KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

i

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (LAKIP) Tahun 2013 merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam mencapai misi dan tujuan yang ditetapkan sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas tersebut adalah untuk pelaksanaan akuntabilitas di Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam rangka mendorong terwujudnya Pemerintah yang baik dan terpercaya. Capaian kinerja yang termuat dalam LAKIP ini merupakan realisasi kinerja dari targettarget kinerja yang termuat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Kami sampaikan bahwa pada umumnya capaian kinerja Tahun Anggaran 2013 Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dapat direalisasikan sebesar 106.9 % untuk realisasi kinerja dan 79% untuk realisasi anggaran. Keberhasilan capaian kinerja Tahun Anggaran 2013 tentunya tidak terlepas dari peran aktif selurah jajaran pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. Kami berterima kasih atas kerja sama dan kemauan yang tak kunjung padam untuk terus merealisasikan misi dan tujuan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata. Menyadari bahwa masih banyak yang perlu dibenahi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaya saing di bidang kepariwisataan, maka diperlukan usaha dan komitmen dari semua pihak. Semoga, Laporan Akuntabilitas Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata ini bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata kedepan.

Jakarta,

Februari 2013

DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

FIRMANSYAH RAHIM

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

DAFTAR ISI

1 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................................................ i DAFTAR ISI .................................................................................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................................... iii BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1 A. LATAR BELAKANG ....................................................................................................... 1 B. TENTANG DIREKTORAT JENDERAL PDP ...................................................................... 1 C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ...................................................................................... 2 D. STRUKTUR ORGANISASI ........................................................................................ 4 E. SISTEMATIKA PENYAJIAN ........................................................................................... 4

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ...................................................................... 5 A. VISI, MISI DAN SASARAN ............................................................................................ 5 B. RPJMN 2010 – 2014 .................................................................................................... 6 C. PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................. 6

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................. 8 A. IKHTISAR CAPAIAN KINERJA ....................................................................................... 8 B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA TAHUN 2013 ...................................................... 10

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 -‐ 2013 ............................................................... 40

BAB V

PENUTUP ......................................................................................................................... 55

LAMPIRAN


RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

RPJMN 2010 – 2014 merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk melaksanakan visi dan misi yang kemudian dijabarkan melalui rencana strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dan penetapan kinerja (PK). Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata berdasarkan RPJMN 2010 – 2014 dan PK Tahun 2013 adalah sebagai berikut: a. Berdasarkan RPJMN 2010 – 2014 Capaian kinerja Ditjen PDP berdasarkan sasaran strategis dalam RPJMN 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: RINGKASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA BERDASARKAN RPJMN 2010 -‐ 2014 NO

SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS

1

Pengembangan Daya Tarik Pariwisata

2

Peningkatan PNPM Mandiri Bidang pariwisata Pengembangan usaha, industri dan investasi pariwisata

3

4

Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata Meningkatnya jumlah desa wisata Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata

Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya

29

29

100%

Jumlah desa wisata

350

980

280%

Jumlah profil investasi pariwisata

7

7

100%

1. Jumlah Organisasi Pengelolaan Destinasi (Destination Management Organisation/ DMO) (buah) 2. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik)

15

15

100%

29

29

100%


REALISASI

RINGKASAN EKSEKUTIF

b. Berdasarkan PK (Penetapan Kinerja) Tahun 2013 Capaian kinerjan Ditjen PDP berdasarkan PK (penetapan kinerja) tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1 Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan

2 Jumlah penerimaan devisa wisatawan mancanegara (US$ Milliar) Nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara (Rp Trilliun)

3 10.35

4

10.05

5 97.1

178.63

176.32

98.7

1.15

1.14

99.1

714.5

711

99.5

4.64

2.97

64.0

3

5

166.7

0.2

n/a

n/a

8.35

10.131

121.3

7.09

8.89

125.4

1 2 3 4

2

Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

1

Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

2

Jumlah fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata (%) Rasio jumlah kamar hotel per 100 penduduk (%) Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)

3 3

4

Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional

Meningkatnya citra kepariwisataan Indonesia

1 2

Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional (%)

3

Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata (Rp juta/ TK/ Tahun)

13.54

34.3

253.3

1

Daya saing kepariwisataan Indonesia (nilai)

4,08

n/a

n/a

2

Rekomendasi memperpanjang nilai bisnis (nilai) Perilaku masyarakat terhadap wisatawan asing (nilai) Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (lokasi)

5,22

n/a

n/a

6,02

n/a

n/a

15

15

100

29

29

100

980

980

100

3 4

5

6

Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata

Meningkatnya keragaman produk wisata minat khusus dan zona kreatif di Indonesia

Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara/ kunjungan (US$) Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara/ kunjungan (Rp Ribu)

1

Jumlah lokasi daya tarik di Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata (lokasi)

2

Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata (desa)

3

Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan (pola)

20

16

80

1

Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan (lokasi)

10

10

100

2

Jumlah aktivasi kota kreatif sebagai destinasi pariwisata (kota)

5

7

140

96

104.5

108.9

93

79

84.9

7

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program

8

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata

1

Penyerapan anggaran belanja Ditjen PDP (%)

2

Pelimpahan barang milik negara ke daerah (%)

100

5.5

5.5

Meningkatnya kualitas organisasi Ditjen PDP

1

Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dihasilkan Ditjen PDP (naskah)

22

12

54.55

30

62

206.67

96

96

100

9

Pencapaian target indikator program dan kegiatan (%)

2

Jumlah prosedur operasi standar (POS) yang dihasilkan Ditjen PDP (naskah) 10 Meningkatnya kualitas sumber Jumlah SDM Ditjen PDP yang difasilitasi untuk daya manusia (SDM) Ditjen peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan PDP terkait pengembangan destinasi pariwisata (orang)


iv

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Ripparnas), pengembangan kepariwisataan nasional mencakup 4 (empat) komponen utama, yaitu (a) Destinasi Pariwisata; (b) Pemasaran Pariwisata; (c) Industri Pariwisata dan (d) Kelembagaan Pariwisata. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan kepariwisataan nasional,

dimana

dalam

Ripparnas,

Ditjen

PDP

memiliki

tusi

untuk

mengembangkan destinasi pariwisata dan industri pariwisata. Komponen dalam Ripparnas tersebut kemudian dituangkan ke dalam program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata merupakan amanat Instruksi Presiden No. 7 tahun 1990 tentang Akuntabilitas Kinerja dimana LAKIP berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan kinerja. Menindaklanjuti hal tersebut, Ditjen PDP menyusun LAKIP yang berisi capaian-capaian indikator kinerja utama. B. Tentang Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata merupakan Unit Eselon I yang bertanggung jawab langsung di bawah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata, dengan fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata; DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

BAB I PENDAHULUAN

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dibantu oleh 6 (enam) unit Eselon II: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata b. Direktorat Industri Pariwisata c. Direktorat Pengembangan Daya Tarik Wisata d. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat e. Direktorat Perancangan dan Investasi Pariwisata f. Direktorat Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event. C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata memiliki serangkaian target kinerja yang harus dicapai dalam tiap kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran atau yang biasa disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun IKU Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah sebagai berikut:


2

BAB I PENDAHULUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA NO

SASARAN

1

Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan

2


3


4

5

6

7

8

9

10

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Jumlah penerimaan devisa wisatawan mancanegara (US$ milliar) 2. Nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara (Rp. Triliun) 3. Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara/ kunjungan (US$) 4. Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara/ kunjungan (Rp. Ribu) 1. Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (persentase) 2. Jumlah fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata (lokasi) 3. Rasio jumlah kamar hotel per 100 penduduk (persentase) 1. Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan pariwisata

2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional (persentase) 3. Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (Rp juta/ TK/ Tahun) Meningkatnya citra kepariwisataan 1. Daya saing kepariwisataan Indonesia Indonesia 2. Rekomendasi memperpanjang nilai bisnis (nilai) 3. Perilaku masyarakat terhadap wisatawan asing (nilai) 4. Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinas (DMO) (lokasi) Meningkatnya keragaman destinasi 1. Jumlah lokasi daya tarik di DPN yang dikembangkan menjadi pariwisata destinasi pariwisata (lokasi) 2. Jumlah desa yang difasilitasi yang dikembangkan sebagai desa wisata (desa) 3. Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan (pola) Meningkatnya keragaman produk 1. Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan wisata minat khusus dan zona (lokasi) kreatif di Indonesia 2. Jumlah aktivasi zona kreatif sebagai destinasi pariwisata (zona) Meningkatnya kualitas Pencapaian target indikator program dan kegiatan (persentase) perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program Meningkatnya kualitas pengelolaan 1. Penyerapan anggaran belanja Ditjen PDP (persentase) keuangan Ditjen PDP 2. Pelimpahan barang milik negara ke daerah (Pelimpahan barang milik negara ke daerah (persentase) Meningkatnya kualitas organisasi 1. Jumlah NSPK yang dihasilkan Ditjen PDP (naskah) Ditjen PDP 2. Jumlah prosedur operasi standar (POS) yang dihasilkan Ditjen PDP (naskah) Meningkatnya kualitas SDM Ditjen Jumlah SDM Ditjen PDP yang difasilitasi untuk peningkatan PDP kemampuan kerja dan pengetahuan terkait pengembangan destinasi pariwisata (orang)


3

BAB I PENDAHULUAN

D. Struktur Organisasi Bagan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Sumber: Kemparekraf, 2013 E. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2013 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut: 1. Bab I

Pendahuluan, yang berisi latar belakang, struktur organisasi Ditjen PDP dan Indikator Kinerja Utama.

2. Bab II

Perencanaan Kinerja, yang berisi visi, misi dan sasaran; target RPJMN 2010 – 2014, dan perencanaan kinerja

3. Bab III

Akuntabilitas Kinerja, yang berisi ikhtisar capaian kinerja, capaian dan analisis kinerja tahun 2013.

4. Bab IV

Akuntabilitas kinerja tahun 2012 – 2013

5. Bab V

Penutup


4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. VISI, MISI DAN SASARAN Dalam Menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata menetapkan visi, misi dan tujuan. Adapun visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Visi Terwujudnya destinasi dan industri pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berbasis masyarakat dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah. b) Misi Dalam mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata kemudian menjabarkannya dalam serangkaian misi sebagai berikut: 1) Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan melalui pengembangan destinasi 2) Peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia melalui pengembangan destinasi 3) Menciptakan tata pemerintahan Ditjen PDP yang responsive, transparan dan akuntabel. c) Tujuan Berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan sebagai berikut: 1) Peningkatan devisa dan pengeluaran wisatawan 2) Peningkatan investasi di sektor pariwisata 3) Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional 4) Peningkatan citra kepariwisataan Indonesia 5) Peningkatan diversifikasi destinasi pariwisata 6) Peningkatan kualitas kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata 7) Peningkatan kualitas SDM Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

B. RPJMN 2010 – 2014 Target kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata pada tahun 2013 berdasarkan RPJMN 2010 – 2014 adalah sebagai berikut: RINGKASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA BERDASARKAN RPJMN 2010 -‐ 2014 NO


SASARAN

INDIKATOR

TARGET

1


Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata


29

2

Peningkatan PNPM Mandiri Bidang pariwisata

Meningkatnya jumlah desa wisata

Jumlah desa wisata

350

3

Pengembangan usaha, industri dan investasi pariwisata

Berkembangnya usaha, industri Jumlah profil investasi dan investasi pariwisata pariwisata

7

4


Terselenggaranya kegiatan 1. Jumlah Organisasi perencanaan dan evaluasi Pengelolaan Destinasi pelaksanaan program dan (Destination Management kegiatan, penyusunan kebijakan, Organisation/ DMO) peningkatan kualitas SDM (buah) aparatur, dan pendukungan 2. Jumlah dukungan teknis dalam meningkatkan fasilitas pariwisata (daya kapasitas pengelolaan destinasi tarik) pariwisata

15

29

C. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam menyusun perencanaan kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tidak lepas dari Rencana Kerja Tahunan dan DIPA pada tahun yang bersangkutan. Adapun perencanaan kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:


6

BAB II PERENCANAAN KINERJA PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/ LEMBAGA Unit Organisasi Eselon I Tahun Anggaran

1

Sasaran S trategis 1 Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan

: :

Indikator Kinerja 2 1 Jumlah penerimaan devisa wisatawan mancanegara 2 Nilai total penerimaan dari pengeluaran nusantaraper wisatawan 3 wisatawan Jumlah pengeluaran 4

2

Meningkatnya investasi di s ektor pariwisata

1 2 3

3

4

5




mancanegara/ kunjungan Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara/ kunjungan Kontribusi investasi s ektor pariwisata terhadap total investasi nasional Jumlah fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata Rasio jumlah kamar hotel per 100 penduduk

1 Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan s ektor pariwisata 2 Kontribusi s ektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional 3 Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan s ektor pariwisata 1 Daya s aing kepariwisataan Indonesia


8

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya kualitas organisasi Ditjen PDP

9

10 Meningkatnya kualitas s umber daya manusia (SDM) Ditjen PDP

Rp 178, 63 Trilliun US$1.150 Rp 714,5 Ribu 4.64% 3 lokasi 0.20% 8.35 juta orang 7.09% Rp 13,54 juta/ TK/ Tahun Nilai 4,08 Nilai 5,22

3 Perilaku masyarakat terhadap wisatawan asing

Nilai 6,02

4 Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi 1 (DMO) Jumlah lokasi daya tarik di Destinasi Pariwisata

15 Lokasi

Nasional (DPN) yang dikembangkan menjadi pariwisata 2 destinasi Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan s ebagai desa wisata

Meningkatnya keragaman produk 1 Jumlah produk wisata minat khusus yang wisata minat khusus dan zona kreatif di dikembangkan Indonesia 2 Jumlah aktivasi kota kreatif s ebagai destinasi pariwisata

7

Target 3 US$ 10.35 Milliar

2 Rekomendasi memperpanjang nilai bisnis

3 Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan 6

7

Direktorat Jenderal P engembangan Destinasi P ariwisata 2013

Pencapaian target indikator program dan kegiatan 1 Penyerapan anggaran belanja Ditjen PDP 2 Pelimpahan barang milik negara ke daerah 1 Jumlah norma, s tandar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dihasilkan Ditjen PDP 2 Jumlah prosedur operasi s tandar (POS) yang dihasilkan Ditjen PDP Jumlah SDM Ditjen PDP yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait pengembangan destinasi pariwisata


29 lokasi 963 desa 20 pola 10 lokasi 5 kota 96% 93% 100% 22 naskah 30 naskah 96 orang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


8

A. IKHTISAR CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata didasarkan pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2013 yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dan RPJMN 2010 - 2014. Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dapat dilihat pada tabel dibawah ini: a) Capaian Kinerja Ditjen PDP berdasarkan RPJMN 2010 – 2014 Capaian kinerja Ditjen PDP pada tahun 2013 berdasarkan RPJMN 2010 – 2014 dapat dilihat sebagai berikut: RINGKASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA BERDASARKAN RPJMN 2010 -‐ 2014 NO


1


2

Peningkatan PNPM Mandiri Bidang pariwisata Pengembangan usaha, industri dan investasi pariwisata

3

4


SASARAN

INDIKATOR

TARGET

REALISASI

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata Meningkatnya jumlah desa wisata Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata


29

29

100%

Jumlah desa wisata

350

980

280%

Jumlah profil investasi pariwisata

7

7

100%

1. Jumlah Organisasi Pengelolaan Destinasi (Destination Management Organisation/ DMO) (buah) 2. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik)

15

15

100%

29

29

100%

b) Capaian Kinerja Ditjen PDP berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2013 Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.



Capaian kinerja Ditjen PDP berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2013 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut: Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1 Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan

2 Jumlah penerimaan devisa wisatawan mancanegara (US$ Milliar) Nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara (Rp Trilliun)

3 10.35

4

10.05

5 97.1

178.63

176.32

98.7

1.15

1.14

99.1

714.5

711

99.5

4.64

2.97

64.0

3

5

166.7

0.2

n/a

n/a

8.35

10.131

121.3

1 2 3 4

2


1

Kontribusi investasi s ektor pariwisata terhadap total investasi nasional

2

Jumlah fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata (%) Rasio jumlah kamar hotel per 100 penduduk (%) Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan s ektor pariwisata (juta orang)

3 3

4



1 2

Kontribusi s ektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional (%)

7.09

8.89

125.4

3

Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan s ektor pariwisata (Rp juta/ TK/ Tahun)

13.54

34.3

253.3

1

Daya s aing kepariwisataan Indonesia (nilai)

4,08

n/a

n/a

2

Rekomendasi memperpanjang nilai bisnis (nilai) Perilaku masyarakat terhadap wisatawan asing (nilai) Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (lokasi)

5,22

n/a

n/a

6,02

n/a

n/a

15

15

100

3 4

5

6


Meningkatnya keragaman produk wisata minat khusus dan zona kreatif di Indonesia

Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara/ kunjungan (US$) Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara/ kunjungan (Rp Ribu)

1

Jumlah lokasi daya tarik di Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata (lokasi)

29

29

100

2

Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan s ebagai desa wisata (desa)

980

980

100

3

Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan (pola)

20

16

80

1

Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan (lokasi)

10

10

100

2

Jumlah aktivasi kota kreatif s ebagai destinasi pariwisata (kota)

5

7

140

96

104.5

108.9

7


8

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata

1

Penyerapan anggaran belanja Ditjen PDP (%)

93

79

84.9

2

Pelimpahan barang milik negara ke daerah (%)

100

5.5

5.5

Meningkatnya kualitas organisasi Ditjen PDP

1

Jumlah norma, s tandar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dihasilkan Ditjen PDP (naskah)

22

12

54.55

30

62

206.67

96

96

100

9

Pencapaian target indikator program dan kegiatan (%)

2

Jumlah prosedur operasi s tandar (POS) yang dihasilkan Ditjen PDP (naskah) 10 Meningkatnya kualitas s umber Jumlah SDM Ditjen PDP yang difasilitasi untuk daya manusia (SDM) Ditjen peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan PDP terkait pengembangan destinasi pariwisata (orang)


9


B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA 2013 1. Sasaran Strategis wisatawan

I:

Meningkatnya

10 devisa

dan

pengeluaran

Indikator sasaran strategis meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan, adalah sebagai berikut: a) Jumlah Penerimaan Devisa Wisatawan Mancanegara Pada tahun 2013, jumlah penerimaan devisa wisatawan mancanegara adalah sebagai berikut: US$ milliar

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

Jumlah penerimaan devisa wisatawan mancanegara

10.35

10.05

97.1

Sumber: pusdatin, Kemparekraf 2014

Berdasarkan data tersebut diatas, jumlah penerimaan devisa wisatawan mancanegara tidak tercapai 100% atau hanya tercapai 97.1% atau 10.05 US$ milliard dari target penerimaan devisa sebesar 10.35 US$ milliard. Disisi lain, penerimaan devisa wisatawan mancanegara pada tahun 2013 meningkat dari tahun sebelumnya dari angka 9.12 US$ milliard. Peningkatan jumlah penerimaan devisa tersebut dinilai oleh beberapa faktor: 1) Selisih nilai tukar mata uang asing Semakin banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, maka akan semakin banyak pula transaksi dalam bentuk rupiah yang akan dilakukan. Perbedaan selisih kurs jual dan beli mata uang asing tersebut turut menyumbang pada besarnya devisa wisatawan mancanegara. Adapun tren kurs mata uang asing terhadap rupiah Indonesia selama tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



11

2) Jumlah wisatawan mancanegara Besarnya jumlah wisatawan mancanegara dan besarnya pengeluaran yang mereka keluarkan di Indonesia turut berpengaruh terhadap jumlah devisa wisatawan mancanegara.

KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA TAHUN

JUMLAH KUNJUNGAN

2012 2013

8.4 8.8

Sumber: Kemenparekraf, 2013

3) Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara berpengaruh signifikan terhadap jumlah devisa yang diterima oleh negara. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut: TAHUN

JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA

JUMLAH PENERIMAAN DEVISA

2012

9.12

1.11

2013

9.86

1.15

Sumber: Kemenparekraf, 2013



4) Lama tinggal wisatawan mancanagera

12

Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk meningkatkan jumlah penerimaan devisa wisatawan mancanegara adalah sebagai berikut: - Melakukan diversifikasi produk wisata dalam rangka meningkatkan junjungan wisatawan dan memperpanjang lama tinggal, melalui kegiatan: • Pengembangan Daya Tarik Wisata di Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pengembangan daya tarik wisata di DPN pada tahun 2013 adalah sebanyak 29 lokasi, dengan rincian sebagai berikut:

-

•

Fasilitasi pengembangan desa wisata Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata melakukan fasilitasi pengembangan 963 desa wisata.

•

Penyusunan pola perjalanan wisata (travel pattern) Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata mengembangkan 16 pola perjalanan wisata.

Penataan destinasi pariwisata di Indonesia melalui kegiatan tugas pembantuan ataupun program DMO (Destination Management Organisation). Kegiatan penataan destinasi pariwisata tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berimbas pada meningkatnya devisa wisatawan.

b) Nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara Rp. Trilliun

INDIKATOR KINERJA Nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara

TARGET 178.63

Sumber: Pusdatin, Kemparekraf 2014


REALISASI 176.32

% 98.7


Nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara tidak mencapai target yang diharapkan atau hanya tercapai 98.7% dengan 13 nilai Rp. 176.32 trilliun. Sama halnya dengan jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara, nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya di angka Rp. 171.5 trilliun. Melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan diamanatkan bahwa terdapat 13 bidang usaha pariwisata. ke-13 bidang usaha pariwisata tersebut, tentunya menghasilkan PAD (pendapatan asli daerah) melalui pajak yang disetor ke negara. Pendapatan negara dari sektor tersebut, merupakan salah satu faktor dalam penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara. Kenaikan nilai total pengeluaran wisatawan nusantara dari tahun sebelumnya didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1) Naiknya jumlah perjalanan wisatawan nusantara, sebesar 248 juta perjalanan atau meningkat dibandingkat jumlah perjalanan tahun lalu sebesar 245 juta perjalanan. juta perjalanan

INDIKATOR KINERJA Jumlah perjalanan wisatawan nusantara

2013

2012

248

245


2) Meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara sebesar 711 ribu rupiah per kunjungan atau meningkat dari tahun lalu sebesar 700 ribu. 3) Ditetapkannya 13 jenis usaha pariwisata dalam Undang-Undang Kepariwisataan sehingga berdampak pada besarnya PAD yang diterima oleh negara melalui ke-13 jenis usaha tersebut. c) Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara/ kunjungan US$

INDIKATOR KINERJA Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara/ kunjungan

TARGET 1.15



REALISASI 1.14

% 99.1


Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara/ kunjungan merupakan faktor penting dalam industri kepariwisataan karena faktor 14 tersebut menentukan besarnya devisa negara yang dihasilkan oleh sektor kepariwisataan. Besaran pengeluaran per wisatawan mancanegara/ kunjungan pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar US$ 1.14. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktorfaktor sebagai berikut: 1) Jumlah wisatawan mancanegara yang meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun 2013

PERBANDINGAN KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA TAHUN

JUMLAH KUNJUNGAN

2012 2013

8.4 8.8

Sumber data: BPS, 2013

2) Banyak dibukanya destinasi wisata baru melalui penataan destinasi yang sudah ada, yaitu melalui DMO dan Penataan Daya Tarik di Destinasi Pariwisata melalui Tugas Pembantuan. d) Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara/ kunjungan Rp Ribu

INDIKATOR KINERJA Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara

TARGET 714.5

REALISASI 711

% 99.5


Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara/ kunjungan tercapai 99.5% atau tercapai sebesar Rp. 711 ribu rupiah. Faktor yang mempengaruhi tercapainya jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara/ kunjungan adalah sebagai berikut: 1) Harga yang kompetitif, baik harga hotel, transportasi dll. Berdasarkan data WEF tahun 2012, Indonesia dinilai asih kompetitif untuk urusan harga hotel, transportasi dll sehingga daya saing kepariwisataan Indonesia pada tahun 2012 meningkat dari tahun sebelumnya.



2) Pendapatan per kapita Indonesia yang naik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan bisniskeuangan.kompas.com, pendapatan per kapita 15 Indonesia pada tahun 2013 mencapai Rp. 36.5 juta. Angka ini meningkat dibandingkan dengan pendapatan Indonesia per kapita tahun 2012 sebesar Rp. 33.5 juta. 3) Dibukanya Daya Tarik Wisata yang baru melalui tugas pembantuan, fasilitasi desa wisata dan DMO. Adapun kegiatan di Ditjen PDP yang mendukung indikator tersebut adalah: • • •

Pengembangan daya tarik di destinasi pariwisata melalui Tugas Pembantuan (TP) Diversifikasi usaha melalui fasilitasi desa wisata dan penyusunan pola perjalanan Fasilitasi industri pariwisata untuk memberikan pelayanan yang prima kepada wisatawan melalui bimbingan teknis pelayanan prima dan sosialisasi standar usaha pariwisata.

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Investasi di Sektor Pariwisata Meningkatnya investasi di sektor pariwisata memiliki indikator kinerja sebagai berikut: a) Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional %

INDIKATOR KINERJA Kontribusi investasi s ektor pariwisata terhadap total investasi nasional

TARGET 4.64

REALISASI 2.97

% 64.0

Sumber: Dit. Perancangan dan Investasi Pariwisata, 2014; BKPM, 2014

Pada tahun 2013, kontribusi sektor pariwisata terhadap sektor pariwisata nasional tercapai sebesar 2.97% atau 64% dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Target yang terdapat di Renstra merupakan data Nesparnas yang menggunakan referensi data BPS, sedangkan data realisasi yang terdapat dalam LAKIP menggunakan sumber data BKPM yang mencatat seluruh realisasi sektor pariwisata investasi langsung, seperti hotel dan restoran.



2) Dibandingkan Tahun 2012, di tahun 2013 Penanaman Modal Asing (PMA) di Bidang Pariwisata mengalami penurunan, namun PMDN 16 mengalami kenaikan secara signifikan. Investasi di Bidang Kepariwisataan

TAHUN

PMA (US$ Juta )

PMDN (US$ Juta )

TOTAL (US$ Juta )

% Pertumbuhan

2008

156.9

23.8

180.7

21.18%

2009

306.5

35.7

342.2

89.32%

2010

346.4

39

385.4

12.62%

2011

242.2

39.4

279.8

- 27.40%

2012 2013

768.30

101.50

869.80

210.86%

462.47

140.18

602.65

-‐30.71%

*Sumber : Diolah dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal BKPM

3) Terjadi peningkatan sejak tahun 2009, yaitu dengan rata-rata sebesar 49.96%. Puncak peningkatan tejadi pada tahun 2012 sebesar 208.88% atau US$ 869.8 juta. Sedangkan tahun 2013 jumlah realisasi investasi sebesar US$ 602.6 juta atau mengalami peningkatan 114% dari tahun 2011.

Sumber: Dit. Perancangan, 2013

4) Daya saing kepariwisataan Indonesia yang dinilai masih kurang, terutama dalam bidang infrastruktur serta kemudahan dalam berinvestasi. 5) Kurangnya dukungan sektor lain dalam meningkatkan investasi bidang pariwisata, terutama dalam pendukungan kemudahan berusaha di bidang pariwisata melalui Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata. Adapun kegiatan di Ditjen PDP yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA


1. Pelaksanaan Indonesia Tourism Investment Forum Pada tanggal 20 Maret 2013, diselenggarakan kegiatan Indonesia Tourism Investment Forum (ITIF) 2013 sebagai side event dari HIW 2013. Kegiatan ini dihadiri oleh partisipan HIW 2013, dan dilakukan pemaparan sebagai berikut:  Indonesia Economic Development, yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;  Advantages of Investing in The Tourism Sector in Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal;  Indonesia Tourism Infrastructure Development Planning dan Indonesia Tourism Special Economic Zone – Implementation And Benefits, yang disampaikan oleh Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Kemenko Perekonomian; dan  Prospektus Investasi Pariwisata oleh pengembang kawasan pariwisata: Mandalika, Tanjung Lesung, Grand Kawanua, dan Teluk Mekaki.

2. Partisipasi Pada Even Investasi Pariwisata Untuk meningkatkan kapasitas investasi pariwisata didaerahdaerah di Indonesia yang berdaya saing, serta menarik minat investor, baik PMA maupun PMDN pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan Partisipasi Pada Even Investasi Pariwisata, dengan sasaran : Meningkatkan minat investasi pariwisata bagi investor dalam dan luar negeri. Menumbuhkan minat pemerintah daerah untuk melakukan promosi investasi pariwisata.


17


Meningkatkan jumlah penanaman modal ke Indonesia.

18

Beberapa even investasi yang telah diikuti antara lain : A. The 2nd Annual Hospitality Investment World (HIW) Indonesia 2013, 19-20 Maret 2013 di Hotel Pullman Central Park Kemenparekraf bekerjasama dengan Terrapin dari Singapura, melaksanakan kegiatan promosi investasi di bidang hospitality yang dihadiri oleh pemilik hotel lokal dan CEO/top management chain hotel internasional, operator dan service providers hotel dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada para partisipan yang bergerak di bidang hospitality dan perbankan untuk rencana pengembangan bisnis/investasi bidang pariwisata di Indonesia Pada kegiatan ini, Wakil Menteri Parekraf menyampaikan Keynote Speech mengenai The Indonesian National Tourism Masterplan “Identifying The Strategic Areas and Tourism Investment Opportunities” Selama berlangsungnya pelaksanaan HIW Indonesia 2013, dilakukan: 1) Indonesia Tourism Investment Forum (ITIF) 2) One on one meetings dengan para CEO perusahaan di bidang hospitality dan perbankan untuk menyampaikan dan menawarkan secara langsung peluang investasi kawasan pariwisata di Indonesia. 3) Exhibition, bekerjasama dengan para pengembang kawasan pariwisata di Indonesia, untuk menawarkan peluang



investasi pada kawasan yang dimiliki oleh masing-masing 19 pengembang B. The 1st Annual Indonesia Hospitality and Tourism Investment Conference (IHT) 2013, 7 – 8 Mei 2013 di Hotel The Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta Kementerian Parekraf bersama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan HVS Hospitality Services melaksanakan kegiatan investasi di bidang hospitality and tourism yang dihadiri oleh top manajemen jaringan hotel internasional, para investor, pengembang/pemilik properti, dan kalangan perbankan; dan bertujuan untuk membahas hal-hal penting seperti: sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri untuk investasi dan pengembangan bisnis, cara-cara pemilik hotel dan pengembang untuk mengoptimalkan keuntungan dan pengembalian investasi, serta melihat pengembangan pasar yang sedang terjadi. Pada kegiatan ini, Menteri Parekraf menyampaikan Keynote Speech mengenai The Indonesian National Tourism Masterplan “Leading Initiatives for the Nation's Tourism and Creative Economy”, dan menerima penganugerahan The Tourism Excellence Award dari HVS Hospitality Services. Selama berlangsungnya pelaksanaan IHT 2013, dilakukan: 1) One on one meetings dengan para CEO perusahaan di bidang hospitality and tourism untuk menyampaikan dan menawarkan secara langsung peluang investasi kawasan pariwisata di Indonesia. 2) Pertemuan bisnis dengan perusahaan dari Singapore Hospitality Sector 3) Exhibition, bekerjasama dengan para pengembang kawasan pariwisata di Indonesia, untuk menawarkan peluang investasi pada kawasan yang dimiliki oleh masing-masing pengembang.



C. The 3rd Edition Annual Investment Meeting (AIM) 2013, 30 April – 2 Mei 2013 di Dubai International Exhibition and 20 Convention Center AIM 2013 merupakan kegiatan investasi yang mencakup konferensi, presentasi negara, networking serta pameran, yang diikuti dan dihadiri oleh beberapa negara di dunia yang bertujuan untuk menawarkan potensi investasi mereka. Selama berlangsungnya pelaksanaan AIM 2013, dilakukan : 1) One on one meetings dengan para CEO perusahaan di bidang hospitality, transportation dan real estate untuk menyampaikan dan menawarkan peluang investasi pariwisata di Indonesia. 2) Exhibition, bekerjasama dengan BKPM, BKPMD serta Pemda untuk menawarkan peluang investasi yang dimiliki D. Asia Pacific Tourism Destination Investment Conference (APTDI), 21-23 Oktober 2013, di Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre APTDI merupakan konferensi yang membahas mengenai isu serta tantangan di bidang investasi dan pengembangan kawasan pariwisata dan dihadiri oleh para CEO dari perusahaan real estate, pengembang theme park, pengembang kawasan serta international chain hotel. Selama berlangsungnya pelaksanaan APTDI 2013, dilakukan : 1. Ibu Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menjadi panelist pada keynote panel : Effective Governance Models for Lasting Local Partnerships. 2. Bapak Henky Manurung, Kasubdit Investasi Pariwisata, menjadi panelis pada keynote panel : Leveraging Tourism Sector Growth to Achieve National Economic Development Goals 3. Exhibition, bekerjasama dengan para pengembang Kawasan Pariwisata untuk menawarkan peluang investasi yang dimiliki



Selain itu, untuk mendukung promosi investasi pariwisata, dilaksanakan fasilitasi berupa business meeting dengan 21 investor ataupun daerah yang potensial untuk dipromosikan investasinya serta kegiatan Promosi Investasi Pariwisata Melalui Media. 1. Fasilitasi

Pertemuan

Bisnis

dengan

Investor/Calon

Investor a. Pertemuan Bisnis dengan Investor dilakukan di Hotel Adlon Kempinski, Berlin, Jerman, pada tanggal 4 Maret 2013, dengan agenda :  Penandatanganan joint venture pembangunan 20 hotel di Indonesia antara Panorama Group (Indonesia) dengan Carlson Rezidor Hotel Group (USA) yang disaksikan langsung oleh Menteri Parekraf dan Kepala BKPM, serta  Penyampaian secara langsung memo rencana pengembangan 100 hotel ACCOR Group di Indonesia sampai dengan tahun 2015 dari CEO ACCOR Group, Perancis kepada Presiden RI. b. Brunch Business Meeting pada tanggal 23 Oktober 2013, di Pan Pacific Hotel Singapura Pertemuan bisnis ini dipimpin langsung Ibu Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dihadiri oleh 5 (lima) kelompok investor, yaitu investor di bidang pengembang property, seperti The Far East Singapore, salah satu pengembang property terbesar di Singapura; investor di bidang transportasi, seperti Star Cruise; investor di bidang hotel dan resort, seperti Banyan Tree dan chained international hotels, The Intercontinental Hotels Group; asosiasi bisnis, yaitu Business Indonesia-Singapore Association dan International Enterprises Singapura; dan networking investasi lainnya yang terdiri dari investor dari berbagai bidang yang tertarik untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata di Indonesia.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2. Promosi Investasi Melalui Media

Dalam upaya meningkatkan awareness pengusaha, pengembang/calon investor di sektor kepariwisataan, baik di dalam maupun luar negeri, terhadap peluang berinvestasi di Indonesia, perlu dilakukan beberapa hal yang salah satunya dengan melakukan penyebaran informasi mengenai potensi kawasan pariwisata atau daerah yang memiliki potensi investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2013 akan dilaksanakan kegiatan Promosi Investasi Pariwisata Melalui Media, dengan sasaran : Meningkatkan nilai realisasi investasi pariwisata baik dari PMDN maupun PMA. Meningkatkan nilai jual potensi daerah-daerah investasi pariwisata di Indonesia. Tahun 2013, telah dilakukan pencetakan materi promosi investasi pariwisata dalam bentuk booklet Indonesia Tourism Investment Prospectus, dan brosur yang berisi proposal investasi pariwisata di daerah : Bugam Raya, Wakatobi, dan Toba Samosir. Materi cetak ini telah dipergunakan dalam berbagai kegiatan / even investasi pariwisata, baik di dalam maupun luar negeri, seperti Marketing Investasi Indonesia (MII) 2013 di Beijing yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia Tourism Investment Forum (ITIF) 2013, dan Hospitality Investment World (HIW) 2013 di Jakarta. Selanjutnya, dilakukan penyebaran informasi mengenai potensi investasi pariwisata di Indonesia melalui pemberitaan pada media cetak, penyebaran buku dan brosur Indonesia Tourism Investment Prospectus dalam berbagai kegiatan / even-even investasi pariwisata, baik di dalam maupun luar negeri, serta pembuatan website dengan alamat www.indonesia-tourism-investment.com


22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3. Penyusunan Proposal Investasi Pariwisata

Salah satu upaya untuk menarik minat investor adalah dengan menyusun proposal investasi yang berisikan konsep dan perencanaan bisnis yang terstruktur dengan baik dengan memaksimalkan potensi daya tarik wisata yang tersedia, aspek Geografis dan Demografis, Gambaran lahan dan aspek lainnya yang perlu disampaikan kepada para potensial investor untuk meyakinkan kelayakan berinvestasi di daerah tersebut. Selama Tahun 2013 telah dilakukan penyusunan proposal investasi pariwisata melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan kunjungan lapangan di daerahdaerah: a) Kawasan Pusuk Buhit, Aek Natonang dan Lagundi, Kab. Samosir pada tanggal 28 – 31 Mei 2013. b) Kawasan Medana, Kab. Lombok Utara pada tanggal 31 Juli – 2 Agustus 2013. c) Kawasan Bono, Kab. Pelalawan pada tanggal 24 – 29 September 2013. d) Kab. Kepulauan Anambas pada tanggal, 12 – 16 November 2013. e) Kawasan Segitigam Man, Kab Maluku Tenggara Barat pada tanggal 19 – 23 November 2013. b) Jumlah Fasilitasi Perancangan Destinasi Untuk Investasi Pariwisata lokasi

INDIKATOR KINERJA Jumlah fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata

TARGET 3

REALISASI 5

% 166.7

Sumber: Dit. Perancangan dan Investasi Pariwisata

Pada tahun 2013, kegiatan fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata tercapai sebesar 166.7% dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Fasilitasi ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Proposal Investasi Parwisata yang merupakan salah satu upaya untuk menarik minat investor yang berisikan konsep dan perencanaan


23


2)

3)

4) 5)

bisnis yang terstruktur dengan baik dengan memaksimalkan potensi daya tarik wisata yang tersedia, aspek Geografis dan 24 Demografis, Gambaran lahan dan aspek lainnya yang perlu disampaikan kepada para potensial investor untuk meyakinkan kelayakan berinvestasi di daerah tersebut. Penyusunan dilakukan untuk 5 lokasi antara lain Kabupaten Samosir, Kabupaten Pelalawan, Kawasan Medana Bay - Lombok, Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kawasan-kawasan tersebut dirasa sudah siap dalam mendukung pengembangan investasi parwisata dan memerlukan dukungan perancangan investasi untuk menarik minat investor. Adanya potensi kawasan untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata dan menarik jumlah wisatawan. Adanya efisiensi penggunaan anggaran sehingga dapat menambah jumlah kawasan yang difasilitasi untuk perancangan investasi pariwisata.

c) Rasio Jumlah Kamar Hotel Per 100 Penduduk Rasio jumlah kamar hotel per 100 penduduk merupakan salah satu indikator yang dikeluarkan oleh WEF melalui Tourism Travel Competitiveness Index (TTCI). Pada tahun 2013, WEF tidak mengeluarkan TTCI sehingga penilaian terhadap rasio jumlah kamar tidak dapat dilakukan. Sebagai gambaran, pada tahun 2012, nilai rasio jumlah kamar hotel per 100 penduduk adalah sebesar 0.2 atau naik dari tahun sebelunya 0.1. Kenaikan dari sisi nilai ini merupakan gambaran meningkatnya perkembangan industri pariwisata khususnya bidang hotel. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi juga telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan nilai rasio jumlah kamar per 100 penduduk tersebut melalui berbagai kegiatan, antara lain melalui kegiatan Advokasi/ Pendampingan TDUP dimana pengusaha didorong untuk melakukan usaha di bidang pariwisata melalui kemudahankemudahan yang Pemerintah Indonesia telah sediakan.



