Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Oleh: WITA ANGGRAENI NIM. E21108087 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, tahun 2015 e-mail:
[email protected]
Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya, persepsi masyarakat tentang penanganan sampah masih tertumpu pada pemerintah, padahal masalah kebersihan adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah, terbatasnya lahan untuk pengumpulan dan pembuangan sampah akhir, serta terbatasnya dana transportasi sampah, dan bak penampungan sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak tidak mampu menampung tumpukan sampah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini.Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pengelolaan sampah yang terdapat di Kecamatan Pontianak Selatan saat ini masih belum maksimal. Contoh nyata dari bentuk kurang optimalnya pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak selaku penanggung jawab urusan kebersihan kepada masyarakat yang terdapat di Kecamatan Pontianak Selatan yang pada akhirnya mengakibatkan keindahan kota terganggu dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Menyikapi fenomena yang ada diharapkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya, terutama dalam hal hal memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat. Disamping itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak selaku penanggung jawab urusan kebersihan di Kota Kota Pontianak hendaknya lebih meningkatkan kualitas pelayanan akan kebersihan kepada masyarakat dengan lebih memperhatikan kinerja dari aparat operasionalnya. Kata-kata kunci : Mekanisme, Pengelolaan, Sampah
Abstract The problem in this study is the lack of public awareness in creating a healthy environment. It is seen from littering habits is not in place, the public perception of waste management is still concentrated in the government, but the problem is the cleanliness of shared responsibility between the public and the government, limited land for collection and final disposal, waste transport and the limited funds, and waste tanks provided by the Department of Hygiene and Pontianak City is not able to accommodate the garbage heap. For more details can be seen in the following figure. The results showed that the waste management mechanisms contained in the District of South Pontianak is still not optimal. A concrete example of the form of less optimal hygiene services provided by the Department of Hygiene and Pontianak as a responsible public hygiene matters contained in the District of South Pontianak that ultimately resulted in the beauty of the city disrupted and can cause a variety of diseases that are harmful to human health. Responding to a phenomenon that is expected to Department of Hygiene and Pontianak in order to optimize its performance, especially in terms of terms of providing waste services to the community. Besides, Department of Hygiene and Pontianak as a responsible business in the city of Pontianak hygiene should further enhance the quality of hygiene services to the public will pay more attention to the performance of its operational forces .. Keywords: Mechanisms, Management, Waste
1 WITA ANGGRAENI, NIM. E21108087 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
pengelolaan sampah berbasis masyarakat
A. PENDAHULUAN
adalah
untuk
mendapatkan
masukan
Permukiman di perkotaan merupakan
bagaimana sampah rumah tangga dapat
produsen sampah terbesar, kira-kira 60-70 %
dikelola secara mandiri oleh masyarakat di
dari total timbulan sampah (Tuti Kustiah,
tingkat sumber, sehingga dapat mengurangi
2005:3).
Demikian juga halnya di Kota
jumlah volume sampah yang harus dikelola
Pontianak, sumber sampah yang dominan
di TPA (Dinas Kebersihan dan Pertamanan
berasal
Kota Pontianak, 2010).
dari
sampah
rumah
tangga
(permukiman), yaitu mencapai 62% dari
Pengkajian mengenai pengelolaan
total jumlah sampah yang dihasilkan (Dinas
sampah yang diujicobakan menjadi kajian
Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak,
yang sangat menarik dan strategis, sebagai
2010).
sebuah upaya untuk mengatasi permasalahan Undang-Undang No 23 Tahun 1997
tentang
Lingkungan
16
jumlah sampah yang semakin meningkat.
masyarakat
Hasil dari kajian ini diharapkan dapat
sebagai
produsen
menjadi referensi dalam rangka menemukan
sampah.Diharapkan
masyarakat
model yang paling tepat tentang pengelolaan
sebagai sumber timbulan yang beresiko
sampah rumah tangga berbasis masyarakat
sebagai sumber pencemar, untuk ikut serta
yang dapat diterapkan di perkotaan pada
dalam
umumnya,
mengamanatkan
bahwa
bertanggungjawab timbulan
sistem
Hidup
pasal
sampah di Kota Pontianak, terkait dengan
pengelolaan
sampah
(Syafruddin, 2004:1).
dan
Kota
Pontianak
pada
khususnya.
