JL. RADEN WIJAYA NO 15 TELP. (0321) JOMBANG

JL. RADEN WIJAYA NO 15 TELP. (0321) 8493687 JOMBANG

KATA PENGANTAR

Teriring puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas segala rahmat dan hidayah-Nya Dinas Sosial Kabupaten Jombangtelah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2017, yang didalamnya memuat gambaran kinerja tahun sebelumnya serta program dan kegiatan yang disusun dalam upaya mewujudkan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2014-2018. Semua kebijakan rencana kerja tersebut berorientasi dalam satu kesatuan kerangka tujuan yaitu mewujudkan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima, melalui terbentuknya organisasi dan sistem kelembagaan daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan daerah, sesuai peraturan yang berlaku, didukung kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah yang semakin profesional agar mampu menyelenggarakan ketatalaksanaan pemerintahan yang makin berkualitas untuk menjawab dinamika proses pembangunan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel.

Jombang, 2017 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang

SUKAR, SH,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19570328 197903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................................................

I

DAFTAR ISI ..............................................................................................................................................

II

BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................................................

1

1.1.

Latar Belakang . .......................................................................................................

1

1.2.

Landasan Hukum ....................................................................................................

3

1.3.

Maksud dan Tujuan ................................................................................................

4

1.3.1 Maksud ............................................................................................................

4

1.3.2 Tujuan ...............................................................................................................

4

Sistematika Penulisan ...........................................................................................

4

1.4.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....................................................................

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

22

dan Fungsi SKPD .....................................................................................................

25

2.4.

Review terhadap rancangan penyesuaian RKPD.......................................

26

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ……………. ..............................

40

BAB III TUJUAN, PROGRAM DAN SASARAN, KEGIATAN 3.1.

Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ...................................

41

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja ...................................................................................

42

3.2.1 Tujuan ..............................................................................................................

43

3.2.2 Sasaran ............................................................................................................

44

Usulan Program dan Kegiatan ...........................................................................

45

3.3.

BAB IV PENUTUP

7

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

:

Tahapan Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2017 .........................................

Tabel 2.1

:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial

2

Kabupaten Jombang Dan Pencapaian Renstra Skpd S/D Tahun 2016 ..........

8 13

Tabel 2.2

:

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 ................................................................

Tabel 2.3

:

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2016 .........................................................................................

17

Tabel 2.4

:

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2016 ...................

24

Tabel 2.5

:

Review Rancangan Penyesuaian RKPD Tahun 2017 .............................................

28

Tabel 3.1

:

Usulan Program Dan Kegiatan Tahun 2017 ...............................................................

47

Tabel 3.2

:

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 ....................................................................................

51

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS SOSIAL Jl. Raden Wijaya No. 15(61411) Telp. (0321)8493687 JOMBANG

PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/

/415.20/2017

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

Menimbang

: a.

bahwa

untuk

meningkatkan

ketepatan

dalam

melaporkan

pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelasanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a,

perlu

menetapkan

Peraturan

Kepala

Dinas

Sosial

Kabupaten Jombang tentang Penetapan Rencana Kerja; Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instalasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 2. Peraturan

Presiden

Akuntabilitas

Kinerja

Nomor

29

Instansi

Tahun

2014

Pemerintah

tentang

Sistem

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008

tentang

Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 4. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tekns Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Perangkat

Daerah

Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun

2016

Nomor

8/D,

Tambahan

Lembaran

Daerah

KabupatenJombang Nomor 8/D) 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jombang

Perubahan Nomor

Pembangunan

Atas 10

Peraturan

Tahun

Jangka

2010

Menengah

Daerah

Kabupaten

Tentang

Rencana

Daerah

(RPJMD)

KabupatenJombangTahun 2014-2018; 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DI DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG Pasal 1 Rencana Kerja merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pasal 2 Rencan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3 Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun sebelumnya diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 4 Peraturan Kepala Rencna Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

.

Ditetapkan di

: Jombang

Pada tanggal

: 04

2017

BAB I

Pendahuluan

I. I LATAR BELAKANG Rencana kerja satuan kerja perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2017 merupakan Dokumen Perencanaan SKPD Dinas Sosial untuk periode satu tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis SKPD Dinas Sosial Kabupaten Jombang 2014-2018 yang diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pelaku pembangunan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat Kabupaten, dan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja SKPD pada tahun sebelumnya dan tahun sedang berjalan sertam engacu pada kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa timur Penyusunan Rencana SKPD merupakan amanat Undang undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pelaksanaan dari Undang –undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Jombang merupakan pedoman bagi Kepala dinas, sekretaris, Kepala Seksi didalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan social yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing kepala seksi. Selanjutnya Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2017 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun anggaran 2017. Renja SKPD sangat terkait dengan Renstra yang merupakan penjabaran dari program dan kegiatan prioritas sebagai pelaksanaan visi dan misi yang memuat sasaran kinerja dengan pagu indikatif dan pendanaan dengan perkiraan maju di tahun-tahun berikutnya.jadi dapat disimpulkan bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran tahunan yang jika dikumpulkan akan disusun dalam Renstra.

Tabel 1.1 Tahapan Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2017

Penyusunan

Persiapan

Forum SKPD

Penetapan Renja

Rancangan Renja Pembentukan

SK

Orientai Penyusunan Agenda tim Kerja Penyiapan

Tahapan

Data/

Informasi

Penyusunan rancangan yang mengacu pada RKPD Kabupaten dan Renstra Dinsos Evaluasi program dan kegiatan Memecahkan masalah yang dihadapi Usulan program/kegiatan

Penyelarasan

Penyempurnaan

program/kegiatan

rancangan renja

Penajaman indikator dan target

Verifikasi

kinerja

rancangan renja Penyelarasan program / kegiatan antar

SKPD

Penyesuaian pendanaan program

oleh Bappeda Pengesahan Bupati Penetapan Kepala

dan kegiatan

Bappeda

Lebih jelas tahapan dan proses yang mesti dilakukan dalam penyusunan renja Dinas Sosial Tahun 2017 adalah sebagai berikut : I.

Tahapan Persiapan meliputi proses (1) Pembentukan SK tim penyusun renja (2) Orientasi tim kerja (3) Penyusunan agenda tim kerja (4) Penyiapan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan renja Dinas Sosial.

II. Tahapan Penyusunan rancangan renja Dinas Sosialtahun 2017 meliputi proses (1) penyusunan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Tahun 2017 dan Review Renstra Dinas Sosial Tahun 2014-2018 (1) mengacu pada evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya (2) memecahkan masalah yang edang dihadapi (3) berdasarkann usulan program dan kegiatan dari masyarakat. III. Pelaksanaan Forum SKPD. Peserta forum SKPD terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan, SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota. Dimana teknik pelaksanaan forum SKPD tidak diatur secara rinci dalam Permendagri 54 tahun 2010, namun disarankan agar dapat dilakukan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalamsatu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan (Permendagri 54/2010 pasal 149 ayat (2). Adapun tujuan pelaksanaan forum SKPD adalah untuk : a) Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;

b) Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; c) Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugasdan fungsi masing-masing SKPD; dan d) Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan surat edaran Bupati tentang rancangan awal RKPD. IV. Penetapan Renja Dinas Sosial Tahun 2017. Proses penetapan Renja Dinas Sosial dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2017. Langkah terakhir proses dari penyusunan rancangan Renja Dinas Sosialadalah melakukan penyempurnaan berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap renja Dinas Sosial oleh tim penyusun RKPD. Verifikasi dilakukan untuk memastikan rancangan Renja Dinas Sosial sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD selanjutnya disampaikan oleh kepala Dinas Sosial kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, proses akhir adalah ditetapkannya Renja Dinas Sosial 2017 melalui Keputusan Dinas Sosial I. II LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana KerjaDinas Sosial Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang. 5. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Bupati Jombang No. 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jombang tahun 2009 – 2014. 9. Peraturan Bupati Jombang No. 27 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

I. III

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa rencana kerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun Tahun 2017 merupakan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuaia manat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD membuat prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2017 ditetapkan dengan maksud: 1.

Menyediakan acuan resmi dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan untuk menentukan prioritas – prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 20162017 dapat tercapai.

2.

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3.

Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan ( stakeholders ) tentang rencana pembangunan tahunan.

4.

Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Jombang 2014-2018 Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2017 dimaksudkan

menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017. 1.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Sosial Kabupaten jombang Tahun 2017 adalah: 1.

Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematik.

2.

Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintah dan pembangunan.

3.

Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

4.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas social Kabupaten Jombang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

5. I. IV

Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana kerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten Jombang Tahun 2017 sebaga implementasi perencanaan Pembangunan tahunan, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan penyesuaian Renja SKPD agar subtansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahamai dengan baik 1.1.

Latar Belakang Pada bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang penyesuaian Renja SKPD, proses penyusunan penyesuaian Renja SKPD, keterkaitanantara penyesuaian renja SKPD dengan dokumen penyesuaian RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya RAPBD.

1.2.

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3.

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Penyesuaian Renja SKPD

1.4.

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta sususnan garis besar isi dokumen

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra SKPD Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu (tahun n-2 atau 2015) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 atau 2016) dengan mangacu pada APBD tahun berjalan (2016) yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun sebelumnya. Pencapaian sasarna daerah maupun SKPD yang dilaksanakan dengan mendorong peran serta masyarakat.

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, dan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3.

Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan antara rancangan penyesuaian RKPD dengan analisis Kebutuhan 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (bila sudah dilakukan) Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan provinsi Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, khususnya penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nsional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 3.2. Tujuan dan sasaran Penyesuaian Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD. 3.3. Program dan kegiatan Berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, missal: Pencapaian visi misi kepala daerah, Pencapaian MDGS, Pengentasan kemiskinan, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,dan Pengembangan daerah terisolir.