3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kontribusi Kepariwisataan Terhadap 25 Kualitas Dan Kuantitas Tenaga Kerja Nasional Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional memiliki indikator sebagai berikut: a) Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata juta orang

INDIKATOR KINERJA Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan s ektor pariwisata

TARGET 8.35

REALISASI 10.131

% 121.3

Sumber: Pusdatin, Kemparekraf, 2014

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata mengalami kenaikan dan melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 10.131 juta orang atau tercapai sebesar 121.3%. pencapaian ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut: 1) Meningkatnya investasi di bidang pariwisata terutama dari sisi penanaman modal dalam negeri, membuka banyak peluang usaha baru. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah industri pariwisata yang mengalami pertumbuhan signifikan seperti terlihat dalam grafik: TREN KENAIKAN USAHA PARIWISATA BIDANG AKOMODASI TAHUN

HOTEL BERBINTANG

AKOMODASI LAINNYA

2013

1778

14907

2012

1623

14375

2011

1489

13794

2010

1306

13281

Total

6196

56357

Sumber: Bps, 2014

2) Dengan diterapkannya Peraturan Menteri Parekraf tentang Standar Usaha Pariwisata memberi dampak pada jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung maupun ikutan sektor pariwisata yang



diserap oleh industri pariwisata untuk memenuhi standar yang telah 26 ditetapkan. 3) Meningkatnya jumlah usaha pariwisata, terlebih lagi dengan telah ditetapkannya 13 usaha pariwisata melalui UU no. 10 tentang kepariwisataan, akan berdampak kepada jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung maupun ikutan sektor pariwisata. Kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk mendukung indikator kinerja utama adalah sebagai berikut: •

•

•

Penyusunan Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Pariwisata dimana setiap usaha pariwisata wajib untuk menerapkan standar minimal dalam beroperasi Advokasi/ pendampingan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk memberikan pendampingan sekaligus sosialisasi bagi pengusaha yang ingin berusaha di bidang pariwisata Fasilitasi Pengembangan Wisata Special Even dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang tertarik untuk mengembangkan wisata minat khusus, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata.

b) Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional %

INDIKATOR KINERJA Kontribusi s ektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

TARGET 7.09

REALISASI 8.89

% 125.4


Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional adalah sebesar 8.89 atau terealisasi sebesar 125.4% dari target yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Kemudahan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah dalam berusaha di bidang pariwisata secara tidak langsung berimbas



pada meluasnya lapangan usaha dan jumlah tenaga kerja di 27 bidang pariwisata. 2) Pelatihan/ bimbingan teknis di bidang pariwisata, seperti pengelolaan daya tarik wisata buatan, alam dan budaya 3) Semakin banyaknya lapangan kerja di bidang pariwisata yang analog dengan meningkatnya jumlah industri pariwisata. Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut: •

•

•

Workshop Pengembangan Incentive Travel di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas, baik biro perjalanan wisata sendiri maupun tenaga kerja di dalamnya. Advokasi Tata Cara Pendaftaran usaha Pariwisata untuk memberikan pendampingan bagi masyarakat yang akan berusaha di bidang pariwisata Bimbingan teknis pengelolaan daya tarik wisata buatan, alam dan budaya

c) Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata Rp juta/ TK/ Tahun

INDIKATOR KINERJA Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan s ektor pariwisata

TARGET 13.54

REALISASI 34.3

% 253.3


Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata tercapai 253.3% atau sebesar Rp 34.3 juta pertahun. Produktivitas tenaga kerja secara umum dapat diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa. Meningkatnya produktivitas pariwisata pada tahun 2013 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1) Meningkatnya kemampuan SDM di bidang pariwisata, dimana Kementerian Pariwisata telah menyusun Sertifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata. adapun hingga tahun 2013, Kementerian Pariwisata telah melakukan sertifikasi kepada tenaga kerja di bidang pariwisata sebagai berikut:


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA JUMLAH TENAGA KERJA YANG DISERTIFIKASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2013

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PROVINSI DKI JAKARTA BALI JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR SUMUT KEP. RIAU SULSEL DI YOGYAKARTA KALTIM BANTEN RIAU SUMSEL SUMBAR KALSEL SULUT NTB BABEL JAMBI KALBAR MALUKU MALUKU UTARA NTT LAMPUNG PAPUA PAPUA BARAT BENGKULU KALTENG SULTRA GORONTALO SULBAR ACEH SULTENG JUMLAH

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

925 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 925

187 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 187

-‐ 160 160 -‐ -‐ 465 544 549 -‐ 376 -‐ -‐ 348 257 -‐ 465 349 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 185 -‐ -‐ 142 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 4,000

600 650 300 -‐ 575 300 600 275 325 -‐ -‐ -‐ 300 300 -‐ 375 400 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 5,000

2,845 2,040 1,090 620 1,450 650 880 580 1,260 520 440 420 260 440 240 400 480 100 100 100 100 40 420 -‐ 40 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 15,515

1,960 2,060 1,420 1,740 1,700 1,170 990 1,050 1,300 880 360 680 740 400 420 380 680 240 260 260 390 420 420 200 240 100 100 100 150 100 150 280 160 21,500

1,010 1,000 560 940 960 620 270 490 810 220 190 220 180 130 100 280 350 130 140 210 400 100 370 100 330 250 140 180 150 130 100 340 100 11,500

JUMLAH YANG DISERTIFIKASI S.D. 2013 7,527 5,910 3,530 3,300 4,685 3,205 3,284 2,944 3,695 1,996 990 1,320 1,828 1,527 760 1,900 2,259 470 500 570 890 560 1,395 300 610 492 240 280 300 230 250 620 260 58,627

Sumber: Kementerian Parekraf, 2013

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROVINSI Hotel & Restoran SPA BPW KEP. Wisata Tour Leader Jasa Boga MICE KEP. Ekowisata KEP. Arung Jeram KEP. Wisata Selam KEP. Museum

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

925 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 925

187 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 187

3,420 580 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 4,000

3,100 800 350 250 250 -‐ -‐ -‐ -‐ 150 100 5,000

9,400 2,975 1,000 1,170 200 -‐ 290 220 -‐ 120 140 15,515

9,590 3,660 1,700 2,000 -‐ 1,800 800 500 500 650 300 21,500

4,870 1,850 820 1,220 -‐ 640 720 420 200 450 310 11,500

JUMLAH YANG DISERTIFIKASI S.D. 2013 31,492 9,865 3,870 4,640 450 2,440 1,810 1,140 700 1,370 850 58,627

Sumber: Kementerian Parekraf, 2013

2) Motivasi tenaga kerja untuk terus menjadi lebih baik dalam bekerja. Hal tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis dan workshop di bidang pengembangan destinasi pariwisata. 3) Disusunnya Permen tentang Standar usaha Pariwisata, dimana setiap usaha pariwisata dituntut untuk memenuhi standar minimum dalam mengoperasikan usahanya. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung menuntut tenaga kerja untuk lebih produktif dan memenuhi standar-standar pelayanan dalam bekerja.


28


Kegiatan-kegiatan Ditjen PDP yang mendukung pencapaian indikator 29 tersebut antara lain: •

•

•

• •

Bimbingan teknis pelayanan prima dalam rangka memberikan motivasi kepada tenaga kerja untuk memberikan pelayanan yang optimal di pintu gerbang utama bandara-bandara di Indonesia. Bimbingan teknis pengelolaan daya tarik wisata Alam, Budaya dan Buatan dalam rangka memberikan pengetahuan kepada pengelola daya tarik dalam mengoperasikan usahanya. Workshop Pengembangan Incentive Travel di Indonesia dalam rangka memberikan pengetahuan serta pengembangan usaha di bidang incentive travel. Bimtek Pengembangan Wisata MICE dalam rangka memberikan pengetahuan dan peningkatan kemampuan di wisata MICE. Pengenalan Produk Insentif Travel bagi Destination Management Company (DMC) dalam rangka pengembangan dan pengenalan produk insentif travel kepada pengusaha/ masyarakat yang ingin berusaha di bidang tersebut.

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Citra Kepariwisataan Indonesia Sasaran strategis meningkatnya citra kepariwisataan Indonesia memiliki indikator sebagai berikut: a) Daya saing kepariwisataan Indonesia nilai

INDIKATOR KINERJA Daya s aing kepariwisataan Indonesia

TARGET 4.08

REALISASI n/a

% n/a


Penilaian daya saing kepariwisataan Indonesia dilakukan oleh WEF melalui Tourism & Travel Competitiveness Index yang dikeluarkan tiap 2 (dua) tahun. Pada tahun 2013, WEF tidak melakukan penilaian sehingga nilai daya saing kepariwisataan Indonesia belum diketahui. Sedangkan data WEF tahun 2012 menunjukkan bahwa nilai daya saing kepariwisataan Indonesia naik sebesar 4.03 dari tahun 2010 sebesar 3.96. Melihat peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia yang terus meningkat menunjukkan indikasi bahwa pembangunan kepariwisataan Indonesia mengarah ke hasil yang lebih baik. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA


Faktor yang mempengaruhi daya saing kepariwisataan Indonesia, 30 antara lain persaingan harga, banyaknya daya tarik wisata, kemudahan berinvestasi termasuk regulasi, kondisi infrastruktur, dll. Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen PDP untuk meningkatkan nilai daya saing keparwisataan Indonesia adalah sebagai berikut: • Diversifikasi daya tarik wisata melalui penyusunan pola perjalanan wisata • Fasilitasi pengembangan desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata baru • Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dalam rangka kemudahan regulasi dalam berinvestasi di bidang pariwisata • Fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata sebanyak 5 (lima) lokasi

b) Rekomendasi memperpanjang nilai bisnis nilai

INDIKATOR KINERJA Rekomendasi memperpanjang nilai bisnis

TARGET 5.22

REALISASI n/a

% n/a


Rekomendasi memperpanjang nilai bisnis merupakan salah satu pilar yang penilaiannya dilakukan oleh WEF melalui TTIC. Pada tahun ini WEF tidak mengeluarkan TTIC sehingga penilaian terhadap rekomendasi nilai bisnis belum dapat dilakukan. Sebagai gambaran, nila rekomendasi memperpanjang nilai bisnis pada tahun 2012 adalah 5.1. Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk terus meningkatkan nilai rekomendasi memperpanjang nilai bisnis melalui berbagai program dan kegiatan sehingga akan berdampak baik pada meningkatnya lama tinggal wisatawan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PDP untuk meningkatkan nilai rekomendasi memperpanjang nilai bisnis adalah sebagai berikut:



•

•

Melakukan pelatihan sadar wisata dengan maksud menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kualitas destinasi pariwisata di 31 Indonesia Fasilitasi penyusunan pola perjalanan wisata dimana salah satu pesertanya adalah biro perjalanan wisata. Diharapkan, selain dapat menambah keragaman destinasi wisata, biro perjalanan tersebut dapat merekomendasikan destinasi-destinasi lain kepasa wisatawan sehingga lama tinggal wisatawan semakin panjang.

c) Perilaku Masyarakat terhadap Wisatawan Asing nilai

INDIKATOR KINERJA Perilaku masyarakat terhadap wisatawan asing

TARGET 6.02

REALISASI n/a

% n/a

Sumber: TTCI, WEF, 2013

Perilaku masyarakat terhadap wisatawan asing menentukan sejauh mana pembangunan kepariwisataan di suatu daerah dapat dikembangkan. Sejalan dengan hal tersebut, keberhasilan pembangunan kepariwisataan seharusnya turut menopang kehidupan masyarakat sekitar. Bukan hanya secara ekonomi, namun juga mampu melestarikan kebudayaan yang dimiliki. Penilaian perilaku masyarakat terhadap wisatawan asing dilakukan oleh WEF melalui TTCI. Pada tahun 2012, nilai perilaku masyarakat terhadap wisatawan asing berdasarkan penilaian WEF adalah 5.8. Dikarenakan pada tahun 2013 tidak dilakukan penilaian oleh WEF maka nilai perilaku masyarakat terhadap wisatawan asing juga tidak tersedia. Namun, berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Ditjen PDP untuk meningkatkan nilai tersebut, antara lain gerakan Nasional Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona dalam rangka memberikan kesadaran masyarakat untuk bersikap supportif terhadap kegiatan kepariwisataan tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal. d) Jumlah Lokasi KSPN yang Difasilitasi untuk Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Destinasi (DMO)



lokasi

INDIKATOR KINERJA Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (DMO)

TARGET 15

REALISASI 15

% 100

Sumber: Dit. PDIP, Kemparekraf 2014

Pada tahun 2013, Lokasi KSPN yang Difasilitasi untuk Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Destinasi (DMO) tercapai sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (DMO) telah dilaksanakan di 15 lokasi, mencapai target 100% dari yang telah ditetapkan melalui kegiatan Asistensi Tata Kelola Destinasi (Destination Management Organization/DMO). Kelima belas lokasi/cluster tersebut antara lain Kota Tua (Jakarta), Pangandaran (Jabar), Borobudur (Jateng), Bromo-TenggerSemeru (Jatim), Toba (Sumut), Sabang (NAD), Batur (Bali), Rinjani (NTB), Komodo-Kelimutu-Flores (NTT), Tanjung Puting (Kalteng), Derawan (Kaltim), Toraja (Sulsel), Bunaken (Sulut), Wakatobi (Sultra), dan Raja Ampat (Papua). 2) DMO merupakan tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industry, akademisi dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama. 3) Tahun 2013, sebagian besar dari 15 DMO sudah berada dalam tahap pengembangan manajemen destinasi dan sebagian sudah ada yang memasuki tahap penguatan dan penataan organisasi pengelolaan destinasi atau memasuki tahap transformasi DMO keempat. 5. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya keragaman Destinasi Pariwisata Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata memiliki indikator sebagai berikut: a) Jumlah lokasi daya tarik di Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata. DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

32


lokasi

INDIKATOR KINERJA Jumlah lokasi daya tarik di Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata

TARGET 29

REALISASI 29

% 100

Sumber: Dit. PDTW, Kemparekraf 2014

Dalam rangka meningkatkan keragaman destinasi pariwisata, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata mengembangkan 29 lokasi daya tarik di DPN untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. adapun pengembangan lokasi daya tarik tersebut melalui kegiatan-kegiatan Tugas Pembantuan (TP) kepada Kabupaten/ Kota. Adapun rincian TP dapat dilihat pada lampiran. b) Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata desa

INDIKATOR KINERJA Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan s ebagai desa wisata

TARGET 980

REALISASI 980

% 100

Sumber: Dit. Pemberdayaan Masyarakat, Kemparekraf 2014

Tujuan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat terutama masyarakat miskin melalui pengembangan desa wisata. Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata memfasilitasi 980 desa untuk dikembangkan sebagai desa wisata atau terpenuhi 100% dari target. c) Jumlah Pola Perjalanan yang Dikembangkan lokasi

INDIKATOR KINERJA Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan

TARGET 20

Sumber: Dit. Industri Pariwisata, Kemparekraf 2014


REALISASI 16

% 80

33


Tujuan program penyusunan pola perjalanan wisata adalah untuk memudahkan dan membantu pelaku pariwisata dalam menyusun dan 34 menjual paket-paket wisata sesuai dengan kebutuhan pasar, mengangkat obyek-obyek baru yang belum banyak dikenal supaya bisa lebih dikenal masyarakat dan diikutsertakan dalam penyusunan paket-paket wisata inbound, membuat pola-pola perjalanan baru sebagai dasar atau pedoman dalam penyusunan paket wisata inbound, memperbaiki paket-paket wisata yang sudah ada dengan menambahkan obyek-obyek wisata baru yang belum pernah diangkat sebelumnya. Pada tahun 2013, Ditjen PDP mengembangkan 16 pola perjalanan atau hanya tercapai 80% dari target yang ditetapkan yaitu 20 pola perjalanan. Tidak terealisasinya target penyusunan pola perjalanan disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1) DIPA kegiatan review penyusunan travel pattern mengalami hambatan sehingga daerah Banten, Jambi, Maluku Utara dan Papua tidak dapat melaksanakan kegiatan. 2) Kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara (KPPN) daerah terhadap perubahan Mata Anggaran pada kegiatan tertentu sehingga pada saat akan mencairkan anggaran mengalami hambatan bahkan tidak bisa dicairkan. 3) Kurangnya kemampuan SDM daerah dalam mengelola kegiatan dan anggaran dekonsentrasi. 6. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Keragaman Produk Wisata Minat Khusus dan Zona Kreatif di Indonesia Indikator meningkatnya keragaman produk wisata minat khusus dan zona kreatif adalah sebagai berikut: a) Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan lokasi

INDIKATOR KINERJA Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan

TARGET 10

REALISASI 10

% 100

Sumber: Dit. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Even, Kemparekraf 2013

Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata mengembangkan produk wisata minat khusus yang difokuskan di 10 (sepuluh) lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional berdasarkan ”flagship thematic”. Hal tersebut mencapai target 100% dari yang ditetapkan. Adapun lokasi pengembangan DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA


produk wisata minat khusus dimaksud yaitu Toba, Kintamani-Danau Batur, Rinjani, Pulau Komodo, Bunaken, Wakatobi, Raja Ampat, Kuta- 35 Sanur-Nusa Dua, Ende-Kelimutu, dan Jakarta. Target lokasi pengembangan produk wisata minat khusus tersebut dicapai melalui kegiatan, sebagai berikut : 1) Pengembangan Inovasi Wisata Minat Khusus Geowisata melalui Jaringan Geopark Nasional dan Global; 2) Penyelenggaraan Kegiatan Sail Komodo 2013; 3) Penyelenggaraan Program Indonesia World Underwater Photo Contest 2013; 4) Persiapan Kegiatan “Jelajah Indonesia”; 5) Kegiatan Penetapan Rangking/Pemeringkatan dan Klasifikasi Destinasi Wisata MICE.

b) Jumlah aktivasi kota kreatif kota

INDIKATOR KINERJA Jumlah aktifasi kota kreatif

TARGET 5

REALISASI 7

% 140.0

Sumber: Dit. PDIP, Kemparekraf 2014

Tahun 2013, Aktivasi kota kreatif sebagai destinasi pariwisata telah dilaksanakan di 7 kota, melebihi target hingga 140% dari yang telah ditetapkan, dikarenakan : •

Kegiatan ini melanjutkan kegiatan tahun 2012 sebelumnya dimana Direktorat PDIP memfasilitasi 4 (empat) kota kreatif Indonesia ke UNESCO yaitu : Pekalongan ( Thema Craft and Folk Art ), Bandung ( Thema Desain ), Yogyakarta ( Thema Craft and Folk Art ) dan Solo ( Thema Desain ) dan hingga saat ini masih dalam proses penyempurnaan Dossier dan masih berkoordinasi dengan Pemda setempat.

