-E DEPT. KEUANGAN DIT. SMI

Tagihan subsidi bunga

BANK PELAKSANA KKP‐E

Permohonan kredit

Rekomendasi

DINAS TEKNIS TERKAIT

Penyaluran kredit

KELOMPOK TANI/GABUNGAN Kel. TANI

Pembinaan dan mengesahkan RDKK

Penyaluran kredit

PETANI/PETENAK/P EKEBUN/NELAYAN

Skema Penyaluran KKP‐E


46


Bank Pelaksana KKP-E sebanyak 22 bank yang menyediakan alokasi kredit KKPE dengan plafon total sebesar Rp.9,34 triliun (posisi per 28 Februari 2013). Outstanding KKP-E s.d. 28 Februari 2013 adalah sebesar Rp.4,01 triliun atau sebesar 42,92% dari total plafon. Realisasi subsidi bunga TA 2012 sebesar Rp.196,08 miliar (87,20%) dari alokasi TA 2012 sebesar Rp.224,86 miliar. Formulasi perhitungan KKP-E adalah sebagai berikut : Outstanding x Tingkat Subsidi Bunga x (Hari Bunga/365)

Keterangan: 1.

Outstanding = Penyaluran / Mutasi Debet dikurangi Pengembalian / Mutasi Kredit.

2.

Hari Bunga = Sejak Tanggal Mutasi s.d. Tanggal Jatuh Tempo / Tanggal Akhir Periode.

3.

Tingkat Subsidi Bunga = Tingkat Subsidi Bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Untuk mengetahui kebenaran perhitungan subsidi bunga KKP-E yang telah dibayarkan kepada Bank Pelaksana, maka perlu dilakukan Monitoring dan Verifikasi terhadap pembayaran subsidi bunga KKP-E sebagaimana ketentuan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Pelaksana KKP-E dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara. Pelaksanaan Monitoring dan Verifikasi dilakukan dengan : 1. Meminta data perkembangan pelaksanaan KKP-E yang meliputi penyaluran, pengembalian, outstanding, dan jumlah debitur serta informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan KKP-E kepada Bank Pelaksana; 2. Memberikan lembar isian kepada Bank Pelaksana KKP-E untuk diisi oleh petugas bank yang menangani/memahami masalah KKP-E; 3. Memilih dan mengunjungi satu atau dua sampel peserta KKP-E dengan mempertimbangkan jarak dan waktu pelaksanaan monitoring KKP-E. B. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006, Pemerintah telah mencanangkan program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati. Guna mempercepat pertumbuhan sektor riil melalui pengembangan perkebunan, Menteri Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian No. 33/Permentan/OT. 140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Pelaksanaan program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati dan revitalisasi perkebunan didukung pendanaan


47


yang

mengedepankan

perbankan

nasional.

Berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tanggal 30 Nopember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP). Pengembangan perkebunan yang dapat didanai melalui KPEN-RP meliputi perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman kelapa sawit, karet, dan kakao. KPEN-RP diberikan langsung kepada Petani Peserta atau melalui Mitra Usaha. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menunjuk Bank Pelaksana berdasarkan permohonan bank yang bersangkutan. Antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bank Pelaksana dibuat Perjanjian Kerjasama Pendanaan. Tingkat bunga KPEN-RP ditetapkan sebesar tingkat bunga pasar yang berlaku untuk kredit sejenis dengan ketentuan setinggi-tingginya sebesar suku bunga penjaminan simpanan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan ditambah 5% (lima per seratus). Menteri Keuangan menetapkan bagian tingkat bunga KPEN-RP yang dibebankan kepada Petani Peserta atas usul Menteri Pertanian, setelah mendengar pendapat Komite Kebijakan atas hasil kajian Komite Teknis. Subsidi bunga atas KPEN-RP diberikan sebesar selisih antara tingkat bunga KPEN-RP sebagaimana dimaksud dalam butir 11 dengan tingkat bunga KPEN-RP yang dibebankan kepada Petani Peserta. Tingkat bunga KPEN-RP ditinjau dan ditetapkan kembali setiap 6 (enam) bulan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Bank setelah mendengar pendapat Komite Kebijakan atas hasil kajian Komite Teknis. Subsidi bunga dibayarkan setiap 3 bulan berdasarkan data penyaluran yang disampaikan Bank Pelaksana. Pemerintah memberikan Subsidi Bunga selama masa pengembangan. Masa pengembangan perkebunan yaitu maksimal selama 5 (lima) tahun untuk kelapa sawit dan kakao, sedangkan untuk karet maksimal selama 7 (tujuh) tahun. Risiko KPEN-RP ditanggung sepenuhnya oleh Bank Pelaksana, dan/atau bersama dengan Mitra Usaha, dan/atau bersama dengan lembaga penjamin kredit, atas kesepakatan bersama. Pendanaan KKP-E berasal dari Bank Pelaksana sebanyak 17 bank yang menyediakan alokasi kredit KPEN-RP sebesar Rp (?) dengan plafon total sebesar Rp.38,61 triliun (posisi per 28 Februari 2013). Telah Akad Kredit s.d. 28 Februari 2013 adalah sebesar Rp.7,32 triliun atau sebesar 18,97% dari total plafon. Subsidi Bunga KPEN-RP yang telah dibayarkan TA 2012 adalah sebesar Rp 76,99 Miliar


48


(87,40%) dari alokasi sebesar Rp 88,09 Miliar dialokasikan anggaran subsidi bunga KPEN-RP sebesar Rp 80,313 miliar. Realisasi penyaluran KPEN-RP masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam kendala pada proses penyaluran kredit kepada peserta KPENRP, salah satunya yang sangat mengemuka adalah masalah sertifikasi lahan. SKEMA KPEN-RP Program Pengembangan KEMENTERIAN Tanaman dan Pembiayaan KEUANGAN Subsidi Bunga (LPS + 5%) – 10% (selama masa pengembangan)

Perjanjian Kerjasama Pendanaan Tingkat Bunga Kredit Bank (Maksimal) = LPS + 5%

PEMDA CQ. DINAS PERKEBUNAN

BANK PELAKSANA

Penetapan Mitra Usaha MITRA USAHA

Perjanjian Kerjasama

Bunga kepada petani = 10% (selama masa pengembangan)

Akad Kredit

KOPERASI/ KEL. TANI

Penunjukan Calon Petani Peserta

KEMENTERIA NPERTANIAN


(Mewakili Petani) Kuasa untuk menandatangani Akad Kredit/Perjanjian Kerjasama Petani

Petani

Petani

Diseleksi & ditetapkan oleh Bank Pelaksana

Untuk pengemb kebun yang pengolahan hasilnya dapat dilakukan secara individual, tidak wajib bekerja sama dengan Mitra Usaha

Persetujuan Calon Mitra Usaha

Skema Penyaluran KPEN‐RP

Formula Perhitungan Subsidi Bunga KPEN-RP Subsidi bunga KPEN-RP

=

Selisih antara tingkat bunga KPEN-RP dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada petani

x

Pokok Pinjaman

dengan ketentuan : Pokok Pinjaman

=

Realisasi biaya pengembangan kebun petani selama masa pengembangan kebun

+

Kapitalisasi bunga (3 bulan) yang dibebankan kepada petani selama masa pengembangan

Plafon Peserta KPEN-RP per individu maksimum seluas 4 ha dengan nominal yang disesuaikan dengan peraturan Ditjen Perkebunan, Kementerian Keuangan. Untuk mengetahui kebenaran perhitungan subsidi bunga KPEN-RP yang telah dibayarkan kepada Bank Pelaksana, maka perlu dilakukan verifikasi terhadap pembayaran subsidi bunga KPEN-RP sebagaimana ketentuan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Pelaksana KKP-E dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.


49


C. Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nangroe Aceh Darussalam dan Nias (KPP NAD Nias) Bencana alam gempa dan gelombang tsunami akhir tahun 2004 yang lalu telah mengakibatkan

kerusakan

yang

luar

biasa

diberbagai

aspek

kehidupan

masyarakat di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias. Kehilangan/kerusakan aset, ditambah dengan sarana dan prasarana perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, yang mengakibatkan biaya operasional usaha menjadi mahal, pada akhirnya mengakibatkan pengusaha lokal sulit untuk segera bangkit kembali dari keterpurukan akibat bencana alam tersebut. Rapat konsultasi antara Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Propinsi NAD dan Nias Sumatera Utara - DPR RI dengan Pemerintah c.q. Menteri Keuangan pada tanggal 27 Maret 2007 disepakati bahwa pengusaha lokal perlu dibantu dan diberdayakan untuk dapat berperan serta mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi perekonomian Provinsi NAD dan Kepulauan Nias melalui penyediaan kredit dengan tingkat bunga yang terjangkau yang mengedepankan pendanaan perbankan dengan subsidi bunga Pemerintah. Sebagai tindaklanjut hasil Rapat di atas dan sebagai pelaksanaan Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias korban bencana Alam Gempa dan Tsunami, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD dan Nias). Surat Kuasa Menteri Keuangan No. SKU-295/MK/2008 tanggal

20

Agustus

2008

tentang

pelimpahan

kuasa

kepada

Dirjen

Perbendaharaan dalam rangka KPP NAD dan Nias. Terkait Pelaksanaan dari kegiatan ini telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/ 2008 pada tanggal 18

Agustus 2008 di Banda Aceh, NAD dan tanggal 24 Agustus 2008 di Nias, Kepulauan Nias (Sumatera Utara); 2. Penetapan Bank Pelaksana KPP NAD dan Nias, yaitu PT. Bank Sumut dan PT.

BPD Istimewa Aceh, Bank Mandiri dan Bank BNI (Bank BRI menolak untuk menjadi bank pelaksana); 3. Peraturan Gubernur NAD dan Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan teknis

KPP NAD dan Nias. Realisasi outstanding penyaluran KPP NAD-Nias s.d 28 Februari 2013 oleh BPD Aceh, BPD Sumatera Utara, BNI dan Bank Mandiri selaku Bank Pelaksana sebesar Rp.26,33 miliar (3,13%) dari komitmen sebesar Rp.840 miliar dan


50


realisasi subsidi bunga Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.1,39 miliar (27,86%) dari alokasi subsidi sebesar Rp.5 miliar.

Pembayaran subsidi bunga KPP NAD Nias kepada Bank Pelaksana dilakukan berdasarkan saldo harian KPP-NAD secara bunga tunggal dan dihitung berdasarkan hari yang sebenarnya dengan ketentuan 1 (satu) tahun dihitung 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sebagai faktor pembagi tetap, dan dibayarkan setiap 6 bulan, dengan ketentuan: 1. periode bulan Oktober s.d. Maret, subsidi bunga ditagihkan pada bulan April; dan 2. periode bulan April s.d. September, subsidi bunga ditagihkan pada bulan Oktober. Formula Perhitungan Subsidi Bunga KPP NAD-NIAS: Outstanding x Tingkat Subsidi Bunga x (hari bunga/365) Keterangan : 1. Outstanding: penyaluran/mutasi debet dikurangi pengembalian/mutasi kredit 2. Tingkat subsidi bunga: tingkat subsidi bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan 3. Hari bunga: sejak tanggal mutasi s.d. tanggal jatuh tempo/tanggal akhir periode


51


4. Tanggal jatuh tempo/tanggal akhir periode: tanggal terakhir pelunasan kredit oleh debitur sesuai perjanjian kredit antara debitur dan bank pelakasana KKPE. Subsidi bunga KPP NAD-Nias diberikan selama jangka waktu pinjaman dan tidak termasuk untuk perpanjangan jangka waktu pinjaman dan tambahan plafon. D.

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI No. 258/KU.300/M/10/2008 tanggal 21 Oktober 2008, diputuskan dalam rakortas Wakil Presiden tanggal 24 Juni 2008 bersama beberapa Menteri Kabinet dan calon Bank Pelaksana untuk pengadaan satu juta ekor bibit sapi dalam lima tahun.Pelaku Usaha perlu diberikan bantuan tingkat bunga yang memadai untuk melaksanakan program pemerintah melalui swasembada daging sapi melalui program subsidi bunga kredit yang disalurkan oleh perbankan pelaksana. Penyaluran

KUPS

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.

131/PMK.05/2009 tanggal 18 Agustus 2009 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.241/PMK.05/ 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Kredit Usaha PembibitanSapi, yang diantaranya mengatur tentang pemberian subsidi bunga kepada Pelaku usaha pembibitan sapi. Realisasi penyaluran KUPS hingga 28 Februari 2013 oleh 12 Bank Pelaksana sebesar Rp.575,24 miliar (14,51%) dari komitmen pendanaan sebesar Rp.3,96 triliun. Sedangkan realisasi pembayaran subsidi bunga KUPS hingga 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.26,98 miliar (63,40%) dari plafon sebesar Rp.42,55 miliar. 12 Bank Pelaksana KUPS adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, BPD Bali, BPD NTB dan BPD Jambi. Formula Perhitungan Subsidi Bunga KUPS: Subsidi bunga = Outstanding x Tingkat Subsidi Bunga x (hari bunga/365) Keterangan : 1. Outstanding: penyaluran/mutasi debet dikurangi pengembalian/mutasi kredit 2. Tingkat subsidi bunga: tingkat subsidi bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan 3. Hari bunga: sejak tanggal mutasi s.d. tanggal jatuh tempo/tanggal akhir periode 4. Tanggal jatuh tempo/tanggal akhir periode: tanggal terakhir pelunasan kredit oleh debitur sesuai perjanjian kredit antara debitur dan bank pelakasana KUPS


52


E. Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) Dalam rangka membantu usaha kecil, menengah, petani serta kelompok tani dalam mendapatkan akses kredit perbankan, maka pada rapat Panitia Anggaran DPR dan Pemerintah pada tanggal 21-24 Oktober 2008, disepakati untuk memberikan subsidi atas kepemilikan Resi Gudang yang dimanfaatkan untuk menjaga usaha produksi yang berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada bulan November 2008 telah dilaksanakan rapat antara Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi dengan Kementerian Perdagangan guna membahas rencana subsidi bunga kredit melalui skim Kredit Subsidi Resi Gudang (KSRG). Tujuan Kredit SRG ini antara lain adalah: 1. memfasilitasi petani/poktan/gapoktan dan koperasi agar dapat dengan mudah mengakses sumber pembiayaan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya; 2. petani/poktan/gapoktan dapat memanfaatkan Sistem Resi Gudang (SRG) dalam upaya menghindari kejadian anjlok harga pada saat panen raya; 3. memfasilitasi petani/poktan/gapoktan agar mendapatkan pembiayaan/harga yang lebih baik pada saat musim paceklik.


53


Sasaran yang ingin dicapai melalui program Kredit SRG ini antara lain: 1. Terfasilitasinya petani/poktan/gapoktan dan koperasi dalam mengakses sumber

pembiayaan

baik

bank

maupun

lembaga

keuangan

dalam

pelaksanaan SRG di 15 Kabupaten yang tersebar di 7 provinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara dan Lampung. 2. Terfasilitasinya petani/poktan/gapoktan dan koperasi di daerah sentra produksi yang menghasilkan 8 komoditi yaitu: Gabah, beras, jagung, karet, kakao, kopi, lada dan rumput laut. Realisasi penyaluran S-SRG per 28 Februari 2013 oleh 7 bank pelaksana (BPD Jatim, BPD Jabar, Bank BRI, BPD Kalsel , BPD DIY, BPD Sumut dan BPD Jateng) sebesar Rp58,54 miliar(49,19%) dari komitmen pendanaan sebesar Rp119 miliar. Realisasi Pembayaran subsidi bunga S-SRG Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp430 juta (40,93%) dari Plafon sebesar Rp1,05 miliar. Rendahnya penyaluran S-SRG ini disebabkan belum tersedianya sarana pergudangan komoditas yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas

Perdagangan

Berjangka

Komoditi

(Bappebti)

Kementerian

Perdagangan. Formula Perhitungan Subsidi Bunga S-SRG: Outstanding x Tingkat Subsidi Bunga x (hari bunga/365) Keterangan: 1. Outstanding = penyaluran/mutasi debet dikurangi pengembalian/mutasi kredit 2. Tingkat subsidi bunga = tingkat subsidi bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan 3. Hari bunga = sejak tanggal mutasi s.d. tanggal jatuh tempo/tanggal akhir periode Tanggal jatuh tempo/tanggal akhir periode = tanggal terakhir pelunasan kredit oleh debitur sesuai perjanjian kredit antara debitur dan bank pelakasana S-SRG


54


SKEMA PENYALURAN S-SRG

Menyimpan barang di gudang

Menerima b

Surat Perjanjian, Asuransi, Sertifikat Resi Gudang

Meminta K d

Verifikasi Kelengkapan

Kode Registr

Menerbitkan Resi Gudang

Mengajukan Permohonan Kredit dengan

Menerima permohonan kredit S-SRG Konfirmasi keabsahan resi gudang

Menerima Kredit S SRG

F.

Verifikasi dokumen resi Pencairan kredit S-

Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) Dalam rangka meningkatkan perkuatan akses permodalan usaha mikro dan kecil bagi kegiatan usaha produktif, Menteri Negara Koperasi dan UKM melalui surat No. 125/M.KUMK/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002, mengusulkan penyediaan kredit yang berasal dari dana SU-005. Setelah medapatkan izin dari DPR melalui Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dengan Komisi IX DPR-RI pada tanggal 19 Desember 2003, Menteri Keuangan menetapkanKeputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.6/2003 tanggal 29 Januari 2003 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 12/PMK.06/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang KUMK. Plafon dana SU-005 untuk pendanaan KUMK pada awalnya sebesar Rp.3,1 triliunm dan telah dialokasikan kepada 33 BUMN Pengelola/LKP KUMK yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang kemudian diatur dalam Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah dan BUMN Pengeloladan LKP. Dalam perkembangannya, Peraturan Menteri Keuangan No. 12/PMK.06/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang KUMK disempurnakan kembali melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.05/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Kredit Investasi Pemerintah (KIP) yang dananya langsung dari APBN. Dari 33 BUMN Pengelola/LKP,saat ini tinggal 23 BUMN Pengelola/LKP yang menyalurkan KUMK dengan total outstanding pinjaman Rp 2,9 tiliun, sedang 10 BUMN/LKP telah melunasi dan tidak memperpanjang. Pola penyaluran KUMK terbagi dua yaitu langsung dipinjamkan pemerintah kepada BUMN Pengelola yang selanjutnya diteruspinjamkan kepada LKP untuk


55


dipinjamkan kembali kepada usaha mikro dan kecil atau pemerintah meminjamkan dana SU-005 kepada LKP yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan untuk dipinjamkan kepada usaha mikro dan kecil. Atas dana yang diterima, BUMN Pengelola/LKP membayar bunga sebesar BI rate 3 (tiga) bulan secara triwulanan, dengan ketentuan apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok/bunga maka akan dikenakan denda sebesar 4% di atas tingkat bunga yang dikenakan. Guna mendorong penyaluran KUMK dalam rangka peningkatan penyaluran KUMK, dipersyaratkan bahwa apabila outstanding KUMK kurang dari 80%, maka BUMN Pengelola/LKP akan dikenakan denda sebesar 4% atas selisih outstanding tersebut.

Risiko

KUMK

sepenuhnya

(100%)

ditanggung

oleh

BUMP

Pengelola/LKP. Usaha yang dapat dibiayai adalah usaha mikro dan kecil pada semua sektor ekonomi, yang dinilai layak untuk dibiayai sesuai asas-asas perkreditan yang sehat, serta tidak sedang memperoleh KUMK dari LKP lain atau kredit di luar KUMK dari LKP lain. Dengan plafon individual untuk usaha kecil masksimal sebesar Rp.500 juta dan usaha mikro masimal Rp.50 juta. Jangka waktu KUMK untuk kredit investasi maksimal 5 tahun dan kredit modal kerja maksimal 1 tahun (dapat diperpanjang maksimal 2 kali). Peserta KUMK tidak dikenakan Biaya Komitmen dan Biaya Provisi. Pengenaan tiingkat bunga kepada Usaha mikro dan Kecil sebesar: 1. dari BUMN Pengelola kepada LKP: a.

spread bunga dari Bank Mandiri kepada BSM adalah 0% (pass on);

b.

spread bunga dari PNM kepada LKP maksimal 4% sedangkan dari LKP kepada usaha mikro dan kecil maksimal 9%.

2.

dari LKP kepada usaha mikro dan kecil: a. spread bunga dari LKP perbankan kepada: b. usaha mikro setinggi-tingginya adalah 10%; c. usaha kecil setinggi-tingginya adalah 7%. d. spread bunga Pegadaian kepada usaha mikro & kecil maksimal 12%. SKEMA KUMK

Bank Indonesia /SU-005

PEMERINTAH

BUMN PENGELOL A


LKP Ditunjuk BUMN Pengelola (NonBUMN/BUMD)

Usaha Mikro dan Kecil

56


Dengan telah diperpanjangnya pinjaman pendanaan KUMK dari Pemerintah kepada BUMN Pengelola/LKP selama 10 (sepuluh) tahun dari semula 10 Desember 2007 s.d 10 Desember 2009 menjadi 10 Desember 2017 s.d. 10 Desember 2019, dari 31 BUMN Pengelola/LKP KUMK sebanyak 22 (dua puluh dua) BUMN Pengelola/LKP menyatakan memperpanjang pinjaman pendanaan KUMK, yang mana 1 (satu) diantaranya mengajukan pengurangan plafon pinjaman, sedangkan 10 BUMN-P/LKP lainnya menyatakan tidak memperpanjang pinjamannya atau mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal angsuran. Dari total plafon Rp.9,9 triliun dana SU-005, telah diteruspinjamkan sebesar 3,1 triliun kepada 31 BUMN Pengelola/LKPdan telah dilunasi oleh 10 BUMN. Atas dana angsuran dari BUMN Pengelola/LKP yang tidak memperpanjang, pada tahun 2011 dilanjutkan dengan Kredit Investasi Pemerintah (KIP) melalui PMK No.193/PMK.05/2011 tanggal 1 Desember 2011 berupa penambahan pinjaman kepada Bank Sumbar sebesar Rp300 miliar, Bank Jatim sebesar Rp200 miliar dan pinjaman baru kepada Bank Jateng sebesar Rp 42 miliar, sehingga s.d 31 Desember 2012 terdapat 2 BUMN Pengelola dan 20 LKP dengan sisa outstanding pinjaman sebesar Rp.2,72 triliun. G. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Koperasi (UMKMK),

penciptaan

lapangan

kerja,

dan

penanggulangan

kemiskinan,

Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan pada tahun 2007 yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKMK. Untuk meningkatkan akses

UMKMK

pada

sumber

pembiayaan,

diperlukan

penyediaan

kredit/pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau yang didukung fasilitas penjaminan dari Pemerintah. Bahwa

dalam

rangka

mewujudkan

pelaksanaan

program

penjaminan

kredit/pembiayaan bagi UMKMK, Pemerintah yang diwakili oleh 6 (enam) Kementerian Teknis bersama-sama dengan 6 (enam) bank pelaksana dan 2 (dua) perusahaan penjaminan sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 yang mengatur tugas dan kewajiban masingmasing pihak.Agar pelaksanaan program pejaminan KUR dapat berjalan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2006 tanggal 24 September 2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya, dalam rangka percepatan penyaluran KUR, 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) kemudian ditetapkan sebagai bank pelaksana

KUR

berdasarkan

Amandemen

Kedua

Nota

Kesepahamanan

Pelaksanaan KUR.