BAB IV

PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Visi menurut Undang Undang 25 tahun 2014 adalah keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, hal ini menunjukkan bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jombang harus dicapai dalam tahun 2018, untuk itu RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 adalah merupakan penjabaran dan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta RPJM Nasional. Adapun Visi Kabupaten Jombang adalah “JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”. Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Jombang tersebut maka ada 5 misi yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama; 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau; 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata; 4. MenyediakanInfrastruktur Dasar Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan; 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih. Dari semua 5 misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam misi Kabupaten Jombang salah satunya yang merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan yaitu misi – 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama. Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang pada tahun 2016 melaksanakan 12 Program dan 38 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan rekapiltulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2014-2018 sampai dengan tahun 2016. Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2016 telah terealisasikan sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.pengukuran kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016

Targ et Renj a SKP D tahu n 201 4

Real isasi Renj a SKP D Tah un 201 4

Ting kat Real isasi (%)

Targe t progr am dan kegiat an (Renja SKPD tahun n-1) 2015

5

6

7

8

9

10%

10%

10%

10%

100

10%

280 org

280 org

230 org

230 org

100

250 org

460

33,33

150 org

150 org

100 org

100 org

100

130 org

200

27,78

90 org

90 org

50 org

50 org

100

70 org

100

22,22

Muncul nya 2 nama tokoh pahlawa n

Munculnya 2 nama tokoh pahlawan

Pengu sulan nama tokoh

10 buku

Kajia n sejar ah dan semi nar 10 buku

100

10 buku

Kajia n sejar ah dan semi nar 10 buku

100

10 buku

20

40

3 lokasi

3 lokasi

3 lokas i

3 lokas i

100

3 lokasi

6

40

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiat an

Indikato r Kinerja Program (outcom es)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Progra m (Renstr a SKPD) Tahun 2016

1

2

3

4

1

Urusan SOSIAL

1

Bidang Urusan SOSIAL Program penanganan PMKS

Persenta se PMKS yang mendapa tkan pemberd ayaan Jumlah PMKS yang menerim a pemberd ayaan Jumlah PMKS yang menerim a bimbinga n mental dan psikologi positif Jumlah PMKS yang menerim a bantuan sosial Jumlah tokoh perintis kepahla wanan yang teridenti fikasi Jumlah peserta sosialisasi kepahlaw anan keperinti san perjuanga n Jumlah Taman Makam Pahlawan yang

1

Pemberdayaan PMKS

Bimbingan Sosial bagi PMKS

Rehabilitasi dan bantuan sosial bagi PMKS

Program partisipasi sosial masyarakat

Sosialisasi Kepahlawanan Keperintisan, Perjuangan

Pemeliharaan sarana taman makam pahlawan

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program Realisasi dan Target Kegiatan Renstra s/d (%) tahun berjalan 2015 (tahun n1) 10=(5+7 11=(10/4 +9) )

Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Kecil

Program penyediaan sarana dan prasarana sosial Peningkatan kualitas sarana sarana dan prasarana sosial

Pembangunan/p eningkatan rumah pelayanan sosial Fasilitasi Rumah Pelayanan Sosial

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna

Pemberdayaan karang wedha

Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat

Pendataan

dan

dipelihar a Jumlah yang menerim a bantuan bagi pedagang sayur keliling Rasio LKS dgn PMKS Jumlah sarana dan prasarana lembaga kesejahte raan sosial yang ditingkat kan Jumlah Rumah Pelayana n Sosial yang dibangun Jumlah sarana dan prasarana pada LBK dan RPTC yang ditingkat kan persenta se Lembaga Kesejaht eraan Sosial akftif melakuk an pelayana n kesejaht eraan sosial Jumlah PSKS yang dilatih Jumlah karang taruna yang diperdaya kan Jumlah karang wedha yang dibantu Jumlah pseserta yang mengikut i Pelatihan Ketrampil an Pekerja sosial bagi PSM Jumlah

0

0

0

0

0

0

100 : 55.093

100 : 55.093

100 : 57.10 9

100 : 57.10 9

0

100 : 56.530

20 lembaga

20 lembaga

10 lemb aga

10 lemb aga

100

15 lembag a

385

75

Pemban gunan

Pembangunan

Mast er Plan

Mast er Plan

100

Pemba nguna n

150

100

0

0

0

0

0

0

130

80

100%

100%

59%

59%

100

100%

100

80

250 org

250 org

85 org

85 org

100

225 org

612

80

120 org

120 org

50 org

50 org

100

100 org

550.845

80

100 org

100 org

80 org

80 org

100

80 org

385

80

100 org

100 org

60 org

60 org

100

100 org

150

80

306 Desa

306 Desa

306

306

100

306

130

80

3.060

100

100

Pengelolaan Data PMKS, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Verifikasi dan validasi Data Rumah Tangga Miskin Program Perlindungan Jaminan Sosial

Koordinasi/Fasili tasi PKH

Fasilitasi pelayanan jaminan sosial bagi keluarga miskin

Penyediaan sarana prasarana layanan sosial tanggap darurat

Fasilitasi Distribusi Raskin

Bantuan Sosial Bagi Fakir Miskin

Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Fasilitasi pasar murah bagi rumah tangga miskin

data PMKS terpusat Jumlahda ta PBI yang falid sesuai kuwota Prosenta se penerim a bantuan sosial Jumlah petugas Administr asi dan Pembinaa n PKH yang dibina Jumlah pemegan g kartu jaminan Sosial/ Kartu Jombang Sehat Jumlah sarana prasarana layanan sosial tanggap darurat yang tersedia Jumlah Desa yang terfasilita si Distribusi Raskin Jumlah penerima kebutuha n sembako pada abang becak,pe mulung dan pasukan kuning Jumlah orang yang menerim a kebutuha n sembako bagi disabilita s selama 1 tahun Jumlah orang yang menerim a Kebutuha n Pokok Keluarga Miskin Menjelan

0

0

Desa

Desa

Desa

0

0

0

100

80%

80%

100

0

27%

100

100

21 kec

40

80

0

3.000

100

85,71

21 kec

21 kec

21 kec

21 kec

0

0

0

0

140 paket bantuan

140 bantuan

100 paket bantu an

100 paket bantu an

100

120 paket bantua n

200

paket

-

-

-

-

-

-

306

-

-

-

-

-

-

7.500

50

-

-

-

-

-

-

4.459

50

8.700 orang

8.700 orang

100

2.200

50

Fasilitasi Kegiatan Rumah Pelayanan Sosial

Perlindungan dan Jaminan sosial layanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Revitalisasi Bina Loka karya

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala/se

g Ramadha n dan Lebaran Jumlah peserta pelayana n Sosial bagi PMKS Jumlah orang yang mempero leh Perlindun gan dan Jaminan Sosial Kesehata n Masyarak at dalam KJS Jumlah sarana dan prasarana pelayana n sosial di lokasi Bina Karya Presenrta se Penunjan g Kelancara n Administr asi Perkantor an Jumlah tenaga honorer yang digaji Jumlah pelayana n administr asi perkantor an guna meningka tnya kinerja aparatus Persenta se Sarana prasaran a aparatur yang menunja ng kinerja pelayana n Jumlah peralatan dan perlengka pan gedung kantor yang tersedia Jumlah gedung

I unit Rumah Layanan Sosiaal

I unit Rumah Layanan Sosiaal

0

0

12.400

12.400

9.990 org

9.990 org

30

30

75 klien

100%

100%

12 bulan

I unit Rumah Layana n Sosiaal

-

100

100

14.810

20.000

119,43

75 klien

100

30

30

97,88

100 %

100 %

100

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

30

80

100%

100%

100 %

100 %

100

100%

30

80

41 unit

41 unit

0%

0%

7 unit

7 unit

7 unit

7 unit

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0%

100

80

7 unit

2

80

1 tahun

4

80

dang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala/se dang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Penyusunan rencana strategi SKPD

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan SKPD

kantor/b angunan penduku ngnya yang terpelihar a Jumlah kendaraa n dinas/ke ndaraan operasion al yang terpelihar a Presentas e kualitas kinerja aparatus Jumlah Pakaian Khusus (olahraga ) untuk pegawai Nilai Evaluasi AKIP

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

100%

100%

100 %

100 %

100

100%

0

0

0

0

0

25

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100%

Jumlah dokumen Renstra SKPD sebagai dokumen perencan aan lima tahunan Jumlah dokumen Renja SKPD tahunan sebagai rencana program/ kegiatan SKPD

0

0

0

0

0

0

2

60

10 dokume n

10 dokumen

10 doku men

10 doku men

100

10 dokum en

25

60

Jumlah dokumen pelapora n dan laporan Akuntabil itas Kinerja sesuai aturan Jumlah dokumen pelapora n kinerja dan keuangan disusun tepat waktu

100%

100%

100 %

100 %

100

100%

20

60

10 dokume n

10 dokumen

10 doku men

10 doku men

100

10 dokum en

2

60

8

80

100

25

80

Analisis Kinerja Pelayanan Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kota Bandung sebagai

penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolok ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut : a. Sarana dan prasarana sosial seperti panti yang ada di Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2016 sebanyak 40 Panti Sosial, b. Prosentase penanganan PMKS yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang pada tahun 2016 sebesar 80%, jumlah PMKS yang ditangani pada Tahun 2016 sebanyak 42.474 orang dari jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Jombang sebanyak 55.093 orang;. Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2016 Pagu Anggaran

Realisasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

533.866.200 45.600.000 488.266.200 57.154.996

520.504.308 45.600.000 474.904.308 53.578.996

97,50 100

20.534.996 7.790.000

20.534.996 7.790.000

100 100

28.830.000

25.254.000

87,60

Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas dan Pakaian khusus lainnya Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Program Penanganan PMKS Pemberdayaan PMKS Fasilitasi PKH Fasilitasi Pasar Murah bagi Rumah Tangga Miskin Bimbingan Sosial bagi PMKS Rehabilitasi dan bantuan sosial bagi PMKS Fasilitasi Kegiatan Rumah Pelayanan Sosial Perlindungan dan jaminan sosial layanan kesehatan bagi masyarakat miskin Penyediaan sarana prasarana layanan sosial tanggap darurat Program Partisipasi Sosial Masyarakat Sosialisasi Kepahlawanan Keperintisan, Perjuangan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana

12.000.000 12.000.000

11.880.000 11.880.000

99

11.000.000

10.942.000

7.100.000 10.200.000 711.738.004 114.250.000 90.923.004 111.690.000 38.075.000 119.175.000 97.250.000 92.850.000

7.090.000 3.852.000 710.772.986 114.070.000 90.728.000 111.690.000 37.943.226 119.175.000 96.855.760 92.761.000

99,86 98,77

47.600.000

47.550.000

99,89

29.775.000 29.775.000

28.184.400 28.184.400

94,66

377.052.400

348.007.000

No

Program /kegiatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Capaian Anggaran

99,84 99,79 100 99,65 100 99,64 99,90

8.