Upaya strategis yang dilakukan oleh
Hingga saat ini sampah perkotaan
Pemerintah Kota Pontianak dalam mengatasi
masih menjadi masalah serius di Kota
persoalan sampah adalah dengan mendorong
Pontianak. Beberapa indikasi permasalahan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
yang dihadapi dalam memecahkan masalah
sampah dengan melakukan reduksi sampah
sampah ini antara lain disinyalir karena
di sumbernya (rumah tangga). Dalam rangka
:pertama,
mengimplementasikan kebijakan tersebut,
masyarakat dalam menciptakan kebersihan
Pemerintah Kota Pontianak membentuk
lingkungan. Hal ini terlihat dari kebiasaan
pilot project pengelolaan sampah berbasis
membuang
sampah
masyarakat.
tempatnya.
Kedua, persepsi
Tujuan
pilot
project
masih
rendahnya
yang
kesadaran
tidak
pada
masyarakat 2
WITA ANGGRAENI, NIM. E21108087 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
tentang penanganan sampah masih tertumpu
yang bermaksud memberikan gambaran
pada
suatu gejala sosial tertentu, sebelumnya
pemerintah,
padahal
masalah
kebersihan adalah tanggung jawab bersama
sudah
antara
tersebut, namun belum memadai.Penelitian
masyarakat
Ketiga,
dengan
terbatasnya
pengumpulan
dan
pemerintah.
lahan
untuk
pembuangan
sampah
akhir, serta terbatasnya dana transportasi
Deskriptif
yang
disediakan
melukiskan
mengenai
gejala
(menggambarkan)
permasalahan atau unut yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah
Dinas
semua pegawai negeri Sipil di Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak
Kebersihan Kota Pontianak yang terlibat
tidak
langsung dengan manajemen pengelolaan
mampu
oleh
informasi
sejumlah variabel yang berkaitan dengan
sampah. Dan keempat, bak penampungan sampah
ada
menampung
tumpukan
sampah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
sampah.
dalam gambar berikut ini.
menggunakan
Untuk mempersempit ruang lingkup
Penetapan
subjek
teknik
penelitian
purposive
yakni
pemilihan sekelompok subyek berdasarkan
masalah, maka perlu adanya pembatasan
ciri-ciri
masalah tentang pengelolaan sampah yang
dipandang mempunyai relevansi dengan
dilakukan
pokok
oleh
Pertamanan
Dinas
tertentu
permasalahan
yang
dalam
penelitian.Berdasarkan pengertian tersebut
mewujudkan kebersihan lingkungan, oleh
maka yang menjadi subjek dalam penelitian
karena itu penulis memfokuskan masalah
ini adalah :
pada manajemen perencanaan pengelolaan
1. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
oleh
Pontianak
dan
sifat-sifat
dalam
sampah
Kota
Kebersihan
atau
Dinas
Kebersihan
dan
Kota Pontianak
Pertamanan Kota Pontianak di Kecamatan
2. Kepala Bidang Pembinaan Kebersihan
Pontianak Selatan.
3. Tiga (3) orang staf kebersihan 4. Tiga (3) orang Tokoh Masyarakat yang ditentukan dengan teknik snowball (bola salju)
B. METODE PENELITIAN
Teknik analisis data yang digunakan Dalam
penelitian
ini,
penelitian
dilakukan secara deskriptif.Yang dimaksud
dalam
penelitian
ini
adalah
dengan
menggunakan analisis “model interaktif”
dengan penelitian deskriptifyaitu penelitian 3 WITA ANGGRAENI, NIM. E21108087 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
tiga komponen analisis yaitu: Reduksi data,
dikelola dan menerapkan prinsip 3R dalam
penyajian data dan verifikasi data.
pengelolaan
sampah
serta
mendorong
keterlibatan aktif masyarakat, mencerminkan C. HASIL
PENELITIAN
DAN
pemerintah
PEMBAHASAN Pembahasan
adanya pergeseran pola pikir di dalam tubuh
pada
penelitian
ini
mengenai
pengelolaan
sampah
pelaksanaan
serta
pemahaman
dilakukan melalui teknik wawancara yang
terhadap peran maupun interaksi antara
kemuadian
item
pemerintah
item
dalamnya.“......kita datang ke masyarakat
dianalisa
perwawancara.
berdasarkan
Adapun
beberapa
dan
masyarakat
di
wawancara tersebut diantaranya adalah:
dengan ide. Kita jelaskan kepada masyarakat
1.
alasannya dan kita ingin memberdayakan
Menurut
pendapat
Bapak,
dengan
kegiatan
Bagaimana
masyarakat.
