JL. RADEN WIJAYA NO 15 TELP. (0321) JOMBANG

Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

JL. RADEN WIJAYA NO 15 TELP. (0321) 8493687 JOMBANG

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadlirat Allah, SWT, bahwa review Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Jombang 2017 – 2018 sebagai dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial lima tahun kedepan Dinas Sosial Kabupaten Jombang telah selesai. Dengan adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Oleh karenanya dipandang perlu untuk mengadakan penyusunan perencanaan yang strategis dengan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Jombang 2017 – 2018. Rencana Strategik (RENSTRA) ini memiliki makna yang penting karena selain menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan program juga menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi Program Kesejahteraan Sosial dalam rentang waktu tahun 2017 – 2018. Sebagaimana kita ketahui bahwa esensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam konteks Pembangunan secara umum

sangat penting

dalam rangka implementasikan Undang undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Rencana Strategis ini memuat tentang urgensi dan isu strategis, visi dan misi serta program serta rencana pencapaian target pembangununan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan semua unsur penyelenggara kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kerjasama dan mensinergikan program-program pembangunan kesejahteraan sosial guna mendukung visi dan misi Bupati.


Akhirnya terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, mudah-mudahan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Jombang serta dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

Jombang,

Januari 2017


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... I KATA PENGANTAR ...................................................................................... II DAFTAR ISI ..................................................................................................III DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... IV DAFTAR TABEL .............................................................................................. V BAB I. PENDAHULUAN……. ........................................................................... 1 I. I

LATAR BELAKANG .................................................................................... 1

I. II

MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................. 3

I. III SISTEMATIKA PENYUSUNAN ..................................................................... 6 BAB II GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG ............. 8 II. I

Kedudukan Dan Susunan Organisasi.......................................................... 8

II. II

Tugas Pokok Dan Fungsi ........................................................................ 10

II. III Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Jombang ........................................ 28 II. IV Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jombang .................................. 31 II. V

Tantangan Dan Peluang .......................................................................... 42

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................... 46 III. I

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD46

III. II Telaah Visi, Misi Dan Program Bupati Jombang Tahun 2014 – 2018 ........... 55 III. III Penentuan Isu-Isu Strategis ..................................................................... 56 BAB IV VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS, STRATEGI PENCAPAIAN DAN KEBIJAKAN ....................................................................................... 61 IV.I

V I S I .................................................................................................... 61

IV.II

M I S I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

IV.I

Tujuan Dan Sasaran ............................................................................... 63

IV.II

Strategi dan Kebijakan ............................................................................ 64

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017-2018, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN .................................................... 67

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG ...... 74 BAB VII P E N U T U P .................................................................................. 76 Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial ....................................................... 9


DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Di Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...... 29 Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Di Dinas Sosial Berdasarkan Golongan .................... 29 Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Di Dinas Sosial Berdasarkan Jabatan ...................... 30 Tabel 2.4 Anggaran Perlindungan Jaminan Sosial (Apbd) .................................... 31 Tabel 2.5 Evaluasi Kinerja Dinas Sosial (2017-2018)............................................ 38 Tabel 2.6 Analisis Swot Untuk Asp ..................................................................... 44 Tabel 4.1 Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun2014 – 2018 ............................... 64 Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2014-2018 ................................ 66 Tabel 5.1 Rencana Strategis Dinas Sosial 2014-2018 ........................................... 68 Tabel 5.2 Rencana Program Dan Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif dinas Sosial Kabupaten Jombang 2014-2018 ... 69 Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Jombang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .................................. 75


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS SOSIAL Jl. Raden Wijaya No. 15(61411) Telp. (0321)8493687 JOMBANG

PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG NOMOR : 188/ /415.20/2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG, Menimbang

: a.

bahwa

untuk

meningkatkan

ketepatan

dalam

melaporkan

pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelasanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas SosialKabupaten Jombang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama ; Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instalasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 2. Peraturan

Presiden

Nomor

29

Tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tekns Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenJombang Nomor 8/D) 6. Peraturan Daerah Kabupaten JombangNomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun

2010

Tentang

Rencana

Pembangunan

JangkaMenengah

Daerah (RPJMD) KabupatenJombangTahun 2014-2018; Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

7. Peraturan

Bupati

Jombang

Nomor

27

Tahun

2016

tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang. MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DI DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG Pasal 1 Rencana Stategis merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pasal 2 Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Pasal 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun sebelumnya diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 4 Peraturan Kepala Dinas Sosisl kabupaten Jombang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

. Ditetapkan di Pada tanggal

: Jombang : 04 Januari 2017


BAB I PENDAHULUAN

I. IV LATAR BELAKANG Urgensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial bukan hanya menjadi salah satu bentuk manifestasi dari upaya merealisasikan amanat konstitusi. Sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas menempatkan tugas Pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah untuk memelihara kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Selanjutnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial harus ditempatkan sebagai salah satu mainstream pembangunan nasional dan pembangunan daerah dalam rangka pembangunan manusia yang berjalan secara simultan bersamaan dengan pembangunan ekonomi. Pengarus

utamaan

Pembangunan

kesejahteraan

sosial

dalam

konteks

pembangunan nasional secara umum, lebih dikarenakan Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki urgensi yang sama dengan pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor-sektor lainnya. Hal ini lebih didasarkan pada pemikiran bahwa Pembangunan Kesejahteraan Sosial sejatinya merupakan strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kita menyadari bahwa, dalam proses pembangunan, pada kenyataannya masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang beruntung (disadvantaged groups), yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga tidak mampu, memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran dan fungsi sosialnya serta tidak mampu mengakses programprogram pembangunan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 5 ayat (2), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ini dikelompokkan ke dalam permasalahan : a. kemiskinan; b. keterlantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dinas Sosial Kabupaten Jombang merupakan institusi yang memiliki fungsi koordinatif

dan

strategis

melalui

kebijakan

dan

perencanaan

pembangunan

kesejahteraan sosial, sebagai mana tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

27 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Dalam rangka mengarahkan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang, sekaligus menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi capaian kinerja, maka perlu disusun dan dirumuskan Rencana Strategis (Renstra) dalam lima tahun ke depan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Rencana Strategis

merupakan dokumen perencanaan yang harus disusun oleh setiap SKPD sebagai manifestasi dari implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Penyusunan rencana Strategis ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jombang ini menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas (platform) serta arah kebijakan Bupati Jombang yang bertumpu pada Visi Bupati Jombang 2014-2018 yaitu “Jombang Sejahtera Untuk Semua”. Berdasarkan uraian di atas, maka penjelasan lebih detail tentang rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam penyelenggaran Pembangunanan Kesejahteraan Sosial untuk lima (5) tahun ke depan, dapat dijabarkan dalam bab-bab dan sub-bab di bawah ini. I. V MAKSUD DAN TUJUAN Perencanaan

strategis

merupakan

proses

penyusunan

perencanaan

yang

berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (biasanya 3 sampai 5 tahun) dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan peluang dan kendala) yang ada atau mungkin timbul. Dokumen yang dihasilkan dari perencanaan strategis disebut ’Perencanaan Strategis’ atau populer disebut Renstra. Perencanaan strategis diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan perencanaan strategis memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.


Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Jombang, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan perencanaan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholders. Yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntable. Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, telah merubah pola perencaan yang ada, dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down. A. Maksud Memberi gambaran secara umum tentang pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Jombang baik dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

maupun

pengembangan

Potensi

Sumber

Tahun 2017-2018 sebagai pedoman Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2018 diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan di Kabupaten Jombang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan untuk semua. B. Tujuan a. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis : 1) Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang periode 2017-2018; 2) Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2017-2018; 3) Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bupati Jombang Tahunan dan Akhir Masa Jabatan. C. Landasan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2017 disusun berdasarkan: a.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

b.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,

c.

Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional, d.

Undang-Undang

Nomor

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. e.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

f.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaana Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia,

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Membagi Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota,

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,

i.

Peraturan Pemerintah Nomor

39

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial. j.

Keputusan Presiden RI Nomor 227 tahun 1963 tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional,

k.

Keputusan Presiden RI Nomor 228 tahun 1963 tentang Tata Cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional,

l.

Keputusan

Presiden

RI

Nomor

48

tahun

1973

tentang

Penertiban

Penyelenggaraan Undian, m. Keputusan Presiden RI Nomor 40 tahun 1983 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis, n.

Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional,

o.

Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak,

p.

Keputusan Presiden RI Nomor 3 tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi,

q.

Keputusan Presiden RI Nomor 124 tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan,

r.

Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional,

s.

Instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak,

t.

Instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 1990 tentang Pembinaan Anak,

u.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

v.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2007 tentang Lanjut Usia,

w. Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang.


I. VISISTEMATIKA PENYUSUNAN Untuk lebih memudahkan memahami Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang 2017 – 2018, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut : I. I.I

PENDAHULUAN Latar Belakang

I.IIMaksud dan Tujuan I.IIISistematika Penulisan II.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL II.IKedudukan Dan Susunan Organisasi II.II Tugas Pokok Dan Fungsi II.III Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Jombang II.IV Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jombang II.V Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

III.

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III.I

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

Dan

Fungsi

Pelayanan SKPD III.II Telaah Visi, Misi Dan Program Bupati Jombang Tahun 2014 - 2018 III.III IV. IV.I

Penentuan Isu-Isu Strategis VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi IV.IIMisi IV.IIITujuan Dan Sasaran IV.IVStrategi dan Kebijakan

V. VI. VII.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017-2018, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG PENUTUP


BAB II GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG II. VI KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang sosial; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial; f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial; dan g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Struktur Organisasi Dinas Sosial KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG

SUBAG PENYUSUNAN

UMUM, KEPEGAWAIAN,

PROGRAM

KEUANGAN

DAN

BIDANG

DAN ASET

BIDANG PELAYANAN DAN

PEMBERDAYAAN

REHABILITASI SOSIAL

SOSIAL

PERLINDUNGAN SOSIAL

SEKSI

SEKSI

SEKSI

PEMBDY. SOSIAL

PELAYANAN SOSIAL

PEMENUHAN KEBUTUHAN

K

SEKSI

SEKSI

E

PEMBDY.