•

Pada Tahun 2013, ditambahkan 3 (tiga) kota yang diajukan ke UNESCO, antara lain Bukittinggi (Sumbar), Malang (Jatim), Denpasar (Bali). Kota Bukittingi memilih tema Craft and Folk Art, Kota Malang memilih tema Gastronomi, sementara Kota Denpasar memilih tema Craft and Folk Art.

•

Sehingga selama tahun 2013 total terdapat 7 kota yang difasilitasi melalui koordinasi dan pertemuan-pertemuan dalam menyusun dossier cities creative network (CCN) untuk diajukan ke UNESCO



7. Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemantauan, 36 dan Evaluasi Program %

INDIKATOR KINERJA Pencapaian target indikator program dan kegiatan

TARGET 96

REALISASI 106.9

% 111.4

Sumber: Setditjen PDP, Kemparekraf 2014

Target realisasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi tercapai 106.9% atau 111.4% dari target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut dikarenakan halhal sebagai berikut: a) Kesesuaian antara Penetapan Kinerja dengan pelaksanaan kegiatan b) Koordinasi yang baik antara Ditjen PDP dengan lembaga-lembaga pariwisata terkait. Adapun pencapaian target indikator program dan kegiatan masing-masing Direktorat di lingkungan Ditjen PDP adalah sebagai berikut:

PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT ESELON II DI DIREKTORAT JENDERAL PDP

NO

DIREKTORAT

CAPAIAN KINERJA

1

SEKDITJEN PDP

134.9

2

DIREKTORAT INDUSTRI PARIWISATA

77.75

3

DIREKTORAT PDTW

100

4

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

83.3

5

DIREKTORAT MINAT KHUSUS

92.5

6

DIREKTORAT PERANCANGAN DESTINASI DAN INVESTASI PARIWISATA RATA-‐RATA CAPAIAN KINERJA

152.9 106.9

Sumber: Sekditjen PDP, 2013

8. Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Indikator kinerja peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Ditjen PDP adalah sebagai berikut: DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA


37

a) Penyerapan anggaran belanja Ditjen PDP naskah

INDIKATOR KINERJA Penyerapan anggaran belanja Ditjen PDP

TARGET 93

REALISASI 79

% 84.9


Penyerapan anggaran belanja Ditjen PDP pada tahun 2013 adalah sebesar 79%. Dari target, maka kinerja Ditjen PDP dari sisi anggaran adalah sebesar 84.9%. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target adalah sebagai berikut: • Adanya efisiensi anggaran • Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan • Adanya sisa kontrak • Adanya dana transito yang tidak bisa dicairkan sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. b) Pelimpahan barang milik negara ke daerah Pelimpahan barang milik negara ke daerah pada tahun 2013 merupakan realisasi pelimpahan barang milik negara ke daerah pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012. Sedangkan asset daerah pada tahun 2013 belum diserahterimakan dikarenakan masih dalam proses pembangunan fisik maupun tahap administrasi. a. Pelimpahan barang milik negara ke daerah tahun 2013: Pelimpahan barang milik negara ke daerah tahun 2013: %

INDIKATOR KINERJA Pelimpahan barang milik negara ke daerah

TARGET 100

REALISASI 100

% 100.0


Dari 54 aset daerah dalam kegiatan Tugas Pembantuan (TP), pada tahun 2013 sudah diserahkan ke negara 100%.



9. Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Kualitas Organisasi Ditjen PDP

38

Meningkatnya kualitas organisasi Ditjen PDP memiliki indikator keberhasilan sebagai berikut: a) Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang dihasilkan Ditjen PDP Realisasi Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang dihasilkan Ditjen PDP dapat dilihat pada tabel berikut: naskah

INDIKATOR KINERJA Jumlah norma, s tandar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dihasilkan Ditjen PDP

TARGET 22

REALISASI 12

% 54.5


Pada tabel diatas terlihat bahwa NSPK yang dihasilkan pada tahun 2013 tidak memenuhi target yang diinginkan atau hanya tercapai 54.5%. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan kajian/ telaahan terkait naskah akademik. b) Jumlah prosedur operasi standar (POS) yang dihasilkan oleh Ditjen PDP naskah

INDIKATOR KINERJA Jumlah prosedur operasi s tandar (POS) yang dihasilkan oleh Ditjen PDP

TARGET 30

REALISASI 62

% 206.7


Pada Tahun 2013, jumlah POS yang dihasilkan oleh Ditjen PDP adalah 62 naskah atau terealisasi sebanyak 206.7%. Realisasi dapat melebihi target yang diharapkan dikarenakan oleh factor sebagai berikut: • Ada SOP yang perlu dikembangkan • Beberapa pekerjaan perlu dibuatkan SOP untuk kelancaran pelaksanaan



10. Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 39 (SDM) Ditjen PDP orang

INDIKATOR KINERJA Jumlah SDM Ditjen PDP yang difasilitasi untuk peningatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait pengembangan destinasi pariwisata

TARGET 96

REALISASI 235

% 245


Dalam rangka meningkatan kualitas SDM/ pegawai di lingkungan Ditjen PDP, maka Ditjen PDP melakukan fasilitasi atau mengikutsertakan para pegawai dalam bimtek dan pelatihan-pelatihan terkait. Pada tahun 2013, jumlah SDM yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja tercapai 245% atau sebanyak 235 orang. Adapun pelatihan-pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut: DAFTAR P ELATIHAN YANG DIIKUTI OLEH P EGAWAI DI DITJEN P DP NO

PELATIHAN

JUMLAH P ESERTA

1

PELATIHAN TEAM BUILDING

116 ORANG

2

PELATIHAN PRAPURNABAKTI

15 ORANG

3

PELATIHAN EFFECTIVE LEADERSHIP

27 ORANG

4

PELATIHAN EFFECTIVE BUSINESS

27 ORANG

5

BIMTEK DISIPLIN PEGAWAI

25 ORANG

6

BIMTEK KODE ETIK PEGAWAI

25 ORANG

Sumber: Setditjen PDP, 2013


BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA 2012 -‐ 2013

40

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 – 2013

Pariwisata diakui memiliki begitu banyak potensi dan sumbangsih yang dapat diberikan kepada negara ini. Berdasarkan perolehan PDP, sumbangan devisa dari segi pariwisata terus naik dan pada tahun 2013, sektor pariwisata menyumbang sebesar 10.5 US$ Milliar. Adapun perkembangan kepariwisataan Indonesia dapat dilihat pada data akumulatif sebagai berikut: Realisasi

Target

2012 -‐2013

2012 -‐ 2013

US$ Milliar

18.98

19.31

98.3

Rp Trilliun

347.82

350.13

99.3

Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara/ kunjungan

US$

1134.95

1121.15

101.2

d

Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara/ kunjungan

Rp Ribu

1411

1414.5

99.8

a


%

3.97

9.07

43.8

b

Jumlah fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata

lokasi

9

9

100.0

c

Rasio jumlah kamar hotel per 100 penduduk

%

N/A

0.37

N/A

a

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata

juta orang

19.401

16.38

118.4

b

Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

%

17.26

14.09

122.5

c

Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata

Rp juta/ TK/ Tahun

68.9

26.2

263.0

a

Daya saing kepariwisataan Indonesia

Nilai

N/A

8.12

N/A

b

Rekomendasi memperpanjang nilai bisnis

Nilai

N/A

10.4

N/A

c

Perilaku masyarakat terhadap wisatawan asing

Nilai

N/A

12

N/A

d

Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (DMO) Jumlah lokasi daya tarik di Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata Jumlah desa yang difasilitasi untuk

Lokasi

30

30

100.0

lokasi

58

58

100.0

desa

1941

1941

100.0

pola

37

33

112.1

lokasi

18

20

90.0

kota

8

10

80.0

%

194.2

191

101.7

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Satuan Ukur

a


b

Nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara

c

NO

1

2

3

4

5

a b

% Capaian

dikembangkan sebagai desa wisata

6

7 8

9

10

c

Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan

a

Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan

b

Jumlah aktivasi kota kreatif sebagai destinasi pariwisata

Pencapaian target indikator program dan kegiatan a

Penyerapan anggaran belanja Ditjen PDP

%

167.8

185

90.7

b

Pelimpahan barang milik negara ke daerah

%

0

200

0.0

a

Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dihasilkan Ditjen PDP

naskah

30

40

75.0

b

Jumlah prosedur operasi standar (POS) yang dihasilkan Ditjen PDP

naskah

155

55

281.8

orang

204

191

106.8

Jumlah SDM Ditjen PDP yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait pengembangan destinasi pariwisata



Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada tabel 41 berikut: Indikator Kinerja Utama

NO 1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

Satuan Ukur

2012

2013

Realisasi

Realisasi

US$ Milliar

9.12

9.86

Rp Trilliun

171.5

176.32

US$

1133.81

1.14 711

a


b

Nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara

c

Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara/ kunjungan

d

Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara/ kunjungan

Rp Ribu

700

a


%

3.97

b

Jumlah fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata

lokasi

4

5

c

Rasio jumlah kamar hotel per 100 penduduk

%

0.2

n/a

a

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata

juta orang

9.27

10.131

b

Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

%

8.37

8.89

c

Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata

Rp juta/ TK/ Tahun

34.6

34.3

a

Daya saing kepariwisataan Indonesia

Nilai

4.03

n/a

b

Rekomendasi memperpanjang nilai bisnis

Nilai

5.1

n/a

c

Perilaku masyarakat terhadap wisatawan asing

Nilai

5.8

n/a

d

Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (DMO) Jumlah lokasi daya tarik di Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata

Lokasi

15

15

lokasi

29

29

a

b

Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata

desa

978

963

c

Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan

pola

17

20

a

Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan

lokasi

10

8

b

Jumlah aktivasi kota kreatif sebagai destinasi pariwisata

kota

3

5

%

89.7

104.5

Pencapaian target indikator program dan kegiatan a

Penyerapan anggaran belanja Ditjen PDP

%

88.8

79

b

Pelimpahan barang milik negara ke daerah

%

0

0%

a

Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dihasilkan Ditjen PDP

naskah

18

12

b

Jumlah prosedur operasi standar (POS) yang dihasilkan Ditjen PDP

naskah

93

62

orang

108

96

Jumlah SDM Ditjen PDP yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan terkait pengembangan destinasi pariwisata



Dalam bentuk diagram, pencapaian kinerja Ditjen PDP dapat dilihat sebagai berikut: 1. SASARAN STRATEGIS I: MENINGKATNYA DEVISA DAN PENGELUARAN WISATAWAN a. Jumlah penerimaan devisa wisatawan mancanegara

b. Nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara


42


c. Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara/ kunjungan

d. Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara/ kunjungan


43


2. MENINGKATNYA INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA a. Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

b. Jumlah fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata


44


c. Rasio jumlah kamar hotel per 100 penduduk

3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional a. Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata


45


b. Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

c. Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata


46


4. Meningkatnya citra kepariwisataan Indonesia a. Daya saing kepariwisataan Indonesia

b. Rekomendasi memperpanjang nilai bisnis


47


c. Perilaku masyarakat terhadap wisatawan asing

d. Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (DMO)


48


5. Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata a. Jumlah lokasi daya tarik di Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata

b. Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata


49


c. Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan

6. Meningkatnya keragaman produk wisata minat khusus dan zona kreatif di Indonesia a. Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan


50


b. Jumlah aktivasi kota kreatif sebagai destinasi pariwisata

7. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program: Pencapaian target indikator program dan kegiatan


51


8. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Ditjen Pengembangan Destinasi 52 Pariwisata a. Penyerapan anggaran belanja Ditjen PDP

b. Pelimpahan barang milik negara ke daerah



9. Meningkatnya kualitas organisasi Ditjen PDP a. Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dihasilkan Ditjen PDP

b. Jumlah prosedur operasi standar (POS) yang dihasilkan Ditjen PDP


53


10. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Ditjen PDP: Jumlah SDM Ditjen PDP yang difasilitasi untuk peningkatan kemampuan kerja dan 54 pengetahuan terkait pengembangan destinasi pariwisata


BAB V PENUTUP

BAB V PENUTUP Dalam menyusun LAKIP tahun 2013, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata mengacu pada target-target RPJMN 2010 – 2014 dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013. Rata-rata capaian kinerja Ditjen PDP berdasarkan target RPJMN 2010 – 2014 adalah sebesar 170%, sedangkan capaian berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) adalah sebesar 106.9%. Kendala dalam pencapaian target kinerja dikarenakan oleh beberapa factor sebagai berikut: a. Adanya perbedaan antara DIPA yang telah disahkan oleh DPR dan DIPA yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sehingga menghambat mulainya pelaksanaan kegiatan. b. Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan beberapa kegiatan hilang sehingga tidak terlaksana atau berkurangnya anggaran sehingga target kegiatan juga berkurang. c. Tidak cukupnya waktu antara lelang kegiatan hingga pelaksanaan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan

55

TUGAS PEMBANTUAN DI LUAR KSPN T.A 2009-2013

NO

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

ANGGARAN

2009 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ACEH

Sumatera Utara

Riau

Sumatera Barat

Kep. Riau

Bangka Belitung

Sumatera selatan

Jambi

Bengkulu

Lampung

Jawa Barat

Jawa Tengah

1 2 3

Kota Sabang Kota Banda Aceh Prov Aceh

1 2 3

Kab. Nias Kab. Asahan Prov sumatera utara

1 2 3 4

Kab. Rokan Hulu Kab. Bengkalis Kab. Pelalawan Prov. Riau

1 2

Kota Pariaman Prov Sumbar

1 2 3

Kota Tanjung Pinang Kota Batam Prov. Kep Riau

1 2 3

Kota Pangkal Pinang Kab. Belitung Prov bangka belitung

1 2 3

Kota Palembang Kota Pagar Alam Prov Sumatera Selatan

1 2 3

Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Prov Jambi

1 2

Provinsi Bengkulu Kab. Rejang Lebong

519,568,000

1 2

Provinsi Lampung Provinsi Lampung

898,427,000

1 2

Provinsi Jawa Barat Kab. Ciamis

610,685,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kab. Semarang Kab. Purbalingga Kota Pekalongan Kab Brebes Kab Wonogiri Prov Jawa Tengah Kab. Wonosobo Kab Jepara Kab. Pemalanga

2010

2011 3,355,791,000

2012 979,825,000 979,825,000

2013 1,000,000,000

1,164,740,000 346,945,000

1,000,000,000

408,701,281

800,000,000

9

732,835,000 969,425,000

4 1 13

5 9

9

672,630,000

9 13 2 9 9 9 9

6

9

9

9

500,000,000

12 9

9

7

1,000,000,000

9 8

7 7

9

1,000,000,000

2 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9

6

9 2

9 3

2,600,000,000

800,000,000

800,000,000 1,958,000,000 700,000,000 1,300,000,000 971,510,000 500,000,000 800,000,000 1,462,030,000

492,105,000

4,463,866,000 9,760,000,000 3,750,000,000

1,762,515,000

1,300,000,000 2,370,000,000 3,374,000,000 2,948,950,000

4

9 10

750,000,000

1,091,185,000

9

12

1,500,000,000 1,464,010,000

2,830,000,000

7 8 1

9 9 2

750,000,000

850,000,000

9

9

1,459,500,000 2,467,225,000 1,638,608,000

9 6 2

963,845,000

317,820,000 317,820,000 397,820,000 446,440,000 478,850,000

1,000,000,000

2,000,000,000 1,000,000,000

9 2 4

9

10

7

7

13

14

15

D.I Yogya

Jawa Timur

Kalbar

1 2 3

Kab. Sleman Kab. Gunung Kidul Prov DI Yogya

1 2 3 4

Kab.Trenggalek Kab. Magetan Kab. Tulungagung Kab. Sumenep

996,225,000 500,000,000

1 2 3

Kapuas Hulu Kota Pontianak Prov Kalbar

952,665,000 990,875,000 1,530,040,000 884,907,000

16

Kaltim

1

Provinsi Kaltim

17

Kalimantan Selatan

1 2 3

Kota Bajarbaru Kab Banjar Prov Kalsel

1 2

Kota tomohon Prov Sulut

1 2 3

Kota Palu Kab Parigi Montong Prov Sulteng

18

19

Sulut

Sulawesi Tengah

496,665,000 673,305,000

1,250,000,000

9 9

9 9

9 9 2 9

9 12

3

756,400,000

500,000,000 750,000,000 2,000,000,000

9 9 9

13 13

9

500,000,000

6

12

13

969,250,000

6 9 2

13

1,000,000,000

750,000,000 670,000,000

6 1 9

150,000,000 813,000,000

1,100,000,000

4

1

4

7

11

9

975,625,000 800,000,000 609,698,000

1,000,000,000

9 1 9 9

20

Sulawesi Barat

1 2

Kab. Mamasa Kab. Mamuju

704,620,000 720,990,000

21

Gorontalo

1

Kab. Bone Bolango

958,810,000

10

12

22

Sulawesi Selatan

1 2

Kota Palopo Prov Sulsel

1,481,175,000

6 1

7

12

1 2

Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

6 2

9

13

1

Kab. Klungkung

6 6 6

9

11

10

12

23

24 25

26

27

28

29

Sulawesi Tenggara

Bali NTT

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

NTB

1 2

Kab Lembatta Prov NTT

1 2

Provinsi Maluku Provinsi Maluku

1 2 3

Provinsi Maluku Utara Kota Tidore Kepulauaan Kota Ternate

1 2

Kab Fak-fak Prov Papua Barat

1 2

Kab. Bima prov NTB

30

Gorontalo

1

Prov Gorontalo

31

Papua

1 2

Kab Biak Numfor Prov Papua

1

Prov Kalteng

32

Kalteng

1,124,247,000 964,950,000 650,890,000 499,025,000 976,585,000 846,605,000

6

955,650,000 1,000,000,000 608,075,000

1,972,395,000 579,575,000 500,000,000

6 7

482,500,000 1,695,560,000 850,000,000

6 6

500,000,000

6

1,000,000,000

6 9

2,000,000,000

506,700,000 636,500,000

10 9 6 6

6

1

9

SUB TOTAL

22,905,811,281

43,059,107,000

36,544,085,000 TOTAL

Catatan 1. Tugas Pembantuan TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013

