i
KATA PENGANTAR Kami sangat bersyukur Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan setiap SKPD menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. BPBD Kabupaten Jombang telah merespon berbagai landasan hukum tersebut dengan menyusun Renstra Tahun 2014-2018. Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Strategis BPBD Kabupaten Jombang disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Jombang. Dengan disusunnya Rencana Strategis BPBD ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Jombang untuk 5 (lima) tahun mendatang. Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan Ketangguhan Kabupaten Jombang dalam menghadapi Bencana. Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, Terima kasih.
Jombang, 11 Juli 2014 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Ir. NUR HUDA Pembina Tingkat I NIP. 19590323 198608 1 002
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..................................................................................................................... i KATA PENGANTAR ................................................................................................................. ii DAFTAR ISI ............................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. BAB I-1 1.1. Latar Belakang .................................................................................................................... BAB I- 1 1.2. Landasan Hukum ................................................................................................................ BAB I- 4 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................................. BAB I-6 1.4. Sistematika Penulisan ......................................................................................................... BAB I-7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN JOMBANG .......................... BAB II-9 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Jombang ............ BAB II-9 2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah .......................................... BAB II-16 2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Jombang ........................................................... BAB II-21 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Jombang.. BAB II-1 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BPBD KABUPATEN JOMBANG.................................. BAB III-4 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ............................................................................................................... BAB III-4 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati ....................................................................... BAB III-6 3.3. Telaahan Renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur .......................................... BAB III-1 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Jombang............................................................................................................................. BAB III-2 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................................................. BAB III-6 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .......... BAB IV-8 4.1. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Jombang ................................................................ BAB IV-8 4.2. Tata Nilai BPBD Kabupaten Jombang. ....................................................................... BAB IV-11 4.3. Tujuan ............................................................................................................................... BAB IV-11 4.4. Sasaran ............................................................................................................................... BAB IV-12 4.4. Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Jombang .............................................................. BAB IV-1 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................................................................... BAB V-2 BAB VI INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN JOMBANG .............................................................................. BAB VI-1 BAB VII PENUTUP .................................................................................................... BAB VII- 1
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Seiring dengan pergantian kepala daerah di Kabupaten Jombang yang telah dilaksanakan pada bulan juni 2013, maka Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang harus disusun kembali agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jombang periode 2014-2018 dalam membawa Kabupaten Jombang lima tahun mendatang memiliki Visi : “Jombang Sejahtera Untuk Semua”. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 55 ayat (6), bahwa Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi dokumen resmi daerah. Sehingga visi tersebut resmi menjadi visi pemerintah Kabupaten Jombang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat (7) nenetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode
5 (lima)
tahun. Di samping itu dalam pasal 7 ayat (1)
disebutkan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang telah diubah menjadi
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah terpadu, menyeluruh dan tangggap terhadap perubahan Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 1
dengan tujuan untuk koordinasi antar pelaku, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan
dan
pengawasan
guna
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Jombang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, BPBD Kabupaten Jombang memiliki fungsi sebagai : penyusun,
perumus
rencana
program
dan
penetapan
kebijakan
penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat,
tepat,
efektif
dan
efisien;
pengkoordinir
pelaksanaan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; pelaksana
unsur
kesekretariatan;
penyusun
konsep
pelaksaanaan
kebijakan penanggulangan bencana daerah; pelaksana monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan
bencana
daerah;
melakukan
koordinasi
pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; pelaksana penyelenggaraan penanggulanggan bencana wilayah Kabupaten Jombang. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8
Tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap SKPD termasuk BPBD diwajibkan untuk menetapkan Rencana Strategis yang memiliki fungsi sebagai arahan atau pedoman kerja selama
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 2
5 (lima) tahun kedepan, melalui berbagai upaya, strategi, program dan kegiatan yang akan dilakukan, serta pagu anggarannya. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang
2014 -
2018 adalah bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang (RPJMD) tahun 2014-2018. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dalam memproses penyusunan Renstra menggunakan prinsip partisipatif, transparan dan bertanggung jawab. Sesuai dengan prinsip dan semangat perencanaan partisipatif, Renstra ini disusun melalui proses komunikasi dan konsultasi dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Melakukan kajian dan analisis terhadap situasi internal maupun eksternal untuk menyusun visi dan misi. 2. Melakukan pendekatan melalui literatur dan bahan-bahan dasar penyusunan renstra, antara lain : a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 129 / Huk / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota b. Visi dan Misi Bupati Kabupaten Jombang sebagai landasan penyusunan Visi dan Misi BPBD; c. RPJMD Kabupaten Jombang 2014-2018 terkait bencana untuk dijabarkan dalam Renstra; d. Renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa timur sebagai acuan, serta e. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang untuk mengetahui kewenangan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang. 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya untuk melakukan penyesuaian dan
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 3
penyempurnaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahun kedepan (2014-2018).
1.2. Landasan Hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu Satuan kerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur No. 3/2010 tentang Penanggulangan
Bencana,
Penanggulangan
Bencana
Perbup Daerah
No.
1/2011
Kabupaten
tentang
Jombang.
Badan Adapun
Pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah
menjadi Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 4
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 12. Peraturan
Presiden
Nomor 5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan SPM; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah lagi menjadi
Peraturan
Menteri
Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana; 17. Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun
2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 5
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Jombang; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengaah
Daerah
(RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang
1.3. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2014 – 2018 dimaksudkan untuk pedoman umum (guide line) lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan
kegiatan penyelenggaraan penanggulangan
bencana selama 5 tahun ke depan (2014-2018) yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang. 2. Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang adalah untuk: 1. Menetapkan
prioritas
program
kegiatan pembangunan
yang
strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 6
2. Memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan (2014-2018) dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang pada setiap akhir Tahun Anggaran
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan : 1.1 Latar belakang. 1.2 Landasan Hukum. 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra. 1.4 Sistematika Penulisan. Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menguraikan : 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2.3 Kinerja
Pelayanan
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah. 2.4 Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang menguraikan : 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 7
3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terkait
dengan tugas dan fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.5 Penentuan
Isu-isu
Strategis
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 4.3 Strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam 5 tahun mendatang. Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab VI : Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 8
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BPBD 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Jombang Pada Peraturan Bupati Jombang 18 Tahun 2011 tentang Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang memiliki tugas pokok membantu Bupati untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan, penanggulangan bencana, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi akibat bencana, dalam melaksanakan tugas pokok, BPBD memiliki fungsi untuk : 1. Penyusunan, perumusan rencana program dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; 2. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; 3. Pelaksanaan urusan sekretariatan;
2.1.1. Kepala Pelaksana BPBD Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana
yang meliputi pra bencana, saat tanggap
darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD juga mempunyai fungsi antara lain : 1. Menetapkan program kerja BPBD;
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 9
2. Membuat perumusan kebijakan teknis penanganan bencana di Daerah; 3. Melaksanakan pembinaan ketata usahaan; 4. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan tugas masing-masing; 5. Menetapkan
pedoman
dan
pengarahan
terhadap
usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil; 6. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 7. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 8. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 9. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; 10. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; 11. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2.1.2. Sekretariat Sekretariat BPBD memiliki tugas untuk : 1. Menyusun Program kerja BPBD; 2. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan tugas masing-masing; 3. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahannya; 4. Menyusun laporan pertanggungjawaban BPBD;
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 10
5. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 6. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 7. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; 8. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan; 9. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol; 10. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 11. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas seksi-seksi; 12. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan BPBD; 13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; 14. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala pelaksana BPBD; 15. Melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
kepala
pelaksana BPBD.