9.

10.

11.

12.

Sosial Peningkatan kualitas sarana dan prasarana social Revitalisasi Bina Lokakarya Pembangunan/peningkatan rumah pelayanan social Pemberdayaan kelembagaan kessos Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Pembinaan Dan Pemberdayaan Karang Taruna Pemberdayaan karang werdha Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Peningkatan kualitas kelembagaan pelatihan kerja Pelatihan kewirausahaan Peningkatan Kesempatan Kerja Fasilitasi bursa kerja Peningk. Pelayanan tenaga kerja warga negara asing Peningkatan Pelayanan CTKI dan Pembinaan Purna TKI Kab. Jombang Perluasan Kesempatan Kerja Mandiri Program Pengembangan Kerjasama dengan Wilayah Pengiriman Transmigran Kerjasama Penempatan Transmigran Antar Daerah Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

31.500.000 25.000.000 320.552.400

27.996.000 23.975.000 296.036.000

88,88 95,90 92,35

347.445.400 62.699.000 93.625.000 27.150.000 73.220.500 80.750.000

313.723.300 54.116.200 82.507.500 23.712.000 62.892.600 80.554.000

86,31 88,13 87,34 85,89 99,76

10.000.000

9.941.000

99,41

202.522.000

201.791.490

193.430.000

192.739.490

99,64

9.092.000 0 451.134.900 144.919.900 67.296.500

9.052.000 0 427.235.910 144.662.320 65.086.590

99.56 -

124.333.000

106.581.500

85,72

114.585.500 47.222.600

110.905.500 46.265.000

96,79

47.222.600

46.265.000

97,97

454.058.500

446.633.500

21.082.000

20.982.500

99,39

215.050.000

213.550.000

99,30

161.576.000

155.751.000

96,39

56.350.000

56.350.000

100

99,82 96,72

Dari 12 Program dan 38 Kegiatan ada beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya KEGIATAN Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial sangat rendah dikarenakan pada tahun 2016 ada rasionalisasi anggaran yang didasarkan pada skala prioritas, tetapi secara keseluruhan nilai rata rata capaian kinerja sebesar 83,16%. Jumlah anggaran tahun 2016 Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang sebesar Rp. 3.235.000.000,- dengan 12 Program dan 38 kegiatan.

Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.119.518.890,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,43 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 96,43% terdiri dari 12 Program urusan wajib. Program urusan wajib: 1.

Program

pelayanan

Administrasi

Perkantoran

dianggarkan

sebesar

Rp.

533.866.200,- dan realisasi sebesar Rp. 520.504.308,- didukung kegiatan sebagai berikut: 1.1. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dianggarkan sebasar Rp.57.154.996,- dan realisasi sebesar Rp. 53.578.996,- didukung kegiatan sebagai berikut: 2.1. Pengadaan Saran Dan Prasarana Gedung Kantor 2.2. Pemeliharaan Rutin /Berkala/Sedang/Berat Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor 2.3. Pemeliharaan

Rutin/Berkala/Sedang/Berat

Kendaraan

Dinas/Kendaraan

Operasional 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.880.000,- di dukung kegiatan sebagai berikut: 3.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

4.

Program Perencanaan Strategis Dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp. 11.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.942.000,- di dukung kegiatan sebagai berikut: 4.1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 4.2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

5. Program Penanganan PMKS dianggarkan sebesar Rp. 711.768.004,- dan realisasi sebesar Rp. 710.772.986,- di dukung kegiatan sebagai berikut: 5.1. Pemberdayaan PMKS 5.2. Fasilitasi PKH 5.3. Fasilitasi Pasar Murah Bagi Rumah Tangga Miskin 5.4. Bimbingan Sosial Bagi PMKS 5.5. Rehabilitasi Dan Bantuan Sosial Bagi PMKS 5.6. Fasilitasi Kegiatan Rumah Pelayanan Sosial 5.7. Perlindungan dan Jaminan Sosial Layanan Kesejahteraan bagi Masyarakat Miskin 5.8. Penyediaan sarana prasarana layanan sosial tanggap darurat

6. Program Partisipasi Sosial Masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 29.775.000,- dan realisasi sebesar Rp. 28.184.400,- didukung kegiatan sebagai berikut: 6.1. Sosialisasi Kepahlawanan Keperintisan 7. Program

Penyediaan

Sarana

dan

Prasarana

Sosial

dianggarkan

sebesar

Rp.377.052.400,- dan realisasi sebesar Rp.348.007.000,- di dukung kegiatan sebagai berikut: 7.1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sosial 7.2. Revitalisasi Bina Loka Karya 7.3. Pembangunan/peningkatan Rumah Pelayanan Sosial 8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dianggarkan sebesar Rp.347.445.400,- dan realisasi sebesar Rp. 313.723.300,- didukung kegiatan sebagai berikut: 8.1. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial 8.2. Pembinaan Dan Pemberdayaan Karang Taruna 8.3. Pemberdayaan Karang Werdha 8.4. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat 8.5. Pendataan Dan Pengolahan Data PMKS, Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial 8.6. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan 9. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja dianggarkan Rp.202.522.000,- dan realisasi sebesar Rp. 201.791.490,- di dukung kegiatan sebagai berikut: 9.1. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja 9.2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelatihan Kerja 9.3. Pelatihan Kewirausahaan 10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dianggarkan sebesar Rp. 451.134.900,- dan realisasi sebesar Rp. 427.235.910,- di dukung kegiatan sebagai berikut: 10.1. Fasilitasi bursa kerja 10.2. Peningkatan Pelayanan Tenaga Kerja Warga Negara Asing 10.3. Peningkatan Pelayanan CTKI dan Pembinaan Purna TKI Kab. Jombang 10.4. Perluasan Kesempatan Kerja Mandiri 11. Program Pengembangan Kerjasama Dengan Wilayah Pengiriman Transmigran dianggarkan sebesar Rp. 47.222.600,- dan realisasi sebesar Rp. 46.265.000,- di dukung kegiatan sebagai berikut 11.1. Kerjasama Penempatan Transmigran Antar Daerah

12. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan di anggarkan sebesar Rp. 454.058.500,- dan realisasi sebesar Rp. 446.633.500,- di dukung kegiatan sebagai berikut: 12.1. Pengendalian & pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 12.2. Fasilitasi penyelesaian prosedur, perselisihan hubungan industrial 12.3. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum & jaminan sosial ketenagakerjaan 12.4. Peningktan pengawasan perlindungan & penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2016

No 1

Indikator Sasaran Meningkatny a kinerja pelayanan SKPD

Program /kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Administrasi Perkantoran

Jasa Teknis

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Bera t Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Bera t Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

4

Meningkatny a konsistensi perencanaan dan penganggara n program SKPD

Target Kinerj a

Anggaran

Terselenggaranya administrasi sesuai aturan dan standar kinerja Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan

12 Bln

45,600,000

12 Bln

100

45.600.000

97,50

12 Bln

488.266.200

12 Bln

100

474.904.308

100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

3

Indikator Outcome/Out put

Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas dan Pakaian khusus lainnya Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

Penyusunan Rencana Kerja

533.866.200

Realisasi Kine % rja

57.154.996

Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional

520.504.308

7 Unit

20.534.996

7 Unit

100

20.5834.996

100

12 Bln

7.790.000

12 Bln

100

7.790.000

100

12 Bln

28.830.000

12100 Bln

25.254.000

87,60

50 Stel

12.000.000

11.880.000 50100 Stel

11.880.000

11.000.000

Tersusunnya

%

53.578.996

12.000.000 Tersedianya pakaian olahraga

Anggaran

10 Dok

7.100.000

99

10.942.000

10

100

7.090.000

99,86

SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

5

Persentase PMKS mendapatka n pemberdayaa n

Program PMKS

Fasilitasi PKH

Fasilitasi Pasar Murah bagi Rumah Tangga Miskin

Bimbingan Sosial bagi PMKS

Rehabilitasi dan sosial bagi PMKS

bantuan

Fasilitasi Kegiatan Rumah Pelayanan Sosial Perlindungan dan jaminan sosial layanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Penyediaan sarana prasarana layanan sosial tanggap darurat

JumlahTokoh perintis kepahlawana n yang teridentifikas i

Meningkatny a Kapasitas pelayanan kesejahteraa n sosial

Meningkatnya persentase PMKS yang menerima pemberdayaan Terlaksananya Administrasi dan Pembinaan PKH Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin Menjelang Ramadhan dan Lebaran Terbangunnya mental dan psikologi positif bagi PMKS Meningkatnya persentase PMKS yang menerima bantuan sosial Terwujudnya Pelayanan Sosial Bagi PMKS Terlaksananya Perlindungan dan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat dalam KJS Tercapainya upaya pemenuhan layanan sosial tanggap darurat

Revitalisasi Bina Lokakarya

Dok 10 Dok

100

114.250.000

100 120 Org

114.070.000

99,84

21 Org

90.923.004

21100 Org

90.728.000

99,79

1200 Org

111.690.000

100 750 Org

111.690.000

100

100 Org

38.075.000

35100 Org

37.943.226

99,65

50 Org

119.175.000

23100 Org

119.175.000

100

97.250.000

100

96.855.760

99,64

9990 Org

92.850.000

100 8900 org

92.761.000

99,90

100 Pkt

47.600.000

17100 Pkt

47.550.000

99,89

10 Buku

29.775.000

28.184.400

10 Buku

100

377.052.400

Tersedianya sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan sosial Tersedianya sarana dan prasarana