L

DASAR DAN SEKSI

K .

REHABILITASI S O S I A L

EVALUASI

BANTUAN DAN

BIDANG

PERLINDUNGAN

E

O

EI

R

M S

B

B K

A

A I

N

G N

A N

S O S I A L

N KSOSIAL

LM

A

BANTUA

UPTD

B E N

C Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 | A N A

A L A

1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan Dan Aset; b. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Evaluasi. 3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi : a. Seksi Pelayanan Sosial; dan b. Seksi Rehabilitasi Sosial. 4. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi : a. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin; dan b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial. 5. Bidang Perlindungan Sosial, membawahi : a. Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial; dan b. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 7. Kelompok Jabatan Fungsional II. VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebagai berikut : A. SEKRETARIAT Sekretariat melaksanakan sebagian Dinas Sosial dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

kegiatan

administrasi

umum,

kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi: 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian; 3) Pengelolaan administrasi keuangan; 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan; 5) Pengelolaan administrasi aset Dinas sosial; 6) Pengelolaan rumah tangga; 7) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan; 8) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; 9) Pengelolaan kearsipan dinas; 10)Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; 11)Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan sosial; dan 12)Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikasn oleh Kepala Dinas Sosial. Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas; 1) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dinas; 2) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokoleran; 3) Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; 4) Mempersiapkan

seluruh

rencana

kebutuhan

kepegawaian

mulai

penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauana masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dias, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 5) Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 6) Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya; 7) Melaksanakan

pengelolaan

keuangan

termasuk

pembayaran

gaji

pegawai; 8) Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; 9) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; 10)Merencanakan kebutuhan barang dan jasa; 11)Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa; 12)Melaksanakan perawana dan perbaikan barang-barang inventaris; 13)Melaksanakan pengelolaan dan pengamanan aset; 14)Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang-barang inventaris; 15)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas: 1) Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; 2) Melaksanakan pengolahan data; 3) Melaksanakan perencanaan program; 4) Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatat 5) Laksanaan dan perundang-undangan; 6) Menghimpun

data

dan

menyiapkan

bahan

penyusunan

program

anggaran; 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi; 8) Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan penyusunan program; 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris


B. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL Tugas pokok Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, bidang pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi: 1) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayana dan rehabilitasi sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum,

anak

yang

memerlukan

perlindungan

khusus,

gelandangan,

pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; 2) Penyusunan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; 3) Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak balita anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; 4) Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak balita anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis serta penerbitan izin orang tua angkat Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; 5) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak balita anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan

pemasyarakatan,

korban

perdagangan

orang,

korban

tindak

kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial. a. Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas: 1) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan sosial terhadap anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan permasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila, orang dengan HIV/AIDS, orang dengan gangguan jiwa, lanjut usia terlantae; 2) Memberikan bimbingan teknis pelayanan terhadap sosial terhadap anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan permasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila; 3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial terhadap anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus; gelandangan, pengemis, bekas warga binaan permasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila; orang dengan HIV/AIDS, orang dengan gangguan jiwa, lanjut usia terlantar; 4) Melaksanakan bimbingan mental spiritual dan ketrampilan terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum dan anak memerlukan penanganan khusus Eks Tuna Susila Orang dengan HIV/AIDS, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Lanjut Usia Terlantar; 5) Melaksanakan penyuluhan sosial hak dasar anak melalui peran aktif keluarga masyarakat, organisasi dan dunia usaha; 6) Melaksanakan pemberian rekomendasi rujukan dan bantuan stimulan bagi kesejahteraan sosial anak;


7) Melaksanakan rumusan kebijakan dalam Praktek Belajar Kerja (PBK) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum, dan anak memerlukan penanganan khusus; 8) Melaksanakan

Bimbingan

dan

penyuluhan

tentang

pencegahan,

penyebarluasan HIV/AIDS; 9) Melaksanakan bimbingan sosial, penyuluhan sosial kepada tuna susila, masyarakat sekitar lokasi prostitusi, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan permasyarakatan, bekas korban penyalahgunaan napza dan korban trafiking; 10)Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 11)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi. b. Seksi Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas: 1) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman rehabilitasi sosial penyandang kepada disibilitasi fisik, mental, sensorik, intelektual, disibilitasi ganda dan bekas penderita penyakit kronis, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila; 2) Menyiapkan bahan rehabilitasi sosial kepada penyandang disibilitasi fisik, mental, sensorik, intelektual, disibilitasi ganda dan bekas penderita penyakit

kronis,

gelandangan,

pengemis,

bekas

warga

binaan

pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila; 3) Memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial kepada disibilitasi fisik, mental, sensorik, intelektual, disibilitasi ganda dan bekas penderita penyakit kronis, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila; 4) Mengawasi

pelaksanaan

rehabilitasi

sosial

terhadap

penyandang

disibilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disibilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis; gelandangan, pengemis, bekas warga binaan permasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila; 5) Melaksanakan penyusunan rencana dan program dan program kerja kegiatan

pengembangan

rehabilitasi

orang

dengan

kecacatan

gelandangan, pengemis, bekas warga binaan permasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila, dan lanjut usia terlantar. Terlantar, dalam dan luar panti; Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

6) Melaksanakan bimbingan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan sosial orang dengan kecacatan dan lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan permasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila; 7) Memberikan rekomendasi keringanan biaya dan rujukan ke pusat-pusat pelayanan sosial dan rumah sakit bagi orang dengan disabilitasi dan lansia terlantar; 8) Melaksanakan koordinasi dengan sub unit kerja di lingkungan Dinas Sosial; 9) Melaksanakan pengawasan tempat dan lokasi praktek prostistusi, tempat mangkal gelandangan dan pengemis; 10)Melaksanakan koordinasiteknis dalam refungsionalisasi bekas warga binaan permasyarakatan, tuna susila, bekas korban penyalahgunaan napza dan korban trafiking; 11)Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan permasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila, sosial, dan bekas korban penyalahgunaan napza; 12)Melaksanakan evaluasi eks Kelayan hasil razia gelandangan, pengemis, dan tuna susila yang telah mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan bantuan usaha ekonomi produktif; 13)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi. C. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL Tugas Pokok Bidang Pemberdayaan Sosial adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, bidang pemberdayaan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai fungsi: 1) Perumusan

kebijakan

Penanganan

Fakir

Miskin

meliputi

kegiatan

pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunikasi terpencil, pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosialmasyarakat

dan

wanita

pemimpin

kegiatan

sosial,

Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan,


pemantauan,

penyelidikan

dan

penyidikan

terhadap

penyimpangan

pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; 2) Pelaksanaan

kebijakan

Penanganan

Fakir

Miskin

meliputi

kegiatan

pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil, pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha pekerja sosial

masyarakat

dan

wanita

pemimpin

kegiatan

sosial,

Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan,

penyelidikan

dan

penyidikan

terhadap

penyimpangan

pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil, pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan,

penyelidikan

dan

penyidikan

terhadap

penyimpangan

pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; 4) Pelaksanaan koordinasi dengan unit dan atau Instansi terkait Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE),

keluarga

rentan

dan

komunitas

terpencil,

pembinaan

dan

pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

serta

pembinaan,

perijinan,

pemantauan,

penyelidikan

dan

penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; 5) Pengendalan pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil, pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha pekerja sosial

masyarakat

dan

wanita

pemimpin

kegiatan

sosial,

Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan,

penyelidikan

dan

penyidikan

terhadap

penyimpangan

pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil, pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan,

penyelidikan

dan

penyidikan

terhadap

penyimpangan

pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; 7) Pelaksanaan koordinasi dengan unit dan atau Instansi terhadap penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasimuda/pelajar/mahasiswa,

Guru

dan

masyarakat,

memfasilitasi

pemberian penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional; 8) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial; 9) Penyelenggaraan

pelaksanaan

tugas

dibidang

peningkatan

dan

pengembangan pemberdayaan sosial; 10)Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial; 11)Pelaksanaan tugaskedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 12)Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/lembaga atau pihakketiga dibidang pemberdayaan sosial; dan 13)Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial a. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin mempunyai tugas: 1) Menyusun bahan pedoman Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

Bantuan Iuran (PBI) Calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan; 2) Menyusun pelaksanaan kegiatan Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan; 3) Memberikan bimbingan dan latihan ketrampilan usaha dalam rangka Penanganan

Fakir

Miskin

meliputi

kegiatan

pemberdayaan,

pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan; 4) Memantau pelaksanaan kegiatan Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Keluarga Rentan Dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE Fakmis) 5) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan KUBE Fakmis; 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan dengan unit dan atau instansi kegiatan Penanganan