22,100,000,000 TP 2010 124,609,003,281

2 Jenis kegiatan tugas pembantuan 1 Pembuatan ruang ganti/toliet 2 Pembuatan gazebo/rumah panggung kecil 3 Pembangunan menara pandang 4 Jalan setapak dan pedestrian 5 Pembuatan Rambu-rambu petunjuk arah 6 Penataan taman (pembuatan pergola, pemasangan lampu taman, pembuatan pagar pembatas, panggung kesenian, panggung terbuka) 7 TIC 8 Pembuatan Tribun, tempat pertunjukan dan amphitheater 9 Penataan kawasan, pelataran, kios cideramata, kios kaki lima, pendopo, rest area, plaza, pusat jajanan/kuliner dan tempat ibadah 10 Dive center dan pengadaan alat selam 11 Jembatan dan broadwalk 12 Gapura/gerbang masuk/pintu masuk 13 Dermaga

TUGAS PEMBANTUAN MENUNJANG KSPN T.A 2009-2013 NO

PROVINSI

KSPN

KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2009

1

2

Sumut

DKI Jakarta

3 Jateng & DIY

4

5

6

Jatim

Bali

NTB

7

NTT

8

Kalteng

9 10

Sulsel Sulut

1 Toba, dskt

2 Kep Seribu, dskt Kota-Tua-Sunda 3 Kelapa, dskt 4 Borobudur, dskt Bromo-Tengger5 Semeru, dskt 6 Pacitan, dskt Kintamani-Danau 7 Batur, dskt Menjangan, 8 Pemuteran, dskt Kuta, Sanur, Nusadua, 9 dskt (MP3EI) 10 Rinjani, dskt 11 12 13 14

Moyo, dskt Komodo, dskt Ende-Kelimutu, dskt Tanjung Puting, dskt

15 Toraja, dskt 16

Bunaken, dskt

11 Sultra 17 Wakatobi, dskt 12 Papua Barat 18 Raja Ampat, dskt 13 Banten 19 Tanjung Lesung, dskt 14

Sulteng

20 Tomoni - Togean, dskt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2010

Kab. Simalungun Kab. Samosir Kab. Toba Samosir Kab. Dairi Kab. Tapanuli Utara Kab. Humbang Hasundutan Kab. Karo Kab. Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Barat

2011 12,518,884,000

2012

346,945,000

1 1 8

966,175,000 799,475,000

1 13 3 6 9

10 Kab. Magelang 11 12 13 14 33 15

Kab. Probolinggo Kab. Pasuruan Kab. Lumajang Kab. Malang kab. Pacitan Kab. Bangli

16 17 18 19 20 21 22 34 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35

Kab. Jembrana Kab. Buleleng Kab. Badung Kota Denpasar Kab. Lombok Utara Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Besar Kab. Manggarai Barat Kab. Ende Kab. Kotawaringin Barat Kab. Toraja Utara Kab. Tana Toraja Kota Manado kab. Minahasa Kab. Wakatobi Kab. Raja Ampat Kab. Pandeglang Kab. Tojo Una-una SUB TOTAl

996,225,000

2,500,000,000

2,850,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

2,420,565,000 3,189,370,000

2,997,416,000

1,240,175,000

2,054,438,000

558,900,000

TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013

6 8

7

9

2,000,000,000

9

1

2

8

7 8 9 3 2

9

2

7

9

9

4

2,000,000,000

1,000,000,000 750,000,000 1,500,000,000

1 1 1

6 6 2

4 1 4

9 2

1,171,425,000

2,550,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

7 1 12 1 1 1 1 7 1 10 9

13 2 13 4 4 8 4 9 2 9 1

8 1 9 9 13 6 2 4 2 2

9 7 12 12 2 7

1,707,160,000 1,406,410,000

1,462,000,000 975,625,000

1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

12 9 9 4 9

6 7 8 9

9 1 2 6 9 3 8 12 4 9 12 11

558,900,000 2,500,000,000 28,135,205,000 18,377,790,000 27,000,000,000 76,571,895,000

2 Jenis kegiatan tugas pentuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4

11 11

486,620,000 486,620,000

TOTAL Catatan 1. Tugas Pembantuan

2 2

1,000,000,000

700,000,000

723,000,000 1,000,000,000 2,964,467,000 750,000,000

2013 2,000,000,000 2,000,000,000

Pembuatan ruang ganti/toliet Pembuatan gazebo/rumah panggung kecil Pembangunan menara pandang Jalan setapak dan pedestrian Pembuatan Rambu-rambu petunjuk arah Penataan taman (pembuatan pergola, pemasangan lampu taman, pembuatan pagar pembatas, panggung kesenian, panggung terbuka) TIC Pembuatan Tribun, tempat pertunjukan dan amphitheater Penataan kawasan, pelataran, kios cideramata, kios kaki lima, pendopo, rest area, plaza, pusat jajanan/kuliner dan tempat ibadah Dive center dan pengadaan alat selam Jembatan dan broadwalk Gapura/gerbang masuk/pintu masuk Dermaga

WILAYAH SASARAN PENERIMA PNPM MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013 NO 1

2

PROVINSI ACEH (26 desa) 10 = tahun pertama 12 = tahun kedua 4 = tahun ketiga

SUMATERA UTARA (48 desa) 12 = tahun pertama 34 = tahun kedua 2 = tahun ketiga

NO

KABUPATEN/KOTA

NO

KECAMATAN

1

Kota Sabang

1

Kec. Suka Karya

2

Kota Banda Aceh

3

Kab. Aceh Besar

4

Kab. Aceh Tengah

5

Kab. Aceh Singkil

6

Kab. Simeulue

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kec. Jaya Baru Kec. Meuraxa Kec. Kuta Alam Kec. Mesjid Raya Kec. Kota Jantho Kec. Bintang Kec. Atu Lintang Kec. Pulau Banyak Barat Kec. Singkil Kec. Simeule Timur

7

Kab. Aceh Selatan

12 Kec. Sawang

8

Kota Lhokseumawe

9

Kab. Bireuen

10 11

Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Tamiang

13 14 15 16 17 18 19 20

Kec. Banda sakti Kec. Muara Satu Kec. Samalanga Kec. Kuala Kec. Jaya Kec. Tenggulun Kec. Bandar Pusaka Kec. Banda Mulia

12

Kota Medan

13 14

Kab. Deli Serdang Kab. Samosir

21 22 23 24 25 26 27

Kec. Seruway Kec. Medan Barat Kec. Medan Marelan Kec. Sibolangit Kec. Palipi Kec. Pangururan Kec. Sianjur Mulamula

28 Kec. Simanindo

3

SUMATERA BARAT (36 desa) 12 = tahun pertama

15 16

Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Selatan

29 Kec. Tambangan 30 Kec. Fanayama

17 18

Kota Gunungsitoli Kab. Karo

31 Kec. Gunungsitoli Barat 32 Kec. Berastagi 33 Kec. Merek

19 20

Kab. Langkat Kab. Toba Samosir

21

Kab. Serdang Bedagai

34 35 36 37

22

Kab. Dairi

38 Kec. Silahi Sabungan

23

Kab. Humbang Hasundutan

24

Kab. Nias

39 40 41 42

Kec. Baktiraja Kec. Parlilitan Kec. Idanggawo Kec. Bawolato

25

Kab. Nias Barat

26 27

Kab. Nias Utara Kab. Simalungun

43 44 45 46 47 48 49

Kec. Idanogawo Kec. Sirombu Kec. Moro'o Kec. Lahomi Kec. Lahewa Kec. Harrangaol Horison Kec. Girsang Sipangan Bolon

50 51 52 53

Kec. Dolok Pardamean Kec. Sidamanik Kec. Purba Kec. Siantar Selatan

28

Kota Pematang Siantar

29

Kab. Labuhanbatu Utara

30

Kab. Pakpak Bharat

31

Kab. Tanah Datar

Kec. ….. Kec. Balige Kec. Tampahan Kec. Pantai Cermin

54 Kec. Kualuh Hulu 55 Kec. Na IX - X 56 Kec. STTU Julu 57 Kec. PGGS 58 Kec. Lima Kaum 59 Kec. Sangayang 60-‐ Hal Kec. 1 -‐ Pariangan

NO

NAMA DESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Gampong Iboih ³ Desa Balohan ¹ Gampong Punge Blang Cut ³ Gampong Ulee Lheue ³ Gampong Lampulo ³ Desa Lamreh ² Desa Jantho Makmur ² Desa Genuren ¹ Desa Atu Lintang ¹ Desa Asantola ² Desa Kilangan ² Desa Pulau Siumat ² Desa Ganting ² Desa Busung ² Desa Sawang I ² Desa Lhok Pawoh ² Desa Ujong Blang ² Desa Blang Pulo ¹ Desa Batee Iliek ² Desa Kuala Raja ² Desa Glee Jong ¹ Desa Kampung Selamat ¹ Desa Pengindam ¹ Desa Alur Nunang ¹ Desa Tanjung Keramat ¹ Desa Kampung Baru ¹ Kelurahan Labuhan Deli ² Kelurahan Paya Pasir ² Desa Bandar Baru ² Desa Simbolon Purba ² Kelurahan Siogung-ogung ² Desa Sianjur Mulamula ¹ Desa Huta Ginjang ¹ Desa Sari Marihit ¹ Desa Hutaginjang ¹ Desa Ambarita ³ Desa Sibanggor Julu ² Desa Bawomataluo ³ Desa Orahilifau ¹ Desa Lagundri ¹ Desa Hilisimaetano ¹ Desa Tumori ² Desa Lingga ² Desa Tongging ² Desa Dokan ² Dusun Batu Katak ² Desa Silalahi Pagar Batu ² Desa Meat ² Desa Kuala Lama ² Desa Kota Pari ² Desa Silalahi II ² Desa Paropo ² Desa Sinambela ² Desa Sion Sibulbulon ² Desa Oladano ² Desa Hiliwarokha ² Desa Gazamanu ¹ Desa Bozihona ¹ Desa Sirombu ² Desa Hiliwaele ² Desa Lolowa'u ² Desa Balefadorotuho ¹ Desa Purba Pasir ² Kelurahan Parapat ² Desa Sibaganding ² Desa Tigaras ² Desa Bah Biak ² Desa Nagori Pamatang Purba ² Desa Karo ² Desa Simalungun ² Desa Pulo Dogom ² Desa Batu Tunggal ² Desa Rumerah ¹ Desa Kecupak 1 ¹ Desa Lima Kaum ¹ Desa Andaleh Baru Bukik ¹ Nagari Pariangan ²

NO

PROVINSI 19 = tahun kedua 5 = tahun ketiga

NO

KABUPATEN/KOTA

NO

KECAMATAN

61 Kec. Rambatan

-‐ Hal 2 -‐

NO 78 79

NAMA DESA Nagari Tabek ² Nagari Balimbing ²

NO

PROVINSI

NO 32

4

5

BENGKULU (21 desa) 3 = tahun pertama 13 = tahun kedua 5 = tahun ketiga

JAMBI (23 desa) 6 = tahun pertama 13 = tahun kedua 4 = tahun ketiga

KABUPATEN/KOTA

NO

KECAMATAN

Kota Sawahlunto

62 Kec. Talawi

33

Kota Pariaman

63 Kec. Lembah Segar 64 Kec. Pariaman Tengah

34 35 36

Kota Bukit Tinggi Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Agam

65 66 67 68 69

Kec. Guguak Panjang Kec. Siberut Barat Daya Kec. Tanjung Raya Kec. Canduang Kec. Matur

70 71 72 73 74

Kec. Tanjung Raya Kec. IV Koto Kec. Lembang Jaya Kec. X Koto Diatas Kec. X Koto Singkarak Kec. Danau Kembar Kec. Taluang Kabuang Kec. Pauh Kec. Bungus Teluk Kabung Kec. Harau

37

Kab. Solok

38

Kota Padang

39

Kab. 50 Koto

75 76 77 78 79

40

Kab. Sijunjung

80 Kec. Sijunjung

41

Kab. Solok Selatan

42 43

Kota Padang Panjang Kab. Rejang Lebong

44

Kab. Lebong

45

Kab. Kaur

46

Kab. Bengkulu Utara

47

Kab. Kepahiang

48

Kab. Muko-Muko

49

Kota Bengkulu

50

Kab. Bengkulu Tengah

51 52 53

Kab. Seluma Kab. Bengkulu Selatan Kab. Tanjung Jabung Timur

54 55

Kab. Tanjung Jabung Barat Kota Jambi

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Kec. Kamang Baru Kec. Pauah Duo Kec. Sungai Pagu Kec. Padang Panjang Timur Kec. Sumber Urip Kec. Curup Timur Kec. Sindang Kelingi Kec. Singaran Pati Kec. Muara Aman Kec. Lebong Tengah Kec. Nasal Kec. Maje Kec. Kota Argamakmur Kec. Air Napal Kec. Putri Hijau Kec. Kepahiang Kec. Tebat Karai Kec. Muko-muko

99 Kec. Teluk Segara 100 Kec. Ratu Saman 101 Kec. Taba Penanjung 102 103 104 105 106 107

Kec. Seluma Selatan Kec. Seginim Kec. Sadu Kec. Berbak Kec. Tungkal Ilir Kec. Pelayangan

108 Kec. Danau Teluk

6

BANGKA BELITUNG (18 desa) 7 = tahun pertama 9 = tahun kedua

56

Kab. Bungo

109 Kec. Bathin III Ulu

57

Kab. Sarolangun

110 Kec. Air Hitam

58

Kab. Merangin

59

Kab. Kerinci

60 61 62 63

Kab. Tebo Kab. Batanghari Kota Sungai Penuh Kab. Muaro Jambi

111 112 113 114 115 116 117 118 119

64

Kab. Belitung

120 Kec. Sijuk

Kec. Sarolangun Kec. Bangko Kec. Pemenang Kec. Air Hangat Kec. Keliling Danau Kec. Tebo Ulu Kec. Muara Bulian Kec. Sungai Penuh Kec. Maro Sebo

121 Kec. Membalong 122 Kec. Tanjung Pandan -‐ Hal 3 -‐

NO 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

NAMA DESA Desa Rantih ³ Desa Tumpuk Tangah ³ Desa Talawi Hilir ¹ Kelurahan Tanah Lapang ¹ Kelurahan Pasir ³ Kelurahan Lohong ² Kelurahan Bukit Apit Puhun ² Desa Pei - Pei ² Nagari Maninjau ³ Nagari Lasi ² Nagari Matua Mudiak ² Nagari Lawang ² Desa Nagari Sungai Batang ¹ Desa Nagari Koto Tuo ¹ Nagari Koto Gadang Koto Anau ² Nagari Sulit Air ² Nagari Tikalak ² Nagari Singkarak ² Desa Simpang Tanjuang Nan Ampek ¹ Kelurahan Bungus Selatan ³ Kelurahan Limau Manis ² Desa Air Manis ¹ Nagari Harau ² Nagari Tarantang ² Nagari Silokek ² Nagari Durian Gadang ² Nagari Muaro ² Desa Kunangan Parik Rantang ¹ Desa Alam Pauah Duo ¹ Desa Koto Baru ¹ Kelurahan Kota Katik ¹ Desa Sumber Urip ³ Desa Talang Ulu ² Desa Belitar Seberang ² Kelurahan Lingkar Timur ¹ Desa Kota Donok ³ Kelurahan Tes ³ Desa Merpas ² Desa Way Hawang ² Kelurahan Kemumu ² Desa Tebing Kandang ² Desa Pasar Sebelat ² Desa Tebat Monok ² Desa Karang Endah ² Desa Air Rami ² Desa Ujung Padang ² Kelurahan Berkas ³ Kelurahan Anggut Atas ³ Desa Tanjung Heran ¹ Desa Datar Lebar ¹ Desa Pasar Seluma ² Desa Babatan Ulu ² Desa Air Hitam Laut ³ Desa Simpang ¹ Kelurahan Tungkal IV Kota ¹ Kelurahan Mudung Laut ³ Kelurahan Jelmu ² Kelurahan Tengah ² Kelurahan Olak Kemang ³ Kelurahan Tanjung Johor ² Desa Senamat Ulu ² Desa Rantau Pandan ² Desa Jernih ² Desa Pematang Kabo ¹ Kelurahan Pasar Sarolangun ² Desa Langling ² Desa Karang Berahi ² Desa Air Panas Baru ² Desa Tegalo ¹ Desa Teluk Kembang Jambu ² Desa Kilanga ¹ Desa Renah Kayu Embun ¹ Desa Baru ² Desa Danau Lamo ² Desa Muaro Jambi ³ Desa Pelepak Pute ² Desa Tanjong Tinggi ² Desa Padang Kandis ¹ Desa Air Saga ¹