2.1.3. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas : 1. Menginfentarisir dan menyusun data daerah rawan bencana; 2. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana, pengurangan resiko bencana, peringatan dini, mitigasi bencana dan pencegahan kebakaran; 3. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standard di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana, peringatan dini, mitigasi bencana serta pencegahan kebakaran;
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 11
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana, pengurangan resiko bencana dengan menyusun rencana aksi daerah, peringatan dini, mitigasi bencana dan penanganan bencana serta pencegahan kebakaran; 5. Menyiapkan
bahan
kerjasama
di
bidang
pencegahan
dan
kesiapsiagaan pada pra bencana, pengurangan resiko bencana, penringatan dini, mitigasi bencana dan serta pencegahan kebakaran; 6. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana, pengurangan resiko bencana, penringatan dini, mitigasi bencana dan serta pencegahan kebakaran; 7. Menyiapkan bahan dan menusun laporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
pada
saat
pra
bencana,
pengurangan
resiko
bencana, penringatan dini, mitigasi bencana dan penanganan bencana serta pencegahan kebakaran; 8. Menyiapkan
bahan
fasilitasi
di
bidang
pencegahan
dan
kesiapsiagaan pada pra bencana, pengurangan resiko bencana, peringatan dini, dan mitigasi bencana; 9. Menyiapkan
bahan
evaluasi
di
bidang
pencegahan
dan
kesiapsiagaan pada pra bencana, pengurangan resiko bencana, penringatan dini, dan mitigasi bencana; 10. Menyiapkan bahan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah; 11. Menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi; 12. Melaksanakan sosialisasi untuk program dan kegiatan penanganan bencana, pencegahan dan pencegahan kebakaran; 13. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan bidang penanganan bencana, pencegahan dan pencegahan kebakaran;
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 12
14. Melaksanakan pengawasan, pelayanan dan monitoring pemadaman kebakaran serta pelaksanaan bantuan penanganan bencana; 15. Mengevaluasi dan bertanggungjawab atas hasil kerja bawahan; 16. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala pelaksana BPBD; 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana BPBD.
2.1.4. Seksi Kedaruratan dan Logistik Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas untuk : 1. Menyiapkan bahan perencanaankebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik; 2. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standard di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik; 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik; 4. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik; 5. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik; 6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 13
7. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik; 8. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik; 9. Mengevaluasi dan bertanggungjawab atas hasil kerja bawahan; 10. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala pelaksana BPBD; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana BPBD.
2.1.5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas untuk : 1. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; 2. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standard di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; 4. Meniapkan bahan kerjasama di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; 5. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 14
6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; 7. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; 8. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik; 9. Mengevaluasi dan bertanggungjawab atas hasil kerja bawahan; 10. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala pelaksana BPBD; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana BPBD. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari Kepala Badan, Unsur Pengarah dan unsur pelaksana yaitu : a. Kepala Pelaksana BPBD b. Sekretaris c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi f. Kelompok Jabatan fungsional Bagan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagai berikut :
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 15
Gambar 1 : Struktur Stru Organisasi BPBD Kabupaten Jombang
2.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.2.1. Sumber Daya Manusia Berikut disampaikan data kepegawaian berdasarkan kepangkatan dan kualifikasi pendidikan. Tabel 1 : Pegawai BPBD Kabupaten Jombang berdasarkan Pangkat No
Pangkat/Golongan
Jumlah
1
IV
2
2
III
7
3
II
7
4
I
2
BPBD Kabupaten Jombang memiliki 22 pegawai dengan komposisi pangkat golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 7 orang, golongan II sebanyak 7 orang dan golongan I sebanyak 2 orang.