Fakir

Miskin

meliputi

kegiatan

pemberdayaan,

pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan. KUBE Fakmis; 7) Megevaluasi dan menyusun laporan secara berkala kegiatan Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan; 8) Melaksanakan koordinasi teknispenyediaan fasilitas peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial keluarga miskin dan wanita rawan sosial ekonomi; 9) Fasilitasi rekomendais dan verifikasi kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin; 10)Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan KUBE Fakmis, RTLH dan Sarana Lingkungan; 11)Rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Indonesia Sehat, peserta PBI dan rekomendasi penerbitan Kartu BPJS mandiri kelas III; dan 12)melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial. b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, mempunyai tugas: 1) Menyiapkan bahan perumusan pedoman pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas Lembaga Kesehatan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan, dan pembuatan jejaring; 2) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas Lembaga Kesehatan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan, dan pembuatan jejaring; 3) Menyusun bahan pedoman pembinaan dan pendayagunaan organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasisi masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; 4) Memberikan bimbingan teknis di bidang pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan kapasitas Lembaga Kesehatan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan, dan pembuatan jejaring, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan,

perijinan,

pemantauan,

penyelidikan

dan

penyidikan

terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

5) Memantau terhadap pelaksanaan pengembangan kerjasama dengan lembaga

pemerintah

maupun

swasta

dalam

rangka

kegiatan

kesejateraan sosial, pengembangan kapasitas Lembaga Kesehatan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan, dan pembuatan jejaring; 6) Melaksanakan kegiatan dan bimbingan teknis kelembagaan dibidang usaha kesejahteraan sosial dan publikasi kegiatan usaha kesejahteraan sosial, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 7) Melaksanakan bimbingan sosial pengembangan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Dunia Usaha dan wanita Kepemimpinan Sosial; 8) Melaksanakan pola kerjasama dan kemitraan karang taruna, pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Dunia Usaha dan wanita Kepemimpinan Sosial; 9) Melaksanakan pemberian pengahargaan pengembangan Karang Taruna, Pekerja Sosial, Karang Werdha berprestasi; 10)Melaksanakan fasilitasi pengurusan pendaftaran ulang organisasi sosial; 11)Melaksanakan

kegiatan

Sosialisasi,

Bimbingan

Sosial,

Sarasehan

pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahsiswa, Guru dan masyarakat, memberikan pengahagaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; 12)Memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memlihara Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional; dan 13)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial. D. BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL Tugas Pokok Bidang Perlindungan Sosial adlaah melksanakan sebagian tugas Dinas Sosil, bidang Perlindungan sosial dan jaminan sosial sesuai peraturan perundangundangan. Bidang Perlindungan Sosial, mempunyai fungsi: 1) Perumusan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosialkorban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana, Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penguatan Program Keluarga Harapan, pedoman tehnis, Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

identifikasi, asesment serta penjangkauana cepat, konsultasi dan konseling serta intervensi Psikososial, mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosialEUP, reasesment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja imigran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; 2) Pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam,kerja sama dan pengelolaan logistik bencana, Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial. Penguatan Program Keluarga Harapan, pedoman tehnis, identifikasi, asesment serta penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta intervensi Psikososial mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial EUP, reasesment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana

alam,

kerjasama

dan

pengelolaan

logistik

bencana,

Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penguatan Program Keluarga

Harapan,

pedoman

tehnis,

identifikasi,

asesment

serta

penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta intervensi Psikososial mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial EUP, reasesment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; 4) Pelaksanaan

koordinasi

dengan

unit

dan

atau

Instansi

terkait

hal

kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana,

Penyelenggaraan

perlindungan

dan

Jaminan

Sosial

serta

Penguatan Program Keluarga Harapan, pedoman tehnis, identifikasi, asesment serta penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta intervensi Psikososial mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial EUP, reasesment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana, Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penguatan Program Keluarga Harapan, pedoman tehnis, identifikasi, asesment serta penjangkauan cepat, Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

konsultasi dan konseling serta intervensi Psikososial mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial EUP, reasesment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; dan 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial. a. Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial, mempunyai tugas: 1) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penguatan Program Keluarga Harapan; 2) Menyiapkan

bahan

dan

melaksanakan

kegiatan

Penyelenggaraan

perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penguatan Program Keluarga Harapan dan Program Raskin; 3) Memberikan bimbingan teknis Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penguatan Program Keluarga Harapan dan Program Raskin; 4) Memonitoring pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penguatan Program Keluarga Harapan dan Program Raskin; 5) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penguatan Program Keluarga Harapan; 6) Mengkoordinasikan dengan unit dan atau instansi lain pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penguatan Program Keluarga Harapan dan Program Raskin; 7) Melaksanakan

koordinasi,

fasilitasi

program

dan

kegiatan

yang

berhubungan dengan Jaminan Keehatan Masyarakat Miskin; 8) Melaksanakan

evaluasi

dan

menyusun

laporan

penyelenggaraan

perlindungan, jaminan dan bantuan sosial; 9) Memberikan rekomendasi bebas biaya perawatan di puskesmas dan RSUD se-kabupaten Jombang dan rujukan ke rumah sakit provinsi yang di tunjuk; 10)Merekomendasi pelaksanaan kegiatan undian gratis berhadiah; 11)Memberikan rekomendasi pengaktifan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; 12)Melksanakan penyaluran bantuan sosial kepada PMKS dan PSKS; 13)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Sosial. b. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, mempunyai tugas: Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial; 2) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana; 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan ke kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana; 4) Memberikan bimbingan teknis kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana; 5) Mengawasi pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, bantuan dan rehabilitasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial; 6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan dan perencanaan teknis perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial; 7) Melaksanakan rehabilitasi dan perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan sosial; 8) Melaksanakan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga yang memerlukan penanganan sosialpenanggulangan bencana alam dan sosial; 9) Melaksanakan koordinasi perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial dengan sub unit kerja di lingkungan Dinas; dan 10)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Sosial. E. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


II. VIIISUMBER DAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG 1. Pegawai Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebanyak

5 orang yang

terbagi dalam: a. Pegawai Dinas Sosial di Kabupaten Jombang Pegawai Dinas Sosial yang melaksanakan tugasnya di Dinas Sosial Kabupaten Jombang merupakan pendukung utama dalam pembangunan

kesejahteraan

sosial, dengan kualifikasi sebagai berikut : 1) Berdasarkan tingkat pendidikan Tabel 2.1 Komposisi Pegawai di Dinas Sosial berdasarkan tingkat pendidikan NO

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentase

1

S2

7

28,00

2

S1

11

44,00

3

S M A / Diploma

0

0

4

SLTA

7

28,00

25

100

Total 2) Berdasarkan Golongan Tabel 2.2

Komposisi Pegawai di Dinas Sosial berdasarkan Golongan No

Golongan Ruang

Jumlah

1

IV

7

2

III

12

3.

II

3

4

I

0

3) Berdasarkan Jabatan Tabel 2.3 Komposisi Pegawai di Dinas Sosial berdasarkan Jabatan No

Jabatan

Jumlah

1

Eselon II

1

2

Eselon III

4

3.

Eselon IV

8

4

Staf

12

5

Fungsional Pekerja Sosial

0

b. Tenaga Kontrak Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

Jumlah tenaga kontrak Dinas Sosial pada Januari 2017 berjumlah 11 orang dengan perincian tenaga kontrak untuk pelayanan dan administrasi berjumlah 7 orang, tenaga kontrak yang berfungsi tenaga pengamanan dan kebersihan sejumlah 4 orang. 2. Sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Jombang terletak di Jl. Raden Wijaya No. 15 - JOMBANG dengan luas lahan 1500 m2, meliputi 1 (satu) gedung perkantoran

yang merupakan aset

Pemerintah Kabupaten Jombang. Kendaraan dinas sebanyak 7 unit, terdiri dari 4 unit roda dua dan 3 unit roda empat. 1 buah mobil untuk operasional dinas , 1 buah truck besar 1 buah pick up double kabin rescue tehnical unit (RTU) untuk tanggap darurat, Sarana dan prasarana lain : kamera, handy camp, LCD proyektor, dll. 3. Pembiayaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jombang yang dituangkan dalam program/kegiatan (Belanja Langsung) pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Anggaran perlindungan jaminan sosial (APBD) JUMLAH No 1

TAHUN 2017

APBD 7.568.749.106

APBN 0

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan/ sosialisasi, rehabilitasi, penyelamatan, perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan lanjut bagi PMKS dan PSKS baik di dalam panti maupun di luar panti. II. IXKINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG Berikut ini adalah gambaran kondisi umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial. II.IV. I Kondisi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah PMKS yang masuk ke dalam kategori: Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

o Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan Dinas Sosial melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial yang dilaksanakan

melalui

pelayanan

dan

rehabilitasi

sosial

anak

adalah

untuk

mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga. Pelayanan sosial anak meliputi : balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus). o Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Berbagai program dan kegiatan terus dikembangkan oleh Dinas Sosial dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong pralanjut usia dan lanjut usia yang dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian selama mungkin di dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum diharapkan dapat tersedia dengan semakin aktifnya para lansia. Secara garis besar, pelayanan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui dua sistem pelayanan sosial yaitu pelayanan melalui panti sosial dan pelayanan melalui luar panti sosial. o Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat diselenggarakan untuk: (1) Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja guna meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial; (2) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi guna pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan; (3) Mendapatkan bantuan sosial setiap bulan (cacat berat) sesuai kriteria melalui sistem jaminan sosial; (4) Meningkatkan

aksesibilitas

fisik terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan,

pelayanan kesejahteraan sosial, dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya; (5) Meningkatkan aksesibilitas nonfisik dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pelayanan sosial sesuai dengan perspektif penyandang cacat. o Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Upaya Dinas Sosial dalam rangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah berupa kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

serta bekas warga binaan pemasyarakatan. Sebagian keluaran (output) hasil penanganan kelompok sasaran pelayanan telah berhasil memanfaatkan bantuan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya. Sementara itu, melalui kegiatan koordinasi dan keterpaduan penanganan tunasosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program

Pelayanan

dan

Rehabilitasi

Tunasosial.