57


Selain dilakukan penambahan bank pelaksana KUR, Pemerintah melakukan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2006 tanggal 24 September 2008 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010. Adapun pokok-pokok perubahan pelaksanaan KUR meliputi: 1.

merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat Permohonan KUR diajukan;

2.

debitur yang sedang menerima Kredit Konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya) masih dapat menerima KUR;

3.

untuk linkage program dengan pola executing, lembaga linkage yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) wajib tidak sedang menerima Kredit Program;

4.

untuk linkage program dengan pola channeling, lembaga linkage yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat sedang menerima Kredit Program;

5.

untuk KUR sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan KUR melalui lembaga linkage sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per UMKM-K, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur.

Pendanaan KUR bersumber dari bank pelaksana, sedangkan penjaminan KUR dilaksanakan oleh 2 Lembaga Penjaminan Kredit, yaitu PT Askrindo dan Perum Jamkrindo yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2008. Atas kredit/pembiayaan yang dijaminkan, lembaga penjaminan kredit

mendapat Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atau premi dari

Pemerintah. Penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKMK dilaksanakan secara otomatis bersyarat, dan UMKMK yang mendapat fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang layak, namun belum bankable. Tata cara pelaksanaan KUR adalah sebagai berikut: 1.

KUR yang disalurkan kepada setiap UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:


58


a.

paling tinggi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;

b.

di atas Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

2.

KUR yang disalurkan melalui linkage program pola executing, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. plafon yang diberikan kepada setiap lembaga linkage paling tinggi sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); b. tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan; c. tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan lembaga linkage kepada UMKM-K paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

3.

UMKM-K yang telah menerima KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman (suplesi) dengan syarat masih dikategorikan belum bankable, dengan ketentuan sebagai berikut: a. perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 6 (enam) tahun untuk kredit modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi terhitung sejak tanggal efektifnya perjanjian kredit awal antara bank pelaksana dan UMKM-K; b. dalam hal kredit/pembiayaan investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras, perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi tidak dapat diberikan; c. tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat plafon pinjaman dan tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2); d. mekanisme

pelaksanaan

perpanjangan

jangka

waktu

kredit,

restrukturisasi dan tambahan pinjaman (suplesi) diatur lebih lanjut dalam


59


perjanjian kredit antara Bank Pelaksana dan debitur. 4.

Besarnya Imbal Jasa Penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar 3,25% (tiga koma duapuluh lima persen) per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan, yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari KUR yang dijamin, dengan ketentuan: a. untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit; b. untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.

5. Persentase jumlah KUR yang dijaminkan kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar: a. 80% (delapan puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga linkage untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri; b. 80% (delapan puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga linkage untuk KUR Tenaga Kerja Indonesia; c. 70% (tujuh puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga linkage untuk sektor lainnya.” Pemerintah memberikan Imbal Jasa Penjaminan KUR selama jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk kredit modal kerja dan paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi termasuk untuk perpanjangan, tambahan pinjaman (suplesi), dan restrukturisasi. Sedangkan untuk kredit/pembiayaan investasi di sektor tanaman keras, jangka waktu paling lama adalah 13 tahun dan tidak dapat diperpanjang jangka waktunya. Formula perhitungan Imbal Jasa Penjaminan KUR adalah sebagai berikut:

-

Untuk Kredit Modal Kerja : 3,25% x 70% x 1 tahun x plafon kredit

-

Untuk Kredit Investasi : 3,25% x 70% x 1 tahun x realisasi kredit

Plafon kredit/pembiayaan kepada UMKMK:

1.

s.d Rp.20 jt dengan tingkat bunga 22 % effektif per tahun;

2.

diatas Rp.20 jt s.d Rp.500 jt dengan tingkat bunga 14% effektif per tahun. Realisasi penyaluran KUR s.d. 28 Februari 2013 sebesar Rp103,20 triliun

oleh 33 bank pelaksana KUR. Dari realisasi penyaluran KUR yang telah dijamin, telah dibayarkan subsidi IJP KUR kepada PT Askrindo(Persero) dan Perum


60


Jamkrindo untuk TA 2012 sebesar Rp801,13 miliar (100%) dari alokasi anggaran sebesar Rp801,13 miliar.


61

BAB IV INVESTASI DAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH

BAB IV INVESTASI DAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH A. Definisi, Bentuk dan Sumber 1. Definisi Investasi Ada beberapa Definisi terkait investasi, menurut beberapa ahli ekonomi, investasi adalah komitmen sejumlah dana saat ini sampai periode waktu tertentu,

untuk

menghasilkan

pengembalian

di

akhir

periode

sebagai

kompensasi atas penundaan konsumsi selama dana tersebut ditempatkan (Reilly dan Brown, 2001). Sedangkan Sharpe (1987) mendefinisikan investasi adalah, suatu pengorbanan harta pada saat ini, untuk mendapatkan harta pada masa yang akan datang. Dalam perhitungan pendapatan nasional, menurut Sukirno (1994), investasi meliputi seluruh nilai pembelian pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan

untuk mendirikan industri-industri, pengeluaran masyarakat

untuk mendirikan rumah-rumah dan tempat tinggal, pertambahan dalam nilai stok barang-barang berupa bahan mentah, barang yang belum selesai di proses dan barang jadi. Dalam kaitanya dengan perusahaan, Investasi merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang mencakup pengeluaran untuk membeli bahan baku/material, mesin-mesin dan peralatan pabrik serta semua modal lain yang di perlukan dalam proses produksi. Pengeluaran untuk keperluan bangunan kantor, pabrik tempat tinggal karyawan dan bangunan kontruksi lainnya. Perubahan nilai stok atau barang cadangan sebagai akibat dari perubahan jumlah dan harga (Deliarnov, 1995). Dalam pengertian yang lebih luas yang dikaitkan dengan perkembangan pasar modal sekarang, definisi Investasi adalah setiap kegiatan yang hendak menanamkan uang dengan aman (Dj. A Simarmata, 1984). Pada dasarnya investasi merupakan penundaan konsumsi atas sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini untuk digunakan dalam produksi atau ditanam dalam bidang tertentu selama suatu periode waktu, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan diterima di masa mendatang. Contohnya, seorang investor membeli saham pada saat ini dengan perkiraan di masa yang akan datang akan memperoleh keuntungan atau manfaat yang lebih besar melalui


62


penerimaan dividen atau kenaikan harga saham (capital gain). Keuntungan ini merupakan imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi, akibat ketidakpastian aliran dana pada masa yang akan datang. Sementara

itu,

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

pengertian

investasi antara lain : a.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan

kepada

masyarakat

(PP

58/2005

tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah). b.

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya (PP 1/2008 tentang Investasi Pemerintah).

2. Bentuk Investasi Pemerintah Berdasarkan jangka waktu, investasi daerah terdiri dari: a.

Investasi Jangka Pendek, merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Contoh: Pemda membeli deposito berjangka maksimal 12 (dua belas) bulan, dan pembelian SUN, SBI atau SPN.

b.

Investasi Jangka Panjang, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari: 1) Investasi permanen: investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali. Contohnya antara lain : kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2) Investasi non permanen: investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali, contohnya pembelian obligasi, surat utang jangka panjang, bantuan modal kerja, dana bergulir, fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.


63


Berdasarkan jenis, investasi Daerah terdiri dari dua jenis, yaitu: a.

Investasi Surat Berharga Investasi surat berharga terdiri dari: 1) Pembelian Saham 2) Pembelian Surat Utang berupa Surat Utang Negara yang terdiri atas SPN dan Obligasi

b.

Investasi Langsung Investasi langsung terdiri dari: 1) Penyertaan Modal Penyertaan modal adalah investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. 2) Pemberian Pinjaman Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha,

Badan

Layanan

Umum

(BLU),

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya. 3. Sumber Dana Investasi Pemerintah Sumber dana Investasi Daerah dapat berasal dari: a. Surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) b. Keuntungan investasi terdahulu c. Sumber-sumber lainnya yang sah Penggunaan surplus APBD untuk investasi daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). B. Pengelolaan Investasi dan Kerja Sama pemerintah Daerah 1. Pengelolaan Investasi Daerah Pengelolaan keuangan Investasi Daerah adalah sebagai berikut: a. Penganggaran: 1) Investasi

pemerintah

pembiayaan,

daerah

sementara

untuk

dianggarkan Divestasi

dalam

pengeluaran

pemerintah

daerah

dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.


64


2) Penerimaan dari hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 3) Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan

modal

(investasi)

pemerintah

daerah,

sementara

pendapatan bunga atas deposito pada bank umum dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 4) Pengelolaan anggaran investasi daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). b. Pelaksanaan: 1) Penyertaan modal Pemda dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda

tentang

penyertaan

modal

daerah

berkenaan.

Dalam

perkembangan usaha dan investasi bila diperlukan penambahan penyertaan modal dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Perda ABPD tahun anggaran berkenaan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum/pasal tertentu pada Perda APBD dimaksud. 2) Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD. 3) Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. c. Pelaporan 1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. 2) PPKD menyusun laporan keuangan Pemda yang terdiri dari LRA, Neraca,

Laporan

Arus

Kas,

Catatan

Atas

Laporan

Keuangan

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan ikhtisar laporan keuangan BUMD.


65


2. Kerjasama Pemerintah Daerah Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemda dapat bekerja sama dengan Pemda lain dan pihak ketiga dalam rangka penyediaan layanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan PAD. Pihak ketiga yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemda antara lain Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemda meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah, aset daerah, potensi daerah, dan penyediaan layanan umum. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan

memperhatikan

menguntungkan,

prinsip

kesepakatan

efisiensi, bersama,

efektivitas, itikad

sinergi,

baik,

saling

mengutamakan

kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan serta kepastian hukum. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama daerah, Gubernur atau Bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk membantu Kepala Daerah menyiapkan kerja sama daerah. Struktur TKKSD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap dan Anggota tidak tetap. TKKSD beranggotakan perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama yang akan dilakukan oleh daerah. Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam APBD tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara garis besar tahapan kerjasama daerah yaitu : persiapan, penawaran, penyiapan

kesepakatan,

penandatanganan

kesepakatan,

penyiapan

perjanjian, penandatanganan perjanjian dan pelaksanaan. Adapun uraian tahapan tata cara kerja sama daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah.


66


Tabel 1. Tahapan Tata Cara Kerja Sama Daerah Bentuk Kerja Sama Kerja Sama Antar Daerah No .

Tahapan

1.

Persiapan

a. Pembentukan

TKKSD.

b. Inventarisasi

objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemda dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantum kan dalam RKPD sesuai dengan prioritas. rencana kerja sama dengan tahapan: − menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain. − menyiapkan informasi

Kerja Sama Daerah dengan Departemen/LPND

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum

a.

Pembentukan TKKSD

a.

Pembentukan TKKSD

b.

Inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemda dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantum kan dalam RKPD se-suai dengan prioritas.

b.

c.

SKPD yang akan melakukan kerja sama dibantu TKKSD menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian prastudi kelayakan untuk objek

Kepala Daerah menu b. Kepala daerah gaskan masingmenerima usulan masing Satuan Kerja kerja sama dari Perangkat Daerah badan hukum. Objek (SKPD) sesuai bidang kerja sama yang tugasnya untuk diusulkan oleh badan melakukan hukum dapat tidak inventarisasi objek termasuk dalam yang akan daftar prioritas kerja dikerjasamakan dan sama daerah; menjadi kewenangan c. Kepala Daerah selan Pemda dengan jutnya menugaskan berpedoman pada TKKSD untuk RPJMD dan RKPD. membahas dan Dalam hal objek kerja mengevaluasi usulan sama belum ada kerja sama dari dalam RPJMD, maka badan hukum objek yang akan tersebut dan apabila dikerjasamakan wajib dipandang perlu dicantumkan dalam TKKSD atas nama RKPD sesuai dengan Kepala Daerah dapat prioritas. mengundang badan

c. Penyiapan


Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum

a.

Pembentukan TKKSD

67


Bentuk Kerja Sama Kerja Sama Antar Daerah No .

Tahapan

−

dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan. analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.



yang dikerjasamakan

akan

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah c.

Hasil inventarisasi objek kerja sama dari SKPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan skala prioritas.

d.

Kepala Daerah menetapkan SKPD sebagai penanggung jawab kerja sama, dengan tugas: 1) Mempersiapkan kerangka acuan/ proposal/kajian dan atau prastudi kelayakan 2) Melakukan sosialisasi rencana kerja sama; 3) Menyiapkan

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan. d.

TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada Kepala Daerah. Apabila hasil evaluasi menunjukan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum pemprakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (Letter of Intent) kerja

68



Tahapan


Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum sama dengan pemerintah daerah

Rancangan Kesepakatan Bersama; e. Kepala Daerah mene 4) Mempersiapkan tapkan SKPD/penang Rancangan gungjawab kerja Perjanjian Kerja sama, dengan tugas : Sama; 1) Mempersiapkan 5) Menetapkan Tim kerangka acuan/ Seleksi. proposal/kajian dan atau prastudi e. SKPD menyusun dan kelayakan; menetapkan 2) Melakukan kerangka acuan kerja sosialisasi rencana sama untuk dijadikan kerja sama; acuan kerja oleh Tim 3) Mempersiapkan Seleksi. Rancangan Perjanjian Kerja Sama; 4) Menetapkan Tim Seleksi. f.


SKPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi.

69



2.


Tahapan

Penawaran

a.

Menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan

b.

Memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan

c.

d.

Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran kepada daerah lain Kepala Daerah setelah menerima jawaban tawaran rencana kerja sama dari daerah lain untuk dibahas dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama


a.

Kerja sama daerah dengan Departemen /LPND harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.

b.

Menentukan objek yang akan dikerjasamakan

c.

Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran kepada Kementerian/LPND



a.

Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi.

a.


b.

Pengambilan dokumen prakualifikasi

b.


c.

Pemasukan dokumen prakualifikasi

c.


d.

Evaluasi dokumen prakualifikasi

d.


e.

Penetapan hasil prakualifikasi

e.


f.

Pengumuman hasil prakualifikasi

f.


g.

Masa sanggah prakualifikasi

g.


h.

Penyampaian undangan

h.


70




Tahapan

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah i.

Pengambilan dokumen seleksi

i.


j.

Penjelasan (Aanwijzing)

j.


k.

Pemasukan dan pembukaan penawaran

k.


l.

Evaluasi Penawaran

l.

Evaluasi Penawaran

m.

Penetapan Pemenang

m.

n.

Pengumuman Pemenang

Penetapan Pemenang

n.

Pengumuman Pemenang

o.

Masa sanggah

p.

Klarifikasi dan negosiasi

q.

Penunjukan Badan Hukum sebagai Pemenang

o.

Masa sanggah

p.


q.

3.

Penyiapan Kesepakat an

Setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD segera membahas rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama


a.

Setelah Kepala Daerah menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Departemen/LPND,



Kepala Daerah setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada

Kepala Daerah setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada 71




Tahapan

memerintahkan kepada SKPD untuk membahas bersamasama dengan TKKSD dan menyusun rancangan kesepakatan bersama. b.

4.

Penandatanganan Kesepakatan

Kesepakatan Bersama antardaerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah.

5.

Penyiapan Perjanjian

a.

TKKSD masing-masing daerah me-nyiapkan rancangan perjanjian


Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah SKPD untuk bersamasama dengan TKKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak;

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum SKPD untuk bersamasama dengan TKKSD dan menyusun kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak.

Kesepakatan Bersama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah dan pimpinan badan hukum, sesuai kesepakatan para pihak

Kesepakatan Bersama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah dan pimpinan badan hukum, sesuai kesepakatan para pihak

Rancangan kesepakatan bersama SKPD dibahas dengan Departemen/LPND dan hasilnya masingmasing pihak memberikan paraf.

Kesepakatan bersama daerah dengan K/L ditan datangani oleh Kepala Daerah dan Menteri/ Pimpinan Lembaga sesuai kesepakatan para pihak

a.

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum

SKPD dibantu TKKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama

a.

SKPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun

a.

SKPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun

72




Tahapan

kerja sama b.

c.

Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/ tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian KSAD. Ketua TKKSD masingmasing memberikan paraf pada ranca-ngan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Kepala Daerah masingmasing untuk ditandatangani


b.

c.

Dalam menyiapkan rancangan materi per janjian kerja sama, dapat meminta ban tuan pakar / tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Depar temen Dalam Negeri. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian. Ketua TKKSD dan Departemen / LPND memberikan paraf pada rancangan perjanjian.

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah rancangan perjanjian b.

c.

d.

Dalam menyusun ran cangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar / tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Depar-temen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait. Pelaksanaan perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyakakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum rancangan perjanjian kerja sama. b.

Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/ tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait.

c.

Pelaksanaan perjan jian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyara kat sebelum ditanda tangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

d.

Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan

73



Tahapan


Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari. e.

f.


Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkore ksi rancangan perjanjian kerja sama. Apabila perubahan/ koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung me nyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/ koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan kepala daerah yang selanjut nya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari. e.

Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkore ksi rancangan perjanjian kerja sama.

f.

Apabila perubahan/ koreksi tersebut dini lai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan kepala daerah yang selan jutnya dikomunikasikan kembali kepada 74



Tahapan


Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah g.

h.


Apabila badan hukum menolak, maka kepala daerah dapat mena warkan kepada badan hukum peringkat kedua untuk menjadi mitra kerja sama. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka kepa la daerah dapat mena warkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD membe rikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum badan hukum. g.

Apabila badan hukum menolak, maka kepala daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat kedua untuk menjadi mitra kerja sama. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka kepala daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.

h.

Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan 75



6.

Tahapan

Penandata nganan perjanjian

Perjanjian kerjasama antardaerah ditandatangani oleh Kepala Daerah. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepa katan dari para pihak



Perjanjian kerja sama daerah dengan Departemen/LPND ditandata-ngani oleh Kepala Daerah dan Menteri/ Pimpinan LPND sesuai kesepakatan para pihak


a.

Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masingmasing pihak, SKPD menyiapkan penanda tanganan perjanjian kerja sama dengan ketentuan apabila diperlukan jaminan, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi sebesar 5 % dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlakunya adalah sejak tanggal penandatangan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum perjanjian kerja sama.

a.

Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masingmasing pihak, SKPD menyiapkan penanda tanganan perjanjian kerja sama dengan ketentuan apabila diperlukan jaminan, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi sebesar 5 % dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlakunya adalah sejak tanggal penandatangan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan 76




Tahapan

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah berakhir.

7.

Pelaksanaa n

a.

Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan ren-cana kerja yang telah disepakati. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah.

b.

Dalam pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian / adendum atas persetujuan


a.

Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja sama yang telah disepakati. Apabila dalam rencana kerja sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksa naannya berpedoman pada peraturan perundangundangan

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum berakhir.

b.

Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan badan hukum sesuai kesepakatan para pihak

b.

Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan badan hukum sesuai kesepakatan para pihak

a.

Para pihak bertanggungjawab atas pelak sanaan kerja sama sesuai dengan perjan jian kerja sama. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

a.

b.

Apabila dalam pelaksanaan kerja

Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b.

Apabila dalam

77




Tahapan

bersama Kepala Daerah. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau meng akibatkan penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan DPRD c.

3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian KSAD, masing- masing SKPD yang melakukan KSAD dibantu oleh badan kerja sama dan dapat didampingi oleh tim penilai eksternal, mela kukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap: barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian KSAD dan kewajiban atau utang yang menjadi beban


b.

Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama.

c.

Tiga bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.

d.

Hasil kerja sama dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD.

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan pera turan perundang-undangan, maka Kepala Daerah dapat melakukan peru-bahan/ adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD. c.

Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan. Hasil yang berupa uang harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka Kepala Daerah dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD. c.

Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan. Hasil yang berupa uang harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli

78



Tahapan



KSAD. d.

e.

Hasil penilaian dilapor kan kepada Kepala Daerah melalui SKPD masing-masing.

peraturan perundangan. d.

Hasil KSAD yang berupa barang dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD.

e.


Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pem bagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bah wa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dila kukan kembali mela

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum Daerah sesuai dengan peraturan perundangan. d.

Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pem bagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.

e.

Dalam hal pemerin tah daerah memutus kan bahwa pengelo 79



Tahapan


Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Daerah lui kerja sama de ngan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi kembali f.


Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD.

Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum laan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebe lum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi kembali f.


80



81


Dalam pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah, terdapat beberapa bentuk/model kerja sama yang dapat dilakukan, yaitu : a.