NO

PROVINSI 2 = tahun ketiga

NO 65

KABUPATEN/KOTA Kab. Bangka

NO

KECAMATAN

123 Kec. Belinyu 124 Kec. Batu Rusa

-‐ Hal 4 -‐

NO

NAMA DESA

159 Kampung Gedong ² 160 Desa Air Anyir ¹

NO

7

8

9

PROVINSI

KEPULAUAN RIAU (19 desa) 6 = tahun pertama 2 = tahun kedua 11 = tahun ketiga

RIAU (20 desa) 18 = tahun kedua 2 = tahun ketiga

SUMATERA SELATAN (22 desa) 7 = tahun pertama 10 = tahun kedua 5 = tahun ketiga

10 LAMPUNG (17 desa) 4 = tahun pertama 8 = tahun kedua 5 = tahun ketiga

NO

KABUPATEN/KOTA

NO

KECAMATAN

66 67

Kota Pangkalpinang Kab. Belitung Timur

68

Kab. Bangka Barat

128 Kec. Gantung 129 Kec. Muntok

69

Kab. Bangka Selatan

130 Kec. Toboali

70

Kab. Bangka Tengah

71

Kab. Bintan

131 Kec. Koba 132 Kec. Namang 133 Kec. Teluk Sebong

72

Kota Tanjungpinang

134 Kec. Gunung Kijang 135 Kec. Bintang Utara 136 Kec. Tanjungpinang Kota

73

Kab. Karimun

137 Kec. Bukit Bestari 138 Kec. Karimun

74

Kab. Lingga

75

Kab. Natuna

76 77 78

Kota Batam Kab. Kampar Kab. Rokan Hulu

79 80

Kab. Siak Kab. Kuantan Singingi

81 82

Kota Pekanbaru Kab. Pelalawan

83 84

Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu

85

Kab. Bengkalis

86

Kab. Kepulauan Meranti

87

Kota Dumai

88

Kab. Rokan Hilir

89

Kota Palembang

90

Kota Pagar Alam

91 92

Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

93

Kab. Ogan Komering Ulu

94

Kab. Lahat

95

Kab. Ogan Ilir

96 97 98

Kab. Prabumulih Kab. Bayuasin Kab. Musi Banyuasin

99 Kab. Lampung Selatan 100 Kab. Lampung Barat

101 Kab. Tanggamus

125 Kec. Air Itam 126 Kec. Manggar 127 Kec. Damar

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

Kec. Tebing Kec. Buruh Kec. Senayang Kec. Lingga Kec. Lingga Utara Kec. Bunguran Timur Laut Kec. Bunguran Timur Kec. Bunguran Selatan Kec. Belakang Padang Kec. Kampar Kec. Kepenuhan Kec. Tambusai Kec. Siak Kec. Kuantan Mudik Kec. Mudik Kec. Senapelan Kec. Kerinci Kec. Pelalawan Kec. Tembilan Hulu Kec. Rengat Barat Kec. Batang Gansal Kec. Bantan Kec. Siak Kecil Kec. Tebing Tinggi Kec. Rangsang Barat Kec. Dumai Barat Kec. Dumai Timur Kec. Pujud Kec. Bangko Kec. Seberang Ulu

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

Kec. Seberang Ulu II Kec. Ilir Timur II Kec. Pagar Alam Selatan Kec. Dempo Utara Kec. Tanjung Agung Kec. Banding Agung Kec. Warkuk Ranau Selatan Kec. Semidang Aji Kec. Sosoh Buay Rayap Kec. Lahat Kec. Pulau Pinang Kec. Tanjung Sakti Pumi

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

Kec. Indralaya Utara Kec. Pemulutan Barat Kec. Prabumulih Utara Kec. Sembawa Kec. Sekayu Kec. Babat Toman Kec. Bakauheni Kec. Pesisir Selatan Kec. Lumbong Seminung Kec. Hujung Kec. Kelumbayan

-‐ Hal 5 -‐

NO 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

NAMA DESA Desa Tembran ¹ Desa Burong Mandi ³ Desa Sukamandi ¹ Desa Tanjung Kelumpang ² Desa Lenggang ¹ Desa Sungai Daeng ² Desa Air Putih ³ Desa Nyelanding ² Kelurahan Tanjung Ketapang ² Desa Pasir Putih ² Desa Kurau ² Desa Namang ¹ Desa Berakit ³ Desa Sebong Pereh ³ Desa Sebong Lagoi ³ Kelurahan Kawal ³ Kelurahan Tanjung Uban Utara ¹ Kelurahan Penyengat ³ Kampung Bugis ³ Kelurahan Tanjung Unggat ¹ Desa Tulang ³ Desa Parit ³ Desa Pongkar ² Desa Lubuk Puding ² Kelurahan Senayang ³ Desa Mepar ³ Desa Resun ¹ Desa Limau Manis ³ Desa Sepempang ¹ Desa Cemaga Tengah ¹ Kelurahan Belakang Padang ¹ Desa Muara Takus ³ Desa Rantau Binuang Sakti ² Kelurahan Tambusai Tengah ² Desa Buantan Besar ² Desa Kasang ² Desa Bukit Pedusunan ² Kelurahan Kampung Bandar ² Kelurahan Teluk Meranti ³ Desa Lubuk Kembang Bunga ² Desa Pulau Palas ² Desa Kota Lama ² Desa Sungai Akar ² Desa Selatbaru ² Desa Sukajadi ² Desa Tanjung ² Desa Bokor ² Kelurahan Purnama ² Kelurahan Bukit Batrem ² Desa Tanjung Medan ² Desa Bagan Punak Meranti ² Kelurahan 15 Ulu ³ Kelurahan 9/10 Ulu ² Kelurahan 16 Ulu ¹ Kelurahan 1 Ilir (Pulau Kemarau) ¹ Kelurahan Gunung Dempo ³ Kelurahan Besemah Serasan ³ Desa Bedegung ³ Desa Banding Agung ³ Desa Kota Batu ² Desa Padang Bindu ² Desa Tungku Jaya ² Desa Manggul ² Desa Karang Dalam ² Desa Negeri Kaya ² Desa Penandingan ² Desa Fajar Bulan ¹ Desa Payakabung ² Desa Seri Banding ² Desa Payu Utat ¹ Desa Lalang Sembawa ¹ Desa Soak Baru ¹ Desa Tomat ¹ Desa Bakauheni ² Desa Tanjung Setia ³ Desa Pekon Kagungan ² Desa Muara Tambulih ¹ Desa Kiluan Negeri ³ Desa Pekon Penyandingan ²

NO

PROVINSI

NO

KABUPATEN/KOTA

102 Kota Bandar Lampung

103 Kab. Lampung Tengah 104 Kab. Pesawaran 105 Kab. Way Kanan

11 BANTEN (21 desa) 4 = tahun pertama 6 = tahun kedua 11 = tahun ketiga

106 Kab. Pringgsewu 107 Kab. Tulang Bawang 108 Kab. Lebak

109 Kota Serang 110 Kab. Serang

111 Kab. Pandeglang

12 DKI JAKARTA (9 desa) 9 = tahun kedua

112 Kab. Administrasi Kepulauan Seribu

NO

KECAMATAN

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

Kec. Tanjung Betung Utara Kec. Teluk Betung Barat Kec. Kemiling Kec. Gunung Betung Kec. Gunung Sugih Kec. Terbanggi Besar Kec. Pantai Cermin Kec. Banjit Kec. Kasui Kec. Pringsewu Kec. Menggala Kec. Leuwidamar

204 205 206 207 208 209 210

Kec. Bayah Kec. Wanasalam Kec. Cibeber Kec. Malingping Kec. Kasemen Kec. Walantaka Kec. Cinangka

211 212 213 214 215 216

Kec. Padarincang Kec. Keramat Watu Kec. Bandung Kec. Jiput Kec. Labuan Kec. Panimbang

217 218 219 220 221

Kec. Kadu Hejo Kec. Cipeucang Kec. Mandalawangi Kec. Pulo Sari Kec. Kepulauan Seribu Utara

222 Kec. Kepulauan Seribu Selatan

13 JAWA BARAT (53 desa) 21 = tahun pertama 18 = tahun kedua 14 = tahun ketiga

113 Kotamadya Jakarta Barat 114 Kotamadya Jakarta Utara 115 Kab. Sukabumi

116 Kab. Indramayu

117 Kab. Bandung

118 Kab. Bandung Barat

119 Kab. Bogor 120 Kab. Cirebon

121 Kab. Majalengka 122 Kab. Sumedang 123 Kab. Tasikmalaya 124 Kab. Subang 125 Kab. Kuningan 126 Kab. Ciamis

127 Kota Cimahi

223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

Kec. Tamansari Kec. Penjaringan Kec. Kuda Dampit Kec. Nyalindung Kec. Palabuhan Ratu Kec. Cibitung Kec. Jampang Tengah Kec. Indramayu Kec. Lelea Kec. Sliyeg Kec. Baleendah Kec. Pasirjambu Kec. Cimenyan Kec. Parongpong Kec. Cikalongwetan Kec. Lembang

239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254

Kec. Cisarua Kec. Cihampelas Kec. Tamansari Kec. Talun Kec. Sedong Kec. Gunung Jati Kec. Weru Kec. Jatiwangi Kec. Rancakalong Kec. Jatiwaras Kec. Ciawi Kec. Ciater Kec. Tanjungsiang Kec. Kramatmulya Kec. Pasawahan Kec. Pangandaran

255 Kec. Parigi 256 Kec. Kalipucang 257 Kec. Cimahi Selatan -‐ Hal 6 -‐

NO 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318

NAMA DESA Kampung Pengajaran ² Desa Sukamaju ³ Desa Sumberrejo ¹ Desa Tanjung Alo ¹ Kampung Terbanggi Subing ² Kelurahan Bandarjaya Barat ² Desa Sukajaya Lempasing ³ Kampung Juku Batu ³ Kota Way Tanjung Raja ¹ Kelurahan Pringsewu Barat ² Kampung Menggala ² Desa Kenekes (Kampung Baduy) ³ Desa Bojong Menteng ¹ Desa Sawarna ¹ Desa Wanasalam ¹ Desa Cisungsang ³ Desa Sukamanah ³ Desa Banten ³ Desa Tegalsari ³ Desa Karang Suraga ³ Desa Cikolelet ³ Desa Padarincang ³ Desa Margasana ² Desa Mander ² Desa Citaman ³ Desa Caringin ³ Desa Mekarjaya ² Desa Gombong ¹ Desa Sukamanah ³ Desa Cikadueun ² Desa Pandat ² Desa Cileutung ² Desa Pulau Panggang ² Desa Pulau Kelapa ² Desa Pulau Harapan ² Desa Pulau Sebira ² Desa Pulau Untung Jawa ² Desa Pulau Lancang ² Desa Pulau Pari ² Kelurahan Pinangsia ² Kelurahan Penjaringan (Kp. Luar Batang) ² Desa Gede Pangrango ³ Desa Sukamaju ² Kelurahan Palabuhan Ratu ³ Desa Cibitung ² Desa Sindangsari ² Desa Pekandangan ¹ Desa Lelea ² Desa Tambi ² Desa Jelekong ¹ Desa Pasirjambu ³ Desa Ciburial ¹ Desa Cihideung ³ Desa Ciptagumati ¹ Desa Jayagiri ¹ Desa Cibodas ¹ Desa Kertawangi ¹ Desa Mekarmukti ¹ Desa Tamansari ³ Desa Cirebon Girang ³ Desa Karang Wuni ² Desa Jatimerta ² Desa Trusmi Wetan ² Desa Jatisura ³ Desa Rancakalong ³ Desa Mandalamekar ² Desa Pasirhuni ¹ Desa Cibeusi ³ Desa Cibuluh ¹ Desa Ragawacana ¹ Desa Paniis ¹ Desa Pananjung ³ Desa Sidomulyo ³ Desa Sukahurip ¹ Desa Babakan ¹ Desa Wonoharjo ² Desa Cintaratu ² Desa Bagolo ² Kampung Cireunde ³

NO

PROVINSI

NO

KABUPATEN/KOTA

NO

KECAMATAN

258 Kec. Cimahi Utara

-‐ Hal 7 -‐

NO 319 Desa Cipageran ³

NAMA DESA

NO

PROVINSI

NO

KABUPATEN/KOTA

128 Kota Bandung 129 Kab. Cianjur

130 Kab. Purwakarta 131 Kab. Garut

14 JAWA TENGAH (67 desa) 17 = tahun pertama 37 = tahun kedua 13 = tahun ketiga

132 Kab. Magelang

133 Kab. Purworejo

NO 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273

KECAMATAN Kec. Ujung Berung Kec. Coblong Kec. Cipanas Kec. Warungkondang Kec. Gekbrong Kec. Haurwangi Kec. ….. Kec. ….. Kec. Tarogong Kidul Kec. Tarogong Kaler Kec. Banyuresmi Kec. Leles Kec. Cikelet Kec. Caringin Kec. Borobudur

274 Kec. Mungkid 275 Kec. Pituruh 276 Kec. Kaligesing

134 Kab. Demak 135 Kab. Jepara 136 Kab. Kebumen

277 278 279 280 281 282 283

137 Kab. Brebes

284 Kec. Karanggayam 285 Kec. Banjarharjo

138 Kab. Pekalongan 139 Kota Pekalongan 140 Kab. Karanganyar

141 Kab. Rembang

286 287 288 289 290 291 292

Kec. Loano Kec. Purwodadi Kec. Grabag Kec. Ngoobol Kec. Gajah Kec. Karimunjawa Kec. Ayah

Kec. Karanganyara Kec. Kadangserang Kec. Pekalongan Timur Kec. Tawangmangu Kec. Matesih Kec. Jenawi Kec. Lasem

293 Kec. Bulu 294 Kec. Rembang 142 Kab. Kudus

143 Kab. Boyolali 144 Kab. Pemalang 145 Kab. Semarang

146 Kab. Batang 147 Kab. Tegal 148 Kota Tegal 149 Kab. Sragen 150 Kota Surakarta

151 Kab. Cilacap

152 Kota Semarang

295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312

Kec. Gebog Kec. Dawe Kec. Undaan Kec. Selo Kec. Simo Kec. Ulujami Kec. Belik Kec. Sumowono Kec. Ungaran Barat Kec. Susukan Kec. Blado Kec. Bawang Kec. Suradadi Kec. Kedungbanteng Kec. Tegal Timur Kec. Plupuh Kec. Sambirejo Kec. Laweyan

313 314 315 316 317 318

Kec. Jebres Kec. Kroya Kec. Nusawungu Kec. Binangun Kec. Dayeuluhur Kec. Gunungpati

319 Kec. Mijen -‐ Hal 8 -‐

NO 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398

NAMA DESA Kampung Pasir Kunci ³ Kelurahan Dago ² Desa Cimacan ² Desa Jambudipa ² Desa Sukaratu ² Desa Cihea ² Desa Karyamukti ² Desa Pasanggrahan ¹ Kelurahan Sukajaya ¹ Desa Rancabango ¹ Desa Sukamukti ¹ Desa Cangkuang ¹ Desa Ciroyom ¹ Desa Purbayani ¹ Desa Wanurejo ³ Desa Karangrejo ³ Desa Karanganyar ³ Desa Tanjungsari ³ Desa Kebonsari ² Desa Giritengah ² Desa Maitan ² Desa Ngargogondo ² Kelurahan Mendut ² Desa Kaligintung ³ Desa Kaligono ³ Desa Donorejo ² Desa Tlogoguwo ¹ Desa Somongari ¹ Desa Kaliharjo ¹ Desa Karangrejo ¹ Desa Jatimalang ² Desa Ketawangrejo ² Desa Keburuhan ¹ Desa Melatiharjo ¹ Desa Kemujan ³ Desa Candirenggo (Dsn. Mandayana) ³ Desa Jatijajar ² Desa Clapar ² Desa Bandungsari ² Desa Malahayu ¹ Desa Lolong ³ Desa Tajur ² Kelurahan Kauman ³ Kelurahan Tawangmangu ² Desa Pablengan ² Desa Gumeng ² Desa Babakan ³ Desa Gedong Mulyo ² Desa Binangun ² Desa Bulu ¹ Desa Kutoharjo ¹ Desa Punjulharjo ¹ Desa Rahtawu ³ Desa Colo ² Desa Wonosoco ² Desa Samiran ² Desa Pentur ¹ Desa Blendung ² Desa Sikasur ² Desa Keseneng ³ Desa Keji ² Desa Kemetul ¹ Desa Keteleng ² Desa Sangubanyu ² Desa Purwahamba ² Desa Penujah ² Kelurahan Mintaragen ² Desa Jabung ² Desa Sukorejo ² Desa Laweyan ² Desa Sondakan ² Desa Mojosonggo ² Desa Gentasari ² Desa Jetis ² Desa Widarapayung ² Desa Datar ² Desa Kandri ¹ Desa Nongkosawit ¹ Desa Wonolopo ¹

NO

PROVINSI

NO

KABUPATEN/KOTA

153 Kab. Klaten 154 Kab. Kendal

NO

KECAMATAN

320 Kec. Prambanan 321 Kec. Patebon

-‐ Hal 9 -‐

NO

NAMA DESA

399 Desa Kebondalem Kidul ¹ 400 Desa Jambearum ¹

NO

PROVINSI

15 D.I YOGYAKARTA (46 desa) 9 = tahun pertama 22 = tahun kedua 15 = tahun ketiga

NO

KABUPATEN/KOTA

155 Kab. Kulonprogo

NO

KECAMATAN

322 Kec. Girimulyo 323 Kec. Kokap

324 Kec. Samigaluh

156 Kab. Bantul

157 Kab. Sleman

325 326 327 328 329

Kec. Lendah Kec. Sawon Kec. Dlingo Kec. Srandakan Kec. Prambanan

330 Kec. Ngaglik 331 Kec. Turi

332 Kec. Gamping 333 Kec. Seyegan 334 Kec. Mlati

158 Kab. Gunungkidul

159 Kota Yogyakarta

335 Kec. Tempel 336 Kec. Moyudan 337 Kec. Patuk 338 339 340 341

Kec. Playen Kec. Karangmojo Kec. Wonosari Kec. Semanu

342 343 344 345 346

Kec. Tepus Kec. Ponjong Kec. Patuk Kec. Kraton Kec. Mergangsan

347 Kec. Umbulharjo

348 Kec. Mantrijeron 349 Kec. Jetis 350 Kec. Kota Gede

16 JAWA TIMUR (67 desa) 31 = tahun pertama 25 = tahun kedua 11 = tahun ketiga

160 161 162 163

Kota Batu Kab. Pacitan Kab. Tulungagung Kab. Magetan

164 Kab. Jember 165 Kab. Malang 166 Kota Blitar 167 Kab. Ponorogo

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

Kec. Kraton Kec. Gedongtengen Kec. Batu Kec. Punung Kec. Sendang Kec. Plaosan Kec. Maospati Kec. Arjasa Kec. Sukorambi Kec. Poncokusumo

361 362 363 364

Kec. Kepajen Kidul Kec. Sanan Wetan Kec. Sooko Kec. Ngebel

168 Kab. Probolinggo

365 Kec. Sukapura 366 Kec. Gading 367 Kec. Sukapura

169 Kab. Bojonegoro

368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379

170 Kab. Trenggalek 171 Kab. Blitar 172 Kab. Bondowoso 173 Kab. Kediri 174 Kab. Pasuruan

Kec. Temayang Kec. Kalitido Kec. Kapas Kec. Munjungan Kec. Dongko Kec. Nglegok Kec. Kesamben Kec. Tapen Kec. Klabang Kec. Ngancar Kec. Badas Kec. Tosari

-‐ Hal 10 -‐

NO

NAMA DESA

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478

Desa Jatimulyo ² Desa Kalibiru ² Desa Sermo Hargowilis ² Desa Banjarasri ³ Desa Purwoharjo ¹ Desa Sidoharjo ¹ Desa Sidorejo ¹ Desa Tembi ³ Desa Mangunan ² Desa Srigading (Dusun Kwaru) ³ Desa Sumberharjo (Sengir) ³ Desa Bokoharjo (Plempoh) ³ Desa Gayamharjo ² Desa Tanjung ³ Desa Donokerto ² Desa Wonokerto ² Desa Bangunkerto ( Ds. Kelor) ² Desa Sukunan ² Desa Margodadi ² Desa Ketingan ² Desa Tunggularum ² Desa Merdikorejo ² Desa Sumber Rahayu ² Desa Nglanggeran ³ Desa Putat ³ Desa Bleberan ³ Desa Bejiharjo ³ Desa Mulo ² Desa Pacarejo ² Desa Mojo ¹ Desa Sidoharjo ² Desa Umbulrejo ² Desa Beji Jelok ¹ Kelurahan Kadipaten ³ Kelurahan Keparakan ³ Kelurahan Brontokusuman ¹ Kelurahan Tahunan ³ Kelurahan Pandeyan ² Kelurahan Warungboto ¹ Kelurahan Gedongkiwo ¹ Kelurahan Cokrodiningratan ³ Kelurahan Prenggan ² Kelurahan Purbayan ³ Kelurahan Rejowinangun ¹ Kelurahan Patehan ² Kelurahan Sosromenduran ² Desa Sumberrejo ³ Desa Bomo ³ Desa Sendang ³ Kelurahan Sarangan ³ Desa Maospati ² Desa Kemuning Lor ³ Desa Sukorambi ¹ Desa Poncokusumo ³ Desa Gubug Klakah ¹ Kelurahan Tanggung ³ Kelurahan Bendogerit ¹ Desa Jurug ³ Desa Ngebel ¹ Desa Gondowido ¹ Desa Wonotoro ³ Desa Condong ³ Desa Jetak ² Desa Wonokerto ² Desa Jono ² Desa Ngringrinrejo ¹ Desa Tanjungharjo ¹ Desa Craken ¹ Desa Pandean ¹ Desa Penataran ¹ Desa Siraman ¹ Desa Cindogo Blimbing ¹ Desa Lanjang Tamanan ¹ Desa Sugihwaras ³ Desa Canggu ¹ Desa Tosari ² Desa Ngadiwono ² Desa Mororejo ¹

NO

PROVINSI

NO

KABUPATEN/KOTA

NO

KECAMATAN

380 Kec. Tutur

381 382 383 384 385 386 387 388

Kec. Puspo Kec. Bungatan Kec. Banyuputih Kec. Tanjung Anom Kec. Berbek Kec. Bagor Kec. Sawahan Kec. Kebomas

Kec. Gresik Kec. Kota Tuban Kec. Kerek Kec. Semampir

180 Kab. Lamongan

389 390 391 392 393 394

181 Kab. Mojokerto

395 Kec. Pacet

182 Kab. Lumajang

396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409

175 Kab. Situbondo 176 Kab. Nganjuk

177 Kab. Gresik

178 Kab. Tuban 179 Kota Surabaya

183 Kab. Banyuwangi 184 Kab. Sumenep

185 Kab. Pamekasan

17 BALI (45 desa) 2 = tahun pertama 27 = tahun kedua 16 = tahun ketiga

186 187 188 189

Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Ngawi Kab. Bangli

Kec. Lakarsantri Kec. Paciran

Kec. Sumbersuko Kec. Senduro Kec. Cluring Kec. Purwoharjo Kec. Batang-batang Kec. Bluto Kec. Pranggan Kec. Saronggi Kec. Larangan Kec. Pademawu Kec. Tanjung Bumi Kec. Banyuates Kec. Ngawi Kec. Bangli

410 Kec. Susut 411 Kec. Kintamani

190 Kab. Gianyar

191 Kab. Buleleng

192 Kab. Tabanan

412 Kec. Tembuku 413 Kec. Sukawati 414 Kec. Blahbatuh 415 Kec. Ubud 416 Kec. Batubulan 417 Kec. Sawan 418 419 420 421 422 423

Kec. Sukasada Kec. Tejakula Kec. Kubutambahan Kec. Busungbiu Kec. Marga Kec. Baturiti

424 Kec. Tabanan 425 Kec. Penebel

193 Kab. Karangasem

426 Kec. Pupuan 427 Kec. Selamadeg Timur 428 Kec. Bebandem 429 Kec. Karangasem

430 Kec. Manggis 431 Kec. Rendang

194 Kota Denpasar 195 Kab. Klungkung

432 433 434 435

Kec. Padangbai Kec. Denpasar Selatan Kec. Denpasar Timur Kec. Nusa Penida

-‐ Hal 11 -‐

NO 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557

NAMA DESA Desa Ngembal ² Desa Wonosari ² Desa Tutur ¹ Desa Puspo ² Desa Pasir Putih ¹ Desa Wonorejo ¹ Desa Malangsari ² Desa Bulu ² Desa Kerep Kidul ² Desa Ngliman ² Desa Giri ² Desa Sekarkurung ² Desa Ngargosari ² Desa Gapura Wetan ² Kelurahan Kutorejo ² Desa Jarorejo ¹ Kelurahan Wonorejo ² Kelurahan Lakarsantri ¹ Desa Drajat ² Desa Sendang Duwur ² Desa Pacet ² Desa Claket ² Desa Purwosono ¹ Desa Argosasi ¹ Desa Cluring ¹ Desa Sumberasri ¹ Desa Lombang ² Desa Pekandangan Barat ² Desa Karduluk ¹ Desa Aeng Tongtong ¹ Desa Montok ¹ Desa Padelengan ¹ Desa Tanjung Bumi ¹ Desa Nipa ¹ Desa Sadang ¹ Desa Penglipuran ³ Desa Pengotan ² Kelurahan Bebalang ² Dusun Kayuambua, Desa Tiga ² Desa Songan B ² Desa Kintamani ² Desa Buahan ² Desa Suter ² Desa Sukawana ² Desa Abang Batu Dinding ² Desa Udisan ² Desa Kemenuh ³ Desa Bedulu ² Desa Blah Batuh ² Desa Mas ² Desa Batubulan ² Desa Bebetin ³ Desa Sawan ² Desa Ambengan ³ Desa Pacung ³ Desa Bukti ³ Desa Bengkel ² Desa Pinge ³ Desa Kerobokan ³ Desa Mekarsari ¹ Desa Sudimara ³ Desa Jatiluwih ² Desa Tegallingah ² Desa Belimbing ² Desa Soka ² Desa Buda Keling ³ Desa Sibetan ² Desa Timbrah ³ Desa Pekraman Jasri ² Desa Bugbug ² Desa Tenganan Pegeringsingan ³ Desa Antigo ³ Desa Besakih ² Desa Nongan ¹ Desa Padangbai ² Desa Sanur Kauh ³ Desa Kertalangu ² Desa Lembongan ³ Desa Ped Nusa Penida ³

NO

PROVINSI

NO

KABUPATEN/KOTA

196 Kab. Badung

NO

KECAMATAN

436 Kec. Abiansemal

-‐ Hal 12 -‐

NO 558 Desa Sangeh ²

NAMA DESA

NO

PROVINSI

18 NTB (31 desa) 8 = tahun pertama 13 = tahun kedua 10 = tahun ketiga

NO

KABUPATEN/KOTA

197 Kab. Lombok Barat

198 Kab. Lombok Utara

199 Kab. Lombok Timur

200 Kota Mataram

201 Kab. Sumbawa

202 Kota Bima

203 Kab. Bima

204 Kab. Lombok Tengah

205 Kab. Dompu

19 NTT (40 desa) 6 = tahun pertama 26 = tahun kedua 8 = tahun ketiga

206 Kab. Sumbawa Barat 207 Kab. Ende 208 Kab. Manggarai Barat

NO

KECAMATAN

437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

Kec. Narmada Kec. Batu Layar Kec. Gunungsari Kec. Sekotong Kec. Lingsar Kec. Pemenang Kec. Kayangan Kec. Gangga Kec. ….. Kec. Jerowaru Kec. Terara Kec. Ampenan Kec. Cakranegara Kec. Selaparang Kec. Labuan Badas Kec. Moyo Hilir Kec. Utan Rhee Kec. Labuhan Batas Kec. Asa Kota

456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469

Kec. Rasanae Timur Kec. Wawo Kec. Palibelo Kec. Tambora Kec. Jonggat Kec. Praya Barat Kec. Jonggat Kec. Hu'u Kec. Pajo Kec. Woja Kec. Tano Kec. Kelimutu Kec. Ende Utara Kec. Komodo

470 Kec. Sanonggoang

209 Kab. Lembata

471 Kec. Welak 472 Kec. Wulandari 473 Kec. Buyasuri 474 Kec. Ile Ape

210 Kab. Manggarai Timur 211 Kab. Ngada 212 Kab. Rote Ndao 213 Kab. Flores Timur

214 Kab. Belu 215 Kab. Sumba Timur 216 Kab. Alor

217 Kab. Timor Tengah Selatan 218 Kab. Manggarai

219 Kab. Nagekeo 220 Kab. Sika 20 KALIMANTAN BARAT (31 desa) 7 = tahun pertama 21 = tahun kedua 3 = tahun ketiga

221 Kota Singkawang 222 Kab. Sambas

223 Kab. Pontianak

475 476 477 478 479 480 481

Kec. Nubatukan Kec. Omesuri Kec. Borong Kec. Kotakomba Kec. Jerebu'u Kec. Riung Kec. Rote Barat

482 483 484 485 486 487 488 489

Kec. Tanjung Bunga Kec. Lewolema Kec. Larantuka Kec. Kakolo Mesak Kec. Atabua Selatan Kec. Panda Wai Kec. Rindi Kec. Alor barat laut

490 491 492 493 494 495

Kec. Kabola Kec. Alor Tengah Utara Kec. Fatumnasi Kec. Satar Mese Kec. Satar Mese barat Kec. Cibal

496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507

Kec. Mauponggo Kec. Aesesa Kec. Paga Kec. Lela Kec. Singkawang Selatan Kec. Singkawang Utara Kec. Pamangkat Kec. Jawai Selatan Kec. Paloh Kec. Sungai Kunyit Kec. Mempawah Timur Kec. Mempawah Hilir

-‐ Hal 13 -‐

NO 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637

NAMA DESA Desa Sesaot ³ Desa Senggigi ³ Desa Jatisela ³ Desa Sekotong Barat ² Desa Batu Mekar ¹ Desa Gili Indah ³ Desa Santong ² Desa Gelanggang ¹ Desa Timbanuh ² Desa Pemokong ² Desa Sukadadi ² Kelurahan Ampenan Tengah ² Desa Rungkang Jangkok ¹ Desa Mojok Barat ¹ Desa Karang Dima ³ Desa Poto ³ Desa Labuan Mapin ² Desa Labuhan Aji ² Desa Kolo ¹ Kelurahan Paruga ³ Kelurahan Rabadompu ¹ Desa Maria ³ Desa Panda ³ Desa Labuan Kenanga ² Desa Puyung ² Desa Tanah Awu ² Desa Sukarare ³ Desa Hu'u (Lakey) ² Desa Ranggo ² Desa Riwo ¹ Desa Mantar ¹ Desa Nuamuri ² Desa Ndetundora 1 ² Desa Komodo ³ Desa Gorontalo ² Desa Golombu ² Desa Nampar Macing (Kampung Tado) ² Desa Galang ² Desa Lamalera A ³ Desa Lamalera B ² Desa Beang ² Desa Petuntawa ¹ Desa Jontona ¹ Desa Bour ¹ Desa Wowong ¹ Desa Compang Teber ² Desa Watunggene ² Desa Tiworiwu ² Kelurahan Nangamese ² Desa Nemberala ³ Desa Bo'a ³ Desa Bantala ³ Desa Ilepadung ² Desa Lewokluok ² Desa Fatuketi ³ Desa Manuaman ¹ Desa Kuta ³ Desa Rindi ² Desa Alor Kecil ² Desa Alor Besar ² Desa Kopidil ² Kampung Takmala Desa Lembur Barat ¹ Desa Fatumnasi ³ Desa Pongkor ² Desa Todo ² Desa Compang Cibal ² Desa Wudi ² Desa Wajo ² Desa Tonggurambang ² Desa Wolowiro ² Desa Sika ² Kelurahan Bagak Sahwa ³ Kelurahan Setapuk Besar ² Desa Tanjung Batu ³ Desa Jawai Laut ² Desa Sebubus ² Desa Sungai Dungun ² Kelurahan Pulau Pedalaman ³ Kelurahan Terusan ²

NO

PROVINSI

NO

KABUPATEN/KOTA

224 Kota Pontianak 225 Kab. Sekadau

NO 508 509 510 511

KECAMATAN Kec. Pontianak Timur Kec. Matan Hilir Kec. Benua Kayong Kec. Muara Pawan

-‐ Hal 14 -‐

NO 638 639 640 641

NAMA DESA Kelurahan Dalam Bugis ² Desa Pematang Gadung ² Desa Negeri Baru ² Desa Sei Awan Kanan ²

NO

PROVINSI

NO

KABUPATEN/KOTA

NO

KECAMATAN

226 Kab. Kubu Raya

512 Kec. Sungai Kakap

227 Kab. Sintang

513 Kec. Rasau Jaya 514 Kec. Teluk Pakedai 515 Kec. Kelam Permai

516 Kec. Sepauk 517 Kec. Kayan Hilir 228 Kab. Kapuas Hulu

229 Kab. Kayong Utara 230 Kab. Sanggau

21 KALIMANTAN TIMUR (10 desa) 2 = tahun pertama 4 = tahun kedua 4 = tahun ketiga

231 232 233 234

Kab. Penajam Paser Utara Kota Samarinda Kab. Bulungan Kota Balikpapan

235 Kab. Berau

22 KALIMANTAN SELATAN (24 desa) 3 = tahun pertama 13 = tahun kedua 8 = tahun ketiga

236 Kab. Nunukan 237 Kota Banjarmasin

Kec. Embaloh Hulu Kec. Batang Lupar Kec. Embaloh Hilir Kec. Sukadana

522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536

Kec. Entikong Kec. Sekayam Kec. Kapuas Kec. Balai Kec. Penajam Kec. Samarinda Utara Kec. Tanjung Palas Kec. Balikpapan Timur Kec. Balikpapan Utara Kec. Balikpapan Barat Kec. Derawan Kec. Tallsayan Kec. Maratau Kec. Sebatik Kec. Banjarmasin Utara

238 Kab. Tabalong

537 Kec. Upau 538 Kec. …

239 Kota Banjarbaru 240 Kab. Hulu Sungai Selatan

539 Kec. Cempaka 540 Kec. Loksado

241 Kab. Tapin 242 Kab. Banjar

243 Kab. Hulu Sungai Utara

244 Kab. Hulu Sungai Tengah 245 Kab. Tanah Bumbu

23 KALIMANTAN TENGAH (30 desa) 10 = tahun pertama 12 = tahun kedua 8 = tahun ketiga

518 519 520 521

246 Kab. Tanah Laut 247 Kota Palangkaraya

541 542 543 544 545 546 547 548

Kec. Daha Utara Kec. Tapin Utara Kec. Candi Laras Selatan Kec. Astambul Kec. Aranio Kec. Sungai Tabuk Kec. Amuntai Tengah Kec. Amuntai Selatan

549 550 551 552 553 554

Kec. Hantakan Kec. Batang Alai Timur Kec. Sungai Danau Kec. Kusan Hilir Kec. Takisung Kec. Bukit Batu

555 Kec. Sebangau 556 Kec. Pahandut 557 Kec. Jekan Raya 248 Kab. Kotawaringin Timur 249 Kab. Kotawaringin Barat

250 Kab. Kapuas

251 Kab. Katingan

252 Kab. Barito Utara

558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570

Kec. M.B. Ketapang Kec. Teluk Sempit Kec. Arut Selatan Kec. Pangkalan Banteng Kec. Kotawaringin Lama Kec. Pangkalan Lada Kec. Kumai Kec. Kapuas Hilir Kec. Selat Kec. Mantangai Kec. Katingan Hilir Kec. Kamipang Kec. Sangalang Garing

253 Kab. Barito Selatan

571 Kec. Lahei Barat 572 Kec. Teweh Selatan 573 Kec. Dusun Selatan

254 Kab. Murung Raya

574 Kec. Uut Murung -‐ Hal 15 -‐

NO 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720

NAMA DESA Desa Sungai Kakap ² Desa Jeruju Besar ¹ Desa Rasau Jaya Umum ² Desa Sungai Nibung ¹ Desa Merpak ² Desa Kebong ² Desa Ensaid Panjang ² Desa Nanga Pari ¹ Desa Sungai Buaya ¹ Desa Tertung Mau ¹ Desa Menua Sadap ² Desa Melemba ² Desa Sungai Uluk Palin ² Desa Sedahan Jaya ² Desa Sutera ² Desa Nekan ² Desa Balai Karangan ² Desa Ilir Kota ¹ Desa Tamiang Mali ¹ Kelurahan Tanjung Tengah ³ Kelurahan Tanah Merah ³ Desa Teras Baru ³ Kelurahan Manggar Baru (Pantai) ³ Kelurahan Karang Joang ² Kelurahan Margo Mulyo ² Kelurahan Pulau Derawan ² Desa Tallsayan ¹ Desa Teluk Harapan ¹ Desa Tanjung Karang ² Kelurahan Sungai Jingah ³ Kelurahan Alalak Utara ³ Kelurahan Pangeran Rt 7 ² Desa Kinarum ³ Desa Warukin ¹ Desa Kambitin Raya ¹ Desa Banua Lawas ¹ Desa Pumpung ³ Desa Loklahung ³ Desa Hulu Banyu ² Desa Pandak Daun ² Desa Banua Halat Kiri ³ Desa Sungai Rutas ² Desa Kalampaian Tengah ³ Desa Artain ³ Desa Lok Baintan ² Desa Sungai Malang ² Desa Mamar ² Desa Jarang Kuantan ² Desa Pagat ² Desa Hinas Kiri ² Desa Angsana ² Desa Mattone ² Desa Takisung ² Kelurahan Sei Gohong ³ Kelurahan Kanarakan ² Kelurahan Kereng Bangkirai ³ Kelurahan Danau Tundai ³ Desa Pahandut Seberang ² Kelurahan Palangka ¹ Kelurahan Bukit Tunggal ¹ Desa Mentawa Baru Wulu ¹ Desa Ujung Pandaran ¹ Kelurahan Raja ² Desa Pangkalan Banteng ² Kelurahan Kotawaringin Hilir ² Desa Pangkalan Dewa ² Desa Kubu ² Kelurahan Dahirang ³ Desa Pulau Telo ¹ Desa Keladan ¹ Kelurahan Kasongan Lama ³ Desa Jahanjang ³ Desa Pendahara ¹ Desa Samba Bakumpai ¹ Desa Nihan Hilir ¹ Desa Butong ¹ Desa Danau Sadar ³ Desa Sanggu ³ Desa Tumbang Olong 1 ²

NO

PROVINSI

NO

KABUPATEN/KOTA

255 Kab. Seruyan

24 SULAWESI UTARA (38 desa) 19 = tahun pertama 15 = tahun kedua 4 = tahun ketiga

256 Kab. Pulang Pisau 257 Kab. Minahasa

258 Kota Tomohon

NO 575 576 577 578 579 580 581

KECAMATAN Kec. Seruyan Hilir Timur Kec. Seruyan Raya Kec. Hanau Kec. Kahayan Hilir Kec. Remboken Kec. Eris Kec. Tombariri