98,77

710.772.986

29.775.000

Terlaksananya sosialisasi keppahlawanan keperintisan, perjuangan

3.852.000

230 Org

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana social

10.200.000

711.738.004

Program Partisipasi Sosial Masyarakat

Sosialisasi Kepahlawanan Keperintisan, Perjuangan

7

10 Dok

Penanganan

Pemberdayaan PMKS

6

Dokumen Renja Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

10 Lemba ga

31.500.000

25.000.000 15 Klien

28.184.400

94,66

348.007.000

6 Lemb aga

100

27.996.000

88,88

100

23.975.000

95,90

Pembangunan/peningkatan rumah pelayanan social 8

Persentase LKS aktif melakukan pelayanan kessos

Pembinaan Pemberdayaan Taruna

Dan Karang

Pemberdayaan werdha

karang

Pemberdayaan sosial masyarakat

pekerja

Meningkatny a persentase Pencari kerja yang ditempatkan

Meningkatny a Jumlah Transmigran

Terwujudnya potensi sumber kesejahteraan social Terciptanya peningkatan usaha ekonomi produktif bagi anggota karang taruna Terciptanya peningkatan motivasi dan peningkatan UEP bagi pengurus Karang Werdha Terselenggaranya Pelatihan Ketrampilan Pekerja Sosial bagi PSM Terbentuknya Data PMKS terpusat Terciptanya suasana nyaman bagi lingkungan Taman Makam

185 Org

62.699.000

50 Org

93.625.000

80 Org

296.036.000

92,35

313.723.300

54.116.200

86,31

82.507.500

88,13

100

23.712.000

87,34

15 Org

100

62.892.600

85,89

50 Desa

100

80.554.000

99,76

100

9.941.000

99,41

80 Org

100

5 org

100

27.150.000

15 Org

80 Org

73.220.500

306 Desa

80.750.000

3 Lokasi

10.000.000 -

202.522.000

201.791.490

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Peningkatan kualitas kelembagaan pelatihan kerja

193.430.000

192.739.490

99,64

100

9.052.000

99.56

100

0

-

Pelatih/instruktu r dan pengelola BKK Terciptanya peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan

50 org

9.092.000

60 Org

0

Peningkatan Kesempatan Kerja

Fasilitasi bursa kerja

11

100

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pelatihan kewirausahaan

10

320.552.400

347.445.400

Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan Persentase peserta pelatihan yang mendapatka n pekerjaan

1 Unit

Pemberdayaan kelembagaan kessos

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

9

pelayanan sosial di loka Bina Karya Terbangunnya Rumah Pelayanan Sosial

Peningk. Pelayanan tenaga kerja warga negara asing Peningkatan Pelayanan CTKI dan Pembinaan Purna TKI Kab. Jombang Perluasan Kesempatan Kerja Mandiri Program Pengembangan Kerjasama dengan Wilayah Pengiriman

-

-

451.134.900

Terselenggaranya bursa kerja (job fair) bagi pencari kerja

70 Perush

427.235.910

144.919.900

100

144.662.320

99,82

67.296.500

100

65.086.590

96,72

124.333.000

106.581.500

85,72

114.585.500

110.905.500

96,79

47.222.600

46.265.000

Yang Di tempatkan

12

Menurunnya jumlah kasus perselisihan hubungan industrial

Transmigran Kerjasama Penempatan Transmigran Antar Daerah Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Fasilitasi Prosedur, Perselisihan Industrial

Penyelesaian Penyelesaian Hubungan

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Terselenggaranya bimbingan lembaga penyalur tenaga kerja Terciptanya suasana kerja yang aman, nyaman serta hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dengan pengusaha Terciptanya rumusan UMK 2015, terlaksananya UMK 2014, norma kerja, jamsostek dan kopkar yang harmonis Terciptanya pemeliharaaan perusahaan, identifikasi peralatan K3, pemantauan kecelakaan kerja menuju zero accident

47.222.600

46.265.000

454.058.500

446.633.500

21.082.000

97,97

20.982.500

86.78

100

213.550.000

95.61

100

155.751.000

88.47

100

56.350.000

93.38

100

20 Perush

215.050.000

3 Psr

161.576.000

120 Perush

56.350.000

20 Perus h

1 Psr

Capaian kinerja Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Tahun 2016 dan prediksi Tahun 2017 sejumlah 9

Program prioritas, dan 30 kegiatan

prioritas dengan capaian terendah pada kegiatan Pemberdayaan PMKS. Sedang untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2016 dengan usulan sebesar Rp.3.235.000.000,- terurai dalam 12 Program dan 38 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2016, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Apabila dikaitkan dengan pencapian visi dan misi Kabupaten Jombang, pada dasarnya kegiatan Dinas Sosial pada intinya mencakup 3 konsepsi yaitu: 1. Meningkatkan pembinaan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial 2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Srana dan Prasaran Sosial 3. Meningkatkan Pemberdayaan, Rehabilitasi, Pemberian Jaminan dan Perlindungan PMKS Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas sosial Kabupaten Jombang sebagai berikut a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial . b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial c. Belum

optimalnya

koordinasi

dalam

perencanaan

pembangunan

yang

menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencenaan monitoring dan evaluasi pembangunan Kesejahteraan sosial d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan. Dari identifikasi terhadap masalah yang dihadapai oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan urusan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, maka peningkatan kinerja organisasi kegiatan tahunan yang dilaksanakanya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jombang tahun 2014 - 2018, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Sosial Kabupaten Jombang pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Strategi mendorong perkembanganya tanggung jawab aparatur atas tugas tugasnya dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan : a.

Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kopensasi (reward and punishing ), dan kesejahteraan pegawai

b.

Peningkatan kemampuan tehknis aparat Dinas Sosial Kabupaten Jombang

c.

Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal

d.

Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah sehingga tercapai efektifitas dan effisiensi

2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan:

a.

Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntanbel.

b.

Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

c.

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan 4. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan: a.

Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Jombang dan Dinas sosial Kabupaten Jombang

5. Melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainya dan antar sector pembangunan bidang kesejahteraan sosial 6. Strategi melakukan inovasi-inovasi dan terobosan terobosan dalam bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan: a.

Pelayanan bidang kesejahteraan sosial melalui akurasi data dan perencanaan melalui teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada

b.

Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial guna mendukung di segala bidang

II.2

Analisis Kinerja Pelayan SKPD. Berdasarkan Analisis yang dilakukan adanya sektor yang berfungsi sebagaimana diterminan atau penentu keberhasilan, faktor yang dimasud adalah kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dan pihak lain dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program serta perkembanganya kerjasama lintas sector, dalam rangka memudahkan setiap pihak yang terkait untuk menilai target capaian kinerja pelayanan SKPD dengan indicator yang digunakan adalah indicator kinerja mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewajiban daerah menyusun laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka kinerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang diukur dengan indikator sebagai berikut: A. Aspek Pengambilan Kebijakan. 1. Jumlah program Dinas Sosial Kabupaten Jombang 9 Program, jumlah program yang dilaksanakan 9 program 2. Ketersediaan Perda tentang pelayanan bagi penyandang Cacat 3. Ketersediaan renstra Dinas sosial Kabupaten Jombang 4. Ketersediaan Renja Dinas sosial Kabupaten Jombang 5. Ketersediaan RKA Dinas Sosial Kabupaten Jombang 6. Fasilitas Peningkatan pelayanan Penyandang masalah kesejahteraan sosial B. Aspek capaian kinerja pelaksanan kebijakan indicator aspek pelaksanaan kebijakan terdiri atas: 1. Prosentase (%) PMKS skala Kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 2. Prosentase (%) PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainya. 3. Prosentase (%) Panti sosial skala Kabupaten yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 4. Prosentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBS) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 5. Prosentase (%) korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 6. Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 7. Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipsi perkembangan masa mendatang sebagai berikut: 1. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial, pemerintah dan aparatur, pendataan, pelaporan dan pengembangan. 2. Menyusun pedoman tekhnis bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial, criteria tekhnis, norma standar, prosedur dan manual. 3. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program Perencanaan pembangunan bidang kesejahteran sosial

4. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.4 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2016 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Meningkatnya kesejahteraan PMKS Optimalisasi pendayagunaan potensi dan sumber kessos Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial serta kapasitas SDM dalam penyelenggaraan kessos Berkembangnya modal sosial dalam pembangunan kessos

Presentase PMKS

80%

40,87%

51,10%

Presentase potensi dan sumber 80% kessos

78,48%

98,10%

Presentase tenaga kessos 80% peserta program yg meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kessos

62,20%

77,75%

Presentase pencapaian target 80% peningkatan pemahaman masyarakat peserta kegiatan terhadap pelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial serta penyuluhan sosial Presentase tingkat 6% pengangguran terbuka menurun

80%

100%

6,11%

100%

Presentase pencari kerja yg 20% ditempatkan

66,25%

100%

Presentase lulusan pelatihan 100% yang memiliki ketrampilan/kompetensi

100%

100%

Presentase kasusu perselisihan 100% hubungan industrial yg dapat selesaikan

100%

100%

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Menurunnya angka tingkat pengangguran terbuka Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal Terwujudnya peningkatan ketrampilabn/kompetensi tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja Terwujudnya peran lembaga ketenagakerjaan dalam mengantisipasi dan

Presentase TKI yg ditempatkan 30% pada jabatan formal

9.

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial

Presentase upah minimum 11,5% terhadap kebutuhan hidup layak (KHL)

Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja buruh

Presentase hukum di bidang 10% norma ketenagakerjaan yg ditandatangani Presentase penurunan kasus 75% kecelakaan kerja

95,57%

100%

Presentase penempatan 100% transmigran yang telah mendapat pelatihan

-

-

Tercapainya pelayanan perkantoran

100%

100%

Presentase perusahaan memenuhi persyaratan K3 10.

11.

II.3

Terwujudnya penempatana transmigran yang berkualitas di daerah penempatan Meningkatnya pengelolaan SDM serta sarana/prasarana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi

yg 50%

pelaksanaan 12 bln administrasi

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dari analisis kinerja layanan SKPD maka tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jombang tergolong belum bisa di ukur karena merupakan dinas baru, Dinas sosial sebagai koordinator bidang pelayanan sosial yang mana dapat mengkoordinasikan pelayanan bidang kesejahteraan sosial sehingga ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat terjamin. Ada beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepada daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi penghalang bagi perumusan isu isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan SKPD adalah masih minimnya keahlian dan tehknis pegawai Dampak dari masih minimnya keahlian dan tehnik pegawai, maka mutu hasil perencanaan belum optimal. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan kemampuan tekhnik perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkanya dalam bentuk kegiatan kegiatan yang memang benar benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitanya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini dinas sosial Kabupaten Jombang mengalami peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1.

Tersedianya sarana /prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Dinas Sosial Kabupaten Jombang

2.

Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif

3.

Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan anatra lain: DPRD, lembaga masyarakat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dengan sector swasta

4.

Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran

5.

Meningkatnya efektifitas produk – produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut

belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan kesejahteraan sosial. Beberapa permasalahan yang

akan dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang

sebagai Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) baru dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: 1.

Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme pelayanan kesejahteraan sosial.

2.

Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas

3.

Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi

4.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan/desa sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pengembangan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan

5.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

6.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan.

II.4 Review terhadap rancangan penyesuaian RKPD. Dari rancangan awal RKPD Kabupaten Jombang tahun 2017, sebagian besar telah disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan pembangunan tahun 2017 Review terhadap rancangan RKPD selengkapnya dapat dilihat pada tabel Terlampir.

Tabel 2.5 REVIEW RANCANGAN PENYESUAIAN RKPD TAHUN 2017 Nama SKPD :Dinas Sosial RANCANGAN AWAL RKPD 2017 N O

PROGRAM KEGIATAN

/

1

2

1

Program Penanganan PMKS

HASIL PENYESUAIAN RKPD 2017

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

3

4

TARGET CAPAIA N 5

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM KEGIATAN

6

7

/

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

8

9

TARGET CAPAIA N 10

ANGGARAN (Rp.)

Ket

11

12

Program Penanganan PMKS

Pemberdayaan PMKS

Kabupaten

Indikator Keluaran:Terselenggarany a peningkatan usha ekonomi produktif Indikator Hasil:Tercapainya peningkatan usaha ekonomi produktif 150 orang

150 org

Fasilitasi PKH

Kabupaten

Indikator Keluaran:Terlaksananya koordinasi program keluarga harapan Indikator hasil:Tercapainya penanggulangan kemiskinan

100%

130.000.000, -

96.000.000,-

Pemberdayaan PMKS

Kabupaten

-

-

Indikator Keluaran: Terlaksananya kegitan pelatihan ketrampilan bagi 5 PMKS Indikator Hasil:Terlatihnya 150 Orang PMKS yang mendapatkan penangnan prioritas -

150 org

149.024.000,-

-

-

-

Fasilitasi Pasar Murah Kabupaten bagi Rumah Tangga Miskin

Bimbingan Sosial bagi Kabupaten PMKS

Rehabilitasi bantuan sosial PMKS

Fasilitasi rumah Sosial

dan Kabupaten bagi

kegiatan Kabupaten Pelayanan

Indikator Keluaran:Terselenggarany a pasar murah bagi keluarga miskin dan PMKS lainya Indikator hasil:Terwujudnya pasar murah bagi keluarga miskin dan PMKS lainya Indikator Keluaran:Terlaksanannya bimbingan social bagi PMKS Indikator Hasil:Berkurangnya jumlah PMKS Indikator Keluaran:Terwujudnya pelayanan rehabilitasi social Indikator Hasil:Terselenggaranya rehabilitasi dan bantuan social bagi PMKS

1000 PKT

110.000.000, -

-

100 %

50.000.000,-

Bimbingan Sosial bagi Kabupaten PMKS

710 org

200.000.000, -

Rehabilitasi bantuan sosial PMKS

Indikator Keluaran:Terlaksananya validasi dan verifikasi data kepesertaan PBI jaminan kesehatan

950 Org

150.000.000, -

-

dan Kabupaten bagi

-

-

-

-

Indikator Keluaran:Terlaksanany a bimbingan social bagi PMKS Indikator Hasil:Tertanganinya 60 orang PMKS Indikator Keluaranl:Pelayanan Rehabilitasi social bagi PMKS hasil razia dan exs pendampingan Indikator Hasil:Tertangani dan terehabilitasinya 1733 Orang PMKS

60 Orang

40.000.000,-

1733 org

180.000.000,-

-

-

-

-

-

Perlindungan dan Kabupaten jaminan sosial layanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Penyediaan sarana Kabupaten prasarana layanan sosial tanggap darurat

Program Partisipasi Sosial Masyarakat Sosialisasi Kepahlawanan Keperintisan, Perjuangan

Kabupaten

Indikator Keluaran:Terlaksananya layanan jaminan kesehatan Indikator Hasil:Tercapainya layanan jaminan kesehatan bai masyarakat miskin Indikator Keluaran:Terlaksananya penanganan layanan social tanggap darurat Indikator hasil:Tercapinya upaya penangnan layanan social tanggap darurat

JumlahTokoh perintis kepahlawanan yang teridentifikasi Indikator Keluaran:Terlaksananya sosialisasi kepahlwanan keperintisan perjuangan Indikator Hasil:Tersedinya generasi yang bernartabat, berhasil guna,berdaya guna

80%

115.000.000, -

90 Pkt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75.600.000,-

Program Partisipasi Sosial Masyarakat 200 Org

40.000.000,-

Sosialisasi Kepahlawanan keperintisan perjuangan

Kabupaten

JumlahTokoh perintis kepahlawanan yang teridentifikasi Indikator Keluaranl:Terlaksanan ya kegiatan sosialisasi /sarasehan kepahlawanan,keperint isan dan perjuangan Indikator Hasil:Tersediayanya 80 Orang pelajar/generasi yang bermartabat berhasil guna dan berdaya guna

80% 80 Org

34.300.000,-

Pemeliharaan sarana Kabupaten dan prasarana Taman makam pahlawan

Fasilitasi Pemberdayaan Kecil

1

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas Kabupaten SDM kesejahteraan social

Persentase LKS aktif melakukan pelayanan kesejahteraan sosial Indikator Keluar:Capacity Building Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Indikator hasil:Terselenggaranya pembinaan /capacity Buiding PSKS

300 orang

70.000.000,-

Kabupaten Usaha

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas Kabupaten SDM kesejahteraan social

Indikator Keluaran:Pemeliharaan Taman dan makam Pahlwan Indikator Hasil:Terpeliharanya taman dan 1019 makam pahlawan Indikator Kaluar:Terlaksananya kegiatan penyerahan bantuan social bagi para Lijo Indikator Hasil:Terbantunya Kebutuhan Bagi para Lijo Persentase LKS aktif melakukan pelayanan kesejahteraan sosial Indikator Keluaran:Capacity Building Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Indikator Hasil:Terlaksananay pembinaan /capacity building 300 orang pelaksanaan UKS

1019 Makam

20.000.000,-

1 Paket

107.100.000,-

300 orang

70.160.000,-

Pembinaan dan DsSukorejo pemberdayaan karang ,Kec perak taruna ,ds temuwalan kec perak,ds kedung betik kec kesamben, ds jati duwur kec kesamben, dsn karang dagangan kec bandar kedung mulyo Pemberdayaan karang Kabupaten werdha

Indikator Keluaran:Pembinaan dan pemberdayaan karang taruna Indikator hasil:Peningkatan ketrampilan bagi generasi muda anggota karang taruan

50 orang

167.500.000, -

Pembinaan dan Kabupaten pemberdayaan karang taruna

Indikator Keluaran:Pembinaan dan pemberdayaan karang taruna Indikator hasil:Peningkatan ketrampilan bagi generasi muda anggota karang taruan

50 orang

17.500.000,-

Indikator Keluaran:Terciptanya peningkatan motivasi UEP bagi pengurus karang werdha Indikator hasil:Peningkatan kegiatan lansia melalui lembaga karang werdha

30 orang

30.000.000,-

Pemberdayaan karang Kabupaten werdha

30 orang

30.000.000,-

Pemberdayaan pekerja Kabupaten sosial masyarakat

Indikator Keluaran:Terselenggarany a Pelatihan ketrampilan pekerja social bagi PSM Indikator hasil:Meningkatnya SDM PSM dalam melakukan pelayanan sosial

60 orang

70.000.000,-

Pemberdayaan pekerja Kabupaten sosial masyarakat

Indikator Keluaran:Terciptanya peningkatan motivasi UEP bagi pengurus karang werdha Indikator hasil:Peningkatan kegiatan lansia melalui lembaga karang werdha Indikator Keluaran:Terselenggar anya Pelatihan ketrampilan pekerja social bagi PSM Indikator hasil:Meningkatnya SDM PSM dalam melakukan pelayanan sosial

60 orang

10.000.000,-

2

Pendataan dan Kabupaten pengelolaan data PMKS, potensi dan sumber kesejahteraan social

Indikator keluaran:Terwujudnya data PMKS dan PSKS terpusat Indikator Hasil:Tersedianya by name by adrees

21 org

90.000.000,-

Pendataan dan Kabupaten pengelolaan data PMKS, potensi dan sumber kesejahteraan social

Pemeliharaan sarana TMP Tebu dan prasarana taman ireng , makam pahlawan Tambak beras

Indikator keluaran:Pemeliaraan taman makam pahlawan Indikator hasil:Terselenggaranya pemeliharaan taman makam pahlawan

2 lokasi

20.000.00,-

Verifikasi dan Validasi Kabupaten Data Rumah Tangga Miskin

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Peningkatan kualitas Kabupaten sarana dan prasarana sosial

Meningkatnya Kapasitas pelayanan kesejahteraan sosial Indikator Keluaran:Tersedianya sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan social Indikator Hasil:Tersedianya sarana Prasarana LKS yang memadi 25 Lembaga

25 lembaga

95.050.000,-

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Peningkatan kualitas Kabupaten sarana dan prasarana sosial

Indikator Keluaran:Pendataan dan verifikasi dan validasi data PMKS dan PSKS Indikator Hasil:Tersedianya 12 jenis data PSKS dan 26 jenis data PMKS by Name By adrees yang valid Indikator Keluaran:Verifikasi dan validasi data penerimaan bantuan iuran (PBI) Indikator Hasil: Tersedianya 550.845 Jiwa data PBI yang falid yang sesuai kuota Meningkatnya Kapasitas pelayanan kesejahteraan sosial Indikator Keluaran:Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan social (LKS) Indikator Hasil:Tersedianya sarana dan prasarana LKS yang memadai

12 Data

550 Org

25 lembaga

80.000.000,-

118.000.000,-

82.800.000,-

Revitalisasi Lokakarya

Bina Kabupaten

Pembangunan/peningk Kabupaten atan rumah pelayanan sosial

Indikator Keluaran:Penyediaan sarana dan prasarana di Loka Bina Karya dan RPTC Indikator Hasil Tersedianya sarana dan prasarana pada loka bina karya yang memadai Indikator Keluaran:Terbangunnya Rumah Pelayanan Sosial Indikator hasil:Terwujudnya rumah pelayanan sosial