Bentuk/Model Kerja Sama Antar Daerah (KSAD). 1) Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antardaerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan jurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama. 2) Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah adalah kerja sama antardaerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan jurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan. 3) Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan

suatu

kompensasi

tertentu

kepada

daerah

yang

memberikan pelayanan. 4) Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi adalah kerja sama antardaerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan. 5) Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerja sama antardaerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan jurisdiksi masing-masing; Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya. 6) Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan adalah kerja sama antardaerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian. 7) Kerja Sama Pertukaran Layanan adalah kerja sama antardaerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).


81


8) Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan adalah kerja sama antardaerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama. 9) Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan adalah kerja sama antardaerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu. Adapun contoh proyek KSAD : 1) Kerja sama regional level provinsi, contoh: Badan Kerja sama Pembangunan

(BKSP)

JABODETABEKJUR,

Badan

Kerja

sama

Regional Sulawesi (BKRS). 2) Kerja

sama

antar

kab/kota,

contoh:

Sekretariat

Bersama

KARTAMANTUL (Kab Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab Bantul), Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) SUBOSUKA WONOSERATEN (Kota Surakarta, Kab Boyolali, Kab Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab Sragen dan Kab Klaten. 3) Kerja sama dalam bentuk Asosisasi, contoh: APKASI (Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). b.

Bentuk/Model Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Departemen/LPND : 1) Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk merumuskan tujuan bersama berkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menyelaraskan

kebijakan,

rencana

strategis,

peraturan

untuk

mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya. 2) Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu. 3) Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu kerja sama daerah dengan

Departemen/LPND

meningkatkan

layanan

publik

untuk

mengembangkan

tertentu,

dengan

mana

dan/atau mereka

menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendirisendiri rencana dan program yang berkait dengan kewenangannya masing-masing.


82


c.

Bentuk/Model Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum : 1)

Kontrak Pelayanan - Kontrak Operasional/Pemeliharaan Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik - Kontrak Kelola Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki pemerintah daerah. - Kontrak Sewa Badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada pemerintah daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu - Kontrak Konsesi Badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas

serta

pemberian

layanan

kepada

masyarakat

dan

penyediaan modal kerjanya. 2) Kontrak Bangun - Kontrak Bangun Guna Serah Badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah. - Kontrak Bangun Serah Guna Badan

usaha

bertanggung

jawab

untuk

membangun

infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya

lalu

penguasaan

kepemilikannya

dan

infrastruktur/fasilitas kepada

tersebut

diserahkan

pemerintah

daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada badan


83


usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar. - Kontrak Bangun Sewa Serah Badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut. 3) Kontrak Rehabilitasi - Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar. - Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah Badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar. - Kontrak Patungan Pemerintah daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun atau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan. Adapun contoh proyek kerjasama pemerintah daerah dengan badan hukum (swasta) : 1) Proyek Instalasi Air Minum Sepatan, yang merupakan kerja sama antara Pemda Kabupaten Tangerang dengan PT Aetra Air Tangerang.


84


2) Pengelolaan operasional bus Trans Yogya, yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Yogyakarta dengan beberapa koperasi angkutan perkotaan di Yogyakarta (Kopata, Puskopkar, Pemuda, Aspada dan DAMRI UBK). 3) Proyek pembangunan jembatan selat sunda, yang merupakan kerja sama antara Provinsi Banten, Provinsi Lampung dan PT. Bangun Graha Sejahtera Mulia (Artha Graha Network).


85

REFERENSI

REFERENSI 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Hutang Negara/Daerah 5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 6. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

179/PMK/2008

tentang

Tata

Cara

Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana dalam Rekening Induk Dana Investasi 7. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

180/PMK/2008

tentang

Tata

Cara

Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Investasi 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamankan kepada BUMN atau Pemda 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010.


86

REFERENSI

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM. 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada Pemda 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada PDAM; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman RDI pada BUMN/PT 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2008 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada PDAM 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tanggal 18 Agustus 2009 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.241/PMK.05/ 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Kredit Usaha PembibitanSapi 21. Peraturan Direktur Jenderal Nomor Nomor Per-31/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas.


87


KATA PENGANTAR Kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun modul panduan dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan negara dengan nama Modul Manajemen Investasi Pemerintah. Penyusunan

modul

ini

bertujuan

agar

Satuan

Kerja

Kementerian

Negara/Lembaga memiliki panduan dalam pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menjadi tanggung jawabnya. Modul ini disusun oleh Tim Penyusunan dan Penyempurnaan Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya dan telah dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modul ini disusun berdasarkan fungsi pengelolaan Keuangan Negara dengan sistematika penulisan uraian detail pemaparan yang merupakan penjabaran dari peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

sehingga

memudahkan

dalam

pemahamannya. Semoga Modul Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga ini bermanfaat bagi semua pihak dan khususnya bagi Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Jakarta,

Juni 2013

Penyusun,

Direktorat


Jenderal

Perbendaharaan

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………. i DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………………………… ii BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................. 1 A. LATAR BELAKANG .............................................................................................................. 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................................................... 2 1. Tujuan Instruksional Umum…………………………………………………………………………………..2 2. Tujuan Instruksional Khusus………………………………………………………..2 C. RUANG LINGKUP ............................................................................................................... 3 BAB II MANAJEMEN INVESTASI ................................................................................. 4 A. INVESTASI PEMERINTAH ................................................................................................... 4 1. Latar Belakang………………………………………………………………………………………………………..4 2.

Lingkup dan Bidang Investasi Pemerintah…………………………………………………………………4

3. Asas Pelaksanaan Investasi Pemerintah………………………………………………….…………6 4. Kewenangan Pelaksanaan Investasi Pemerintah………………………………………………6 5. Proses / Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah………………………………….7 6. Manajemen Investasi Pemerintah………………………………………………………………………..8 B. PENERUSAN PINJAMAN .................................................................................................. 11 1.

Latar belakang kebijakan penerusan pinjaman………………………………………………..11

2.

Mekanisme Penerusan Pinjaman / Subsidiary Loan Agreement (SLA)…………13

3.

Penarikan Pinjaman Luar Negeri……………………………………………………………………….14

4.

Penatausahaan transaksi penerusan pinjaman………………………………………………..20

5.

Monitoring Pinjaman BUMN, BUMD, dan Pemda…………………………………………….29

6.

Restrukturisasi Pinjaman/Penerusan Pinjaman………………………………………………..41

7.

Penutupan Perjanjian…………………………………………………………………………………………..46

B A B III KREDIT PROGRAM .................................................................................... 47 A.

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)…………………………….……..47

B.

Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP)…………………………………………………………………………………….49

C.

Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nangroe Aceh Darussalam dan Nias......….52

D.

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)…………………………………………….54

E.

Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)….…………………………………………..55

F.

Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK)……….………………………………………….57

G.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)…………...………………………...…………………. 59


ii


BAB IV INVESTASI DAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH …..…..…………. 63 A. Definisi, Bentuk dan Sumber Investasi Pemerintah Daerah ……………….….. 63 1. Definisi Investasi ……………………………………………………………...….. 63 2. Bentuk Investasi Pemerintah Daerah …………………...……………………… 64 3. Sumber Dana Investasi Pemerintah Daerah …………………………….……. 65 B. Pengelolaan Investasi dan Kerjasama Pemerintah Daerah …………….… …. 65 1. Pengelolaan Investasi pemerintah Daerah ………………………………….... 65 2. Kerjasama Pemerintah Daerah ………………………………………………... 66 REFERENSI…………………………………………………………………………………. 82


iii


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Fungsi manajemen investasi sebagai salah satu core business Ditjen Perbendaharaan memiliki cakupan yang cukup luas dan sangat strategis bagi pemerintah. Penyaluran dana investasi dan penerusan pinjaman merupakan tugas manajemen investasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sisi pemerintah. Sedangkan pemberian subsidi bunga dan penjaminan kredit program berfungsi sebagai lokomotif bagi percepatan program pengembangan sektor riil. Melalui

penyaluran

dana

investasi,

pemerintah

berperan

sebagai

katalisator bagi tersedianya proyek-proyek infrastruktur yang akan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan sekaligus menarik investasi sektor swasta untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, melalui pembiayaan investasi yang dilaksanakan, pengurangan biaya-biaya produksi juga akan terwujud sehingga akan menambah daya saing produk dalam negeri. Melalui penerusan pinjaman, pemerintah berperan sebagai financial intermediary, dimana pemerintah mendapatkan dana melalui pembiayaan luar negeri dan sekaligus memberikan akses pembiayaan bagi proyek-proyek investasi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pemerintah Daerah (Pemda) dan telah direncanakan dalam Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM).

Karena

ketentuan

perundang-undangan, BUMD dan Pemda tidak diperkenankan untuk meminjam secara langsung kepada kreditur/lender luar negeri. Kebijakan yang sama juga diperlakukan bagi BUMN apabila pinjaman luar negeri mempersyaratkan jaminan oleh Pemerintah. Namun disamping adanya ketentuan tersebut, dana penerusan pinjaman merupakan alternatif pembiayaan yang murah bagi proyek-proyek yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD/Pemda. Kebijakan kredit program merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi(UMKMK) dengan cara peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat yang menjadi target program pemerintah melalui skema-skema kredit program. Dengan demikian, kredit program mampu memperkokoh UMKMK sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan


1


Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah daerah dalam rangka peningkatan potensi kapabilitas, dan efektifitas semua pelaku pembangunan, termasuk pemda itu sendiri perlu untuk melakukan intervensi. Alat intervensi di tingkat pemerintahaan daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Selain itu Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan potensi kapabilitas fiskalnya dapat melakukan investasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah atau pihak ketiga lainnya. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Tujuan Instruksional Umum Penulisan modul manajemen investasi ini bertujuan untuk memerikan pemahaman komprehensif kepada penyuluh perbendaharaan dan pembaca lain tentang fungsi manajemen investasi yang ada dalam sistem pemerintahan di Indonesia, terbatas pada ruang lingkup bahasan dalam modul. 2. Tujuan Instruksional Khusus Setelah mempelajari keseluruhan isi modul ini, pembaca diharapkan dapat memahami hal-hal berikut: a.

Investasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2011, dengan subbahasan sebagai berikut:

b.

1)

Latar belakang dan konsep investasi pemerintah

2)

Lingkup dan Bidang Investasi Pemerintah

3)

Asas Pelaksanaan Investasi Pemerintah

4)

Kewenangan Pelaksanaan Investasi Pemerintah

5)

Proses / Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah

6)

Manajemen Investasi Pemerintah

Fungsi dan Pelaksanaan Penerusan Pinjaman, dengan subbahasan sebagai berikut: 1)

Latar belakang kebijakan penerusan pinjaman

2)

Mekanisme Penerusan Pinjaman / Subsidiary Loan Agreement (SLA)

3)

Penarikan Pinjaman Luar Negeri

4)

Penatausahaan transaksi penerusan pinjaman

5)

Monitoring Pinjaman BUMN, BUMD, dan Pemda

6)

Restrukturisasi Pinjaman/Penerusan Pinjaman

7)

Penutupan Perjanjian


2


c.

Fungsi dan Pelaksanaan Kredit Program, dengan subbahasan sebagai berikut: 1)

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

2)

Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)

3)

Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nangroe Aceh Darussalam dan Nias (KPP NAD Nias)

4)

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

5)

Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)

6)

Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK)

7)

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

d. Investasi dan Kerja Sama Pemerintah Daerah, dengan subbahasan sebagai berikut: 1)

Definisi investasi

2)

Bentuk Investasi Pemerintah Daerah

3)

Sumber Dana Investasi Pemerintah Daerah

4)

Pengelolaan Investasi pemerintah Daerah

5)

Kerjasama Pemerintah Daerah

C. RUANG LINGKUP Modul ini memiliki empat ruang lingkup bahasan, yaitu: 1. Investasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2008; 2. Penerusan Pinjaman; 3. Kredit Program; 4. Investasi dan Kerja sama Pemerintah Daerah.


3


B A B II MANAJEMEN INVESTASI A. INVESTASI PEMERINTAH 1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 41 telah mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tujuanmemperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Amanat Undang-Undang tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah. Namun, sesuai dengan perkembangan keadaan, dirasakan perlu dilakukan revisi PP tersebut untuk memberikan peluang kerjasama yang lebih luas dalam berinvestasi dengan menambah bentuk investasi pemerintah. Selanjutnya, sebagai hasil revisi tersebut telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah pada tanggal 4 Februari 2008. Sebagai aturan pelaksanaan telah diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan(PMK), antara lain: a.

PMK Nomor 179/PMK/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana dalam Rekening Induk Dana Investasi

b.

PMK Nomor 180/PMK/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah

c.

PMK Nomor 181/PMK/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah

d.

PMK Nomor 182/PMK/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Investasi

e.

PMK Nomor 183/PMK/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah

2. Lingkup dan Bidang Investasi Pemerintah Pada prinsipnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi. Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut, maka kewenangan pengelolaan investasi pemerintah


4


pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Kewenangan investasi pemerintah meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, Investasi Pemerintah dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: a. Investasi Surat Berharga dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu investasi dengan cara pembelian saham dan/atau investasi dengan cara pembelian surat utang. Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, yaitu memperoleh keuntungan berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu. b. Investasi Langsung dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman. Investasi langsung berupa pemberian pinjaman dilaksanakan pada bidang infrastruktur atau bidang lain sesuai persetujuan Menteri Keuangan.

Gambar 1 Lingkup dan Bidang Investasi Pemerintah oleh Pusat Investasi Pemerintah


5


Sumber: PIP

3. Asas Pelaksanaan Investasi Pemerintah Pengelolaan investasi Pemerintah harus dilaksanakan dengan mengacu pada asas-asas berikut : a.

Asas fungsional Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang investasi dilaksanakan sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki.

b.

Asas kepastian hukum Investasi pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.

Asas efisiensi Investasi pemerintah diarahkan agar sesuai dengan batasan standar kebutuhan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

d.

Asas akuntabilitas Setiap kegiatan investasi pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

e.

Asas kepastian nilai Investasi pemerintah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi.

4. Kewenangan Pelaksanaan Investasi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah, dinyatakan bahwa ruang lingkup pengelolaan investasi pemerintah

meliputi

pertanggungjawaban

perencanaan, investasi,


pelaksanaan,

pengawasan

dan

penatausahaan divestasi.

dan

Sedangkan

6


kewenangan Menteri Keuangan dalam hal pengelolaan investasi pemerintah meliputi kewenangan regulasi, supervisi dan operasional. a. Kewenangan Regulasi Kewenangan regulasi dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan (Up. Direktorat Sistem Manajemen Investasi) b. Kewenangan Supervisi Kewenangan supervisi dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah Pusat (KIPP) c. Kewenangan Operasional Kewenangan operasional dilaksanakan oleh suatu Badan Investasi Pemerintah berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), yaitu Pusat Investasi Pemerintah.

Dalamrangka

melaksanakan

kewenangan

operasional,

diterbitkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat InvestasiPemerintah. 5. Proses / Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah Mekanisme pelaksanaan investasi pemerintah dapat dijelaskan di bagan di bawah ini. Proses / Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah

Keterangan Bagan : a. PIP menyampaikan RKI kepada DJPBN cq Dit. SMI sebagai bahan penyusunan DIPA;


7


b. Dit. SMI membuat RKA kepada DJA untuk diterbitkan SAP SK dan selanjutnya keDirjen Perbendaharaan untuk dilakukan pengesahan DIPA c. PIP mengajukan permohonan pencairan kegiatan investasi melalui Dit. SMI selakuKPA; d. Dit. SMI menerbitkan SPM untuk diajukan ke KPPN Jakarta II (Keputusan DirjenPerbendaharaan No.KEP-239/PB/2009); e. KPPN Jakarta II selanjutnya menerbitkan SP2D Investasi Pemerintah danmelaksanakan pembayaran ke PIP (RIDI); Langkah 1 s.d. 5 dilaksanakan apabila PIP komitmennya sudah disetujui KIPP f.

BUMN/BUMD/BLU/Pemda/BLUD/Swasta/Asing

menyerahkan

proposal investasikepada PIP; g. PIP selanjutnya melakukan analisa kelayakan dan risiko investasi sesuai amanat PP1/2008 dan PMK 181/2008; h. a)Apabila diterima, proposal investasi dapat diteruskan oleh PIP ke rapat KIPP untuk diperoleh rekomendasi keputusan final diterima/ditolaknya proposal investasi; b)Apabila ditolak, proposal investasi dikembalikan kepada BUMN/BUMD/BLU/BLUD/Swasta/Asing. i.

Dalam rapat KIPP, dibahas proposal investasi yang diajukan, selanjutnya dikeluarkan rekomendasi diterima/ditolak;

j.

a)Apabila diterima, proposal investasi dapat direkomendasikan untuk diteruskan keproses berikutnya; b)Apabila ditolak, maka proposal investasi dikembalikan kepada BUMN/BUMD/BLU/Pemda/BLUD/Swasta/Asing.

k. Berdasarkan rekomendasi KIPP tersebut, maka PIP melakukan kerjasama

investasi

dengan

BUMN/BUMD/BLU/BLUD/Swasta/Asing; l.

Setelah semua transaksi dan kegiatan investasi dilaksanakan, PIP menyampaikanlaporan pelaksanaan kegiatan investasi kepada Dit. SMI.

6. Manajemen Investasi Pemerintah Manajemen atas Investasi Pemerintah dilaksanakan dengan mengadopsi best practices yang telah ada. Dalam pelaksanaannya, proses manajemen atas Investasi

Pemerintah


meliputi

perencanaan,

pelaksanaan

investasi,

8


penatausahaan,

dan

pertanggungjawaban

investasi,

pengawasan,

dan

divestasi. a.

Perencanaan Investasi Perencanaan investasi merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah dengan menganut prinsip kehati-hatian sehingga tujuan investasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan Investasi Pemerintah memerlukan suatu koordinasi kelembagaan pada pengelolaan Investasi Pemerintah, termasuk dalam perencanaan kebutuhan dan sumber dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah. Hal ini telah diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah.

b.

Pelaksanaan Investasi Pelaksanaan Investasi Pemerintah dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan c.q Komite Investasi Pemerintah Pusat. Pada pelaksanaan investasi surat berharga, inisiatif pelaksanaan

investasi dapat berasal dari

Pusat Investasi

Pemerintah. Sedangkan pada investasi langsung, dilakukan dengan prinsip menitik beratkan pada sumber dana komersial/swasta serta meminimalkan sumber dana pemerintah. Hal ini sesuai dengan konsekuensi logis bahwa peran pemerintah sebenarnya sebatas memberikan dukungan sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Proses pelaksanaan Investasi Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah. c.

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Investasi Untuk

mewujudkan

transparansi

dan

akuntabilitas

dalam

pelaksanaan Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah selaku operator investasi harus menyelenggarakan akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah. Akuntansi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (untuk Badan Investasi Pemerintah

berbentuk

Badan

Hukum)

dan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (untuk Badan Investasi Pemerintah berbentuk Satuan Kerja). Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Investasi


9


Pemerintah, PusatInvestasi Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. Proses penatausahaan dan pertanggungjawaban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor182/PMK.05/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Kegiatan Investasi. d.

Pengawasan atas Pelaksanaan Investasi Sebagai

pelaksanaan

mekanisme

check

and

balance

atas

pengelolaan Investasi Pemerintah, perlu pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi. Fungsi ini diharapkan dapat membantu menciptakan pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) pada pengelolaan Investasi Pemerintah. Hal ini untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyimpangan sehingga dengan pengawasan tersebut, diharapkan agar pelaksanaan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Proses supervisi investasi dilaksanakan oleh Komite Investasi Pemerintah Pusat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008. e.

Divestasi Dalam pengelolaan Investasi Pemerintah, peran Pusat Investasi Pemerintah

sebagai

memfasilitasi pembangunan

pelaku

terciptanya nasional.

investasi

pertumbuhan Pada

mempunyai ekonomi

prinsipnya,

maksud dalam

investasi

untuk rangka

yang

telah

dilaksanakan secara baik akan berakhir melalui divestasi yang juga baik. Proses divestasi yang dilakukan atas investasi surat berharga dapat memperoleh manfaat ekonomi, sedangkan divestasi atas investasi langsung dimaksudkan dapat diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan fasilitas infrastruktur dan bidanglainnya guna memacu roda perekonomian masyarakat. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

183/PMK.05/2008

tentang

Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah. f.

Manajemen Risiko Investasi Pemerintah Dalam rangka mengurangi risiko pelaksanaan Investasi Pemerintah, disamping menargetkan tingkat pendapatan yang diharapkan, hal penting yang harus selaludi perhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang akan berpengaruh, baik terhadap pendapatan maupun modal Pusat Investasi Pemerintah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko


10


sebagai langkah-langkah antisipasi dan mitigasi munculnya variabel risiko Investasi

Pemerintah

sangat

penting

untuk

diperhatikan

dalam

perencanaan maupun pelaksanaan investasi. B.

PENERUSAN PINJAMAN 1. Latar belakang kebijakan penerusan pinjaman Pemerintah Republik Indonesia mulai awal Pelita I tahun 1969 telah membuka kran bagi masuknya bantuan/pinjaman luar negeri untuk membiayai sebagian pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, maka pemerintah berusaha memberdayakan seluruh potensi yang ada guna mendukung pembangunan ekonomi nasional, termasuk pemberdayaan BUMN/BUMD/Koperasi sebagai unit-unit usaha yang dapat mendukung proses

pembangunan

BUMN/BUMD/Koperasi

tersebut. tersebut

pada

Mengingat waktu

itu

kondisi masih

keuangan

lemah,

maka

Pemerintah menyisihkan anggaran dalam bentuk fasilitas pinjaman untuk membantu keuangan mereka agar dapat mengoptimalkan kemampuannya bagi pembangunan. Anggaran yang disediakan tersebut khususnya berupa pinjaman

luar

negeri

Pemerintah

yang

diteruspinjamkan

kepada

BUMN/BUMD/Koperasi beserta dana lokal sebagai pendamping pinjaman luar negeri.