Masyarakat
yang
putuskan
pengelolaan sampah yang ada di
sendiri, buat rencana kegiatan. Kita lihat
Kecamatan / Kelurahan Bapak/Ibu?
kesungguhannya, baru kita beri respon. Kita
Kemunculan kegiatan pengelolaan sampah
berbasis
masyarakat
di
Kota
berperan
sebagai
fasilitator
masyarakat.......” (Rasidiyanto, SE, Kabid.
Pontianak, memiliki relevansi dan korelasi
Kebersihan,Dinas
yang kuat terhadap keterbatasan pemerintah
Pertamanan Kota Pontianak).
dalam
2.
menyediakan
infrastruktur
yang
terhadap
Kebersihan
dan
Menurut
pendapat
mendukung kegiatan pengelolaan sampah.
Bagaimana
proses
Kegiatan yang sudah dilakukan dalam
sampah yang dilakukan oleh Dinas
pengelolaan sampah di Dinas Kebersihan
Kebersihan dan Pertamanan Kota
Dan Pertamanan Kota Pontianak dimana
Pontianak ?
mereka
melakukan
pengelolaan
berbagai
Untuk proses pengelolaan sampah
sosialisasi kepada masyarakat setempat yang
yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan
ditembuskan oleh Kecamatan kemudian
Pertamanan
melalui RT dan RT menyampaikannya
beberapa
kepada warga tentang kegiatan yang mereka
Pewadahan
rencanakan.
Pengangkutan serta Proses Pembuangan
Pemerintah
sudah
Bapak,
Langkah Kota
selanjutnya
Pontianak
Kota
proses dan
Pontianak, antara
lain
Pengumpulan
meliputi :
Proses Sampah,
untuk
sampah ke TPA, hal ini didukung oleh hasil
mengurangi jumlah sampah yang harus
wawancara yang dilakukan dengan Kepala 4
WITA ANGGRAENI, NIM. E21108087 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Bidang Kebersihan,Dinas Kebersihan dan
lorong-lorong, sedangkan keranjang atau
Pertamanan Kota Pontianak diketahui bahwa
tong sampah serta bak sampah kayu dan
sistem
Kota
plastik dengan volume 20 sampai 40 liter
Pontianak, terdiri atas tiga tahap antara lain:
banyak digunakan penduduk yang terdapat
Tahap
dan
di jalan-jalan protokol seperti Jalan A Yani,
Pengumpulan Sampah, Tahap Pengangkutan
Jalan Gajah Mada, Jalan Tanjungpura dan
Sampah dan Tahap Pembuangan Akhir
Jalan
Sampah. Hal ini sesuai dengan Sistem
pertokoan yang ada di wilayah pasar.
Manajemen Operasional Persampahan Kota
3.
pengelolaan
sampah
Penampungan
di
Sampah
Pontianak (2011 : 20). Adapun
Alianyang
ataupun
pusat-pusat
Bagaimana pola pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai Bapak
tahap
pertama
dalam
dalam
pengelolaan sampah di Kota Pontianak ialah
pegawai?
mengumpulkan sampah dari berbagai tempat
Untuk
mengoptimalkan
pengawasan
kinerja
pengelolaan
ke lokasi pengumpulan sampah dari berbagai
sampah di tingkat Kecamatan Pontianak
tempat ke lokasi pengumpulan, sesudah itu
Selatan, dilakukan oleh pihak Kecamatan
diadakan pemisahan komponen sampah
Pontianak Selatan itu sendiri melalui camat
menurut
yang bertanggung jawab langsung kepada
jenisnya.Tahap
sampah
juga
kegiatan
dapat
diartikan
membawa
persil/bangunan
ke
pengumpulan sebagai
kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
dari
Kota Pontianak. Secara teknis operasional
pembuangan
pengawasan pengelolaan sampah dilakukan
sampah lokasi
sementara. Di
oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum.Seksi Kota
Pontianak,
tempat
ini bertugas mengawasi dan memantau
penampungan sampah yang disediakan oleh
pelaksanaan
pengelolaan
masyarakat,
Kecamatan
Pontianak
disesuaikan dengan tingkat pendapatan dan
pelaksanaan
pengelolaan
kondisi kepadatan penduduk. Di setiap
masyarakat
dilaporkan
daerah
kelurahan masing-masing kepada Kepala
beranekaragam
memerlukan
tong
hal
sampah
ini
dan
keranjang sampah.