Dengan

demikian

upaya

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah tunasosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain. o Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan

dalam rangka pencegahan dan/atau

rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra - dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran

serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat

(LSM) dalam kegiatan

pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia. II.IV. IIKondisi Umum Perlindungan Sosial Perlindungan

sosial

merupakan

program

yang

diselenggarakan

untuk

memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari risiko-risiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya berupa : Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Secara geografis Kabupaten Jombang memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi seperti gempa, gelombang pasang, banjir, tanah longsor, angin puting beliung. Setiap tahun berbagai jenis bencana seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian dalam jumlah tidak sedikit. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penanggulangan bencana alam merupakan upaya kemanusiaan diberikan yang dalam rangka perlindungan dan penyelamatan untuk meminimalisasi jumlah korban dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru. Adapun hasil yang dicapai antara lain sebagai berikut : Membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah melalui kegiatan: (1) Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana.Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana. (2) Tanggap

darurat,

merupakan upaya

dalam rangka

percepatan penanganan

korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna Siaga Bencana/Tagana); (3) Pascabencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik; (4) Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tagana telah turut mengambil bagian penting dalam penanggulangan bencana alam secara berturut-turut dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Bantuan yang diberikan dalam penanggulangan bencana alam adalah bantuan perlengkapan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan mobilitas siaga bencana. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana alam. II.IV. III Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Sosial diselenggarakan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial juga diselenggarakan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu / kelompok dapat digali dan didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah : Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin Sasaran kegiatan program pemberdayaan fakir miskin adalah: (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah perdesaan/pertanian, perkotaan, pesisir/pantai, (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam/sosial, terkena PHK, dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penghasilan keluarga. Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin berupa : Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemampuan Review Renstra Dinsos Kab Jombang 2017-2018 |

dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melalui pemberdayaan pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), terdapat beberapa pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat di antaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP. Kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat berupa : (1) Pemantapan Program Pemberdayaan Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM (2) Orientasi dan Seleksi Karang Taruna, Orsos dan PSM Berprestasi (3) Bantuan Stimulan Untuk Karang Taruna, Organisasi Sosial dan PSM (4) Bimbingan Manajemen Organisasi Sosial (5) Penguatan Jaringan Kerja Orsos Melalui UEP (7) Pertemuan Jaringan kerja FKPSM tingkat Kabupaten (8) Pemantapan Pelaksana WKSBM Pengembangan

dan

potensi

sumber

kesejahteraan

sosial

tidak

hanya

infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial berupa: (1) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas). (2) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/TMB II. X KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL Kinerja pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (2009-2013) dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya, serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan selama periode sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel capaian kinerja dan tabel realisasi anggaran.


TABEL 2.5 EVALUASI KINERJA DINAS SOSIAL (2017-2018)

INDIKATOR KINERJA NO

PROGRAM

SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD

1 1

2

3 Standar

Target SPM 4

Targ

Target

et

Indikator 1 2

IKK

Lainya

5

6

Target Renstra SKPD Tahun ke 3

4

5

1

2

Realisasi Capaian tahun ke 3

4

5

1

Rasio Capaian pada tahun ke 2

3

4

kete rang

5

an 7

8

9

10

11

12

13

14

30%

35%

40%

20%

25% 30%

3%

4%

5%

1%

15

16

17

35%

40%

100%

4%

5%

100%

18

19

20

21

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

22

Pelayanan

Minimum 1

Urusan Sosial

1

Pelaksanaan Pelaksanaan Program /Kegiatan

Bidang

Sosial:

2

a. Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar b. Persentase (%) PMKS skala kabupaten yg menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama( KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainya Penyediaan Sarana

40%

5%

20% 25%

1%

2%

2%

3%

dan prasasrana Sosial


3

a. Presentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan Sosial b. Presentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasasrana pelayanan kesejahteraan sosial Penanggulangan

80%

60% 65%

70%

75%

80%

25%

21% 22%

23%

24%

25%

20%

20% 20%

20%

20%

20%

korban bencana a. Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan Sosial selama ,masa tanggap darurat

b. Presentase (%) korban bencana Skala Presentase (%) penyandang

cacat

12,5%

2,5%

5%

7,5%

10% 12,5%

Penan ganan korba n benca na dari segi sosial yang lain ditan gani oleh BPBD

2,5%

5% 7,5%

10% 12,5%

100%

100%

100%

100%

100%

fisik

dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial


Sarana

sosial

seperti 48 lembaga

panti

asuhan,

panti

jompo

dan

panti

38 lembaga 42 lembaga 44 lembaga 46 lembaga 48 lembaga 38 lembaga 42 lembaga 44 lembaga 46 lembaga 48 lembaga

100%

100%

100%

100%

100%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

10% 12,5%

100%

100%

100%

100%

100%

rehabilitasi Penanganan penyandang masalah

40%

20% 25%

30%

35%

40%

20%

25% 30%

10% 12,5%

2,5%

5% 7,5%

35%

kesejahteraan

sosial Persentase

Penyandang

12,5%

2,5%

5%

7,5%

cacat baik fisik mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial


II. XI TANTANGAN DAN PELUANG Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Sosial diberikan kewenangan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), upaya pembangunan

kesejahteraan sosial dimaksudkan agar

PMKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak. Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat. Peran Dinas Sosial Kabupaten Jombang sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang masalah di Kabupaten Jombang jumlahnya cukup besar Untuk

mengidentifikasi

dan

menganalisis

faktor

lingkungan

dengan

menggunakan analisis SWOT yaitu dengan menganalisis faktor – faktor : kekuatan (Strengt), dan Kelemahan (Weakness) dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan analisis lingkungan Internal, dan analisis

lingkungan

mengidentifikasi

ekternal

faktor

adalah

lingkungan

analisis

eksternal

yang yang

dilakukan meliputi

untuk peluang

(Opportunities) dan ancaman (Treaths), adalah sebagai berikut : II. VI.IKekuatan ( Strenght ) Kekuatan adalah sumber daya, potensi atau keunggulan relatif lainnya atau keunggulan komperatif yang dimiliki dalam pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang. Adapun kekuatan yang ada meliputi : -

peraturan perundang-undangan

-

Adanya instansi pembina teknis

-

Tersedianya Kebijakan pemerintah daerah

-

Tersedianya SDM Pelaksana kesos yang profesional

-

Adanya peran Organisasi sosial, LSM yang ikut perpartisipati dalam penanganan PMKS II. VI.IIKelemahan ( Weakness ) Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan yang ada dalam

rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang. Adapun kelemahan yang ada meliputi : -

Belum adanya Perda tentang PMKS secara keseluruhan

-

Rendahnya aksesabilitas dan fasilitas PMKS Review Rentsra Dinsos Kabupaten Jombang 2017-2018 |

-

Terbatasnya anggaran penanganan PMKS

-

Masih

lemahnya

pemahaman

para

pemangku

kepentingan

pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai

tentang

alat untuk

menurunkan jumlah PMKS, II. VI.III Peluang ( Opportunities ) Peluang merupakan situasi yang menguntungkan dalam pembangunan. Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten meliputi : -

Adanya sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait

-

Dukungan masyarakat, swasta dan dunia usaha

-

Adanya kerjasama antara pemerintah propinsi dan pemerintah pusat

-

Adanya panti-panti sosial dan PSKS II. VI.IVTantangan ( Treathment ) Ancaman adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi pembangunan.

Ancaman dapat berupa rintangan utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan dari pembangunan yang dilakukan. Adapun ancaman yang ada dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang meliputi : -

Multikrisis

yang

berkepanjangan

dan

kompleks

dapat

menyebabkan

rentannya ketahanan sosial. -

Kondisi ekonomi, politik yang belum stabil

-

Rendahnya partisipasi sosial masyarakat TABEL 2.6 ANALISIS SWOT UNTUK ASP Kekuatan (Strenght) Faktor Internal 1. 2.

Faktor Eksternal

1.

Peluang (Oppertunities) Adanya sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait

3.

1.

2.

Dukungan masyarakat, swasta dan dunia usaha

2.

3.

Adanya kerjasama antara pemerintah propinsi dan pemerintah pusat

3.

Kelemahan (Weaknesses ) Belum ada Perda tentang PMKS secara keseluruhan Rendahnya aksesibilitas dan fasilitas PMKS Belum profesionalnya SDM penanganan PMKS Strategi WO

Tersedianya peraturan perundang-undangan Adanya Instansi pembina teknis Kebijakan pemerintah daerah Strategi SO

1.

Dayagunakan peraturan perundang-undangan dengan mengadakan sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait Optimalkan Instansi pembina teknis dengan adanya dukungan pantipanti sosial dan PSKS Mendukung terlaksananya kebijakan pemerintah daerah dengan mengadakan kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

1.

Usahakan lahirnya Perda tentang PMKS secara keseluruhan

2.

Tingkatkan aksesibilitas dan fasilitas PMKS dengan mendayagunakan pantipanti sosial dan PSKS Tingkatkan profesionalitas SDM penanganan PMKS dengan adanya kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

2. 3.

3.

Review Rentsra Dinsos Kabupaten Jombang 2017-2018 |

4.

1.

Adanya panti-panti sosial dan PSKS Ancaman (Threats) Multikrisis yang berkepanjangan dan kompleks dapat menyebabkan rentannya ketahanan sosial.

1.

2.

Kondisi ekonomi, politik yang belum stabil

2.

3.

Rendahnya partisipasi sosial masyarakat

3.

Strategi ST Optimalkan peraturan perundang-undangan yang ada guna mengendalikan dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul akibat multikrisis yang berkepanjangan Memantapkan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial yang mencakup penyempurnaan terus menerus sehingga mencerminkan pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial yang semakin berkualitas dan akuntabel Manfaatkan kebijakan pemerintah daerah guna meningkatkan partisipasi sosial masyarakat

1.

Strategi WT Usahakan Perda tentang PMKS secara keseluruhan

2.

Tingkatkan aksesibilitas dan fasilitas PMKS dalam menghadapi kondisi ekonomi, politik yang belum stabil

3.