Untuk

menampung

pengembalian

pinjaman

luar

negeri

dan

penyediaan dana pendamping, maka dipandang perlu untuk dibuka Rekening Dana Investasi di Bank Indonesia dengan keputusan Dewan Moneter No.07/KEP/DM/1971. Penerusan pinjaman luar negeri dan penyediaan dana lokal pendamping tersebut terus berkembang, terlebih setelah dikeluarkannya Keppres No. 59 tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri Rekening Dana Investasi (RDI) dibentuk oleh Dewan Moneter berdasarkan Keputusan Dewan Moneter No. 07/KEP/DM/1971 tanggal 31 Desember 1971 merupakan kelanjutan dari pengelolaan pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan, dan sudah dilaksanakan sebelum tahun 1971. Seiring dengan

perkembangan

pembangunan

nasional,

terutama

menyangkut

pembangunan daerah, maka disamping RDI pemerintah juga membuka Rekening Pembangunan Daerah (RPD). RPD dibentuk oleh Menteri Keuangan Berdasarkan surat No.495/MK.01/1986 tanggal 7 Mei 1986 untuk menampung dana yang dipergunakan sebagai pinjaman kepada Pemerintah Daerah.


11


Rekening Dana Investasi yang selanjutnya disingkat RDI adalah rekening Pemerintah Pusat yang dibentuk melalui Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971 tanggal 31 Desember 1971. Rekening ini merupakan salah satu sumber dana alternatif bagi pemerintah daerah/BUMN/BUMD untuk membiayai kegiatannya. Sumber dana RDI berasal dari pembayaran kembali pokok pinjaman penerusan pinjaman dan pinjaman RDI kepada BUMN, BUMD dan Pemda, pembayaran biaya administrasi, denda dan biaya lainnya yang timbul dari penerusan pinjaman dan pinjaman RDI, pengembalian dana APBN yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pembiayaan investasi dan modal kerja proyek pemerintah, dana APBN yang dialokasikan oleh pemerintah RDI guna pembiayaan investasi dan modal kerja proyek pemerintah dan pembayaran kembali dana talangan dari RDI yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan program pemerintah. Rekening Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah rekening Pemerintah Pusat yang digunakan sebagai sumber dana pinjaman daerah bagi pembiayaan investasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan prasarana yang terdiri dari air bersih. persampahan, terminal (baik darat, sungai dan danau), pasar serta rumah sakit umum daerah. Sumber dana RPD berasal dari pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri, pembayaran kembali pokok pijaman yang berasal dari RPD yang dipinjamkan kepada Pemda dan BUMD, pembayaran biaya bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, dana APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk RPD guna pembiayaan investasi proyekproyek pemerintah daerah, serta pinjaman atau hibah kepada pemerintah dari luar negeri. Saat ini tidak terdapat lagi pinjaman baru yang bersumber dari RDI dan RDP, mengingat pembiayaan yang berasal dari Pemerintah harus memalui mekanisme APBN yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penyusunan payung hukum. Dengan demikian saat ini Pemerintah hanya mengelola penatausahaan pinjaman yang berasal dari pinjaman RDI dan RPD sebelum tahun 2007.


12


Perkembangan Kebijakan RDI/RPD

Direktorat SMI selaku pengelola pinjaman RDI/RPD menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perhitungan, penagihan dan pembayaran atas pinjaman tersebut. Dalam rangka pelaksanaan fungsi dimaksud. Direktorat SMI melakukan perhitungan, penagihan, penarikan pinjaman RDI/RPD serta melakukan pengadministrasian pembayaran kembali pinjaman dimaksud. 2. Mekanisme Penerusan Pinjaman / Subsidiary Loan Agreement (SLA) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa untuk membiayai dan mendukung kegiatan prioritasm dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta penerusan pinjaman atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/ Badan Usaha MilikDaerah. Penerusan pinjaman atau sering disebut Subsidiary Loan Agreement (SLA) pada dasarnya merupakan pinjaman yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan diteruspinjamkan ke BUMN/Pemda/BUMD. Mekanisme pemberian penerusan pinjaman saat ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Secara sederhana, skema penerusan pinjaman dapat dilihat pada bagan di bawah ini. MODUL MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH

13


Skema Penerusan Pinjaman

Pelaksanaan penerusan pinjaman dimulai dengan penandatanganan perjanjian pinjaman luar negeri/Loan Agreement (LA) antara Pemerintah yang diwakili oleh Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU) dengan lender. Pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN/BUMD/Pemda dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan d.h.i. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, untuk diteruskan kepada debitur dimana ketentuan dan persyaratan pinjaman dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) atau lebih dikenal dengan sebutan Subsidiary Loan Agreement (SLA). Oleh Dit. SMI, seluruh dana penerusan pinjaman yang direncanakan akan ditarik dalam satu tahun akan dianggarkan dalam DIPA Penerusan Pinjaman

dan

dilaporkan

di

Laporan

Keuangan

Kuasa

Pengguna

Anggaran/Pembantu BUN Bagian Anggaran 999.04. Di sisi lain, berdasarkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam DIPA tersebut, debitur dapat membuat perikatan dengan pihak ketiga pelaksana proyek-proyek yang dibiayai dari SLA. Setiap terjadi progress pekerjaan, debitur akan menagihkan kepada Dit. SMI untuk kemudian diproses pembayarannya oleh Dit. SMI selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA 999.04. Berdasarkan dokumendokumen yang dikirimkan oleh debitur, Dit. SMI akan membuat Surat Permintaan Membayar (SPM) kepada KPPN Khusus Jakarta VI (KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah). 3. Penarikan Pinjaman Luar Negeri Mulai tahun 2009 proses penarikan/pencairan pinjaman didasarkan pada PMK No.207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamankan kepada BUMN atau Pemda. Sesuai dengan PMK dimaksud proses pencairan melalui Direktorat SMI yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk DIPA Penerusan Pinjaman.


14


Terdapat empat cara proses pencairan pinjaman luar negeri termasuk yang diteruspinjamkan kepada BUMN/BUMD/Pemda (SLA), yaitu melalui Pembayaran Langsung (Direct Payment), Pembukaan Letter of Credit (L/C), Rekening Khusus (Special Account), dan Pembiayaan Pendahuluan (PreFinancing).1 a.

Pembayaran Langsung (Direct Payment) Pengguna

mengajukan

permintaan

penarikan

dana

dengan

melampirkan Kontrak PBJ serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada Dit. SMI selaku KPA-PP. Subdit Pinjaman BUMN/Subdit Pinjaman Daerah

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan

Pengujian atas dokumen dari Pengguna Dana antara lain: 1)


2)

SKTJM;

3)

Kontrak/SPK;

4)


5)


6)


7)


8)

BAP/BASTP;

9)

Kuitansi;

10) Faktur Pajak dan SSP; 11) Jaminan Bank; 12) NOL, Aproval, NPWP,dokumen lain yg dipersyarakan lender. Selanjutnya, PPK menyusun dan menyampaikan surat permintaan penerbitan aplikasi penarikan dana dengan cara PL kepada Subdit VSAP. Subdit

VSAP

selaku

pejabat

penerbit

SPM

melakukan

pencocokan

kelengkapan dokumen antara lain dokumen pendukung SPP, ketersedian pagu anggaran dalam DIPA, kebenaran atas pihak yang ditunjuk (nm orang/perusahaan, alamat, nomor rek, nama bank), nilai tagihan yang harus dibayar, dan jadwal waktu pembayaran. Selanjutnya, Subdit VSAP menyusun dan menyampaikan surat (cover Letters) atas surat permintaan penerbitan aplikasi penarikan dana tersebut kepada KPPN Khusus Jakarta VI. KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan APD-PL dan menyampaikan ke PPHLN. Atas dasar APD-PL sesuai ketentuan yang disepakati dalam NPPHLN 1

PMK 143/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan Atau Hibah Luar Negeri


15


antara lain Rekanan menerima pembayaran langsung dari PPHLN, Pemda menerima pembayaran dari PPHLN ke rekening kas daerah,

selanjutnya

Pemda melakukan pembayaran kepada pihak rekanan paling lambat dua hari kerja. Atas setiap transaksi pembayaran tersebut Dit.EAS-DJPU menerima NOD atau dokumen lain yg dipersamakan. DJPU menyampaikan copy NOD ke Ditjen PBN. Atas dasar NOD/ dokumen lain yang dipersamakan, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP3-PP serta mengirimkannya ke KPA-PP, BI, dan Pengguna Dana PP. b.

Pembukaan Letter of Credit (L/C) Pengguna

mengajukan

permintaan

penarikan

dana

dengan

melampirkan Kontrak PBJ serta Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada Dit. SMI selaku KPA-PP. Subdit Pinjaman BUMN/Subdit Pinjaman Daerah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pengujian atas dokumen dari Pengguna Dana antara lain: 1)


2)

SKTJM;

3)

Kontrak/SPK;

4)


5)


6)


7)


8)

BAP/BASTP;

9)

Kuitansi;

10)


11)

Jaminan Bank;

12)

NOL, Aproval, NPWP,dokumen lain yg dipersyarakan lender. Selanjutnya, PPK menyusun dan menyampaikan surat permintaan

penerbitan aplikasi penarikan dana dengan cara LC kepada Subdit VSAP. Subdit

VSAP

selaku

pejabat

penerbit

SPM

melakukan

pencocokan

kelengkapan dokumen antara lain dokumen pendukung SPP, ketersedian pagu anggaran dalam DIPA, kebenaran atas pihak yang ditunjuk(nm orang/perusahaan, alamat, nomor rek,nama bank), nilai tagihan yang harus dibayar, dan jadwal waktu pembayaran. Selanjutnya, Subdit VSAP menyusun


16


dan menyampaikan surat (cover Letters) atas surat permintaan penerbitan aplikasi penarikan dana tersebut kepada KPPN Khusus Jakarta VI. Berdasarkan surat permintaan penerbitan aplikasi penarikan dana tersebut, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SKP a.n. Pengguna Dana PP dan mengirimkannya ke BI dgn tembusan kepada Ditjen BC, KPA-PP, dan Pengguna Dana PP. Berdasarkan SPP-SKP, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SKP a.n. Pengguna Dana PP dan mengirimkannya ke BI dgn tembusan kepada Ditjen BC, KPA-PP, dan Pengguna Dana PP. Berdasarkan SKP, Pengguna Dana PP memberitahukan ke rekanan/ importir untuk mengajukan pembukaan L/C, selanjutnya rekanan/ importir mengajukan permintaan pembukaan L/C ke BI atau Bank dgn melampirkan kontrak PBJ dan daftar barang yg akan diimpor (master list) yg disetujui Pengguna Dana PP serta dokumen pendukung lainnya yg diatur oleh BI atau Bank. Atas dasar SKP dan permintaan L/C dari rekanan/ importir, BI atau Bank membuka L/C ke bank koresponden dan tembusan dokumen pembukaan L/C disampaikan ke KPPN Khusus Jakarta VI dan Dit.EAS-DJPU, dgn nilai L/C yg dibuka tidak boleh melebihi nilai SKP. Atas dasar L/C yg telah dibuka, BI atau Bank mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat pernyataan kesediaan melakukan pembayaran (letter of commitment) ke PPHLN, kecuali jika L/C dibuka pada bank PPHLN. Sebagai pemberitahuan realisasi pencairan L/C, Dit.EAS- DJPU dan BI atau Bank menerima NOD/ dokumen lain yg dipersamakan dari PPHLN. DJPU menyampaikan copy NOD kepada Ditjen PBN. Berdasarkan

dokumen

realisasi

L/C

yg

diterima

dari

bank

koresponden, BI atau Bank menerbitkan Nota Disposisi sebagai realisasi L/C dan menyampaikan tembusannya ke KPPN Khusus Jakarta VI dan Pengguna Dana PP. Berdasarkan Nota Disposisi BI atau Bank, BI membukukan ekuivalen rupiah ke Rekening Kas Negara dgn menerbitkan Nota Debet/Kredit sebagai realisasi pencairan L/C dan menyampaikan tembusannya ke KPPN Khusus Jakarta VI. Atas dasar SKP, Nota Disposisi L/C, dan Nota Debet/Kredit, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan dan membukukan SP3 pada tahun anggaran berjalan dan mengirimkannya ke KPA-PP, BI, dan Pengguna Dana PP.


17


c. Rekening Khusus (Special Account) Dirjen Perbendaharaan membuka Rekening Khusus (Reksus) di BI berdasarkan NPPHLN. Pengguna Dana PP mengajukan permintaan penarikan dengan dilampiri dokumen lainnya yang ditetapkan oleh PPHLN serta SKTJM. Subdit Pinjaman BUMN/Subdit Pinjaman Daerah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian atas dokumen dari Pengguna Dana antara lain: 1)


2)

SKTJM;

3)

Ringkasan Kontrak;

4)

SPTB;

5)


6)

BAP/BASTP;

7)

Kuitansi;

8)


9)

Jaminan Bank;

10) NOL, Aproval, NPWP,dokumen lain yg dipersyarakan lender. Selanjutnya, PPK menyusun dan menyampaikan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Subdit VSAP.Subdit VSAP selaku pejabat penerbit SPM melakukan pencocokan kelengkapan dokumen antara lain dokumen pendukung SPP, ketersedian pagu anggaran dalam DIPA, kebenaran atas pihak yang ditunjuk(nm orang/perusahaan, alamat, nomor rek,nama bank), nilai tagihan yang harus dibayar, dan jadwal waktu pembayaran. Selanjutnya, Subdit VSAP menyusun dan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) atau SPP-SKM Reksus L/C dengan dilampiri dokumen pendukung yang ditetapkan oleh PPHLN kepada KPPN Khusus Jakarta VI. Berdasarkan SPM atau SPP-SKM Reksus L/C sebagaimana dimaksud pada huruf d, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP2D atau SKM Reksus L/C dan menyampaikan kepada KPA-PP, BI, dan Pengguna Dana PP. Atas dasar SP2D, BI melakukan pembebanan pada Reksus. Berdasarkan SKM Reksus L/C, Pengguna Dana PP memberitahukan kepada rekanan untuk membuka L/C di BI atau Bank dengan melampirkan KPBJ. BI atau Bank membuka L/C yang tidak melebihi nilai SKM Reksus L/C pada Bank koresponden dan tembusan dokumen pembukaan L/C disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI dan Dit.EAS-DJPU.


18


Atas dasar tagihan dari bank koresponden, BI atau Bank membebani Reksus untuk melakukan pembayaran kepada bank koresponden, sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam NPPHLN, untuk diteruskan kepada pemasok; atau ke rekening kas daerah, untuk selanjutnya paling lambat dua hari kerja Pemda

membayarkan kepada pihak rekanan.

Atas dasar pembebanan sebagaimana tersebut pada huruf I, BI atau Bank menerbitkan nota disposisi sebagai realisasi L/C, selanjutnya BI membukukan ekuivalen rupiah ke dalam Rekening Kas Negara dengan menerbitkan

Nota

Debet/Kredit

sebagai

realisasi

pencairan

L/C

dan

menyampaikan tembusannya kepada KPPN Khusus Jakarta VI. Atas dasar SKM Reksus L/C, Nota Disposisi L/C, dan Nota Debet/Kredit yang diterima dari BI, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan dan membukukan SP3 pada tahun anggaran berjalan sebagai realisasi APBN dan menyampaikan kepada KPA-PP dan DJPU. Untuk pengisian kembali reksus, Ditjen PBN cq. KPPN Khusus Jakarta VI mengajukan APD-PL kepada PPHLN dengan dilampiri dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PPHLN. Dalam hal penggunaan dana yang telah dicairkan pembayarannya melalui reksus dinyatakan tidak sah (ineligible) oleh PPHLN, Pengguna Dana PP bertanggung jawab untuk mengembalikan dana penerusan pinjaman ke kas negara. Dit.EAS-DJPU dan BI menerima NOD atau dokumen lain yang dipersamakan dari PPHLN sebagai realisasi penarikan pinjaman. Dalam hal terdapat sisa dana dalam Reksus setelah penutupan rekening (closing account), sisa dana tersebut dikembalikan kepada PPHLN. d.

Pembiayaan Pendahuluan (Pre-Financing) Pengguna dana PP mengajukan permintaan penarikan kepada KPA-

PP dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran pembiayaan pendahuluan dan rincian penggunaan uang serta SKTJM. Subdit Pinjaman BUMN/Subdit Pinjaman Daerah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian atas dokumen dari Pengguna Dana antara lain: 1)


2)

SKTJM;

3)

Ringkasan Kontrak;

4)

SPTB;

5)



19


6)

Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;

7)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

8)

Kuitansi;

9)


10) Jaminan Bank; 11) NOL, Aproval, NPWP,dokumen lain yg dipersyarakan lender. Selanjutnya, PPK menyusun dan menyampaikan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Subdit VSAP.

Subdit VSAP selaku pejabat

penerbit SPM melakukan pencocokan kelengkapan dokumen antara lain dokumen pendukung SPP, ketersedian pagu anggaran dalam DIPA, kebenaran atas pihak yang ditunjuk(nama orang/perusahaan, alamat, nomor rek,nama bank), nilai tagihan yang harus dibayar, dan jadwal waktu pembayaran. Selanjutnya, Subdit VSAP menyusun dan menyampaikan Surat Perintah

Membayar

(SPM)

dengan

dilampiri

bukti-bukti

pengeluaran

pembiayaan pendahuluan dan rincian penggunaan uang kepada KPPN Khusus Jakarta VI. Atas dasar bukti pengeluaran tersebut, dan dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan oleh PPHLN, KPPN Khusus Jakarta VI mengajukan aplikasi penarikan dana kepada kreditur. Dit.EAS-DJPU, KPPN Khusus Jakarta VI, dan BI menerima NOD atau dokumen lain yang dipersamakan dari PPHLN atas Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement) yang dilakukan PPHLN untuk rekening Pengguna Dana PP.

Atas dasar NOD,

KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP3 dan mengirimkannya kepada KPAPP, BI, dan Pengguna Dana PP. 4.

Penatausahaan transaksi penerusan pinjaman Penatausahaan pinjaman pemerintah kepada Pemda/BUMN/BUMD yang dilakukan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit.SMI) adalah Pinjaman Pinjaman dalam Negeri (RDA/RPD) dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Subsidiary Loan). Pinjaman dalam negeri yang ada sekarang adalah pinjaman yang diberikan sebelum tahun 2007. Sedangkan penerusan pinjaman masih terus berlangsung hingga saat ini.


20


Siklus Pinjaman

Penarikan

Perhitungan Piutang

Pelaporan Monitoring, Verifikasi dan Pengendalian

Penerimaan Pembayaran

Rekonsiliasi

Penagihan

a. Siklus Pinjaman Siklus

pinjaman

dimulai

setelah

berlakunya

tanggal

perjanjian

penerusan pinjaman, karena pada saat tersebut dimulai perhitungan kewajiban pinjaman. Pengakuan piutang yang berasal dari SLA bergantung pada mekanisme pencairan dana yang digunakan. Jika penarikan dilakukan dengan Pembayaran Langsung (PL), PembiayaanPendahuluan dan Letter of Credit (L/C), maka pengakuan piutang didasarkan pada tanggal transaksi yang tercantum dalam Notice of Disbursement (NoD) atau dokumen lain yang dipersamakan dari lender. Sedangkan untuk Rekening Khusus, pengakuan piutang didasarkan pada tanggal transaksi SP2D dari KPPN yang membebani initial deposit. Setiap transaksi penarikan pinjaman yang terjadi akan diakui sebagai penambahan saldo piutang penerusan pinjaman (outstanding piutang). Sementara itu, untuk pengembalian pinjaman oleh BUMN/Pemda (baik yang bersumber dari SLA, RDI dan RPD) dibayarkan ke RDI/RPD yang ada di Bank Indonesia berdasarkan pada ketentuan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman yang berlaku. Naskah Subsidiary Loan Agreement (SLA) atau Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) sekurang-kurangnya harus memuat: 1)

Jumlah dana;

2)

Peruntukan/penggunaan dana tersebut; dan

3)

Ketentuan dan Persyaratan pinjaman.


21


Selanjutnya, jumlah atau bagian dari jumlah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang dimuat dalam NPPP atau NPH dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah atau BUMN sebagai dasar pelaksanaannya.

Pemerintah

Daerah

atau

BUMN

wajib

melakukan

pembayaran kembali atas penerusan pinjaman sesuai kesepakatan yang tertuang dalam naskah perjanjian atau SLA/NPPP yang bersangkutan. Dalam menatausahakan transaksi penerusan pinjaman, Dit. SMI dapat mempergunakan jasa bank penata usaha, yaitu bank BUMN atau bank BUMD sebagaimana yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman. Untuk pinjaman RDI/RPD, yaitu pinjaman dari Rekening Dana Investasi yang saat ini sudah tidak aktif lagi, Pemerintah tidak mempergunakan jasa bank penata usaha. Pinjaman RDI/RPD ditatausahakan sendiri oleh Dit. SMI. Flow Perhitungan Pinjaman

Kapitalisas +

Penarikan Pokok

Outstanding Pokok

Bunga/biaya

administrasi

Pokok

Denda

Plafon Blm/Tdk

Commitment Charge

b. Obyek Perhitungan Berikut adalah biaya-biaya yang timbul dan harus dibayar oleh debitur dalam penerusan pinjaman secara umum ada 7 (tujuh) komponen yaitu: 1)

Biaya Front and Fee yaitu biaya yang timbul setelah disepakati perjanjian pinjaman dan hanya dibayar sekali saja dengan waktu pembayaran sudah ditentukan dalam perjanjian. Jika debitur dibebankan biaya front and fee maka tidak lagi dikenakan biaya komitmen begitu juga sebaliknya.