20 klien

40.000.000,-

-

-

1 Pemb. gedung

470.000.000, -

Pembangunan/peningk Ds Candi Indikator atan rumah pelayanan Mulyo Keluaran:Pembanguna sosial n dan penyediaan sarana dan prasarana rumah pelayanan social Indikator hasil:Tersedianya 1 unit bangunan Rumah pelayanan SosialL Fasilitasi Rumah Kabupaten Indikator Keluaran: Pelayanan Sosial Indikator Hasil:

Program Perlindungan Jaminan Sosial Koordinasi /fasilitasi Kabupaten PKH

-

Indikator Keluaran:Bimbingan Tekhnis pendamping Program Keluarga Harapan Indikator Hasil:Terlatihnya 100 orang Teanaga pendamping PKH yang professional

-

1 Pemb. gedung

-

298.636.750,-

35.500.000,-

100 Orang

79.941.000,-

-

Fasilitasi pelayanan Kabupaten Jaminan social bagi keluarga miskin

Penyediaan sarana Kabupaten prasarana layanan social tanggap darurat

Fasilitasi Distribusi Kabupaten Raskin Bantuan Sosial Bagi Kabupaten Fakir Miskin Bantuan Sosial Bagi Kabupaten Penyandang Disabilitas

8

Program pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD

Program pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Keluaran :Terlaksananya layanan jaminan kesehatan keluarga Indikator Hasil:Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi 5000 orang pemegang kartu jaminan social Indikator Keluaran:Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar saat terjadi bencana Indikator Hasil:Terpenuhinya kebutuhan dasr bagi korban bencana alam/bencana sosial Indikator Keluaran: Indikator Hasil: Indikator Keluaran: Indikator Hasil: Indikator Keluaran: Indikator Hasil: Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD

5000 Orang

47.000.000,-

85%

47.000.000,-

589.250.000,370.750.000,4.849.660.000,-

Penyediaan administrasi perkantoran

9

jasa Kabupaten teknis

Indikator Keluar:Terselenggaranya administrasi sesuai aturan dan standar kinerja Indikator Hasil:Terwujudnya Administrasi sesuai aturan dan standar kerja

12 bulan

25.000.000,-

Penyediaan administrasi perkantoran

jasa Kabupaten teknis

Penyediaan pelayanan Kabupaten administrasi perkantoran

Indikator Keluar:Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan Indikator Hasil:Adanya pelayanan Administrasi perkantoran

12 bulan

250.000.000, -

Penyediaan pelayanan Kabupaten administrasi perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan sarana dan Kabupaten prasarana gedung kantor

Indikator Keluar:Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Indikator Hasil:Adanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7 unit

10.500.000,-

Pengadaan sarana dan Kabupaten prasarana gedung kantor

Indikator Keluaran:Terselenggar anya administrasi sesuai aturan dan standar kinerja Indikator Hasil: Terwujudnya administrasi sesuai aturan dan standar kerja Indikator Keluaran:Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Indikator hasil:Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Indikator keluaran:Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Indikaor Hasil:Menunjang pelaksanaan tugas kantor

12 bulan

37.200.000,-

12 bulan

265.893.625,-

2 unit

29.000.000,-

Pemeliharaan rutin / Kabupaten berkala / sedang / berat sarana dan prasarana gedung kantor

Indikator Keluar:Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Indikator hasil:Adanya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

8.735.000,-

Pemeliharaan rutin / Kabupaten berkala / sedang / berat sarana dan prasarana gedung kantor

Indikator keluaran:Terpeliharany a peralatan dan perlengkapan gedung kantor Indikator hasil:Terwujudnya kenyamanan dalam bekerja

12 bulan

575.665.000,-

Pemeliharaan rutin / Kabupaten berkala / sedang / berat kendaraan dinas / kendaraan operasional

Indikator keluar::Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional Indikator hasil:Adanya pemeliharaan kendaraan dinas /kendaraan operasiona/

12 bulan

10.765.000,-

Pemeliharaan rutin / Kabupaten berkala / sedang / berat kendaraan dinas / kendaraan operasional

Indikator keluaran:Terpeliharany a kendaraan dinas/kendaraan operasional Indikator hasil:Kendaraan Dinas /operasional dapat digunakan dengan maksimal

12 bulan

14.650.000,-

Indikator Keluaran:Tersedianya pakain olahraga karyawan karyawati 20 orang Indikator Hasil:Terwujudnya keseragaman dan kekompakan SKPD

20 Orang

6.250.000,-

Pengadaan pakaian Kabupaten dinas dan Pakaian khusus lainnya

Indikator Keluar:Tersedianya pakain olahraga Indikator hasil:Adanya pakaian olah raga

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

20 stel

6.875.000,-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian Kabupaten dinas dan Pakaian khusus lainnya

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

Meningkatnya konsistensi perencanaan penganggaran program SKPD

dan

Penyusuan Rencana Kabupaten strategis SKPD

Penyusunan kerja

rencana Kabupaten

Penyusunan Laporan Kabupaten Capaian Kinerja SKPD

Indikator Keluar:Tersususnya Dokumen renja Indikator hasil Adanya dokumen renja

5 Dok

Indikator Keluar:Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Indikator hasil:Terciptanya peningakatan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

12 bln

4.550.000,-

4.200.000,-

Penyusunan kerja SKPD

rencana Kabupaten

Penyusunan Laporan Kabupaten capaian kinerja SKPD

Penyusunan laporan Kabupaten keuangan SKPD

JUMLAH

2.339.175.0 00

Indikator keluaran:Tersusunya dokumen review renstra SKPD Indikator hasil:Terwujudnya Dokumen Review Renstra SKPD SKPD Indikator keluar:Tersusunya dokumen renja SKPD Indikator Hasil:Terwujudnya laporan Dokumen Renja SKPD Indikator keluar:Tersusunya Dokumen Laporan capaian kinerja dan laporan akuntanbilitas kinerja SKPD Indikator Hasil:Terwujudnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan laporan akuntanbilitas SKPD Indikator Keluar:Tersusunya dokumen laporan keuangan SKPD Indikator HasilTerwujudnya Dokumen Laporan keuangan

35.000.000,1 1 Dok

3.000.000,3 3 Dok

1.940.000,3 3Dok

1.500.000,3 3Dok

8.267.424.106-

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017

II.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Proses pengajuan usulan kegiatan masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang dilakukan melalui proses partisipatif. Usulan diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung diajukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Penelitian yang dimaksud adanya peran pemerintah untuk meningkatkan laju perekonomian masyarakat desa.

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017

BAB III

Tujuan Program dan sasaran kegiatan

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial

merupakan

salah

satu

prioritas

pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut: 1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; 2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; 3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; 4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; 5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan 6. Meningkatkan

kualitas

manajemen

penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut : a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab; c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis; d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017

kontak (interaksi) dengan dunia luar; e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan Renja Dinas Sosial 2017 pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius,rekereasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat; f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi: a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Pengembangan Visi dan Misi Dinas Sosial menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten serta peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah di ubah menjadi peraturan Menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perwujudan Visi dan Misi yang telah diuraikan diatas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib. Penetapan urusan

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017

pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan tujuan pada umumnya di dasarkan kepada factor factor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk mengoptimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka diperlukan penetapan factor – factor kunci/penentu keberhasilan (FPK) yang diperoleh atas dasar analisa SWOT untuk Analisa Strategi Pilihan (ASP) dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Sasaran menggambarkan hal hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan focus pada penyusunan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Untuk mengukur sasaran digunakan indicator utama dari sasaran. Terdapat banyak definisi mengenai Indikator kinerja, indicator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur input, output ataupun outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indicator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. 3.2.1 Tujuan Penetapan tujuan, sasaran dan indicator pembangunan ini merupakan langkah yang mutlak agar implementasi dari setiap misi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, komprehensif, terukur serta efektif dan efisien. Selain itu, dengan ditetapkannya tujuan, sasaran dan indicator pembangunan ini akan lebih memudahkan dalam proses penyusunan Renja SKPD termasuk penetapan program dan kegiatan yang merupakan prioritas Dinas Sosial Adapun Tujuan Pembangunan 2017 Dinas Sosial Kabupaten Jombang terdiri dari: 1.

Pemberdayaan fakir miskin, komunitasAdat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

2.

Pembinaan anak terlantar

3.

Pemberdayaan para penyandang cacat dan Trauma

4.

Pembinaan panti asuhan/panti Jompo

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017

5.

Pembinaan Eks penyandang penyakit social (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit social lainya)

6.

Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan social

7.

Pembinaan Karang taruna

8.

Pembinaan Karang Werdha 3.2.2. Sasaran Adapun sasaran dalam rencana kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1.

Meningkatkan jumlah masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni

2.

Pemberdayaan berusaha bagi keluarga miskin, KAT, WRSE, Lansia, anak terlantar, penyandang cacat dan eks trauma

3.

Penanganan masalah masalah strategis yang strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

4.

Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

5.

Meningkatkan kualitas SDM kesejahteraan social masyarakat

6.

Pengembangan modal kelembagaan perlindungan social

7.

Penguatan kapasitas dan pemberdayaan karang taruna orsos dan PSM

8.

Sosialisasi nilai – nilai kepahlawanan dan kejuangan serta peningkatan kesejahteraan social bagi veteran /pejuang

9.

Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan

10. Pendampingan Program bantuan tunai bersyarat (PKH) sebagai upaya membangun system perlindungan social bagi masyarakat miskin Berdasarkan tujuan di atas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai yaitu : TUJUAN NO.

1.

URAIAN Terpulihkan Fungsi Sosial Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat

1.

SASARAN

INDIKATOR

TARGET AKHIR RENSTRA

Persentase PMKS

3,61

URAIAN 1.

Meningkatnya Penanganan PMKS

INDIKATOR 1.