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014 (2014-2018)
BAB III - 16
Tabel 2 : Pegawai BPBD Kabupaten Jombang berdasarkan Tingkat pendidikan No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1
SMP
2
2
SMA
12
3
S1
6
4
S2
2
Ditinjau dari segi pendidikan terakhir, Komposisi pegawai BPBD Kabupaten Jombang sebagai berikut : lulusan SMP sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 12 orang, S1 sebanyak 6 orang dan S2 sebanyak 2 orang. 2.2.1 Aset/ Modal Berikut kelengkapan aset dan sarana prasarana BPBD Kabupaten Jombang No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jenis Barang Pompa air Hydrant Station Wagon Truck Pick Up Mobil Pemadam kebakaran Sepeda Motor Supra x 125 Sepeda Motor Honda Win Sepeda Motor Suzuki RC Sepeda Motor Suzuki A 100 Sepda Motor Kawasai KLX Sepeda Motor Yamaha V 100E Mesin Getrinda Mesin Kompressor Dongkrak Hidrolik
Jumlah 1 1 1 1 1
Satuan Unit Unit Unit Unit Unit
Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik
2
Unit
Baik
BPBD Jombang
4
Unit
Baik
BPBD Jombang
1
Unit
Baik
BPBD Jombang
6
Unit
Baik
BPBD Jombang
1
Unit
Baik
BPBD Jombang
2
Unit
Baik
BPBD Jombang
1 1 1 1
Unit Unit Unit Unit
Baik Baik Baik Baik
BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
Keterangan BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang
BAB III - 17
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
35 36 37 38 39 40 41
Filling Besi/Metal Brankas Meja Rapat Meja Tulis Kursi kerja PMK Kursi Biasa Kursi Lipat Tenda Sofa AC Kipas Angin TV Unit Power Supplay PC Unit Note Book Printer Meja kerja pejabat eselon III Meja kerja pejabat eselon IV Kuris kerja pejabat eselon IV Kursi tamu di ruang pejabat eselon III Camera + Attachment HT Tameng Rak arsip Rak TV Almari
5 1 1 8 4 7 8 1 1 4 2 3 1 2 4 7
Unit Unit Buah Buah Buah Buah Buah Unit Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang
2
Unit
Baik
BPBD Jombang
4
Unit
Baik
BPBD Jombang
4
Unit
Baik
BPBD Jombang
1 3 21 3 2 1 2
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
tenda gulung
5
Unit
Baik
43
peralatan dapur
3
Paket
Baik
44
Kompor serba guna
30
Unit
Baik
45
Materas
20
Lembar
Baik
46
lapu senter
10
Buah
Baik
47
Helm dan head lamp
5
Buah
Baik
48 49
megaphone sepatu boot
2 10
Buah Buah
Baik Baik
BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang BPBD Jombang Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi
42
32 33 34
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 18
50
Proyektor
1
Unit
Baik
51
komputer lengkap
1
Unit
Baik
52
Kamera
1
Unit
Baik
53
printer epson
1
Unit
Baik
54
mesin fax
1
Unit
Baik
55
pelampung
20
Buah
Baik
56
4
Unit
Baik
57
HT Radio Rik, Power suply, antena, kabel
1
Unit
Baik
58
radio Rig
2
Unit
Baik
59 GPS
1
Unit
Baik
60 Genset 2,5KVA
1
Unit
Baik
61 Dispenser
1
Unit
Baik
62 tenda peleton
6
Unit
Baik
63 tenda regu
3
Unit
Baik
64 terpal plastik
1
Lembar
Baik
65 dandang nasi
2
Unit
Baik
66 kompor Hok besar
2
Unit
Baik
67 wajan gorengan besar
2
Unit
Baik
68 Panci besar
1
Unit
Baik
69 Panci medium
2
Unit
Baik
70 Panci sedang
2
Unit
Baik
71 Panci kecil
1
Unit
Baik
72 Serok
2
Unit
Baik
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur
BAB III - 19
73 Sutil
2
Unit
Baik
74 Tandu kayu 75 Genset 2,5KVA Peta Kabupaten 76 Jombang Peta Kawasan Bencana 77 Banjir
4 1
Unit Unit
Baik Baik
4
Unit
Baik
1
Unit
Baik
78 Tenda Gulung
30
Lembar
Baik
79 Field Bad
37
Unit
Baik
80 Troli
5
Unit
Baik
81 Skrop
15
Unit
Baik
82 Perahu karet
1
Unit
Baik
83 mesin perahu Genset 5,5KA, Water 84 treatment
1
Unit
Baik
1
Unit
Baik
85 Tenda Posko
1
Unit
Baik
86 Tenda pengungsi
3
Unit
Baik
87 Solar Handle Lamp
12
Unit
Baik
88 Tenda keluarga
12
Unit
Baik
89 HT
2
Unit
Baik
90 HT Rig
1
Unit
Baik
91 Radio SSB
1
Unit
Baik
92 Light resque
1
Unit
Baik
93 Tenda oval
2
Unit
Baik
94 Slipping bag
20
Buah
Baik
95 Family kid
24
Paket
Baik
96 Tenda gulung
40
Lembar
Baik
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur BPBD Jombang BPBD Jombang Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Pinjam Pakai dari BPBD Provinsi Jawa Timur Pinjam Pakai dari BPBD Provinsi Jawa Timur Pinjam Pakai dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Dari BPBD Provinsi Jawa Timur
BAB III - 20
Dari BPBD Provinsi Jawa Timur Pinjam Pakai dai BNPB 98 sepeda MOTOR 2 Unit Baik Pusat Pinjam Pakai dai BNPB 99 mobil ranger 1 Unit Baik Pusat Tabel 3 : Aset/Modal BPBD Kabupaten Jombang 97 peralatan dapur
20
Paket
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
Baik
BAB III - 21
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Jombang Tebel 4 : Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Jombang NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
-1
-2
Target Target Target Target Renstra SKPD Indikator Tahun keSPM IKK Lainnya 1 2 3 4 5
Realisasi Capaian Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-3
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
SPM 1
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota
65%
65%
65%
2
Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran
60%
60%
60%
3
Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi
55%
55%
55%
4
Jumlah Mobil Pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK
29%
29%
29%
5
Penanggulangan Korban Bencana:
6
a. Bantuan Sosial bagi
?