2)

Biaya Komitmen (Commitment Charge) yaitu biaya yang dibebankan kepada debitur atas pinjaman yang belum ditarik selama jangka waktu penarikan. Biaya ini dihitung dari jumlah yang belum ditarik dikalikan dengan prosentase yang disepakati dalam perjanjian sampai dengan


22


berakhirnya jangka waktu penarikan (closing date) dan dibayar setiap jatuh tempo pembayaran. 3)

Biaya Servis (Service Charge) yaitu biaya yang dibebankan kepada debitur yang timbul setiap ada penarikan pinjaman dan biasanya langsung dikapitalisasi ke dalam penarikan. Pembebanan Service charge biasanya dikenakan untuk pinjaman yang berasal dari JICA.

4)

Angsuran Pokok (Principal) yaitu cicilan pokok yang harus dibayar oleh debitur setiap kali jatuh tempo. Besarnya cicilan dihitung dari jumlah pinjaman yang ditarik dibagi dengan jangka waktu pembayaran pokok atau ditentukan lain sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Biasanya jatuh tempo cicilan pokok dihitung persetengahtahunan (semester) dan dibayar setelah masa tenggang berakhir.

5)

Biaya Bunga (Interest) yaitu biaya yang dibebankan kepada debitur atas pinjamannya.Biaya

ini

dihitung

berdasarkan

outstanding

pinjaman

dikalikan dengan tarif prosentase yang disepakati dalam perjanjian pinjaman. 6)

Jasa Bank (Bank Commission) yaitu biaya yang timbul atas jasa yang diberikan oleh Bank Penata Usaha (BPU) sebagai pihak ketiga yang menatausahakan penerusan pinjaman. Besarnya prosentase jasa bank tercantum dalam isi perjanjian.

7)

Biaya Denda (Penalty) yaitu biaya yang timbul atas keterlambatan pembayaran kewajiban oleh debitur sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian.

8)

Bunga MasaTenggang, yaitu bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang masih dalam masa tenggang (belum jatuh tempo pokok).


23


c.

Contoh-Contoh Perhitungan Pinjaman Ilustrasi berikut adalah informasi yang perlu dicantumkan dalam kartu

pinjaman mengenai isi perjanjian suatu pinjaman : PEMINJAM

:

PEMDA KAB. TINGKAT II KERINCI

LENDER

:

A D B

NO. TGL LA

:

983/984‐INO TGL 16 APRIL 1990

PLAFOND LA

:

US$ 70,000,00

SDR. 39,068,000.

NO. TGL SLA

:

SLA‐652/DDI/1992 TANGGAL 26 MARET 1992

PLAFOND SLA

:

Rp 288.140.000,‐

TUJUAN

:

PEMBIAYAAN WJSSCUDP

JK. WAKTU PINJAMAN

:

20 TH/ 5 TH

TINGKAT BUNGA

:

9,25%/TH INCLUDE JASA BANK 0,25%

BIAYA KOMITMEN

:

0,75%/TH PER 15 PEBRUARI DAN 15 AGUSTUS

TGL PEMBAYARAN

:

15 JANUARI & 15 JULI ( 30 X ANGSURAN SECARA PRORATA)

MULAI 15 JANUARI 1997 BERAKHIR 15 JULI 2011

NO & TGL SPPK

:

S‐591/LK/91 TGL 5 OKTOBER 1991

BANK PELAKSANA

:

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)

CLOSING DATE

:

30‐Jun‐96

D E N D A

:

2%/TH SETIAP TERJADI KELAMBATAN

Berdasarkan informasi di atas maka biaya-biaya yang timbul atas terjadinya perjanjian penerusan pinjaman dapat di hitung sebagai berikut: 1) Perhitungan Front and Fee Perjanjian Pinjaman di atas tidak dikenakan biaya front and fee tetapi biaya komitmen sebesar 0,75 % yang dibayar per tanggal jatuh tempo oleh debitur. Bila kita asumsikan perjanjian di atas dikenakan biaya front and fee dengan besaran yang sama maka perhitungannya sebagai berikut :


24


Jumlah plafond x prosentase yg ditentukan = biaya front and fee Contoh : Rp 288.140.000,- x 0,75 %

= Rp 2.161.050,-

2) Perhitungan Biaya Komitmen (Commitment Charge) Biaya komitmen berdasarkan informasi di atas 0,75 % yang dikenakan atas plafon yang belum ditarik. Contoh perhitungannya sebagai berikut : Plafon yang belum ditarik x hari bunga x tarif prosentase / jumlah hari setahun Contoh : TANGGAL

JUMLAH

SISA PLAFOND

HARI

PERHITUNGAN

TANGGAL

JUMLAH C. CH

NOTA

PENARIKAN

YG BLUM DITARIK

BUNGA

C. CHARGE

JT.TEMPO

PER TGL

BI

JT. TEMPO

15‐Jun‐90

TGL MULAI CC

288.140.000,00

30

180.087,50

15‐Jul‐90

180.087,50

15‐Jul‐90

0,00

288.140.000,00

184

1.104.536,67

15‐Jan‐91

1.104.536,67

15‐Jan‐91

0,00

288.140.000,00

181

1.086.527,92

15‐Jul‐91

1.086.527,92

15‐Jul‐91

30.180.000,00

257.960.000,00

184

988.846,67

15‐Jan‐92

988.846,67

15‐Jan‐92

0,00

257.960.000,00

182

978.098,33

15‐Jul‐92

978.098,33

15‐Jul‐92

0,00

257.960.000,00

184

988.846,67

15‐Jan‐93

988.846,67

Tanggal 15 Juli 1990 jumlah biaya komitmen yang dibayar sebesar Rp. 180.087,50 Dihitung dari Rp 288.140.000,- x 30 x 0,75 % / 360 (jumlah yg disepakati dalam perjanjian). Sedangkan untuk pembayaran tanggal 15 Januari 1992 sebesar Rp 988.846,67 karena terjadi penarikan pada tanggal 15 Juli 1991 dihitung dari (Rp 288.140.000 – Rp 30.180.000) x 184 x 0,75 % / 360. 3) Perhitungan Angsuran Pokok (Principal) Cicilan pokok pinjaman dihitung dari total penarikan dibagi dengan jumlah angsuran kecuali ditentukan oleh lender (hanya beberapa kasus) Total penarikan / jumlah angsuran = cicilan pokok Pada contoh di atas sampai dengan tanggal batas penarikan jumlah yang ditarik sebesar Rp 79.193.177 / 30 = Rp 2.639.772,57 (cicilan pokok)


25


4) Perhitungan bunga (interest) Outstanding pinjaman x hari bunga x tarif prosentase / hari dalam setahun Contoh :

JT 1

Tanggal


15-Jul-96

79.193.177,00

Hari Bunga

Angsuran Pokok

Bunga

184

15-Jan-97

3.642.886,14 2.639.772,57

JUMLAH S.D JT. T 15-1-97

3.642.886,14

2.639.772,57

Dari tabel di atas bungayang harus dibayar tanggal 15 Januari 1997 sebesar Rp 3.642.886,14 dihitung dari Rp 79.193.177,- x 184 x 9 % / 360 Hari bunga diperoleh dari pengurangan tanggal 15 Januari 1997 – 15 Juli 1996. 5) Perhitungan Jasa Bank (Bank Commission) Perhitungan

jasa

bank

sama

dengan

perhitungan

bunga

yang

membedakan hanya tarif prosentasenya. Contoh : Tanggal


15-Jul-96

79.193.177,00

15-Jan-97

JT 1 JUMLAH S.D JT. T 15-1-97

Hari Bunga

Angsuran Pokok

184

Bunga

Jasa Bank

3.642.886,14

101.191,28

3.642.886,14

101.191,28

2.639.772,57

2.639.772,57

Dari tabel di atas bunga yang harus dibayar tanggal 15 Januari 1997 sebesar Rp 101.191,28 dihitung dari Rp 79.193.177,- x 184 x 0,25 % / 360 6) Perhitungan Denda (Penalty) Denda timbul karena tanggal pembayaran melewati tanggal jatuh tempo kewajiban. Denda biasanya dibebankan pada ketelambatan pembayaran biaya komitmen,angsuran pokok, serta biaya bunga dan jasa bank.


26


Contoh perhitungan denda bunga dan jasa bank: No.

Kewajiban

Jumlah

Realisasi

Akumulasi

HB

Perhitungan

per tanggal

Kewajiban

Pembayaran

Tunggakan

Denda

Denda

Jt. Tempo

Per Jt. Tempo

11,25%

1

15-Jul-1993

280.249,75

0,00

280.249,75

184

16.114,36

2

15-Jan-1994

1.865.158,07

0,00

2.145.407,82

181

121.349,63

3

15-Jul-1994

3.683.032,68

0,00

5.828.440,51

184

335.135,33

4

15-Jan-1995

3.744.077,42

0,00

9.572.517,93

181

541.445,55

5

dst

Kewajiban atas bunga dan jasa bank yang harus dibayar tanggal 15 Juli 1993 sebesar Rp 280.249,75. Namun sampai dengan jatuh tempo berikutnya tanggal 15 Januari 1994 belum ada pembayaran maka denda dihitung berdasarkan: tunggakan bunga dan jasa bank x hari bunga x tarif denda / 360 adalah Rp 280.249,75 x 184 x 11,25 % / 360 = Rp 16.114,36 Tarif denda tercantum dalam perjanjian pinjaman yaitu 2 % di atas tingkat bunga. 7) Bunga Masa Tenggang, penghitungan bunga masa tenggang sama dengan penghitungan bunga pada umumnya. d.

Alokasi Pembayaran Alokasi pembayaran didasarkan pada Naskah Perjanjian Pinjaman.

Secara umum pengalokasian pembayaran terlebih dahulu untuk pembayaran denda dan biaya-biaya lainnya (biaya komitmen, dll), bunga termasuk jasa bank, dan pokok pinjaman. Sehingga apabila debitur melakukan pembayaran kurang dari jumlah kewajiban lainnya maka akan dialokasikan sesuai dengan mekanisme di atas. Dalam hal pengaturan alokasi pembayaran tidak diatur dalam naskah perjanjian pinjaman, jika tidak ada konfirmasi dari debitur yang bersangkutan mengenai peruntukan alokasi pembayaran, maka pengalokasian dilakukan terlebih dahulu untuk denda, bunga, jasa bank, biaya lain dan pokok pinjaman.


27


Sebagai contoh, tagihan Debitur PDAM Kota Semarang per tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp 352.000.000,- yang terdiri atas: 

Pokok Pinjaman

: Rp

200.000.000,-



Bunga

: Rp

100.000.000,-



Jasa Bank

: Rp

50.000.000,-



Denda

: Rp

2.000.000,-

PDAM Kota semarang membayar angsuran dan diterima di Rekening Pembangunan Daerah pada tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 200.000.000,-. Maka cara mengalokasikannya adalah 

Denda

: Rp

2.000.000,-



Bunga

: Rp

100.000.000,-



Jasa bank

: Rp

50.000.000,-



Pokok Pinjaman

: Rp

48.000.000,-

Total

: Rp 200.000.000,-

Jika PDAM Kota semarang membayar angsuran dan diterima di Rekening Pembangunan Daerah pada tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 175.000.000,-, maka cara mengalokasikan adalah mengacu pada naskah perjanjian pinjaman, yaitu: 

Denda

: Rp



Bunga

: Rp 100.000.000,-



Jasa bank

: Rp 50.000.000,-



Pokok Pinjaman

: Rp 23.000.000,-

Total

: Rp 175.000.000,-

2.000.000,-

e. Rekonsiliasi Perhitungan rekonsiliasi untuk penyelesaian pinjaman pada BUMN/PT. 1) Menentukan cut off date 2) Menghitung bunga sampai dengan tanggal COD 3) Menghitung denda sampai dengan tanggal COD 4) Menghitung pokok yang belum jatuh tempo 5) Pokok adalah tunggakan pokok dan pokok yang belum jatuh tempo 6) Kewajiban lainnya adalah tunggakan bunga, denda dan non pokok lainnya Contoh:


28


1) Menghitung penjadwalan kembali 2) Penjadwalan kembali sesuai dengan persyaratan yang disetujui oleh menteri keuangan 3) Cicilan pokok dihitung secara prorata berdasarkan jangka waktu yang disetujui menteri keuangan 4) Bunga masa tenggang dihitung berdasarkan a) Persentasi bunga berubah -

Jumlah bunga masa tenggang dari COD sampai tanggal surat menteri keuangan dihitung menggunakan persentasi bunga sebelum disetujui perubahannya

-

Jumlah bunga masa tenggang setelah tanggal surat Menteri Keuangan hingga tanggal jatuh tempo pertama menggunakan persentasi bunga yang telah disetujui dalam naskah perjanjian

-

Jumlah Bunga Masa Tenggang ini dihitung berdasarkan tingkat bunga tidak termasuk jasa bank.

b) Persentasi bunga tidak berubah Jumlah bunga masa tenggang dihitung dari tanggal COD sampai tanggal jatuh tempo pertama dengan persentasi bunga sesuai dengan Naskah Perjanjian c) Bunga Masa Tenggang yang telah dihitung, dibagi secara prorata dengan jumlah jatuh tempo d) Kewajiban lainnya merupakan penjumlahan tunggakan bunga, denda dan non pokok lainnya. Jumlah tersebut dibagi secara prorata e) Perhitungan bunga dihitung berdasarkan dengan persentasi yang disetujui oleh menteri keuangan sepanjang waktu jatuh tempo. 5.

Monitoring Pinjaman BUMN, BUMD, dan Pemda Monitoring (BUMN)/Perseroan

Pengelolaan Terbatas

Pinjaman

Badan

(PT)/Badan

Usaha

Usaha

Milik Milik

Negara Daerah

(BUMD)/Pemerintah Daerah (Pemda) dan penyaluran kredit program adalah kegiatan yang terdiri dari pencatatan, pengukuran, identifikasi permasalahan dan pelaporan atas pembayaran kembali pinjaman/penerusan pinjaman, restrukturisasi pinjaman/penerusan pinjaman dan efektivitas kredit program. Kegiatan monitoring sangat dibutuhkan dalam suatu pemberian pinjaman Pemerintah kepada BUMN/BUMD/PT/Pemda/Kredit Program agar kegiatan yang dibiayai dari pinjaman tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan cara melakukan pencegahan sedini mungkin hal-hal yang


29


dapat mengakibatkan penyimpangan dari tujuan pemberian pinjaman. Untuk itu, kegiatan monitoring dimulai sejak pinjaman dinyatakan efektif yaitu dimulai pada masa pembangunan yang ditandai dengan penarikan pinjaman, masa operasional yang ditandai dengan pembayaran kembali pinjaman (repayment), sampai pada tahap pasca penyelesaian piutang negara (restrukturisasi) akibat pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga pembayaran kembali pinjaman dalam keadaan macet. Dengan rangkaian kegiatan tersebut, diperlukan waktu yang cukup agar setiap tahapan kegiatan monitoring dapat dijalankan dengan baik. Disisi lain, Direktorat Sistem Manajemen Investasi memiliki debitur dengan karakteristik kinerja pinjaman yang beragam dan tersebar di seluruh Indonesia, menyebabkan kebutuhan akan ketersediaan waktu menjadi faktor yang penting untuk menjaga kualitas kinerja pinjaman. Dalam hal ini, keterlibatan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan akan sangat membantu agar waktu yang tersedia dapat digunakan untuk menghasilkan monitoring yang berkualitas baik dan digunakan sebagai bagian dari penyusunan langkah pencegahan dan/atau korektif atas penggunaan pinjaman/penerusan pinjaman debitur. Petunjuk teknis ini adalah bagian dari upaya untuk melibatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara efektif dengan cara menyajikan pedoman monitoring yang seragam dan konsisten untuk diimplementasikan. a. Dasar Hukum Monitoring Pinjaman 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Hutang Negara/Daerah. 3) Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

17/PMK.05/2007

tentang

Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. 4) Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

101/PMK.01/2008

tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010.


30


5) Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

120/PMK.05/2008

tentang

Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM. 6) Peraturan Direktur Jenderal Nomor Nomor Per-31/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. b. Ruang Lingkup Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini adalah kegiatan monitoring yang dilaksanakan pada debitur selama: 1)

pasca penyelesaian piutang negara, yaitu periode dilakukannya pembayaran cicilan tunggakan pertama sampai dengan pembayaran cicilan tunggakan terakhir dengan tujuan untuk memastikan debitur menjalankan program restrukturisasi dalam rangka penyelesaian tunggakan.

2)

periode penyaluran kredit program.

c. Obyek Monitoring 1)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2)

Perseroan Terbatas (PT) PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

3)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Termasuk dalam BUMD adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yaitu unit pengelola


31


dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik Pemerintah Daerah. 4)

Debitur Kredit Program Merupakan debitur penerima kredit program, yaitu petani, peternak, dan pengusaha kecil.

5)

Bank Pelaksana Kredit Program Merupakan bank pelaksana Kredit Program, yang menyalurkan kredit program kepada debitur.

d. Dokumen Monitoring Penggunaan pada Monitoring NO

Dokumen BUMN

PDAM

Kredit Program

1

Perjanjian pinjaman/penerusan pinjaman

√

√

2

Business Plan/Rencana Kinerja Perusahaan

√

√

3

Laporan Evaluasi/Audit Kinerja

√

√

4

Laporan Keuangan Audited

√

√

5

Rencana Kegiatan Perusahaan (RKAP)

√

√

6

Kartu Pinjaman Debitur

√

√

7

Surat Persetujuan Pemberian Kredit

√

8

Perjanjian Kredit

√

9

Rekening Koran

√

10

Rincian Subsidi Bunga

√

11

Petunjuk Teknis/Surat Edaran Pelaksanaan Kredit Program dari Bank Pelaksana

√

Data Perkembangan Pelaksanaan Kredit Program

√

12


dan

Perbaikan

Anggaran

32


e. Prosedur Monitoring Periode Implementasi Restrukturisasi BUMN/PT dan PDAM 1)

Direktur Sistem Manajemen Investasi atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan

menyampaikan

permintaan

monitoring

pasca

penyelesaian piutang negara pada debitur kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan meliputi monitoring atas: a.

pembayaran cicilan kewajiban pokok dan/atau kewajiban lainnya;

b.

pelaksanaan rencana kerja selama pasca penyelesaian piutang negara. Untuk BUMN/PT monitoring dilakukan atas pencapaian Rencana Perbaikan Kinerja Perusahaan (RPKP), sedangkan untuk PDAM monitoring dilaksanakan atas pencapaian target semester dan/atau tahunan business plan.

2)

Sebagai kelengkapan pelaksanaan monitoring tersebut, Direktorat Sistem Manajemen Investasi menyertakan dokumen-dokumen antara lain: a)

copy

Naskah

Perjanjian

Pinjaman/Penerusan

Pinjaman

(NPP/NPPP);

3)

b)

copy RPKP BUMN/PT atau Business Plan PDAM;

c)

copy kartu pinjaman debitur terakhir.

Selanjutnya

Kepala

Kantor

Wilayah

Ditjen

Perbendaharaan

menugaskan Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan untuk: a)

menyusun tim monitoring;

b)

menyusun konsep surat pemberitahuan monitoring kepada debitur yang paling kurang memuat:

(1) informasi tentang identitas dan susunan tim monitoring; (2) periode monitoring; (3) permintaan untuk mengisi dan melengkapi kuesioner; (4) permintaan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Audited, Laporan Evaluasi/Audit Kinerja, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terakhir;

(5) batas

waktu

pendukung

penyampaian kepada

laporan/kuesioner/data

Kantor

Wilayah

Ditjen

Perbendaharaan. c)

mengadministrasikan

dokumen-dokumen

pendukung

yang

diterima untuk keperluan penyusunan laporan monitoring.


33


4)

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menetapkan konsep surat pemberitahuan monitoring untuk selanjutnya disampaikan kepada debitur;

5)

Dalam hal debitur yang menjadi obyek monitoring adalah PDAM, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menugaskan Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan untuk: a)

memeriksa apakah laporan pelaksanaan tersebut dikirimkan bersama kuesioner yang telah diisi lengkap;

b)

melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah mencantumkan informasi terakhir tentang tingkat harga rata-rata, biaya dasar, tingkat kehilangan air, cakupan pelayanan, jumlah rasio pegawai dan pelanggan, rugi/laba, investasi dan saldo kas.

c)

melakukan pengukuran dengan cara membandingkan target yang dicapai dengan target yang dijanjikan dalam business plan yang telah disetujui Menteri Keuangan dan merupakan bagian dari amandemen Naskah Perjanjian Pinjaman/ Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman.

d)

melakukan identifikasi permasalahan dalam hal pengukuran dimaksud menghasilkan nilai negatif atau realisasi target lebih kecil dari target dalam business plan.

e)

Identifikasi permasalahan paling kurang menelusuri kinerja PDAM pada variabel sebagai berikut:

(1) jumlah dan kondisi water meter induk yang terpasang; (2) kapasitasproduksi

yang

terpasang,

dioperasikan

dan

menganggur(idle capacity);

(3) panjang waktu produksi dan distribusi (dalam satuan jam); (4) jumlah produksi air dan jumlah pembelian air; (5) jumlah air yang didistribusikan; (6) peningkatan/penurunan penjualan air, pendapatan dan biaya;

(7) pembayaran kewajiban keuangan kepada pihak ketiga termasuk utang kepada pemerintah. f)

Dalam hal debitur yang menjadi obyek monitoring adalah BUMN/PT, berdasarkan dokumen yang telah disampaikan oleh


34


debitur,

Kepala

Kantor

Wilayah

Ditjen

Perbendaharaan

menugaskan tim monitoring untuk:

(1) melakukan analisis dokumen yang meliputi: (a) memperbaharui data dan informasi yang terdapat dalam profil debitur sesuai format Form II.1; (b) melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang

harus

disampaikan

dipersyaratkan

dalam

oleh

Naskah

debitur

sesuai

Perjanjian

yang

Penerusan

Pinjaman/Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Inestasi. Apabila dokumen belum lengkap, maka dibuat Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen kepada debitur dengan format sesuai Form II.2; (c) melakukan pemeriksaan terhadap dokumen RKAP dan memastikan bahwa pembayaran kembali pinjaman kepada pemerintah pada tahun berkenaan telah dialokasikan dalam RKAP

dimaksud.