Persentase Penurunan PMKS

SATUAN Persen

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2017 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang pada Tahun 2016. 3.3. Usulan Program dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2017 sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran b. Program Partisipasi Sosial Masyarakat 1. Sosialisasi Kepahlawanan Keperintisan, Perjuangan 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan 3. Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Kecil c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial 2. Pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna 3. Pemberdayaan Karang Werdha 4. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat 5. Verifikasi dan Validasi Data Rumah Tangga Miskin d. Program Penangan PMKS 1. Pemberdayaan PMKS 2. Bimbingan Sosial bagi PMKS 3. Rehabilitasi dan Bantuan Sosial bagi PMKS

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017

f.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

g. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial 1. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Sosial 2. Pembangunan/Peningkatan Rumah Pelayanan Sosial 3. Fasilitasi Rumah Pelayanan Sosial h. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 1. Penyusunan rencana strategis SKPD 2. Penyusunan rencana kerja SKPD 3. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 4. Penyusunan laporan keuangan SKPD i.

Program Perlindungan Jaminan Sosial 1. Koordinasi/Fasilitasi PKH 2. Fasilitasi pelayanan jaminan sosial bagi keluarga miskin 3. Penyediaan saran prasarana layanan sosial tanggap darurat 4. Fasilitasi Distribusi Raskin 5. Bantuan Sosial Bagi Fakir Miskin 6. Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada tahun anggaran 2017 secara keseluruhan adalah 9 program dan 30 kegiatan . Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2017 dan prakiraan maju tahun 2018 Kabupaten Jombang untuk sumber dana APBD Kabupaten. Dalam upaya melaksanakan kebijakan untuk mencapai sasaran strategis, Dinas Sosial telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut :Tabel 3.1 Terlampir

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017

Tabel 3.1 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

HASIL PENYESUAIAN RKPD 2017 PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

7

8

9

10

11

Program PMKS

Penanganan

Pemberdayaan PMKS Kabupaten

Bimbingan Sosial bagi PMKS Kabupaten

Rehabilitasi dan sosial bagi PMKS

bantuan Kabupaten

Bantuan Asistensi permakanan bagi disabilitas berat, anak terlantar dan lanjut usia terlantar

Kabupaten

Program Partisipasi Sosial Masyarakat

Sosialisasi Kepahlawanan Kabupaten keperintisan perjuangan

Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman makam Kabupaten pahlawan

Seromonial Penyerahan Kabupaten bantuan social bagi Lijo

Indicator KeluarTerlaksananya pe layanan, pendam pingan PMKS Indikator Hasil:Menurunnya Jum lah PMKS Jalanan Indikator Keluaran: Terlaksananya kegitan pelatihan ketrampilan bagi 5 PMKS Indikator Hasil:Terlatihnya 150 Orang PMKS yang mendapatkan penangnan prioritas Indikator Keluaran:Terlaksananya bimbingan social bagi PMKS Indikator Hasil:Tertanganinya 60 orang PMKS Indikator Keluaranl:Pelayanan Rehabilitasi social bagi PMKS hasil razia dan exs pendampingan Indikator Hasil:Tertangani dan terehabilitasinya 1733 Orang PMKS Indikator Keluar: Terlaksananya kegiatan pendistribusian bantuan bagi disabilitas berat, anak terlantar dan lanjut usia terlantar Indikator Hasil:Terbantunya kebutuhan sembako bagi disabilitas berat anak terlantar dan lanjut usia terlantar Indikator Keluar:Terwujudnya sis tim Partisipasi ma syarakat dalam me wujudkan Kesejah teraan SosialTerwujudnya per tisifasi Sosial ma syarakat dalam usa ha kesejahteraan sosial Indikator Hasil: Indikator Keluaranl:Terlaksananya kegiatan sosialisasi /sarasehan kepahlawanan,keperintisan dan perjuangan Indikator Hasil:Tersediayanya 80 Orang pelajar/generasi yang bermartabat berhasil guna dan berdaya guna Indikator Keluaran:Pemeliharaan Taman dan makam Pahlwan Indikator Hasil:Terpeliharanya taman dan 1019 makam pahlawan Indikator Kaluar:Terlaksananya kegiatan penyerahan bantuan social bagi para Lijo Indikator Hasil:Terbantunya Kebutuhan Bagi para Lijo

80%

150 org

100.000.000,-

60 Orang

40.000.000,-

1733 org

180.000.000,-

4284 Orang

4.031.280.000,-

80%

80 Org

40.000.000,-

1019 Makam

20.000.000,-

1 Paket

107.100.000,-

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas SDM Kabupaten kesejahteraan social

Pembinaan pemberdayaan taruna

dan karang Kabupaten

Pemberdayaan werdha

karang

Kabupaten

Pemberdayaan pekerja sosial Kabupaten masyarakat Fasilitasi Kegiatan Rumah Pelayanan Sosial Kabupaten

Pendataan dan pengelolaan data PMKS, potensi dan Kabupaten sumber kesejahteraan social

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial

Peningkatan kualitas sarana Kabupaten dan prasarana sosial

Revitalisasi Bina Lokakarya

Kabupaten

Indikator Keluar:Meningkatkan jum lah lembaga sosial yang berkwalitas Indikator Hasil:Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan sosial pada lembaga ke sejahteraan Sosial Indikator Keluaran:Capacity Building Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Indikator Hasil:Terlaksananay pembinaan /capacity building 300 orang pelaksanaan UKS Indikator Keluaran:Pemberdayaan dan Pembinaan karang taruna Indikator Hasil: Terlaksananya pembinaan terhadap 50 Orang pengurus karang taruna Indikator Keluaran:Pelatihan ketrampilan dan pembinaan karang werdha Indikator Hasil:Terlaksananya pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi 50 orang lanjut usia potensial Indikator Keluaran: Pembinaan dan bimbingan motivasi Pekerja Sosial Masyarakat Indikator Hasil:Termotivikasinya 75 orang pekerja sosial Indikator Keluar:Verivikasi dan validasi data penerimaan bantuan iuran ( PBI ) Indikator Hasil:Tersedianya 550.845 jiwa data PBI yang falid sesuai kuwota Indikator Keluaran:Pendataan dan verifikasi dan validasi data PMKS dan PSKS Indikator Hasil:Tersedianya 12 jenis data PSKS dan 26 jenis data PMKS by Name By adrees yang valid Indikator keluarPenyediaan sarana prasarana sosial Indikator Hasil:Tersedianya sarana dan prasara na pelayanan sosial Indikator Keluaran:Penyediaan sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan social (LKS) Indikator Hasil:Tersedianya sarana dan prasarana LKS yang memadai

Indikator Keluaran:l:Penyediaan sarana dan prasarana pada LBK dan RPTC Indikator Hasil:Tersedianya sarana dan prasarana pada LBK dan RPTC yang memadai

80%

300 orang

80.000.000,-

50 orang

17.500.000,-

50 orang

30.000.000,-

75 orang

10.000.000,-

550.845 Org

12 Data

130.000.000,-

80.000.000,-

80%

25 lembaga

85.000.000,-

20 klien

37.500.000,-

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017

Pembangunan/peningkatan rumah pelayanan sosial

Ds Candi Mulyo

Bantuan Sembako untuk abang becak, pemulung dan Kabupaten PMKS lainya

Indikator Keluaran:Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana rumah pelayanan social Indikator hasil:Tersedianya 1 unit bangunan Rumah pelayanan Sosial Indikator Keluar:Terlaksananya kegiatan pendistribusian raskin dan pembagian beras bagi abang becak, pemulung pasukan kuning dan PMKS Indikator Hasil:Terbantunya kebutuhan Sembako pada masyarakat miskin

Program Perlindungan Jaminan Sosial

Koordinasi /fasilitasi PKH

238.636.750,-

5000 Orang

960.000.000,-

80%

Kab Jombang

Fasilitasi pelayanan Jaminan Kab jombang social bagi keluarga miskin

Penyediaan sarana prasarana layanan social tanggap Kab jombang darurat

Program Fasilitasi Administrasi Kesejahteraan Kab Jombang Sosial

Program pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa administrasi Kabupaten teknis perkantoran

Penyediaan pelayanan Kabupaten administrasi perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pemb. gedung

Indikator Keluaran:Bimbingan Tekhnis pendamping Program Keluarga Harapan Indikator Hasil:Terlatihnya 100 orang Teanaga pendamping PKH yang professional Indikator Keluaran :Terlaksananya layanan jaminan kesehatan keluarga Indikator Hasil:Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi 5000 orang pemegang kartu jaminan social Indikator Keluaran:Bantuan pemenuhan kebutuhan dasr saat terjadi bencana Indikator Hasil:Terpenuhinya kebutuhan dasr bagi korban bencana alam/bencana sosial Indikator Keluar:Terlaksananya kegiatan pendistribusian raskin dan pembagian beras bagi abang becak, pemulung pasukan kuning dan PMKS lainya Indikator Hasil:Terbantunya kebutuhan sembako pada masyarakat miskin Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD Indikator Keluaran:Terselenggaranya administrasi sesuai aturan dan standar kinerja Indikator Hasil: Terwujudnya administrasi sesuai aturan dan standar kerja Indikator Keluaran:Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Indikator hasil:Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100 Orang

80.000.000,-

5000 Orang

87.703.731,-

85%

47.000.000,-

102.005 KK

2.481.380.000,-

100%

12 bulan

24.900.000,-

12 bulan

254.613.625,-

80%

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017

Pengadaan sarana dan Kabupaten prasarana gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala / sedang / berat sarana dan Kabupaten prasarana gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala / sedang / berat kendaraan Kabupaten dinas / kendaraan operasional

Pengadaan pakaian dinas Kabupaten dan Pakaian khusus lainnya

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Penyusuan Rencana strategis Kabupaten SKPD

Penyusunan rencana kerja Kabupaten SKPD

Penyusunan Laporan capaian Kabupaten kinerja SKPD

Penyusunan keuangan SKPD

laporan

Indikator keluaran:Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Indikaor Hasil:Menunjang pelaksanaan tugas kantor Indikator keluaran:Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Indikator hasil:Terwujudnya kenyamanan dalam bekerja Indikator keluaran:Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional Indikator hasil:Kendaraan Dinas /operasional dapat digunakan dengan maksimal Indikator Keluaran:Tersedianya pakain olahraga karyawan karyawati 20 orang Indikator Hasil:Terwujudnya keseragaman dan kekompakan SKPD Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Indikator keluaran:Tersusunya dokumen review renstra SKPD Indikator hasil:Terwujudnya Dokumen Review Renstra SKPD SKPD Indikator keluar:Tersusunya dokumen renja SKPD Indikator Hasil:Terwujudnya laporan Dokumen Renja SKPD Indikator keluar:Tersusunya Dokumen Laporan capaian kinerja dan laporan akuntanbilitas kinerja SKPD Indikator Hasil:Terwujudnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan laporan akuntanbilitas SKPD Indikator Keluar:Tersusunya dokumen laporan keuangan SKPD Indikator HasilTerwujudnya Dokumen Laporan keuangan

2 unit

11.000.000,-

12 bulan

8.735.000,-

12 bulan

12.765.000,-

20 Orang

6.875.000,-

80%

1 Dok

35.000.000,-

3 Dok

3.000.000,-

3 Dok

3.000.000,-

3 Dok

3.000.000,-

6.814.609.106’-

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017

Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Jombang Kode

Urusan/Bidang Urusan

Indikator

Pemerintah

Program

dan

Daerah

Program

/

Kinerja

Rencana Tahun 2017

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

(outcome)/

kegiatan (output)

Kegiatan

Lokasi

Target /Capaian

Kebutuhan Dana /

Sumber

Catatan

Target

Kebutuhan Dana /

Kinerja

Pagu Indikatif

Dana

Penting

Capaian

Pagu Indikatif

Kinerja 1.06 . 1.06.01 . 23

Program penanganan PMKS

Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01

Pemberdayaan PMKS

Jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan

Kab.Jomba

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

Bimbingan Sosial bagi PMKS

Kab.Jomba

1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

Rehabilitasi dan bantuan sosial bagi PMKS Program partisipasi sosial masyarakat

Jumlah PMKS yang menerima bimbingan mental dan psikologi positif Jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial Jumlah tokoh perintis kepahlawanan yang teridentifikasi

Kab.Jomba

Sosialisasi

ng

terhadap

Jumlah peserta sosialisasi kepahlawanan keperintisan perjuangan

Kab.Jomba

Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara

Kab.Jomba

1.06 . 1.06.01 . 22

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05

Sosialisasi Kepahlawanan Keperintisan, Perjuangan Pemeliharaan sarana taman makam pahlawan

10%

369.024.000

APBD

10%

369.024.000

300 org

149.024.000

APBD

300 org

149.024.000

170 org

40.000.000

APBD

170 org

40.000.000

110 org

180.000.000

APBD

110 org

180.000.000

161.400.000

APBD

Sosialisasi

161.400.000

ng ng

Kab.Jomba ng

nama

terhadap

tokoh

nama tokoh

10 buku

34.300.000

APBD

10 buku

34.300.000

3 lokasi

20.000.000

APBD

3 lokasi

20.000.000

ng

ng

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 1.06 . 1.06.01 . 22 . 08

Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Kecil

1.06 . 1.06.01 . 24

Program penyediaan sarana dan prasarana sosial Peningkatan kualitas sarana sarana dan prasarana sosial

1.06 . 1.06.01 . 24 . 01

1.06 . 1.06.01 . 24 . 03 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 1.06 . 1.06.01 . 25

1.06 . 1.06.01 . 25 . 01

Pembangunan/peningk atan rumah pelayanan sosial Fasilitasi Rumah Pelayanan Sosial Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1.06 . 1.06.01 . 25 . 03

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna Pemberdayaan karang wedha

1.06 . 1.06.01 . 25 . 04

Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat

1.06 . 1.06.01 . 25 . 05

Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Verifikasi dan validasi

1.06 . 1.06.01 . 25 . 02

1.06 . 1.06.01 . 25 .

Jumlah yang menerima bantuan bagi pedagang sayur keliling Rasio LKS dgn PMKS

Kab.Jomba

3.060 orang

107.100.000

APBD

3.060 orang

107.100.000

416.936.750

APBD

25 lembaga

82.800.000

APBD

25 lembaga

82.800.000

Pembangunan

298.636.750

APBD

Pembanguna n

298.636.750

2 unit rumah

35.500.000

APBD

2 unit rumah

35.500.000

70%

325.660.000

APBD

70%

325.660.000

250 org

70.160.000

APBD

250 org

70.160.000

120 org

17.500.000

APBD

120 org

17.500.000

100 org

30.000.000

APBD

100 org

30.000.000

100 org

10.000.000

APBD

100 org

10.000.000

306 Desa

80.000.000

APBD

306 Desa

80.000.000

550.845 orang

118.000.000

APBD

550.845

118.000.000

ng Kab.Jomba

416.936.750

ng Jumlah sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan sosial yang ditingkatkan Jumlah Rumah Pelayanan Sosial yang dibangun

Kab.Jomba

Jumlah sarana dan prasarana pada LBK dan RPTC yang ditingkatkan persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial akftif melakukan pelayanan kesejahteraan sosial Jumlah PSKS yang dilatih

Kab.Jomba

Jumlah karang taruna yang diperdayakan

Kab.Jomba

Jumlah karang yang dibantu

Kab.Jomba

wedha

Jumlah pseserta yang mengikuti Pelatihan Ketrampilan Pekerja sosial bagi PSM Jumlah data PMKS terpusat

ng

Kab.Jomba ng

ng

Kab.Jomba ng

ng

ng Kab.Jomba ng

Kab.Jomba ng

Jumlahdata PBI yang falid

Kab.Jomba

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 06 1.06 . 1.06.01 . 27

1.06 . 1.06.01 . 27 . 01

1.06 . 1.06.01 . 27 . 02 1.06 . 1.06.01 . 27 . 03

Data Rumah Tangga Miskin Program Perlindungan Jaminan Sosial Koordinasi/Fasilitasi PKH

Fasilitasi pelayanan jaminan sosial bagi keluarga miskin Penyediaan sarana prasarana layanan sosial tanggap darurat

1.06 . 1.06.01 . 27 . 04

Fasilitasi Raskin

1.06 . 1.06.01 . 27 . 05

Bantuan Sosial Fakir Miskin

1.06 . 1.06.01 . 27 . 06

Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

1.06 . 1.06.01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

Distribusi

Bagi

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

sesuai kuwota

ng

Prosentase penerima bantuan sosial

Kab.Jomba

Jumlah petugas Administrasi dan Pembinaan PKH yang dibina Jumlah pemegang kartu jaminan Sosial/ Kartu Jombang Sehat Jumlah sarana prasarana layanan sosial tanggap darurat yang tersedia

Kab.Jomba

Jumlah Desa yang terfasilitasi Distribusi Raskin Jumlah penerima kebutuhan sembako pada abang becak,pemulung dan pasukan kuning Jumlah orang yang menerima kebutuhan sembako bagi disabilitas selama 1 tahun Presenrtase Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran Jumlah tenaga honorer yang digaji Jumlah pelayanan administrasi perkantoran guna meningkatnya kinerja aparatus

orang 27%

6.024.304.731,00

APBD

27%

6.024.304.731,00

21 kec

79.941.000

APBD

21 kec

79.941.000

3.000 orang

87.703.731,00

APBD

3.000 orang

87.703.731,00

47.000.000

APBD

160 paket bantuan

47.000.000

306 Desa

589.250.000

APBD

306 Desa

589.250.000

7.500 pak

370.750.000

APBD

7.500 pak

370.750.000

4.459 orang

4.849.660.000

APBD

4.459 orang

4.849.660.000

100%

303.093.625

APBD

100%

303.093.625

12 bulan

265.893.625

APBD

12 bulan

265.893.625

100%

37.200.000

APBD

100%

37.200.000

ng

ng

Kab.Jomba ng

Kab.Jomba

160 bantuan

paket

ng

Kab.Jomba ng

Kab.Jomba ng

Kab.Jomba ng Kab.Jomba ng Kab.Jomba ng

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 1.06 . 1.06.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia

Kab.Jomba

1.06 . 1.06.01 . 02 . 46

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 48

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/b erat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/b erat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program peningkatan disiplin aparatur

Jumlah gedung kantor/bangunan pendukungnya yang terpelihara

Kab.Jomba

Jumlah kendaraan dinas/kendaraan operasional yang terpelihara

Kab.Jomba

Presentase kualitas kinerja aparatus

Kab.Jomba

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Jumlah Pakaian Khusus (olahraga) untuk pegawai Nilai Evaluasi AKIP

Kab.Jomba

1.06 . 1.06.01 . 07 . 01

Penyusunan strategi SKPD

rencana

1.06 . 1.06.01 . 07 . 02

Penyusunan Kerja SKPD

Rencana

Jumlah dokumen Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan Jumlah dokumen Renja SKPD tahunan sebagai rencana

1.06 . 1.06.01 . 02 . 49

1.06 . 1.06.01 . 03 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 1.06 . 1.06.01 . 07

4 unit

619.315.000

APBD

4 unit

619.315.000

1 tahun

29.000.000

APBD

1 tahun

29.000.000

1 tahun

575.665.000

APBD

1 tahun

575.665.000

1 tahun

14.650.000

APBD

1 tahun

14.650.000

100%

6.250.000

APBD

100%

6.250.000

25 stel

6.250.000

APBD

25 stel

6.250.000

100%

41.440.000

APBD

100%

41.440.000

10 dokumen

35.000.000

APBD

10 dokumen

35.000.000

10 dokumen

3.000.000

APBD

10 dokumen

3.000.000

ng

Kab.Jomba ng

ng

ng

ng ng Kab.Jomba ng

Kab.Jomba ng Kab.Jomba ng

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 program/kegiatan SKPD

1.06 . 1.06.01 . 07 . 03

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

1.06 . 1.06.01 . 07 . 04

Penyusunan laporan keuangan SKPD

Jumlah dokumen pelaporan dan laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan disusun tepat waktu

Kab.Jomba

100%

1.940.000

APBD

100%

1.940.000

10 dokumen

1.500.000

APBD

10 dokumen

1.500.000

ng

Kab.Jomba ng

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017

BAB IV

Penutup

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan dengan mengacu pada visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Rencana kerja Tahun 2017 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik untuk kegiatan administrasi umum yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jombang pada Tahun 2017 ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berbagai hambatan dan kendala, harus mampu meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan lebih optimal. Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dibidang Sosial,serta mampu menyajikan kinerja yang lebih Optimal.