-
93%
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 1
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Kete rang an -21
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
-1
-2
Target Target Target Target Renstra SKPD Indikator Tahun keSPM IKK Lainnya 1 2 3 4 5
Realisasi Capaian Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-3
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
Kete rang an
Rasio Capaian pada Tahun ke-
-21
korban bencana
Tabel 5 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPBD Jombang Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Rata-rata
Tahun ke-
Pertumbuhan
Uraian ***) No
-1
Angg
Realis
aran
asi
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-
-
-
268.631.119
460.362.500
-
-
-
235.484.973
-
-
-
-
88%
-
71%
-
-
-
211.600.000
154.100.000
-
-
-
173.779.700
-
-
-
-
82%
-
-27%
-
-
-
22.450.000
27.525.000
-
-
-
20.850.000
-
-
-
-
93%
-
23%
Program 1
Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan
2
Sarana dan Prasarana Aparatur Program
3
peningkatan disiplin aparatur
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 2
Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Tahun ke-
Uraian ***) No
-1
Rata-rata Pertumbuhan Angg
Realis
aran
asi
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-
-
-
1.322.000
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0%
-
-
-
-
187.317.000
658.341.500
-
-
-
161.308.000
-
-
-
-
86%
-
251%
-
-
-
125.978.000
222.590.500
-
-
-
112.629.000
-
-
-
-
89%
-
77%
-17
Program peningkatan pengembang 4
an sistem pelaporan
100%
capaian kinerja dan keuangan Program pencegahan 5
dini dan penanggulan gan korban bencana alam Program peningkatan kesiagaan
6
dan pencegahan bahaya kebakaran
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 3
.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Jombang 2.4.1. Tantangan Pelayanan BPBD Kabupaten Jombang Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang adalah : 1. Adanya kondisi alam yang senantiasa berubah sehingga BPBD kesulitan di dalam memprekdisi kejadian bencana yang berdampak kepada pengurangan resiko bencana. 2. Terbatasnya anggaran baik dari APBD maupun instansi vertikal , sehingga BPBD kurang dapat melaksanakan tupoksi PB secara optimal ( efektif dan efisien); 3. Kurangnya sinkronisasi dan sinergitas antar instansi antara lain ketidak sesuaian hasil musrenbang dengan usulan program daerah rawan bencana sehingga seringkali usulan program kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh BPBD ( baik kegiatan mitigasi, pra bencana sampai dengan pasca bencana) kurang mendapatkan respon positif, sehingga seringkali tidak terealisasi sebagai program PB yang diprioritaskan. 4. Kurangnya kerjasama antar daerah terkait dengan infrastruktur vital antara lain jalan dan sungai berdampak pada kurang efektif dan optimalnya kegiatan PB di Kabupaten Jombang. 5. Terbatasnya sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Jombang khususnya
yang
mempunyai keahlian kebencanan, termasuk disini belum terbentuknya Tim Reaksi Cepat sehingga pelaksanaan PRB menjadi kurang optimal. 6. Belum adanya peta rawan bencana di Kabupaten Jombang sehingga masih sulit untuk menyusun program – program PB yang berbasis masyarakat di daerah rawan bencana kabupaten Jombang termasuk disini adalah
rencana kontijensi sebagai
salah satu amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 1
7. Belum ada standart oprasional prosedur ( SOP) baik dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana ataupun terkait dengan
penanganan pengungsi di
Kabupaten Jombang. 8. Kurang sinkronisasi terkait dengan regulasi dan kebijakan PB antara lain adanya tumpang tindih aturan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, sehingga pelaksanaan kebijakan PB di Kabupaten Jombang kurang bisa berjalan dengan efektif dan efisien. 9. Adanya tuntutan masyarakat agar kebijakan PB dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sehingga semua tahap pelaksanaan kegiatan PB di Kabupaten Jombang dilaksanakan secara cepat, tepat efektif dan efisien. 10. Adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi prefentif yang berbasis masyarakat, dimana masyarakat yang berada di daerah rawan bencana ikut serta didalam menyusun program – program penanggulangan bencana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah mereka. 11. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan PB baik dalam tahap mitigasi bencana sampai dengan tanggap darurat yang berakibat pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam rangka PRB ,termasuk disini belum terbentuknya Desa Tangguh bencana di daerah rawan bencana Kabupaten Jombang. 12. Terbatasnya sarana prasarana dalam pelaksanaan PB antara lain beberapa diantaranya yang masih berstatus pinjam pakai sehingga biaya oprasional dan perawatannya serta pertanggung jawabannya menjadi kurang efektif dan optimal. 13. Kurang adanya kesepahaman kebijakan pelaksanaan PB antara UU 24/2007 dan PP 21/2008, khususnya tentang kebakaran, dimana permukiman tidak termasuk bencana, sehingga kesulitan dalam program kegiatan penanganan pasca Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 2
kebakaran. 2.4.2. Peluang Pelayanan BPBD Kabupaten Jombang Beberapa hal yang menjadi peluang dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang adalah : 1. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap kebijakan PRB antara lain akan ditetapkanya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jomban, termasuk juga terkait dengan penganggaran kegiatan PRB di Kabupaten Jombang; 2. Banyaknya
lembaga
pendidikan
dan
organisasi
masyarakat
yang
dapat
diberdayakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan PRB; 3. Banyaknya peluang dalam rangka capacity building antara lain penguatan SDM (pelatihan aparatur publik) terkait dengan pelayanan, kebijakan PB di Kabupaten Jombang; 4. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan PRB antara lain dengan banyaknya permohonan sosialisasi dan simulasi kegiatan PRB;
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 3
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BPBD 3.1.
Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah 3.1.1. Kelemahan Internal Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang adalah : 1. Terbatasnya sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Jombang khususnya
yang
mempunyai keahlian kebencanan, termasuk disini belum terbentuknya Tim Reaksi Cepat sehingga pelaksanaan PRB menjadi kurang optimal. 2. Kuantitas dan kualitas personil yang memiliki sertifikat penanggulangan kebakaran kurang memadai. 3. Terbatasnya sarana prasarana dalam pelaksanaan PB antara lain beberapa diantaranya yang masih berstatus pinjam pakai sehingga biaya oprasional dan perawatannya serta pertanggungjawabannya menjadi kurang efektif dan optimal. 4. Belum adanya peta rawan bencana di Kabupaten Jombang sehingga masih sulit untuk menyusun program – program PB yang berbasis masyarakat di daerah rawan bencana Kabupaten Jombang termasuk disini adalah rencana kontijensi sebagai salah satu amanat UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 5. Belum ada standart oprasional prosedur (SOP) baik dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana ataupun terkait dengan
penanganan pengungsi di
Kabupaten Jombang. 6. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan PB baik dalam tahap mitigasi bencana sampai dengan tanggap darurat yang berakibat pada kurangnya partisipasi Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 4