Hasil

pemeriksaan

dokumen

RKAP

dituangkan dalamformat sesuai Form II.3; (d) melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan audited danlaporanevaluasi kinerja, dan menuangkan hasilnya dalam bentuk laporan pelaksanaan RPKP sesuai dengan Form II.4;

(2) apabila dalam analisis dokumen diperlukan adanya data-data yang memerlukan konfirmasi dan verifikasi langsung di lokasi perusahaan/kegiatan, maka tim monitoring dapat melakukan kunjungan lapangan;

(3) setelah kegiatan monitoring dilaksanakan, tim monitoring wajib menyusun laporan monitoring dengan contoh format sesuai Form II.5.


35


Form II.1 Profil Debitur PROFIL DEBITUR PT XXX (PERSERO) 20XX A.

INFORMASI UMUM PERUSAHAAN 1. Nama perusahaan 2. Alamat

:

3. Direksi

:

4. Komisaris

:

:

5. Contact person : B.

GAMBARAN USAHA 1. Sejarah perusahaan 2. Bidang usaha 3. Unit usaha/cabang perusahaan 4. SDM dan sumber daya lainnya

C.

INFORMASI TERKINI (Bagian ini diisi oleh perkembangan terkini dari perusahaan menyangkut bidang teknik, manajemen, dan keuangan)


36


Form II.2 Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ……………. …………………….(ALAMAT)…………………… TELEPON…………….. FAKSIMILI …… SITUS ………….

Nomor Sifat Hal

: tanggal : : Permintaan Dokumen

Yth. Direksi PT XXX Jalan xxxxxxx No. xx Kota xxxx Menunjuk ketentuan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman/Perjanjian Pinjaman RDI Nomor .............. tanggal – bulan tahun, dengan ini kami beritahukan bahwa sampai saat ini kami belum menerima: 1. RKAP tahun 20xx yang telah disahkan RUPS; 2. Laporan Keuangan tahun 20xx yang telah diaudit; 3. Laporan Evaluasi Kinerja tahun 20xx; 4. Dokumen lain. Kami ingatkan kembali bahwa apabila sampai dengan tanggal xx bulan tahun Saudara belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud, maka sesuai dengan ketentuan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman/Perjanjian Pinjaman RDI Nomor . . . . . . . . . . . . tanggal – bulan tahun Pasal xx ayat xx, PT XXX akan dikenakan sanksi . . . . . . . . . . . . . . . . . Demikian kami sampaikan dan atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

..........................

NIP

Tembusan : Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p Direktur Sistem Manajemen Investasi


37


Form II.3 Alokasi Pembayaran Kewajiban dalam RKAP Uraian

RKAP

Tahun xxxx

Alokasi pembayaran pinjaman kepada pemerintah

Total Kewajiban Tahun xxxx

Form II.4 Laporan Pelaksanaan RPKP Tahun xxxx (dalam ribuan rupiah) Realisasi Laporan Keuangan

Proyeksi RPKP

Uraian A. LABA/RUGI

1

Jumlah Pendapatan/Penjualan

2

Pendapatan Non‐operasional

3

Biaya Langsung (Diluar By. Penyst.)

4

‐ Biaya Sumber

‐ Biaya Pengolahan

‐ Biaya Transmisi‐Distribusi

5

Biaya Administrasi (Diluar By. Bunga & Penyst)

6

Biaya Bunga Pinjaman

7

Biaya Penyusutan

8

Rugi/LabaNon Operasi

9

Pajak

10 Rugi/Laba Bersih

B. NERACA

1

Saldo Kas Akhir Tahun

2

Deposito Bank (Rp000)

3

Jumlah Piutang Usaha ‐ Net

4

Jumlah Aktiva Tetap


38


Realisasi Laporan Keuangan

Proyeksi RPKP

Uraian 5

Jumlah Aktiva Lain‐lain

6

Jumlah Utang Lancar

7

Bagian Utang Pokok Jgk Panjang Jt. Tempo

8

Bagian Htg Bunga Pinjm Jatuh Tempo

9

Jumlah Utang Jatuh Tempo Tahun Berjalan

‐ Pokok

‐ Bunga

‐ Jasa Bank

10 Utang Denda :

‐ Pokok Pinjaman

‐ Bunga

11 Jumlah Utang Jangka Panjang

12 Jumlah Kewajiban Lain‐lain

13 Jumlah Modal & Cadangan

C. ARUS KAS

1

Saldo Kas Awal berupa Kas,Setara Kas, Bank, dan Deposito

2

Penerimaan/(Pengeluaran) Kas dari Operasi

3

Penerimaan/(Pengeluaran) Kas dari Investasi

4

Penerimaan/(Pengeluaran) Kas dari Pendanaan

5

Saldo Kas Akhir berupa Kas,Setara Kas, Bank, dan Deposito

Catatan: Uraian dapat disesuaikan dengan laporan keuangan masing-masing BUMN


39


Form II.5 Laporan Monitoring a. BUMN/PT LAPORAN MONITORING PT XXX A. Ruang Lingkup Monitoring B. Informasi Umum Perusahaan C. Gambaran Usaha D. Perkembangan Terkini E. Perkembangan Pelaksanaan RPKP

F.

1.

Laporan Rugi/Laba

2.

Neraca

3.

Arus Kas

Kesimpulan

G. Masukan b. PDAM LAPORAN MONITORING PDAM ...... A. Ruang Lingkup Monitoring B. Informasi Umum PDAM C. Hasil Audit Kinerja dan Audit Laporan Keuangan D. Perkembangan Pelaksanaan Business Plan E. Kesimpulan F.

Masukan


40


6.

Restrukturisasi Pinjaman/Penerusan Pinjaman a. Dasar Hukum 1) PMK 153/PMK.05/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada Pemda 2) PMK 120/PMK.05/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada PDAM; 3) PMK 17/PMK.05/2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman RDI pada BUMN/PT 4) PMK 114/PMK.05/2008 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada PDAM b. Restrukturisasi PEMDA Restrukturisasi Pemda didasarkan pada PMK 153/PMK.05/2008 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman

Luar

Negeri,

Rekening

Dana

Investasi,

Dan

Rekening

Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Daerah. Penyelesaian Piutang Negara dengan restrukturisasi hutang bertujuan untuk: 1) mengoptimalkan penyelesaian Tunggakan; 2) membantu Pemerintah Daerah menyelesaikan Tunggakan atas pinjaman; dan 3) membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah melakukan investasi Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara penjadualan kembali terhadap Tunggakan Pokok yang disertai dengan: 1) penghapusan atas seluruh Tunggakan Non Pokok; atau 2) kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non Pokok dan Debt Swap. Debt Swap dilaksanakan untuk kegiatan sarana dan prasarana di sektor pendidikan

(sekolah),

kesehatan

(puskesmas,

puskesmas

keliling,

dan/atau puskesmas pembantu) dan infrastruktur (jalan baru khususnya di pedesaan, irigasi, jembatan, dan air bersih). Kegiatan sarana dan prasarana yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah untuk dibiayai MODUL MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH

41


dengan dana yang bersumber dari DAK, Hibah, dan Dana Penyesuaian tidak dapat diusulkan dalam rangka Restrukturisasi Pinjaman melalui mekanisme Debt Swap. Pemerintah Daerah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini mempunyai Tunggakan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat mengikuti Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Daerah berupa penjadualan kembali Tunggakan Pokok disertai dengan penghapusan Tunggakan Non Pokok yang perhitungannya dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1)

Untuk Tunggakan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan penghapusan Tunggakan Non Pokok yang besarnya dihitung dengan formula:

2)

P1 = Tunggakan Non Pokok x Rp5.000.000.000,00 Tunggakan Untuk sisa Tunggakan selebihnya dilakukan penghapusan Tunggakan Non Pokok melalui mekanisme Debt Swap,yang besarnya dihitung dengan formula: P2 = Tunggakan Non Pokok - P1 Pemerintah Daerah yang pada saat ditetapkannya Peraturan

Menteri Keuangan ini mempunyai Tunggakan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat mengikuti Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Daerah berupa: 1)

penjadualan kembali Tunggakan Pokok; dan

2)

penghapusan seluruh Tunggakan Non Pokok

c. Restrukturisasi PDAM Restrukturisasi

PDAM

didasarkan

pada

Peraturan

Menteri

Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum. Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM bertujuan untuk: 1) mengurangi beban keuangan PDAM; 2) memperbaiki manajemen PDAM; dan 3) membantu PDAM untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk keperluan investasi. Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM didasarkan atas kinerja PDAM dan dilakukan dengan cara sebagai berikut: MODUL MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH

42


1) Penghapusan atas seluruh Tunggakan Non-Pokok, atau kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme Debt Swap to Investment; dan 2) Penjadualan kembali atas seluruh Tunggakan Pokok. Debt Swap to Investment adalah penghapusan utang yang dilakukan dengan mekanisme pertukaran sebagian Tunggakan Non-Pokok dengan kegiatan/proyek investasi yang dibiayai dari dana PDAM dan/atau APBD. Penghapusan Piutang Negara pada PDAM diberlakukan terhadap seluruh Tunggakan Non-Pokok dan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Penghapusan Secara Bersyarat dan penghapusan secara mutlak. PDAM yang menunjukkan kinerja sakit atau kurang sehat berdasarkan laporan hasil audit kinerja memperoleh penghapusan terhadap seluruh Tunggakan Non-Pokok sedangkan yang menunjukkan kinerja sehat berdasarkan laporan hasil audit kinerja diberikan kombinasi antara penghapusan atas sebagian Tunggakan Non-Pokok dan penghapusan melalui mekanisme Debt Swap to Investment. Tata cara penghapusan tunggakan non-pokok dan penjadualan tunggakan pokok, sebagai berikut: 1)

PDAM menyampaikan permohonan penghapusan Tunggakan NonPokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokok kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Daerah dan DPRD.

2)

Permohonan penghapusan Tunggakan Non-Pokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

secara

tertulis

dengan

melampirkan

dokumen

pendukung sebagai berikut: (a) Laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor, tidak diperkenankan yang menunjukkan opini tidak

wajar

(adverse)

atau

tidak

memberikan

pendapat

(disclaimer), kecuali opini disclaimer yang disebabkan oleh ketidakpastian kelangsungan operasional (going concern); (b) Laporan hasil audit kinerja PDAM yang dilakukan oleh auditor dalam hal ini BPKP dan/atau BPK; (c) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) PDAM 1 (satu) tahun terakhir;


43


(d) Business Plan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c; dan (e) Surat Pernyataan Kesanggupan Gubernur/Bupati/Walikota yang berisi kesediaan Pemda selaku pemilik untuk memberikan tambahan bantuan dana kepada PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah

yang

dapat

mendorong

PDAM

untuk

memenuhi

kewajibannya sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini. Atas dasar permohonan PDAM, Komite melakukan analisis dan evaluasi. Apabila disetujui maka Menteri menetapkan persetujuan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM, Sedangkan apabila setelah dilakukan analisi permohonan tidak dapat disetujui, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri memberitahukan penolakan penghapusan Tunggakan Non-Pokok dan penjadualan kembali Tunggakan Pokok disertai dengan alasan penolakannya. Berdasarkan penetapan persetujuan penyelesaian Piutang Negara pada PDAM ditetapkan persetujuan Penghapusan Secara Bersyarat sesuai dengan kewenangan penetapan penghapusan yaitu: 1) Menteri untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 2) Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 3) Presiden

dengan

persetujuan

DPR

untuk

jumlah

lebih

dari

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Setelah

penghapusan

bersyarat

disetujui

maka

dilakukan

perubahan perjanjian pinjaman dan/atau perubahan perjanjian penerusan pinjaman antara Direktur/Direktur Utama PDAM dengan Direktur Jenderal. Penghapusan secara mutlak atas Tunggakan Non-Pokok ditetapkan paling cepat 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Penghapusan Secara Bersyarat, setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap realisasi Business Plan. Dalam hal Piutang Negara dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada Cut-off Date.


44


d. Restrukturisasi BUMN

Restrukturisasi 17/PMK.05/2007

BUMN didasarkan

tentang

Penyelesaian

pada PMK Piutang

NOMOR

Negara

Yang

Bersumber Dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dan Perjanjian Pinjaman

Rekening Dana

Investasi Pada

Badan

Usaha

Milik

Negara/Perseroan Terbatas. BUMN/Perseroan Terbatas yang dapat memperoleh penyelesaian Piutang Negara adalah BUMN/Perseroan Terbatas yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1)

mengalami kesulitan pembayaran pokok, bunga/biaya administrasi, biaya komitmen, denda, dan/atau biaya lainnya;

2)

masih memiliki prospek usaha yang baik;

3)

mampu memenuhi kewajiban setelah penyelesaian Piutang Negara. Penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan Terbatas

yang bersumber dari NPPP dan Perjanjian Pinjaman RDI, dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1)

Penjadualan kembali; Yang dimaksud penjadwalan kembali adalah perubahan jangka waktu pinjaman

yang

mengakibatkan

perubahan

terhadap

besarnya

pembayaran atas utang pokok, bunga/biaya administrasi, biaya komitmen, denda, dan biaya lainnya yang telahditetapkan dalam perjanjian. Kewenangan penetapan penjadualan kembali dilakukan oleh Menteri. 2)

Perubahan persyaratan; Yang dimaksud perubahan persyaratan adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman yang tertuang dalam NPPP atau Perjanjian Pinjaman RDI, namun tidak termasuk tidak termasuk perubahan jangka waktu pinjaman. Kewenangan

Perubahan

persyaratan dilakukan oleh Menteri. 3)

Penyertaan Modal Negara; Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari perubahan status utang BUMN/Perseroan Terbatas yang berasal dari NPPP dan Perjanjian Pinjaman RDI untuk dijadikan sebagai modal BUMN/Perseroan

Terbatas.

Penyertaan

Modal

Negara

dapat

dilakukan apabila penyelesaian Piutang Negara secara nyata-nyata tidak mampu diselesaikan dengan cara penjadualan kembali dan/atau perubahan persyaratan. Ketidakmampuan penyelesaian piutang harus


45


dibuktikan dengan analisis yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional,

dan

aspek

administratif.

Kewenangan

penetapan

Penyertaan Modal Negara dilakukan oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4)

Penghapusan. Penghapusan piutang adalah penghapusan sebagian atau seluruh Piutang Negara pada BUMN/Perseroan Terbatas. Penghapusan dapat dilakukan apabila penyelesaian Piutang Negara secara nyata-nyata tidak mampu diselesaikan hanya melalui cara penjadualan kembali, perubahan

persyaratan,

dan/atau

Penyertaan

Modal

Negara.

Ketidakmampuan penyelesaian piutang tersebut harus dibuktikan dengan analisis yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administratif. Kewenangan penghapusan ini dilakukan secara berjenjang, yaitu: (a) Menteri untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); (b) Presiden untuk jumlah lebih dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); (c) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 7.

Penutupan Perjanjian Penutupan perjanjian dilakukan terhadap pinjaman yang sudah dibayar lunas. Debitur dapat mengajukan usulan penutupan kepada Direktorat SMI apabila seluruh kewajibannya telah lunas. Usulan penutupan akan diverifikasi oleh Subdit VSAP dan diteruskan kepada Subdit Hukum dan Kepatuhan dengan dilampiri: a.

Daftar Perhitungan Pelunasan yang ditandatangai oleh Kasi Setelmen I/II;

b.

Berita Acara Rekonsiliasi terakhir;

c.

Bukti pembayaran pelunasan. Penutupan perjanjian di tandatangani oleh Ditjen Perbendaharaan atas

nama Menteri Keuangan dan disetujui oleh Debitur.


46


B A B III KREDIT PROGRAM

A. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Bahan Baku Bahan Bakar Nabati, diperlukan pendanaan yang mengedepankan

peran

perbankan

nasional

dengan

subsidi

bunga

dari

Pemerintah. Selain itu, agar penyediaan, penyaluran dan pertanggungjawaban pendanaan KKP-E dapat berjalan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien, perlu diciptakan suatu skim dan mekanisme kredit yang terpadu. Untuk

itu

telah

diterbitkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

79/PMK.05/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang KKP-E sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang KKP-E dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010 tanggal 23 November 2010. Pendanaan KKP-E berasal dari Bank Pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atas dasar permohonan bank yang bersangkutan, yang kemudian diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) antara Pemerintah dan Bank Pelaksana KKP-E. Risiko KKP-E ditanggung Bank Pelaksana, kecuali skim intensifikasi padi, jagung dan kedelai sebagian dapat dijaminkan ke lembaga penjamin yang didukung oleh Pemerintah. Risiko KKP-E ditanggung sepenuhnya oleh Bank Pelaksana, kecuali untuk skim intensifikasi padi/jagung/kedelai, skim hortikultura (ubi kayu dan ubi jalar) serta skim peternakan khususnya sapi, sebagian risiko bank pelaksana dapat ditanggung secara bersama-sama oleh lembaga penjamin dan pemerintah. Plafon KKP-E Per Bank Pelaksana Per Kelompok Kegiatan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan Program Kementerian Teknis, Komitmen Pendanaan Bank Pelaksana, Alokasi Subsidi Bunga dalam APBN, dan pendapat Komite Kebijakan. Peserta KKP-E adalah Petani / Peternak / Pekebun / Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang tergabung dalam Kelompok/Koperasi secara mandiri atau bekerjasama dengan Mitra Usaha. Calon Peserta KKP-E mengajukan KKP-E kepada Bank Pelaksana dengan dilampiri Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disetujui Dinas terkait, diseleksi dan ditetapkan sebagai Peserta KKP-E oleh Bank Pelaksana. Kegiatan Usaha yang dibiayai KKP-E adalah: 1.

Pengembangan Tanaman Pangan;


47


2.

Pengembangan Hortikultura;

3.

Pengembangan Perkebunan;

4.

Pengembangan Pengadaan Pangan berupa gabah, jagung, kedelai dan perikanan;

5.

Peternakan;

6.

Penangkapan dan Pembudidayaan ikan; dan

7.

Pengadaaan/peremajaan peralatan, mesin dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha dari huruf a s/d f di atas. Jangka waktu KKP-E ditetapkan oleh Bank Pelaksana berdasarkan siklus

usaha dan tanam, paling lama 5 (lima) tahun. Tingkat bunga peserta KKP-E ditetapkan sebesar tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditambah 5% untuk kegiatan usaha perkebunan (tebu) dan ditambah 6% untuk kegiatan usaha non perkebunan (tebu). Plafon Peserta KKP-E per individu maksimum sebesar Rp.100 juta dan untuk Koperasi, Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani (KKP-E Pengadaan pangan gabah, jagung, dan kedelai serta perikanan) maksimum sebesar Rp.500 juta. Sedangkan untuk pengadaan/peremajaan peralatan dan mesin, batas maksimum kredit adalah sebesar Rp.500 juta.

SKEMA KKP-E

DEPT. KEUANGAN

Tagihan subsidi bunga

BANK PELAKSANA KKP‐E

Permohonan kredit

Rekomendasi

DINAS TEKNIS TERKAIT

Penyaluran kredit

KELOMPOK TANI/GABUNGAN Kel. TANI

Pembinaan dan mengesahkan RDKK

Penyaluran kredit

PETANI/PETENAK/ PEKEBUN/NELAYAN

Skema Penyaluran KKP‐E

Bank Pelaksana KKP-E sebanyak 22 bank yang menyediakan alokasi kredit KKP-E dengan plafon total sebesar Rp.9,34 triliun (posisi per 28 Februari 2013). Outstanding KKP-E s.d. 28 Februari 2013 adalah sebesar Rp.4,01 triliun


48


atau sebesar 42,92% dari total plafon. Realisasi subsidi bunga TA 2012 sebesar Rp.196,08 miliar (87,20%) dari alokasi TA 2012 sebesar Rp.224,86 miliar. Formulasi perhitungan KKP-E adalah sebagai berikut : Outstanding x Tingkat Subsidi Bunga x (Hari Bunga/365)

Keterangan: 1. Outstanding = Penyaluran / Mutasi Debet dikurangi Pengembalian / Mutasi Kredit. 2.

Hari Bunga = Sejak Tanggal Mutasi s.d. Tanggal Jatuh Tempo / Tanggal Akhir Periode.

3.