sampah
di
Selatan.Setiap sampah oleh
di
kepala
Seksi Pelayanan Umum yang kemudian
Untuk jenis tempat penampungan
dilaporkan kepada Camat untuk kemudian di
sampah yang berupa kantong plastik banyak
teruskan kepada Kepala Dinas Kebersihan
digunakan oleh penduduk yang bermukim di
dan Pertamanan Kota Pontianak. Kepala 5
WITA ANGGRAENI, NIM. E21108087 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Seksi
Pelayanan
Umum
mempunyai
petugas
pengawas
ini
tenaga
wewenang untuk menindak dalam artian
tambahan,
apabila ada pelanggaran yang terjadi secara
pengawasan pengelolaan sampah di tingkat
langsung kepada masing-masing kepala
Kecamatan Pontianak Selatan. Berdasarkan
kelurahan, bisa berupa teguran, pressure
hasil wawancara dengan Camat Pontianak
(tekanan),
Selatan
yang
pada
nantinya
akan
guna
bersifat
dapat
diketahui
mengintensifkan
bahwa
fungsi
berpengaruh pada penilaian kinerja para
pengawasan baik yang dilakukan oleh aparat
lurah tersebut. Dan untuk mendukung
Pemerintah Kecamatan Pontianak Selatan
kelancaran koordinasi dengan para lurah,
maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan
masing-masing aparat mulai dari lurah
Kota Pontianak Kota Pontianak sudah cukup
sampai camat dibekali oleh alat komunikasi
baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan
berupa HT (handy talkie) yang dipergunakan
lagi, karena masih adanya pelanggaran-
untuk melaporkan keadaan lapangan selama
pelanggaran kecil seperti keterlambatan
24 jam.Alat ini sangat membantu kelancaran
pengangkutan sampah dan lain sebagainya.
kerja
sehingga
Oleh karena itu, pengawasan terhadap
masalah persampahan yang ada dapat segera
jalannya kegiatan tersebut harus mendapat
diketahui dan untuk selanjutnya ditanggapi.
perhatian yang ekstra dari pihak-pihak yang
Oleh
masing-masing
pihak
Pertamanan
Dinas Kota
pihak,
Kebersihan
dan
bersangkutan.
Pontianak
juga
4.
Adakah
kendala-kendala
menempatkan petugas pengawas tingkat
ditemui
dalam
kecamatan ke seluruh kecamatan yang ada di
partisipasi masyarakat di lingkungan
Kota Kota Pontianak khususnya Kecamatan
Bapak/Ibu ?
Pontianak
Selatan.Pengawas
yang
meningkatkan
untuk
Hasil wawancara peneliti dengan
Kecamatan Pontianak Selatan mengawasi
pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan
dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan
Kota Pontianak pada dasarnya semua jenis
Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak
tempat penampungan sampah yang ada di
Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan
seluruh wilayah Kota Pontianak diharapkan
Kepala Seksi Operasional Dinas Kebersihan
dapat memenuhi persyaratan yang telah
dan Pertamanan Kota Pontianak, hal ini
ditetapkan, akan tetapi pada kenyataan di
dilakukan bukan dikarenakan kekurangan
lapangan yang dirasakan tokoh masyarakat
personil lapangan, melainkan karena fungsi
karena
sebagian
besar
sarana
tempat 6
WITA ANGGRAENI, NIM. E21108087 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
penampungan sampah yang ada dianggap
D. PENUTUP
kurang layak sebagai tempat penampungan sampah, selain itu kebiasaan masyarakat
Berdasakan uraian dan hasil analisis
dalam hal membuang sampah tergolong
data yang telah dilakukan maka penulis
masih rendah, hal ini dapat dilihat dari masih
mengambil kesimpulan bahwa mekanisme
adanya masyarakat yang membuang sampah
pengelolaan
bukan
tempatnya/sembarangan,
Kecamatan Pontianak Selatan saat ini masih
sehingga menyebabkan banyaknya sampah
belum maksimal. Sampah yang menumpuk
yang menumpuk dan berserakan dimana-
sampai
mana. Selanjutnya informan berharap tugas
berserakan dimana-mana (di pinggir-pinggir
dan tanggung jawab masyarakat dalam tahap
jalan) merupakan contoh nyata dari bentuk
ini antara lain : membuang sampah pada
kurang optimalnya pelayanan kebersihan
tong yang telah tersedia tepat waktu sesuai
yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan
aturan
menggunakan
Pertamanan
Kota
Pontianak
fasilitas tong sampah secara optimal sesuai
penanggung
jawab
urusan
fungsi
kepada
pada
pihak
dan
pengelola,
gunanya,
menjaga
dan
sampah
berhari-hari
masyarakat
yang
terdapat
bahkan
yang
di
sampai
selaku
kebersihan terdapat
di
memelihara keamanan serta kebersihan tong
Kecamatan Pontianak Selatan yang pada
sampah yang berada di sekitar rumah secara
akhirnya mengakibatkan keindahan kota
ruti dan menjaga tong sampah selalu
terganggu dan dapat menimbulkan berbagai
tertutup.