Kembangkan dan mantapkan profesionalitas SDM yang menangani PMKS untuk meningkatkan partisipasi sosial masyarakat


BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Tujuan Umum pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang adalah “meningkatkan pemerataan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial terutama

pada

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS)

dengan

mendayagunakan seluruh sumber daya aparatur Dinas Sosial dan partisipasi masyarakat untuk tercapainya derajat kesejahteraan sosial masyarakat yang setinggitingginya. Sedangkan tujuan khusus pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang sebagai berikut : a) Terjaminnya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang beruntung. b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas, serta profesionalisme pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. c) Meningkatkan aksesibilitas para penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar. d) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. e) Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial. f) Meningkatkan

dan

melembaganya

modal

sosial

sebagai

landasan

utama

pembangunan kesejahteraan sosial. Selanjutnya terkait dengan isu strategis maka diperlukan analisa isu strategis yang didasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. III. IV IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD a) Sekretariat Sekretariat

mempunyai

mengkoordinasikan

dan

tugas

merencanakan,

mengendalikan

kegiatan

melaksanakan,

administrasi

umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi : 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian; 3) Pengelolaan administrasi keuangan; 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan; 5) Pengelolaan administrasi aset Dinas sosial; 6) Pengelolaan rumah tangga; Review Rentsra Dinsos Kabupaten Jombang 2017-2018 |

7) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan; 8) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; 9) Pengelolaan kearsipan dinas; 10)Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; 11)Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan sosial. Dari implementasi fungsi Sekretriat, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain : a. Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial. b. Sarana prasaran yang terbatas serta perlu rehabilitasi dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial. b) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar,

serta

rehabilitasi

sosial

bagi

anak

nakal,

korban

NAPZA,

penyandang cacat dan tuna sosial. 1) Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayana dan rehabilitasi sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan

hukum,

anak

yang

memerlukan

perlindungan

khusus,

gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; 2) Penyusunan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; 3) Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak balita anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan Review Rentsra Dinsos Kabupaten Jombang 2017-2018 |

orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi

sosial

penyandang

disabilitas

fisik,

mental,

sensorik,

intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; 4) Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak balita anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi

sosial

penyandang

disabilitas

fisik,

mental,

sensorik,

intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; 5) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak balita anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis serta penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Dari implementasi fungsi Program Pelayanan dan rehabilitasi sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain : a) Pendataan PMKS yang masih membutuhkan ketepatan sasaran dan data yang valid dalam rangka pelayanan yang tepat. b) Masih banyak psikotik yang terpasung, untuk itu dibutuhkan langkah tepat dalam kegiatan yang mampu membantu pelayanan sosial bagi psikotik yang masih terpasung. c) Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang

Pemberdayaan

Sosial,

mempunyai

tugas

merumuskan

dan

melaksanakan kebijakan teknis pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas adat terpencil, serta penanaman nilainilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Review Rentsra Dinsos Kabupaten Jombang 2017-2018 |

1) Perumusan

kebijakan

Penanganan

Fakir

Miskin

meliputi

kegiatan

pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunikasi terpencil, pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosialmasyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan,

pemantauan,

penyelidikan

dan

penyidikan

terhadap

penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; 2) Pelaksanaan kebijakan Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil, pembinaan dan pendayagunaan karang taruna,

organisasi

sosial,

wahana

kesejahteraan

sosial

berbasis

masyarakat, dunia usaha pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil, pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; 4) Pelaksanaan koordinasi dengan unit dan atau Instansi terkait Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil, pembinaan Review Rentsra Dinsos Kabupaten Jombang 2017-2018 |

dan

pendayagunaan

karang

taruna,

organisasi

sosial,

wahana

kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan

dan

penyidikan

terhadap

penyimpangan

pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; 5) Pengendalan pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil, pembinaan dan pendayagunaan karang taruna,

organisasi

sosial,

wahana

kesejahteraan

sosial

berbasis

masyarakat, dunia usaha pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Penanganan Fakir Miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), keluarga rentan dan komunitas terpencil, pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta pembinaan, perijinan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; 7) Pelaksanaan

koordinasi

dengan

unit

dan

atau

Instansi

terhadap

penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasimuda/pelajar/mahasiswa, Guru dan masyarakat, memfasilitasi pemberian penghargaan pada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan; memfasilitasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, restorasi sosial, memelihara Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional; 8) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial; 9) Penyelenggaraan

pelaksanaan

tugas

dibidang

peningkatan

dan

pengembangan pemberdayaan sosial; Review Rentsra Dinsos Kabupaten Jombang 2017-2018 |

10)Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial; 11)Pelaksanaan tugaskedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 12)Pelaksanaan

koordinasi/kerjasama

dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/lembaga atau pihakketiga dibidang pemberdayaan sosial; dan 13)Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial. Dari implementasi fungsi Program Pemberdayaan Sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain : a. Implikasi ditutupnya beberapa lokalisasi menjadikan munculnya WRSE di kabupaten. Dengan demikian dibutuhkan model dan metode yang tepat untuk mendukung proses tersebut. b. Masih rendahnya Partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka turut serta berperan melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat. c. Model pemberdayaan sosial yang masih relatif membutuhkan kreativitas dari

penyelenggara

pemerintahan

serta

minimnya

usulan

model

pemberdayaan dari penerima manfaat. d) Bidang Perlindungan Sosial Bidang

Perlindungan

Sosial,

mempunyai

tugas

merumuskan

dan

melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan sosial bagi korban bencana, korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar. a. Perumusan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja

sama

dan

pengelolaan

logistik

bencana,

Penyelenggaraan

perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penguatan Program Keluarga Harapan, pedoman tehnis, identifikasi, asesment serta penjangkauana cepat,

konsultasi

dan

konseling

serta

intervensi

Psikososial,

mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial EUP, reasesment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja imigran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; b. Pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam,kerja sama dan pengelolaan logistik bencana, Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial. Penguatan Program Keluarga Harapan, pedoman tehnis, identifikasi, asesment serta penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta intervensi Psikososial mengembangkan Review Rentsra Dinsos Kabupaten Jombang 2017-2018 |

pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial EUP, reasesment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana

alam,

kerjasama

dan

pengelolaan

logistik

bencana,

Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penguatan Program Keluarga Harapan, pedoman tehnis, identifikasi, asesment serta penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta intervensi Psikososial mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial EUP, reasesment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit dan atau Instansi terkait hal kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana, Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penguatan Program Keluarga Harapan, pedoman tehnis, identifikasi, asesment serta penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta intervensi Psikososial mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan

ketrampilan

serta

bantuan

sosial

EUP,

reasesment

terkait

pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana, Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penguatan Program Keluarga Harapan, pedoman tehnis, identifikasi, asesment serta penjangkauan cepat,

konsultasi

dan

konseling

serta

intervensi

Psikososial

mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial EUP, reasesment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar; dan f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial. Dari implementasi fungsi Program Perlindungan Sosial, beberapa masalah yang menjadi kendala/masalah dalam proses pelayanan sosial antara lain: a. Penanganan korban bencana proses

mengembalikan

fungsi

masih dalam tahap evakuasi, padahal sosial

korban

secara

berkelanjutan


merupakan arah penting untuk itu pelayanan bagi korban bencana masih membutuhkan model pelayanan terpadu. Model Kampung Siaga Bencana dalam rangka mitigasi bencana lebih ditingkatkan dan masih belum terbentuk di tiap kebupaten/kota yang rawan bencana

III. V TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI JOMBANG TAHUN 2014 2018 Visi Bupati Jombang tahun 2014 -2018 yaitu Jombang Sejahtera Untuk Semua. Sedangkan misi utama Utama Bupati Jombang tahun 2014 – 2018 sebagai berikut : 1 Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama 2 Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau 3 Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata 4 Menyediakan

infrastruktur

dasar

yang

berkualitas

dan

berwawasan

lingkungan 5 Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih Dari 5 misi utama Bupati tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Jombang dapat memberikan kontribusi Program kegiatan sebagai berikut : Kontribusi Dinas Sosial Kabupaten Jombang terhadap pencapaian misi Bupati yang ke 1 : Melalui program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan Pemberdayaan

Fakir

Miskin

(terutama

untuk

penanggulangan

kemiskinan

perempuan), melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial terhadap PMKS melalui Panti maupun Non Panti serta Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Selain

itu

dengan

melalui

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial, program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial, melalui program Bantuan dan perlindungan Sosial dengan kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Alam dan Sosial, Pembinaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB), Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial melalui Penyuluhan dan Publikasi sosial serta kajian kesejahteraan sosial. III. VIPENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS a. Dinamika Permasalahan dan mobilitas PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Anak Jalanan Dewasa ini masalah PMKS khususnya anak jalanan, gepeng, gelandangan psikotik dan WTS kesemuanya membutuhkan perhatian yang intensif dan segera agar tidak berkembang makin mencemaskan. Sejak situasi krisis, perkembangan PMKS jalanan yakni anak jalanan, gelandangan, gelandangan psikotik, pengemis, Review Rentsra Dinsos Kabupaten Jombang 2017-2018 |

dan Wanita Tuna Susila atau PSK (Pekerja Seks Komersial) secara kualitatif semakin mengkhawatirkan. PMKS jalanan memiliki mobilitas yang sangat tinggi, seringkali terjadi lintas kota-kabupaten sehingga sulit bisa terselesaikan hingga tuntas jika hanya menggantungkan pada komitmen politik satu-dua daerah saja a.1. Anak Jalanan Di Propinsi Jawa Timur, salah satu masalah sosial yang membutuhkan pemecahan segera adalah perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini makin mencemaskan. Di berbagai pusat keramaian, seperti plaza, terminal, stasiun, pasar, jembatan penyebrangan, dan bahkan kuburan sekali pun seolah-olah tidak ada yang tersisa. Belum lagi tempat yang belum diketahui tetapi menjadi tempat aktivitas anak jalanan. Terkait dengan dinamika kehidupan dan problematika anak jalanan yang ada di berbagai daerah di Kabupaten Jombang setidaknya terinventarisir 4 isu prioritas antara lain; (a). Adanya gaya hidup dan perilaku anak jalanan yang acapkali membahayakan dan mengancam keselamatan dirinya sendiri, seperti hidup boros, perkelahian, minum-minuman keras, napza, seks bebas, dan bahkan perilaku kriminal; (b) Minat dan kelangsungan pendidikan anak jalanan yang relatif rendah dan terbatas akibat tidak dimilikinya kemampuan finansial dan waktu luang yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai.; (c). Kondisi ekonomi dan latar belakang kehidupan sosial-psikologis orang tua anak jalanan yang relatif miskin dan kurang harmonis, sehingga tidak kondusif bagi proses tumbuh-kembang anak secara layak; (d). Kebutuhan anak jalanan untuk beraktualisasi diri seringkali masih belum terfasilitasi dengan baik a.2. Wanita Tuna Susila Di berbagai komunitas, disadari bahwa pelacuran adalah sebuah masalah sosial yang sulit dihilangkan begitu saja, dan dalam beberapa kasus bahkan ditoleransi. Namun, khusus untuk anak-anak perempuan yang karena berbagai sebab kemudian terpaksa dilacurkan, dengan alasan apapun keberadaannya tidak bisa diterima, dan karena itu harus dihapuskan. Mereka belum cukup mengetahui resiko yang pasti dari hubungan seksual yang dilakukan secara bebas, sehingga kehamilan dini dan penularan PMS (Penyakit Menular Seksual) dengan