Tingkat Subsidi Bunga = Tingkat Subsidi Bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan. Untuk mengetahui kebenaran perhitungan subsidi bunga KKP-E yang telah

dibayarkan kepada Bank Pelaksana, maka perlu dilakukan Monitoring dan Verifikasi terhadap pembayaran subsidi bunga KKP-E sebagaimana ketentuan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Pelaksana KKP-E dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara. Pelaksanaan Monitoring dan Verifikasi dilakukan dengan : 1. Meminta data perkembangan pelaksanaan KKP-E yang meliputi penyaluran, pengembalian, outstanding, dan jumlah debitur serta informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan KKP-E kepada Bank Pelaksana; 2. Memberikan lembar isian kepada Bank Pelaksana KKP-E untuk diisi oleh petugas bank yang menangani/memahami masalah KKP-E; 3. Memilih dan mengunjungi satu atau dua sampel peserta KKP-E dengan mempertimbangkan jarak dan waktu pelaksanaan monitoring KKP-E. B. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006, Pemerintah telah mencanangkan program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati. Guna mempercepat pertumbuhan sektor riil melalui pengembangan perkebunan, Menteri Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian No. 33/Permentan/OT. 140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Pelaksanaan program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati dan revitalisasi perkebunan didukung pendanaan yang mengedepankan perbankan nasional. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, Menteri MODUL MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH

49


Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tanggal 30 Nopember 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP). Pengembangan perkebunan yang dapat didanai melalui KPEN-RP meliputi perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman kelapa sawit, karet, dan kakao. KPEN-RP diberikan langsung kepada Petani Peserta atau melalui Mitra Usaha. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menunjuk Bank Pelaksana berdasarkan permohonan bank yang bersangkutan. Antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bank Pelaksana dibuat Perjanjian Kerjasama Pendanaan. Tingkat bunga KPEN-RP ditetapkan sebesar tingkat bunga pasar yang berlaku untuk kredit sejenis dengan ketentuan setinggi-tingginya sebesar suku bunga penjaminan simpanan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan ditambah 5% (lima per seratus). Menteri Keuangan menetapkan bagian tingkat bunga KPEN-RP yang dibebankan kepada Petani Peserta atas usul Menteri Pertanian, setelah mendengar pendapat Komite Kebijakan atas hasil kajian Komite Teknis. Subsidi bunga atas KPEN-RP diberikan sebesar selisih antara tingkat bunga KPEN-RP sebagaimana dimaksud dalam butir 11 dengan tingkat bunga KPEN-RP yang dibebankan kepada Petani Peserta. Tingkat bunga KPEN-RP ditinjau dan ditetapkan kembali setiap 6 (enam) bulan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Bank setelah mendengar pendapat Komite Kebijakan atas hasil kajian Komite Teknis. Subsidi bunga dibayarkan setiap 3 bulan berdasarkan data penyaluran yang disampaikan Bank Pelaksana. Pemerintah memberikan Subsidi Bunga selama masa pengembangan. Masa pengembangan perkebunan yaitu maksimal selama 5 (lima) tahun untuk kelapa sawit dan kakao, sedangkan untuk karet maksimal selama 7 (tujuh) tahun. Risiko KPEN-RP ditanggung sepenuhnya oleh Bank Pelaksana, dan/atau bersama dengan Mitra Usaha, dan/atau bersama dengan lembaga penjamin kredit, atas kesepakatan bersama. Pendanaan KKP-E berasal dari Bank Pelaksana sebanyak 17 bank yang menyediakan alokasi kredit KPEN-RP sebesar Rp (?) dengan plafon total sebesar Rp.38,61 triliun (posisi per 28 Februari 2013). Telah Akad Kredit s.d. 28 Februari 2013 adalah sebesar Rp.7,32 triliun atau sebesar 18,97% dari total plafon. Subsidi Bunga KPEN-RP yang telah dibayarkan TA 2012 adalah sebesar Rp 76,99 Miliar (87,40%) dari alokasi sebesar Rp 88,09 Miliar dialokasikan anggaran subsidi bunga KPEN-RP sebesar Rp 80,313 miliar.


50


Realisasi penyaluran KPEN-RP masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam kendala pada proses penyaluran kredit kepada peserta KPEN-RP, salah satunya yang sangat mengemuka adalah masalah sertifikasi lahan.

SKEMA KPEN‐RP KEMENTERIANKE UANGAN

Program Pengembangan Tanaman dan Pembiayaan

KEMENTERIANPE RTANIAN

Subsidi Bunga

Penetapan Mitra

Perjanjian Kerjasama Pendanaan PEMDA CQ. DINAS PERKEBUNAN

Tingkat Bunga Kredit Bank

BANK PELAKSANA

(LPS + 5%) – 10%

MITRA


Bunga kepada petani = 10%

Akad Kredit

KOPERASI/


Penunjukan Calon Petani Peserta

Kuasa untuk menandatangani Akad Kredit/Perjanjian Kerjasama Petani

Petani

Petani

Diseleksi & ditetapkan oleh Bank Pelaksana

Persetujuan Calon Mitra Usaha

Untuk pengemb kebun yang pengolahan hasilnya dapat dilakukan secara individual, tidak wajib bekerja sama

Skema Penyaluran KPEN‐RP

Formula Perhitungan Subsidi Bunga KPEN-RP

Subsidi bunga

=

KPEN‐RP

Selisih antara tingkat bunga KPEN‐ RP dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada petani

x

Pokok Pinjaman

dengan ketentuan : Pokok Pinjaman

=

Realisasi biaya pengembangan kebun petani selama masa pengembangan kebun

+

Kapitalisasi bunga (3 bulan) yang dibebankan kepada petani selama masa pengembangan

Plafon Peserta KPEN-RP per individu maksimum seluas 4 ha dengan nominal yang disesuaikan dengan peraturan Ditjen Perkebunan, Kementerian Keuangan. Untuk mengetahui kebenaran perhitungan subsidi bunga KPEN-RP yang telah dibayarkan kepada Bank Pelaksana, maka perlu dilakukan verifikasi terhadap pembayaran subsidi bunga KPEN-RP sebagaimana ketentuan Perjanjian


51


Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Pelaksana KKP-E dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.

C. Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nangroe Aceh Darussalam dan Nias (KPP NAD Nias) Bencana alam gempa dan gelombang tsunami akhir tahun 2004 yang lalu telah mengakibatkan kerusakan yang luar biasa diberbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias. Kehilangan/kerusakan aset, ditambah dengan sarana dan prasarana perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, yang mengakibatkan biaya operasional usaha menjadi mahal, pada akhirnya mengakibatkan pengusaha lokal sulit untuk segera bangkit kembali dari keterpurukan akibat bencana alam tersebut. Rapat konsultasi antara Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Propinsi NAD dan Nias Sumatera Utara - DPR RI dengan Pemerintah c.q. Menteri Keuangan pada tanggal 27 Maret 2007 disepakati bahwa pengusaha lokal perlu dibantu dan diberdayakan untuk dapat berperan serta mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi perekonomian Provinsi NAD dan Kepulauan Nias melalui penyediaan kredit dengan tingkat bunga yang terjangkau yang mengedepankan pendanaan perbankan dengan subsidi bunga Pemerintah. Sebagai tindaklanjut hasil Rapat di atas dan sebagai pelaksanaan Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias korban bencana Alam Gempa dan Tsunami, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD dan Nias). Surat Kuasa Menteri Keuangan No. SKU-295/MK/2008 tanggal

20

Agustus

2008

tentang

pelimpahan

kuasa

kepada

Dirjen

Perbendaharaan dalam rangka KPP NAD dan Nias. Terkait Pelaksanaan dari kegiatan ini telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/ 2008 pada tanggal

18 Agustus 2008 di Banda Aceh, NAD dan tanggal 24 Agustus 2008 di Nias, Kepulauan Nias (Sumatera Utara); 2. Penetapan Bank Pelaksana KPP NAD dan Nias, yaitu PT. Bank Sumut dan

PT. BPD Istimewa Aceh, Bank Mandiri dan Bank BNI (Bank BRI menolak untuk menjadi bank pelaksana); 3. Peraturan Gubernur NAD dan Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan teknis

KPP NAD dan Nias.


52


Realisasi outstanding penyaluran KPP NAD-Nias s.d 28 Februari 2013 oleh BPD Aceh, BPD Sumatera Utara, BNI dan Bank Mandiri selaku Bank Pelaksana sebesar Rp.26,33 miliar (3,13%) dari komitmen sebesar Rp.840 miliar dan realisasi subsidi bunga Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.1,39 miliar (27,86%) dari alokasi subsidi sebesar Rp.5 miliar.

Pembayaran subsidi bunga KPP NAD Nias kepada Bank Pelaksana dilakukan berdasarkan saldo harian KPP-NAD secara bunga tunggal dan dihitung berdasarkan hari yang sebenarnya dengan ketentuan 1 (satu) tahun dihitung 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sebagai faktor pembagi tetap, dan dibayarkan setiap 6 bulan, dengan ketentuan: 1. periode bulan Oktober s.d. Maret, subsidi bunga ditagihkan pada bulan April; dan 2. periode bulan April s.d. September, subsidi bunga ditagihkan pada bulan Oktober. Formula Perhitungan Subsidi Bunga KPP NAD-NIAS: Outstanding x Tingkat Subsidi Bunga x (hari bunga/365) Keterangan : 1. Outstanding: penyaluran/mutasi debet dikurangi pengembalian/mutasi kredit 2. Tingkat subsidi bunga: tingkat subsidi bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan


53


3. Hari bunga: sejak tanggal mutasi s.d. tanggal jatuh tempo/tanggal akhir periode 4. Tanggal jatuh tempo/tanggal akhir periode: tanggal terakhir pelunasan kredit oleh debitur sesuai perjanjian kredit antara debitur dan bank pelakasana KKPE. Subsidi bunga KPP NAD-Nias diberikan selama jangka waktu pinjaman dan tidak termasuk untuk perpanjangan jangka waktu pinjaman dan tambahan plafon.

D. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI No. 258/KU.300/M/10/2008 tanggal 21 Oktober 2008, diputuskan dalam rakortas Wakil Presiden tanggal 24 Juni 2008 bersama beberapa Menteri Kabinet dan calon Bank Pelaksana untuk pengadaan satu juta ekor bibit sapi dalam lima tahun.Pelaku Usaha perlu diberikan bantuan tingkat bunga yang memadai untuk melaksanakan program pemerintah melalui swasembada daging sapi melalui program subsidi bunga kredit yang disalurkan oleh perbankan pelaksana. Penyaluran

KUPS

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.

131/PMK.05/2009 tanggal 18 Agustus 2009 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.241/PMK.05/ 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Kredit Usaha PembibitanSapi, yang diantaranya mengatur tentang pemberian subsidi bunga kepada Pelaku usaha pembibitan sapi. Realisasi penyaluran KUPS hingga 28 Februari 2013 oleh 12 Bank Pelaksana sebesar Rp.575,24 miliar (14,51%) dari komitmen pendanaan sebesar Rp.3,96 triliun. Sedangkan realisasi pembayaran subsidi bunga KUPS hingga 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.26,98 miliar (63,40%) dari plafon sebesar Rp.42,55 miliar. 12 Bank Pelaksana KUPS adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, BPD Bali, BPD NTB dan BPD Jambi. Formula Perhitungan Subsidi Bunga KUPS: Subsidi bunga = Outstanding x Tingkat Subsidi Bunga x (hari bunga/365) Keterangan : 1. Outstanding: penyaluran/mutasi debet dikurangi pengembalian/mutasi kredit 2. Tingkat subsidi bunga: tingkat subsidi bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan 3. Hari bunga: sejak tanggal mutasi s.d. tanggal jatuh tempo/tanggal akhir periode


54


4. Tanggal jatuh tempo/tanggal akhir periode: tanggal terakhir pelunasan kredit oleh debitur sesuai perjanjian kredit antara debitur dan bank pelakasana KUPS

E. Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) Dalam rangka membantu usaha kecil, menengah, petani serta kelompok tani dalam mendapatkan akses kredit perbankan, maka pada rapat Panitia Anggaran DPR dan Pemerintah pada tanggal 21-24 Oktober 2008, disepakati untuk memberikan subsidi atas kepemilikan Resi Gudang yang dimanfaatkan untuk menjaga usaha produksi yang berkelanjutan. Menindaklanjuti

hal

tersebut,

pada

bulan

November

2008

telah

dilaksanakan rapat antara Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi dengan Kementerian Perdagangan guna membahas rencana subsidi bunga kredit melalui skim Kredit Subsidi Resi Gudang (KSRG). Tujuan Kredit SRG ini antara lain adalah: 1. memfasilitasi petani/poktan/gapoktan dan koperasi agar dapat dengan mudah mengakses sumber pembiayaan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya; 2. petani/poktan/gapoktan dapat memanfaatkan Sistem Resi Gudang (SRG) dalam upaya menghindari kejadian anjlok harga pada saat panen raya;


55


3. memfasilitasi petani/poktan/gapoktan agar mendapatkan pembiayaan/harga yang lebih baik pada saat musim paceklik. Sasaran yang ingin dicapai melalui program Kredit SRG ini antara lain: 1. Terfasilitasinya petani/poktan/gapoktan dan koperasi dalam mengakses sumber

pembiayaan

baik

bank

maupun

lembaga

keuangan

dalam

pelaksanaan SRG di 15 Kabupaten yang tersebar di 7 provinsi yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara dan Lampung. 2. Terfasilitasinya petani/poktan/gapoktan dan koperasi di daerah sentra produksi yang menghasilkan 8 komoditi yaitu: Gabah, beras, jagung, karet, kakao, kopi, lada dan rumput laut. Realisasi penyaluran S-SRG per 28 Februari 2013 oleh 7 bank pelaksana (BPD Jatim, BPD Jabar, Bank BRI, BPD Kalsel , BPD DIY, BPD Sumut dan BPD Jateng) sebesar Rp58,54 miliar(49,19%) dari komitmen pendanaan sebesar Rp119 miliar. Realisasi Pembayaran subsidi bunga S-SRG Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp430 juta (40,93%) dari Plafon sebesar Rp1,05 miliar. Rendahnya penyaluran S-SRG ini disebabkan belum tersedianya sarana pergudangan komoditas yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas

Perdagangan

Berjangka

Komoditi

(Bappebti)

Kementerian

Perdagangan. Formula Perhitungan Subsidi Bunga S-SRG: Outstanding x Tingkat Subsidi Bunga x (hari bunga/365) Keterangan: 1. Outstanding = penyaluran/mutasi debet dikurangi pengembalian/mutasi kredit 2. Tingkat subsidi bunga = tingkat subsidi bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan 3. Hari bunga = sejak tanggal mutasi s.d. tanggal jatuh tempo/tanggal akhir periode Tanggal jatuh tempo/tanggal akhir periode = tanggal terakhir pelunasan kredit oleh debitur sesuai perjanjian kredit antara debitur dan bank pelakasana SSRG


56


SKEMA PENYALURAN S-SRG Menyimpan barang di d

Menerima

Surat Perjanjian, Asuransi,

Resi Gudang

Meminta

Verifikasi Kelengkapan

Kode

Menerbitkan Resi Gudang Menerima permohonan k dit S SRG

Mengajukan Permohonan Kredit

Konfirmasi keabsahan

Verifikasi dokumen resi

Menerima d

Pencairan kredit S SRG

F. Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) Dalam rangka meningkatkan perkuatan akses permodalan usaha mikro dan kecil bagi kegiatan usaha produktif, Menteri Negara Koperasi dan UKM melalui surat No. 125/M.KUMK/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002, mengusulkan penyediaan kredit yang berasal dari dana SU-005. Setelah medapatkan izin dari DPR melalui Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dengan Komisi IX DPR-RI pada tanggal 19 Desember 2003, Menteri Keuangan menetapkanKeputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.6/2003 tanggal 29 Januari 2003 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 12/PMK.06/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang KUMK. Plafon dana SU-005 untuk pendanaan KUMK pada awalnya sebesar Rp.3,1 triliunm dan telah dialokasikan kepada 33 BUMN Pengelola/LKP KUMK yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang kemudian diatur dalam Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah dan BUMN Pengeloladan LKP. Dalam

perkembangannya,

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.

12/PMK.06/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang KUMK disempurnakan kembali melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.05/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Kredit Investasi Pemerintah (KIP) yang dananya langsung dari APBN. Dari 33 BUMN Pengelola/LKP,saat ini tinggal 23 BUMN Pengelola/LKP yang menyalurkan KUMK dengan total outstanding pinjaman Rp 2,9 tiliun, sedang 10 BUMN/LKP telah melunasi dan tidak memperpanjang. Pola penyaluran KUMK terbagi dua yaitu langsung dipinjamkan pemerintah kepada BUMN Pengelola yang selanjutnya diteruspinjamkan kepada LKP untuk dipinjamkan kembali kepada usaha mikro dan kecil atau pemerintah meminjamkan


57


dana SU-005 kepada LKP yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan untuk dipinjamkan kepada usaha mikro dan kecil. Atas dana yang diterima, BUMN Pengelola/LKP membayar bunga sebesar BI rate 3 (tiga) bulan secara triwulanan, dengan ketentuan apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok/bunga maka akan dikenakan denda sebesar 4% di atas tingkat bunga yang dikenakan. Guna mendorong penyaluran KUMK dalam rangka peningkatan penyaluran KUMK, dipersyaratkan bahwa apabila outstanding KUMK kurang dari 80%, maka BUMN Pengelola/LKP akan dikenakan denda sebesar 4% atas selisih outstanding tersebut.

Risiko

KUMK

sepenuhnya

(100%)

ditanggung

oleh

BUMP

Pengelola/LKP. Usaha yang dapat dibiayai adalah usaha mikro dan kecil pada semua sektor ekonomi, yang dinilai layak untuk dibiayai sesuai asas-asas perkreditan yang sehat, serta tidak sedang memperoleh KUMK dari LKP lain atau kredit di luar KUMK dari LKP lain. Dengan plafon individual untuk usaha kecil masksimal sebesar Rp.500 juta dan usaha mikro masimal Rp.50 juta. Jangka waktu KUMK untuk kredit investasi maksimal 5 tahun dan kredit modal kerja maksimal 1 tahun (dapat diperpanjang maksimal 2 kali). Peserta KUMK tidak dikenakan Biaya Komitmen dan Biaya Provisi. Pengenaan tiingkat bunga kepada Usaha mikro dan Kecil sebesar: 1. dari BUMN Pengelola kepada LKP: a. spread bunga dari Bank Mandiri kepada BSM adalah 0% (pass on); b. spread bunga dari PNM kepada LKP maksimal 4% sedangkan dari LKP kepada usaha mikro dan kecil maksimal 9%. 2. dari LKP kepada usaha mikro dan kecil: a. spread bunga dari LKP perbankan kepada: b. usaha mikro setinggi-tingginya adalah 10%; c. usaha kecil setinggi-tingginya adalah 7%. d. spread bunga Pegadaian kepada usaha mikro & kecil maksimal 12%.

SKEMA KUMK

Bank Indonesia /SU-005

PEMERINTAH

BUMN PENGELOL A

LKP Ditunjuk BUMN Pengelola (NonBUMN/BUMD)

Usaha Mikro dan Kecil


58


Dengan

telah

diperpanjangnya

pinjaman

pendanaan

KUMK

dari

Pemerintah kepada BUMN Pengelola/LKP selama 10 (sepuluh) tahun dari semula 10 Desember 2007 s.d 10 Desember 2009 menjadi 10 Desember 2017 s.d. 10 Desember 2019, dari 31 BUMN Pengelola/LKP KUMK sebanyak 22 (dua puluh dua) BUMN Pengelola/LKP menyatakan memperpanjang pinjaman pendanaan KUMK, yang mana 1 (satu) diantaranya mengajukan pengurangan plafon pinjaman, sedangkan 10 BUMN-P/LKP lainnya menyatakan tidak memperpanjang pinjamannya atau mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal angsuran. Dari total plafon Rp.9,9 triliun dana SU-005, telah diteruspinjamkan sebesar 3,1 triliun kepada 31 BUMN Pengelola/LKPdan telah dilunasi oleh 10 BUMN. Atas dana angsuran dari BUMN Pengelola/LKP yang tidak memperpanjang, pada tahun 2011 dilanjutkan dengan Kredit Investasi Pemerintah (KIP) melalui PMK No.193/PMK.05/2011 tanggal 1 Desember 2011 berupa penambahan pinjaman kepada Bank Sumbar sebesar Rp300 miliar, Bank Jatim sebesar Rp200 miliar dan pinjaman baru kepada Bank Jateng sebesar Rp 42 miliar, sehingga s.d 31 Desember 2012 terdapat 2 BUMN Pengelola dan 20 LKP dengan sisa outstanding pinjaman sebesar Rp.2,72 triliun. G. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Koperasi (UMKMK),

penciptaan

lapangan

kerja,

dan

penanggulangan

kemiskinan,

Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan pada tahun 2007 yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKMK. Untuk meningkatkan akses

UMKMK

pada

sumber

pembiayaan,

diperlukan

penyediaan

kredit/pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau yang didukung fasilitas penjaminan dari Pemerintah. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program penjaminan kredit/pembiayaan bagi UMKMK, Pemerintah yang diwakili oleh 6 (enam) Kementerian Teknis bersama-sama dengan 6 (enam) bank pelaksana dan 2 (dua) perusahaan penjaminan sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 yang mengatur tugas dan kewajiban masingmasing pihak.Agar pelaksanaan program pejaminan KUR dapat berjalan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien, diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2006 tanggal 24 September 2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya, dalam rangka percepatan penyaluran KUR, 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) kemudian ditetapkan sebagai bank pelaksana

KUR

berdasarkan

Amandemen

Kedua

Nota

Kesepahamanan

Pelaksanaan KUR. MODUL MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH

59


Selain

dilakukan

penambahan

bank

pelaksana

KUR,

Pemerintah

melakukan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2006 tanggal 24 September 2008 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 tanggal 2 November 2010. Adapun pokok-pokok perubahan pelaksanaan KUR meliputi: 1.

merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat Permohonan KUR diajukan;

2.

debitur yang sedang menerima Kredit Konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya) masih dapat menerima KUR;

3.

untuk linkage program dengan pola executing, lembaga linkage yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) wajib tidak sedang menerima Kredit Program;

4.

untuk linkage program dengan pola channeling, lembaga linkage yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat sedang menerima Kredit Program;

5.

untuk KUR sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan KUR melalui lembaga linkage sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per UMKM-K, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur. Pendanaan KUR bersumber dari bank pelaksana, sedangkan penjaminan

KUR dilaksanakan oleh 2 Lembaga Penjaminan Kredit, yaitu PT Askrindo dan Perum Jamkrindo yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2008. Atas kredit/pembiayaan yang dijaminkan, lembaga penjaminan kredit mendapat Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atau premi dari Pemerintah. Penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKMK dilaksanakan secara otomatis bersyarat, dan UMKMK yang mendapat fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang layak, namun belum bankable. Tata cara pelaksanaan KUR adalah sebagai berikut: 1.

KUR yang disalurkan kepada setiap UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:


60


a.

paling tinggi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;

b.

di atas Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

2.

KUR yang disalurkan melalui linkage program pola executing, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. plafon yang diberikan kepada setiap lembaga linkage paling tinggi sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); b. tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan; c. tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan lembaga linkage kepada UMKM-K paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

3.

UMKM-K yang telah menerima KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman (suplesi) dengan syarat masih dikategorikan belum bankable, dengan ketentuan sebagai berikut: a. perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 6 (enam) tahun untuk kredit modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi terhitung sejak tanggal efektifnya perjanjian kredit awal antara bank pelaksana dan UMKM-K; b. dalam hal kredit/pembiayaan investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras, perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi tidak dapat diberikan; c. tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat plafon pinjaman dan tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2); d. mekanisme

pelaksanaan

perpanjangan

jangka

waktu

kredit,

restrukturisasi dan tambahan pinjaman (suplesi) diatur lebih lanjut dalam


61


perjanjian kredit antara Bank Pelaksana dan debitur. 4.

Besarnya Imbal Jasa Penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar 3,25% (tiga koma duapuluh lima persen) per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan, yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari KUR yang dijamin, dengan ketentuan: a. untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit; b. untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.

5.

Persentase jumlah KUR yang dijaminkan kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar: a. 80% (delapan puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga linkage untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri; b. 80% (delapan puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga linkage untuk KUR Tenaga Kerja Indonesia; c. 70% (tujuh puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga linkage untuk sektor lainnya.” Pemerintah memberikan Imbal Jasa Penjaminan KUR selama jangka

waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk kredit modal kerja dan paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi termasuk untuk perpanjangan, tambahan pinjaman (suplesi), dan restrukturisasi. Sedangkan untuk kredit/pembiayaan investasi di sektor tanaman keras, jangka waktu paling lama adalah 13 tahun dan tidak dapat diperpanjang jangka waktunya. Formula perhitungan Imbal Jasa Penjaminan KUR adalah sebagai berikut:

-

Untuk Kredit Modal Kerja : 3,25% x 70% x 1 tahun x plafon kredit

-

Untuk Kredit Investasi : 3,25% x 70% x 1 tahun x realisasi kredit Plafon kredit/pembiayaan kepada UMKMK:

1. s.d Rp.20 jt dengan tingkat bunga 22 % effektif per tahun; 2. diatas Rp.20 jt s.d Rp.500 jt dengan tingkat bunga 14% effektif per tahun. Realisasi penyaluran KUR s.d. 28 Februari 2013 sebesar Rp103,20 triliun oleh 33 bank pelaksana KUR. Dari realisasi penyaluran KUR yang telah dijamin, telah dibayarkan subsidi IJP KUR kepada PT Askrindo(Persero) dan Perum Jamkrindo untuk TA 2012 sebesar Rp801,13 miliar (100%) dari alokasi anggaran sebesar Rp801,13 miliar.


62


BAB IV INVESTASI DAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH A. Definisi, Bentuk dan Sumber 1. Definisi Investasi Ada beberapa Definisi terkait investasi, menurut beberapa ahli ekonomi, investasi adalah komitmen sejumlah dana saat ini sampai periode waktu tertentu,

untuk

menghasilkan

pengembalian

di

akhir

periode

sebagai

kompensasi atas penundaan konsumsi selama dana tersebut ditempatkan (Reilly dan Brown, 2001). Sedangkan Sharpe (1987) mendefinisikan investasi adalah, suatu pengorbanan harta pada saat ini, untuk mendapatkan harta pada masa yang akan datang. Dalam perhitungan pendapatan nasional, menurut Sukirno (1994), investasi meliputi seluruh nilai pembelian pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri, pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah-rumah dan tempat tinggal, pertambahan dalam nilai stok barang-barang berupa bahan mentah, barang yang belum selesai di proses dan barang jadi. Dalam kaitanya dengan perusahaan, Investasi merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang mencakup pengeluaran untuk membeli bahan baku/material, mesin-mesin dan peralatan pabrik serta semua modal lain yang di perlukan dalam proses produksi. Pengeluaran untuk keperluan bangunan kantor, pabrik tempat tinggal karyawan dan bangunan kontruksi lainnya. Perubahan nilai stok atau barang cadangan sebagai akibat dari perubahan jumlah dan harga (Deliarnov, 1995). Dalam pengertian yang lebih luas yang dikaitkan dengan perkembangan pasar modal sekarang, definisi Investasi adalah setiap kegiatan yang hendak menanamkan uang dengan aman (Dj. A Simarmata, 1984). Pada dasarnya investasi merupakan penundaan konsumsi atas sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini untuk digunakan dalam produksi atau ditanam dalam bidang tertentu selama suatu periode waktu, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan diterima di masa mendatang. Contohnya, seorang investor membeli saham pada saat ini dengan perkiraan di masa yang akan datang akan memperoleh keuntungan atau manfaat yang lebih besar melalui penerimaan dividen atau kenaikan harga saham (capital gain). Keuntungan ini merupakan imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi, akibat ketidakpastian aliran dana pada masa yang akan datang. MODUL MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH

63


Sementara itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan pengertian investasi antara lain : a.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan

kepada

masyarakat

(PP

58/2005

tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah). b.

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya (PP 1/2008 tentang Investasi Pemerintah).

2. Bentuk Investasi Pemerintah Berdasarkan jangka waktu, investasi daerah terdiri dari: a.

Investasi Jangka Pendek, merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Contoh: Pemda membeli deposito berjangka maksimal 12 (dua belas) bulan, dan pembelian SUN, SBI atau SPN.

b.

Investasi Jangka Panjang, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari: 1) Investasi permanen: investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali. Contohnya antara lain : kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2) Investasi non permanen: investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali, contohnya pembelian obligasi, surat utang jangka panjang, bantuan modal kerja, dana bergulir, fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Berdasarkan jenis, investasi Daerah terdiri dari dua jenis, yaitu: a.

Investasi Surat Berharga


64


Investasi surat berharga terdiri dari: 1) Pembelian Saham 2) Pembelian Surat Utang berupa Surat Utang Negara yang terdiri atas SPN dan Obligasi b.

Investasi Langsung Investasi langsung terdiri dari: 1) Penyertaan Modal Penyertaan modal adalah investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. 2) Pemberian Pinjaman Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha,

Badan

Layanan

Umum

(BLU),

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya. 3. Sumber Dana Investasi Pemerintah Sumber dana Investasi Daerah dapat berasal dari: a. Surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) b. Keuntungan investasi terdahulu c. Sumber-sumber lainnya yang sah Penggunaan surplus APBD untuk investasi daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). B. Pengelolaan Investasi dan Kerja Sama pemerintah Daerah 1. Pengelolaan Investasi Daerah Pengelolaan keuangan Investasi Daerah adalah sebagai berikut: a. Penganggaran: 1) Investasi

pemerintah

pembiayaan,

daerah

sementara

untuk

dianggarkan Divestasi

dalam

pengeluaran

pemerintah

daerah

dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 2) Penerimaan dari hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.


65


3) Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan

modal

(investasi)

pemerintah

daerah,

sementara

pendapatan bunga atas deposito pada bank umum dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 4) Pengelolaan anggaran investasi daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). b. Pelaksanaan: 1) Penyertaan modal Pemda dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda

tentang

penyertaan

modal

daerah

berkenaan.

Dalam

perkembangan usaha dan investasi bila diperlukan penambahan penyertaan modal dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Perda ABPD tahun anggaran berkenaan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum/pasal tertentu pada Perda APBD dimaksud. 2) Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD. 3) Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. c. Pelaporan 1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. 2) PPKD menyusun laporan keuangan Pemda yang terdiri dari LRA, Neraca,

Laporan

Arus

Kas,

Catatan

Atas

Laporan

Keuangan

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan ikhtisar laporan keuangan BUMD. 2. Kerjasama Pemerintah Daerah Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemda dapat bekerja sama dengan Pemda lain dan pihak ketiga dalam rangka penyediaan layanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan PAD. Pihak ketiga yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemda antara lain Kementerian/Lembaga MODUL MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH

66


Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemda meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah, aset daerah, potensi daerah, dan penyediaan layanan umum. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan,

kesepakatan

bersama,

itikad

baik,

mengutamakan

kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan serta kepastian hukum. Dalam

rangka

pelaksanaan

kerjasama

daerah,

Gubernur

atau

Bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk membantu Kepala Daerah menyiapkan kerja sama daerah. Struktur TKKSD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap dan Anggota tidak tetap.

TKKSD

beranggotakan

perangkat

daerah

yang

terkait

dengan

pelaksanaan kerjasama yang akan dilakukan oleh daerah. Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam APBD tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara garis besar tahapan kerjasama daerah yaitu : persiapan, penawaran,

penyiapan

kesepakatan,

penandatanganan

kesepakatan,

penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian dan pelaksanaan. Adapun uraian tahapan tata cara kerja sama daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah.


67


Tabel 1. Tahapan Tata Cara Kerja Sama Daerah Bentuk Kerja Sama Kerja Sama Antar Daerah No.

1.

Tahapan

Persiapan




a. Pembentukan TKKSD.

a. Pembentukan TKKSD



b. Inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemda dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantum kan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

b. Inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemda dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantum kan dalam RKPD se-suai dengan prioritas.

b. Kepala Daerah menu gaskan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemda dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

b. Kepala daerah menerima usulan kerja sama dari badan hukum. Objek kerja sama yang diusulkan oleh badan hukum dapat tidak termasuk dalam daftar prioritas kerja sama daerah;

c. Penyiapan rencana kerja sama dengan tahapan: − menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain. − menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan. − analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.

c. SKPD yang akan melakukan kerja sama dibantu TKKSD menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian prastudi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan

c. Hasil inventarisasi objek kerja sama dari SKPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan skala prioritas. d. Kepala Daerah menetapkan SKPD sebagai penanggung


c. Kepala Daerah selan jutnya menugaskan TKKSD untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerja sama dari badan hukum tersebut dan apabila dipandang perlu TKKSD atas nama Kepala Daerah dapat mengundang badan hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan. d. TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada

68


Bentuk Kerja Sama Kerja Sama Antar Daerah No.

Tahapan




jawab kerja sama, dengan tugas: 1) Mempersiapkan kerangka acuan/ proposal/kajian dan atau prastudi kelayakan 2) Melakukan sosialisasi rencana kerja sama; 3) Menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama; 4) Mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama; 5) Menetapkan Tim Seleksi.

Kepala Daerah. Apabila hasil evaluasi menunjukan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum pemprakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (Letter of Intent) kerja sama dengan pemerintah daerah

e. SKPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi.

e. Kepala Daerah mene tapkan SKPD/penang gungjawab kerja sama, dengan tugas : 1) Mempersiapkan kerangka acuan/ proposal/kajian dan atau prastudi kelayakan; 2) Melakukan sosialisasi rencana kerja sama; 3) Mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama; 4) Menetapkan Tim Seleksi. f.


SKPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi.

69



2.

Tahapan

Penawaran

a. Menentukan

prioritas objek yang akan dikerjasamakan

b. Memilih daerah dan objek yang

akan dikerjasamakan c. Menawarkan objek yang akan

dikerjasamakan melalui surat penawaran kepada daerah lain d. Kepala

Daerah setelah menerima jawaban tawaran rencana kerja sama dari daerah lain untuk dibahas dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama


a. Kerja sama daerah dengan



a. Tim

a.


b. Pengambilan dokumen

b.


c.


d.


e.


f.


g.


Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi.

Departemen /LPND harus dipra-karsai oleh Pemerintah Daerah. b. Menentukan

objek akan dikerjasamakan

c. Menawarkan

yang

objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran kepada Kementerian/LPND

prakualifikasi c. Pemasukan dokumen

prakualifikasi d. Evaluasi dokumen

prakualifikasi e. Penetapan hasil

prakualifikasi f.


g. Masa sanggah

prakualifikasi h. Penyampaian undangan

h.


i.


i.


j.


j.


k.


l.

Evaluasi Penawaran

k. Pemasukan dan

pembukaan penawaran l.


Evaluasi Penawaran

m. Penetapan Pemenang

m. Penetapan Pemenang

n. Pengumuman Pemenang

n.

Pengumuman Pemenang

o. Masa sanggah

o.

Masa sanggah

70



Tahapan




p. Klarifikasi dan negosiasi

p.


q. Penunjukan Badan Hukum

q.


sebagai Pemenang 3.

Penyiapan Kesepakatan

Setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD segera membahas rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama

a. Setelah

Kepala Daerah menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Departemen/LPND, memerintahkan kepada SKPD untuk membahas bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun rancangan kesepakatan bersama.

Kepala Daerah setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh masingmasing pihak;

Kepala Daerah setelah menerima Surat Penun-jukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh masingmasing pihak.

b. Rancangan

kesepakatan bersama SKPD dibahas dengan Departemen/LPND dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.

4.

Penandatanganan Kesepakatan

Kesepakatan Bersama antardaerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah.

Kesepakatan bersama daerah dengan K/L ditan datangani oleh Kepala Daerah dan Menteri/ Pimpinan Lembaga sesuai kesepakatan para pihak

Kesepakatan Bersama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh masingmasing kepala daerah dan pimpinan badan hukum, sesuai kesepakatan para pihak

Kesepakatan Bersama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh masingmasing kepala daerah dan pimpinan badan hukum, sesuai kesepakatan para pihak

5.

Penyiapan Perjanjian

a. TKKSD masing-masing daerah

a. SKPD

a. SKPD penanggung jawab

a. SKPD penanggung jawab

me-nyiapkan rancangan perjanjian kerja sama b. Dalam menyiapkan rancangan


dibantu TKKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama

b. Dalam

menyiapkan

bersama menyusun perjanjian

TKKSD rancangan

bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama.

71



Tahapan

perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/ tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait c. Setelah

ada kesepa-katan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian KSAD. Ketua TKKSD masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Kepala Daerah masing-masing untuk ditandatangani


rancangan materi per janjian kerja sama, dapat meminta ban tuan pakar / tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Depar temen Dalam Negeri. ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian. Ketua TKKSD dan Departemen / LPND memberikan paraf pada rancangan perjanjian.



b. Dalam

menyusun ran cangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar / tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Depar-temen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait.

b. Dalam

Pelaksanaan perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyakakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

c. Pelaksanaan

c. Setelah

c.

d. Rancangan

perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.

menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/ tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait. perjan jian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyara kat sebelum ditanda tangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

d. Rancangan

perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.

e. Badan hukum yang akan

menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama. f.


Apabila perubahan/ koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung me

e. Badan hukum yang akan

menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama. f.

Apabila perubahan/ koreksi tersebut dini lai

72



Tahapan




nyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/ koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan kepala daerah yang selanjut nya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.

wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan kepala daerah yang selan jutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.

g. Apabila

badan hukum menolak, maka kepala daerah dapat mena warkan kepada badan hukum peringkat kedua untuk menjadi mitra kerja sama. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka kepa la daerah dapat mena warkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.

h. Apabila

tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD membe rikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.


g. Apabila

badan hukum menolak, maka kepala daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat kedua untuk menjadi mitra kerja sama. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka kepala daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.

h. Apabila

tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.

73



6.

Tahapan

Penandatang anan perjanjian

Perjanjian kerjasama antardaerah ditandatangani oleh Kepala Daerah. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepa katan dari para pihak


Perjanjian kerja sama daerah dengan Departemen/LPND ditandata-ngani oleh Kepala Daerah dan Menteri/ Pimpinan LPND sesuai kesepakatan para pihak



a. Setelah

a. Setelah

rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, SKPD menyiapkan penanda tanganan perjanjian kerja sama dengan ketentuan apabila diperlukan jaminan, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi sebesar 5 % dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlakunya adalah sejak tanggal penandatangan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan berakhir.

b. Perjanjian

kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan badan hukum sesuai kesepakatan para pihak

7.

Pelaksanaan

a. Dalam pelaksanaan kerja sama

harus memperhatikan ren-cana kerja yang telah disepakati. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun


a. Dalam

pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja sama yang telah disepakati. Apabila dalam rencana kerja sama

a. Para

pihak bertanggungjawab atas pelak sanaan kerja sama sesuai dengan perjan jian kerja sama. Apa-bila dalam kerja

rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masingmasing pihak, SKPD menyiapkan penanda tanganan perjanjian kerja sama dengan ketentuan apabila diperlukan jaminan, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi sebesar 5 % dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlakunya adalah sejak tanggal penandatangan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan berakhir.

b. Perjanjian

kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan badan hukum sesuai kesepakatan para pihak

a. Para

pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama. Apabila dalam kerja sama

74



Tahapan

dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah. b. Dalam

pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian / adendum atas persetujuan bersama Kepala Daerah. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau meng akibatkan penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan DPRD

c. 3 bulan sebelum berakhirnya

perjanjian KSAD, masingmasing SKPD yang melakukan KSAD dibantu oleh badan kerja sama dan dapat didampingi oleh tim penilai eksternal, mela kukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap: barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian KSAD dan kewajiban atau utang yang menjadi beban KSAD. d. Hasil

penilaian dilapor kan kepada Kepala Daerah melalui SKPD masing-masing.

e. Hasil

KSAD yang berupa barang dilaporkan oleh Kepala





sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksa naannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan b. Dalam

pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/ adendum atas persetujuan bersama.

b. Apabila

c. Tiga

bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.

d. Hasil kerja sama dilaporkan

oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD.

c.

dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan pera turan perundangundangan, maka Kepala Daerah dapat melakukan peru-bahan/ adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD.

b. Apabila

Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan. Hasil yang berupa uang harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pen-dapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

c. Hasil

d. Untuk

kerja sama pengelolaan, mitra kerja

dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka Kepala Daerah dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD. kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan. Hasil yang berupa uang harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

d. Untuk

kerja sama pengelolaan, mitra kerja

75



Tahapan




sama harus membayar kontribusi ke rekening Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pem bagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan. Besaran pembayaran kontr-ibusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.

sama harus membayar kontribusi ke rekening Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pem bagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.

Daerah kepada Ketua DPRD.

e. Dalam

f.


hal pemerintah daerah memutuskan bah wa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dila kukan kembali mela lui kerja sama de ngan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi kembali

e. Dalam

hal pemerin tah daerah memutus kan bahwa pengelo laan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebe lum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi kembali


f.


76


Dalam pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah, terdapat beberapa bentuk/model kerja sama yang dapat dilakukan, yaitu : a.

Bentuk/Model Kerja Sama Antar Daerah (KSAD). 1) Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antardaerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan jurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama. 2) Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah adalah kerja sama antardaerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan jurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan. 3) Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan

suatu

kompensasi

tertentu

kepada

daerah

yang

memberikan pelayanan. 4) Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi adalah kerja sama antardaerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan. 5) Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerja sama antardaerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan jurisdiksi masing-masing; Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya. 6) Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan adalah kerja sama antardaerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian. 7) Kerja Sama Pertukaran Layanan adalah kerja sama antardaerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).


77


8) Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan adalah kerja sama antardaerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama. 9) Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan adalah kerja sama antardaerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu. Adapun contoh proyek KSAD : 1) Kerja sama regional level provinsi, contoh: Badan Kerja sama Pembangunan

(BKSP)

JABODETABEKJUR,

Badan

Kerja

sama

Regional Sulawesi (BKRS). 2) Kerja

sama

antar

kab/kota,

contoh:

Sekretariat

Bersama

KARTAMANTUL (Kab Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab Bantul), Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) SUBOSUKA WONOSERATEN (Kota Surakarta, Kab Boyolali, Kab Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab Sragen dan Kab Klaten. 3) Kerja sama dalam bentuk Asosisasi, contoh: APKASI (Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). b.

Bentuk/Model Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Departemen/LPND : 1) Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk merumuskan tujuan bersama berkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menyelaraskan

kebijakan,

rencana

strategis,

peraturan

untuk

mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya. 2) Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu. 3) Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu kerja sama daerah dengan

Departemen/LPND

meningkatkan

layanan

publik

untuk

mengembangkan

tertentu,

dengan

mana

dan/atau mereka

menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendirisendiri rencana dan program yang berkait dengan kewenangannya masing-masing.


78


c.

Bentuk/Model Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum : 1)

Kontrak Pelayanan - Kontrak Operasional/Pemeliharaan Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik - Kontrak Kelola Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki pemerintah daerah. - Kontrak Sewa Badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada pemerintah daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu - Kontrak Konsesi Badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas

serta

pemberian

layanan

kepada

masyarakat

dan

penyediaan modal kerjanya. 2) Kontrak Bangun - Kontrak Bangun Guna Serah Badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah. - Kontrak Bangun Serah Guna Badan

usaha

bertanggung

jawab

untuk

membangun

infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya

lalu

penguasaan

kepemilikannya

dan

infrastruktur/fasilitas kepada

tersebut

diserahkan

pemerintah

daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada badan


79


usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar. - Kontrak Bangun Sewa Serah Badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut. 3) Kontrak Rehabilitasi - Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah Pemerintah daerah mengontrakan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar. - Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah Badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar. - Kontrak Patungan Pemerintah daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun atau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan. Adapun contoh proyek kerjasama pemerintah daerah dengan badan hukum (swasta) : 1) Proyek Instalasi Air Minum Sepatan, yang merupakan kerja sama antara Pemda Kabupaten Tangerang dengan PT Aetra Air Tangerang.


80


2) Pengelolaan operasional bus Trans Yogya, yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Yogyakarta dengan beberapa koperasi angkutan perkotaan di Yogyakarta (Kopata, Puskopkar, Pemuda, Aspada dan DAMRI UBK). 3) Proyek pembangunan jembatan selat sunda, yang merupakan kerja sama antara Provinsi Banten, Provinsi Lampung dan PT. Bangun Graha Sejahtera Mulia (Artha Graha Network).


81


REFERENSI 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Hutang Negara/Daerah 5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 6. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

179/PMK/2008

tentang

Tata

Cara

Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana dalam Rekening Induk Dana Investasi 7. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

180/PMK/2008

tentang

Tata

Cara

Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Investasi 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan Atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamankan kepada BUMN atau Pemda 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010.


82


15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM. 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada Pemda 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada PDAM; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman RDI pada BUMN/PT 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2008 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI dan RDA pada PDAM 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tanggal 18 Agustus 2009 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.241/PMK.05/ 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Kredit Usaha PembibitanSapi 21. Peraturan Direktur Jenderal Nomor Nomor Per-31/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas.


83

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

Recommend Documents