582 Kec. Kawangkoan 583 Kec. Tomohon Utara

584 Kec. Tomohon Selatan 259 Kota Manado

585 Kec. Bunaken

260 Kab. Kepulauan Talaud

267 Kab. Bolaang Mongondow Timur

586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603

268 Kab. Bolaang Mongondow Selatan

604 Kec. Bolaang Uki

269 Kab. Kepulauan Sangihe

605 606 607 608

Kec. Tabukan Tengah Kec. Tabukan Utara Kec. Siau Barat Kec. Palu Utara

609 610 611 612

Kec. Palu Selatan Kec. Galang Kec. Lamposio Kec. Banawa

613 614 615 616 617 618 619 620

Kec. Banawa Tengah Kec. Damsol Kec. … Kec. Balautak Kec. Bualemo Kec. Bunta Kec. Toili Kec. Luwuk

621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637

Kec. Balantak Kec. Kinovaro Kec. Kulawi Kec. Bangkurung Kec. Tinangkung Utara Kec. Banggai Kec. Buko Kec. Bulagi Kec. Sausu Kec. Ampibabo Kec. Karamat Kec. Biau Kec. Menui Kepulauan Kec. Bungku Tengah Kec. Mamuju Kec. Kalukku Kec. Papalang

261 Kab. Minahasa Selatan 262 Kab. Minahasa Utara

263 Kab. Minahasa Tenggara 264 Kota Bitung 265 Kab. Bolaang Mongondow 266 Kab. Bolaang Mongondow Utara

25 SULAWESI TENGAH (30 desa) 9 = tahun pertama 15 = tahun kedua 6 = tahun ketiga

270 Kab. Kepulauan Sitaro 271 Kota Palu

272 Kab. Tolitoli 273 Kab. Donggala

274 Kab. Banggai

275 Kab. Sigi 276 Kab. Banggai Kepulauan

277 Kab. Parigi Moutong 278 Kab. Buol 279 Kab. Morowali 26 SULAWESI BARAT (21 desa) 11 = tahun pertama 5 = tahun kedua 5 = tahun ketiga

280 Kab. Mamuju

281 Kab. Polman

Kec. Salibabu Kec. Nanusa Kec. Lirung Kec. Beo Utara Kec. Tumpaan Kec. Airmadidi Kec. Tombatu Kec. Ratatotok Kec. Kema Kec. Posumaen Kec. Tabukan Tengah Kec. Aertembaga Kec. Ranowulu Kec. Lolayan Kec. Bolaang Timur Kec. Kaidipang Kec. Bintauna Kec. Tutuyan

638 Kec. Budong-Budong 639 Kec. Topoyo 640 Kec. Campalagian -‐ Hal 16 -‐

NO 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799

NAMA DESA Desa Sungai Bakau ² Desa Bangkal ² Desa Derangga ² Desa Mintin ² Desa Pulutan ³ Desa Eris ² Desa Ranowangko ² Desa Mokupa ² Desa Kumu ² Desa Kolongan I ¹ Kelurahan Kakaskasen Dua ³ Kelurahan Kinilow ² Kelurahan Kakaskasen III ¹ Kelurahan Lahendong ² Kelurahan Pinaras ² Desa Malalayang Dua ³ Kelurahan Manado Tua II ² Desa Bahowo ¹ Desa Dalum ² Desa Kakorotan ² Desa Musi ¹ Desa Lobo ¹ Desa Arakan ² Desa Sawangan ³ Desa Kali Oki ² Desa Ratatotok Timur ² Desa Kema II ¹ Desa Bentenan Indah ¹ Desa Pananualeng ¹ Kelurahan Makawidey ² Kelurahan Batuputih Bawah ² Desa Bakan ¹ Desa Lolan ¹ Desa Boroko ¹ Desa Huntup ¹ Desa Tutuyan ¹ Desa Tombolikat ¹ Desa Beniha Timur ¹ Desa Salongo ¹ Desa Pananualeng ¹ Desa Lenganeng ¹ Desa Ondong ¹ Kelurahan Taipa ³ Kelurahan Pantoloan ² Kelurahan Nunu ² Desa Lalos ² Desa Oyom ² Kelurahan Labuan Bajo ² Kelurahan Boneoge ² Desa Towale ² Desa Sabang ³ Kelurahan Maahas ² Desa P. Dua ² Desa Taima ¹ Desa Tomeang ¹ Desa Saluan ¹ Desa Tontouan ¹ Desa Nambo Lempek Baru ¹ Desa Kampangar ¹ Desa Balane ¹ Desa Toro ³ Desa Lantibung ³ Desa Luk Sagu ² Desa Pasir Putih ² Desa Tatendeng ¹ Desa Lalandy ¹ Desa Sausu Peore ³ Desa Tomoli ³ Desa Busak II ² Kelurahan Kumaligon ² Desa Pulau Tiga ² Desa Sakita ² Desa Karampuang ³ Desa Sinyonyoi ³ Desa Bonda ¹ Desa Sisango ¹ Desa Kire ¹ Desa Tabolang ¹ Desa Katumbangang ¹

NO

PROVINSI

NO

KABUPATEN/KOTA

282 Kab. Mamuju Utara

NO

KECAMATAN

641 Kec. Sarudu

-‐ Hal 17 -‐

NO 800 Desa Sarudu ³

NAMA DESA

NO

PROVINSI

NO

KABUPATEN/KOTA

283 Kab. Majene

284 Kab. Mamasa

285 Kab. Polewali Mandar 27 SULAWESI SELATAN (33 desa) 10 = tahun pertama 19 = tahun kedua 4 = tahun ketiga

286 Kab. Bulukumba 287 Kota Palopo

288 Kab. Tana Toraja

289 Kab. Maros 290 Kab. Toraja Utara

291 Kota Makassar

292 Kab. Wajo 293 Kab. Gowa 294 Kab. Bantaeng

295 Kab. Luwu 296 Kab. Sinjai 28 SULAWESI TENGGARA (24 desa) 8 = tahun pertama 13 = tahun kedua 3 = tahun ketiga

297 Kab. Konawe 298 Kab. Konawe Selatan

299 Kota Kendari 300 Kab. Kolaka

301 Kota Bau-Bau 302 Kab. Buton Utara 303 Kab. Bombana 304 Kab. Wakatobi

305 Kab. Konawe Utara 306 Kab. Muna

29 GORONTALO (14 desa) 5 = tahun pertama 7 = tahun kedua 2 = tahun ketiga

NO

KECAMATAN

642 Kec. Sendana 643 Kec. Banggae Timur 644 Kec. Sendana

645 646 647 648 649 650 651 652 653 654

Kec. Banggae Kec. Pamboang Kec. Tammerodo Kec. Balla Kec. Sumarorong Kec. Nosu Kec. Balanipa Kec. Wonomulyo Kec. Bulukumba Kec. Mungkajang

655 656 657 658 659 660 661 662 663 664

Kec. Wara Barat Kec. Makale Kec. Makale Utara Kec. Rantetayo Kec. Bantimurung Kec. Bontoa Kec. Rantepao Kec. Tikala Kec. Sanggalangi Kec. Kesu

665 666 667 668

Kec. Sesean Suluara Kec. Kapala Pitu Kec. Ujung Pandang Kec. Tallo

669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693

Kec. Ujung Tanah Kec. Tempe Kec. Tanasitolo Kec. ….. Kec. Uluere Kec. Eremerasa Kec. Pa'jukukang Kec. Larompong Kec. Walenrang Kec. Tellulimpoe Kec. Sinjai Timur Kec. Puriala Kec. Mowila Kec. Tinanggea Kec. Lainea Kec. Kendari Barat Kec. Latambag Kec. Wolo Kec. Mawasangka Kec. Kokalukuna Kec. Kakaluna Kec. Kulisusu Kec. Kabaena Barat Kec. Kaledupa Kec. Wangi-Wangi Selatan

694 Kec. Tomia Timur 695 Kec. Wangi- Wangi 696 Kec. Sawa

309 Kota Gorontalo

697 698 699 700 701 702 703

310 Kab. Gorontalo

704 Kec. Limboto

307 Kab. Buton 308 Kab. Bone Bolango

Kec. Lohia Kec. Tikep Kec. Kapuntori Kec. Kabila Bone Kec. Tapa Kec. Batuda Pantai Kec. Kota Barat

-‐ Hal 18 -‐

NO 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878

NAMA DESA Desa Mosso ³ Desa Baurung ³ Desa Tallu Banua Utara ¹ Desa Binanga ¹ Desa Lambuang ¹ Kelurahan Pangali-ali ¹ Desa Bonde ¹ Desa Mekkatta ¹ Desa Balla Barat ² Desa Tadisi' ² Desa Batupapan ² Desa Tammejarra ² Desa Galeso ² Desa Balangtaroang ² Kelurahan Murante ² Kelurahan Latuppa ² Kelurahan Kambo ² Kelurahan Padang Lambe ³ Desa Tarongko ² Desa Lemo ³ Kelurahan Tapparan ¹ Kelurahan Leang-leang ³ Desa Salenrang ² Desa Limbong ² Kelurahan Tikala ² Kelurahan Pa'paelean ² Desa Sangbua ² Desa Nonongan ² Desa Sesean Matallo ¹ Desa Benteng Mamullu ¹ Kelurahan Lae-Lae ³ Kelurahan Tallo ² Kelurahan Lakkang ² Kelurahan Paropo ² Kelurahan Untia ² Kelurahan Gusung ² Kelurahan Atakkae ² Desa Pakkanna ² Desa Julubori ² Desa Bonto Lojong ¹ Desa Kampala ¹ Desa Baruga ¹ Desa Temboe ¹ Desa Ilang Batu ¹ Desa Mannanti ¹ Desa Kaloling ¹ Desa Sonay ² Desa Ranombayasa ² Desa Lalonggasu ¹ Desa Polewali ¹ Kelurahan Watu-watu ² Kelurahan Ulunggolaka ³ Desa Tamborasi ² Desa Gumanano ² Kelurahan Liwuto ¹ Kelurahan Kadolomoko ³ Kelurahan Bone Lipu ² Kelurahan Sikeli ² Kelurahan Buranga ³ Desa Liya Togo ² Desa Kapota ² Desa Mola Selatan ¹ Desa Mola Bahari ¹ Desa Kahianga ¹ Desa Waha Utama ¹ Desa Pudonggala ² Desa Ulu Sawa ² Desa Lohia ² Desa Lasama ² Kelurahan Watumotobe ¹ Desa Olele ³ Desa Meranti ² Desa Bongo ¹ Kelurahan Pohe ² Kelurahan Dembe 1 ³ Kelurahan Benteng Otanaha ¹ Desa Tanjung Keramat ¹ Kelurahan Bulota ²

NO

PROVINSI

30 MALUKU (22 desa) 12 = tahun pertama 8 = tahun kedua 2 = tahun ketiga

NO

KABUPATEN/KOTA

NO

KECAMATAN

311 Kab. Gorontalo Utara

705 Kec. Morano 706 Kec. Sumalata

312 Kab. Pohuwato

707 708 709 710 711 712

313 Kab. Boalemo 314 Kota Ambon 315 Kab. Maluku Tengah

Kec. Popayato Kec. Paguat Kec. Botumoito Kec. Sirimau Kec. Leitimur Kec. Banda

713 Kec. Seram Utara

316 Kab. Maluku Tenggara Barat

714 Kec. Amahai 715 Kec. Saparua 716 Kec. Tanimbar Selatan

317 Kab. Seram Bagian Barat

717 Kec. Kairatu

718 Kec. Seram Barat

318 Kab. Seram Bagian Timur 319 Kab. Kepulauan Aru

31 MALUKU UTARA (30 desa) 10 = tahun pertama 17 = tahun kedua 3 = tahun ketiga

322 Kab. Halmahera Barat

722 723 724 725 726

323 Kab. Halmahera Selatan 324 Kab. Kepulauan Sula 325 Kab. Pulau Morotai

727 Kec. Kaiyoa 728 Kec. Mangoli Tengah 729 Kec. Morotai Selatan

326 Kab. Halmahera Tengah

730 731 732 733 734

Kec. … Kec. … Kec. … Kec. … Kec. Pulau Ternate

735 736 737 738 739 740 741

Kec. … Kec. … Kec. … Kec. Tobelo Selatan Kec. Kao Kec. Galela Barat Kec. Tobelo

742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753

Kec. Maba Utara Kec. Wasile Tengah Kec. Wasile Utara Kec. Wasile Timur Kec. … Kec. … Distrik Rosaor Distrik Kokas Distrik Fak-Fak Tengah Distrik Manokwari Timur Distrik Manokwari Utara Kec. Sorong Barat

320 Kab. Maluku Tenggara 321 Kota Tidore Kepulauan

327 Kota Ternate

328 Kab. Halmahera Utara

329 Kab. Halmahera Timur

32 PAPUA BARAT (19 desa) 3 = tahun pertama 13 = tahun kedua 3 = tahun ketiga

719 Kec. Elpaputih 720 Kec. Gorong 721 Pulau-Pulau Aru

330 Kab. Teluk Wondama 331 Kab. Fak Fak 332 Kab. Manokwari 333 Kota Sorong 334 Kab. Sorong 335 Kab. Raja Ampat

Kec. Aru Selatan Timur Kec. Kei Kecil Kec. Tidore Kec. Tidore Selatan Kec. Jailolo

754 Distrik. Aimas 755 Distrik Mariat 756 Distrik Misool Selatan 757 Distrik Waigeo Selatan 758 Distrik Waigeo Barat 759 Distrik Batanta Utara

33 PAPUA (25 desa)

336 Kab. Waropen

760 Kec. Urei Faisei

337 Kota Jayapura

761 Distrik Abepura 762 Distrik Muara Tami -‐ Hal 19 -‐

NO 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957

NAMA DESA Desa Dunu ² Desa Buladu ¹ Desa Monano ¹ Desa Torosiaje ² Kelurahan Libuo ² Desa Bolihutuo ² Desa Soya ¹ Desa Hutumuri ¹ Desa Dwi Warna ¹ Desa Merdeka ¹ Desa Sawai ¹ Desa Saleman ¹ Desa Rutah ¹ Desa Paperu ¹ Desa Sifnana ³ Kelurahan Saumlaki ¹ Desa Kairatu ³ Desa Waimital ² Desa Rumahkay ² Desa Piru ¹ Desa Pulau Osi ¹ Desa Elpaputih ¹ Desa Kataloka ² Desa Durjela (P Wamar) ² Desa Wangel ( Pantai kora ever) ² Desa Ujir ² Desa Karey (P Trangan ) ² Desa Ohoi Sathean ² Kelurahan Gurabunga ² Desa Maregam ² Desa Tuada ³ Desa Gamtala ² Desa Guaemaadu ² Desa Siko ² Desa Capalulu ² Desa Daruba-Dodola ³ Desa Pandanga ² Desa Kolorai ² Desa Raja ¹ Desa Buho Buho ¹ Desa Were ² Desa Tepeleo ¹ Desa Sulamadaha ³ Desa Takome ² Desa Togolobe ¹ Desa Mado ¹ Desa Dorariisa ¹ Desa Kupa-Kupa ² Desa Kao ² Desa Duma ² Desa Kakara ¹ Desa Kumo ¹ Desa Jara-Jara ² Desa Hate Tabako ² Desa Labi-Labi ² Desa Dakaino ² Desa Bicoli ¹ Desa Foli ¹ Kampung Rosaor ³ Kampung Patimburak ³ Kampung Air Besar ³ Desa Mansinam ¹ Desa Nuni ² Desa Saoka ² Desa Tanjung Kasuari ² Desa Malawele ² Desa Klamalu ² Kampung Yellu ² Kampung Harapan Jaya ² Kampung Yenbeser ² Kampung Friwen ² Kampung Saloi ² Kampung Selpele ² Kampung Yensawai ² Kampung Arefi ² Desa Paradoi ¹ Desa Mambui ¹ Kampung Nafri ² Kampung Skow Mabo ²

NO

PROVINSI 3 = tahun pertama 22 = tahun kedua

NO

KABUPATEN/KOTA

NO

KECAMATAN

763 Distrik Jayapura Utara

-‐ Hal 20 -‐

NO

NAMA DESA

958 Kampung Skow Sae ² 959 Kampung Kayu Batu ² 960 Kampung Holtekamp ²

NO

PROVINSI

NO

KABUPATEN/KOTA

NO

KECAMATAN

338 Kab. Jayapura

764 765 766 767 768

Distrik Sentani Timur Distrik Nimbokrang Distrik Demta Kec. Raveni Rata Kec. Sentani

339 Kab. Asmat 340 Kab. Kepulauan Yapen

344 Kab. Jayawijaya

769 770 771 772 773 774 775 776 777

Distrik Agats Kec. Kosiwo Distrik Yapen Selatan Kec. Hitalipa Kec. Homeyo Kec. Owi Distrik Kaur Distrik Napan Distrik Kurulu

345 Kab. Supiori

778 Distrik Muliama 779 Distrik Supiori Timur

341 Kab. Intan Jaya 342 Kab. Biak Numfor 343 Kab. Nabire

Ket : ¹) : Tahun pertama ²) : Tahun kedua ³) : Tahun ketiga

-‐ Hal 21 -‐

NO 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980

NAMA DESA Kampung Ayapo ² Kampung Berap ² Kampung Tarfia ² Desa Ormu Wari ¹ Desa Sereh ¹ Desa Yoboi ¹ Desa Suru ² Desa Aromarea ² Desa Mariadei ² Desa Sabisai ² Desa Kulapa ² Kampung Adoki ² Kampung Kwatisore ² Kampung Mambor ² Kampung Yiwika ² Kampung Sopaima ² Kampung Obya ² Kampung Muliama ² Desa Soren Didori ² Desa Wafor ²

MA PNPM MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013 PAGU ANGGARAN DESA WISATA (Rp) 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 -‐ Hal 22 -‐

PAGU ANGGARAN DESA WISATA (Rp) 100,000,000 100,000,000

-‐ Hal 23 -‐

PAGU ANGGARAN DESA WISATA (Rp) 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 -‐ Hal 24 -‐


-‐ Hal 25 -‐



PAGU ANGGARAN DESA WISATA (Rp) 75,000,000

-‐ Hal 28 -‐



-‐ Hal 30 -‐

PAGU ANGGARAN DESA WISATA (Rp) 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 70,000,000 -‐ Hal 31 -‐



-‐ Hal 33 -‐


PAGU ANGGARAN DESA WISATA (Rp) 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

-‐ Hal 35 -‐




-‐ Hal 38 -‐

PAGU ANGGARAN DESA WISATA (Rp) 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100,000,000 -‐ Hal 39 -‐


PAGU ANGGARAN DESA WISATA (Rp) 100,000,000 100,000,000 100,000,000

-‐ Hal 41 -‐

PAGU ANGGARAN DESA WISATA (Rp) 100,000,000 100,000,000 100,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 86,275,000,000

-‐ Hal 42 -‐

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR

Recommend Documents