masyarakat dalam rangka PRB, termasuk disini belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana Kabupaten Jombang. 3.1.2. Ancaman Eksternal Beberapa ancaman dari luar BPBD yang menjadi hambatan dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang adalah : 1. Penganggaran di tingkat Pemerintah Kabupaten kurang sesuai dengan hasil musrenbang, sehingga usulan kegiatan pengurangan resiko (Mitigasi) struktural dan non struktural, rehabilitasi dan rekonstruksi kurang mendapat perhatian dan prioritas; 2. Adanya kondisi alam yang senantiasa berubah sehingga BPBD kesulitan di dalam memprekdisi kejadian bencana yang berdampak kepada pengurangan resiko bencana. 3. Terbatasnya anggaran baik dari APBD maupun instansi vertikal, sehingga BPBD kurang dapat melaksanakan tupoksi PB secara optimal (efektif dan efisien); 4. Kurangnya sinkronisasi dan sinergitas antar instansi antara lain ketidak sesuaian hasil musrenbang dengan usulan program daerah rawan bencana sehingga seringkali usulan program kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh BPBD (baik kegiatan mitigasi, pra bencana sampai dengan pasca bencana) kurang mendapatkan respon positif, sehingga seringkali tidak terealisasi sebagai program PB yang diprioritaskan. 5. Kurangnya kerjasama antar daerah terkait dengan infrastruktur vital antara lain jalan dan sungai berdampak pada kurang efektif dan optimalnya kegiatan PB di Kabupaten Jombang. 6. Kurang sinkronisasi terkait dengan regulasi dan kebijakan PB antara lain adanya tumpang tindih aturan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, sehingga pelaksanaan kebijakan PB di Kabupaten Jombang kurang bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 5
7. Adanya tuntutan masyarakat agar kebijakan PB dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sehingga semua tahap pelaksanaan kegiatan PB di Kabupaten Jombang dilaksanakan secara cepat, tepat efektif dan efisien; 8. Kurang adanya kesepahaman kebijakan pelaksanaan PB antara UU 24/2007 dan PP 21/2008, khususnya tentang kebakaran, dimana permukiman tidak termasuk bencana, sehingga kesulitan dalam program kegiatan penanganan pasca kebakaran; 9. Tumpang tindih aturan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, sehingga menghambat pendanaan tanggap bencana; 10. Masyarakat kurang memahami dan kurang responsif terhadap ancaman bencana sehingga
sering
terlambat
menghubungi
BPBD,
Perlu
merubah
pandangan
penanggulangan bencana dari tanggap darurat menjadi pra bencana/mitigasi bencana.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu “Jombang Sejahtera Untuk Semua” dan beberapa Misi, yaitu : 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama 2. Mewujudkan Layanan Dasar yang terjangkau 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing dan Merata 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang Baik dan bersih
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB III - 6
Mengacu pada poin-poin visi misi di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan poin misi ke 1 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Beragama”. Secara lebih terperinci tujuan misi ke 2 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dapat dilihat pada matriks berikut : Tabel 6 : Misi Bupati Terpilih yang Berkaitan dengan Tupoksi BPBD
Misi
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
Tujuan ke-2 Misi ke-1
Meningkatkan ketahanan Menurunnya Meningkatkan sosial masyarakat Meminimalisir persentase Kualitas dalam dampak korban dan Kehidupan mencegah bencana kerugian akibat Sosial dan dan bencana Beragama menangani masalah kesejahteraan sosial
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
Program
Membangun Tanggap darurat Sistem Penanggulangan penanggulangan bencana Bencana Yang Handal Meningkatnya persentase kerusakan yang terehabilitasi (struktural/non-struktural) dan terekonstruksi (struktural)
BAB III - 7
Indikator kinerja program Menurunnya persentase ancaman bencana
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana Meningkatnya persentase kerusakan yang terehabilitasi dan terekonstruksi
3.3. Telaahan Renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur Untuk menentukan isu strategis di Kabupaten jombang, diperlukan analisa terhadap Renstra Instansi vertikal agar dapat dilakukan sinkronisasi kebijakan sesuai dengan konteks Kabupaten Jombang. Berikut hasil analisis terhadap Renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur : Tabel 7 : Visi Misi dan Sasaran Strategis BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur Visi BNPB : “Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana“
Visi BPBD Provinsi Jawa Timur : “Terwujudnya Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat, Efektif dan Efisien”
Misi BNPB : 1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko; 2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal; 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh;
Misi BPBD Provinsi : 1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando; 3. Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda
Sasaran Strategis BNPB
Sasaran Strategis BPBD Provinsi Jawa Timur
1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat dan dunia usaha) dalam upaya pengurangan resiko (mitigasi) bencana (struktural dan non strukrural), penanggulangan bencana melalui koordinasi perencanaan program kegiatan, peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah 2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasaran pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
1. Tumbuhnya budaya siaga bencana di tengah aparat dan masyarakat 2. Terbitnya peraturan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memadai bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana 3. Meningkatnya daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum 4. Menurunnya derajat kerentanan pada kawasan rawan bencana 5. Terhimpunnya sumber daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam upaya penanggulangan bencana 6. Terselenggaranya pertolongan yang cepat dan tepat sasaran pada setiap kejadian benana 7. Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif 3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB IV - 1
rekonstruksi yang lebih baik 8. Tersedianya standar kesejahteraan dibanding sebelum bencana, minimum penduduk korban bencana melalui peningkatan kapasitas 9. Pulihnya daya dukung fasilitas dan perencanaan rehabilitasi dan utilitas pelayanan umum rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
Dari Sasaran strategis renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur ini kemudian disinkronkan dengan masalah sesuai tupoksi BPBD Kabupaten jombang, Visi Misi Bupati terpilih, RTRW dan KLHS, yang kemudian akan dielaborasi menjadi rumusan isu strategis yang tercantum dalam poin 3.5 di akhir Bab ini.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Jombang Dalam RTRW telah ditetapkan kawasan-kawasan rawan bencana yang harus diantisipasi. Kawasan rawan bencana alam adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam, terdiri dari bencana tanah longsor, banjir dan puting beliung. Sedangkan kawasan bencana geologi berupa gempa tektonik. 3.4.1. Kawasan Rawan Bencana Geologi (Gempa Tektonik) Berikut beberapa wilayah yang berpotensi timbul gempa tektonik di Kabupaten Jombang. Bahaya dari aspek geologi tanah di Kabupaten Jombang antara lain berada di wilayah : 1. Kecamatan Plandaan 2. Kecamatan Kabuh 3. Kecamatan Ngusikan 4. Sebagian Kecamatan Megaluh dan BandarKedungmulyo Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB IV - 2
3.4.2. Kawasan rawan Bencana Erosi/longsor Erosi tanah dipengaruhi oleh faktor kemampuan tanah yang lain, terutama kemiringan tanah selain oleh curah hujan dan penutup tanah. Tanah tegalan mempunyai tingkat erosi yang lebih besar dari pada tanah sawah, oleh karena itu usaha pertanian pada tanah tegalan yang berkelerengan relatif tinggi perlu adanya tindakan pengawetan tanah. Kecamatan yang rawan terkena longsor adalah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Ngusikan, dan Kecamatan Plandaan, Kudu, Kabuh. Secara topografis, Kecamatan Wonosalam terletak pada posisi topografi paling tinggi (lereng tengah-atas), sementara itu Kecamatan Bareng, Mojoagung dan Mojowarno terletak pada lereng kaki Gunung Anjasmoro. Tabel 8 : Tingkat Bahaya Erosi Di Kabupaten Jombang Tingkat Bahaya Erosi (TBE) Total Luas (Ha) Berat (Ha) Sangat Berat (Ha) Bareng 617,41 304,35 921,76 Kabuh 3.386,64 696,70 4.085,34 Kudu 8,36 8,36 Mojoagung 302,27 19,99 322,26 Mojowarno 149,82 17,82 167,63 Plandaan 7.506,36 1.626,62 9.132,97 Wonosalam 1.748,60 2.058,30 3.806,90 Jumlah 13.721,44 4.723,78 18.445,22
No. Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7
Upaya mitigasi pengurangan bencana longsor/erosi meliputi : 1.
Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan permukiman dan fasilitas utama lainnya;
2.
Mengurangi tingkat keterjalan lereng;
3.
Meningkatkan/memperbaiki dan memelihara drainase baik air permukaan maupun air tanah (fungsi drainase adalah untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air dalam lereng ke luar
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB IV - 3
lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah);
4.
Pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling;
5.
Terasering dengan sistem drainase yang tepat (drainase pada teras, teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapnya air ke dalam tanah);
6.
Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat (khusus untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80 % sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman – tanaman yang lebih pendek dan ringan, di bagian dasar ditanam rumput);
7.
Khusus untuk runtuhan batu dapat dibuatkan tanggul penahan (rock fall) baik berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit;
8.
Pengenalan daerah yang rawan longsor;
9.
Identifikasi daerah yang aktif bergerak, dapat dikenali dengan adanya rekahan rekahan berbentuk ladam (tapal kuda);
10. Dalam beberapa kasus relokasi sangat disarankan.
3.4.3. Kawasan rawan Banjir Banjir paling parah berpotensi terjadi di Kabupaten Jombang terdapat di wilayah Mojowarno karena limpahan dari Kali Putih, Wilayah Mojoagung dan Sumobito karena wilayah tersebut menjadi pertemuan tiga sungai, yaitu Kali Gunting, Catakbanteng dan Kali Pancir. Wilayah Kecamatan Tembelang dan Kecamatan Kesamben akibat luapan Kali Ngotok Ring Kanal dan afvour Watudakon. Wilayah Kecamatan Plandaan akibat luapan Kali Beng, Wilayah Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Ploso akibat luapan Kali Marmoyo, Wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo akibat luapan Kali Konto. Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB IV - 4
Berikut wilayah yang secara historis merupakan wilayah banjir atau genangan yang ada di Kabupaten Jombang: Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ploso, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Peterongan, Kecamatan
Jombang,
Kecamatan
Kecamatan
Mojoagung,
Kecamatan
Bandarkedungmulyo, Gudo,
Kecamatan
Kecamatan
Sumobito,
Jogoroto,
Kecamatan
Mojowarno, dan Kecamatan Diwek, Kecamatan Perak. Luas kawasan rawan banjir 1.585,72 Ha.Sungai – sungai yang menyebabkan banjir pada wilayah -wilayah tersebut diatas sebagian besar menjadi kewenangan pusat dan provinsi. Upaya mitigasi penanganan bencana banjir meliputi : 1. Merekomendasikan upaya perbaikan atas prasarana dan sarana pengendalian banjir sesuai
dengan
kewenangannya
sehingga
dapat
berfungsi
sebagaimana
direncanakan. 2. Memonitor dan mengevaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan informasi lain yang diperlukan untuk meramalkan kejadian banjir, daerah yang diidentifikasi terkena banjir serta daerah yang rawan banjir. 3. Menyiapkan
peta
daerah
rawan
banjir
dan
lokasi
pos
pengamat
debit
banjir/ketinggian muka air banjir di sungai penyebab banjir. 4. Pembangunan tembok penahan dan tanggul disepanjang sungai, akan sangat membantu untuk mengurangi bencana banjir pada tingkat debit banjir yang direncanakan. 5. Pengaturan kecepatan aliran dan debit air permukaan dari daerah hulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir. 6. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatur kecepatan air dan debit aliran air masuk kedalam sistem pengaliran diantaranya adalah dengan reboisasi dan pembangunan sistem peresapan serta pembangunan bendungan/waduk. Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB IV - 5
7. Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun tertutup atau terowongan dapat membantu mengurangi terjadinya banjir. 3.4.4. Penyebaran Bahaya Angin Puting Beliung Berikut wilayah yang secara historis merupakan wilayah yang pernah terkena bahaya angin puting beliung yang ada di Kabupaten Jombang adalah : 1. Kecamamatan Bandarkedungmulyo Ds. Mojokambang ( Dsn. Mojotengah, Kemendung, Krembung, Wonorejo ) 2. Kec. Perak Desa Plosogenuk (DsSukorejo), Ds Kalangsemanding dan Ds Glagahan 3. Kecamatan Ngoro Ds. Genukwatu (Dsn. Genukwatu, Godong), Ds. Sugihwaras ( Dsn. Cermenan ),Ds. Gajah (Dsn. Gandan),Ds. Ngoro (Dsn. Pandean, Ngoro kidul), Ds. Kauman (Dsn. Kauman ,Dsn. Genggeng), Ds. Sugihwaras (Dsn. Cermenan ), Ds. Gajah (Dsn. Gandan), Ds. Rejoagung (Dsn. Genggeng), Ds. Gabusbanaran, Ds. Sentul ,Ds. Pesantren Perencanaan penanggulangan bencana meliputi: 1. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; 2. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; 3. analisis kemungkinan dampak bencana; 4. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; 5. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana 6. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan tugas dan fungsi BPBD, telaah Visi Misi Bupati terpilih, telaahan renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur dan telaah RTRW dan KLHS, Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB IV - 6
maka dirumuskan isu-isu strategis berikut ini : 1. Mengurangi Resiko akibat kejadian bencana; 2. Konservasi SDA di wilayah rawan bencana ; 3. Memobilisasi kemampuan lembaga dan masyarakat terhadap bencana; 4. Mencukupi kebutuhan dasar 80% korban bencana skala Kabupaten; 5. Memulihkan dampak bencaan secara fisik dan psikologis; 6. Memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana; 7. Melengkapi sarana prasarana BPBD yang kurang memadai; 8. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil BPBD; 9. Penyusunan rencana kontijensi, Peta Rawan Bencana, RPB ; 10. Pembentukaan Desa Tangguh; 11. Penyusunan sistem tertulis mengenai standar penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi; 12. Perlu pembentukan Tim Reaksi Cepat; 13. Perlunya pendidikan aparatur dan masyarakat dengan tujuan merubah paradigma dalam memandang kebencanaan dari penanggulangan bencana menjadi pra bencana/mitigasi bencana; dan dari sentralistik menjadi desentralistik; 14. Pentingnya pemetaan atas kerentanan bencana, baik fisik maupun non-fisik; 15. Penguatan koordinasi antar SKPD Lingkup Kabupaten Jombang dan instansi vertikal (Kodim dan Polres), antara instansi pemerintah Kabupaten Jombang dengan Provinsi dan Pusat,
dengan komponen masyarakat
dan dunia usaha demi efektifitas
penanggulangan bencana( pra bencana, tanggap darurat,pasca bencana), termasuk dalam memobilisasi sumberdaya yang ada; 16. Pengembangan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) menjadi 4 (empat) yaitu WMK Jombang, WMK Mojoagung, WMK Ploso, WMK Ngoro 17. Pengurangan resiko bencana berbasis gender. Terjalinnya kemitraan warga masyarakat Jombang yang berbasis kearifan lokal; 18. Pemberdayaan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dalam melaksanakan program mitigasi bencana;
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB IV - 7
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Jombang 4.1.1. Visi BPBD Kabupaten Jombang Visi
merupakan
gambaran,
cita-cita,
kondisi ideal
yang
diharapkan,
serta
pencerminan komitmen masa depan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dipilih dan diwujudkan pada periode 5 tahunan. Berdasarkan pengertian visi tersebut, BPBD Kabupaten Jombang menetapkan visi sebagai berikut :
“KETANGGUHAN DAERAH DALAM MENGHADAPI BENCANA”
Maksud dari visi ini adalah: dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 maka BPBD harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana di Kabupaten Jombang. selain itu BPBD akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana
serta
membangun
kesadaran
masyarakat
dalam
upaya
pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan. Rumusan visi ini pada dasarnya memiliki tujuan : 1) Mencerminkan apa yang ingin dan akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Jombang; 2) Memberikan arah dan fokus strategi bagi BPBD Kabupaten Jombang; 3) Menumbuhkan komitmen bagi seluruh jajaran aparatur dalam lingkungan BPBD Kabupaten Jombang; Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB IV - 8
4) Agar BPBD Kabupaten Jombang memiliki orientasi masa depan; 5) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi BPBD Kabupaten Jombang; 6) Menjamin kesinambungan kepemimpinan BPBD Kabupaten Jombang.
4.1.2. Misi BPBD Kabupaten Jombang Misi merupakan maksud khas atau unik dan mendasar yang membedakan sebuah instansi dengan instansi lain serta mengidentifikasikan ruang lingkup program / kegiatan institansi, tindakan untuk mewujudkan visi instansi serta artikulasi kemampuan instansi untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya. Misi BPBD Kabupaten Jombang akan menjadi pondasi penyusunan rencana strategis serta perwujudan komitmen untuk pencapaian visi. Dengan demikian, berdasarkan visi, tupoksi serta kewenangan BPBD, maka ditetapkan misi sebagai arah, tujuan dan sasaran yang dicita-citakan selama lima tahun mendatang, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPBD untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang handal. 2. Melindungi masyarakat Kabupaten Jombang dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko. 3. Melindungi masyarakat Kabupaten Jombang pada saat tanggap darurat 4. Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana. Adapun maksud dari masing-masing poin misi di atas adalah sebagai berikut:
Tabel 9 : Maksud Misi BPBD Kabupaten Jombang Misi Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
Maksud BAB IV - 9
Misi 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPBD untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang handal
Maksud Pengembangan kapasitas meliputi tiga bidang yaitu pengembangan SDM Aparatur, penataan kelembagaan dan penataan sistem melalui inovasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat Pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) merupakan suatu pendekatan praktis
2. Melindungi masyarakat
sistematis untuk mengidentifikasi atau mengenali,
Kabupaten Jombang
mengkaji dan mengurangi risiko yang ditimbulkan
dari ancaman bencana
akibat kejadian bencana. Tujuan pengurangan
melalui pengurangan
risiko bencana untuk mengurangi kerentanan-
resiko
kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun yang lain yang menimbulkan kerentanan Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada
3. Melindungi masyarakat
saat kejadian bencana untuk menangani dampak
Kabupaten Jombang
bencana
yang
pada saat tanggap
evakuasi
korban,
darurat
kebutuhan pengungsi,
meliputi
dasar,
harta
penyelamatan
dan
benca,
pemenuhan
petlindungan,
pengurusan
penyelamatan,
serta
pemulihan
sarana prasarana publik. Pada saat 4. Koordinasi dan
pasca
bencana perlu dilakukan
pemulihan masyarakat, pemulihan infrastruktur,
fasilitasi rehabilitasi
pelestarian lingkungan; pembangunan ekonomi
dan rekonstruksi
dan mata pencaharian masyarakat. Dengan
daerah terdampak
demikian BPBD perlu melakukan koordinasi lintas
bencana
sektoral dan lintas SKPD guna mewujudkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif dan efisien.
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB IV - 10
4.2. Tata Nilai BPBD Kabupaten Jombang. BPBD Kabupaten Jombang menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima penanggulangan bencana. Tata nilai tersebut dikerucutkan dalam sebuah akronim yaitu “TANGKAS” dengan kepanjangan : 1. Tanggap : Segera mengetahui (keadaan) dan memperhatikan secara sungguhsungguh; 2. Tangguh : Tidak mudah menyerah, kuat dan dapat diandalkan; 3. Terkoordinasi: Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara Terencana, terpadu dan menyeluruh; 4. Siaga : Siap sedia dalam situasi dan kondisi apapun. 4.3. Tujuan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Jombang tahun 2014 – 2018 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan BPBD dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Sebagai tujuan penyusunan rencana strategis ini adalah : 1. Memberikan dukungan kelembagaan yang handal dalam mewujudkan pelayanan penanggulangan bencana yang handal; 2. Terlindunginya masyarakat Kabupaten Jombang dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko; 3. Terlindunginya masyarakat Kabupaten Jombang pada saat tanggap darurat; 4. Merehabilitasi dan merekonstruksi daerah terdampak bencana;
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB IV - 11
4.4. Sasaran Sejalan dengan sasaran pembangunan derah Kabupaten Jombang dibidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2014-2018) adalah : 1. Tersedianya dukungan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur serta dokumen-dokumen perencanaan dan evaluasi 2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana 3. Terpenuhinya kebutuhan korban bencana 4. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana Adapun indikator sasaran tersebut secara terperinci adalah sebagaiberikut :
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB IV - 12
MISI M1
Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPBD untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang handal
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun KE
Tujuan
Sasaan
Indikator sasaran
T 1. Memberikan dukungan kelembagaan yang handal dalam mewujudkan pelayanan penanggulangan bencana yang handal
S 1. Tersedianya dukungan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur serta dokumendokumen perencanaan dan evaluasi
Terpenuhinya jasa administrasi teknis perkantoran Tersedianya sarana prasarana gedung kantor Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Tersusunnya Renstra SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tersusunnya Renja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Menurunnya persentase ancaman bencana
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
54,12%
49,12%
44,12%
39,12%
34,12%
80%
90%
100%
100%
100%
M2
Melindungi masyarakat Kabupaten Jombang dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko
T 2. Terlindunginya masyarakat Kabupaten Jombang dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko
S 2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana
M3
Melindungi masyarakat Kabupaten Jombang pada saat
T 3. Terlindunginya
S 3. Terpenuhinya
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
Meningkatnya pemenuhan BAB IV - 13
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
tanggap darurat
M4
Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana
masyarakat Kabupaten Jombang pada saat tanggap darurat T 4. Merehabilitasi dan merekonstruksi daerah terdampak bencana
kebutuhan korban bencana
kebutuhan dasar bagi korban bencana
S 4. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana
Meningkatnya prosentase kerusakan yang terehabilitasi (struktural/nonstruktural) dan terekonstruksi (struktural)
50% daerah terdampak bencana rekonstruksi
60% daerah terdampak bencana rekonstruksi
Tabel 10 : Tujuan, Sasaran, Indiktor dan Target Sasaran
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB IV - 14
75% daerah terdampak bencana rekonstruksi
90% daerah terdampak bencana rekonstruksi
100% daerah terdampak bencana rekonstruksi
4.4. Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Jombang Setelah dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BPBD dalam lima tahun mendatang yang merupakan wujud upaya mencapai tujuan dan sasaran BPBD. Tabel 11: Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Jombang Sasaran ke Strategi Kebijakan S1
Menyediakan jasa administrasi teknis perkantoran Menyediakan sarana prasarana gedung kantor Menyediakan pakaian dinas Menyusun Renstra SKPD
S2
S3
S4
Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran Pengadaan sarana prasarana gedung kantor Penyediaan pakaian dinas dan pakaian khusu hari hari tertentu Penyusunan Renstra SKPD
Menyusun Renja SKPD Menyusun laporan capaian kinerja SKPD Menumbuhkan kesadaran tanggap bencana melalui Pemasangan EWS di daerah rawan bencana, penyuluhan dan sosialisasi info kebencanaan Peningkatan layanan penanggulangan bencana melalui pengendalian, fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana,
Penyusunan Renja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran
Melakukan infentarisir kerusakan, rencana tindakan dan implementasi rehabilitasi daerah terdampak bencana
Inventory Kerusakan dan Kerugian serta Penyusunan Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi pada Daerah terdampak bencana
Tanggap darurat penanggulangan bencana dan kebakaran
Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi korban bencana struktural dan non struktural
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB V - 1
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Kebijakan penanggulangan diatur melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. Pasal 5 Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini, sesuai ketentuan Pasal 6, meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Dalam situasi tidak terdapat bencana BPBD menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Beberapa kegiatan pengurangan risiko bencana tertentu akan memerlukan kerjasama antara berbagai
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB V - 2
instansi. Sosialisasi sistem peringatan dini dan pelatihan penggunaannya akan melibatkan dinas pendidikan, perguruan tinggi dan LSM, dengan BPBD sebagai koordinator pelaksanaannya. Dalam situasi darurat BPBD menjalankan fungsi komando, koordinasi dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam operasi tanggap darurat. Dalam situasi pasca bencana BPBD kembali menjalankan fungsinya dalam hal koordinasi dan pelaksana kegiatankegiatan pemulihan, sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab instansiinstansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sektor masing-masing. Adapun secara terperinci program kegiatan serta target kinerja BPBD Kabupaten Jombang dijabarkan dalam matriks berikut :
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB V - 3
BAB 6 INDIKATOR KINERJA BPBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN JOMBANG Berdasarkan matrik rencana program dan kegiatan lima tahun ke depan yang telah diuraikan dalam BAB V, maka indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 13: Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang
NO
1
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Menurunnya persentase ancaman bencana (Jumlah Kejadian bencana/Desa rawan bencana) > 103/175= 58,86%
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n 59.12%
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Target 54%
Target 49%
Target 44%
Target 39%
Target 34%
BAB VI - 1
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target 34.12%
NO
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n
2
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana
80%
3
Meningkatnya persentase kerusakan yang terehabilitasi (struktural/nonstruktural) dan terekonstruksi (struktural)
20% daerah terdampak bencana rekonstruksi
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Target 80%
Target 90%
Target 100%
Target 100%
Target 100%
50% daerah terdamp ak bencan a rekonstr uksi
60% daerah terdampak bencana rekonstruk si
75% daerah terdampa k bencana rekonstru ksi
90% daerah terdamp ak bencan a rekonstr uksi
100% daerah terdampa k bencana rekonstru ksi
BAB VI - 2
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Target 100%
100% daerah terdampak bencana rekonstruksi
BAB 7 PENUTUP Rencana Strategis BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selain itu Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu kepada hasil evaluasi Rencana Strategis yang telah dilaksanakan pada 5 (lima) tahun yang lalu dan bertujuan dalam rangka mengimplementasikan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Pencapaian, dan Kegiatan BPBD dan merupakan suatu pegangan yang harus dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan agar apa yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang terwujud dan berjalan dengan lancar. Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat diwujudkan. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa Robbal Alamiin. Jombang, 11 Juli 2014 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JOMBANG
Ir. NUR HUDA Pembina Tingkat I NIP. 19590323 198608 1 002
Renstra BPBD Kabupaten Jombang (2014-2018)
BAB VII - 1