seluruh

implikasinya

dengan

mudah

akan

menimpa

anak-anak

perempuan yang dilacurkan. Selanjutnya terkait dengan dinamika kehidupan dan problematika yang dihadapi WTS yang ada setidaknya terinventarisir 4 isu prioritas antara lain; (a). Ancaman kekerasan dan praktek pemerasan senantiasa mengancam kehidupan PSK, baik dari pihak germo, mucikari mau pun pelanggan; (b). Ancaman terkontaminasi PMS (Penyakit menular Seksual) dan HIV/AIDS; (c). Keberadaan PSK di bawah umur atau anak-anak yang dilacurkan yang makin mencemaskan; (d). Kemampuan PSK untuk mencari pekerjaan Review Rentsra Dinsos Kabupaten Jombang 2017-2018 |

alternatif tidak ditunjang dengan dukungan modal dan kemampuan melakukan diversifikasi usaha. a.3. Gelandangan dan Gelandangan Psikotik Terkait dengan problematika yang dihadapi gelandangan yang ada di berbagai daerah di Kabupaten Jombang dapat diinvestarisi sebabagai berikut ; (a). Berkurangnya atau tiadanya kesempatan kerja yang memadai di daerah asal gelandangan; (b). Meningkatnya beban sosial yang mesti ditanggung Pemerintah di daerah tujuan gelandangan; (c). Para gelandangan umumnya tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan cenderung menempati zone publik secara tidak sah; (d). Para gelandangan umumnya tidak memiliki kemampuan melakukan deversifikasi usaha. Sementara itu beberapa isu prioritas terkait dengan masalah gelandangan psikotik yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur antara lain; (a). Tempat penampungan bagi Gelandangan Psikotik masih kurang; (b). Masih banyak gelandangan psikotik yang berkeliaran di tempat-tempat umum. a.4. Pengemis Di bulan-bulan tertentu terutama sepanjang bulan puasa dan menjelang Hari Raya jumlah pengemis kagetan akan muncul lebih banyak, sehingga bisa dipastikan jumlah riil pengemis yang ada jauh lebih banyak dari pada saat hari biasa. Sama seperti gelandangan dan PMKS lain yang bekerja di sektor informal maupun non-formal, di berbagai kota besar pengemis muncul biasanya karena mereka tidak bisa terserap di sektor perekonomian firma kota. Dengan bekal ketrampilan yang serba terbatas dan tingkat pendidikan yang rendah, serta akibat tidak memiliki aset produksi sendiri, maka salah satu “pekerjaan” yang bisa mereka lakukan adalah dengan meminta belas-kasihan dari orang lain. Selanjutnya terkait dengan dinamika kehidupan dan problematika yang dihadapi pengemis yang tersebar terinventarisir beberapa isu prioritas antara lain; (a). Para pengemis umumnya tidak memiliki kemampuan dan aset produksi yang memadai untuk membuka usaha produktif sendiri; (b). Berkurangnya atau tiadanya kesempatan kerja yang memadai di daerah asal pengemis; (c). Meningkatnya beban sosial yang mesti ditanggung Pemerintah di daerah tujuan pengemis; (d). Pemunculan keluarga pengemis di jalanan dan pengemispengemis cilik yang makin mencemaskan. Pemahaman terhadap isu-isu yang telah di bahas sebelumnya merupakan persoalan empiris terkait isu pembangunan kesejahteraan sosial yang dapat dijadikan bahan untuk mempertajam isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Maka Persoalan-persoalan di atas adalah sebagaimana dari isu-isu strategis kondisi permasalahan dan ketersedian sarana pendukung,

yang

selanjutnya akan menjadi pokok-pokok pikiran dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial. Review Rentsra Dinsos Kabupaten Jombang 2017-2018 |

Sebagaimanan diamanatkan Pasal 28 H ayat (1), (2), dan (3), Perubahan Kedua dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perubahan Keempat UUD 1945, serta Undang-undang No 11 tahun 2009 pasal 5 ayat (2) yaitu priortitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap kemiskinan, ketelantaran, diskriminasi

ketunaan dan

sosial,

lemahnya

korban peran

bencana,

serta

kecacatan,

eksploitasi

potensi

dan

serta

sumber

kesejahteraan sosial Disadari bahwa tantangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial ke depan semakin berat, seiring meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, serta semakin kompleksnya berkembangnya permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS).

Seperti

halnya

penanganan

permasalahan

kemiskinan

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),

jika tidak

dilakukan secara komprehensif, maka akan berakibat pada kesenjangan sosial yang makin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, serta munculnya PMKS kontemporer lainnya. terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Berbagai

penyediaan

pelayanan

kesejahteraan

sosial

oleh

berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari

waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan

tersebut masih

jauh

dari

yang

diharapkan apabila dibandingkan

dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Kementrian Sosial RI tahun 2010 – 2014,

terdapat permasalahan mendasar yang dihadapi dalam

pembangunan kesejahteraan sosial antara lain: a) Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam empat pilar intervensi yaitu Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Rehabilitasi Sosial, dan jaminan sosial masih sangat terbatas, b) Kegiatan bantuan dan jaminan sosial

bagi

PMKS masih

perlu

peningkatan ketepatan dan keakuratan proses dan penerima manfaat, c) Peran

pemerintah

yang

masih dominan

dalam

pelayanan

program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri, d) Peran masyarakat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal, Review Rentsra Dinsos Kabupaten Jombang 2017-2018 |

e) Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan koordinasi dan

komunikasi pada berbagai sektor

dan

level masih

belum optimal. Berbagai permasalahan tersebut di atas, menjadikan tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang yaitu bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dan meningkatkan peran serta masyarakat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam konteks pelayanan sosial bagi masyarakat kurang beruntung di Jombang. Hal ini dapat diantisipasi dengan

cara

mendukung

kesejahteraan sosial, kesejahteraan kepemerintahan

peningkatan

pengelolaan

program

peningkatan kapasitas kelembagaan dan

sosial,

serta

yang baik

peningkatan dalam

kualitas

penyelenggaraan

tata

SDM kelola

kesejahteraan

sosial. Atas dasar berbagai penjelasan tersebut maka isu – isu strategis pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1. Masih terbatasnya akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terhadap pelayanan sosial dasar. 2. Masih

rendahnya

pilar

partisipasi

masyarakat

dan

kurangnya

kesadaran/pemahaman masyarakat dalam gerakan kesetiakawanan sosial.


BAB IV VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS, STRATEGI PENCAPAIAN DAN KEBIJAKAN IV.IIIV I S I Visi dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, sebagaimana yang telah disampaikan pada saat penyampaian visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD, yang diintegrasikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana tahapan ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 serta RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, yaitu: “Jombang Sejahtera Untuk Semua” Makna dari visi tersebut: “JOMBANG” adalah mewakili seluruh masyarakat/kelompok orang yang hidup bersama di Kabupaten Jombang dalam satu komunitas yang teratur. “SEJAHTERA UNTUK SEMUA” adalah tatanan kehidupan masyarakat Jombang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi antara lain pemenuhan kecukupan energi dan protein, terpenuhinya rumah yang layak huni, tersedianya jaminan pemerliharaan kesehatan

masyarakat,

terwujudnya

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat,

terpenuhinya kebutuhan pendidikan, meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. IV.IVMISI Sesuai dengan harapan dari visi “Jombang Sejahtera Untuk Semua”,

maka

ditetapkan

misi

pembangunan

Kabupaten

Jombang

Tahun2014-2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagaimana berikut: Misi 1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur dalam tatanan sosial masyarakat yang aman, tertib dan damai didukung stabilitas pemerintahan, politik dan sosial budaya.

Dengan

latar

danmemilikikedewasaan

belakang dalam

masyarakat menyikapi

terjadisertadukunganpondokpesantren

yang

Jombang setiap

ada,

maka

yang

dinamika

egaliter yang

memungkinkan

terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial dan beragama.


Misi 2 Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau, dengan penjelasan: Misi ini dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diantaranya hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hak atas pangan. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi guna

mendukung

pembangunan

peningkatan

ekonomi,

serta

kualitas memiliki

sumber peran

daya penting

manusia dalam

dan upaya

mewujudkan keluarga sejahtera. Sedangkan

pelayanan

pendidikan

bertujuan

untuk

mencapai

pemerataan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih ditekankan pada akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan, sedangkan peningkatan kualitas pendidikan mengarah pada kualitas anak didik. Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan

pendidikan

luar

sekolah

serta

bantuan

biaya

pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru serta peningkatan sarana penunjang belajar. Kebutuhan atas kecukupan pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat

untuk

dapat

terus

tumbuh

dan

berkembang

menuju

kesejahteraan. Pemenuhan hak atas pangan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah. Misi 3 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, dengan penjelasan: Misi ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan perekonomian daerah untuk mewujudkan stabilitas perekonomian daerah.

Ketidakstabilan

perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Misi 4 Menyediakan

Infrastruktur

Dasar

yang

Berkualitas

dan

Berwawasan

Lingkungan, dengan penjelasan: Misi ini dimaksudkan untuk penyediaan infrastruktur dasar permukiman serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang berupa jalan, jembatan, informasi dan komunikasi yang keseluruhannya akan menunjang akses perekonomian. Penyediaan infrastruktur dasar dimaksud dengan tetap memperhatikan

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan

melalui

peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih, dengan penjelasan: Misi ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan,

pengendalian

dan

mulai

dari

pengawasan

proses sesuai

perencanaan, dengan

pelaksanaan,

prinsip-prinsip

good

governance, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. IV.VTujuan Dan Sasaran a. Meningkatkan

taraf

kesejahteraan

sosial

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan Indikator : % PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya b. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan

kesejahteraan

sosial.

Dengan

Indikator

:

%

Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tabel 4.1 Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun2014 – 2018

IV.VI Strategi dan Kebijakan Rumusan

strategi

merupakan

pernyataan-pernyataan

yang

menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Keterkaitan antara sasaran, arah kebijakan serta strategi disajikan dalan tabel berikut ini: 1 Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan PMKS dan PSKS 2017-2022 a) Meningkatkan kualitas program pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi peningkatan derajat kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)


b) Mengembangkan

mutu dan kapabilitas

Sumber Daya Manusia (SDM)

penyelenggara kesejahteraan sosial serta mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial c) Menjadikan semua program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. d) Mendorong dan mengembangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat melalui penyuluhan sosial untuk mengembangkan keswadayaan sosial masyarakat guna mencegah dan menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial di lingkungannya masing-masing e) Menggali dan memberdayakan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta memperluas dan memperkuat jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2 Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Jombang 2017-2022 a) Peningkatan

kualitas

program

Pelayanan

dan

Rehabilitasi

Sosial,

Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan sosial bagi PMKS b) Penguatan

aksesibilitas

terhadap

pelayanan

sosial

dasar,

fasilitas

pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) c) Pengembangan mutu dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial d) Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial e) Peningkatan peran partisipan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan

memperluas

partsipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

kesejahteraan sosial f) Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial g) Penguatan jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial h) Peningkatan modal sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial


Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2014-2018

Review Rentsra Dinsos Kabupaten Jombang 2017-2018 | 67

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017-2018, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN Berdasarkan kondisi Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini dan kecenderungang-kecenderungan perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di masa datang, maka arah dari pembangunan kesejahteraan sosial tersebut dapat dijabarkan ke dalam pokok-pokok program pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Review Rentsra Dinsos Kabupaten Jombang 2017-2018 | 67

Tabel 5.1 RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL 2014-2018 SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR Meningkatnya Prosentase penurunan penanganan PMKS PMKS

PROGRAM Program penanganan PMKS

SASARAN PROGRAM Meningatnya Pemberdayaan PMKS

Program partisipasi sosial masyarakat

Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat

Program penyediaan sarana dan prasarana sosial

Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana sosial

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Meningkatnya keberdayaan lembaga kesejahteraan sosial

Program Perlindungan Jaminan Sosial

Meningkantnya perlindungan jaminan sosial bagi PMKS

SUMBER DATA Jumlah PMKS yg diberdayakan dibagi BPS

INDIKATOR PROGRAM

FORMULASI

Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan

jumlah PMKS yg ada x 100%

Jumlah tokoh perintis kepahlawanan yang teridentifikasi Rasio LKS dgn PMKS

PENANGGUNG JAWAB Bid.Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Jumlah LKS dibagi jumlah PMKS

Dinsos

persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial akftif melakukan pelayanan kesejahteraan sosial Prosentase penerima bantuan sosial

Jumlah LKS aktif dibagi jumlah LKS yg ada x 100%

Dinsos

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya tugas dan fungsi SKPD

Administrasi perkantoran terwujud

Pelayanan administrasi perkantoran

Dinsos

Sekretaris

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana prasarana aparatur Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Terwujudnya pengelolaan keuangan dan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD pencapaian kinerja program

Sarana prasarana aparatur terwujud

Pengadaan dan pemeliharaan sarana Dinsos prasarana aparatur

Sekretaris

Dinsos Dinsos

Sekretaris Sekretaris

Tercapainya disiplin aparatur Tertib pengelolaan tatausaha keuangan dan pencapaian kinerja program

Jumlah PMKS yang menerima bansos Dinsos dibagi umlah PMKS x 100%

Laporan perencanaan dan pelaksanaan kinerja SKPD

Bid.Pemberdayaan Sosial Bid.Pemberdayaan Sosial Bid.Perlindungan Sosial


Tabel 5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG 2014-2018 Tahun 2014 Kode Program/Kegiatan

4 1.06 . 1.06.01 . 23

Program

5

Kegiatan

6

Program penanganan PMKS

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan

7 Meningatnya Pemberdayaan PMKS

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

8 Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan Jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01

Pemberdayaan PMKS

Meningkatnya Persentase PMKS yang menerima pemberdayaan

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

Bimbingan Sosial bagi PMKS

Terbangunnya mental dan psikologi positif bagi PMKS

Jumlah PMKS yang menerima bimbingan mental dan psikologi positif

1.06 . 1.06.01 . 23 . 05

Rehabilitasi dan bantuan sosial bagi PMKS

Meningkatnya persentase PMKS yang menerima bantuan sosial

Jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial

Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat

Jumlah tokoh perintis kepahlawanan yang teridentifikasi

1.06 . 1.06.01 . 22

Program partisipasi sosial masyarakat

Target Kinerja

9

Tahun 2015

Target Kinerja

Target-Rp.

10

11

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 Tahun 2017

Target Kinerja

Target-Rp.

12

13

Target Kinerja

Target-Rp.

14

15

Tahun 2018

Target-Rp.

16

Target Kinerja

17

Target-Rp.

18

10%

975.000.000

10%

908.000.000

10%

11.000.000

10%

41.440.000

10%

39.368.000

230 org

185.000.000

250 org

180.000.000

280 org

185.000.000

300 org

185.000.000

320 org

200.000.000

100 org

20.000.000

130 org

35.000.000

150 org

45.000.000

170 org

45.000.000

170 org

51.000.000

120.000.000

130 org

120.000.000

50 org

200.000.000

70 org

100.000.000

90 org

120.000.000

110 org

Kajian sejarah dan seminar

100.000.000

Pengusula n nama tokoh

25.000.000

Munculnya 2 nama tokoh pahlawan

25.000.000

Sosialisasi terhadap nama tokoh

161.400.000

40.400.000 Peningkata n sarana prasarana makan pahlawan

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02

Sosialisasi Kepahlawanan Keperintisan, Perjuangan

Terlaksananya Jumlah peserta sosialisasi sosialisasi kepahlawanan keperintisan kepahlawanan perjuangan keperintisan perjuangan

10 buku

100.000.000

10 buku

25.000.000

10 buku

25.000.000

10 buku

25.000.000

10 buku

25.000.000

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05

Pemeliharaan sarana taman makam pahlawan

Terciptanya suasana nyaman bagi Lingkungan Taman Makam

Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara

3 lokasi

20.000.000

3 lokasi

20.000.000

3 lokasi

20.000.000

3 lokasi

20.000.000

3 lokasi

20.000.000

1.06 . 1.06.01 . 22 . 08

Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Kecil

Terselenggaranya penyerahan bantuan bagi pedagang sayur keliling

Jumlah yang menerima bantuan bagi pedagang sayur keliling

Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana sosial

Rasio LKS dgn PMKS

1.06 . 1.06.01 . 24

Program penyediaan sarana dan prasarana sosial

0

100 : 57.109

-

0

60.000.000 100 : 56.530

-

550.000.000

100 : 55.093

20 lembaga

1.06 . 1.06.01 . 24 . 01

Peningkatan Tersedianya sarana dan kualitas sarana prasarana lembaga sarana dan kesejahteraan sosial prasarana sosial

Jumlah sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan sosial yang ditingkatkan

10 lembaga

60.000.000

15 lembaga

50.000.000

1.06 . 1.06.01 . 24 . 03

Pembangunan/ Terbangunya Rumah peningkatan Pelayanan Sosial rumah pelayanan sosial

Jumlah Rumah Pelayanan Sosial yang dibangun

Master Plan

-

Pembangun an

500.000.000

1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

Fasilitasi Rumah Pelayanan Sosial

Jumlah sarana dan prasarana pada LBK dan RPTC yang ditingkatkan

0

-

0

Tersedianya sarana dan prasarana pada LBK dan RPTC yang memadai

0

-

Pembanguna n

0

-

3.060 orang

671.477.400 100 : 54.656

107.100.000

3.060 orang

416.936.750 100 : 54.219

107.100.000

118.300.000

50.000.000

25 lembaga

50.000.000

30 lembaga

50.000.000

750.000.000

Pembangun an

1.000.000.000

Pembangun an

1.000.000.000

-

2 unit rumah

Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD 19

35.500.000

2 unit rumah

35.500.000


1.06 . 1.06.01 . 25

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Meningkatnya keberdayaan lembaga kesejahteraan sosial

persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial akftif melakukan pelayanan kesejahteraan sosial

59%

446.004.500

100%

1.06 . 1.06.01 . 25 . 02

Peningkatan Terwujudnya Potensi Kualitas SDM Sumber Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial sosial

Jumlah PSKS yang dilatih

185 org

110.000.000

225 org

75.000.000

250 org

75.000.000

250 org

75.000.000

250 org

75.000.000

1.06 . 1.06.01 . 25 . 03

Pembinaan dan Terciptanya penigkatan Jumlah karang taruna yang Pemberdayaan usaha ekonomi diperdayakan Karang Taruna produktif bagi anggota karang taruna

50 org

180.000.000

100 org

75.000.000

120 org

50.000.000

120 org

50.000.000

160 org

75.000.000

1.06 . 1.06.01 . 25 . 04

Pemberdayaan Terciptanya penigkatan Jumlah karang wedha yang karang wedha motivasi dan dibantu peningkatan UEP bagi pengurus karang Werdha

80 org

25.000.000

80 org

25.000.000

100 org

25.000.000

100 org

25.000.000

120 org

25.000.000

1.06 . 1.06.01 . 25 . 05

Pemberdayaan Terselenggaranya Jumlah pseserta yang pekerja sosial Pelatihan Ketrampilan mengikuti Pelatihan masyarakat Pekerja sosial bagi PSM Ketrampilan Pekerja sosial bagi PSM

60 org

50.000.000

100 org

40.000.000

100 org

40.000.000

100 org

40.000.000

100 org

40.000.000

1.06 . 1.06.01 . 25 . 06

Pendataan dan Terbentuknya data Pengelolaan PMKS terpusat Data PMKS, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

306 Desa

100.000.000

306 Desa

120.000.000

306 Desa

125.000.000

306 Desa

125.000.000

306 Desa

140.000.000

1.06 . 1.06.01 . 25 . 08

Verifikasi dan Tersedianya 550.845 Jumlahdata PBI yang falid validasi Data jiwa data PBI yang falid sesuai kuwota Rumah Tangga sesuai kuwota Miskin

550.845 orang

118.000.000

550.845 orang

118.000.000

Jumlah data PMKS terpusat

0

-

0

179.316.500

-

100%

0

347.445.400

0

70%

325.660.000

70%

309.377.000


1.06 . 1.06.01 . 27

Program Perlindungan Jaminan Sosial

Meningkantnya perlindungan jaminan sosial bagi PMKS

Prosentase penerima bantuan sosial

80%

21 kec

-

110.000.000

Jumlah pemegang kartu jaminan Sosial/ Kartu Jombang Sehat

1.06 . 1.06.01 . 27 . 03

Penyediaan sarana prasarana layanan sosial tanggap darurat

Tercapainya upaya pemenuhan layanan sosial tanggap darurat

Jumlah sarana prasarana layanan sosial tanggap darurat yang tersedia

1.06 . 1.06.01 . 27 . 04

Fasilitasi Distribusi Raskin

Terlaksananya kegiatan pendistribusian raskin

Jumlah Desa yang terfasilitasi Distribusi Raskin

-

-

-

-

-

-

306 Desa

589.250.000

306 Desa

589.250.000

1.06 . 1.06.01 . 27 . 05

Bantuan Sosial Terbantunya kebutuhan Bagi Fakir sembako pada abang Miskin becak,pemulung dan pasukan kuning

Jumlah penerima kebutuhan sembako pada abang becak,pemulung dan pasukan kuning

-

-

-

-

-

-

7.500 pak

370.750.000

7.500 pak

370.750.000

1.06 . 1.06.01 . 27 . 06

Bantuan Sosial Terbantunya kebutuhan Bagi sembako bagi disabilitas Penyandang selama 1 tahun Disabilitas

Jumlah orang yang menerima kebutuhan sembako bagi disabilitas selama 1 tahun

-

-

-

-

-

- 4.459 orang

1.06 . 1.06.01 . 27 . 07

Fasilitasi pasar murah bagi rumah tangga miskin

Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin Menjelang Ramadhan dan Lebaran

Jumlah orang yang menerima Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin Menjelang Ramadhan dan Lebaran

8.700 orang

100.000.000

1.06 . 1.06.01 . 27 . 08

Fasilitasi Kegiatan Rumah Pelayanan Sosial

Terwujudnya pelayanan Sosial bagi PMKS

Jumlah peserta pelayanan Sosial bagi PMKS

0

Perlindungan dan Jaminan sosial layanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Terlaksanannya Perlindungan dan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat dalam KJS

Jumlah orang yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat dalam KJS

9.990 org

Revitalisasi Bina Loka karya

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan sosial di lokasi Bina Karya

Jumlah sarana dan prasarana pelayanan sosial di lokasi Bina Karya

Meningkatnya Penunjang Kelncaran Administrasi Perkantoran

Presenrtase Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Terselenggaranya administrasi sesuai aturan dan standar kinerja

Jumlah tenaga honorer yang digaji

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan

Jumlah pelayanan administrasi perkantoran guna meningkatnya kinerja aparatus

1.06 . 1.06.01 . 27 . 10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 paket bantuan

30.000.000 120 paket bantuan

- 3.000 orang



-

- I unit Rumah Layanan Sosiaal 400.000.000

110.000.000

21 kec

Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi 3000 orang pemegang kartu jaminan Sosial/ Kartu Jombang Sehat

0

21 kec

972.745.109

Fasilitasi pelayanan jaminan sosial bagi keluarga miskin

-

110.000.000

27%

1.06 . 1.06.01 . 27 . 02

0

21 kec

6.024.304.731

Jumlah petugas Administrasi dan Pembinaan PKH yang dibina

-

110.000.000

27%

Koordinasi/Fas Terlaksananya ilitasi PKH Administrasi dan Pembinaan PKH

0

21 kec

-

1.06 . 1.06.01 . 27 . 01

1.06 . 1.06.01 . 27 . 09

40.000.000

-

14.810

80.000.000 I unit Rumah Layanan Sosiaal

250.000.000

45.000.000

4.849.660.000 4.459 orang

-

-

150.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

28.800.000

12.400

216.955.000

100%

540.351.200

100%

303.093.625

100%

12 bulan

33.000.000

12 bulan

33.000.000

12 bulan

33.000.000

12 bulan

33.000.000

12 bulan

199.970.000

0

12.400

100%

100%

-


299.990.000

183.955.000

4.849.660.000


100%

100%

30


35.000.000

266.990.000

28.800.000

87.703.731

75 klien

100%

30

12.400

87.703.731 3.000 orang

100%

-

199.970.000

-

100%

-

533.400.000

33.000.000

200.385.000


1.06 . 1.06.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan

Persentase Sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan

1.06 . 1.06.01 . 02 . 46

Pengadaan Tersedianya peralatan sarana dan dan perlengkapan prasarana gedung kantor gedung kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia

1.06 . 1.06.01 . 02 . 48

Pemeliharaan Terpeliharanya gedung rutin/berkala/ kantor/bangunan sedang/berat pendukungnya sarana dan prasarana gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 49

Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendara an operasional

1.06 . 1.06.01 . 03

1.06 . 1.06.01 . 03 . 05

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu

0%

-

0%

-

41 unit

20.534.996

4 unit

29.000.000

7 unit

20.000.000

80

7 unit

80.000.000

8 unit

80.000.000

7 unit

113.260.000

7 unit

90.600.000

7 unit

Jumlah gedung kantor/bangunan pendukungnya yang terpelihara

1 tahun

18.000.000

1 tahun

19.800.000

1 tahun

21.700.000

1 tahun

23.800.000

1 tahun

26.100.000

Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional

Jumlah kendaraan dinas/kendaraan operasional yang terpelihara

1 tahun

20.000.000

1 tahun

15.000.000

1 tahun

15.000.000

1 tahun

15.000.000

1 tahun

20.000.000

Meningkatnya Pegawai yang memperoleh pakaian khusus

Presentase kualitas kinerja aparatus

100%

13.750.000

100%

6.250.000

100%

8.500.000

Tersedianya Pakaian Olah raga

Jumlah Pakaian Khusus (olahraga) untuk pegawai

-

25 stel

6.250.000

35 stel

8.750.000

100%

0

8.500.000

-

100%

0

8.500.000

-

0


1.06 . 1.06.01 . 07

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP Akuntabilitas Institusi

1.06 . 1.06.01 . 07 . 01

100%

0

16.972.000

-

100%

0

15.155.000

-

100%

0

11.000.000

100%

41.440.000

100%

39.368.000

- 10 dokumen

35.000.000 10 dokumen

35.000.000

Tersedianya dokumen Penyusunan Jumlah dokumen Renstra Renstra SKPD sebagai rencana SKPD sebagai dokumen dokumen perencanaan strategi SKPD perencanaan lima tahunan lima tahunan 1.06 . 1.06.01 . 07 . 02

1.06 . 1.06.01 . 07 . 03

1.06 . 1.06.01 . 07 . 04

10 dokumen Tersedianya dokumen Penyusunan Renja SKPD tahunan Rencana Kerja sebagai rencana SKPD program/kegiatan SKPD

Jumlah dokumen Renja SKPD tahunan sebagai rencana program/kegiatan SKPD

Penyusunan Laporan Tersedianya laporan Capaian capaian kinerja SKPD Kinerja SKPD

Jumlah dokumen pelaporan dan laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan

Penyusunan laporan keuangan SKPD

Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan disusun tepat waktu

Tersedianya dokumen pelaporan kinerja dan keuangan disusun tepat waktu

100%

10 dokumen

10.000.000 10 dokumen

7.500.000 10 dokumen

7.500.000 10 dokumen

7.500.000 10 dokumen

7.500.000

10.000.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

100%

10.000.000 10 dokumen

100%

7.500.000 10 dokumen

100%

7.500.000 10 dokumen

100%

7.500.000 10 dokumen

7.500.000


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Jombang merupakan penjabaran perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan, baik skala nasional maupun daerah. Oleh karena itu, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang memiliki kesinambungan dengan dokumen daerah terkait, salah satunya yaitu RPJMD. Dapat dikatakan bahwa dengan pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jombang mampu membantu pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Jombang. Sehingga Dinas Sosial Kabupaten Jombang menentukan target kinerja dalam konteks pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang, sebagai berikut:


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Jombang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Terpulihkannya Persentase Fungsi Sosial PMKS Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat dan korban bencana

FORMULA PERHITUNGAN / PENJELASAN Jumlah PMKS ----------------Jumlah seluruh penduduk) x 100%

KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 4,51

TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

4,63

4,47

3,990

3,82

3,61

I

SUMBER

PENANGGUNG

DATA

JAWAB

BPS

Sekretaris

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Dinas Sosial ini disusun dengan memperhatikan RPJMD 2014 -2018, pengalaman pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sampai dengan saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Renstra juga merupakan penjabaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka mewujudkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jombang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Dengan demikian Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Ke depan, melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen dan aparatur Dinas Sosial,

akan menjadi sebuah Dinas yang

mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan penduduk miskin. Akhirnya apa yang dapat disusun dalam wujud Renstra ini dapat mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan semoga bermanfaat

I

JL. RADEN WIJAYA NO 15 TELP. (0321) JOMBANG

Recommend Documents