macam
Faktor kendala utama disamping fasilitas
yang
kesehatan manusia. Menanggapi temuan ini diharapkan
Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak
mengoptimalkan Kinerja Dinas Kebersihan
yaitu
kesadaran
dan Pertamanan Kota Pontianak dalam hal
masyarakat pada pentingnya kebersihan
hal memberikan pelayanan persampahan
lingkungan dan cara membuang sampah
kepada masyarakat, sehingga dapat segera
secara baik dan benar.
menyelesaikan masalah persampahan yang
minimnya
oleh
yang berbahaya bagi
Dinas
sangat
disediakan
penyakit
terjadi di masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan kualitas kinerja operasional
Dinas
Kebersihan
dan
Pertamanan Kota Pontianak yang didukung 7 WITA ANGGRAENI, NIM. E21108087 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
oleh pengawasan yang ketat dan menyeluruh
memperhatikan
agar mekanisme pengelolaan sampah dapat
operasionalnya. Di samping itu hendaknya
berjalan sesuai dengan keinginan seluruh
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
masyarakat.
Pontianak segera melakukan penambahan
Temuan pengelolaan
selanjutnya
sampah
yang
bahwa
terdapat
di
sarana
kinerja
pendukung
dari
aparat
kebersihan
serta
mengadakan rekruitmen tenaga-tenaga baru
Kecamatan Pontianak Selatan belum dapat
guna
dikatakan berjalan dengan lancar, karena
personil operasional yang ada dan juga
masih
teknis
membentuk
suatu
maupun non teknis yang dihadapi oleh Dinas
Kebersihan
Khusus
Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak
diambil dari organisasi kepemudaan yang
dalam mewujudkan kebersihan lingkungan
terdapat di kawasan itu guna membantu
di Kecamatan Pontianak Selatan, hal ini
aparat Dinas Kebersihan dan Pertamanan
dapat dilihat dari pelayanan kebersihan yang
Kota Pontianak dalam menangani secara
diberikan
cepat masalah pengangkutan sampah yang
terdapat
kendala-kendala
oleh
Dinas
Kebersihan
Pertamanan
Kota
Pontianak
penanggung
jawab
urusan
dan
selaku
kebersihan
mengatasi
masalah
keterbatasan
Satuan yang
anggotanya
belum terangkut/tertangani pengelolaan
sampah
Petugas
agar proses
khususnya
di
kepada masyarakat di Kecamatan Pontianak
Kecamatan Pontianak Selatan dapat berjalan
Selatan masih kurang optimal. Di samping
dengan lancar. Dengan demikian masyarakat
itu
akan
sarana
pendukung
kebersihan,
memberikan
respon
yang
positif
keterbatasan personil, dana retribusi, serta
mengenai retribusi pelayanan kebersihan
partisipasi masyarakat yang masih rendah
yang diberikan oleh pemerintah.
menjadi
faktor
pengelolaan
penghambat
sampah
di
dalam
Kecamatan
Pontianak Selatan saat ini
E. REFERENSI
Untuk itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota
Pontianak
selaku
penanggung jawab urusan kebersihan di Kota Kota Pontianak hendaknya lebih meningkatkan
kualitas
pelayanan
akan
kebersihan kepada masyarakat dengan lebih
G.R Terry. 2001.Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1, Penerbit bumi Aksara tahun 2001, Jakarta. Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3S, Jakarta. 8
WITA ANGGRAENI, NIM. E21108087 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Peraturan Daerah Kota Pontianak, No. 15 Tahun 2005, Tentang Ketertiban Umum, November 2005. SK Wali Kota Pontianak No. 3 th 2000 tentang Titik-Titik lokasi TPS di Kota Pontianak
9 WITA ANGGRAENI, NIM. E21108087 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN