PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR
:
TANGGAL :
RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG Berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 20132018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, maka setiap SKPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Perda No.16 tahun 2011 Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 151 serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra-SKPD dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Dalam ketentuan
lainnya
yaitu
Inpres
Nomor.
7/1999
tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis
I-1
lokal, nasional,dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen Rencana strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2013-2018 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Renstra Dinas Peternakan dan
Perikanan
Kabupaten
Bogor
ini
merupakan
dokumen
perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 1.2.
LANDASAN HUKUM Penyusunan
Renstra
Dinas
Peternakan
dan
Perikanan
Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 didasarkan pada : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
I-2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Perencanaan Republik
Nomor
25
Pembangunan
Tahun
2004
Nasional
tentang
(Lembaran
Sistem Negara
Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
32
tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
I-3
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
21,
Tambahan
Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
I-4
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
I-5
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Teknis Daerah. Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan, penguatan
peran
para
stakeholders
dalam
pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor. 1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan
Renstra
Dinas
Peternakan
dan
Perikanan
Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan yang juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta stakeholders Dinas Peternakan dan Perikanan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra. Sistematika
penulisan
Renstra
Dinas
Peternakan
dan
Perikanan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sitematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN
PELAYANAN
DINAS
PETERNAKAN
DAN
PERIKANAN Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas Peternakan dan Perikanan,
Kinerja
Pelayanan
Dinas
Peternakan
dan
Perikanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan.
I-6
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan
Tugas
Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas
Peternakan dan Perikanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.
BAB V
RENCANA
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas
SKPD,
program
lintas
SKPD
dan
program
kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan untuk periode tahun 2013-2018. BAB VI
INDIKATOR
KINERJA
SKPD
YANG
MENGACU
PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII
PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan beberapa kaidah pelaksanaan Renstra sebagai dokumen perencanaan dan penjabaran dari Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD.
I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.1. TUGAS,
FUNGSI
DAN
STRUKTUR
ORGANISASI
DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN Dinas
Peternakan
dan
Perikanan
Kabupaten
Bogor
mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang peternakan
dan
perikanan
serta
tugas
pembantuan.
Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan perikanan; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya Adapun
tugas
pokok
dan
fungsi
dari
masing-masing
sekretaris dan bidang sebagai berikut : 1. SEKRETARIAT Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam
pengelolaan ketatausahaan dinas. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi : a. pengkoordinasikan
penyusunan
program
dan
pelaporan
dinas; b. pengumpulan, pengolaan dan analisis data dinas; c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas; d. pengelolaan administrasi keuangan dinas; e. pengelolaan situs web dinas; dan f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja dinas.
II-1
Sub bagian Program dan Pelaporan membantu
Sekretaris
penyusunan
program
dalam dan
mempunyai tugas
melaksanakan pelaporan
pengelolaan
dinas.
Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan
bahan
pengoordinasian
penyusunan
program
dinas; b. pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dinas; c. pembinaan hubungan kemasyarakatan; d. pelaksanaan pengelolaan situs web dinas;dan e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja dinas. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
Sekretaris
administrasi
umum
dalam dan
melaksanakan
kepegawaian
pengelolaan
Dinas.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. pengelolaan administrasi kepegawaian dinas. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan
mempunyai
fungsi sebagai berikut : a. pengelolaan administrasi keuangan dinas; b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran dinas; c. pengelolaan
pengendalian
dan
pertanggungjawaban
administrasi keuangan dinas.
II-2
2. BIDANG BINA USAHA Bidang Bina Usaha
mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan bina usaha peternakan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan pelayanan usaha peternakan dan perikanan; b. pengelolaan pemasaran dan fasilitasi permodalan usaha peternakan dan perikanan; dan c. pengelolaan data, pengembangan usaha dan pengolahan hasil perternakan dan perikanan. Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Usaha dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan
usaha
menyelenggarakan
peternakan tugas
dan
perikanan.
sebagaimana
Untuk
dimaksud,
Seksi
Pelayanan Usaha mempunyai fungsi : pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pelayanan usaha dan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan; a. penyusunan petunjuk teknis pelayanan dan pembinaan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan; b. pelayanan pembinaan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan; c. pembinaan
pelayanan,
pengawasan,
pengendalian
dan
bimbingan usaha peternakan dan perikanan; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan usaha dan kelembagaan usaha peternakan dan perikanan. Seksi Pemasaran dan Fasilitasi Permodalan mempunyai tugas
membantu
Kepala
Bidang
Bina
Usaha
dalam
melaksanakan pengelolaan pemasaran dan fasilitasi permodalan usaha
peternakan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan
tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemasaran dan Fasilitasi Permodalan mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pemasaran dan fasilitasi permodalan;
II-3
b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pemasaran dan fasilitasi permodalan; c. fasilitasi
permodalan
dan
kemitraan/kerjasama
usaha
peternakan dan perikanan; d. promosi usaha peternakan dan perikanan; dan e. pembinaan
sarana
dan
prasarana
pemasaran
usaha
Usaha
mempunyai
tugas
peternakan dan perikanan. Seksi
Pengembangan
membantu Kepala Bidang Bina Usaha dalam melaksanakan pengelolaan data, pengembangan usaha, dan pengolahan hasil usaha peternakan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Usaha mempunyai fungsi : a. pengumpulan,
pengolahan,
serta
analisis
data
pengembangan usaha, investasi, lahan, tenaga kerja dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan; b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan; c. penyusunan rencana kegiatan program pengembangan dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan; dan d. pengkajian penerapan dan penyebaran informasi teknologi pasca panen pengolahan hasil peternakan dan perikanan. 3. BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN Bidang
Produksi
Peternakan
mempunyai
tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan produksi
peternakan.
sebagaimana
dimaksud,
Untuk
menyelenggarakan
Bidang
Produksi
tugas
Peternakan
mempunyai fungsi : a. pengelolaan perbibitan dan budidaya peternakan; b. pengelolaan sarana dan prasarana peternakan; dan c. pengelolaan pengembangan produksi peternakan.
II-4
Seksi Perbibitan dan Budidaya Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Produksi Peternakan dalam melaksanakan pengelolaan perbibitan dan budidaya ternak. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perbibitan dan Budidaya Ternak mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengkajian penerapan teknologi perbibitan dan budidaya ternak; b. penyusunan
petunjuk
teknis
pengembangan
teknologi
produksi perbibitan dan budidaya ternak; c. identifikasi
pengembangan
teknologi
perbibitan
dan
budidaya ternak; d. pembinaan pengembangan teknologi tepat guna perbibitan dan budidaya ternak; dan e. pengawasan mutu pakan dan sertifikasi bibit ternak. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Produksi Peternakan dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data kebutuhan sarana dan prasarana peternakan; b. penyusunan
petunjuk
teknis
pengelolaan
sarana
dan
prasarana peternakan; c. identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana peternakan; d. pembinaan
serta
pengkajian
pengelolaan
sarana
dan
prasarana peternakan; dan e. pengadaan serta pendistribusian kebutuhan sarana dan prasarana peternakan. Seksi Pengembangan Produksi Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Produksi Peternakan dalam melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan produksi peternakan.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
II-5
dimaksud,
Seksi
Pengembangan
Produksi
Peternakan
mempunyai fungsi : a. pengumpulan,
pengolahan
dan
analisis
data
statistik
peternakan; b. penyusunan
petunjuk
teknis
data
statistik
dan
pengembangan produksi peternakan; c. penyusunan rencana kegiatan program dan pengembangan peternakan; d. penyebaran
informasi
data
statistik
dan
teknologi
peternakan; dan e. pelaksanaan kegiatan perguliran hasil produksi peternakan. 4. BIDANG PRODUKSI PERIKANAN Bidang
Produksi
Perikanan
mempunyai
tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan
perikanan.
Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi Perikanan mempunyai fungsi : a. pengelolaan perbenihan dan budidaya perikanan; b. pengelolaan sarana dan prasarana perikanan; dan c. pengelolaan pengembangan produksi perikanan. Seksi Perbenihan dan Budidaya Ikan mempunyai tugas membantu
Kepala
Bidang
Produksi
Perikanan
dalam
melaksanakan pengelolaan perbenihan dan budidaya ikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perbenihan dan Budidaya Ikan mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengkajian penerapan teknologi perbenihan dan budidaya ikan; b. penyusunan
petunjuk
teknis
pengembangan
teknologi
produksi perbenihan dan budidaya perikanan; c. identifikasi dan pengembangan teknologi perbenihan dan budidaya perikanan;
II-6
d. pembinaan pengembangan teknologi tepat guna perbenihan dan budidaya perikanan; dan e. pengawasan mutu pakan dan
sertifikasi benih dan induk
ikan. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Produksi Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan
sarana dan prasarana perikanan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kebutuhan sarana prasarana produksi perikanan; b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana prasarana perikanan; c. identifikasi
kebutuhan
sarana
dan
prasarana
produksi
perikanan; d. pembinaan dan pengkajian pengelolaan sarana dan prasarana produksi perikanan; dan e. pengadaan
dan
pendistribusian
kebutuhan
sarana
dan
prasarana produksi perikanan. Seksi Pengembangan Produksi Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Produksi Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan produksi perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Produksi Perikanan mempunyai fungsi : a. pengumpulan, perikanan;
pengolahan
dan
b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan produksi perikanan;
analisis data
data
statistik
statistik
dan
c. penyusunan rencana kegiatan, program dan pengembangan perikanan; d. penyebaran informasi data statistik dan teknologi perikanan; dan e. pelaksanaan kegiatan perguliran hasil produksi perikanan.
II-7
5. BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN IKAN Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan bidang kesehatan hewan dan ikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan mempunyai fungsi : a. pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner; b. pengelolaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan c. pengelolaan pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan. Seksi
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan dalam
melaksanakan
veteriner.
Untuk
pengelolaan
menyelenggarakan
kesehatan tugas
masyarakat sebagaimana
dimaksud, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi : a. pengumpulan,
pengolahan,
dan
analisis
data
hasil
pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; b. penyusunan petunjuk teknis kesehatan masyarakat veteriner; dan c. pembinaan penerapan norma standar kesehatan masyarakat veteriner. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan hewan, pencegahan, pengamatan dan pemberantasan penyakit hewan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Penyakit
Hewan
mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; b. penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
II-8
c. pemantauan, pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit ternak; dan d. pembinaan pemantauan dan pengawasan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan
Ikan
dalam
pengamatan
dan
melaksanakan
pengelolaan
pemberantasan
penyakit
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
pencegahan, ikan.
dimaksud,
Untuk Seksi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ikan mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan; b. penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit ikan; c. bimbingan dan pemantauan alat mesin kesehatan ikan; d. pemantauan,
pengamatan,
penyidikan,
dan
pemetaan
penyakit ikan; dan e. pembinaan
bimbingan
pemantauan
dan
pengawasan,
pencegahan dan pengendalian penyakit ikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun
2008
tentang
Pembentukan
Dinas
Daerah.
Dinas
Peternakan dan Perikanan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan oragnisasi Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan
II-9
c. Bidang Produksi Perikanan, membawahi; 1. Seksi Sarana Prasarana Perikanan; 2. Seksi Pengembangan Produksi Perikanan; dan 3. Seksi Perbenihan dan Budidaya Ikan d. Bidang Produksi Peternakan, membawahi; 1. Seksi Sarana Prasarana Peternakan; 2. Seksi Pengembangan Produksi Peternakan; dan 3. Seksi Perbibitan dan Budidaya Ternak e. Bidang Bina Usaha, membawahi; 1. Seksi Pelayanan Usaha; 2. Seksi Pengembangan Usaha; dan 3. Seksi Pemasaran dan Fasilitasi Permodalan f. Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan, membawahi; 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; 2. Seksi pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ikan; dan 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner g. Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari : 1. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan – I; 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan – II; 3. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan – III; 4. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan – IV; 5. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan 6. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan 7. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan 8. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan 9. UPT Sarana Usaha; 10. UPT Rumah Potong Hewan (RPH); 11. UPT Balai Benih Ikan (BBI); dan 12. UPT Stasiun Pembibitan Ternak. h. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
– – – –
V; VI; VII; VIII;
Secara lengkap Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.a.
II-10
Gambar 2.a. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAG PROGRAM DAN PELAPORAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG BINA USAHA
BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN
BIDANG PRODUKSI PERIKANAN
SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAG KEUANGAN
BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN IKAN
SEKSI PELAYANAN USAHA
SEKSI PERBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK
SEKSI PERBENIHAN DAN BUDIDAYA IKAN
SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
SEKSI PEMASARAN DAN FASILITASI PERMODALAN
SEKSI SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN
SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN
SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN
SEKSI PENGEMBANGAN USAHA
SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI PETERNAKAN
SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN
SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT IKAN
UPT (12 buah)
2.2.
SUMBER DAYA PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor pada tahun 2014 sebanyak 138 orang yang terdiri dari PNS, CPNS, tenaga honorer dan tenaga sukwan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.a berikut.
II-11
Tabel 2.a. Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor No 1. 2. 3. 4.
PEGAWAI PNS CPNS KONTRAK/HONORER SUKWAN JUMLAH
JUMLAH ( ORANG) 134 2 1 1 138
% 97,10 1,46 0,72 0,72 100,00
Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri (1,44%) yaitu tenaga honorer dan tenaga sukwan. a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perda nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Dinas
pembentukan
lemtekda
Kabupaten
Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 45 orang. Jabatan fungsional yang ada yaitu fungsional pengawas bibit ternak, pengawas mutu pakan, pengawas benih ikan dan pengawas mutu pangan asal hewan
yang
berjumlah
masing-masing
1
orang.
Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.b. Tabel 2.b. Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2014 N0 1. 2. 3. 4 5
Jabatan/Staf Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Staf/Pelaksana Jumlah
Jumlah (orang ) 1 5 39 4 89 138
% 0,72 3,62 28,26 2,90 64,49 100,00
b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 138 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan terdapat 57,35 % pegawai yang berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 11,76 %. Masih ada
II-12
pegawai yang berstatus golongan I sebanyak 1 orang. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut Tabel 2.c. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2014 N0
Golongan
Jumlah (orang )
1.
IV
16
% 11,59
2.
III
78
56,52
3.
II
41
29,71
4.
I
1
0,72
5.
Kontrak/sukwan
2
1,45
Jumlah
138
100,00
c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai dengan tingkat pendidikan tinggi sebanyak 61,11%; pendidikan menengah sebanyak 27,78% dan pendidikan dasar sebanyak 11,11%. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.d. Tabel 2.d. Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 N0 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9.
Pendidikan Strata-2 ( S2 ) Dokter Hewan Strata-1 ( S1 ) Diploma IV Sarjana Muda/ D3 Diploma II SLTA/SMK SLTP SD Jumlah
Jumlah (orang ) 22 16 37 6 18 1 35 1 2 138
% 13,19 10,42 23,61 4,17 9,03 0,69 27,78 4,86 6,25 100,00
Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pegawai di Dinas Peternakan dan Perikanan memilki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber
daya
manusia
yang
ada
memiliki
kualifikasi
pendidikan yang baik dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Bogor. II-13
d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan Komposisi
jenis
kesarjanaan/disiplin
ilmu
dari
tingkat
pendidikan pegawai adalah: tingkat strata-2 (23.61 %) dengan 3 jenis disiplin ilmu, strata-1/DIV (27.78 %) yang terdiri dari 11 jenis disiplin ilmu dan sarjana muda(9,03%) dengan 6 disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.e. Tabel 2.e. Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Berdasarkan Kesarjanaan/Disiplin Ilmu N0 KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU A. MAGISTER 1. Dokter Hewan 2. Manajemen 3. Perikanan 4. Ilmu SDA dan Lingkungan B. SARJANA/ DIV 1. Peternakan 2. Perikanan 3. Pertanian 4. Penyuluh Perikanan 5. Penyuluh Peternakan 6. Ekonomi 7. Manajemen 8. Manajemen Pemerintahan 9. Ilmu Administrasi 10. MIPA 11. FISIP C SARJANA MUDA 1. Peternakan 2. Perikanan 3. Manajemen 4. Kearsipan 6.Manajemen Hutan D D II 1. Teknisi Peternakan E SLTA/SMK F SMP G SD Jumlah
JUMLAH (orang ) 16 19 2 1 11 9 4 1 1 6 6 1 2 1 1 5 3 4 1 1 1 35 1 2 138
Tabel di atas menunjukkan bahwa secara garis besar variasi kedisipilnan ilmu pegawai yang memiliki pendidikan tinggi dapat dibagi tiga: (1) displin teknis peternakan dan perikanan sebanyak 56,81%, (2) disiplin ilmu manajemen dan ilmu pemerintahan sebanyak 36,36%, dan (3) disiplin ilmu lainnya II-14
sebanyak 6,83%. Sumberdaya manusia dengan kompetensi keilmuan
yang
ada
tersebut
akan
menjadikan
Dinas
Peternakan dan Perikanan dapat melaksanakan fungsi teknis dan tata laksana organisasinya dengan lebih berkualitas. e. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan, pegawai
juga mendapat
pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 138 pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan terdapat 12,32 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangakan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 32,61%. Selengkapnya dapat dilihat tabel 2.f. Tabel 2.f. Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan yang Mengikuti Penjenjangan N0
Jabatan/Staf
Jumlah (orang )
%
1.
Spama/Diklat PIM III
17
2.
Adum/Adumla/Diklat PIM IV
45
12,32 32,61
62
44,93
Jumlah
2. Kondisi Umum Sarana Kerja Sarana kerja yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.g. Sarana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan NO 1 2
URAIAN Tanah Gedung
3 4 5 6 7 8 9 10
Listrik Air Telepon Area Parkir Ruang Rapat Ruang Arsip Koperasi Taman Dalam
BANYAKNYA 3.370 2 2.048 3 2 4 3 2 1 1 1
SATUAN m2 Unit (2 Lantai) m2 Jaringan Jaringan Line (1 Fax) Area Ruang Ruang Buah Area II-15
NO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
URAIAN Kantin Musolla Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Meja Rapat AC Komputer PC Komputer Notebook Meja Kerja Kursi Kerja Filling Kabinet Rak Arsip Infokus Jaringan Internet Area Taman Luar Lemari Arsip
BANYAKNYA 1 1 17 104 2 12 49 17 195 269 72 40 4 2 1 51
SATUAN Buah Buah Unit Unit Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Jaringan Area Unit
Dari Tabel 2.g dapat dilihat bahwa perbandingan antara luas gedung dan jumlah pegawai di Dinas Peternakan dan Perikanan yang berkantor pada gedung tersebut (83 orang) sebesar 24,6 m2 : 1, hal ini mengidikasikan bahwa setiap satu orang pegawai memiliki ruang seluas 24,6 m2.
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Kinerja pelayanan dinas dilihat dari capaian Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan, secara umum capaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan telah memenuhi target. Pelayanan yang diberikan juga ditopang dengan pembiayaan dari APBD maupun APBN.
Kinerja
pelayanan
Dinas
Peternakan
dan
Perikanan
sepanjang tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan anggaran
yang
diperuntukan
untuk
Dinas
Peternakan
dan
Perikanan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor beserta realisasinya dapat dilihat pada Tabel 2.2
II-16
II-17
2.4 TANTANGAN
DAN
PELUANG
PENGEMBANGAN
PELAYANAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Dinas Peternakan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan
fungsinya
di
bidang
pengembangan
peternakan
dan
perikanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan
yang
dihadapi
tersebut
harus
dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan
dan
mengembangkan
pelayanan
pada
Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait pengembangan peternakan dan perikanan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya
perkembangan
masyarakat
yang
global
tidak
diberbagai
dapat
dihindari,
sektor
kehidupan
seiring
dengan
perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.
II-18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain : 1. Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas ; 2. Masih kurangnya sinergitas antar kegiatan sehingga capaian target belum dapat diraih secara maksimal ; 3. Masih lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas, dll ; 4. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi kegiatan terutama bagi kegiatan yang dampaknya belum bisa dilihat dalam waktu singkat; 5. Hasil evaluasi dan pengendalian belum dimanfaatkan secara optimal
sebagai
input
bagi
perencanaan
pembangunan
peternakan dan perikanan ; 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat
membantu
organisasi
untuk
mendefinisikan
kemana
organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan
yang
diinginkan
pada
akhir
periode
perencanaan.
III-1
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor
Nomor
5
Tahun
2014
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018; bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah “ KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA“. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui
dan
mengenal
keberadaan
dan
peran
pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
instansi
Misi suatu
instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah
rumusan
umum
mengenai
upaya-upaya
yang
akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 bahwa Misi Kabupaten Bogor adalah: 1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan pengembangan
daya
saing
usaha
perekonomian
berbasis
masyarakat
sumberdaya
alam
dan dan
pariwisata. 3. Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan
aksesibilitas
dan
kualitas
penyelenggaraan
pendidikan dan pelayanan kesehatan. 5. Meningkatkan kerjasama
kinerja
antar
penyelenggaraan
daerah
dalam
pemerintahan
kerangka
tata
dan kelola
pemerintahan yang baik. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang peternakan dan perikanan serta tugas III-2
pembantuan, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan Kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan perikanan; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya Secara umum tugas Dinas Peternakan dan Perikanan terkait dengan pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 2 Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata; Selain itu untuk meraih peredikat Kabupaten Termaju di Indonesia, terdapat salah satu penciri termaju yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor yaitu Produksi Benih Ikan Hias dan Benih Ikan Konsumsi Air Tawar Terbanyak di Indonesia. 3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA Dalam Renstra Kementrian Pertanian RI diuraikan bahwa persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan di masa yang akan datang adalah meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; sedikitnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan; lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani; lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; rendahnya Nilai Tukar Petani
III-3
(NTP), dan belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian. Dengan mengacu RPJMN , selama lima tahun ke depan (2010-2014), Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki arah kebijakan umum pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2010 – 2014 sebagai berikut: 1. menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak; 2. meningkatkan populasi dan produktifitas ternak; 3. meningkatkan produksi pakan ternak; 4. meningkatkan status kesehatan hewan; 5. menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing; dan 6. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan. Kebijakan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak akan
diarahkan
perbibitan
dan
untuk:
(i)
sertifikasi;
(ii)
mengoptimalkan pemwilayahan
kelembagaan sumber
bibit
berbasiskan potensi dan agroekosistemnya; (iii) pengembangan kawasan/sentra sumber bibit; (iv) pelestarian sumber daya genetik secara
berkelanjutan;
(v)
peningkatan
penerapan
teknologi
perbibitan; dan (vi) pengembangan usaha dan investasi perbibitan Aspek populasi dan produktifitas ternak diarahkan untuk : (i) meningkatkan populasi dan optimalisasi produksi ternak ruminansia dan non ruminansia ; (ii) melaksanakan revitalisasi persusuan; (iii) melaksanakan restrukturisasi perunggasan; dan (iv) pengembangan kelembagaan dan usaha. Aspek menambah
produksi penyediaan
pakan pakan
ternak
diarahkan
dan air;
(ii)
untuk:
(i)
mengembangkan
teknologi dan industri pakan ternak berbasiskan sumber daya lokal; (iii) meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pakan; serta (iv) pengembangan dan pemanfaatan lahan kehutanan. Aspek kesehatan hewan diarahkan untuk : (i) meningkatkan perlindungan
hewan,
pengamatan,
pengendalian,
dan
pemberantasan penyakit hewan; (ii) meningkatkan pelayanan kesehatan hewan; (iii) meningkatkan kualitas dan kuantitas obat hewan; (iv) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner. III-4
Aspek keamanan produk hewan akan diarahkan untuk ; (i) menguatkan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner; (ii) meningkatkan jaminan produk hewan yang ASUH dan daya saing produk hewan; (iii) meningkatkan
penerapan kesrawan; (iv)
mengoptimalkan pengaturan stock daging; dan (v) mengoptimalkan pengaturan dan pemasaran daging sapi. Selanjutnya, pada aspek peningkatan peran dan fungsi kelembagaan diarahkan untuk : (i) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan; (ii) meningkatkan pelayanan prima
pada
masyarakat;
(iii)
meningkatkan
kerjasama
internasional; (iv) meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, data dan informasi; (v) meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam pembangunan perikanan, Kementrian Kelautan dan Perikanan RI memiliki sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 berdasarkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut: 1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi: a. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah. b. Seluruh
perencanaan,
pelaporan
pelaksanaan,
terintegrasi,
akuntabel
pengendalian dan
tepat
dan
waktu
berdasarkan data yang terkini dan akurat. c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. 2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan: a. Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. b. Konservasi
kawasan
dan
jenis
biota
perairan
yang
dilindungi dikelola secara berkelanjutan. c. Pulau–pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi.
III-5
d. Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. 3. Meningkatkan
Produktivitas
dan
Daya
Saing
Berbasis
Pengetahuan: a. Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable. b. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin. c. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi. 4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional: a. Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan. b. Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di bidang kelautan dan perikanan. Pembangunan kelautan dan perikanan yang direncanakan akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) ekonomi, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konstribusi kelautan dan perikanan pada PDB nasional,
dan
dampak
ekonomi
melalui
peningkatan
kesejahteraan; (2) sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/ minoritas (kaum miskin
dan
perempuan),
dampak
terhadap
struktur
sosial
masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup, dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati. Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan nasional dalam 5 tahun ke depan tersebut adalah: 1. Pro poor Pendekatan
Pro-poor dilakukan melalui pemberdayaan sosial
ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.
III-6
2. Pro job Pendekatan
Pro-job
dilakukan
melalui
optimalisasi
potensi
perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha. 3. Pro growth Pendekatan
pro-growth
pertumbuhan
sektor
dilakukan
kelutan
dan
untuk perikanan
mewujudkan sebagai
pilar
ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi. 4. Pro sustainability Pendekatan pro-sustainability dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan keempat arah kebijakan di atas dilakukan melalui: 1. Pengembangan Minapolitan Minapolitan merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengembangan
minapolitan
bertujuan
untuk
(i)
meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan
kualitas
produk
kelautan
dan
perikanan,
(ii)
meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata, serta (iii) mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat.
Adapun
sasaran
pengembangan
minapolitan
adalah
sebagai berikut (i) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat, (ii) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya
III-7
saing tinggi, serta (iii) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi nasional. Pendekatan pengembangan minapolitan dilakukan melalui: a. Ekonomi Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi
dalam
penggunaan
sumber
daya,
sekaligus
mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu kesisteman yang mapan. b. Kawasan Ekonomi Unggulan Memacu pengembangan komoditas yang memiliki criteria (i) bernilai ekonomis tinggi, (ii) teknologi tersedia, (iii) permintaan pasar besar, dan (iv) dapat dikembangkan secara massal. c. Sentra Produksi Minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang
besar
terhadap
mata
pencaharian
dan
kesejahteraan
masyarakatnya. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan menerapkan
teknologi
inovatif
dengan
kemasan
dan
mutu
terjamin. d. Unit Usaha Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi. e. Penyuluhan Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan minapolitan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan. f. Lintas Sektor Minapolitan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha antara lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasara produk
III-8
perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses jalan, dan BBM. 2. Entreprenuership Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (entrepreneurship)
dilaksanakan
melalui
upaya
membangun
kepercayaan (trust building) bagi para pelaku, yakni nelayan, pembudidaya
ikan,
pengolah
dan
pemasar
ikan.
Jiwa
entrepreneurship para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Strategi entrepreneurship akan memenuhi kebutuhan nelayan dan pembudidaya serta pemasar dan pengolah dalam berproduksi seperti kapal, BBM, jaring, benih, pengairan dan lain-lainnya, serta pemerintah mengupayakan kepastian pasar bagi penjualan produk perikanan dengan harga yang pantas. Pengembangan
kewirausahaan
dilakukan
dalam
rangka
penciptaan usaha di sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana yang
masih
menganggur.
Kegiatan
yang
dilakukan
adalah
pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang mengenai budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran
serta
pembuatan
proposal.
Melalui
kegiatan
ini
diharapkan peserta dapat memperoleh bantuan permodalan baik dari lembaga keuangan, BUMN, swasta maupun dari pemerintah melalui dana APBN. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemuda, KKP memiliki UPT yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan teknis/magang budidaya perikanan, penangkapan, dan pengolahan. 3. Networking Setiap indvidu, institusi, dan setiap wilayah punya potensi masing-masing yang sangat besar di samping juga masing-masing memiliki kekurangan atau kelemahan. Namun demikian setiap pelaku pembangunan kelautan dan perikanan bekerja sendirisendiri. Sampai saat ini masih ada pemangku kepentingan III-9
pembangunan kelautan dan perikanan yang belum terhimpun dalam suatu bentuk jaringan kerja bahkan masih terlihat indikasi bahwa
masing-masing
masih
mengutamakan
identitas
diri.
Keadaan tersebut akan berpengaruh pada hasil kerja yang kurang optimal dalam pembangunan kelautan dan perikanan. KKP akan mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan perikanan dengan menfasilitasi pengembangan jejaring kerja. Melalui penciptaan dan penguatan networking, baik secara internal antar eselon I di lingkup KKP, antara pusat-daerah, antar daerah, antar
instansi/lintas
sektor,
komunitas
bisnis,
kerjasama
internasional (bilateral, multilateral, dan regional). Melalui pembentukan jejaring kerja akan terbina interaksi yang baik, secara langsung dan tidak langsung, antara berbagai pemangku kepentingan dan instansi pemerintah, sehingga terjalin suatu kesatuan yang lebih besar dan kuat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengeliminir kekurangan dan kelemahan yang dimiliki. 4. Technology and Innovation KKP akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan hanya jika dapat menguasai teknologi perikanan untuk sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim. Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menemukan teknologi-teknologi baru dalam rangka meningkatkan optimasi pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan bertanggung jawab. 5. Empowering Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan lngkah-langkah penanganan dan pendekatan yang
sistematis,
terpadu
dan
menyeluruh.
Dalam
rangka
mengurangi beban dan dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan masyarakat. III-10
Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
memberi
fasilitas,
dorongan
atau
bantuan
kepada
masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan
kultur,
penguatan
lembaga
keuangan
mikro,
penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal. 6. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Keberadaan penangkapan pengawasan
kelompok
ikan, akan
masyarakat
di
bidang
pengolahan,
pemasaran
memberikan
keuntungan
budidaya,
dan
kelompok
bagi
anggota
kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran
bersama
kemudahan
dalam
untuk
menguatkan
pembinaan,
posisi
penyampaian
tawar,
informasi,
serta dan
diseminasi teknologi. Berbagai kelompok tercakup dalam Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan), KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan ikan, Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), dan Pokmas (Kelompok Mayarakat) pengelola terumbu karang. Kelompokkelompok
yang
keberadaannya
sudah dan
terbentuk
ditingkatkan
akan
terus
diupayakan
kapasitasnya,
sedangkan
kelompok-kelompok baru akan ditumbuhkan. Pembentukan atau penguatan kelompok secara modern dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Strategis
Kabupaten Kementrian
Kementerian penjabaran
Kelautan RENSTRA
Bogor
telah
Pertanian dan dalam
searah
RI
dan
Perikanan bentuk
RI.
dengan
Rencana
Rencana
Strategis
Dengan
demikian
Program
dan
Kegiatan
diharapkan akan sejalan dengan kepentingan nasional. III-11
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan
bahwa
tujuan
penataan
ruang
adalah
untuk
mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu
fungsi
kawasan;
(c)
tercapainya
pembangunan
infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian
masyarakat
khususnya
pada
daerah-daerah
tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); tata
ruang
yang
lebih
rinci
dan (e) terwujudnya rencana
sebagai
arahan
pengendalian,
pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur Kebijakan
ruang;
dan
kebijakan
pengembangan
pengembangan
struktur
ruang
pola
meliputi
ruang. :
(a)
peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas
dan
jangkauan
pelayanan
jaringan
prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah.
III-12
Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan
pengembangan
kawasan budidaya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan
dan
pengendalian
keterkaitan
perkembangan
antar
kegiatan
kegiatan
budidaya;
budidaya
agar
dan tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan
kawasan
strategis
Puncak
sebagai
kawasan
strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Strategi pengembangan kawasan budidaya yang menjadi acuan untuk pengembangan kawasan budidaya peternakan dan perikanan adalah: a. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi : 1. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan termasuk ruang di dalam bumi secara
sinergis
untuk
mewujudkan
keseimbangan
pemanfaatan ruang wilayah; 2. mengembangkan
kegiatan
budidaya
unggulan
di
dalam
kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan
III-13
untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; 3. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. mengembangkan
dan
melestarikan
kawasan
budidaya
pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. b. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar
tidak
melampaui
daya
dukung
dan
daya
tampung
lingkungan, meliputi: 1. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan
rawan
bencana
untuk
meminimalkan
potensi
kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; 2. mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal; 3. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan 4. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan
untuk
prasarana
dan
mempertahankan sarana
kawasan
tingkat
pelayanan
perkotaan
serta
mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya. Disamping itu Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan
pembangunan
di
berbagai
sektor/bidang,
serta
mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No. 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2005-2015 dan Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pemanfaatan Ruang dapat disimpulkan peruntukan ruang usaha peternakan dan perikanan sebagai berikut: III-14
a. Peruntukan Ruang Usaha Petenakan 1. Terdapat 4 kecamatan yang peruntukan ruangnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk usaha peternakan baru yaitu Gunung Putri, Cibinong, Bojonggede dan Tajur Halang. 2. Terdapat 12 kecamatan yang seluruh desa/kelurahannya memiliki peruntukan ruang yang memungkinkan bagi usaha peternakan yaitu Leuwisadeng, Tenjolaya, Cijeruk, Cisarua, Megamendung,
Sukamakmur,
Cariu,
Tanjungsari,
Klapanunggal, Rancabungur, Cigudeg dan Sukajaya. 3. Terdapat
17
kecamatan
desa/kelurahannya peternakan
masih
yaitu
yang
sebagian
dimungkinkan
Nanggung,
besar
untuk
Leuwiliang,
usaha
Pamijahan,
Cibungbulang, Ciampea, Dramaga, Tamansari, Cigombong, Caringin, Ciawi, Babakan Madang, Jonggol, Ciseeng, Rumpin, Jasinga, Tenjo dan Parungpanjang. 4. Terdapat 7 kecamatan yang hanya sebagian kecil dari desa/kelurahannya yang masih memungkinkan untuk uaha peternakan yaitu Ciomas, Sukaraja, Cileungsi, Citeureup, Kemang, Gunungsindur dan Parung. b. Peruntukan Ruang Usaha Perikanan 1. Terdapat 33 kecamatan dimana seluruh desa/kelurahannya terdapat peruntukan ruang yang memungkinkan bagi usaha perikanan
yaitu
Tenjolaya,
Dramaga,
Cisarua,
Leuwisadeng, Ciomas,
Megamendung,
Sukamakmur,
Cariu,
Cibungbulang, Cijeruk,
Sukaraja,
Tanjungsari,
Ciampea,
Caringin,
Babakan
Ciawi,
Madang,
Jonggol,
Cileungsi,
Klapanunggal, Cibinong, Bojonggede, Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Ciseeng, Gunungsindur, Rumpin, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga, Tenjo, Parungpanjang dan Parung. 2. Terdapat
7
kecamatan
yang
desa/kelurahannya
masih
perikanan
Nanggung,
yaitu
sebagian
dimungkinkan Leuwiliang,
untuk
besar usaha
Pamijahan,
Tamansari, Cigombong, Gunungputri dan Citeureup. Usaha peternakan dan perikanan yang dimaksud adalah usaha dengan skala pemilikan wajib izin sesuai dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Peternakan dan Perikanan. III-15
Jika
ditelaah
rencananya,
maka
terlihat
adanya
keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama
adalah
semakin
meningkatnya
konversi
lahan
pertanian ke non pertanian. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan yang mengurangi keberadaan lahan pertanian/peternakan berakibat
dan
lahan
menurunnya
budidaya
produksi
perikanan
dan
akan
produkivitas
pertanian/peternakan dan perikanan. Mengingat sektor pertanian masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi
ini
juga
menuntut
evaluasi
terhadap
keseriusan
pelaksanaan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Peraturan Bupati Bogor No.84 Tahun 2009 tentang. Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan yang mana Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan salah satu Dinas yang berpartisipasi langsung untuk keberhasilan program tersebut. Isu strategis lainnya adalah isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini. Polusi akibat aktivitas usaha
peternakan
terutama
pada
merupakan
lokasi
isu
peternakan
yang yang
seringkali
muncul
berdekatan
dengan
pemukiman. Kontribusi senyawa methan yang berasal dari kotoran ternak terhadap pemanasan global juga perlu menjadi perhatian. Pada sektor peternakan dan perikanan, daya dukung lingkungan yang terkait dengan keberlanjutan usaha harus diperhatikan terutama ketersediaan lahan, sumberdaya pakan dan sumberdaya air, sehingga isu yang terkait dengan daya dukung lingkungan hendaknya dapat ditanggulangi. III-16
Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Dinas Peternakan dan Perikanan perlu merancang berbagai rencana
pembangunan
memperhatikan
peternakan
kelestarian
dan
lingkungan.
perikanan
Sebagai
yang
implikasinya
maka peningkatan kompetensi SDM di Dinas Peternakan dan Perikanan
tentang
lingkungan
hidup
perlu
ditingkatkan.
Perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting. 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta
memperhatikan
Peternakan
dan
kekuatan
Perikanan
dan
kelemahan
Kabupaten
Bogor
pada dan
Dinas lingkup
pelayanannya. Berdasarkan analisis SWOT diperoleh identifikasi terhadap masing-masing
kondisi
internal
dan
eksternal
seperti
yang
disajikan dalam Tabel 3.a. Hasil identifikasi terhadap lingkungan internal dan eksternal tersebut selanjutnya digunakan untuk merancang strategi yang akan ditempuh selama lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (disajikan dalam BAB IV).
III-17
Tabel 3.a. Matriks SWOT terhadap Faktor Internal dan Eksternal Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Internal
Eksternal
Kekuatan (S)
Peluang (O)
1. Keunggulan komparatif komoditas
1. Potensi pasar yang
peternakan dan perikanan 2. Jumlah peternak dan pembudidaya ikan yang banyak 3. Tersedianya kelembagaan (pemerintah/swasta/akademisi/kelomp ok tani) yang mendukung 4. Tersedianya infrastruktur yang memadai
besar 2. Perkembangan teknologi budidaya dan pasca panen 3. Potensi investasi dari dunia usaha 4. Dukungan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 5. Kondisi agroklimat yang mendukung
Kelemahan (W) 1. Skala usaha belum ekonomis 2. Kualitas dan keterampilan SDM peternak dan pembudidaya ikan masih rendah 3. Akses informasi pemasaran masih terbatas 4. Akses permodalan dan pembiayaan terbatas 5. Nilai tambah produk peternakan dan perikanan yang masih rendah
Ancaman (T) 1. Ketidakstabilan ekonomi makro 2. Degradasi lingkungan dan bencana alam 3. Alih fungsi lahan 4. Wabah penyakit hewan dan ikan 5. Inkonsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan
6. Keterbatasan pelayanan yang diberikan pemerintah 7. Tingkat penerapan teknologi yang masih rendah
III-18
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
VISI
DAN
MISI
DINAS
PETERNAKAN
DAN
PERIKANAN
KABUPATEN BOGOR 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi
akan
dibawa
dan
membantu
mendefinisikan
bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Pengertian visi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018, Visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “ Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukanmasukan dari stakeholders, maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “Terwujudnya Pembangunan Peternakan dan Perikanan Yang Berkelanjutan dan Memiliki Daya Saing di Tingkat Nasional” Visi ini bermakna : 1. Setiap upaya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor
dalam
pembangunan
daerah
diarahkan
untuk
membangun peternakan dan perikanan yang memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
IV-1
2. Pembangunan peternakan dan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang ada secara mandiri serta mendorong pertumbuhan komoditas yang memiliki daya saing di tingkat nasional. 2. Pernyataan Misi Misi
adalah
sesuatu
yang
harus
diemban
atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi
yang
telah
ditetapkan.
Dengan
pernyataan
misi
diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan
(stakeholders)
dapat
mengetahui
dan
mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Misi suatu instansi harus
jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait
dengan
kewenangan
yang
dimiliki
oleh
instansi
pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 dan Visi Dinas Peternakan dan Perikanan, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan serta masukan-masukan
dari
pihak
yang
berkepentingan
(stakeholders), maka ditetapkan Misi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor sebagai berikut: Misi Pertama : Menjaga Ketersedian Bahan Pangan Asal Ternak dan Ikan Secara Berkesinambungan Misi ini mengandung makna menjaga keberlangsungan usaha serta
memfasilitasi
para
pelaku
usaha
peternakan
dan
perikanan untuk meningkatkan produksinya dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan asal ternak dan ikan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
IV-2
Misi Kedua : Menciptakan Lingkungan yang Kondusif bagi Masyarakat Peternakan dan Perikanan serta Masyarakat Veteriner Misi ini mengandung makna menciptakan rasa aman bagi masyarakat
peternakan
dan
perikanan
dari
penularan
penyakit hewan menular dan zoonosis serta melindungi masyarakat dari pangan/ hasil pangan asal hewan dan ikan yang mengandung bahan tambahan makanan berbahaya. Misi Ketiga : Meningkatkan Daya Saing Produk Hasil Ternak dan Ikan di Masyarakat Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten
Bogor
akan
mendukung
dan
memfasilitasi setiap pelaku usaha olahan hasil ternak dan ikan yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya agar mampu bersaing di pasar regional dan nasional. 4.2
TUJUAN DAN SASARAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi,
kebijakan,
program,
dan
kegiatan
dalam
rangka
merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun
waktu
satu
sampai
lima
tahun
ke
depan
dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu
dasar di dalam
IV-3
penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sejalan dengan hal tersebut, sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor mengacu kepada sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan dalam RPJMD yaitu : 1. Meningkatnya
produksi,
produktifitas,
distribusi,
dan
konsumsi pangan daerah 2. Berkembangnya agribisnis pertanian dan perikanan. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai berikut: Misi Pertama: Menjaga Ketersediaan Bahan Pangan Asal Ternak dan Ikan Secara Berkesinambungan Tujuan Meningkatkan ketahanan pangan dan menjamin kecukupan bahan pangan asal hewan dan ikan di masyarakat. Sasaran Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya produksi bahan pangan dan konsumsi pangan asal hewan dan ikan.
Produksi Daging (kg) Produksi Telur (kg) Produksi Susu (liter) Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kap/hr) Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah) (%) Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah) (%) Produksi ikan konsumsi (ton) Konsumsi ikan (kg/kap/th) Produksi Ikan Hias (RE) Produksi Benih Ikan (RE)
Target Kinerja 2014
2015
2016
2017
2018
119.443.862
124.030.506
127.987.079
131.122.763
134.177.923
48.007.137
49.850.611
51.440.845
52.701.146
53.929.083
12.077.551
12.541.329
12.941.397
13.258.462
13.567.384
5,48
5,66
5,85
6,04
6,25
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
108.364
112.525
116.115
118.960
121.731
24,79
25,89
27,02
28,21
29,46
233.261
242.218
249.945
256.069
262.035
2.980.010
3.094.442
3.558.608
4.181.365
5.017.638
IV-4
Misi Kedua : Menciptakan Lingkungan yang Kondusif bagi Masyarakat Peternakan dan Perikanan serta Masyarakat Veteriner Tujuan Melindungi produsen, konsumen dan ternak/ikan dari ancaman penyakit hewan/ikan menular dan zoonosis serta berperan dalam menjaga keamanan bahan pangan/hasil pangan asal hewan dan ikan yang beredar di masyarakat. Sasaran Sasaran Strategis Meningkatkan produksi ternak dan ikan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
Target Kinerja
Indikator Kinerja
2014
2015
2016
2017
2018
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Terkendalinya wabah penyakit hewan menular strategis (PHMS)/penyakit ikan (kecamatan): a. Penyakit Rabies b. Penyakit Anthrax c. Penyakit Brucellosis d. Penyakit SE e. Penyakit AI f. Penyakit Aeromonas g. Penyakit KHV (Koi Herpes Virus) Terkendalinya keamanan PAH/HPAH (kecamatan)
Misi Ketiga : Meningkatkan Daya Saing Produk Hasil Ternak dan Ikan di Masyarakat Tujuan Meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha produk olahan hasil ternak dan ikan serta menciptakan kawasan agribisnis yang berbasis komoditas ternak dan ikan yang berdaya saing. Sasaran Sasaran Strategis Berkembang nya kegiatan agribisnis/ minabisnis di masyarakat yang dapat menjadi unggulan daerah
Indikator Kinerja Sentra Agribisnis Peternakan (lokasi) Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi) Produksi Olahan Produk Peternakan (ton) Produksi Olahan Produk Perikanan (ton)
Target Kinerja 2014
2015
2016
2017
2018
0
1
1
2
2
0
1
1
2
2
22.370
23.229
23.970
24.557
25.130
13.622
14.145
14.596
14.954
15.302
IV-5
4.3
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka arah kebijakan yang akan diterapkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor sebagai berikut : 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk peternakan
dan
perikanan
pada
tatanan
agribisnis
dan
minabisnis; 2. Peningkatan
daya
saing
dan
penguatan
sentra
komoditas
unggulan; 3. Penguatan sistem agribisnis dan minabisnis serta penerapan hasil inovasi teknologi tepat guna dalam lingkup peternakan dan perikanan; Melalui Analisis SWOT dengan mempertimbangkan faktor lingkungan internal dan eksternal, diperoleh beberapa strategi yang dapat digunakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat agar terciptanya
Pembangunan
Peternakan
dan
Perikanan
yang
Berkelanjutan dan Memiliki Daya Saing di Tingkat Nasional. a. Strategi S-O
1. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait (Perguruan Tinggi, Badan Diklat, Lembaga Penelitian dan instasi terkait lainnya) 2. Meningkatkan daya saing produk yang kompetitif 3. Memacu investor
dalam melakukan
pengembangan usaha
peternakan dan perikanan 4. Meningkatkan
pemberdayaan
kelembagaan usaha tani
melalui pola kemitraan /koperasi 5. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Balai Penelitian serta instasi terkait lainnya untuk meningkatkan penerapan teknologi tepat guna 6. Meningkatkan
pengawasan
dan
pengendalian
usaha
peternakan dan perikanan
IV-6
b. Strategi W-O
1. Meningkatkan skala usaha peternakan dan perikanan dengan pendekatan agribisnis 2. Meningkatkan kerjasama usaha peternakan dan perikanan 3. Meningkatkan fasilitas usaha peternakan dan perikanan 4. Mengembangkan komoditas unggulan dan sentra-sentra produksi 5. Meningkatkan promosi usaha peternakan dan perikanan c. Strategi S-T
1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif 2. Meningkatkan pengendalian penyakit hewan dan ikan serta kesmavet 3. Menciptakan kerjasama untuk pemanfaatan lahan usaha secara produktif 4. Meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak dan ikan serta PAH dan HPAH d. Strategi W-T
1. Optimalisasi sarana dan prasarana peternakan dan perikanan 2. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya lokal 3. Meningkatkan kemampuan jiwa kewirausahaan pelaku usaha peternakan dan ikan 4. Fasilitasi permodalan dan informasi pasar 5. Meningkatkan pembinaan pengolahan hasil peternakan dan perikanan 6. Meningkatkan pelayanan publik melalui pengusulan penambahan aparatur peternakan dan perikanan 7. Meningkatkan kualitas aparatur peternakan dan perikanan melalui pendidikan dan pelatihan
IV-7
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/Kegiatan
Kewilayahan.
Program/
kegiatan
SKPD
adalah
sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antarKementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor tahun 2014-2018. 5.1 Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD Misi Pertama: Menjaga Ketersedian Bahan Pangan Asal Ternak dan Ikan Secara Berkesinambungan 1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produksi hasil
peternakan
berupa
daging,
telur
dan
susu
serta
peningkatan konsumsi protein hewani asal ternak. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pengelolaan Data Peternakan b. Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di Lokasi PKH c. Pengembangan Ternak kecil d. Pengembangan Ternak Besar e. Pengembangan Ternak Unggas f. Pengawasan dan Pelayanan Usaha Peternakan g. Pengembangan Kawasan Sapi Potong h. Pembinaan Kegiatan Bantuan Gubernur V-1
i. Pengawasan Mutu Pakan dan Mutu Bibit Ternak j. Pendukung
Kegiatan
UPT
Pembibitan
Ternak
dan
UPT
Wilayah 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produksi ikan konsumsi, ikan hias, benih ikan dan peningkatan konsumsi ikan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul b. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan c. Pengelola Data Perikanan d. Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di lokasi PKH e. Pengawasan dan Pelayanan Usaha Perikanan f. Fasilitasi Kelompok Kerja Minapolitan g. Fasilitasi Penyebaran Benih Ikan di Perairan Umum h. Pembangunan/Rehabilitas
Sarana
Prasarana
Fisik
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar i. Pendukung Kegiatan UPT BBI (Pembangunan BBI) dan UPT Wilayah Misi Kedua: Menciptakan Lingkungan yang Kondusif bagi Masyarakat Peternakan dan Perikanan serta Masyarakat Veteriner 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan Progam ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan rasa aman bagi
masyarakat
dari
berjangkitnya
penyakit
hewan
menular/zoonosis dan Pangan Asal Hewan dan Ikan serta Hasil Pangan
Asal
Hewan
dan
Ikan
yang
mengandung
bahan
tambahan makanan berbahaya. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
V-2
a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak b. Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal hewan c. Sosialisasi Keamanan Pangan d. Pelayanan Kesehatan Hewan e. Pelayanan Kesehatan Ikan f. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan g. Pendukung Kegiatan UPT RPH h. Pembangunan Pasar Hewan i. Pembangunan RPH Misi Ketiga: Meningkatkan Daya Saing Produk Hasil Ternak dan Ikan di Masyarakat 1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produksi olahan, pengelolaan usaha dan sentra agribisnis peternakan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah b. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Perternakan Masyarakat c. Temu Usaha Peternakan d. Pengembangan Usaha Peternakan 2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produksi olahan, pengelolaan usaha dan sentra agribisnis perikanan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah b. Temu Usaha Perikanan c. Pengembangan usaha Perikanan d. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
V-3
5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah Pembangunan
peternakan
dan
perikanan
memerlukan
dukungan dari sektor lain dalam bentuk program koordinatif yang saling mendukung antar SKPD dan antar wilayah sehingga tercipta suatu keterpaduan sinergis dalam pengaplikasiannya. Kegiatan yang memerlukan kerjasama antar lintas tersebut adalah : 5.2.1 Pengaturan tataruang, pemilikan dan peruntukkan lahan 5.2.2 Penataan,
rehabilitasi
dan
pengembangan
prasarana
penunjang 5.2.3 Pengadaan sarana produksi 5.2.4 Penguatan permodalan 5.2.5 Promosi dan pemasaran 5.2.6 Pengendalian lingkungan 5.2.7 Pengkajian dan penerapan teknologi 5.2.8 Pengaturan keamanan, ketertiban dan kenyamanan Rincian indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel 5.1
V-4
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pembangunan peternakan dan perikanan dalam mendukung revitalisasi pertanian dan perdesaan memberikan kontribusi secara langsung terhadap pembangunan Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor ditunjukan dengan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor 2014-2018
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
3
4
5
6
7
8
9
111.266.638
119.443.862
124.030.506
127.987.079
131.122.763
134.177.923
134.177.923
1
2
1
Produksi Daging (kg)
2
Produksi Telur (kg)
47.705.680
48.007.137
49.850.611
51.440.845
52.701.146
53.929.083
53.929.083
3
Produksi Susu (liter)
12.051.422
12.077.551
12.541.329
12.941.397
13.258.462
13.567.384
13.567.384
4
Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kap/hr)
5,36
5,48
5,66
5,85
6,04
6,25
6,25
5
Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah) (%)
99,06
100
100
100
100
100
100
6
Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah) (%)
100,93
100
100
100
100
100
100
7
Produksi ikan konsumsi (ton)
88.810,51
108.364
112.525
116.115
118.960
121.731
121.731
8
Konsumsi ikan (kg/kap/th)
23,97
24,79
25,89
27,02
28,21
29,46
29,46
VI-1
No
Indikator
1
2
9
Produksi Ikan Hias (RE)
10
Produksi Benih Ikan (RE)
11
Terkendalinya wabah penyakit hewan menular strategis (PHMS)/penyakit ikan:
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
3
4
5
6
7
8
224.056
233.261
242.218
249.945
256.069
262.035
9 262.035
2.750.463,60
2.980.010
3.094.442
3.558.608
4.181.365
5.017.638
5.017.638
- Rabies (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
- Anthrax (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
- Brucellosis (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
- SE (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
- AI (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
- Aeromonas (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
- KHV (Koi Herpes Virus)
40
40
40
40
40
40
40
12
Terkendalinya keamanan PAH/HPAH (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
13
Sentra Agribisnis Peternakan (lokasi)
0
1
1
2
2
2
2
14
Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi)
0
1
1
2
2
2
2
15
Produksi Olahan Produk Peternakan (ton)
21.313
22.370
23.229
23.970
24.557
25.130
25.130
16
Produksi Olahan Produk Perikanan (ton)
12.978
13.622
14.145
14.596
14.954
15.302
15.302
VI-2
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program
dan
kegiatan
pembangunan
yang
akan
dilaksanakan. Renstra ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kendala yang ada (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Dokumen renstra ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor. Partisipasi dan komitmen dari seluruh aparatur pada Dinas Peternakan dan Perikanan sangat diperlukan dalam agar target kinerja yang
telah
ditetapkan
program/kegiatan
dalam
Renstra
dapat
dicapai
dan
yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik
dan tepat sasaran.
BUPATI BOGOR WAKIL,
Hj. NURHAYANTI
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1 01
1
01 001 DINAS PENDIDIKAN
1
01
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PENDIDIKAN 01 Program Pendidikan Anak Usia Dini;
638.271.484.700 - APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Persentase guru TK/RA/PAUD PNF berkualifikasi S 1
01
02 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) - Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A
9,01%
1.385.717.300
36,10
1.524.289.000
17,48%
38,60
1.676.717.900
19,55%
854.540.493.044 41,10
1.844.389.000
25,09%
936.747.152.932
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
43,60
2.028.827.900
28,11%
968.180.188.692 43,60
8,04
8,21 99,20 0,313
0,247
0,182
0,116
0,050
0,050
99,81%
99,85
99,89
99,92
99,96
100,00
100,00
- Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B - Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B
85,53%
88,42
91,31
94,21
97,10
100,00
100,00
0,954%
0,863
0,773
0,682
0,591
0,500
0,500
- Angka kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B - Angka melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs
99,99%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
8,38 428.528.307.000
99,40
8,55 471.381.137.700
99,60
8,72 518.519.251.470
99,80
8,89 570.371.176.000
100,00
100,00
99,38% 108,71%
100,00 108,91
100,00 109,11
100,00 109,31
100,00 109,51
100,00 109,71
100,00 109,71
95,43%
96,34
97,93
98,17
99,09
100,00
100,00
- Rasio ketersediaan sekolah dasar/penduduk usia pendidikan dasar 7 - 15 - Rasio guru sekolah dasar/murid SD/MI
39,86%
38,82
37,82
36,83
35,87
34,94
34,94
370,54%
373,54
376,04
378,04
379,59
380,70
380,70
- Rasio guru SMP/MTs / murid SMP/MTs
370,54%
373,54
376,04
378,04
379,59
380,70
380,70
- Rasio Siswa SD-MI/Kelas SD-MI - Rasio Kelas SD-MI/Ruang Kelas SD-MI
380,61% 1,44
381,82 1,50
383,03 1,16
384,24 1,12
385,45 1,08
386,65 1,04
386,65 1,04
1,10
1,14
1,12
1,10
1,10
1,09
1,09
64,83
66,71
70,06
78,71
87,56
94,51
94,51
- % Kepala Sekolah Berijasah S1 - % Pengawas Berijasah S1 - Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SD/MI
84,58
87,71
89,92
93,75
96,57
99,65
99,65
92,90
93,99
92,13
94,93
96,38
98,22
98,22
26,47
26,39
26,42
26,89
27,13
27,24
- Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SMP/MTs - Rasio Siswa SMP-MTs/Kelas SMP-MTs
24,06
43,77
40,22
36,73
34,64
34,25
34,25
23,25
47,89
50,16
48,67
48,33
47,66
47,66
- % SMP-MTs dengan Jumlah Guru Bidang Studi (GBS) Sesuai Kebutuhan - % SMP-MTs yang Memiliki 70% Guru S1
2,69
0,99
0,98
1,00
1,00
1,00
1,00
45,11
50,25
60,37
70,18
80,48
80,48
72,16
74,31
80,99
87,48
93,94
93,94
80,34
79,52
79,97
84,72
89,82
95,39
95,39
- % Kepala Sekolah SMP-MTs Berijasah S1
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik
57,05%
59,03
61,05
63,04
65,05
67,05
67,05
63,98
65,98
67,98
69,98
71,98
73,98
73,98
938,84%
939,75
940,66
941,57
941,48
943,39
943,39
1026,19%
1.026,39
1.026,59
1.026,79
1.026,99
1.027,19
1.027,19
31,04
30,76
30,47
30,17
29,86
29,54
- Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A - Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B Rasio Ketersediaan SMP-MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun Rasio Rombel/Guru SD-MI
29,54
0,85
0,88
48,92%
51,60
518,29%
520,97
523,65
526,33
529,01
531,69
531,69
99,97%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C
79,44% 54,15%
81,44 56,83
83,44 59,51
85,44 62,19
87,44 64,87
89,44 67,55
89,44 67,55
- Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA/penduduk usia sekolah 16-18
19,24%
19,87
20,44
20,95
21,42
21,84
21,84
369,49%
373,31 29,64
375,25 37,53
375,62 37,71
374,64 37,90
372,51 38,09
372,51 38,09
- Angka partisipasi murni (APM) SMA/MA/ paket C - Angka putus sekolah (APS) SMA/MA/Paket C - Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/Paket C - Angka melanjutkan(AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
- Rasio guru sekolah SMA/SMK/MA per murid - Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SMA/SMK/MA - Sekolah pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik - Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C
34,80 71,18%
0,91 150.915.444.800
54,28
0,94 166.006.989.280
56,96
0,97 182.607.688.208
59,63
1,00 200.868.457.029
62,31
(6 program) 627.408.293.600
27,24
40,31 70,37
DINAS PENDIDIKAN
8,89 627.408.293.600
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
- % SMP-MTs yang Memiliki Lab. IPA
2.028.827.900
28,11%
0,379%
- Rasio Kelas SMP-MTs/Ruang Kelas SMP-MTs
03 Program Pendidikan Menengah;
33,60%
5,43%
768.452.179.604
99,02%
- Rasio Guru SD-MI/Kelas SD-MI - % SD-MI dengan 2 Guru S1
01
31,10%
702.258.167.535
- Angka putus sekolah (APS) SD/MI/Paket A - Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
1
TAHUN 2015
URUSAN WAJIB
1
1
TAHUN 2014
1,00 220.955.302.700
62,31
97,88%
73,18 98,31%
75,18 96,40%
77,09 96,70%
79,10 97,10%
81,12 97,99%
81,12 97,99%
- Rasio Siswa SMA-MA-SMK/Kelas SMA-MA-SMK - Rasio Kelas SMA-MA-SMK/Ruang Kelas SMA-MA-SMK
38,83
37,07
38,19
38,00
37,75
37,50
37,50
1,48
1,38
1,20
1,19
1,21
1,19
1,19
- % SMA-MA-SMK yang Memiliki Laboratorium IPA - % SMA-MA-SMK dengan Jumlah Guru Bidang Studi (GBS) sesuai Kebutuhan
41,10
48,76
54,15
64,64
77,75
77,75
77,75
70,41
72,28
75,35
81,31
88,33
92,89
92,89
- % SMA-MA-SMK yang Memiliki 70% Guru S1 - % Kepala Sekolah SMA-MA-SMK Berijasah S1
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00%
- % Pengawas SMA-MA-SMK Beijasah S1 Angka Putus Sekolah (DO) SMA-SMK-MA
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,769
0,665
0,561
0,457
0,353
0,250
0,250
220.955.302.700
- Angka melanjutkan(AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 1
01
04 Program Pendidikan Non Formal;
- Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tdk buta aksara) - Angka Melek Huruf
1
01
05 Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga
- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV a Guru/Tutor TK/RA/PAUD PNF
Kependidikan;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
97,57
97,75
5.812.685.000
97,80
6.553.487.895
97,81
3.177.032.000
97,84
12.737.832.015
97,90
10.764.225.832
97,90
39.045.262.742
95,35
95,70
14.288.678.800
96,05
15.717.546.680
96,40
17.289.301.348
96,75
19.018.231.500
97,10
20.920.054.650
97,10
20.920.054.650
68,86% 5,43%
72,92 9,01%
37.340.651.800
77,48 17,48%
41.074.716.980
81,73 19,55%
45.182.188.678
85,95 25,09%
49.700.407.500
90,12 28,11%
54.670.448.250
90,12 28,11%
54.670.448.250
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
b Guru SD/MI c Guru SMP/MTs d Guru SMA/MA/SMK 1
01
06 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
15,37% 76,36%
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
24,74%
34,48%
55,00%
35,05%
74,76%
37,23%
80,86%
85,24%
791,70
792,93
828,29
834,37
836,52
840,64
840,64
- Angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun
332,89
342,23
360,84
362,54
365,45
367,08
367,08
3.151.998.850
1.090,03
98,51%
90,10%
64,45% 1.085,05
1.101,18
95,48%
90,10%
78,73% 1.093,43
-
-
1.083,52
98,28% -
1.081,54
17
40,04%
- Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 tahun - Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 tahun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
85,56%
40,04%
SKPD PENANGUNG JAWAB
98,28% -
1.081,54
3.151.998.850
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
02
1
02 002 DINAS KESEHATAN
1
02
Prosentase Pengadaan Obat essensial
02
01 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
-
1
-
Pemanfaatan puskesmas
1
02
03 Program Promosi Kesehatan dan
-
02
Pemberdayaan Masyarakat; 04 Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
1
1
1
02
02
05 Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
06 Program Pencegahan dan Penanggulangan
07 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
1
02
1
02
Pembantu dan Jaringannya; 08 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 09 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
319.254.778.442
357.390.810.310
393.129.891.341
432.442.880.475
17
502.409.650.187
100,00%
100,00%
37.901.846.000
100,00%
41.692.030.600
100,00%
45.861.233.660
100,00%
50.447.357.026
100,00%
55.492.092.729
100,00%
55.492.092.729
DINAS
N/A
60,00
23.319.247.570
62,93
10.152.676.342
63,43
17.378.498.000
63,93
19.116.347.800
65,00
21.027.982.580
65,00
90.994.752.292
KESEHATAN
Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
65,24%
66,00%
16.682.855.000
67,00%
18.351.140.500
68,00%
20.186.254.550
69,00%
22.204.880.005
70,00%
24.425.368.006
70,00%
24.425.368.006
Cakupan Desa Siaga Aktif
50,23%
60,00%
9.803.825.000
80,00%
10.784.207.500
85,00%
11.862.628.250
90,00%
13.048.891.075
100,00%
14.353.780.183
100,00%
14.353.780.183
4.587.826.000
100,00%
5.046.608.600
100,00%
5.551.269.460
100,00%
6.106.396.406
100,00%
6.717.036.047
100,00%
6.717.036.047
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
100,00%
100,00%
- Rasio posyandu per satuan balita
11,43%
11,55%
11,67%
11,79%
11,91%
12,03%
12,03%
-
Persentase balita gizi buruk
0,021%
0,016%
95,01%
0,018% 95,00%
0,016%
Cakupan Rumah dengan bebas jentik
0,019% 95,00%
0,017%
-
0,020% 95,00%
-
Prosentase TTU yg memenuhi syarat
77,22%
77,72%
78,22%
78,72%
79,22%
79,72%
79,72%
-
Prosentase TPM yg memenuhi syarat
89,71%
89,96%
90,21%
90,46%
90,71%
90,96%
90,96%
-
Cakupan JAGA memenuhi syarat
70,13%
70,63%
71,13%
71,63%
72,13%
72,63%
-
Cakupan SAB memenuhi syarat
70,07%
70,57%
71,07%
71,57%
72,07%
72,57%
92,08%
82%
100,00%
100,00%
- Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA - Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD;
415.410.000
2.847.100.000
82%
456.951.000
3.131.810.000
100,00%
82%
502.646.100
3.444.991.000
100,00%
82%
552.910.710
3.789.490.100
100,00%
82%
608.201.781
82%
252,2%
252,2%
252,2%
252,2%
252,2%
252,2%
252,2%
- Cakupan pembantu puskesmas
30,18%
30,65%
31,11%
31,57%
32,03%
32,49%
32,49%
Prosentase sarana kesehatan yang berijin
100,00
100,00
18.880.000
100,00
0
100,00
0
100,00
0
100,00
0
- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
99,7%
80%
1.405.109.000
80%
1.545.619.900
81,25%
1.700.181.890
81,25%
1.870.200.079
82,5%
2.057.220.087
86,11%
90,00%
90,00%
1:9,247
61.218.283.830
91,25%
1:9,111
100,00% 67.340.112.213
92,50%
1:8,982
4.168.439.110
100,00%
1:9,550
55.652.985.300
608.201.781
72,57%
100,00%
1:9,394
(14 program)
72,63% 4.168.439.110
100,00%
100,00%
95,00%
95,1%
50.593.623.000
100,00%
95,00%
1:9,718%
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
100,00%
95,00%
- Cakupan puskesmas
- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
-
SKPD PENANGUNG JAWAB
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
5
304.340.038.570
- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 02
TAHUN 2015
TARGET
KESEHATAN
Penyakit Menular; 1
TAHUN 2014
100,00% 74.074.123.434
93,75%
1:8,982
100,00
74.074.123.434
0 2.057.220.087
93,75%
kompetensi kebidanan - Cakupan kunjungan bayi 1
02
1
02
1
02
1
02
10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; 11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 13 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
-
Angka kelangsungan hidup bayi
-
Angka usia harapan hidup
94,76%
95%
95%
95%
70,4
13.900.000
- Rasio dokter per satuan penduduk
1:3,923
1:3,879
55.906.128.000
- Rasio tenaga medis per satuan penduduk
1:2,667
1:2,637
1:2,606
1:2,576
1:2,542
1:2,508
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Prosentase sarana kesehatan yang berijin
-
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
-
Cakupan pengawasan terhadap obat
100%
100,00%
1:232,353
1:218,066
100%
100%
100.754.033.000
70,8 1:3,835
100,00%
67,41
95%
64,01
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
66,04
95%
61,86 69,69%
69,25
95%
71,09
71,09
15.290.000
71,2
16.819.000
71,6
18.500.900
72,0
20.350.990
72,0
20.350.990
61.496.740.800
1:3,788
67.646.414.880
1:3,741
74.411.056.368
1:3,690
81.852.162.005
1:3,690
81.852.162.005
110.829.436.300
1:205,948
100,00%
121.912.379.930
1:195,519
100,00%
134.103.617.923
1:186,462
100,00%
1:2,508 100,00 147.513.979.715
1:178,526
100,00%
147.513.979.715
1:178,526
dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit 1
02
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/RS Mata 14 Program Pengawasan Obat dan Pengendalian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
90.256.000
100%
99.281.600
100%
109.209.760
100%
120.130.736
100%
132.143.810
100%
132.143.810
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1 1
02 003 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
126.011.890.000 52.649.819.000
198.205.625.000 72,00%
111.701.140.000
202.866.778.769 75%
91.058.725.120
166.046.067.483 78%
31.083.091.388
199.460.681.687 80%
35.230.168.346
810.178.988.939
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)
69,94%
70,00%
- Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit
64,52%
65,00%
66,00%
67,00%
68,00%
70,00%
70,00%
80%
20
20
21
23
23
23
23
239.310.889.854
1
02
02 Program Pemeliharaan Sarana dan
17 RSUD CIAWI (6 program)
dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
SKPD PENANGUNG JAWAB
- Peningkatan layanan Spesialis
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / 1
02
1
02
Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; 03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 04 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
1
02
05 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1
02
BLUD RSUD Ciawi; 06 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
- Peningkatan jumlah instalasi - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
19
20
100%
100%
-
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional
1 : 35
1:4
-
Rasio Perawat per Tempat Tidur
1 : 0,95
1:1
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)
69,94%
70,00%
73.212.071.000
72,00%
84.854.485.000
75%
110.158.053.649
78%
133.162.976.095
80%
162.680.513.341
80%
564.068.099.085
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)
69,94%
70,00%
150.000.000
72,00%
250.000.000
75%
300.000.000
78%
300.000.000
80%
350.000.000
80%
1.350.000.000
22
22
100% -
1:4
22
100% 1.400.000.000
1:1
1:4
22
100% 1.350.000.000
1:1
1:4
22
100% 1.500.000.000
1:1
1:4
100% 1.200.000.000
1:1
1:4
5.450.000.000
1:1
Mayarakat;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1 1
02 004 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21.753.354.499 - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)
TAHUN 2016
15.883.668.000
93.893.101.774 76
78.825.570.000
55.574.000.000 77
26.250.000.000
92.365.000.000 78
42.015.000.000
71.405.000.000 80
19.030.000.000
17
334.990.456.273
83,40
75
38,00%
38,00%
38,00%
38,00%
50,00%
50,00%
50,00%
80
3,2
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
94,80
65
60
55
50
45
45
182.004.238.000
RSUD CIBINONG
dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
SKPD PENANGUNG JAWAB
- Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit Rata-rata Lama Rawat Pasien LOS (6 -9 hari) Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun BTO (40 - 50 kali) Interval hari tempat tidur tidak terpakai TOI (1-3 hari) Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam untuk tiap 1000 penderita
0,64
1
1
1
1
1
1
24,04
24
24
24
24
24
24
45,45
44
44
44
44
44
44
51,50%
46
46
48
48
50
50
40000 orang
42000 orang
45000 orang
48000 orang
50000 orang
50000 orang
(6 program)
keluar NDR (tidak>25) Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar Ketersediaan Tempat Tidur Kelas III Rumah Sakit Cakupan Pelayanan Kesehatan (BPJS - JAMPESEHAT) 1
02
02 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /
- Peningkatan layanan Spesialis 4 spesialis dasar
16
16
87,50%
87,50%
740.241.283
16
1.059.750.425
87,50%
16
-
89,00%
18
-
90,00%
19
-
100,00%
19
1.799.991.708
100,00%
4 spesialis penunjang
Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
8 spesialis lain - Peningkatan jumlah instalasi - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
12
12
100,00
100,00
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)
80,25%
82,41%
BLUD RSUD Cibinong; 05 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)
80,25%
82,41%
Masyarakat; 06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
-
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional
1 : 3,2
1 : 3,2
-
Rasio Perawat per Tempat Tidur
1 : 0,83
1:1
1
02
1
02
03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 04 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1
02
1
02
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
12 4.882.010.066
100,00
-
82,57%
-
82,57%
247.435.150
1 : 2,8 1:1
13 302.991.500
14
15
15
100,00
0
100,00
0
100,00
0
100,00
5.185.001.566
-
82,00%
29.000.000.000
82,00%
50.000.000.000
83,00%
52.000.000.000
83,00%
131.000.000.000
-
82,00%
49.000.000
82,00%
75.000.000
83,00%
75.000.000
83,00%
199.000.000
1:2,8
275.000.000
1 : 3,8
275.000.000
1:4
300.000.000
1:4
14.802.224.999
13.704.789.849
1:1
1:1
1:1
1:1
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1 1
02 005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
-
82,5729601
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
75%
26.301.725.000
75%
28.271.880.082
75%
28.263.694.246
75%
34.769.914.787
75%
SKPD PENANGUNG JAWAB
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
39.394.633.910
75%
17
157.001.848.026
Ratio (BOR)
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy
TAHUN 2014
-
Peningkatan layanan Spesialis
14
14
15
16
17
17
17
-
Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III
76
75%
75%
75%
75%
75%
75%
13
15
100
100%
2:4
2:4
1:7
1:6
Rumah Sakit 1
02
02 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
-
Peningkatan jumlah instalasi
598.596.000
17
731.528.000
18
929.121.000
18
1.191.375.000
18
1.356.637.500
18
4.807.257.500
Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; 1
02
03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien
100%
100%
100%
100%
100%
-
masyarakat miskin; 1
02
04 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
1
02
Masyarakat; 05 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
97.930.000 -
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan
7.032.093.000
154.405.000 2:4
11.637.284.770
199.085.000 2:4
12.118.615.770
231.970.000 3:4
14.342.951.155
282.547.500 3:4
16.988.055.540
965.937.500 3:4
62.119.000.235
medik fungsional -
Rasio Perawat per Tempat Tidur
1:6
1:6
1:5
1:5
1:5
34.027.634.995
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
144.230.309.971
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1 1
02 005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20.946.684.000,00 38,90%
45,00%
55%
65%
Peningkatan layanan Spesialis
14
14
Peningkatan jumlah instalasi
13
15
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR)
TAHUN 2016
16.803.932.000
45.149.233.600,00 50,00%
40.164.718.400
30.230.367.720 55,00%
24.197.662.080
36.352.039.064 60,00%
29.036.362.496
65,00%
1
02
02 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /
17
42.733.434.376
149.037.567.471
RSUD
34.027.634.995
144.230.309.971
CILEUNGSI (5 program)
dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
SKPD PENANGUNG JAWAB
-
Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit
-
75% 598.596.000
15
90% 731.528.000
17
16
105% 929.121.000
18
17
120% 1.191.375.000
18
17 18
17 1.356.637.500
18
4.807.257.500
Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; 1
02
1
02
1
02
03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 04 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 05 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; -
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional
-
Rasio Perawat per Tempat Tidur
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR)
100
100%
-
100%
-
100%
-
100%
-
100
-
38,90%
45%
3.394.156.000
50%
4.072.987.200
55%
4.887.584.640
60%
5.865.101.568
65%
7.038.121.881
38,9%
45,0%
150.000.000
50%
180.000.000
55%
216.000.000
60%
259.200.000
65%
311.040.000
Masyarakat;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
03
1
03 006 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1
03
01 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
1
03
02 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA; 03 Program Perlindungan dan Konservasi SDA;
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3.882.964.000
4.216.520.400
4.463.386.440
6.512.725.000
8.452.997.500
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
11.408.060.800 BLH
- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL - Penegakan hukum lingkungan Jumlah satgas pengelolaan Lingkungan Hidup
03
TAHUN 2015
TARGET
LINGKUNGAN HIDUP
1
1
TAHUN 2014
-
Pencemaran Status Mutu Air
-
Pencemaran Status Mutu Air
-
Luasan lahan dan/ tanah untuk produksi biomassa yang
64,57% 57,14%
65% 20%
291.964.000
67%
321.160.400
69%
353.276.440
71%
388.604.000
73%
427.464.400
73%
427.464.400
1.186.500.000
40%
1.305.150.000
60%
1.435.665.000
80%
1.579.231.500
100%
1.737.154.650
100%
1.737.154.650
20
40
600.000.000
40
660.000.000
40
726.000.000
40
798.600.000
40
878.460.000
40
878.460.000
100%
85%
1.017.500.000
87%
1.119.250.000
89%
1.231.175.000
91%
1.354.292.500
93%
1.489.721.750
93%
1.489.721.750
10
36,73
47,84
305.422.000
60
220.000.000
80
900.000.000
100
1.000.000.000
100
2.425.422.000
10
36,73
500.000.000
47,84
189.838.000
60
150.000.000
80
1.110.000.000
100
2.500.000.000
100
4.449.838.000
100%
85%
287.000.000
87%
315.700.000
89%
347.270.000
91%
381.997.000
93%
420.196.700
-
(5 program)
telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya 1
03
04 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
-
1
03
05 Program Pengendalian Polusi;
Luasan lahan dan/ tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
Informasi SDA dan Lingkungan Hidup; -
Jumlah usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis persyaratan Pengendalian pencemaran udara
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
PEKERJAAN UMUM
1
04
1
04 007 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
1
04
01 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
691.444.033.000
705.272.916.000 456.247.623.000
719.378.377.000 465.372.576.000,00
733.765.948.000 474.680.028.000
748.441.268.000 484.173.629.000
- Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik
76,27%
77,80%
-
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
0,7627
0,7780
0,7936
0,8095
0,8257
0,8422
0,8422
-
Panjang jalan dilalui roda 4
0,00034
0,00032
0,00030
0,00028
0,00026
0,00024
0,00024
-
Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah
2,23%
2,21%
2,19%
2,17%
2,15%
2,13%
2,13%
447.301.591.000
79,36%
80,95%
82,57%
84,22%
84,22%
3.598.302.542.000 2.327.775.447.000
DBMP (9 program)
liar -
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman
0%
0%
31,38
32,01
0%
39,09%
39,07%
0,849
0,866
4.735.343.000
77,80%
131.282.319.000
0%
0%
0%
0%
penduduk (minimal dilalui roda 4) 1
04
02 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
-
Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan
2.222.230.000
32,65
2.266.675.000
33,30
2.312.009.000,00
33,97
2.358.250.000
34,65
2.405.415.000
34,65
11.564.579.000
drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) -
Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan
-
39,05%
-
39,03%
39,01%
38,99%
38,99%
aliran tidak tersumbat 1
04
03 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
-
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran
0,883
4.830.050.000
79,36%
133.907.966.000
0,901
4.926.651.000,00
80,95%
136.586.126.000,00
0,919
5.025.185.000
82,57%
139.317.849.000
0,937
5.125.689.000
84,22%
142.104.206.000
0,937
24.642.918.000
84,22%
683.198.466.000
sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota 1
04
04 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan;
-
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik
-
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
-
Panjang jalan dilalui roda 4
76,27% 0,7627
0,7780
0,7936
0,8095
0,8257
0,8422
0,8422
0,00034
0,00032
0,00030
0,00028
0,00026
0,00024
0,00024
1
04
05 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
-
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
0,7627
0,7780
0,7936
0,8095
0,8257
0,8422
0,8422
1
04
06 Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan
-
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
0,7627
0,7780
0,7936
0,8095
0,8257
0,8422
0,8422
1
04
07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
-
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
1
04
08 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
-
Rasio Jaringan irigasi
0,7627 4,434
0,7780 4,523
93.305.788.000
0,7936 4,613
95.171.904.000
0,8095 4,705
97.075.343.000,00
0,8257 4,799
99.016.850.000
0,8422 4,895
100.997.187.000
0,8422 4,895
485.567.072.000
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
04
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 09 Program Pengendalian Banjir;
-
1
-
Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
55,57% 2,99%
56,68% 2,97%
12.596.762.000
57,81% 2,95%
12.848.698.000
58,97% 2,93%
13.105.672.000,00
60,15% 2,91%
13.367.786.000
61,35% 2,89%
13.635.142.000
61,35% 2,89%
65.554.060.000
dan Jembatan;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
04 008 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1
04
01 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
1
04
02 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1
04
03 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
04
04 Program Pengelolaan Area Pemakaman;
TAHUN 2015
-
Rumah tangga pengguna air bersih
-
Persentase penduduk berakses air minum
-
Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman perkantoran dan Taman jalur
-
Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
822.000.000
- Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk - Persentase penanganan sampah 1
TAHUN 2014
1.191.365.000
450.920.000
1.100.000.000
1.200.000.001
43%
43,87%
45,11%
46,36%
47,60%
4,26% 34
4,38% 36
4,51% 38
4,63% 40
4,76% 42
23,52% 2,35% 39,05%
25% 4,00% 40,00%
30% 4,40% 45,00%
40% 4,84% 50,00%
50% 5,32% 55,00%
60% 5,86% 60,00%
5,86% 60,00%
0,24
1.200.000.000
Luas tempat pemakaman umum satuan penduduk
0,30
0,28
-
Jumlah tempat pemakaman umum satuan penduduk
24,49%
22,00%
822.000.000
0,27 21,36%
1.191.365.000
0,26 20,18%
450.920.000
0,25 20,20%
1.100.000.000
41,97%
(5 program)
0,24
04
05 Program Pengendalian dan Penataan Reklame;
-
Rasio titik reklame di lokasi strategis
40 Titik
45
50
55
60
65
1
04
06 Program pengembangan kinerja pengelolaan
-
Jumlah pelayanan air limbah
2600
2700
2800
2900
3000
3100
-
Rumah tangga ber-Sanitasi
N/A
N/A
0,10
0,21
0,33
41,23%
41,23%
-
Persentase rumah tinggal bersanitasi
N/A
10,28
21,50
0,33
41,23%
41,23%
-
Cakupan pelayanan air limbah
N/A 5%
5%
5%
5%
5%
5%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
4.764.285.000
19,61%
1
Air Minum dan Air Limbah;
17
4.764.285.000 DKP
41,97% 4,19% 32 lokasi
-
SKPD PENANGUNG JAWAB
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
05
1
05 009 DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
1
05
1
05
05
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
SKPD PENANGUNG JAWAB
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TATA RUANG
1
1
TAHUN 2014
01 Program Perencanaan Tata Ruang; 02 Program Pemanfaatan Ruang;
03 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
1.172.044.000 -
Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning Regulation
-
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan
-
Cakupan luasan kawasan lindung Luas Wilayah ber HPL/HGB
-
100,00%
0,00%
-
1.289.248.400 0,00%
-
1.418.173.240 0,00%
-
16.280.000.000 0,00%
-
18.800.000.000 0,00%
-
7.155.445.824 0,00%
-
34,45
29,64
330.000.000
27,41
363.000.000
27,14
399.300.000
28,31
439.230.000
31,89
483.153.000
31,89
2.014.683.000
41,70%
42,50%
100.000.000
43,00%
110.000.000
43,50%
121.000.000
44,00%
133.100.000
44,50%
146.410.000
45,00%
610.510.000
Luas wilayah produktif
87,05
87,00
130.000.000
87,00
143.000.000
87,00
157.300.000
87,00
173.030.000
87,00
190.333.000
87,00
793.663.000
Luas wilayah industri
0,45
0,50
100.000.000
0,55
110.000.000
0,60
121.000.000
0,65
133.100.000
0,70
146.410.000
0,75
610.510.000
-
Luas wilayah kebanjiran
4,50
4,00
75.000.000
3,50
82.500.000
3,00
90.750.000
2,50
99.825.000
2,00
109.807.500
2,00
457.882.500
-
Luas wilayah kekeringan
11,31
10,50
75.000.000
10,00
82.500.000
9,50
90.750.000
9,00
99.825.000
8,00
109.807.500
8,00
457.882.500
-
Luas wilayah perkotaan
46,45
46,45
100.000.000
46,45
110.000.000
46,45
121.000.000
46,45
133.100.000
46,45
146.410.000
46,45
610.510.000
-
Ruang publik yang berubah peruntukannya
0,50
0,50
64.351.000
0,50
70.786.100
0,50
77.864.710
0,50
85.651.181
0,50
94.216.299
0,50
392.869.290
-
Ketaatan terhadap RTRW
85,50
86,00
197.693.000,00
86,50
217.462.300
87,00
239.208.530
87,50
263.129.383
88,00
289.442.321
88,00
1.206.935.534
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
DTRP (3 program)
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
06
1
06 010 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1
06
TAHUN 2014
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
TAHUN 2015
16.693.404.000
18.362.744.400
20.199.018.840
22.218.920.724
24.440.812.796
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
25.463.462.050 BAPPEDA
- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah
1
1
9.708.572.000
1
10.679.429.200
1
11.747.372.120
1
12.922.109.332
1
14.214.320.265
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1
1
1
1
1
1
5
85
90
95
100
100
100
14.214.320.265
(5 program)
ditetapkan dengan PERDA - Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA - Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu Persentase kesesuaian kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang dianggarkan 1
06
2
2
2.320.879.000
2
2.552.966.900
2
2.808.263.590
2
3.089.089.949
2
3.397.998.944
10
3.737.798.838
06
- Tersedianya dokumen perencanaan kesejahteraan rakyat dan sosial
2
2
913.685.000
2
1.005.053.500
2
1.105.558.850
2
1.216.114.735
2
1.337.726.209
10
1.471.498.829
1
06
02 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 03 Program Perencanaan Sosial Budaya; 04 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA;
- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
1
- Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA
2
2
3.750.268.000
2
4.125.294.800
2
4.537.824.280
2
4.991.606.708
2
5.490.767.379
10
6.039.844.117
1
06
05 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pendanaan
- Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan pendanaan
2
2
0
2
40
40
223.261.000
40
Pembangunan 06 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah
2
2
2
10
pembangunan - Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab.
245.587.100
40
270.145.810
40
297.160.391
40
326.876.430
40
359.564.073
Bogor
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
07
1
07 011 DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
1
07
1
07
01 Program Lingkungan Sehat Perumahan; 02 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh;
1
07
07
03 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
04 Program Pembinaan dan Peningkatan
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PERUMAHAN
1
1
TAHUN 2014
11.921.351.000
15.066.205.000
16.364.534.000
19.959.117.000
23.106.353.000
30.958.215.000
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
DTBP (4 program)
-
Rumah tangga bersanitasi Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan Lingkungan Pemukiman Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK Persentase Luas pemukiman yang tertata Lingkungan Permukiman Kumuh Betonisasi jalan lingkungan Rasio rumah layak huni Rumah Layak Huni Rasio permukiman layak huni Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi
1,01%
1,05%
250.000.000 564.765.000
1,08%
975.153.000 1.318.479.000
1,09%
578.250.000 1.097.825.000
1,10%
1.750.000.000 1.317.390.000
1,11%
2.100.000.000 1.580.868.000
1,11%
5.653.403.000 5.879.327.000
55,00%
52,50%
7.330.586.000
47,50%
8.430.173.000
42,50%
9.694.699.000
37,50%
11.148.903.000
35,00%
12.821.238.000
35,00%
12.821.238.000
0,0523
0,0545
3.776.000.000
0,0555
4.342.400.000
0,0587
4.993.760.000
0,0612
5.742.824.000
0,0632
6.604.247.000
0,0632
6.604.247.000
89,19
85,34
89,92
88,97
90,06
90,45
53,56%
17,99
17,99
18,26
18,52
18,79
19,06
19,06
5,23%
5,32%
5,32%
5,32%
5,32%
5,32%
5,32%
64.250
84.250
104.250
124.250
144.250
164.250
164.250
0,18
0,230
0,231
0,232
0,233
0,233
98,46%
98,59%
98,85%
99,10%
99,36%
99,62%
99,62%
0,08827
0,08865
0,08902
0,08940
0,08977
0,09015
0,09015
100 orang
100 orang
492.943.000
-
-
100 orang
520.000.000
100 orang
6.028.403.000
624.000.000
100 orang
1.636.943.000
Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
08
1
08 012 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1
08
TAHUN 2014
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 01 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
TAHUN 2015
170.767.026.000
202.874.927.000
241.199.856.000
157.226.638.000
180.448.200.000
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
952.516.647.000
- Jumlah Organisasi Kepemudaan
63
60
1.272.417.000
62
1.399.658.000
63
1.539.623.000
65
1.693.585.000
70
1.862.943.000
70
7.768.226.000
DISPORA ( 5 program)
Pemuda; 1
08
02 Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan;
- Jumlah Kegiatan Kepemudaan
16
15
2.438.470.000
15
2.682.317.000
16
2.950.548.000
16
3.245.602.000
17
3.570.162.000
17
14.887.099.000
1
08
03 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
- Jumlah Organisasi Olahraga (Klub Olahraga)
84
85
1.367.180.000
85
1.503.898.000
86
1.654.287.000
86
1.819.715.000
87
2.001.686.000
87
8.346.766.000
1
08
Olahraga; 04 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
- Jumlah Kegiatan Olahraga
17
12
15.376.963.000
13
16.914.659.000
15
18.606.124.000,0
16
20.466.736.000
18
22.513.409.000
18
93.877.891.000
1
08
05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta atau dengan kata lain milik Pemerintah)
6
2
150.311.996.000
3
180.374.395.000
3
216.449.274.000
4
130.001.000.000
2
150.500.000.000
2
827.636.665.000
- Jumlah Lapangan Olahraga
3
1
1
1
1
45,15
62,15
- Tuntasnya pembangunan Stadion Olahraga bertaraf internasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
1
1
8
100,00
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
PENANAMAN MODAL 09 013 BADAN PERIJINAN TERPADU
1
09
01 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
09
02 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
-
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) - Jumlah PMA
Investasi;
- Jumlah PMDN -
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
09
09
03 Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal;
04 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan
09
05 Program Pelayanan Perijinan;
5.103.251.550
6.275.875.000
6.857.462.000
7.490.307.500
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
31.087.162.890
363,12
-58,66
10,00
10,50
11,00
11,50
115,72
1
2
4
1
4
4
16
375
417
652.497.640
463
352.109.200
556
500.000.000
667
636.903.000
800
783.664.000
519
423 prshn
1
1
1
1
1
428
141 proyek
30
32
34
36
38
311 183
1
1
1
1
1
80 proyek
25
26
27
28
29
215
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Rp. 17.061,19 M
4.000,00
4.500,00
5.000,00
5.500,00
6.000,00
42.061,19
- Nilai realisasi investasi PMA
Rp. 10.664,06 M
2.800,00
3.180,00
3.541,40
3.880,95
4.194,76
28.261,17
Rp. 6.397,13 M
1.200,00
1.320,00
1.458,60
1.619,05
1.805,24
13.800,02
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
1
1
1
1. Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (4 Perda)
N/A
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
2. Izin IMB/Mendirikan Bangunan (3 Perda)
N/A
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
3. Izin HO/Gangguan (1 Perda)
N/A
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
4. Izin SITU (1 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
5. Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
6. Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (2 Perda)
N/A
7 PERDA
7 PERDA
7 PERDA
8 PERDA
8 PERDA
8 PERDA
7. Izin IPR/Pemasangan Reklame (7 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
8. Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
9. Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
10. Izin IUI/Usaha Industri (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
11. Izin TDI/Tanda Daftar Industri (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
12. Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (2 Perda)
N/A
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
13. Izin TDG (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
14. Izin IPI/Perluasan Industri (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
15. Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
16. Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
17. Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
18. Izin IUPPABT (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
19. Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
20. Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
21. Izin SIUP (2 Perda)
N/A
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
22. Izin IMTA (1 Perda)
N/A
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
23. Izin Salon Type C dan D (3 Perda)
N/A
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
24. Izin Usaha RPH (1 Perda)
N/A
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
25. Izin Usaha Peternakan (1 Perda)
N/A
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
26. Izin Usaha Perikanan (1 Perda)
N/A
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
27. Izin DAMIJA (3 Perda)
N/A
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
28. Izin DAMAJA (3 Perda)
N/A
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
29. Izin DAWASJA (3 Perda)
N/A
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
369
309
324
340
357
375
334
81637
17000
17850
18743
19680
20664
175573
-
Rasio daya serap tenaga kerja
Prasarana; 1
TAHUN 2017
178 prshn
- Nilai realisasi investasi PMDN
1
TAHUN 2016
TARGET
5.360.266.840 - Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) - Pameran/expo
1
TAHUN 2015
09
1
1
TAHUN 2014
-
221
55 1 website
714.382.500
1 website
606.569.350
1 website
275.000.000
1 website
316.250.000
1 website
363.687.500
1 website
2.275.889.350
N/A
10
3.993.386.700
10
4.144.573.000
10
4.685.520.000
10
4.966.651.000
10
5.264.650.000
50
23.054.780.700
-
N/A
Lama proses perijinan
64
2
1 website
Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adm pemerintah
61
-
2.925.173.840
- Jenis Perijinan
-
58
-
BPT (6 program)
67
526
1. Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (14 HARI KERJA)
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
2. Izin IMB/Mendirikan Bangunan (14 HARI KERJA)
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
3. Izin HO/Gangguan (12 HARI KERJA)
N/A
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
11 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
4. Izin SITU (3 HARI KERJA)
N/A
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
5. Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (12 HARI KERJA)
N/A
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
6. Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (12 HARI KERJA)
N/A
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
7. Izin IPR/Pemasangan Reklame (10 HARI KERJA)
N/A
10 Hari Kerja
10 Hari kerja
10 Hari Kerja
9 Hari Kerja
8 Hari Kerja
8 Hari Kerja
8. Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (10 HARI KERJA)
N/A
10 Hari Kerja
10 Hari kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
9. Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (5 HARI KERJA)
N/A
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
10. Izin IUI/Usaha Industri (10 HARI KERJA)
N/A
10 Hari Kerja
10 Hari kerja
10 Hari Kerja
9 Hari Kerja
8 Hari Kerja
8 Hari Kerja
11. Izin TDI/Tanda Daftar Industri (10 HARI KERJA)
N/A
10 Hari Kerja
10 Hari kerja
10 Hari Kerja
9 Hari Kerja
8 Hari Kerja
8 Hari Kerja
12. Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (3 HARI KERJA)
N/A
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
13. Izin TDG (5 HARI KERJA)
N/A
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
14. Izin IPPI/Perluasan Industri (10 HARI KERJA)
N/A
10 Hari Kerja
10 Hari kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
9 Hari Kerja
9 Hari Kerja
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
09
06 Program Pengembangan Pelayanan Perijinan;
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15. Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
16. Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (14 HARI KERJA)
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
17. Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (12 HARI KERJA)
N/A
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
18. Izin IUPPABT (14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
19. Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah ( 14 HARI KERJA)
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
20. Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah ( 14 HARI KERJA)
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
21. Izin SIUP ( 3 HARI KERJA )
N/A
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
22. Izin IMTA (10 HARI KERJA )
N/A
3 Hari Kerja
3 Hari kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
8 Hari Kerja
23. Izin Salon Type C dan D (14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
24. Izin Usaha RPH (14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
25. Izin Usaha Peternakan ( 14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
26. Izin Usaha Perikanan( 14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
27. Izin DAMIJA( 14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
28. Izin DAMAJA( 14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
29. Izin DAWASJA( 14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
- Tingkat Kepuasan Masyarakat
N/A
73,17%
- Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
N/A
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
- Penyelesaian izin lokasi
N/A
48,57
74,36
75,00
75,00
75,00
75,00
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
-
73,35%
-
73,53%
815.355.000
73,72%
937.658.000
73,90%
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
3 Hari Kerja
12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 1.078.306.000
73,90%
2.831.319.000
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
10
1
10 014 DINAS KOPERASI UKM INDUSTRI & PERDAGANGAN
1
10
01 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; 02 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
1
10
03 Program Pengembangan Sistem Pendukung
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
199.223.500
468.324.500
108.500.000
650.000.000
650.017.667
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
2.076.065.416
DISKOP-UKM PERINDAG
- Usaha Mikro dan Kecil - Jumlah UKM Mandiri - Jumlah pertumbuhan UKM Mandiri
10
TAHUN 2015
TARGET
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1
1
TAHUN 2014
- Jumlah UKM non BPR/LKM UKM - Jumlah pertumbuhan UKM nonBPR/LKM - % Pertumbuhan UKM -
Jumlah BPR/PDPK/LPK milik pemerintah
-
Persentase koperasi aktif
-
20,00%
28,00%
40,00%
56,00%
76,00%
100,00%
100,00%
100,00
25
35
50
70
95
125
125
125
10
15
20
25
30
35
125
35
12.916
13.416
14.116
15.016
16.116
17.416
17.416
17.416
500
700
900
1.100
1.300
105,44%
80,14%
19
0
83,25% 199.223.500
0
87,59% 468.324.500
0
93,17% 108.500.000
0
0
17.416
1.300
100,00% 650.000.000
(4 program)
100,00 650.000.000
19
2.076.048.000
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 1
10
04 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
67,55
67,46
67,84
68,21
69,09
69,44
Jumlah Koperasi se Kab. Bogor
1.655
1.687
1.707
1.727
1.747
1.767
-
Jumlah Koperasi Aktif
1.118
1.138
1.158
1.178
1.207
1.227
-
Jumlah Koperasi Tidak Aktif
537
515
549
549
540
540
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
69,44 1.767 1.227
1.227 540
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
11
1
11 015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1
13
TAHUN 2014
- Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk - Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (e-KTP) - Kepemilikan KK -
Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk
-
Rasio bayi berakte kelahiran
-
Rasio pasangan berakte nikah
-
Ketersediaan database kependudukan skala propinsi
-
Jumlah penduduk (jiwa)
-
Laju pertumbuhan penduduk (%)
-
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
-
Persentase Penduduk Miskin
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
TAHUN 2018
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
72,39
72,41 249,55 3.063.902
4.103.159.300
5.500.000.000 72,44 253,06 3.178.459
5.500.000.000
5.600.000.000 72,48 256,13 3.293.285
5.600.000.000
5.750.000.000 72,53 258,76 3.424.111
5.750.000.000
72,57 3.558.375
76,83
77,67
0,7239
0,7241
0,7244
0,7248
0,7253
0,7257
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
1
1
1
1
1
1
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
5.997.861
6.187.993
6.384.152
5.634.944
5.813.571
6.000.000.000
26.953.159.300
6.000.000.000
26.953.159.300
260,99
78,45
5.461.805
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
RUPIAH
245,56 2.945.377
TAHUN 2017
5
4.103.159.300 - Kepemilikan KTP
TAHUN 2016
TARGET
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan;
TAHUN 2015
79,17
79,85
80,48
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
DISDUKCAPIL (1 program)
3.558.375
Tidak ada
3,15
3,15
3,17
3,17
3,17
3,17
491.400
446.040
477.100
439.138
400.833
360.040
360.040
12,11
10,81
9,97
8,97
7,97
6,97
6,97
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
12
1
12 016 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KETENAGAKERJAAN
5.431.461.000
7.912.034.100
8.426.103.426
9.031.310.844
9.690.373.624
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
40.491.282.993 DISOS
TRANSMIGRASI 1
12
01 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Angka partisipasi angkatan kerja - Tingkat partisipasi angkatan kerja
12
02 Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
03 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
3.331.478.000
65,90
3.560.247.000
65,95
3.899.844.000
66,00
4.276.344.000
66,00
65,85
65,90
65,95
66,00
66,00
190,04
188,35
188,16
188,16
- Rasio lulusan S1/S2/S3
190,84
17.404.217.000
NAKERTRANS (3 program)
53,28
- Jumlah pencari kerja yang terampil
690 orang
560
- Pencari kerja yang ditempatkan
600 orang
800
- Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
Ketenagakerjaan;
65,85 193,17
- Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya 12
2.336.304.000
65,80 193,43
- Rasio penduduk yang bekerja 1
65,80
65,72 193,20
- Rasio ketergantungan 1
65,72
- Tingkat pengangguran terbuka
840 913.039.000
900
880 1.825.495.000
1.020
960 1.960.000.000
1.150
1.000 2.080.000.000
1.400
4.240 2.205.000.000
5.270
8.983.534.000
89,69 1250 orang
130
110 kasus
175
330 2.182.118.000
175
330 2.755.061.100
170
330 2.905.856.426
170
330 3.051.466.844
175
1.450 3.209.029.624
865
14.103.531.993
- Keselamatan dan perlindungan - Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan - Pemberian perlindungan hukum danBPJS Ketenagakerjaan - Perlindungan pekerja anak - Perlindungan pekerja malam wanita - Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekeja - Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah - Terwujudnya sistem pengupahan yang memadai - Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit
30 orang
25
30
30
30
30
145
200 perusahaan
200
200
200
200
200
1.000
-
200
200
200
200
100 anak
800
60 perusahaan
98
60
60
60
60
338
570 perusahaan
732
732
732
732
732
3.660
0
0
0
0
0
0
0
1 dok
1
1
1
1
1
5
3 rekomendasi
3
3
3
3
3
15
- Sertifikasi tenaga operator di perusahaan
50 orang
50
50
60
60
60
280
-
Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit
4 sidang
4
4
4
4
4
20
-
Sertifikasi tenaga operator di perusahaan
50 orang
25
25
25
25
25
125
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1 1
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
13
KETAHANAN PANGAN 13 017 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA
1.044.031.150
2.344.316.800
2.149.414.000
6.027.750.000
7.233.300.000
18.798.811.950
PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN DAN
BP4K (4 program)
KEHUTANAN (BKP5K) 1
13
01 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan
-
dan Kehutanan;
1
13
1
13
02 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 03 Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan
433.927.150
389.041.000
720.508.150
1.705.750.000
2.046.900.000
5.296.126.300
5.566.611.050
Pelaku Usaha (%)
-
- Pertanian
45,33
95,85
97,47
97,47
99,77
99,77
- Kehutanan
19,38
46,25
46,25
47,50
47,50
47,50
- Perikanan
17,50
65,00
65,00
65,00
65,00
Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)
610.104.000 -
65,00
831.429.050
686.478.000
1.563.000.000
1.875.600.000
237.833.000
338.631.000
1.484.000.000
1.780.800.000
3.841.264.000
Kelompok Pemula - Pertanian
N/A
0,68
1,60
2,35
2,79
4,02
-
- Kehutanan
N/A
-
2,74
3,95
7,32
9,89
-
- Perikanan
N/A
3,08
6,25
7,14
7,44
7,63
-
- Pertanian
N/A
0,95
2,31
2,79
2,80
2,81
-
- Kehutanan
N/A
-
4,62
5,11
6,16
9,32
-
- Perikanan
N/A
-
-
-
-
-
Kelompok Lanjut
-
Kelompok Madya - Pertanian
N/A
-
2,17
3,16
3,39
4,53
-
- Kehutanan
N/A
-
3,03
5,71
7,89
9,52
-
- Perikanan
N/A
-
4,76
8,70
11,54
13,33
-
- Pertanian
N/A
-
3,70
10,00
14,29
14,63
-
- Kehutanan
N/A
-
-
-
25,00
33,33
-
- Perikanan
N/A
-
-
-
20,00
28,57
Kelompok Utama
1
13
04 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku usaha (%)
-
- Pertanian
N/A
- Kehutanan
N/A
5,22
- Perikanan
N/A
18,26
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
16,10
554.546.600 17,38
735.264.000
1.275.000.000
1.530.000.000
18,53
19,65
20,71
8,37
9,96
11,11
13,33
17,60
16,73
15,75
14,72
4.094.810.600
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
14
1
PERLINDUNGAN ANAK 14 018 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
1
14
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01 Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan
1.410.675.000
1.551.742.500
1.706.916.750
1.877.608.425
2.065.369.268
-
8.612.311.943
300
300
Pengarusutamaan Gender dan Anak; 1
14
03 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
-
8.612.311.943
0,52
0,52
588.290.000
0,50
243.637.000
0,48
475.000.000
0,46
390.000.000
0,44
400.000.000
0,44
2.096.927.000
- Partisipasi angkatan kerja perempuan
50,15
51,15
992.244.000
52,18
1.091.468.400
53,22
1.200.615.240
54,28
1.320.676.764
55,37
1.452.744.440
266
6.057.748.844
-
39,37
2.112.678.731
-
8.809.586.039
- Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan
14
04 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
1
14
05 Program Penguatan Kelembagaan Anak;
633
109.207.000
359
57.992.000
500
455.000.000
600
760.000.000
2392
1.476.698.000
1.410.675.000
1.551.742.500
1.442.988.000
1.706.916.750
1.587.286.800
1.877.608.425
1.746.015.480
2.065.369.268
1.920.617.028
anak dari tindakan kekerasan - Rasio KDRT
1
94.499.000
pemenuhan hak-hak anak (orang) - Jumlah perempuan yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan
02 Program Penguatan Kelembagaan
BPPKB ( 5 Program )
- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan
Perempuan; 14
17
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA
1
SKPD PENANGUNG JAWAB
0,00004
- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
16,40
16,86
17,33
17,82
18,31
18,83
89
- Partisipasi perempuan di lembaga swasta
44,55
45,44
46,35
47,28
48,22
49,2
236
4 kec
1
6 desa/kel
1
- Terbentuknya Kecamatan Ramah Anak
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
738.714.000
3 3
812.585.400
4 4
893.843.940
4 4
983.228.334
4 4
1.081.551.167
20
4.509.922.841
22
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
15
1
SEJAHTERA 15 019 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
1
15
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA 14.582.850.000
16.437.746.500
18.754.097.500
21.402.970.053
24.432.749.281
95.610.413.333
15.678.747.902
60.441.233.918
KELUARGA BERENCANA 01 Program Keluarga Berencana;
BPPKB (5 Program )
- Cakupan peserta KB Aktif (CPR) - Rasio Akseptor KB - Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
73,01
73,09
8.964.375.000
73,21
10.309.031.250
0,7301
0,7309
0,7321
0,7334
0,7348
0,7363
0,7363
42,17
42,16
42,14
42,11
42,07
42,02
42,02
1,89
1,88
2,19
2,07
171.125.000
2,00
-
76,11
77
2.732.605.000
78
3.142.495.750
1.769.770.000
43.336
1.946.747.000
1,87
73,34
11.855.385.938
1,86
73,48
13.633.693.828
1,85
73,63
1,84
73,63
1,84
1
15
02 Program Pengembangan Pusat Pelayanan
1
15
03 Program Pelayanan Kontrasepsi;
- Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra KS dan KS I
1
15
04 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan
- Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB
41.668
42.503
- Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dlm kelompok BKR
17.265
17.610
17.955
18.302
18.545
19.091
19.091
- Jumlah keluarga yang memiliki Lansia Aktif dalam kelompok BKL
14.735
15.238
15.798
16.287
16.998
17.488
17.488
47
10
12
12
14
14
347
25
- Rata-rata jumlah anak per keluarga
1,97
-
1,94
-
1,91
0
81
4.779.343.224
1,91
171.125.000
81
18.424.264.716
Informasi dan Konseling KRR;
Anak melalui kegiatan di Masyarakat;
- Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja 1
15
05 Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- Jumlah Kelompok UPPKS
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
944.975.000
20
1.039.472.500
79 44.336
20
3.613.870.113 2.141.421.700
1.143.419.750
80 44.169
20
4.155.950.629 2.355.563.870
1.257.761.725
45.002
10
2.591.120.257
45.002
10.804.622.827
109 1.383.537.898
442
5.769.166.873
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
16
1
16 020 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
1
16
01 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
16
02 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
1
16
03 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
TAHUN 2015
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
-
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
-
Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
-
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
-
Jumlah arus penumpang angkutan umum
-
Rasio ijin trayek
-
Angkutan darat
-
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
-
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
-
Jumlah orang/barang melalui demaga/bandara/terminal pertahun
-
Jumlah uji kir angkutan umum
-
Kepemilikan KIR angkutan umum
-
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
-
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
-
Pemasangan Rambu-rambu
-
Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang
-
Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
25.338.137.000 -
TAHUN 2016
TARGET
PERHUBUNGAN
Perhubungan; 1
TAHUN 2014
6
1
0,859
0,842
1.557.400.000
27.871.950.700 0
1.713.140.000
1.868.880.000
0,773
0,808
1
32.939.578.100 0
2.024.620.000
0,739 0
35.473.391.800 1
2.180.360.000
0,705 1
17
35.473.391.800 9
2.180.360.000
0,705 9
6
1 0,842
6
1
690.000.000
0
759.000.000
1
828.000.000
0
897.000.000
1
966.000.000
9
966.000.000
52.633.046
53.948.872
4.665.319.000
55.297.594
5.131.850.900
56.680.034
5.598.382.800
58.097.035
6.064.914.700
59.549.461
6.531.446.600
59.549.461
6.531.446.600
0,002307
0,002320
14.939.320.000
16.297.440.000
0,773
0,808
17.655.560.000
0,739
19.013.680.000
0,705
DLLAJ (5 program)
0,859
13.581.200.000
0
30.405.764.400 1
SKPD PENANGUNG JAWAB
19.013.680.000
0,705
dan Fasilitas LLAJ; 1
1
16
16
04 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
05 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas;
0,002334
0,002347
0,002361
0,002375
0,002375
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,00179
0,00163
0,00148
0,00135
0,00123
0,00112
0,00112
0,07%
15.789.914
16.184.662
16.589.278
17.004.010
17.429.110
17.864.838
17.864.838
558.450
564.035
569.675
575.372
581.125
586.937
586.937
18.987
19.177
19.369
19.562
19.758
19.956
19.956
50,45%
39,63%
31,13%
24,45%
19,20%
15,08%
15,08%
10 - 20 menit
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
75000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
Realisasi Laik Jalan Kendaraan
95,61%
95,87%
96,12%
96,38%
96,63%
96,89%
96,89%
Integrasi Moda Angkutan Umum
2 Koridor
1
1
1
1
1
9,14%
20,00%
13.567
13.687
13.807
13.927
14.047
14.167
14.167
0,859
0,842
0,808
0,773
0,739
0,705
0,705
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
4.844.218.000
20,00%
5.328.639.800
20,00%
5.813.061.600
20,00%
6.297.483.400
20,00%
1 6.781.905.200
20,00%
6.781.905.200
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
17
1
17 021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1
17
01 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
9.907.513.000
18.308.582.000
19.011.190.000
12.853.219.000
SKPD PENANGUNG JAWAB
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
12.765.881.000
17
13.766.330.000 DISKOMINFO
- Website milik Pemerintah Daerah -
Penyiaran Radio/TV Lokal yang masuk ke daerah
-
Wartel/Warnet
-
Jaringan Komunikasi
-
Telepon/HP
-
Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian
570.549.000 97.420.000 -
836.139.000
243 28
-
0,18
-
0,01 42,00
82.000.000 -
616.300.000
243 28
243
-
0,18
-
0,01
130.000.000
43,40
-
683.180.000 28
0,18 0,01 44,80
243
130.000.000 -
818.400.000 30
0,18 0,01 46,20
243
100.000.000 -
704.380.000 30
0,18 0,01 47,60
243
100.000.000 -
704.380.000 30
0,18 0,01 48,88
(5 program)
100.000.000 -
Informasi Nasional melalui : a. Media Baru (media center dan DSP)
-
240
240
240
240
240
240
Tersedianya Jaringan Internet/Intranet di seluruh Kecamatan
383.340.000
31
5.167.680.000
50
13.141.815.000
60
13.399.815.000
70
7.000.000.000
80
6.850.000.000
80
6.850.000.000
Media Baru LPSE
472.133.000
243
615.276.000
243
723.048.000
243
795.370.000
243
874.907.000
243
962.420.000
243
962.420.000
Sertifikasi ISO 9001.2.2008
-
1
-
-
-
1
-
1
-
-
-
3
-
Media Massa:
1
17
03 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi;
1. Media Massa Radio
195.990.000
2650
224.400.000
2650
310.589.000
2650
331.206.000
2650
366.983.000
2650
380.000.000
13250
380.000.000
2. Media Massa Televisi
307.110.000
2650
771.798.000
2650
727.561.000
2650
735.317.000
2650
773.848.000
2650
775.000.000
13250
775.000.000
3. Media Massa Majalah
308.017.000
12
627.454.000
12
600.000.000
12
600.000.000
12
627.454.000
12
627.454.000
60
627.454.000
Media Luar Ruang
568.900.000
11
640.375.000
8
1.180.668.000
8
1.240.168.000
8
1.330.168.000
8
1.205.168.000
43
1.205.168.000
Media Tradisional
131.450.000
2
123.780.000
2
144.900.000
2
152.145.000
2
152.145.000
2
152.145.000
10
152.145.000
Jumlah Objek Retribusi Pengendalian Menara Bersama
389.808.000
600
647.224.000
640
549.314.000
680
549.314.000
720
559.314.000
760
559.314.000
760
559.314.000
171.387.000
-
184.387.000
-
Petunjuk Teknis Bidang Komunikasi dan informasi
-
3
-
Kajian Kebutuhan Instalasi dan jaringan komunikasi data
-
1
-
-
Pembuatan Aplikasi Data Base dari semua
-
-
1
-
-
1
394.675.000
250.000.000
450.000.000
1.450.449.000
300.000.000
800.791.000
Komponen Jaringan Komunikasi Data -
Penyusunan, Pengelolaan Standarisasi dan Audit Protap Pos dan Telekomunikasi
-
Penyusunan Grand Design Bidang Teknologi Informasi kabupaten Bogor
-
-
1
-
Master Plan Jaringan Komunikasi Data di Kabupaten Bogor
-
-
-
1
-
Pengembangan Aplikasi Data Base Pos dan
-
-
-
1
Telekomunikasi di Kabupaten Bogor
1
17
04 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
-
Pembuatan/Pengembangan Rencana Induk Master Plan Mis-Tik
-
-
-
1
-
Perda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi
-
-
-
-
1
-
Grand Design Penyelenggaraan Komunikasi Informasi
-
-
-
-
-
-
Kajian Kebutuhan Instalasi dan jaringan komunikasi data Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
-
1
-
Bimbingan Teknis Pengelolaan Website
-
-
1
51.844.000
32.550.000
114.902.000
1 301.495.000
dengan CMS -
Sosialisasi Bidang Pos dan Telekomunikasi
-
-
-
1
-
Sosialisasi Menara Bersama
-
-
-
1
-
Sosialisasi Bidang Pos dan Telekomunikasi
-
-
-
-
1
-
Sosialisasi Menara Bersama
-
-
-
-
1
-
Sosialisasi Perangkat/ Alat Komunikasi
-
-
-
-
1
-
Sosialisas i Pembangunan
-
-
-
-
1
-
Sosialisasi Perda Penyelenggaraan
-
-
-
-
-
1
Komunikasi dan Informasi
1
17
05 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;
-
Sosialisasi Radio Siaran Pemerintah Daerah
-
Media Interpersonal
1.010.916.000
10
1.162.819.000
8
1.555.129.000
8
1.499.075.000
8
1.534.162.000
8
1.029.925.000
42
1.029.925.000
Surat Kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah
1.921.097.000
52
1.543.606.000
54
1.800.000.000
56
1.800.000.000
58
2.000.000.000
60
2.000.000.000
52
2.000.000.000
-
Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian
-
-
-
-
-
1
Informasi Nasional melalui :
1
17
09 Program Penataan dan Pengendalian program
a. Media Massa (cetak dan elektronik)
2
2
8
5
22
22
22
b. Media Traditional
-
-
-
-
12
12
12
c. Media Interpersonal
-
4
25
10
26
26
26
d. Media Luar Ruang
-
-
29
16
48
48
-
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan
-
Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
125.000.000 -
140 -
121.348.000 -
145 -
325.000.000 -
48
150
325.000.000
155
325.000.000
160
345.000.000
160
345.000.000
Ada
710.176.000
Ada
1.350.176.000
Ada
1.300.000.000
ada
1.000.000.000
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
Pembangunan;
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
SKPD PENANGUNG JAWAB
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Informasi Nasional melalui : a. Media Baru (LPSE)
PERTANAHAN
1
18
1
18 022 DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
1
18
1
18
01 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah;
0
16.280.000.000
18.800.000.000
0
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
- Penyelesaian kasus tanah negara
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00
0,00
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00
Up Dating Data Base Pertanahan
3 Kecamatan
3 Kecamatan
120.000.000
Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan UtilitasPerumahan
2 Kecamatan
30 bidang
0 bidang
100 bidang
540 bidang Tanah
Persentase penduduk yang memiliki lahan
3 Kecamatan
120.000.000
199.550.000
30 bidang
155.661.000
100 bidang
175 bidang
292.929.000
3 Kecamatan
12 Km
183.656.000
Kajian BUMD Pertanahan Proda APBD Kabupaten Bogor
Penelusuran Alas Hak Aset Pemda Peta Bidang Tanah Aset Pemda Pengukuran Peta Bidang Tanah Jalan Poros Tengah-Timur
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
0
0,00%
-
02 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
0
- Luas lahan bersertifikat
3 Kecamatan
132.000.000
3 Kecamatan
145.200.000
199.550.000
30 bidang
155.661.000
100 bidang
175 bidang
292.929.000
12 Km
183.656.000
3 Kecamatan
159.720.000
219.505.000
30 bidang
171.227.100
100 bidang
241.455.500
30 bidang
188.349.810
100 bidang
175 bidang
322.221.900
175 bidang
354.444.090
12 Km
202.021.600
0
222.223.760
DTRP ( 2 Program)
-
3 Kecamatan
676.920.000
265.601.050
30 bidang
1.125.661.550
207.184.791
100 bidang
878.083.701
175 bidang
389.888.499
175 bidang
1.652.412.489
0
244.446.136
12 Km
1.036.003.496
Persentase penduduk yang memiliki lahan 0,00
1 Dokumen
160.727.000
1 Dokumen
160.727.000
1000
1.000
1.505.750.000
1.000
1.505.750.000
1.000
1.505.750.000
1.000
1.505.750.000
1.000
1.505.750.000
1.000
7.528.750.000
Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah
116
400
965.727.000
100
965.727.000
100
965.727.000
100
965.727.000
100
965.727.000
100
4.828.635.000
Workshop Pertanahan
0,00
40 orang
102.795.000
40 orang
102.795.000
40 orang
113.074.500
40 orang
124.381.950
40 orang
124.381.950
40 orang
567.428.400
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
19
1
19 023 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1
19
TAHUN 2014
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 01 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
TAHUN 2015
4.062.747.000
3.556.697.369
4.135.515.669
4.932.247.762
6.627.291.028
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
23.314.498.828
KESBANG
10.307.768.360
( 5 program)
LINMAS -
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh
2,5812
0,7643
1.401.162.000
0,8591
1.659.512.140
0,9499
1.960.380.653
1,1441
2.442.544.854
1,2253
2.844.168.713
1,1387
0,3821
364.592.000
0,4482
481.261.440
0,5115
617.618.848
0,5720
776.435.123
0,7002
1.067.598.294
2720
pendidikan /pembinaan/ sosialisasi kemitraan pengembangan wawasan
Kebangsaan;
kebangsaan 1
19
02 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
-
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh
3.307.505.705 1440
pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan 1
19
03 Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- Kegiatan pembinaan politik daerah - Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP -
Jumlah LSM
1
19
04 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
-
Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh
1
19
Lingkungan; 05 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
-
Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan;
21 Kegiatan
5
8 Kegiatan
2
0,9843
0,3821
0,9843
0,3821
1.353.205.000
5
1.002.046.589
2 758.612.000
5
1.102.251.248
2
0,3735
210.183.600
0,3735
203.693.600
5
1.212.476.373
2
0,3653
231.201.960
0,3653
224.062.960
5
1.333.724.010
2
0,3575
254.322.156
0,3575
246.469.256
25
6.003.703.220
10
0,3501
1.110.683.830
0,3501
2.565.003.546
0,3501
271.116.182
0,3501
1.130.517.998
pendidikan/pembinaan/sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh
185.176.000
pendidikan/pembinaan/sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1 1
19 024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19 01 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
TAHUN 2014
TAHUN 2015
-
Penegakan PERDA Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10.079.483.000 -
TAHUN 2016
23,4
72,09
7.504.483.000
76,51
10.417.629.000 7.621.629.000
82,72
11.213.000.000 8.042.000.000
87,92
12.100.900.000 8.554.900.000
93,13
13.468.000.000 9.047.000.000
93,13
23,4
74,83
86,22
90,06
93,89
97,73
97,73
1460
1460
1460
1460
1460
1460
18
18
20
22
24
26
7300 26
8,55
8,55
12,82
17,10
21,37
25,64
25,64
72,09
76,51
0,17
0,21
0,25
16
14
12
10
70,00
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
57.279.012.000 40.770.012.000
SATPOL PP (3 progam)
ketentraman, keindahan) di Kabupaten -
Cakupan patroli petugas Satpol PP
-
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
-
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Cakupan rasio petugas Linmas Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Jumlah demo
1
19
1
19
02 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 03 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat;
0,09
0,13
22
18
-
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
0,39
0,39
-
Angka kriminalitas yang tertangani
3,70
4,25
-
Angka kriminalitas
8,02
6,82
2.075.000.000
0,59
2.296.000.000
4,89 500.000.000
5,80
0,69
2.671.000.000
500.000.000
4,93
0,79
3.046.000.000
6,47
5,63 500.000.000
4,19
500.000.000
0,89
3.421.000.000
0,89
13.509.000.000
7,44
500.000.000
7,44
2.500.000.000
3,56
500.000.000
3,56
500.000.000
-
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
20
1
20 025 SEKRETARIAT DAERAH
1
20
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
SKPD PENANGUNG JAWAB
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01 Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah;
SETDA 93.272.656.500 1 Tersusunnya rumusan Kebijakan bidang administrasi pemerintahan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa
70,00
3.226.098.000 1 Rumusan Kebijakan
74,00
3.548.707.800
48.268.999.378 1 Rumusan Kebijakan
3.903.578.580
80,00
78,00
50.946.392.175 1 Rumusan Kebijakan
4.293.936.438
82,00
1 Rumusan Kebijakan
4.723.000.000
84,00
5 Rumusan Kebijakan
19.695.320.818
1 DOB
49.495.000.000
0
1 DOB
49.495.000.000
2.360.000.000
633 Dokumen
633 Dokumen
13.040.489.750
10 Perda
10 Perda
10 Perda
10 Perda
10 Perda
50 Perda
-
- Perbup
48 Perbup
35 Perbup
35 Perbup
35 Perbup
35 Perbup
35 Perbup
175 Perbup
- Kepbup
1060 Kepbup
550 Kepbup
550 Kepbup
550 Kepbup
550 Kepbup
550 Kepbup
2750 Kepbup
73 Naskah
30 Naskah
30 Naskah
30 Naskah
30 Naskah
30 Naskah
150 Naskah
8 Kajian
8 Kajian
8 Kajian
8 Kajian
8 Kajian
8 Kajian
155 Perkara/Masalah
155 Perkara/Masalah
2.270.000.000
155 Perkara/Masalah
2.383.500.000
155 Perkara/Masalah
2.502.675.000
155 Perkara/Masalah
2.627.808.750
155 Perkara/Masalah
2.759.199.188
775 Perkara/Masalah
12.543.182.938
162 Dokumen
43 Dokumen
1.853.825.000
43 Dokumen
1.946.516.250
43 Dokumen
2.043.842.063
43 Dokumen
2.146.034.166
43 Dokumen
2.253.335.874
215 Dokumen
10.243.553.352
Jumlah Kerjasama/MoU dengan Daerah perbatasan dan Jabodetabekjur
40 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
30 Dokumen
Jumlah Kerjasama/MoU dengan Pemerintah Daerah di luar perbatasan
15 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
30 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
5 Dokumen
Jumlah Kerjasama/MoU dengan Instansi Vertikal dan Swasta
106 Dokumen
30 Dokumen
30 Dokumen
30 Dokumen
30 Dokumen
30 Dokumen
150 Dokumen
10 Dokumen
2 Dokumen
2.024.970.000
2 Dokumen
2.126.218.500
2 Dokumen
2.232.529.425
2 Dokumen
2.344.155.896
2 Dokumen
2.461.363.691
10 Dokumen
11.189.237.512
5,58
4,14
1.666.281.500
5,09
1.342.241.200
5,75
1.375.278.000
6,41
1.512.805.800
7,06
1.664.086.380
7,06
7.560.692.880
22 BUMD
22 BUMD
5 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
239.692
6 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
1 Jumlah produk hukum daerah 2 - Perda
- Kesepakatan/Perjanjian - Kajian Hukum 1 Jumlah perkara yang terselesaikan di dalam dan diluar
2.478.000.000
633 Dokumen
2.601.900.000
633 Dokumen
0 2.731.995.000
633 Dokumen
(12 program)
84,00
633 Dokumen
1. Terbentuknya Daerah Otonom Baru
03 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
0
291.912.783.317
0
02 Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
20
0
53.783.718.814
10 Perda
20
1
04 Program Perlidungan Hukum Aparatur Pemerintah Daerah;
1 Rumusan Kebijakan 1 Rumusan Kebijakan
45.641.016.450
1199 Dokumen
1
20
TAHUN 2015
OTONOMI DAERAH
2
1
TAHUN 2014
2.868.594.750
40 Kajian
peradilan (Perdata, TUN,Pidana, Hukum Lainnya) 1
20
05 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah dan pihak ketiga;
1 Terciptanya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah, pihak ketiga dan luar negeri : perjanjian dan kesepakatan;
dan Jabodetabekjur Jumlah Kerjasama/MoU dengan Luar Negeri 1
20
06 Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan;
1 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah;
1
20
07 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi;
1 Pertumbuhan ekonomi
8 BUMD
9 BUMD
9 BUMD
9 BUMD
9 BUMD
226.101
244.109
262.117
280.125
298.133
298.133
233.376
220.287
242.278
264.269
286.260
308.251
308.251
59,07 1 Rumusan
61,46 1 Rumusan
61,90 2 Rumusan
64,62 3 Rumusan
65,91 3 Rumusan
67,23 1 Rumusan
Kebijakan
Kebijakan
0,306
0,308
Jumlah jamaah haji Kabupaten Bogor per tahun (Indikator Termaju)
2745
2800
2900
3553
3750
4000
17003
Jumlah sarana ibadah yang mendapatkan bantuan (Indikator Termaju)
1403
1684
2021
2425
2910
3492
12532
737
1168
1203
1239
1276
1314
6200
12 kali
12 kali
12 kali
10 kali
6 kali
6 kali
52 kali
87,89
89,19
1
1
3 Rumusan
3 Rumusan
Kebijakan
Kebijakan
9 PHB
9 PHB
4.621.875.000
9 PHB
4.852.968.750
9 PHB
5.095.617.188
9 PHB
5.350.398.047
9 PHB
5.617.917.949
9 PHB
25.538.776.934
40 Kali
40 Kali
114.350.000
40 Kali
120.067.500
40 Kali
126.070.875
40 Kali
132.374.419
40 Kali
138.993.140
40 Kali
631.855.933
1 Rumusan
1 Rumusan
100.000.000
1 Rumusan
105.000.000
1 Rumusan
110.250.000
1 Rumusan
115.762.500
1 Rumusan
121.550.625
5 Rumusan
Kebijakan
Kebijakan
120 Kali
120 Kali
2 Pembinaan BUMD 3 Jenis dan jumlah bank dan cabang (jumlah lembaga keuangan bank)
77
4 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi & cabang (non bank)
7 Produktivitas total daerah 8 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang perekonomian 1
20
08 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama;
1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
Jumlah pondok pesantren salafiyah yang mendapatkan bantuan
2.424.914.000
2.546.159.700
Kebijakan 12.306.389.000
0,310
2.673.467.685
Kebijakan 12.921.708.450
0,312
2.807.141.069
Kebijakan 13.567.793.873
0,314
67,23 2.947.498.123
10 Rumusan
13.399.180.577
14.958.492.744
Kebijakan 0,317
68.000.567.633
Kebijakan 14.246.183.566
0,317
operasional (Indikator Termaju) 2 Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama 1
20
09 Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial;
1 Kemiskinan 2 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang sosial 3 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang keagamaan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari Besar Bersejarah (belum masuk d
430.118.000
90,61
372.150.500
2 1.582.930.000
3 Rumusan
91,03
593.330.000
3 1.662.076.500
Kebijakan
3 Rumusan
92,03
622.996.500
3 1.745.180.325
Kebijakan
3 Rumusan
93,03
654.146.325
3 1.832.439.341
Kebijakan
3 Rumusan
93,03
2.672.741.325
13 1.924.061.308
Kebijakan
15 Rumusan
8.746.687.475
Kebijakan
format awal tp rutin dianggarkan di setda) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Terselenggaranya kesegaran jasmani aparatur (belum masuk d format awal tp rutin dianggarkan di setda)
1
20
10 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
1
20
11 Program Peningkatan Pelayanan
Gender dan Anak; Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
1 Tersusunnya rumusan kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 1 Terciptanya dialog.audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
20
12 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
120 Kali
2.583.250.000
13 Rumusan
Kebijakan 6.523.288.800
120 Kali
2.712.412.500
13 Rumusan
Kebijakan 6.849.453.240
120 Kali
2.848.033.125
12 Rumusan
Kebijakan
552.563.125
Kebijakan
7.191.925.902
120 Kali
7.551.522.197
600 Kali
8 Kali
40 Kali
2.990.434.781
11 Rumusan
3.139.956.520 55 Rumusan Kebijakan
34.328.846.139
pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan; 2 Terciptanya koordinasi antar pimpinan daerah
1
Kebijakan 6.212.656.000
1 Tersusunnya rumusan kebijakan SKPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
8 Kali
8 Kali
11 Rumusan
6 Rumusan
Kebijakan
Kebijakan
8 Kali Kebijakan
8 Kali Kebijakan
8 Kali Kebijakan
14.274.086.927
Kebijakan
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
24.980.360.000
24.890.201.000
26.185.655.000
27.658.959.000
29.357.290.000
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
133.072.465.000
1
20 026 SEKRETARIAT DPRD
1
20
01 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
-
Produk hukum yang diselesaikan oleh DPRD
10
10
23.559.326.000
10
23.393.901.000
12
24.685.655.000
12
26.113.959.000
12
27.762.790.000
56
125.515.631.000
1
20
Perwakilan Rakyat Daerah; 02 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
-
Terbentuknya Perda inisiatif DPRD
1
2
1.421.034.000
2
1.496.300.000
2
1.500.000.000
2
1.545.000.000
2
1.594.500.000
10
7.556.834.000
SETWAN (2 program)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
411
467
100%
100%
1 1
20 027 INSPEKTORAT 20
01 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1
20
02 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan
1
TAHUN 2014
20
02 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
TAHUN 2015
12.208.237.000 - Laporan Hasil Pemeriksaan (Dok) - Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (%)
- Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
-
1
- Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan (Dok)
2
3
- Jumlah Auditor
36
38
- Jumlah P2UPD
19
21
11.363.887.000
TAHUN 2016
13.171.519.170 470
12.159.359.090
100%
844.350.000
1
TAHUN 2017
14.093.525.512 475
13.010.514.226
100%
1.012.160.080
1
TAHUN 2018
15.080.072.298 480
13.921.250.222
100%
1.083.011.286
1
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
16.135.677.359 490
14.895.737.738
100%
1.158.822.076
1
17
16.135.677.359 490
14.895.737.738
1
INSPEKTORAT (3 program)
100%
1.239.939.621
SKPD PENANGUNG JAWAB
1.239.939.621
Birokrasi/PMPRB (Dok)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
3 596.600.000
41 24
3 638.362.000
44 27
3 683.047.340
47 30
3 730.860.654
50 33
3 782.020.900
50
782.020.900
33
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20 028 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG
21.382.927.000
21.940.600.000
22.512.908.000
23.100.238.000
23.702.986.000
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
112.639.659.000
DAERAH 1
20
01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
1 Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah di
100%
100%
16.762.850.000
100%
4.620.077.000
100%
17.181.921.000
100%
4.758.679.000
100%
17.611.469.000
100%
4.901.439.000
100%
18.051.756.000
100%
5.048.482.000
100%
18.503.049.000
100%
88.111.045.000
100%
5.199.937.000
100%
24.528.614.000
SKPD 1
20
02 Program Pengelolaan Barang Daerah;
2 Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah di SKPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
100%
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
20 029 DINAS PENDAPATAN DAERAH
1
20
01 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 2 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
1 1
20 029 BADAN KEPEGAWAIAN & PENDIDIKAN PELATIHAN 01 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
20
1.
20
02 Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai
3.
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.258.766.010.368
1.363.996.369.000
10 pajak daerah
10 pajak daerah
35.188.081.000
2.005.730.914.367 10 pajak daerah
38.193.958.400
2.115.168.711.984 10 pajak daerah
43.847.447.430
2.245.339.735.835 10 pajak daerah
50.424.564.545
2.349.272.823.337 10 pajak daerah
57.988.249.226
10 pajak daerah
15 retribusi daerah
16 retribusi daerah
16 retribusi daerah
16 retribusi daerah
16 retribusi daerah
16 retribusi daerah
16 retribusi daerah
34.124.258.000
18.393.085.000
19.977.643.500
21.486.457.850
23.631.378.635
15.408.408.000
16.573.085.000
18.109.643.500
19.549.457.850
21.626.378.635
2.349.272.823.337
225.642.300.601
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
Dispenda (1 program)
224.314.634.750 91.266.972.985
97,25
97,50
97,55
97,60
97,65
97,70
97,6
0,00374
0,00368
0,00300
0,00250
0,00200
0,00150
0,002536
- rasio jumlah pegawai yang mendapatkan bantuan kesejahteraan
0,056
0,066
0,070
0,074
0,078
0,082
0,074
- rasio jumlah pegawai yang mendapatkan SKS
0,054
0,058
0,062
0,066
0,07
0,074
0,066
49,23
49,50
- Rasio jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin
1
TAHUN 2015
TARGET
Meningkatnya Kedisiplinan PNS - Persentase tingkat kehadiran PNS
2.
TAHUN 2014
BKPP (6 program)
Meningkatnya motivasi kerja pegawai
Rasio jumlah pegawai dibanding dengan hasil analisis
1.698.220.000
49,55
1.820.000.000
49,60
1.868.000.000
49,65
1.937.000.000
49,70
2.005.000.000
49,6
9.328.220.000
kebutuhan formasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
1
20
20
03 Program Layanan Administrasi Kepegawaian
04 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas
4.
5.
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian
1.513.611.000
1.755.894.600
1.668.124.000
1.792.366.550
1.986.029.615
97
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
97,5
- Persentase jumlah layanan kartu pegawai karis dan karsu
61
63,00
66,00
69,00
72,00
75,00
69
- Persentase jumlah pegawai yang memiliki taspen
60
63,00
66,00
69,00
72,00
75,00
69
0,36
0,45
0,053
0,060
0,065
0,070
0,075
0,080
0,07
- Rasio pegawai yang mendapatkan bantuan tugas belajar
0,0051
0,0053
0,0055
0,0058
0,0061
0,0064
0,00582
- Rasio pegawai yang mendapatkan ijin belajar
0,0145
0,0150
0,0153
0,0156
0,0159
0,0161
0,01558
N/A
92,80%
221.016.700
93,93%
391.079.500
490
300.000.000
490
300.000.000
490
300.000.000
500
197.150.000
500
216.865.000
500
238.551.500
500
262.406.650
500
288.647.315
186.897.500
67,86% N/A
120.683.000
1 1
400.000.000
1 1
550.000.000
1 1
400.000.000
1.301.749.000
15.402
1.431.923.900
15.152
1.575.116.290
15.152
1.732.627.919
15.152
1.905.890.711
475.000.000
0,55
519.500.000
0,65
571.750.000
0,75
628.925.000
0,85
610.000.000
17
8.716.025.765
- Persentase pegawai yang diproses kenaikan pangkat
Rasio jumlah PNS pindah ke internal Kabupaten Bogor, CPNS
SKPD PENANGUNG JAWAB
0,65
2.805.175.000
dan P3K dibandingkan dengan pegawai pensiun 1
20
05 Program Pendidikan dan Pelatihan
6.
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur - Rasio pegawai yang mengikuti diklat
1 1
20 030 SEKRETARIAT KORPRI 20 01 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
15.029.019.000
32.275.810.000
605.064.200 -
Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan pensiun
-
Terlaksananya peningkatan mental dan motivasi bagi PNS yang
22.886.475.000
728.627.500
21.046.175.000
938.551.500
20.960.762.000
1.112.406.650
112.198.241.000
988.647.315
3.169.676.700 490
1.512.096.200
KORPRI
1 1
1.657.580.500
(2 program)
memasuk masa pensiun 1
20
02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
-
Penyelenggaraan HUT Korpri
N/A
97,06%
-
Penyelenggaraan Rakercab Korpri
N/A
N/A
Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI yang kuat, profesional,
16.292
membangun jiwa korps (korsa) KORPRI dan mensejahterakan anggota dan keluarganya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
208
247971000
200
272768100
200
300044910
200
330.049.401
200
363054341
100%
100%
4.821.270.000
100%
5.303.397.000
100%
5.459.200.000
100%
5.715.000.000
100%
5.991.575.000
100%
27.290.442.000
0%
0%
45.000.000
0%
49.500.000
0%
54.450.000
0%
60.000.000
0%
66.000.000
0%
274.950.000
Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI yang profesional
SKPD PENANGUNG JAWAB
031 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 01 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
-
Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE
-
Persentase sanggah banding dari penyedia terhadap proses
KLPBJ 1 program
pelelangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
032 KECAMATAN SUKAMAKMUR 01 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
02 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan
-
Fasilitasi forum komunikasi umat beragama (jumlah forum)
-
Fasilitasi penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan
-
Persentase jumlah ijin yang diterbitkan
-
Persentase jumlah pemilikan KTP
-
Persentase jumlah penduduk berakte kelahiran
-
Persentase jumlah KK
-
Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan
-
Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan
-
Rasio rumah layak huni
-
Rumah tangga pengguna listrik
-
Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan
-
Persentase rumah tinggal bersanitasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
21
1
21 031 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
1
21
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BPMPD 10.056.262.000
15.721.755.000
15.552.000.000
16.345.000.000
16.425.000.000
74.100.017.000
2.941.704.000
3.846.000.000
3.950.000.000
4.175.000.000
4.175.000.000
19.087.704.000
(6 program)
PEMBANGUNAN DESA 01 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
- Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat pada pembangunan wilayahnya
Perdesaan;
1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan
78,37
88,91
90,87
92,83
94,79
96,75
96,75
112,47
112,47
112,47
112,47
112,47
112,47
112,47
30 Lembaga
36 Lembaga
42 Lembaga
48 Lembaga
54 Lembaga
60 Lembaga
60 Lembaga
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
4.729 posyandu
4.729 posyandu
4.729 posyandu
4.729 posyandu
4.729 posyandu
4.729 posyandu
4.729 posyandu
19445 orang
19818 orang
19818 orang
19818 orang
19818 orang
19818 orang
19818 orang
0,2525
0,2555
2.397.639.000
0,2625
4.280.000.000
0,2696
3.565.000.000
0,2766
3.927.000.000
0,2837
4.027.000.000
0,2837
18.196.639.000
masyarakat (LPM) 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 3 LPM Berprestasi 4 PKK aktif 5 Posyandu aktif 6 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 7 Jumlah kader posyandu yang mendapatkan insentif 8 Jumlah RT/RW yang mendapatkan insentif 1
21
02 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
- Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
Membangun Desa; 1
21
03 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;
- Berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan
134 Lembaga
144 Lembaga
643.010.000
154 Lembaga
683.755.000
164 Lembaga
700.000.000
174 Lembaga
710.000.000
184 Lembaga
710.000.000
184 Lembaga
3.446.765.000
1
21
04 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
-
Meningkatnya jumlah kelompok usaha perempuan di perdesaan
40 kelompok
48 kelompok
135.980.000
56 kelompok
160.000.000
64 kelompok
160.000.000
72 kelompok
160.000.000
80 kelompok
160.000.000
80 kelompok
775.980.000
1
21
05 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
-
Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
263 orang
680 orang
1.395.850.000
1097 orang
3.237.000.000
1514 orang
3.662.000.000
1931 orang
3.808.000.000
2348 orang
3.788.000.000
2348 orang
15.890.850.000
-
Tertatanya administrasi pemerintahan desa
89 desa
132 desa
2.542.079.000
184 desa
3.515.000.000
216 desa
3.515.000.000
230 desa
3.565.000.000
244 desa
3.565.000.000
244 desa
16.702.079.000
-
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
6,91%
8,29%
Desa; 1
21
06 Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
9,68%
11,06%
12,44%
13,82%
13,82%
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
22
1
22 032 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
1
22
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
SOSIAL 3.983.606.000
4.381.966.600
4.820.163.260
5.302.179.586
24.320.312.991 Dinsosnakertrans
5.832.397.545
TRANSMIGRASI 01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
- Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
133
164
1.323.095.000
164
1.455.404.500
164
1.600.944.950
164
1.761.039.445
164
1.937.143.390
164
8.077.627.285
( 4 Program )
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan - Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
2.497
728
1.776.164.500
750
1.953.780.950
750
2.149.159.045
750
2.364.074.950
3.728
9.857.874.445
-
2.497
728
1.614.695.000 203.090.000
750
22
Sosial Lainnya; 02 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 03 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma;
750
223.399.000
750
245.738.900
750
270.312.790
750
297.344.069
3.728
1.239.884.759
22
04 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
- Panti yang memperoleh bantuan UEP
40
20
842.726.000
20
926.998.600
20
1.019.698.460
20
1.121.668.306
20
1.233.835.137
100
5.144.926.503
1
22
1 1
PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Sosial;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
22 033 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1
22
01 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
9.033.556.000 -
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
88,00
88,00
-
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah
45
44
3.200
3.400
2.453.048.000
10.840.267.200 88,00
2.943.657.600
43
13.008.320.640 88,00
3.532.389.120
42
15.609.984.768 88,00
4.238.866.944
41
18.731.981.722 88,00
5.086.640.333
40
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
67.224.110.330 88,00
18.254.601.997
BPBD (2 program)
40
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 1
22
02 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
-
Terbantunya korban bencana alam
6.580.508.000
3.600
7.896.609.600
3.800
9.475.931.520
4.200
11.371.117.824
4.200
13.645.341.389
19.200
48.969.508.333
Korban Bencana Alam;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
23
1
23 034 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1
23
02 Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya - Sarana penyelenggaraan seni dan budaya - Cakupan gelar seni
1
23
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3.639.899.000 - Penyelenggaraan festival seni budaya - Cakupan sumber daya manusia kebudayaan
23
TAHUN 2015
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
BUDAYA 01 Program Pengembangan Nilai Budaya;
- Cakupan fasilitasi seni
1
TAHUN 2014
03 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- Misi kesenian - Benda, situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan -
Jumlah grup kesenian
-
Capaian Kajian Seni
-
Revitalisasi nilai-nilai budaya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
8
15
480.860.000
4.773.381.000 42
738.050.000
5.236.683.000 99
417.222.000
5.734.351.300 50
458.944.200
6.281.786.430 55
504.838.620
269
64
28
200.000.000
4
260.000.000
4
260.000.000
4
260.000.000
4
260.000.000
325
195
588.600.000
215
647.460.000
235
712.206.000
255
783.426.600
275
861.769.260
1
1
400.000.000
1
440.000.000
1
484.000.000
1
532.400.000
1
585.640.000
5
5
520.439.000
5
1.092.871.000
5
1.608.755.000
5
1.769.630.500
5
1.946.593.550
60
350.000.000
70
385.000.000
80
423.500.000
90
465.850.000
100
512.435.000
1
2
400.000.000
1
440.000.000
1
484.000.000
1
532.400.000
1
585.640.000
6
45
45
450.000.000
45
495.000.000
45
544.500.000
45
598.950.000
45
658.845.000
45
77
225
230
-
-
250.000.000 -
11
11
250.000.000
235
240
1
275.000.000 200.000.000
11
275.000.000
250
366.025.000
1
332.750.000 242.000.000
1
266.200.000
11
332.750.000
11
366.025.000
245
1
302.500.000 220.000.000
11
302.500.000
13.525.498.870
Diparda
2.599.914.820
( 3 Program )
1.240.000.000 275 30
6.938.289.050
2.747.295.000
4
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
24
1
STATISTIK 24 035 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1
24
01 Program Pengembangan Data/Informasi;
1.710.625.000 -
Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)
- Buku "Kabupaten Dalam Angka" - Buku "PDRB Kabupaten" -
74,41 1
3.902.706.000
1
1.258.956.000 75,47
4.292.976.600
1
1.160.000.000 75,53
4.722.274.260
1
1.392.000.000 76,13
5.194.501.686
1
1.670.400.000 76,37
5.713.951.855
1
12.463.340.855 76,37
1
1
1
1
1
1
5
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
3.326.210
3.704.830
4.126.720
4.381.024
4.685.897
4.978.241
4.978.241
Sekunder
40.350.940
44.952.880
49.614.610
53.265.286
57.599.287
61.900.495
61.900.495
Tersier
14.712.260
17.426.080
20.059.370
22.008.671
24.321.624
26.697.221
Nilai PDRB (Rp. Juta)
1.354.722.000
a Berdasarkan Harga Berlaku Primer
b Berdasarkan Harga Konstan Primer Sekunder Tersier - Laju Pertumbuhan ekonomi (%) - Inflasi (%)
- Laju inflasi provinsi - Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia - Pertumbuhan ekonomi
1.344.712.000
156.155.900,00
43.590.880,00
1.428.126.000
174.322.470,00
46.274.550,00
6.749.389.000
49.140.730,00
26.697.221 52.191.120,00
1.816.060
1.887.540
1.987.610
2.098.200
2.229.034
2.382.486
2.382.486
21.220.240
22.178.630
23.224.666
24.468.137
25.936.962
25.936.962
7.304.080
7.844.360
8.360.200
9.073.855
9.904.380
10.866.172
10.866.172
6,07
6,11
6,16
6,19
6,21
6,21
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
23.750.000,00
26.060.000,00
7.850.000,00 638.850
28.520.000,00
8.140.000,00 638.970
31.160.000,00
8.450.000,00 639.010
33.900.000,00
8.780.000,00 639.070
dan BPS
193.683.000,00
20.601.560
- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)
- Pertumbuhan PDRB
787.260.000
139.516.210,00
41.081.150,00
- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.) - Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln)
1.834.569.000
124.289.720,00
Bappeda ( 1 Program )
5
Ada
Dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor
5.713.951.855
9.140.000,00 639.170
639170,00
6,07
6,11
6,16
6,19
6,21
6,21
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
6,07
6,11
6,16
6,19
6,21
6,21
9
8,8
8,77
8,68
8,6
8,60
- Indeks Gini - Indeks ketimpangan Williamson (Indeks ketimpangan regional) - Persentase penduduk diatas garis kemiskinan - Kemiskinan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
25
1
25 036 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
1
25
1
25
01 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 02 Program Penyelamatan dan Pelestarian
1
25
Dokumen/Arsip Daerah; 03 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
SKPD PENANGUNG JAWAB
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
KEARSIPAN 0 - Penerapan Pengelolaan arsip secara baku - Penataan Dokumen/arsip SKPD melalui Media Elektronik - Meningkatnya umur teknis sarana prasarana kearsipan
0
0
0
0
0
92,13%
91,03%
93,59%
94,87%
97,44%
98,72%
98,72%
135.000 Berkas
62.400 Berkas
72.000 Berkas
81.600 Berkas
91.200 Berkas
96.000 Berkas
403.200 Berkas
19.000 Boks
19000 Boks
19.500 Boks
19.500 Boks
20.000 Boks
21.000 Boks
21.000 Boks
KAPD (3 program)
dan Prasarana Kearsipan;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
1
26
1
26 037 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
1
26
1 1
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
SKPD PENANGUNG JAWAB
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PERPUSTAKAAN - Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan
26
01 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; 02 Program Pengembangan Budaya Baca dan
26
03 Pembinaan Perpustakaan
- Pengunjung Perpustakaan
- Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah - Jumlah Perpustakaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
-
-
-
-
-
7 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
4 kegiatan
5 kegiatan
6 kegiatan
6 kegiatan
28,21%
27,75%
26,64%
26,98%
26,64%
26,34%
26,34%
0,68% 226
0,77% 203
0,85% 208
0,94% 213
1,03% 218
1,12% 223
1,12% 223
KAPD ( 3 Program )
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
111.266.638
119.443.862
2 2 2
01
2
2
01
01
01
01
01 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 02 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
03 Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
04 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan;
05 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
2
TAHUN 2017
TAHUN 2018
SKPD PENANGUNG JAWAB
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
01
17.237.145.000
01
Peternakan;
52.934.675.000
47.989.675.000
47.135.675.000
17
208.517.845.000
Produksi Daging (kg)
-
Produksi Telur (kg)
47.705.680
48.007.137
49.850.611
51.440.845
52.701.146
53.929.083
53.929.083
-
Produksi Susu (liter)
12.051.422
12.077.551
12.541.329
12.941.397
13.258.462
13.567.384
13.567.384
-
Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kap/hr)
5,36
5,48
5,66
5,85
6,04
6,25
6,25
-
Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah)
100,24
100
-
Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah)
100,93
-
Produksi ikan konsumsi (ton)
100 108.364
-
Konsumsi ikan (kg/kap/th)
-
Produksi Ikan Hias (RE)
-
Produksi Benih Ikan (RE)
-
Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi)
-
Produksi olahan produk perikanan (ton)
8.531.079.000
877.880.000
124.030.506
100
13.803.000.000
14.492.675.000
100
23,97
24,79
25,89
100 116.115 27,02
84.517
104.603,55
112.085,82
154.394,54
2.750.463,60
2.980.010
3.094.442
3.558.608
88.810,51
100 112.525
127.987.079
-
185.273,45
222.328,14
-
5.017.638
40
40
40
40
- Anthrax (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
- Brucellosis (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
- SE (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
- AI (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
- Aeromonas (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
- KHV (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
-
Terkendalinya keamanan PAH/HPAH (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
-
Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi)
-
Produksi olahan produk peternakan (ton)
0
1 22.370
890.100.000
13.510.000.000
1 23.229
1.334.000.000
13.135.000.000
2 23.970
1.582.000.000
2 24.557
2.195.000.000
15.302 4.670.000.000
1.804.000.000
2
(7 program)
82.125.580.000
-
2
8.190.120.000
15.302 48.157.066.000
9.930.000.000
25.130
DISNAKAN
5.017.638
40
14.954
2
222.328,14
40
6.912.066.000
1.947.000.000
100
70.045.079.000
100 121.731 29,46
29,46 -
134.177.923
40
14.596
2
17.422.675.000
100 121.731
4.181.365 1.717.000.000
100
17.588.000.000
- Rabies (kecamatan)
14.145
2
25.419.675.000
100 118.960 28,21
134.177.923
1
21.313
1.415.000.000
100
15.953.000.000
13.622
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
1
23.912.675.000
131.122.763
0
Terkendalinya wabah PHMS/penyakit ikan :
916.120.000
14.170.000.000
12.978
06 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
07 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
43.220.675.000
-
Ternak;
2
TAHUN 2016
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 01 001 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2
TAHUN 2015
01
2
2
TAHUN 2014
2.041.000.000
2
7.651.100.000
25.130
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
2
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
02
2
PERTANIAN 02 002 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
2
02
01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/
- Regulasi ketahanan pangan
Ada 69,70
02
Perkebunan; 02 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
- Ketersediaan Pangan Utama
2
-
30.562.825.000
Pertanian/Perkebunan;
Ada
Produksi tanaman pangan
40.783.894.000
20.970.282.000
23.252.000.000
175.117.000
395.880.000
55.564.970.000 Ada
63.184.021.000
25.577.000.000
28.135.000.000
308.600.000
901.960.000
230.796.230.000 Ada
ada 30.948.500.000 1.082.352.000
2,00
2,00
9,00
2,00 2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
9,00 9,00
61,46
61,90
64,62
65,91
67,23
28,50
31,59
35,74 1,00
36,27
36,31
2% (198.57 ku/ha)
Talas
2% (153.21 ku/ha)
1,00 1,00
2,00 2,00
2% (145.82)
1,00
59,07 28,07
Distanhut (4 program)
128.882.782.000 2.863.909.000
2,00
Ubi jalar Ubi Kayu (ton)
40.700.520.000 Ada
Ada
- Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar :
- padi sawah - padi gogo
Persentase peningkatan provitas padi sawah (%)
2
02
03 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
1,00 2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
* Cabe
2% (73.83 ku/ha)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
* Wortel
2% (115.44 ku/ha)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
Produksi komoditas unggulan 1 Pisang (ton) 2 Nanas (ton) 3 Manggis (ton) 4 Tanaman hias potong (tangkai)
1,00
5.663.576.000
1.107.162.000
11.613.152.000
1.328.600.000
1,00
8.629.050.000
1.461.460.000
1,00
36,31 5,00
2% (64.51 ku/ha) 2% (101.59ku/ha)
Persentase peningkatan provitas sayuran (%)
357.162.000
67,23 1.607.600.000
13,00 23.668.379.000
19.723.650.000
69.297.807.000
21.618
18.912
23.744
24.219
24.703
25.197
25.197 3.082
780
1.805
2.904
2.962
3.021
3.082
2.116
2.619
3.765
3.840
3.917
3.995
3.995
2.482.636
4.674.373
2.409.337
2.457.524
2.506.674
2.556.808
2.556.808
709.501
768.691
282.400
288.048
293.809
299.685
299.685
6 Pala (ton bahan mentah)
3% (1,316.83 ton)
3,00
3,00
4,00
4,00
5,00
19,00
7 Kopi (ton bahan mentah)
3% (9,656.95 ton)
3,00
3,00
4,00
4,00
5,00
19,00
8 Karet (ton bahan mentah)
3% (3,732.43 ton)
3,00
3,00
4,00
4,00
5,00
19,00
3% (861.35 ton)
3,00
3,00
4,00
4,00
5,00
19,00
274.000
240.000
789.500
805.290
821.345
837.823
837.823
3% (16,766.41 ton)
3,00
3,00
4,00
4,00
5,00
19,00
3% (152.25 ton)
3,00
3,00
4,00
4,00
5,00
19,00
3% (19.89 ton)
3,00
3,00
4,00
4,00
5,00
19,00
3% (596.727 ton GKG)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
10,00
* Cabe
2% (5,231.60 ton)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
* Wortel
2% (2,747.30 ton)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
* Manggis
2% (3,772,6 ton)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
* Pepaya
2% (8,116.9 ton)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
* Jambu
2% (4,831.8 ton)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
* Durian
2% (8,340.6 ton)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
Persentase peningkatan produksi tanaman hias bunga (%)
2% (4,074,481 tangkai)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
15,00
* Anggrek
2% (2,936,373 tangkai)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
15,00
2% (1,496,372 pohon)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
15,00
2% (299,685 pohon)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
15,00
2% (4,113.02 ton)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
10,00
2% (128.88 ton)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
10,00
- Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku
4,56
4,40
4,36
4,32
4,28
4,24
4,24
- Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
2,54%
2,44%
2,42%
2,40
2,38
2,36
2,36
2,66%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
5 Tanaman hias pohon (pohon)
9 Cengkeh (ton bahan mentah) 10 Jamur kayu (kg) * Kelapa * Aren * Kumis Kucing Persentase peningkatan produksi padi (%)
5.861.984.000
Persentase peningkatan produksi sayuran (%)
Persentase Peningkatan produksi buah-buahan (%)
Persentase peningkatan produksi tanaman hias berdaun indah (%) * Tanaman lanskap Persentase peningkatan produksi tanaman obat (%) * Kapolaga
- Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku - Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan - Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB berlaku
0,40
0,39
0,38
0,37
0,37
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
2,54%
2,44%
2,42%
2,40
2,38
2,36
2,36
2,66%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
- Jumlah komoditas unggulan
8
10
11
13
15
17
17
- Jumlah lokasi
9
12
14
16
18
20
20
- Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan -
Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan
0,42
0,41
makanan) terhadap PDRB harga berlaku -
Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan Nilai Tukar Petani
2
02
04 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
Sentra agribisnis komoditas unggulan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
4.415.700.000
3.396.688.000
4.857.270.000
5.877.190.000
5.342.900.000
23.889.748.000
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
Program Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
NTP
1.544.880.000
1.287.400.000
1.853.900.000
2.669.640.000
2.224.700.000
17
9.580.520.000
Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras (%)
8,00
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
40,00
Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung (%)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
10,00
Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung (%)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
15,00
Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri (%)
350,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00
Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah mejadi sheet kering (%)
100,00
5,00
5,00
5,00
5,00
7,00
27,00
Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan menjadi berasan (%)
85,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,60
25,60
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
SKPD PENANGUNG JAWAB
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
2
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
03
2
KEHUTANAN 03 003 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
2
03
01 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
2
03
02 Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan;
- Kerusakan Kawasan hutan
5.844.228.000 Persentase penurunan luas lahan kritis (%)
03 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan; 2
TAHUN 2014
03
04 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
Cakupan legalitas usaha kehutanan (%) -
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku
-
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan Cakupan usaha kayu rakyat (%)
7,65
6,57
2.891.425.000
6,57
2.270.303.000
27,30%
5.646.662.000 3.180.500.000
6,57
5.614.690.000 3.498.550.000
1.092.412.000
2,67 25,00%
604.940.000
2,67
6,57
6.610.720.000 3.848.400.000
2,67 20%
1.100.000.000
6,57
7.381.740.000 4.233.240.000
2,67 15%
1.320.000.000
32,85
31.098.040.000 17.652.115.000
13,35 15%
6.387.655.000
0.2% (3.000 Ha)
2,67
6,41%
6,41%
0,001
0,012
3,20
4,80
11,00
17,00
28,00
42,00
55,00
65,00
65,00
0,011 100.000.000
9,00
582.500.000
0,011 500.000.000
15,00
873.750.000
0,010 550.000.000
31,00
961.200.000
0,010 605.000.000
50,00
1.057.320.000
Distanhut ( 3 Program )
0,010 665.500.000
50,00
1.163.000.000
2.420.500.000 4.637.770.000
Cakupan usaha non kayu (%) * Usah jamur tiram
9,00
12,00
15,00
18,00
21,00
24,00
24,00
* Usaha lebah madu
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
25,00
* Usaha bambu
-
4,00
8,00
12,00
16,00
20,00
20,00
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
2
04
2
04 004 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2
04
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 01 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
36.517.827.000 Rumah tangga pengguna listrik
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-
Rasio ketersediaan daya listrik
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
82,88
83,38
83,88
84,38
84,88
85,38
85,38
-
Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS
80
90
100
110
120
130
130
-
Reklamasi luas lahan bekas tambang
100.000.000
100
100
03 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku
1,21%
1,21%
115.354.000
2
04
1,11%
1,10%
335.885.000
04
04 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas dan Bumi; 05 Panas Program Konservasi Air Tanah;
- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan
2
- Elevasi muka air tanah
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
2
04
06 Program Pendayagunaan Air Tanah;
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
04
07 Program Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan
- Elevasi muka air tanah - Jumlah kelompok pengguna energi baru dan energi terbarukan
≤ 15
2
17
5
5
5
6
6
44
100
100
100
100
100
100
100
100
121.000.000 108.900.000
44 100
133.100.000
95,12
02 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
99.000.000
41
67.892.000.000
04
100
110.000.000
3
04
90.000.000
39
61.713.000.000
2
- Pertambangan tanpa ijin
36
3
2
Pertambangan;
100
38.098.000.000
302.627.615.000
-
90.000.000
3
68.996.140.000
3
75.000.000
34.567.000.000
122.780.400.000
80,12
34
3
39.032.000.000
Peningkatan cakupan layanan PJU
618,90
35.901.588.000
35.510.248.000
-
119.790.000
812,90 100
238.171.588.000
ESDM (8 program)
444.100.000 393.690.000
1,23%
143.432.000
1,24%
125.000.000
1,25%
137.500.000
1,26%
151.250.000
1,26%
672.536.000
1,11%
609.816.000
1,10%
600.000.000
1,11%
60.700.000.000
1,10%
700.000.000
1,10%
62.945.701.000
Energi Terbarukan; 2
04
08 Program Mitigasi Bencana Geologi;
-
Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor
DISPENDA GAK ADA DPKBDMASIH DINAS PENDAPATAN KANTOR KESBANG MASIH LINMAS PETERNAKAN MASIH URUSAN KELAUTAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
2
05
2
05 005 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2
05
2
05
2
05
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
SKPD PENANGUNG JAWAB
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PARIWISATA 01 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
3.733.054.000 - Kunjungan wisata - Jumlah paket wisata - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berlaku
4.130.000
4.200.000
20
20
2.623.000.000
4.592.328.000
4.500.579.000
4.935.636.900
22.575.798.490
Disbudpar
4.500.000
16.013.677.300
(3 program)
5.414.200.590
4.300.000
2.885.300.000
4.350.000
3.173.830.000
4.400.000
3.491.213.000
4.500.000
3.840.334.300
30
150.000.000
35
150.000.000
40
150.000.000
45
150.000.000
02 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
-
1
1
400.000.000
1
440.000.000
1
484.000.000
1
532.400.000
1
585.640.000
1
2.442.040.000
03 Program Pengembangan Kemitraan;
- Rasio destinasi wisata berstandar nasional (%) - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB konstan
18 3,06
18 3,08
710.054.000
18 3,12
1.117.028.000
18 3,16
692.749.000
18 3,20
762.023.900
18 3,24
838.226.290
3,24
4.120.081.190
-
Jenis, kelas, dan jumlah restoran
108
120
-
Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
177
177
-
Cakupan organisasi
17
17
-
17
-
19
-
19
-
21
-
-
Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional
90
110
1.650.000.000
130
1.815.000.000
150
1.996.500.000
160
2.196.150.000
180
2.415.765.000
-
Tingkat hunian hotel
-
Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata
-
Jumlah kerjasama pariwisata
Jumlah gedung kesenian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
122
127
179
132
185
3
137
190
3
137
195
3
195
3
3
300
240
250.000.000
260
275.000.000
280
302.500.000
300
332.750.000
320
366.025.000
4
4
75.000.000
6
82.500.000
7
90.750.000
7
99.825.000
7
109.807.500
-
3 1.526.276.400
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
2
06
2
06 006 DINAS KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
2
06
2
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
INDUSTRI 159.986.000 - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku
06
01 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; 02 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
2
06
03 Program Penataan Struktur Industri;
-
2
06
- Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor
63.192.527,95 23.264.924,54 7.211.711,08
04 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
Jumlah BPR/LKM aktif milik pemerintah
-
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor
534.000.000
2.635.000.000
2.799.188.129
7.046.036.000
78.597.930,00
87.502.270,00
97.375.870,00
106.342.670,00
106.342.670,00
106.342.670,00
24.423.870,00
25.777.680,00
27.228.230,00
28.827.310,00
30.480.770,00
30.480.770,00
30.480.770,00
21.268.534,00
21.268.534,00
21.268.534,00
14.174.950,00
Industri harga berlaku (asumsi 20%nya) -
1.082.050.000
70.874.750,00
15.719.586,00
17.500.454,00 1.082.050.000
159.986.000
19.475.174,00 534.000.000
2.635.000.000
2.635.000.000
Diskoperindag ( 4 Program )
7.046.036.000
6.994.054,86
4.884.774,00
5.155.536,00
5.445.646,00
5.765.462,00
6.096.154,00
6.096.154,00
6.096.154,00
4,08%
0,04
Industri harga konstan (asumsi 20%nya) -
Pertumbuhan Industri
3,33%
4,08%
1.800
3,49% 1.930
3,99%
Jumlah Industri se Kab. Bogor
3,61% 1.865
3,89%
-
2.005
2.085
2.170
-
Cakupan bina kelompok pengrajin
86,37%
79,46%
80,81%
82,18%
83,48%
84,71%
84,71%
-
Jumlah pertumbuhan Pengerajin yang dibina
3.555
4.415
5.305
6.225
7.175
8.145
31.265
-
Jumlah Pengerajin Seluruhnya
4.116
5.556
6.565
7.575
8.595
9.615
9.615
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
2
07
2
07 007 DINAS KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
2
07 07
2
07
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
PERDAGANGAN 01 Program Perlindungan Konsumen dan
- Kontribusi sektor perdagangan terhadap
02 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 03 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
18.991.626,60
26.412.870,00
30.120.540,00
33.544.400,00
37.183.130,00
1.846.592.239 41.003.280,00
41.003.280,00
41.003.280,00
948.879.270
Diskoperindag
41.003.280
( 3 Program )
PDRB harga berlaku
Pengamanan Perdagangan; 2
TAHUN 2014
- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan -
Ekspor bersih perdagangan
5.770.503,63
7.651.490,00
8.192.050,00
897.273.226,67
897.300.000,00
897.400.000,00
8.800.670,00
9.430.700,00
10.175.990,00
10.175.990,00
10.175.990,00
10.175.990
897.500.000,00
897.600.000,00
897.700.000,00
897.700.000,0
897.700.000,00
897.700.000
897.700.000,00
897.600.000,00
897.700.000,00
897.700.000,0
11.469
11.769
12.069
12.369
12.669
12.969
12.969
12.969
- Jumlah pedagang di pasar tradisional yang dibina - Jumlah Kenaikan Pedagang
11.469
9.600
10.000
10.480
10.960
11.440
11.440
11.440
37
300
300
300
300
300
1.500
1.500
- Estimasi pedagang se Kab. Bogor
22.992
22.992
22.992
22.992
22.992
22.992
22.992
Negeri; -
Jumlah SKA yang diterbitkan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
897.273.226,67
897.300.000,00
897.400.000,00
897.500.000,00
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
1
2
3
4
2
08
2
08 008 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
KETENAGAKERJAAN 729.175.000
802.092.500
882.301.750
970.531.925
1.067.585.118
4.451.686.293
Dinsosnakertrans
4.451.686.293
( 1 Program )
TRANSMIGRASI 2
08
01 Program Transmigrasi Regional;
-
Transmigran regional
-
Transmigran swakarsa
-
Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
50 KK
25 KK
N/A
N/A
729.175.000
25 KK
802.092.500
N/A
2.369.347.271.259
25 KK
882.301.750
N/A
2.643.896.931.190
25 KK
970.531.925
N/A
2.798.489.305.847
25 KK
1.067.585.118
N/A
3.003.492.837.459
125 KK N/A
3.165.276.451.731
9.313.506.578.111
VIII - 1
TARGET INDIKATOR EKONOMI DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2009-2013
NO
INDIKATOR MAKRO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,03
74,41
75,47
75,53
76,13
76,37
- Indeks Kesehatan
74,95
76,12
76,20
76,23
76,67
77,42
- Indeks Pendidikan
82,71
83,32
84,74
86,15
86,80
87,47
- Indeks Daya Beli
64,43
64,91
65,98
67,39
68,28
68,61
- Angka Harapan Hidup (AHH)
69,97
70,07
70,12
70,21
70,23
70,35
- Angka Melek Huruf (AMH)
97,90
98,02
98,03
98,04
98,18
98,29
7,85
7,86
7,92
7,93
7,95
7,95
638,80
638,85
638,97
639,01
639,07
639,17
Komponen IPM
- Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) - Purchasing Power Parity (PPP) 1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.)
109.670.735,45
124.289.720,00
139.516.210,00
156.155.900,00
174.322.470,00
193.683.000,00
2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp.)
38.731.833,87
41.081.150,00
43.590.880,00
46.274.550,00
49.140.730,00
52.191.120,00
3
Laju Petumbuhan Ekonomi (%)
6,03
6,07
6,11
6,16
6,19
6,21
4
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)
21.454.556,23
23.750.000,00
26.060.000,00
28.520.000,00
31.160.000,00
33.900.000,00
5
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)
7.576.992,20
6
Inflasi Tahunan
7
Persentase Penduduk Berumur (Tahun)
7.850.000,00
8.140.000,00
8.450.000,00
8.780.000,00
9.140.000,00
8,57
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
0 - 14
31,75
31,73
31,71
31,69
31,67
31,65
15 - 64
65,17
65,20
65,22
65,25
65,28
65,31
3,08
3,07
3,06
3,05
3,05
3,04
5.111.769
5.233.589
5.354.659
5.474.545
5.593.918
5.712.843
65+ 8
Jumlah Penduduk (jiwa)
9
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
10
Jumlah Penduduk Bekerja (15 tahun keatas)
11
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
12
Pengangguran Terbuka
13
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
14
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)
15
Persentase Penduduk Miskin
2,44
2,38
2,31
2,24
2,18
2,13
2.085.276
2.148.503
2.197.637
2.245.338
2.296.838
2.349.422
65,72
65,00 - 66,00
65,00 - 66,00
65,00 - 66,00
65,00 - 66,00
65,00 - 66,00
193.198
193.430
193.167
190.044
188.347
188.161
8,62
8,26
8,08
7,80
7,58
7,41
446,89
470,91
475,29
480,22
485,62
491,44
8,52
9,00
8,80
8,77
8,68
8,60
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 VISI
: “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA” MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
Misi 1 Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
1.
Meningkatnya kualitas ketaqwaan dan 1.1. ukhuwah serta toleransi antar umat beragama
Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;
2.
Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.1.
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
2.2.
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam pembangunan;
3.
Meningkatnya ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial
3.1.
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami dan meningkatnya keluarga sejahtera
4
Meningkatnya kualitas pelayanan sosial dan menurunnya angka kemiskinan.
4.1.
Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
5.
Berkembangnya seni dan budaya dalam bingkai kearifan lokal
5.1.
Terselenggaranya pentas seni budaya daerah
6.
Terwujudnya pemuda yang tangguh dan berdaya saing
6.1.
Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
7.
Meningkatnya kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga Kabupaten Bogor
7.1.
Meningkatnya pemasyarakatan olahraga
1.7.2. Terbangunnya pusat olahraga terpadu 1.7.3. Meningkatnya prestasi olahraga Kabupaten Bogor
MISI
8.
TUJUAN
SASARAN
1
2
Terwujudnya manajemen pengelolaan bencana 8.1.
Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya penanggulangan bencana
Misi 2 Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata
1. Terjaminnya ketahanan pangan masyarakat
2.2. Meningkatnya daya saing koperasi, usaha kecil menengah (UKM) dan agribisnis
2.1.1. Meningkatnya produksi, produktifitas, distribusi, dan konsumsi pangan daerah
2.2.1
Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal
2.2.2
Berkembangnya agribisnis pertanian dan perikanan
2.3. Meningkatnya penanaman modal di 2.3.1. Meningkatnya investasi dan laju pertumbuhan investasi Kabupaten Bogor yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal 2.4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan
2.4.1. Meningkatnya pengendalian pemanfatan sumber daya alam dan berkurangnya kerusakan alam akibat penambangan
2.4.2. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik
2.5. Berkembangnya pariwisata daerah yang 2.5.1. Berkembangnya pariwisata andalan disertai dengan berbasis pada keindahan alam dan lingkungan meningkatnya kunjungan wisata serta budaya lokal 2.6. Terwujudnya pertambangan, pariwisata serta 2.6.1. Terwujudnya BUMD Pertambangan yang berdaya saing pertanian dan perikanan sebagai pengungkit sebagai pengungkit perekonomian daerah perekonomian daerah
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2 2.6.2. Terwujudnya BUMD Pariwisata yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah 2.6.3. Terwujudnya BUMD Pertanian yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah
2.7. Meningkatnya peran industri dan perdagangan 2.7.1. Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan dalam perekonomian daerah menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal
2.7.2. Meningkatnya nilai dan volume perdagangan dalam negeri dan ekspor 2.8. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menurunnya pengangguran
2.8.1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja 2.8.2. Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi
Misi 3 Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
3.1 Meningkatnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan dan tertib pertanahan
3.1.1. Meningkatnya perencanaan, kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang
3.1.2. Meningkatnya kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat 3.2 Terwujudnya infrastruktur jalan/jembatan dan sumberdaya air yang terintegrasi
3.2.1
Meningkatnya infrastruktur jalan/ jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa
3.2.2. Meningkatnya infrastuktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas, pergerakan orang, barang dan jasa
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2 3.2.3. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air, waduk dan irigasi untuk mendukung terpeliharanya hutan konservasi, kawasan lindung, pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air
3.3 Tersedianya sarana prasarana pemukiman yang layak (rutilahu, jalan setapak, kawasan prioritas pembangunan pemukiman dan sanitasi)
3.3.1. Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman
3.3.2. Meningkatnya pengelolaan air limbah domestik secara optimal 3.3.3. Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kabupaten dan kawasan permukiman
3.4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya dampak pencemaran lingkungan
3.4.1. Meningkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan tanah 3.4.2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Misi 4 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan
4.1 Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
4.1.1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan
4.1.2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan 4.2. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) 4.2.1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan partisipasi dan terwujudnya wajib sekolah 12 tahun yang pendidikan masyarakat berkualitas 4.2.2. Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2
4.3. Tuntasnya buta aksara dan buta huruf AlQuran
4.3.1. Meningkatnya angka melek huruf (AMH) masyarakat 4.3.2. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat
4.4 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata dan berkualitas bagi semua orang
4.4.1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 4.4.2. Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat
4.5 Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk JAMPESEHAT
4.5.1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui JAMPESEHAT
4.4.3. Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat
4.6. Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan
4.6.1. Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan para medis. 4.6.2. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan
Misi 5 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik
5.1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan 5.1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah yang di semua tingkatan yang transparan, partisipatif, transparan, dan aplikatif; akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. 5.1.2. Meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan; 5.1.3. Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan; 5.1.4. Meningkatnya kualitas kebijakan daerah 5.1.5. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi 5.1.6. Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD; 5.1.7. Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE
MISI
TUJUAN
SASARAN
1
2 5.1.8. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; 5.1.9. Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat; 5.1.11 Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan . 5.1.12 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa; . 5.1.13 Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian; . 5.1.14 . 5.1.15 . 5.1.16 .
5.2. Terciptanya aparatur pemerintahan yang profesional dan produktif serta berorientasi pada kualitas pelayanan
Tertibnya pengelolaan arsip dan tercapainya kemudahan untuk pelayanan kearsipan Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bogor Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat;
5.1.16 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur . 5.2.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian
5.3. Terciptanya sinergitas dan kerjasama pembangunan antar daerah
5.3.1. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga;
5.4. Terfasilitasinya pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat
5.4.1. Terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat
5.5. Terwujudnya stabilitas sosial, politik dan keamanan di Kabupaten Bogor.
5.5.1. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat 5.5.2. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis 5.5.3. Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban;
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
VISI
:
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
Misi Kesatu 1.
2.
“KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”
Meningkatnya kualitas ketaqwaan dan ukhuwah serta toleransi antar umat beragama
Meningkatnya kualitas pemberdayaan
: 1.1.
2.1.
Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
1.1.1.
Meningkatkan peran umat beragama dan lembaga sosial keagamaan dalam pembangunan;
1.1.1.1. Optimalisasi penggalian dan pengelolaanzakat, infak dan shodaqoh (ZIS)
1.1.2.
Menjamin kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;
1.1.2.1. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana peribadatan 1.1.2.2. Fasilitasi pelaksanaan ibadah bagi umat beragama
1.1.3.
Menjamin penegakan perda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1.1.3.1 Peningkatan intensitas penegakan perda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2.1.1.
Meningkatan akses perempuan dalam bidang
2.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya perempuan
perempuan dan
politik, ekonomi, dan sosial
perlindungan anak
budaya 2.2.
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan
2.2.1
Meningkatkan peran komisi perlindungan perempuan dan anak;
2.2.1.1 Fasilitasi komisi perlindungan perempuan dan anak;
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
diskriminasi dalam pembangunan; 3.
Meningkatnya ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial
3.1.
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami dan meningkatnya keluarga sejahtera
3.1.1.
Pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan perwujudan keluarga berkualitas;
3.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
4
Meningkatnya kualitas pelayanan sosial dan menurunnya angka
4.1.
Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
4.1.1.
Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi PMKS;
4.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan sosial dan fasilitasi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin; 4.1.1.2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar yang memadai;
5.
Berkembangnya seni dan budaya dalam bingkai kearifan lokal
5.1.
Terselenggaranya pentas seni budaya daerah
4.1.2.
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMKS;
4.1.2.1. Pelatihan keterampilan bagi PMKS;
5.1.1.
Peningkatan apresiasi seni dan budaya di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta
5.1.1.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahunan 5.1.1.2. Pengembangan sarana pengembangan kreatifitas seni dan budaya 5.1.1.3. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah, tradisi dan kepurbakalaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun obyek wisata budaya;
6.
Terwujudnya pemuda yang tangguh dan
6.1.
berdaya saing 7.
Meningkatnya kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga Kabupaten Bogor
Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam
6.1.1.
pembangunan; 7.1.
Meningkatnya pemasyarakatan olahraga
Meningkatkan pemberdayaan generasi muda dalam
6.1.1.1. Peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta kelembagaan pemuda dalam pembangunan
pembangunan; 7.1.1.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
7.1.1.1. Pembangunan dan optimaliasi fungsi sarana dan prasarana olahraga 7.1.1.2. Peningkatan pembinaan olahraga rekreasi
1.7.2. Terbangunnya pusat olahraga
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
terpadu 1.7.3. Meningkatnya prestasi olahraga Kabupaten Bogor
Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan
Peningkatan pembinaan olah raga prestasi
berprestasi 8.
Terwujudnya manajemen
8.1.
pengelolaan bencana
Misi Kedua
1. Terjaminnya ketahanan pangan masyarakat
:
Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya
Meningkatkan kualitas
pelayanan, pencegahan dan
penanggulangan bencana
penanggulangan bencana;
21.1.1 Peningkatan pelayanan pencegahan dan
penanggulangan bencana berbasis masyarakat;
Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata
2.1.1. Meningkatnya produksi, produktifitas, distribusi, dan konsumsi pangan daerah
1.1
Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah;
1.1.1
Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan melalui peningkatan produksi dan produktivitas dan keragaman pangan; Peningkatan keragaman pangan melalui pengembangan komoditas pangan lokal
Meningkatkan akses pangan bagi masyarakat 2.2. Meningkatnya daya saing koperasi, usaha kecil menengah (UKM) dan agribisnis
2.2.1
Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal
4.1
Memberdayakan koperasi dan
Penataan jalur distribusi, cadangan dan pasokan pangan 4.1.1
usaha mikro, kecil dan menengah;
Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang mandiri dan profesional;
4.1.2
Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan daerah; Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia KUKM, pembiayaan dan
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4 pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM;
2.2.2
Berkembangnya agribisnis pertanian dan perikanan
Berkembangnya agribisnis pertanian dan perikanan Mengembangkan sentra
Peningkatan daya saing komoditas unggulan;
komoditas unggulan 2.3. Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Bogor yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya
2.3.1. Meningkatnya investasi dan laju pertumbuhan investasi
Mengembangkan investasi
Menciptakan iklim investasi yang kondusif
sesuai dengan potensi sumber daya daerah
Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
kelembagaan ekonomi lokal 2.4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan
2.4.1. Meningkatnya pengendalian pemanfatan sumber daya alam dan berkurangnya kerusakan alam akibat penambangan
Mengembangkan upaya reklamasi pasca tambang;
Peningkatan pengendalian pemanfatan sumber daya alam, reklamasi/rehabilitasi lahan bekas tambang, sekaligus pemulihan pasca tambang sesuai dengan zona peruntukan yang telah ditetapkan;
Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam;
Pengembangan dan pembinaan usaha pertambangan skala kecil dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan; Pengelolaan pertambangan mineral secara seimbang tanpa mengabaikan nilai konservasinya serta pengembangan kawasan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi; Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4 pembangunan yang berwawasan lingkungan;
2.4.2. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik
Meningkatkan ketersediaan
Peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan pasokan
energi dan mengembangkan
energi dan listrik yang bersumber dari potensi
sumber energi alternatif
energi alternatif dan terbarukan, seperti potensi
terbarukan;
hidro, surya, angin, panas, bumi dan bio-energi lainnya; Pemenuhan kebutuhan listrik dan cakupan pelayanan listrik pedesaan ke seluruh wilayah serta peningkatan pengelolaan utilitas umum berupa penerangan jalan umum yang merata dan
efisien di setiap wilayah; 2.5. Berkembangnya pariwisata daerah yang berbasis pada keindahan alam dan lingkungan serta budaya
2.5.1. Berkembangnya pariwisata andalan disertai dengan meningkatnya kunjungan wisata
lokal
Mengembangkan kawasan
Peningkatan daya tarik wisata, destinasi dan
wisata andalan;
pemasaran pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang memiliki kearifan dan kekhasan lokal didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;
Meningkatkan pelayanan
Peningkatan pelayanan pariwisata dengan menjaga
kepada wisatawan
dan memelihara kualitas sumber daya alam dan
mancanegara dan wisatawan
lingkungan untuk meningkatkan aktivitas
nusantara;
ekowisata yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat;
2.6. Terwujudnya pertambangan, pariwisata serta pertanian dan perikanan sebagai pengungkit perekonomian daerah
2.6.1. Terwujudnya BUMD Pertambangan yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah
Mengembangkan tata kelola pertambangan yang berdaya saing
2.6.2. Terwujudnya BUMD Pariwisata yang berdaya saing sebagai
Mengembangkan tata kelola pariwisata yang berdaya saing
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
pengungkit perekonomian daerah
2.7. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
2.6.3. Terwujudnya BUMD Pertanian yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah
Mengembangkan tata kelola pertanian yang berdaya saing
2.7.1. Meningkatnya jumlah dan
Memberdayakan industri kecil
kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal
dan menengah;
5.1.1
Peningkatan fasilitasi dan dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah; Peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta pengembangan kemitraan diantara pelaku ekonomi
2.7.2. Meningkatnya nilai dan volume perdagangan dalam negeri dan ekspor
Mengembangkan pasar dalam
Pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang
negeri dan luar negeri
untuk pasar dalam dan luar negeri. Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa Pengawasan barang dan jasa yang beredar dan perindungan konsumen Pelayanan yang berkualitas bagi eksportir
2.8. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menurunnya pengangguran
2.8.1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja
2.8.2. Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi
Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
Peningkatan profesionalisme tenaga kerja dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;
Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja
Peningkatan koordinasi tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah
Memperluas kesempatan kerja;
Peningkatan penempatan tenaga kerja
Mendorong minat masyarakat untuk bertransmigrasi
Fasilitasi pengiriman transmigran
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
Misi Ketiga
3.1 Meningkatnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan dan tertib pertanahan
3.2 Terwujudnya infrastruktur jalan/jembatan dan sumberdaya air yang
:
Meningkatkan integrasi, konektivitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
3.1.1. Meningkatnya perencanaan, kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatkan kinerja perencanaan ruang;
6.1.1
Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan ruang;
Meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang;
6.2.1
Peningkatan kuantitas dan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang;
3.1.2. Meningkatnya kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat
Meningkatkan sertifikasi tanah catur tertib pertanahan;
3.2.1
Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;
3.1.1
Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat;
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi;
1.1.1
Peningkatan pelayanan perhubungan untuk mempercepat dan memperlancar pergerakan orang, barang dan jasa;
Meningkatnya infrastruktur jalan/ jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa
Peningkatan pelayanan sertifikasi tanah melalui prona/proda;
terintegrasi 3.2.2. Meningkatnya infrastuktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas, pergerakan orang, barang dan jasa
3.2.3. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air, waduk dan irigasi untuk mendukung terpeliharanya hutan konservasi, kawasan lindung, pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air
Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang;
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, berupa terminal, fasilitas lalu lintas dan sarana perhubungan lainnya;
Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, pengendalian banjir dan daya rusak air serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air; Peningkatan layanan jaringan irigasi melalui optimalisasi dalam penyediaan air irigasi bagi pertanian;
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
3.3 Tersedianya sarana prasarana pemukiman yang layak (rutilahu, jalan setapak, kawasan prioritas pembangunan pemukiman dan sanitasi)
3.3.1. Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan
Peningkatan jumlah rumah layak huni dan berkurangnya permukiman kumuh;
3.3.2. Meningkatnya pengelolaan air limbah domestik secara optimal
Peningkatan kinerja pengelolaan air limbah
Meningkatkan teknologi pengolahan dan cakupan layanan air limbah domestik;
3.3.3. Meningkatnya pengelolaan sampahterpadu dan berwawasan
Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
Meningkatkan teknologi pengolahan dan cakupan layanan persampahan;
Meningkatnya pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup
Peningkatan cakupan pengawasan wajib AMDAL dan UKL/UPL;
Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
lingkungan pada tingkat kabupaten
3.4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya dampak pencemaran lingkungan
dan kawasan 3.4.1. permukiman Meningkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan tanah
3.4.2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Misi Keempat 4.1 Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
:
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan
4.1.1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan
1.1
Fasilitasi penyelenggaraan PAUD melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana;
1.1.1
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana PAUD;
1.2
Fasilitasi pendidikan dasar dan menengah melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana;
1.2.1
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal;
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
4.1.2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan
Peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; Penetapan Upah Minimim Guru Kabupaten Bogor
4.2. Meningkatnya rata-rata
4.2.1. Meningkatnya rata-rata lama
lama sekolah (RLS) dan terwujudnya wajib sekolah 12 tahun yang berkualitas
sekolah (RLS) dan partisipasi pendidikan masyarakat
4.3. Tuntasnya buta aksara dan buta huruf Al-Quran
4.4 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata dan berkualitas bagi semua orang
Menyelenggarakan pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan gratis dasar dan
dasar dan menengah dengan biaya yang terjangkau
menengah dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 12 tahun pada tahun 2018;
4.2.2. Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan
Merumuskan strategi pembelajaran yang tepat dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan;
3.1.1
Penerapan metodologi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
4.3.1. Meningkatnya angka melek huruf (AMH) masyarakat
Menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional;
4.1.1
Penyediaan layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara;
4.3.2. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat
Meningkatkan akses masyarakat terhadap perpustakaan
Pembangunan perpustakaan di setiap kecamatan
Meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan
Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Penerapan pelayanan kesehatan gratisbagi kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan
4.4.1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
4.4.2. Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat
2.1
Meningkatkan kualitas perbaikan status gizi
2.1.1
Peningkatan manajemen dan pelayanan status gizi masyarakat;
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
masyarakat; 4.5 Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk JAMPESEHAT
4.6. Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan
4.5.1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui JAMPESEHAT
Mengembangkan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi
Penyelenggaraan JAMPESEHAT
4.4.3. Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat
3.1
Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat;
3.1.1
Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan;
4.6.1. Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan para medis.
1.2
Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;
1.2.1
Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan sesuai standar;
4.6.2. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan
Misi Kelima
:
5.1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
5.1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, dan aplikatif;
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan
Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar;
prasarana kesehatan;
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik Meningkatkan peran serta Stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah;
1.1.1
Peningkatan penyusunan perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, dan aplikatif;
Meningkatkan sumber daya perencanaan yang memadai
1.2.1
Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan;
Meningkatkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan
1.3.1
Peningkatan ketersediaan data yang akurat, valid dan terpercaya serta sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
daerah; Peningkatan penelitian dan pengembangan hasil-hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah; 5.1.2. Meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan;
Intensifikasi pendapatan asli daerah;
15.1.1 Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
5.1.3. Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
Meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan
16.1.1 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
Meningkatkan efisiensi pengelolaan barang daerah;
16.2.1 Peningkatan pengelolaan barang daerah, serta pendayagunaan aset daerah;
5.1.4. Meningkatnya kualitas kebijakan daerah
Menata sistem hukum di daerah
Penyusunan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya
5.1.5. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
Meningkatnya penataankelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yangjelas dan tidak tumpang tindih
Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan yang proporsional dan akuntabel
5.1.6. Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD;
Meningkatkan kualitas pelayanan fungsi legislatif
Peningkatan fasilitasi untuk kelancaran peran dan tugas legislatif;
5.1.7. Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE
Menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE
Penguatan kelembagaan LPSE
5.1.8. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
Mengembangkan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil;
5.1.9. Meningkatnya pelayanan perizinan
Meningkatkan kualitas
2.1.1 Peningkatan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan;
Pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;
pelayanan perizinan
ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;
5.1.11 Meningkatnya kinerja pelayanan . kecamatan
Meningkatkan kapasitas
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
kelembagaan dan aparatur kecamatan;
kecamatan
5.1.12 Meningkatnya kinerja . penyelenggaraan pemerintahan desa;
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparat penyelenggara pemerintahan desa;
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan
Peningkatan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa Pemberian bantuan infrastruktur perdesaan 5.1.13. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian;
5.1.14. Tertibnya pengelolaan arsip dan tercapainya kemudahan untuk pelayanan kearsipan
Meningkatkan kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
14.1.1
Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD);
Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
14.2.1
Peningkatan kualitas aparat pengawasan;
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan;
20.1.1 Peningkatan tertib pengelolaan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah; Peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi yang maju dan modern;
5.1.15. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bogor
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor
Penyusunan LPPD, LKPJ Akhir Tahun dan AMJ, dan LAKIP Kabupaten Bogor
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
5.1.16. Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat;
Meningkatkan kualitas pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat;
Perwujudan transparansi, komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan;
Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dengan dukungan sistem administrasi/manajemen pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang modern; Peningkatan hubungan yang kondusif antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam rangka penyebarluasan informasi (stakeholders) dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah, baik dengan media komunikasi t 5.2. Terciptanya aparatur pemerintahan yang profesional dan produktif serta berorientasi pada kualitas pelayanan
5.1.16. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur
Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia
Peningkatan peran dan fungsi Korp Pegawai Negeri Sipil;
Peningkatan kompetensi aparatur sesuai tupoksinya melalui pendidikan dan pelatihan;
5.2.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian
Menerapkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang berkeadilan
Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dan kesejahteraan aparatur
5.3. Terciptanya sinergitas dan kerjasama pembangunan antar daerah
5.3.1. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga;
Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama daerah;
Peningkatan pelayanan kerjasama secara berkelanjutan;
5.4. Terfasilitasinya
5.4.1. Terbentuknya daerah otonomi baru
Meningktakan fasilitasi dan
Percepatan pembentukan daerah otonomi baru
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat 5.5. Terwujudnya stabilitas sosial, politik dan keamanan di Kabupaten Bogor.
Kabupaten Bogor Barat
koordinasi pembentukan Kabupaten Bogor Barat
Kabupaten Bogor Barat
5.5.1. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat
Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
Perbinaan persatuan dan kesatuan bangsa
5.5.2. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis
Meningkatkan peranpemerintah,masyarakat danpartai politik dalampembangunan kehidupan politik yang demokratis
Pembinaan kedewasaan berpolitik masyarakat;
5.5.3. Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan,
Meningkatkan penertiban gangguan keamanan,
Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan
kenyamanan, ketentraman
keamanan, kenyamanan, ketentraman dan
dan ketertiban di masyarakat;
ketertiban;
ketentraman dan ketertiban;
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 :
“KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”
NO
SASARAN
1
2
1 1.1.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN
3
4
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5
Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;
1.1.1.
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
Meningkatkan peran umat beragama dan lembaga sosial keagamaan dalam pembangunan;
1.1.1.1. Optimalisasi penggalian dan pengelolaanzakat, infak dan shodaqoh (ZIS)
- Rasio tempat ibadah per satuan penduduk - Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama - Tersusunnya rumusan kebijakan bidang keagamaan - Jumlah jamaah haji Kabupaten Bogor per tahun (Indikator Termaju)
Menjamin kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;
1.1.2.1. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana peribadatan 1.1.2.2. Fasilitasi pelaksanaan ibadah bagi umat beragama
- Jumlah sarana ibadah yang mendapatkan bantuan (Indikator Termaju) - Jumlah pondok pesantren salafiyah yang mendapatkan bantuan operasional (Indikator Termaju)
1.1.3.
Menjamin penegakan perda dan peraturan
1.1.3.1 Peningkatan intensitas penegakan perda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jumlah produk hukum daerah - Perda - Perbup - Kepbup - Kesepakatan/Perjanjian - Kajian Hukum
2.1.1.
Meningkatan akses perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya
2.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya perempuan
- Jumlah perempuan yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan
- Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur - Partisipasi angkatan kerja perempuan - Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah - Partisipasi perempuan di lembaga swasta 2.2.
CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR 6
7
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 8
BIDANG URUSAN 9
OPD PENANGGUNGJAWAB 10
Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat
1.1.2.
2.1.
STRATEGI
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam pembangunan;
2.2.1
Meningkatkan peran komisi perlindungan perempuan dan anak;
2.2.1.1 Fasilitasi komisi perlindungan perempuan dan anak;
- Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan - Rasio KDRT
0,306
0,317
2745
17003
1403
12532
737
6200
1199 Dokumen 10 Perda 48 Perbup 1060 Kepbup 73 Naskah 8 Kajian
633 Dokumen 50 Perda 175 Perbup 2750 Kepbup 150 Naskah 40 Kajian 0
50,15 16,4
266,2 89,15
44,55
236,49
39,37007874
0
- Cakupan peserta KB Aktif (CPR) - Rasio Akseptor KB - Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah
Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan;
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Penguatan Kelembagaan Anak;
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana;
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0,00004
- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah - Partisipasi perempuan di lembaga swasta - Terbentuknya Kecamatan Ramah Anak
Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama;
4 kec 6 desa/kel
20 22
73,01 0,7301 42,17 1,89
73,63 0,7363 42,02 1,84
- Rata-rata jumlah anak per keluarga
- Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra KS dan KS I
76,11
81
Program Pelayanan Kontrasepsi;
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB - Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dlm kelompok BKR - Jumlah keluarga yang memiliki Lansia Aktif dalam kelompok BKL - Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja
41668
45002 19091
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di Masyarakat;
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
17265
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
14735
17488
47
109
347
442
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- Jumlah Kelompok UPPKS
NO
SASARAN
1
2
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5
3.1.
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami dan meningkatnya keluarga sejahtera
3.1.1.
Pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan perwujudan keluarga berkualitas;
3.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
-
4.1.
Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
4.1.1.
Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi PMKS;
4.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan sosial dan fasilitasi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin;
- Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
4.1.1.2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar yang memadai; 4.1.2.
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMKS;
4.1.2.1. Pelatihan keterampilan bagi PMKS;
Jumlah penduduk (jiwa) Laju pertumbuhan penduduk (%) Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Persentase Penduduk Miskin
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial - PMKS yang memperoleh bantuan sosial
- Panti yang memperoleh bantuan UEP
- Kemiskinan - Tersusunnya rumusan kebijakan bidang sosial 5.1.
Terselenggaranya pentas seni budaya daerah
5.1.1.
Peningkatan apresiasi seni dan budaya di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta
5.1.1.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahunan
- Cakupan fasilitasi seni - Cakupan sumber daya manusia kebudayaan - Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
5.1.1.2. Pengembangan sarana pengembangan kreatifitas seni dan budaya
- Penyelenggaraan festival seni dan budaya - Cakupan gelar seni - Misi kesenian
5.1.1.3. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah, tradisi dan kepurbakalaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun obyek wisata budaya;
6.1.
7.1.
Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
Meningkatnya pemasyarakatan olahraga
6.1.1.
7.1.1.
Meningkatkan pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan;
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
6.1.1.1. Peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta kelembagaan pemuda dalam pembangunan
- Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan - Jumlah grup kesenian - Capaian Kajian Seni - Revitalisasi nilai-nilai budaya
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR 6
7
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
8
Jiwa %
6384152 3,17
133
164
2497
OPD PENANGGUNGJAWAB
9
10
Program Penataan Administrasi Kependudukan;
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Capil
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
Sosial
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3728
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
Sosial
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2497
3728
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
Sosial
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
40
100
3 Rumusan 15 Rumusan Kebijakan Kebijakan 64 325 1
275
8 77 1
6
45
45
225 0 11
4
- Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari Besar Bersejarah (belum masuk d format awal tp rutin dianggarkan di setda)
9 PHB 9 PHB
- Terselenggaranya kesegaran jasmani aparatur (belum masuk d format awal tp rutin dianggarkan di setda)
40 Kali 40 Kali
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial;
Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Nilai Budaya;
Budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
Budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
Budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah
7.1.1.1. Pembangunan dan optimaliasi fungsi sarana dan prasarana olahraga
- Jumlah Organisasi Kepemudaan
63 1.035.847.000
67
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
7.1.1.2. Peningkatan pembinaan olahraga rekreasi
- Jumlah Kegiatan Kepemudaan
16 2.001.503.000
19
Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan;
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
84 317.362.000
70
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
17 9.804.526.000
16
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
6
16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
Sosial
BPBD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
Sosial
BPBD
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan;
Pertanian
Distanhut
- Jumlah Organisasi Olahraga (Klub Olahraga) 1.7.2. Terbangunnya pusat olahraga terpadu 1.7.3. Meningkatnya prestasi olahraga Kabupaten Bogor
Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi
Peningkatan pembinaan olah raga prestasi
- Jumlah Kegiatan Olahraga
- Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta atau dengan kata lain milik Pemerintah) - Jumlah Lapangan Olahraga 8.1.
Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya penanggulangan bencana
Meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan bencana;
21.1.1 Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat;
- Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten - Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) - Terbantunya korban bencana alam
2
252.936.496.000
3
8
88
88
45
40
3200
19200
Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata
2.1.1. Meningkatnya produksi, produktifitas, distribusi, dan
1.1
Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas
1.1.1
Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan melalui peningkatan produksi dan
- Regulasi ketahanan pangan - Ketersediaan Pangan Utama
NO
SASARAN
1
2 konsumsi pangan daerah
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
pangan daerah;
Meningkatkan akses pangan bagi masyarakat
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR
5
6
7
- Produksi tanaman pangan Ubi jalar Talas Ubi Kayu (ton)
2% (198.57 ku/ha) 2% (153.21 ku/ha) 2% (145.82)
9 9 9
2% (64.51 ku/ha) 2% (101.59ku/ha) 2% (73.83 ku/ha) 2% (115.44 ku/ha)
5 13 13 13
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
8
OPD PENANGGUNGJAWAB
9
10
produktivitas dan keragaman pangan;
Peningkatan keragaman pangan melalui pengembangan komoditas pangan lokal
- Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar : - padi sawah - padi gogo
Penataan jalur distribusi, cadangan dan pasokan pangan
- Persentase peningkatan provitas padi sawah - Persentase peningkatan provitas sayuran * Cabe * Wortel - Produksi komoditas unggulan Pisang (ton) Nanas (ton) Manggis (ton) Tanaman hias potong (tangkai) Tanaman hias pohon (pohon) Pala (ton bahan mentah) Kopi (ton bahan mentah) Karet (ton bahan mentah) Cengkeh (ton bahan mentah) Jamur kayu (kg) Kelapa Aren Kumis Kucing - Ketersediaan Pangan utama (%) - Persentase peningkatan produksi padi - Persentase peningkatan produksi sayuran * Cabe * Wortel - Persentase Peningkatan produksi buah-buahan * Manggis * Pepaya * Jambu * Durian - Persentase peningkatan produksi tanaman hias bunga * Anggrek - Persentase peningkatan produksi tanaman hias berdaun indah * Tanaman lanskap - Persentase peningkatan produksi tanaman obat * Kapolaga - Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku - Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan
3% (1,316.83 3% (9,656.95 3% (3,732.43 3% (861.35
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;
Pertanian
Distanhut
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
Pertanian
Distanhut
ton) ton) ton) ton)
19 19 19 19
3% (16,766.41 ton) 3% (152.25 ton) 3% (19.89 ton) 69,7 3% (596.727 ton GKG)
19 19 19
2% (5,231.60 ton) 2% (2,747.30 ton)
13 13
2% (3,772,6 ton) 2% (8,116.9 ton) 2% (4,831.8 ton) 2% (8,340.6 ton) 2% (4,074,481 tangkai)
13 13 13 13 15
2% (2,936,373 tangkai) 2% (1,496,372 pohon)
15 15
2% (299,685 pohon) 2% (4,113.02 ton)
15 10
2% (128.88 ton)
10
Distanhut
17 20
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Pertanian
8 9
Distanhut
40
Program Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan
Pertanian
8 2
10
3
15
10
- Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku - Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan - Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB berlaku - Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan - Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku - Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan - Nilai Tukar Petani - Sentra agribisnis komoditas unggulan - Jumlah komoditas unggulan - Jumlah lokasi - NTP - Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras (%) - Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung (%) - Persentase peningkatan nilai tambah dari
NO
SASARAN
1
2
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5 ubi jalar menjadi tepung (%) - Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri (%) - Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah mejadi sheet kering (%) - Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan menjadi berasan (%) - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis - Persentase penurunan luas lahan kritis (%)
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR 6
350
7
100
27
85
25,6
7,65 0.2% (3.000 Ha)
32,85 13,35
Distanhut
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan;
Kehutanan
Distanhut
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan;
Kehutanan
Distanhut
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
Kehutanan
Distanhut
- Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) - Pertanian - Kehutanan - Perikanan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
Ketahanan Pangan
BKP5K
- Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
Ketahanan Pangan
BKP5K
Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
Ketahanan Pangan
BKP5K
Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
Ketahanan Pangan
BKP5K
3,2
50
11
65
9 0 0
24 25 20
- Kelompok Pemula - Pertanian - Kehutanan - Perikanan - Kelompok Lanjut - Pertanian - Kehutanan - Perikanan - Kelompok Madya - Pertanian - Kehutanan - Perikanan - Kelompok Utama - Pertanian - Kehutanan - Perikanan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku usaha (%) - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
4.1.1
Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang mandiri dan profesional;
- Usaha Mikro dan Kecil - Jumlah UKM Mandiri - Jumlah pertumbuhan UKM Mandiri
4.1.2
Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan daerah;
- Jumlah UKM non BPR/LKM UKM - Jumlah pertumbuhan UKM nonBPR/LKM - % Pertumbuhan UKM
0,2 25 10
100 125 35
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Diskoperindag
12916
17416 1300 100
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Diskoperindag
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Diskoperindag
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Diskoperindag
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
Pertanian
Diskoperindag
1,054367347
- Jumlah BPR/LKM aktif milik pemerintah
Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia KUKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM;
2.2.2
Berkembangnya agribisnis pertanian dan perikanan
Berkembangnya agribisnis pertanian dan perikanan
10
50
Kehutanan
- Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku - Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan - Cakupan usaha kayu rakyat (%) - Cakupan usaha non kayu (%) * Usah jamur tiram * Usaha lebah madu * Usaha bambu
4.1
OPD PENANGGUNGJAWAB
9
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- Cakupan legalitas usaha kehutanan (%)
Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal
BIDANG URUSAN
8
- Kerusakan Kawasan hutan
2.2.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
-
Persentase koperasi aktif Jumlah Koperasi se Kab. Bogor Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Tidak Aktif
- Cakupan pengendalian wabah penyakit ternak/ikan dan zoonosis - Rabies (dosis) - Anthrax (dosis) - Brucellosis (dosis) - SE (dosis) - AI (dosis)
67,55 1655 1118 537
69,44 1767 1227 540
40 40 40 40 40
40 40 40 40 40
NO
SASARAN
1
2
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5 - Aeromonas (dosis)
Mengembangkan sentra komoditas unggulan
40
111.266.638 47.705.680 12.051.422 5,36
134.177.923 53.929.083 13.567.384 6,25
0
2
100,24
100
100,93
100
88.810,51 23,97 224.056,00 2.750.463,60
121.731 29,46 262.035 3.347.611
- Sentra agribisnis perikanan (lokasi) - Produksi olahan produk perikanan (ton)
0 12.978
2 15.302
Menciptakan iklim investasi yang kondusif
- Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) - Pameran/expo
363,12
115,7221227
Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
- Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) - Jumlah PMA
423 141 178 80 17061,186
428 311 183 215 42061,186
10664,06 6397,126
28261,17 13800,016
- Cakupan pengendalian keamanan PAH/HPAH di Lokasi Usaha (lokasi) Produksi Daging (kg) Produksi Telur (kg) Produksi Susu (liter) Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kap/hr)
Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam;
Pengembangan dan pembinaan usaha pertambangan skala kecil dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan; Pengelolaan pertambangan mineral secara seimbang tanpa mengabaikan nilai konservasinya serta pengembangan kawasan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi;
2.4.2. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik
Meningkatkan ketersediaan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan;
2.5.1. Berkembangnya pariwisata andalan disertai dengan meningkatnya kunjungan wisata
Mengembangkan kawasan wisata andalan;
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
Pertanian
Disnakan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
Kelautan dan Perikanan
Disnakan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
Kelautan dan Perikanan
Disnakan
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
Penanaman Modal
BPT
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
Penanaman Modal
BPT
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral
Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral
- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral
Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral
- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas dan Panas Bumi;
Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral
Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral
Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral
Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral
Program Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan;
Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral
Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral
Program Mitigasi Bencana Geologi;
Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral
Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral
Dinas Energi dan Sumber Daya dan Mineral
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
Pariwisata
Disbudpar
- Reklamasi luas lahan bekas tambang - Cakupan penanganan pertambangan tanpa ijin
618,90 812,90 100
100
- Perubahan elevasi muka air tanah
≤ 15 ≤ 15
Program Konservasi Air Tanah;
- Perubahan elevasi muka air tanah
≤ 15 ≤ 15
Program Pendayagunaan Air Tanah;
- Jumlah kelompok pengguna energi baru dan energi terbarukan
- Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor
Peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan pasokan energi dan listrik yang bersumber dari potensi energi alternatif dan terbarukan, seperti potensi hidro, surya, angin, panas, bumi dan bio-energi lainnya;
-
Peningkatan daya tarik wisata, destinasi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang memiliki kearifan dan kekhasan lokal didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;
10
Disnakan
Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
Pemenuhan kebutuhan listrik dan cakupan pelayanan listrik pedesaan ke seluruh wilayah serta peningkatan pengelolaan utilitas umum berupa penerangan jalan umum yang merata dan efisien di setiap wilayah;
OPD PENANGGUNGJAWAB
9
Pertanian
- Jumlah PMDN
Peningkatan pengendalian pemanfatan sumber daya alam, reklamasi/rehabilitasi lahan bekas tambang, sekaligus pemulihan pasca tambang sesuai dengan zona peruntukan yang telah ditetapkan;
BIDANG URUSAN
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) - Nilai realisasi investasi PMA - Nilai realisasi investasi PMDN Mengembangkan upaya reklamasi pasca tambang;
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 8
40
Peningkatan daya saing komoditas unggulan;
- Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah) - Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah) - Produksi ikan konsumsi (ton) - Konsumsi ikan (kg/kap/th) - Produksi Ikan Hias (RE) - Produksi Benih Ikan (RE)
2.4.1. Meningkatnya pengendalian pemanfatan sumber daya alam dan berkurangnya kerusakan alam akibat penambangan
7 40
- Sentra agribisnis peternakan (lokasi)
Mengembangkan investasi sesuai dengan potensi sumber daya daerah
KONDISI AKHIR 6
40
-
2.3.1. Meningkatnya investasi dan laju pertumbuhan investasi
KONDISI AWAL
Peningkatan cakupan layanan PJU Rumah tangga pengguna listrik Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik - Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS
- Kunjungan wisata - Jumlah paket wisata - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berlaku - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
17
44
100
100
80,12 5.000 5.000 0,5 0,5 82,88 85,38
95,12
80
130
4.130.000 20
4.500.000
NO
SASARAN
1
2
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR 6
7
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
8
OPD PENANGGUNGJAWAB
9
10
konstan
Meningkatkan pelayanan kepada wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
2.6.1. Terwujudnya BUMD Pertambangan yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah
Mengembangkan tata kelola pertambangan yang berdaya saing
2.6.2. Terwujudnya BUMD Pariwisata yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah
Mengembangkan tata kelola pariwisata yang berdaya saing
2.6.3. Terwujudnya BUMD Pertanian yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah
Mengembangkan tata kelola pertanian yang berdaya saing
2.7.1. Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal
Memberdayakan industri kecil dan menengah;
Peningkatan pelayanan pariwisata dengan menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan aktivitas ekowisata yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat;
- Jumlah gedung kesenian - Rasio destinasi wisata berstandar nasional (%)
1 18
- Cakupan organisasi - Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional - Tingkat hunian hotel - Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata - Jumlah kerjasama pariwisata - Jenis, kelas, dan jumlah restoran - Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
17 90
- Pertumbuhan ekonomi (Bappeda) - Pembinaan BUMD - Jenis dan jumlah bank dan cabang (jumlah lembaga keuangan bank) - Jenis dan jumlah perusahaan asuransi & cabang (non bank) - Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita - Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita - Produktivitas total daerah - Tersusunnya rumusan kebijakan bidang perekonomian 5.1.1
Peningkatan fasilitasi dan dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah; Peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta pengembangan kemitraan diantara pelaku ekonomi
perdagangan dalam negeri dan ekspor
Mengembangkan pasar dalam
Pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang
negeri dan luar negeri
untuk pasar dalam dan luar negeri. Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa Pengawasan barang dan jasa yang beredar dan perindungan konsumen Pelayanan yang berkualitas bagi eksportir
Program Pengembangan Kemitraan;
Pariwisata
Disbudpar
Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi;
Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
Industri
Diskoperindag
1526276400
22 BUMD 9 BUMD
1 Rumusan 10 Rumusan Kebijakan Kebijakan
- Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan
23.264.924,54
30.480.770,00
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
Industri
Diskoperindag
7.211.711,08
21.268.534,00
Program Penataan Struktur Industri;
Industri
Diskoperindag
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
Industri
Diskoperindag
6.994.054,86
6.096.154,00
3,33% 1.800 86,37% 3.555 4.116
0,04
18.991.626,60
41.003.280,00
Program Perlindungan Konsumen dan
Perdagangan
Diskoperindag
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
Perdagangan
Diskoperindag
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
Perdagangan
Diskoperindag
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
Ketenagakerjaan
Dinsosnakertrans
Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
Ketenagakerjaan
Dinsosnakertrans
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
Ketenagakerjaan
Dinsosnakertrans
- Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri harga berlaku
- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku - Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan
Peningkatan profesionalisme tenaga kerja dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;
-
Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja
Peningkatan koordinasi tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah
- Pencari kerja yang ditempatkan - Rasio penduduk yang bekerja - Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya
Peningkatan penempatan tenaga kerja
Disbudpar
106.342.670,00
Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
Memperluas kesempatan kerja;
Pariwisata
63.192.527,95
- Ekspor bersih perdagangan - Jumlah SKA yang diterbitkan - Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal - Jumlah pedagang di pasar tradisional yang dibina - Jumlah Kenaikan Pedagang - Estimasi pedagang se Kab. Bogor 2.8.1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku
- (Diasumsikan 20% dari kontribusi sektor industri terhadap harga berlaku) - Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri harga konstan (Diasumsikan 20% dari kontribusi sektor industri terhadap harga berlaku) - Pertumbuhan Industri - Jumlah Industri se Kab. Bogor - Cakupan bina kelompok pengrajin - Jumlah pertumbuhan Pengerajin yang dibina - Jumlah Pengerajin Seluruhnya 2.7.2. Meningkatnya nilai dan volume
2,5 300 4
1
Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Rasio lulusan S1/S2/S3 Rasio ketergantungan Jumlah pencari kerja yang terampil
- Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun - Keselamatan dan perlindungan - Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan - Pemberian perlindungan hukum dan jamsostek
Pengamanan Perdagangan; 5.770.503,63
10.175.990,00
897.273.226,67 897.273.226,67 11.469
897.700.000,00 897.700.000,00 12.969
11.469
11.440
37 22.992
1.500
62,26 62,26 13,31 190,84 53,28 690 orang
2.880
29,8 89,69 1250 orang
600
110 kasus 30 orang
145
200 perusahaan
1.000
NO
SASARAN
1
2
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5 - Perlindungan pekerja anak - Perlindungan pekerja malam wanita - Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekeja - Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah - Terwujudnya sistem pengupahan yang memadai - Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit - Sertifikasi tenaga operator di perusahaan
2.8.2. Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi
3
Mendorong minat masyarakat untuk bertransmigrasi
Fasilitasi pengiriman transmigran
KONDISI AKHIR 6
7
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN
8
100 anak 60 perusahaan 570 perusahaan
400 300 2.250
0
0
1 dok
5
4 sidang 50 orang
20 125
OPD PENANGGUNGJAWAB
9
10
- Transmigran regional - Transmigran swakarsa - Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB
50 KK N/A N/A
125
Program Transmigrasi Regional;
Dinsosnakertrans
- Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning Regulation
100%
0%
Program Perencanaan Tata Ruang;
Tata Ruang
DTRP
34,45 41,70%
31,89 45,00%
Program Pemanfaatan Ruang;
Tata Ruang
DTRP
87,05 0,45 4,5 11,31 46,45
87 0,75 2 8 46,45
0,5 85,5
0,5 88
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
Tata Ruang
DTRP
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah;
Pertanahan
DTRP
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
Pertanahan
DTRP
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
Pekerjaan Umum
DBMP
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
Pekerjaan Umum
DBMP
Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong;
Pekerjaan Umum
DBMP
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
Pekerjaan Umum
DBMP
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
Pekerjaan Umum
DBMP
Meningkatkan integrasi, konektivitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
3.1.1. Meningkatnya perencanaan, kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang
Meningkatkan kinerja perencanaan ruang;
6.1.1
Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan ruang;
Meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang;
6.2.1
Peningkatan kuantitas dan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang;
- Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan - Cakupan luasan kawasan lindung Luas Wilayah ber HPL/HGB - Luas wilayah produktif - Luas wilayah industri - Luas wilayah kebanjiran - Luas wilayah kekeringan - Luas wilayah perkotaan - Ruang publik yang berubah peruntukannya - Ketaatan terhadap RTRW 3.1.2. Meningkatnya kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat
Meningkatkan sertifikasi tanah catur tertib pertanahan;
Peningkatan pelayanan sertifikasi tanah melalui prona/proda;
-
Luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Persentase penduduk yang memiliki lahan Up Dating Data Base Pertanahan Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan UtilitasPerumahan - Penelusuran Alas Hak Aset Pemda - Peta Bidang Tanah Aset Pemda - Pengukuran Peta Bidang Tanah Jalan Poros Tengah-Timur -
3.2.1
KONDISI AWAL
Meningkatnya infrastruktur jalan/ jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa
Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;
3.1.1
Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat;
Persentase penduduk yang memiliki lahan Kajian BUMD Pertanahan Proda APBD Kabupaten Bogor Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah Workshop Pertanahan
- Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik - Panjang jalan dilalui roda 4 - Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar - Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) - Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) - Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat - Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota - Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik - Panjang jalan dilalui roda 4 - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
0 0 0 3 Kecamatan 3 Kecamatan 2 Kecamatan 30 bidang
0 0 0
0 bidang 100 bidang 540 bidang Tanah 175 bidang 3 Kecamatan 12 Km
0 1 Dokumen 1000 116 0 40 orang
1000 100
76,27% 0,7627
84,22% 0,8422
0,00034 2,23%
0,00024 2,13%
0%
0%
31,38
34,65
39,09%
38,99%
0,849
0,937
76,27% 0,7627
84,22% 0,8422
0,00034
0,00024
0,7627
0,8422
NO
SASARAN
1
2
3.2.2. Meningkatnya infrastuktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas, pergerakan orang, barang dan jasa
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi;
Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang;
1.1.1
Peningkatan pelayanan perhubungan untuk mempercepat dan memperlancar pergerakan orang, barang dan jasa;
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, berupa terminal, fasilitas lalu lintas dan sarana perhubungan lainnya;
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5
- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
0,7627
0,8422
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
Pekerjaan Umum
DBMP
- Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
0,859
0,705
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis - Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6 0,859
9 0,705
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
Perhubungan
DLLAJ
- Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
6
9
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
Perhubungan
DLLAJ
52.633.046 0,002307 0,07% 0,00179 15.789.914
59.549.461 0,002375 0,07% 0,00112 17.864.838
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
Perhubungan
DLLAJ
558.450
586.937
Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Angkutan darat Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui demaga/ bandara/terminal pertahun Jumlah uji kir angkutan umum Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Realisasi Laik Jalan Kendaraan Integrasi Moda Angkutan Umum
18.987 50,45% 10 - 20 menit 10 - 20
19.956 15,08%
75.000 35.000 - 75.000 95,61% 96,89% 2 Koridor 1 9,14% 13.567 0,859
20,00% 14.167 0,705
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas;
Perhubungan
DLLAJ
4,434 55,57%
4,895 61,35%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
Pekerjaan Umum
DBMP
2,99%
2,89%
Program Pengendalian Banjir;
Pekerjaan Umum
DBMP
- Persentase Luas pemukiman yang tertata
17,99%
19,06%
Program Lingkungan Sehat Perumahan;
Perumahan
DTBP
- Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan - Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK - Persentase Luas pemukiman yang tertata - Lingkungan Permukiman Kumuh
0,0523
0,0632
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
Perumahan
DTBP
89,19 17,99 5,23%
53,56% 19,06 5,32%
64.250 0,18 98,46% 0,08827 55,00% 0,52%
164.250 0,233 99,62% 0,09015 35,00% 0,43%
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
Perumahan
DTBP
Program Pembinaan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi;
Perumahan
DTBP
- Rasio Jaringan irigasi - Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
- Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Peningkatan layanan jaringan irigasi melalui optimalisasi dalam penyediaan air irigasi bagi pertanian;
Peningkatan jumlah rumah layak huni dan berkurangnya permukiman kumuh;
Betonisasi jalan lingkungan Rasio rumah layak huni Rumah Layak Huni Rasio permukiman layak huni Lingkungan Pemukiman Lingkungan Permukiman Kumuh
- Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi
3.3.3. Meningkatnya pengelolaan sampahterpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kabupaten dan kawasan permukiman
10 DBMP
-
3.3.2. Meningkatnya pengelolaan air limbah domestik secara optimal
OPD PENANGGUNGJAWAB
9 Pekerjaan Umum
- Pemasangan Rambu-rambu - Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang - Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan
BIDANG URUSAN
8 Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan;
-
3.3.1. Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
0,8422
-
Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, pengendalian banjir dan daya rusak air serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air;
7
0,7627
-
Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
KONDISI AKHIR 6
- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
-
3.2.3. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air, waduk dan irigasi untuk mendukung terpeliharanya hutan konservasi, kawasan lindung, pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air
KONDISI AWAL
Peningkatan kinerja pengelolaan air limbah
Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan
Meningkatkan teknologi pengolahan dan cakupan layanan air limbah domestik;
Meningkatkan teknologi pengolahan dan cakupan layanan persampahan;
100 orang 100 orang
- Rumah tangga pengguna air bersih
41,97%
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
Pekerjaan Umum
DKP
- Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk - Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
23,52%
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
Pekerjaan Umum
DKP
- Persentase penanganan sampah
39,05% Program pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
Pekerjaan Umum
DKP
-
Cakupan pelayanan air limbah Jumlah pelayanan air limbah Rumah tangga ber-Sanitasi Persentase rumah tinggal bersanitasi
2,35%
5% 2.600
NO
SASARAN
1
2
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR 6
7
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
OPD PENANGGUNGJAWAB
BIDANG URUSAN
8
9
10
- Persentase penduduk berakses air minum - Jumlah tempat pemakaman umum satuan penduduk
24,49%
Program Pengelolaan Area Pemakaman;
Pekerjaan Umum
DKP
- Rasio titik reklame di lokasi strategis
40 Titik
Program Pengendalian dan Penataan Reklame;
Pekerjaan Umum
DKP
Program ………………..
Pekerjaan Umum
DKP
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
- Pencemaran Status Mutu Air
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA;
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
- Luasan lahan dan/ tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
Program Perlindungan dan Konservasi SDA;
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup;
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Polusi;
Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Program Pendidikan Anak Usia Dini;
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pendidikan
D i n a s P e n d i d i k a n
- Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman perkantoran dan Taman jalur 3.4.1. Meningkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan tanah
Meningkatnya pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup
Peningkatan cakupan pengawasan wajib AMDAL dan UKL/UPL;
3.4.2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL - Penegakan hukum lingkungan - Jumlah satgas pengelolaan Lingkungan Hidup - Pencemaran Status Mutu Air
- Jumlah usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis persyaratan Pengendalian pencemaran udara
32
64,57%
73%
57,14% 20
100% 40
100%
93%
100%
- Jumlah usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis persyaratan Pengendalian pencemaran udara
4
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan
4.1.1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan
1.1
1.2
4.1.2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
Fasilitasi penyelenggaraan PAUD melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana;
Fasilitasi pendidikan dasar
1.1.1
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana PAUD;
- APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Persentase guru TK/RA/PAUD PNF berkualifikasi S 1
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana
- Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A
dan menengah melalui
prasarana pendidikan dasar dan menengah dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal;
Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan
Peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
-
1.2.1
-
Penetapan Upah Minimim Guru Kabupaten Bogor 4.2.1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan partisipasi pendidikan masyarakat
Menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah dengan biaya yang terjangkau
4.2.2. Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan
Merumuskan strategi pembelajaran yang tepat dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan;
Penyelenggaraan pendidikan gratis dasar dan menengah dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 12 tahun pada tahun 2018;
3.1.1
Penerapan metodologi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
-
Angka kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B Angka melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/ Paket A Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/ Paket B Angka putus sekolah (APS) SD/MI/Paket A Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Rasio Guru SD-MI/Kelas SD-MI Rasio guru sekolah dasar/murid SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah dasar/penduduk usia pendidikan dasar 7 - 15 Rasio Ketersediaan SMP-MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun Rasio Rombel/Guru SD-MI Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik % Kepala Sekolah Berijasah S1 % Kepala Sekolah SMP-MTs Berijasah S1 % Pengawas Berijasah S1
31,1
43,6
99,81
100
99,99 99,38 108,71 95,43
100 100 109,71 100
99,02 85,53
100 100
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
938,84 943,39 DINAS PENDIDIKAN 1.026,19 1.027,19 0,379 0,954 380,61 370,54 39,86
0,05 0,5 386,65 380,7 34,94
31,04
29,54
0,85 57,05
1 67,05
63,98
73,98
NO
SASARAN
1
2
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5 - % SD-MI dengan 2 Guru S1 - % SMP-MTs dengan Jumlah Guru Bidang Studi (GBS) Sesuai Kebutuhan - % SMP-MTs yang Memiliki 70% Guru S1 - % SMP-MTs yang Memiliki Lab. IPA - Rasio guru sekolah dasar/murid SD/MI - Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SD/MI - Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SMP/MTs - Rasio Kelas SD-MI/Ruang Kelas SD-MI - Rasio Kelas SMP-MTs/Ruang Kelas SMP-MTs - Rasio Siswa SD-MI/Kelas SD-MI - Rasio Siswa SMP-MTs/Kelas SMP-MTs - Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) - Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik - Angka partisipasi murni (APM) SMA/MA/ paket C - Angka putus sekolah (APS) SMA/MA/Paket C - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/ Paket C - Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA/ penduduk usia sekolah 16-18 - Rasio guru sekolah SMA/SMK/MA per murid - Sekolah pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik - Angka Putus Sekolah (DO) SMA-SMK-MA - Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/Paket C - Angka Melanjutkan (AM) dari SMP-MTs ke SMA-SMK-MA - Angka melanjutkan(AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK - Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SMA/SMK/MA - Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/ SMK/MA/Paket C - Rasio Siswa SMA-MA-SMK/Kelas SMA-MA-SMK - Rasio Kelas SMA-MA-SMK/Ruang Kelas SMA-MA-SMK - % SMA-MA-SMK yang Memiliki Laboratorium IPA - % SMA-MA-SMK dengan Jumlah Guru Bidang Studi (GBS) sesuai Kebutuhan - % SMA-MA-SMK yang Memiliki 70% Guru S1 - % Kepala Sekolah SMA-MA-SMK Berijasah S1 - % Pengawas SMA-MA-SMK Beijasah S1 - RLS - Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR 6
7
Menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional;
4.3.2. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat
4.1.1
Meningkatkan akses masyarakat terhadap perpustakaan
Penyediaan layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara;
Pembangunan perpustakaan di setiap kecamatan
- Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tdk buta aksara) - Angka Melek Huruf
48,92
62,31
518,29 54,15
531,69 67,55
19,24
21,84
369,49 71,18
372,51 81,12
0,769 99,97 79,44
0,25 100 89,44
8,04
8,89
68,86
90,12
4.4.2. Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat
2.1
Meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan
Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT
- Pengunjung Perpustakaan - Jumlah Perpustakaan
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Penerapan pelayanan kesehatan gratis bagi kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan
- Prosentase Pengadaan Obat essensial
Meningkatkan kualitas perbaikan status gizi masyarakat;
28,21%
26,34%
0,68% 226
1,12% 223
100%
100%
- Pemanfaatan puskesmas
2.1.1
Peningkatan manajemen dan pelayanan status gizi masyarakat;
9
OPD PENANGGUNGJAWAB 10
Program Pendidikan Menengah;
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan;
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal;
PENDIDIKAN
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Pembinaan Perpustakaan
Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
Kesehatan
Dinas Kesehatan
DINAS PENDIDIKAN
97,1
- Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan - Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah
4.4.1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
95,35
BIDANG URUSAN
8
- Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 tahun - Angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun - Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 tahun 4.3.1. Meningkatnya angka melek huruf (AMH) masyarakat
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
65,24%
70,00%
- Cakupan Desa Siaga Aktif
50,23%
100%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
100%
Program Perbaikan Gizi
Kesehatan
Dinas Kesehatan
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
NO
SASARAN
1
2
4.5.1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui JAMPESEHAT
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
Mengembangkan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi
Penyelenggaraan JAMPESEHAT
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR 6
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7
perawatan - Rasio posyandu per satuan balita - Persentase balita gizi buruk
11,43% 0,02%
12,03% 0,02%
- Cakupan Rumah dengan bebas jentik
95,01%
95,00%
Program Pengembangan
3.1
Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat;
3.1.1
Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan swasta dalam bidang kesehatan;
-
77,22% 89,71% 70,13% 70,07%
79,72% 90,96% 72,63% 72,57%
Lingkungan Sehat;
4.6.1. Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan para medis.
1.2
Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;
1.2.1
Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan sesuai standar;
- Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA - Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD; - Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
4.6.2. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan
Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar;
- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk - Cakupan puskesmas - Cakupan pembantu puskesmas
92,08%
82%
100,00%
100,00%
95,1%
100,00%
1:9,718%
1:8,982
252,2% 30,18%
252,2% 32,49%
- Prosentase sarana kesehatan yang berijin
- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan - Cakupan kunjungan bayi - Angka kelangsungan hidup bayi
OPD PENANGGUNGJAWAB
9
10
Masyarakat;
4.4.3. Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat
Prosentase TTU yg memenuhi syarat Prosentase TPM yg memenuhi syarat Cakupan JAGA memenuhi syarat Cakupan SAB memenuhi syarat
BIDANG URUSAN
8
99,7%
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
Kesehatan
Dinas Kesehatan
86,11%
93,75%
94,76%
95%
- Angka usia harapan hidup
69,69%
71,7%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
Kesehatan
Dinas Kesehatan
- Rasio dokter per satuan penduduk - Rasio tenaga medis per satuan penduduk - Prosentase sarana kesehatan yang berijin
1:3,923 1:2,667
1:3,690 1:2,508
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
100,00%
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
Kesehatan
Dinas Kesehatan
1:232,353
1:178,526
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/RS Mata
Kesehatan
Dinas Kesehatan
100%
100%
Program Pengawasan Obat dan Pengendalian
Kesehatan
Dinas Kesehatan
69,94%
80%
RSUD Ciawi
70%
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
Kesehatan
64,52%
20 19
23 22
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
Kesehatan
RSUD Ciawi
100%
100%
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
Kesehatan
RSUD Ciawi
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
Kesehatan
RSUD Ciawi
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; - Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
- Cakupan pengawasan terhadap obat
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) - Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit
- Peningkatan layanan Spesialis - Peningkatan jumlah instalasi
-
Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
-
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional Rasio Perawat per Tempat Tidur
-
-
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)
1 : 35
1:4
1 : 0,95
1 : 1,3
69,94%
80%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Ciawi;
Kesehatan
RSUD Ciawi
69,94%
80%
Program Promosi Kesehatan dan
Kesehatan
RSUD Ciawi
Kesehatan
RSUD Cibinong
Pemberdayaan Mayarakat; - Cakupan tingkat hunian Rumah Sakit Bed Occupation Rate(BOR) 75% - 85 % - Rata-rata Lama Rawat Pasien LOS (6 -9 hari) - Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1
83,40
80
Program Pengadaan, Peningkatan
3,2 94,80
4,0 45
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah
NO
SASARAN
1
2
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5 tahun BTO (40 - 50 kali) - Interval hari tempat tidur tidak terpakai TOI (1-3 hari) - Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam untuk tiap 1000 penderita keluar NDR (tidak>25) - Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar - Ketersediaan Tempat Tidur Kelas III Rumah Sakit - Cakupan Pelayanan Kesehatan (BPJS - JAMPESEHAT)
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR 6
7
BIDANG URUSAN
8
0,64
1
24,04
24
45,45
44
51,50%
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
OPD PENANGGUNGJAWAB
9
10
Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
50 50000 org
- Peningkatan layanan Spesialis - Peningkatan jumlah instalasi
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
Kesehatan
RSUD Cibinong
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
Kesehatan
RSUD Cibinong
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Cibinong;
Kesehatan
RSUD Cibinong
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Kesehatan
RSUD Cibinong
- Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional ( Staf Medik Fungsional/ 5 spesialis Dasar/ Anak Sp. Dalam, Sp Bedah, Sp Kebidanan, Sp Anastesi) - Rasio Perawat per Tempat Tidur
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
Kesehatan
RSUD Cibinong
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
Kesehatan
RSUD Leuwiliang
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
Kesehatan
RSUD Leuwiliang
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
Kesehatan
RSUD Leuwiliang
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
Kesehatan
RSUD Leuwiliang
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Kesehatan
RSUD Leuwiliang
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
Kesehatan
RSUD Cileungsi
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
Kesehatan
RSUD Cileungsi
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
Kesehatan
RSUD Cileungsi
38,90%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
Kesehatan
RSUD Cileungsi
38,9%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Kesehatan
RSUD Cileungsi
- Terpenuhinya pelayanan spesialis dan sub spesialis (jenis) - 4 spesialis dasar - 4 spesialis penunjang - 8 spesialis lain - Rasio Perawat per Tempat Tidur
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) - Peningkatan layanan Spesialis - Peningkatan ketersediaan tempat tidur III Rumah Sakit
87,50%
100,00%
1 : 0,83
1:1
82,57
75%
14 76,00
17 77%
13
18
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
100
100%
- Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional - Rasio Perawat per Tempat Tidur
2:4
3:4
1:7
1:5
- Peningkatan jumlah instalasi
- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR) - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR)
- Peningkatan layanan Spesialis
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; - Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional - Rasio Perawat per Tempat Tidur - Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR)
38,90%
55%
100
NO
SASARAN
1
2
5
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR 6
7
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 8
BIDANG URUSAN
OPD PENANGGUNGJAWAB
9
10
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik
5.1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, dan aplikatif;
Meningkatkan peran serta Stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah;
1.1.1
Meningkatkan sumber daya perencanaan yang memadai
1.2.1
Meningkatkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
1.3.1
Peningkatan penyusunan perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, dan aplikatif;
- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 1 yang telah ditetapkan dengan PERDA - Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD 1 yang telah ditetapkan dengan PERDA - Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD 1 yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 100 - Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor 1 yang berkualitas dan tepat waktu - Persentase kesesuaian kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang dianggarkan
Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan;
Peningkatan ketersediaan data yang akurat, valid dan terpercaya serta sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah; Peningkatan penelitian dan pengembangan hasil-hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah; Peningkatan hasil evaluasi perencanaan daerah sebagai umpan balik perencanaan daerah
Perencanaan Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas
2
10
Program Perencanaan Sosial Budaya;
Perencanaan Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas
2
10
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA;
Perencanaan Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan 2 Pembangunan yang berkualitas
10
Program Perencanaan Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan
Perencanaan Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Bogor
40
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah
Perencanaan Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah
-
5.1.3. Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
Meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan
Meningkatkan efisiensi pengelolaan barang daerah; 5.1.4. Meningkatnya kualitas kebijakan daerah
Menata sistem hukum di daerah
15.1.1 Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
16.1.1 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
16.2.1 Peningkatan pengelolaan barang daerah, serta pendayagunaan aset daerah; Penyusunan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya
100
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
-
daerah;
5 100 5
10
-
Intensifikasi pendapatan asli
Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2
-
dalam membiayai pembangunan;
Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
1
- Tersusunnya dokumen perencanaan Bidang Ekonomi yang berkualitas
-
5.1.2. Meningkatnya kemampuan daerah
1
Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) Buku "Kabupaten Dalam Angka" Buku "PDRB Kabupaten" Nilai PDRB (Rp. Juta) - Berdasarkan Harga Berlaku - Berdasarkan Harga Konstan Laju Pertumbuhan ekonomi (%) Inflasi (%) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln) Pertumbuhan PDRB Laju inflasi provinsi Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia Pertumbuhan ekonomi Indeks Gini Indeks ketimpangan Williamson (Indeks ketimpangan regional) Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Kemiskinan
- Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah - Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
40
76,37 5 5
1 1
Program Pengembangan Data/Informasi;
Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6,21 3,5 - 5,5
639170,00 6,21 3,5 - 5,5 6,21
8,60
###############
##############
Program Peningkatan dan
Otonomi Daerah Dinas Pendapatan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah 10 pajak daerah 10 pajak daerah 15 retribusi daerah 16 retribusi daerah
- Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Otonomi Daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah
- Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah
Program Pengelolaan Barang Daerah;
Otonomi Daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah
- Tertib Penataan dan pendayagunaan Aset daerah
Program Penataan dan Pendayagunaan Aset;
Otonomi Daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah
Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah
Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah
- Tersusunnya rumusan Kebijakan bidang administrasi pemerintahan - Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa - Terbentuknya Daerah Otonom Baru
1 Rumusan Kebijakan 5 Rumusan Kebijakan Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah;
0 1 DOB
Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
NO
SASARAN
1
2
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5 - Jumlah perkara yang terselesaikan di dalam dan diluar peradilan (Perdata, TUN,Pidana, Hukum Lainnya)
5.1.5. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
Meningkatnya penataankelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yangjelas dan tidak tumpang tindih
Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan yang proporsional dan akuntabel
- Tersusunnya rumusan kebijakan Standar Harga Konstruksi dan Non Konstruksi Daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan fungsi legislatif
Peningkatan fasilitasi untuk kelancaran peran dan tugas legislatif;
KONDISI AKHIR 6
7
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 8
155 Perkara/Masalah 775 Perkara/Masalah Program Perlidungan Hukum Aparatur Pemerintah Daerah;
10 Dokumen 10 Dokumen
BIDANG URUSAN
OPD PENANGGUNGJAWAB
9
10
Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah
Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan;
Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah
- Tersusunnya rumusan kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
1 Rumusan 5 Rumusan Kebijakan Kebijakan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah
- Terciptanya dialog.audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan; - Terciptanya koordinasi antar pimpinan daerah
120 Kali 600 Kali
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah
11 Rumusan 55 Rumusan KebijakanProgram Penataan Kelembagaan Kebijakan dan Ketatalaksanaan;
Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah
- Tersusunnya rumusan kebijakan SKPD
5.1.6. Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD;
KONDISI AWAL
- Perda Inisiatif
8 Kali 40 Kali
1 1.315.723.000
11
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
Otonomi Daerah Sekretariat DPRD
10 22.275.204.907
70
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
Otonomi Daerah Sekretariat DPRD
100%
100%
Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Otonomi Daerah Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
0%
0%
% %
72,57 260,99
- Sosialisasi produk hukum DPRD - Produk Hukum yang diselesaikan oleh DPRD
5.1.7. Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE
Menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE
5.1.8. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
Mengembangkan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil;
5.1.9. Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
Penguatan kelembagaan LPSE
2.1.1 Peningkatan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan;
Pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;
- Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE - Persentase sanggah banding dari penyedia terhadap proses pelelangan - Kepemilikan KTP - Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk - Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK - Kepemilikan KK - Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk - Rasio bayi berakte kelahiran - Rasio pasangan berakte nikah - Ketersediaan database kependudukan skala propinsi
% %
369,39819
Kependudukan Dinas dan Kependudukan Catatan dan Capil Sipil
Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal;
Penanaman Modal
Badan Perijinan Terpadu
Program Penyiapan Potensi
Penanaman Modal
Badan Perijinan Terpadu
80,48 0,7257 0,062 1
- Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 1) Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (4 Perda) 2) Izin IMB/Mendirikan Bangunan (3 Perda) 3) Izin HO/Gangguan (1 Perda) 4) Izin SITU (1 Perda) 5) Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (2 Perda) 6) Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (2 Perda) 7) Izin IPR/Pemasangan Reklame (7 Perda) 8) Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (2 Perda) 9) Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (2 Perda) 10) Izin IUI/Usaha Industri (2 Perda) 11) Izin TDI/Tanda Daftar Industri (2 Perda) 12) Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (2 Perda) 13) Izin TDG (2 Perda) 14) Izin IPI/Perluasan Industri (2 Perda) 15) Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (2 Perda) 16) Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (2 Perda) 17) Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (2 Perda) 18) Izin IUPPABT (2 Perda) 19) Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah (2 Perda) 20) Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah (2 Perda) 21) Izin SIUP (2 Perda) 22) Izin IMTA (1 Perda) 23) Izin Salon Type C dan D (3 Perda) 24) Izin Usaha RPH (1 Perda) 25) Izin Usaha Peternakan (1 Perda) 26) Izin Usaha Perikanan (1 Perda) 27) Izin DAMIJA (3 Perda) 28) Izin DAMAJA (3 Perda) 29) Izin DAWASJA (3 Perda) - Rasio daya serap tenaga kerja
Program Penataan Administrasi Kependudukan;
333,7884625
NO
SASARAN
1
2
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR 6
81637 221
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7
BIDANG URUSAN
8
175572,7313 526
OPD PENANGGUNGJAWAB
9
10
Sumberdaya, Sarana dan Prasarana;
- Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adm pemerintah - Lama proses perijinan 1) Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (14 HARI KERJA) 2) Izin IMB/Mendirikan Bangunan (14 HARI KERJA) 3) Izin HO/Gangguan (12 HARI KERJA) 4) Izin SITU (3 HARI KERJA) 5) Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (12 HARI KERJA) 6) Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (12 HARI KERJA) 7) Izin IPR/Pemasangan Reklame (10 HARI KERJA) 8) Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (10 HARI KERJA) 9) Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (5 HARI KERJA) 10) Izin IUI/Usaha Industri (10 HARI KERJA) 11) Izin TDI/Tanda Daftar Industri (10 HARI KERJA) 12) Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (3 HARI KERJA) 13) Izin TDG (5 HARI KERJA) 14) Izin IPPI/Perluasan Industri (10 HARI KERJA) 15) Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (14 HARI KERJA ) 16) Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (14 HARI KERJA) 17) Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (12 HARI KERJA) 18) Izin IUPPABT (14 HARI KERJA ) 19) Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah (14 HARI KERJA) 20) Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah (14 HARI KERJA) 21) Izin SIUP ( 3 HARI KERJA ) 22) Izin IMTA (10 HARI KERJA ) 23) Izin Salon Type C dan D (14 HARI KERJA ) 24) Izin Usaha RPH (14 HARI KERJA ) 25) Izin Usaha Peternakan ( 14 HARI KERJA ) 26) Izin Usaha Perikanan( 14 HARI KERJA ) 27) Izin DAMIJA( 14 HARI KERJA ) 28) Izin DAMAJA( 14 HARI KERJA ) 29) Izin DAWASJA( 14 HARI KERJA )
Program Pelayanan Perijinan;
Penanaman Modal
Badan Perijinan Terpadu
- Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat - Penyelesaian izin lokasi
Program Pengembangan Pelayanan Perijinan;
Penanaman Modal
Badan Perijinan Terpadu
Program ……………………
Penanaman Modal
Badan Perijinan Terpadu
Program Peningkatan Kapasitas
Pemberdayaan Masayarakat Badan Pemberdayaan Masayarakat
Aparatur Pemerintahan Desa;
dan Desa
Program Penataan Administrasi
Pemberdayaan Badan Masayarakat Pemberdayaan Masayarakat
- Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 5.1.11 Meningkatnya kinerja pelayanan . kecamatan
5.1.12 Meningkatnya kinerja . penyelenggaraan pemerintahan desa;
Meningkatkan kapasitas
Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur
- Jumlah peningkatan kapasitas aparatur
kelembagaan dan aparatur kecamatan;
kecamatan
pemerintahan desa - Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengadaan kendaraan roda 2 dalam menunjang kapasitas aparatur pemdes
Meningkatkan kapasitas
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan
- Tertatanya administrasi pemerintahan desa
kelembagaan dan aparat penyelenggara pemerintahan desa;
partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan
- Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
Peningkatan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa
- Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan - Posyandu aktif - Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) - LPM Berprestasi - Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat - Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK - PKK aktif - Jumlah kader posyandu yang mendapatkan insentif
Pemberian bantuan infrastruktur perdesaan
- Meningkatnya lembaga ekonomi di perdesaan
1
2
263 orang 417 orang
21 desa
14 desa
1,38%
1,38%
100% 78,37
100,00% 96,75
6 Lembaga 100,00%
6 Lembaga 100,00%
112,47 100,00% 10.065 orang
112,47 100,00% 10.065 orang
134 Lembaga
184 Lembaga
Pemerintahan Desa;
dan Pemerintahan Desa
dan Desa dan Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
Pemberdayaan Badan Masayarakat Pemberdayaan Masayarakat dan Desa dan Pemerintahan Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;
Pemberdayaan Badan Masayarakat Pemberdayaan Masayarakat dan Desa dan Pemerintahan Desa
NO
SASARAN
1
2
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
INDIKATOR KINERJA OUTCOME
- Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Jumlah RT/RW yang mendapatkan insentif - Jumlah LSM - Meningkatnya jumlah kelompok usaha perempuan di perdesaan 5.1.13. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian;
Meningkatkan kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
14.1.1
Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD);
Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
14.2.1
Peningkatan kualitas aparat pengawasan;
KONDISI AWAL
5
- Laporan Hasil Pengawasan - Tindaklanjut Hasil Audit (%)
-
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan;
20.1.1 Peningkatan tertib pengelolaan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah; Peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi yang maju dan modern;
- Penataan Dokumen/arsip SKPD melalui Media Elektronik
- Meningkatnya umur teknis sarana prasarana kearsipan
- Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan 5.1.15. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bogor
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor
Penyusunan LPPD, LKPJ Akhir Tahun dan AMJ, dan LAKIP Kabupaten Bogor
5.1.16. Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat;
Meningkatkan kualitas pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat;
Perwujudan transparansi, komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan;
Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dengan dukungan sistem administrasi/manajemen pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang modern; Peningkatan hubungan yang kondusif antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam rangka penyebarluasan informasi (stakeholders) dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah, baik dengan media komunikasi t
- Website milik Pemerintah Daerah - Penyiaran Radio/TV Lokal yang masuk ke daerah - Wartel/Warnet - Jaringan Komunikasi - Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon - Sertifikasi ISO 9001.2.2008 - Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui : a. Media Baru (media center dan DSP) - Tersedianya Jaringan Internet/Intranet di seluruh Kecamatan - Media Baru LPSE b. Media Massa: - Media Massa Radio - Media Massa Televisi - Media Massa Majalah c. Media Luar Ruang d. Media Tradisional - Jumlah Objek Retribusi Pengendalian Menara Bersama
8
19818 orang
8 kelompok
8 kelompok
411 100%
490 100%
36 19
50 33
2 -
3 1
92,13%
98,72%
135.000 Berkas
403.200 Berkas
19.000 Boks
21.000 Boks
7 kegiatan
6 kegiatan
570.549.000 97.420.000 -
243
Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia
Peningkatan peran dan fungsi Korp Pegawai Negeri Sipil;
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
Otonomi Daerah
Inspektorat
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
Otonomi Daerah
Inspektorat
Kearsipan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
Kearsipan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;
Kearsipan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Program ………………………..
Kearsipan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi;
Komunikasi dan Dinas Informatika Komunikasi dan Informasi
42
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
Komunikasi dan Dinas Informatika Komunikasi dan Informasi
52
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;
Komunikasi dan Dinas Informatika Komunikasi dan Informasi
195.990.000 307.110.000 308.017.000 568.900.000 131.450.000 389.808.000
13250 13250 60 43 10 760
125.000.000
Otonomi Daerah Inspektorat
3
80
1.921.097.000
Pemberdayaan Badan Masayarakat Pemberdayaan Masayarakat dan Desa dan Pemerintahan Desa
0,18 0,01 48,88
243
- Surat Kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah - Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM
- Persentase kebutuhan pegawai melalui seleksi penerimaan Peningkatan kompetensi aparatur sesuai
10
Pemberdayaan Badan Masayarakat Pemberdayaan Masayarakat dan Desa dan Pemerintahan Desa
Komunikasi dan Dinas Informatika Komunikasi dan Informasi
472.133.000
1.010.916.000
- Rasio penyelesaian kasus indisipliner dan pemberian sanksi
OPD PENANGGUNGJAWAB
9
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
30
383.340.000
- Media Interpersonal
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan; Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- Kajian Kebutuhan Instalasi dan jaringan komunikasi data
5.1.16. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
BIDANG URUSAN
Desa;
Auditor P2UPD Struktural Calon Auditor Pelatihan
- Penerapan Pengelolaan arsip secara baku
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7
29,17% 19445 orang
- Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan - Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB 5.1.14. Tertibnya pengelolaan arsip dan tercapainya kemudahan untuk pelayanan kearsipan
KONDISI AKHIR 6
160
83,56% 2094 PNS
80 15000
17,65%
1750
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
Otonomi Badan Daerah Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai;
Otonomi Badan Daerah Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
NO
SASARAN
1
2
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4 tupoksinya melalui pendidikan dan pelatihan;
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5 - Pemrosesan kenaikan pangkat
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR 6
7
8
3506 SK
17500
99%
5450
5.3.1. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga;
Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama daerah;
5.4.1. Terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat
Peningkatan pelayanan kerjasama secara berkelanjutan;
10
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
Otonomi Badan Daerah Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
Program Pendidikan dan Pelatihan;
Otonomi Badan Daerah Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Otonomi Badan Daerah Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
- Terlaksananya peningkatan mental dan motivasi bagi PNS yang memasuk masa pensiun
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
Otonomi Daerah Sekretariat Korpri
- Penyelenggaraan HUT Korpri - Penyelenggaraan Rakercab Korpri
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Otonomi Daerah Sekretariat Korpri
- Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI yangkuat, profesional, membangun jiwa korps (korsa) KORPRI dan mensejahterakan anggota dan keluarganya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Otonomi Daerah Sekretariat Korpri
- Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI yang profesional
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Otonomi Daerah
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui diklat, bintek dan tugas belajar; Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dan kesejahteraan aparatur
OPD PENANGGUNGJAWAB
9
Otonomi Badan Daerah Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui diklat, bintek dan tugas belajar;
Menerapkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang berkeadilan
BIDANG URUSAN
Program Layanan Administrasi Kepegawaian;
- Persentase Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
5.2.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- Terciptanya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah, pihak ketiga dan luar negeri : perjanjian dan kesepakatan; - Jumlah Kerjasama/MoU dengan Daerah perbatasan dan Jabodetabekjur - Jumlah Kerjasama/MoU dengan Pemerintah Daerah di luar perbatasan dan Jabodetabekjur - Jumlah Kerjasama/MoU dengan Luar Negeri - Jumlah Kerjasama/MoU dengan Instansi Vertikal dan Swasta
92%
12706
162 Dokumen 215 Dokumen
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah dan pihak ketiga;
Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kestuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pendidikan Politik Masyarakat;
Kestuan Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
Kestuan Bangsa Kantordan Kesatuan Politik Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
Kestuan Bangsa Kantordan Kesatuan Politik Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
Kestuan BangsaSatuan dan Politik Polisi Pamong Praja Dalam Negeri
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
Kestuan BangsaSatuan dan Politik Polisi Pamong Praja Dalam Negeri
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Kestuan BangsaSatuan dan Politik Polisi Pamong Praja Dalam Negeri
40 Dokumen 30 Dokumen 15 Dokumen 30 Dokumen
1 Dokumen 5 Dokumen 106 Dokumen 150 Dokumen
Percepatan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat
5.5.1. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat
Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
Perbinaan persatuan dan kesatuan bangsa
5.5.2. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis
Meningkatkan peranpemerintah,masyarakat danpartai politik dalampembangunan kehidupan politik yang demokratis
Pembinaan kedewasaan berpolitik masyarakat;
5.5.3. Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban;
Meningkatkan penertiban gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat;
Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban;
- Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan/pembinaan/sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat
0,782507973 (400 Orang)
1000
21 Kegiatan 8 Kegiatan
25 10
- Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan /pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan
2,5812 (1080 Orang)
2720
- Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan - Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama
1,1413 (560 Orang)
1440
- Penegakan PERDA - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten - Cakupan patroli petugas Satpol PP - Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan
23,4 23,4
93,13 97,73
1460 18
7300 26
- Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk - Angka kriminalitas yang tertangani
0,39
0,89
3,70
7,44
- Angka kriminalitas - Jumlah demo
8,02 22
3,56 70,00
- Kegiatan pembinaan politik daerah - Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
NO
SASARAN
1
2
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
3
4
INDIKATOR KINERJA OUTCOME 5
KONDISI AWAL
KONDISI AKHIR 6
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7
8
BIDANG URUSAN
OPD PENANGGUNGJAWAB
9
Masyarakat - Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
8,55
25,64
- Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
0,09
0,26
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
Kestuan BangsaSatuan dan Politik Polisi Pamong Praja Dalam Negeri
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan;
Kestuan BangsaSatuan dan Politik Polisi Pamong Praja Dalam Negeri
10
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
URUSAN WAJIB
1
01
1
01 001 DINAS PENDIDIKAN
1
01
01 Program Pendidikan Anak Usia Dini;
1
01
02 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
PENDIDIKAN
638.271.484.700 - APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Persentase guru TK/RA/PAUD PNF berkualifikasi S 1
Sembilan Tahun;
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) - Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A - Angka putus sekolah (APS) SD/MI/Paket A
5,43%
9,01%
1.385.717.300
702.258.167.535 36,10
1.524.289.000
17,48%
768.452.179.604 38,60
1.676.717.900
19,55%
854.540.493.044 41,10
1.844.389.000
25,09%
936.747.152.932 43,60
2.028.827.900
28,11%
968.180.188.692 43,60
8,21 99,20 0,313
0,247
0,182
0,116
0,050
0,050
- Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A - Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B
99,81%
99,85
99,89
99,92
99,96
100,00
100,00
85,53%
88,42
91,31
94,21
97,10
100,00
100,00
- Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B - Angka kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B
0,954%
0,863
0,773
0,682
0,591
0,500
0,500
99,99%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
- Angka melanjutkan (AM) dari SD ke SMP/MTs - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
8,38 428.528.307.000
99,40
8,55 471.381.137.700
99,60
8,72 518.519.251.470
99,80
8,89 570.371.176.000
100,00
8,89 627.408.293.600
100,00
99,38% 108,71%
100,00 108,91
100,00 109,11
100,00 109,31
100,00 109,51
100,00 109,71
100,00 109,71
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
95,43%
96,34
97,93
98,17
99,09
100,00
100,00
- Rasio ketersediaan sekolah dasar/penduduk usia pendidikan dasar 7 - 15
39,86%
38,82
37,82
36,83
35,87
34,94
34,94
370,54%
373,54
376,04
378,04
379,59
380,70
380,70
370,54% 380,61%
373,54
376,04
378,04
379,59
380,70
380,70
381,82 1,50
383,03 1,16
384,24 1,12
385,45 1,08
386,65 1,04
386,65 1,04
1,44 1,10
1,14
1,12
1,10
1,10
1,09
1,09
64,83
66,71
70,06
78,71
87,56
94,51
94,51
84,58
87,71
89,92
93,75
96,57
99,65
99,65 98,22
92,90
93,99
92,13
94,93
96,38
98,22
- Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SD/MI - Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SMP/MTs
26,47
26,39
26,42
26,89
27,13
27,24
24,06
43,77
40,22
36,73
34,64
34,25
34,25
- Rasio Siswa SMP-MTs/Kelas SMP-MTs - Rasio Kelas SMP-MTs/Ruang Kelas SMP-MTs
23,25
47,89
50,16
48,67
48,33
47,66
47,66
2,69
0,99
0,98
1,00
1,00
1,00
1,00
- % SMP-MTs yang Memiliki Lab. IPA - % SMP-MTs dengan Jumlah Guru Bidang Studi (GBS) Sesuai Kebutuhan
40,31
45,11
50,25
60,37
70,18
80,48
80,48
70,37
72,16
74,31
80,99
87,48
93,94
93,94
- % SMP-MTs yang Memiliki 70% Guru S1 - % Kepala Sekolah SMP-MTs Berijasah S1 - Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik - Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A - Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B Rasio Ketersediaan SMP-MTs terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun Rasio Rombel/Guru SD-MI - Angka partisipasi murni (APM) SMA/MA/ paket C - Angka putus sekolah (APS) SMA/MA/Paket C
80,34
79,52
79,97
84,72
89,82
95,39
95,39
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
59,03
61,05
63,04
65,05
67,05
67,05
63,98
65,98
67,98
69,98
71,98
73,98
73,98
938,84%
939,75
940,66
941,57
941,48
943,39
943,39
1026,19%
1.026,39
1.026,59
1.026,79
1.026,99
1.027,19
1.027,19
31,04
30,76
30,47
30,17
29,86
29,54
0,85
0,88
0,91
0,94
0,97
1,00
48,92%
51,60
150.915.444.800
54,28
166.006.989.280
56,96
182.607.688.208
59,63
200.868.457.029
62,31
29,54 1,00 220.955.302.700
62,31
518,29%
520,97
523,65
526,33
529,01
531,69
531,69
- Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/Paket C - Angka melanjutkan(AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
99,97%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
79,44%
81,44
83,44
85,44
87,44
89,44
89,44
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C - Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA/penduduk usia sekolah 16-18
54,15%
56,83
59,51
62,19
64,87
67,55
67,55
19,24%
19,87
20,44
20,95
21,42
21,84
21,84
369,49%
373,31 29,64
375,25 37,53
375,62 37,71
374,64 37,90
372,51 38,09
372,51 38,09
- Rasio guru sekolah SMA/SMK/MA per murid - Rasio guru/murid per kelas rata-rata tingkat SMA/SMK/MA - Sekolah pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik - Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C
34,80 71,18%
627.408.293.600
27,24
100,00 57,05%
2.028.827.900
28,11%
8,04
- Rasio Guru SD-MI/Kelas SD-MI - % SD-MI dengan 2 Guru S1 - % Kepala Sekolah Berijasah S1 - % Pengawas Berijasah S1
03 Program Pendidikan Menengah;
33,60%
0,379%
- Rasio Siswa SD-MI/Kelas SD-MI - Rasio Kelas SD-MI/Ruang Kelas SD-MI
01
31,10%
99,02%
- Rasio guru sekolah dasar/murid SD/MI - Rasio guru SMP/MTs / murid SMP/MTs
1
TAHUN 2014
97,88%
73,18 98,31%
75,18 96,40%
77,09 96,70%
79,10 97,10%
81,12 97,99%
81,12 97,99%
- Rasio Siswa SMA-MA-SMK/Kelas SMA-MA-SMK - Rasio Kelas SMA-MA-SMK/Ruang Kelas SMA-MA-SMK
38,83
37,07
38,19
38,00
37,75
37,50
37,50
1,48
1,38
1,20
1,19
1,21
1,19
1,19
- % SMA-MA-SMK yang Memiliki Laboratorium IPA - % SMA-MA-SMK dengan Jumlah Guru Bidang Studi (GBS) sesuai Kebutuhan
41,10
48,76
54,15
64,64
77,75
77,75
77,75
70,41
72,28
75,35
81,31
88,33
92,89
92,89
- % SMA-MA-SMK yang Memiliki 70% Guru S1 - % Kepala Sekolah SMA-MA-SMK Berijasah S1
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00%
- % Pengawas SMA-MA-SMK Beijasah S1 Angka Putus Sekolah (DO) SMA-SMK-MA
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,769
0,665
0,561
0,457
0,353
0,250
0,250
220.955.302.700
- Angka melanjutkan(AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK 1
01
04 Program Pendidikan Non Formal;
- Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tdk buta aksara)
97,57
97,75
5.812.685.000
97,80
6.553.487.895
97,81
3.177.032.000
97,84
12.737.832.015
97,90
10.764.225.832
97,90
39.045.262.742
95,70
14.288.678.800
96,05
15.717.546.680
96,40
17.289.301.348
96,75
19.018.231.500
97,10
20.920.054.650
97,10
20.920.054.650
01
05 Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga
- Angka Melek Huruf - Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV a Guru/Tutor TK/RA/PAUD PNF
95,35
1
68,86% 5,43%
72,92 9,01%
37.340.651.800
77,48 17,48%
41.074.716.980
81,73 19,55%
45.182.188.678
85,95 25,09%
49.700.407.500
90,12 28,11%
54.670.448.250
90,12 28,11%
54.670.448.250
b Guru SD/MI
15,37%
24,74%
Kependidikan;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
34,48%
35,05%
37,23%
40,04%
40,04%
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
c Guru SMP/MTs d Guru SMA/MA/SMK 1
01
06 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
1
02
1
02 002 DINAS KESEHATAN
1
02
1
02 02
TAHUN 2015
55,00%
74,76%
80,86%
85,56%
TAHUN 2018
85,24%
90,10%
64,45% 1.085,05 792,93
828,29
834,37
836,52
840,64
840,64
- Angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun
332,89
342,23
360,84
362,54
365,45
367,08
367,08
1.101,18
- Prosentase Pengadaan Obat essensial - Pemanfaatan puskesmas - Cakupan Desa Siaga Aktif
100,00%
3.151.998.850
1.090,03
319.254.778.442
98,51%
90,10%
791,70
-
95,48%
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
78,73%
304.340.038.570
03 Program Promosi Kesehatan dan
TAHUN 2017
1.093,43
KESEHATAN 01 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
TAHUN 2016
- Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 tahun
- Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 tahun
Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1
76,36%
TAHUN 2014
-
1.083,52
357.390.810.310
98,28% -
1.081,54
393.129.891.341
98,28% -
1.081,54
432.442.880.475
3.151.998.850
502.409.650.187
100,00%
37.901.846.000
100,00%
41.692.030.600
100,00%
45.861.233.660
100,00%
50.447.357.026
100,00%
55.492.092.729
100,00%
55.492.092.729
N/A
60,00
23.319.247.570
62,93
10.152.676.342
63,43
17.378.498.000
63,93
19.116.347.800
65,00
21.027.982.580
65,00
90.994.752.292
65,24%
66,00%
16.682.855.000
67,00%
18.351.140.500
68,00%
20.186.254.550
69,00%
22.204.880.005
70,00%
24.425.368.006
70,00%
24.425.368.006
50,23%
60,00%
9.803.825.000
80,00%
10.784.207.500
85,00%
11.862.628.250
90,00%
13.048.891.075
100,00%
14.353.780.183
100,00%
14.353.780.183
4.587.826.000
100,00%
5.046.608.600
100,00%
5.551.269.460
100,00%
6.106.396.406
100,00%
6.717.036.047
100,00%
6.717.036.047
Pemberdayaan Masyarakat; 1
1
02
02
04 Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
05 Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
11,55%
11,67%
11,79%
11,91%
12,03%
12,03%
0,021%
0,019% 95,00%
0,018% 95,00%
0,017%
0,016%
0,016%
-
Cakupan Rumah dengan bebas jentik
95,01%
-
Prosentase TTU yg memenuhi syarat
77,22%
77,72%
78,22%
78,72%
79,22%
79,72%
79,72%
-
Prosentase TPM yg memenuhi syarat
89,71%
89,96%
90,21%
90,46%
90,71%
90,96%
90,96%
Cakupan JAGA memenuhi syarat
70,13%
70,63%
71,13%
71,63%
72,13%
72,63%
72,63%
Cakupan SAB memenuhi syarat
70,07%
70,57%
71,07%
71,57%
72,07%
72,57%
02
100,00%
11,43%
- Persentase balita gizi buruk
0,020% 95,00%
1
100,00%
- Rasio posyandu per satuan balita
06 Program Pencegahan dan Penanggulangan
- Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA - Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita Penyakit DBD;
Penyakit Menular;
- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 1
02
1
02
1
02
07 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
- Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
- Cakupan puskesmas
Pembantu dan Jaringannya;
- Cakupan pembantu puskesmas
08 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 09 Program Peningkatan Keselamatan Ibu
- Prosentase sarana kesehatan yang berijin - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
Melahirkan dan Anak;
415.410.000
100,00%
100,00%
95,1%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1:9,718% 252,2%
1:9,550 252,2%
30,18%
30,65% 100,00
18.880.000
99,7%
80%
1.405.109.000
86,11%
90,00%
61.218.283.830
1:9,111 252,2%
67.340.112.213
32,03%
0
100,00
0
100,00
0
80%
1.545.619.900
81,25%
1.700.181.890
81,25%
1.870.200.079
91,25%
1:8,982 252,2%
4.168.439.110
74.074.123.434
92,50%
82%
1:8,982
4.168.439.110
74.074.123.434
252,2%
32,49%
100,00 90,00%
82%
608.201.781
72,57%
100,00%
31,57%
3.789.490.100
95,00%
100,00% 1:9,247 252,2%
82%
608.201.781
100,00% 55.652.985.300
3.444.991.000
95,00%
82%
31,11%
82%
552.910.710
100,00%
1:9,394 252,2%
3.131.810.000
95,00%
92,08%
50.593.623.000
82%
502.646.100
100,00%
100,00
2.847.100.000
456.951.000
32,49%
100,00
0
82,5%
2.057.220.087
93,75%
100,00
0 2.057.220.087
93,75%
kompetensi kebidanan - Cakupan kunjungan bayi - Angka kelangsungan hidup bayi 1
02
10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; 11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
1
02
1
02
1
02
12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 13 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
1
02
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/RS Mata 14 Program Pengawasan Obat dan Pengendalian
1
02 003 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
94,76%
95%
95%
61,86
64,01
- Angka usia harapan hidup
69,69%
70,5%
13.900.000
- Rasio dokter per satuan penduduk
1:3,923
1:3,879
55.906.128.000
- Rasio tenaga medis per satuan penduduk
1:2,667 100,00
1:2,637 100,00
100%
100,00%
1:232,353
1:218,066
100%
100%
90.256.000
14.746.765.000
- Prosentase sarana kesehatan yang berijin - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; - Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
95%
66,04 70,9% 1:3,835
95%
71,09
71,09
16.819.000
71,5%
18.500.900
71,7%
20.350.990
71,7%
20.350.990
61.496.740.800
1:3,788
67.646.414.880
1:3,741
74.411.056.368
1:3,690
81.852.162.005
1:3,690
81.852.162.005
110.829.436.300
100,00%
121.912.379.930
100,00%
134.103.617.923
100,00%
147.513.979.715
100,00%
1:2,576
100,00 100,00%
95%
69,25
71,2%
1:2,606 100.754.033.000
95%
67,41 15.290.000
1:2,542
100,00
1:205,948
1:2,508
100,00
1:195,519
1:2,508
100,00
1:186,462
100,00
1:178,526
147.513.979.715
1:178,526
dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit
1
- Cakupan pengawasan terhadap obat
100%
99.281.600
72,00%
103.620.540.000
88.108.836.000
100%
193.119.117.200
109.209.760
100%
150.494.119.068 75%
40.758.725.120
120.130.736
100%
165.179.407.783 78%
32.583.091.388
132.143.810
100%
132.143.810
80%
228.439.289.854
198.723.837.687 80%
36.730.168.346
795.625.317.739
-
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)
69,94%
70,00%
-
Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit
64,52%
65
66,00%
67%
68%
70%
70%
-
Peningkatan layanan Spesialis
20
20
21
23
23
23
23
-
Peningkatan jumlah instalasi
19
20
22
22
22
22
22
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit 1
02
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; 02 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
1
02
1
02
03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 04 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; -
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional
1 : 35
1:4
1:4
1:4
1:4
1:4
1:4
-
Rasio Perawat per Tempat Tidur
1 : 0,95
1:1
1 : 1,1
1 : 1,1
1 : 1,2
1 : 1,3
1 : 1,3
1
02
05 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
-
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)
69,94%
70,00%
73.212.071.000
72,00%
89.248.577.200
75%
109.435.393.948
78%
132.296.316.395
80%
161.643.669.341
80%
565.836.027.885
1
02
BLUD RSUD Ciawi; 06 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
-
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)
69,94%
70,00%
150.000.000
72,00%
250.000.000
75%
300.000.000
78%
300.000.000
80%
350.000.000
80%
1.350.000.000
-
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)
83,40
75
-
Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit
38,00%
38,00%
Mayarakat; 1 1
02 004 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBINONG 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
21.753.354.499 15.883.668.000
93.893.101.774 76
78.825.570.000
55.574.000.000 77
26.250.000.000
92.365.000.000 78
42.015.000.000
71.405.000.000 80
19.030.000.000
334.990.456.273 80
182.004.238.000
dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
38,00%
38,00%
50,00%
50,00%
50,00%
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rata-rata Lama Rawat Pasien LOS (6 -9 hari) Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun BTO (40 - 50 kali) Interval hari tempat tidur tidak terpakai TOI (1-3 hari) Rata-rata angka kematian setelah rawat 48 jam untuk tiap 1000 penderita
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD RUPIAH 16
3,2
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
94,80
65
60
55
50
45
45
0,64
1
1
1
1
1
1
24,04
24
24
24
24
24
24
keluar NDR (tidak>25) Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar Ketersediaan Tempat Tidur Kelas III Rumah Sakit
45,45 51,50%
Cakupan Pelayanan Kesehatan
44
44
44
44
44
44
46
46
48
48
50
50
40000 orang
42000 orang
45000 orang
48000 orang
50000 orang
50000 orang
(BPJS - JAMPESEHAT) 1
02
02 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /
Peningkatan layanan Spesialis 4 spesialis dasar
Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
-
4 spesialis penunjang
16
16
87,50%
87,50%
740.241.283
16
1.059.750.425
87,50%
16
-
89,00%
18
-
90,00%
19
-
100,00%
19
1.799.991.708
100,00%
8 spesialis lain
1
02 02
03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 04 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 1
02
BLUD RSUD Cibinong; 05 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Peningkatan jumlah instalasi
12
12
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
100,00
100,00
-
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)
80,25%
82,41%
-
82,57%
-
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)
80,25%
82,41%
-
82,57%
-
12 4.882.010.066
100,00
13 302.991.500
14
15
15
100,00
0
100,00
0
100,00
0
100,00
5.185.001.566
-
82,00%
29.000.000.000
82,00%
50.000.000.000
83,00%
52.000.000.000
83,00%
131.000.000.000
-
82,00%
49.000.000
82,00%
75.000.000
83,00%
75.000.000
83,00%
199.000.000
1:2,8
275.000.000
1 : 3,8
275.000.000
1:4
300.000.000
1:4
14.802.224.999
Masyarakat; 1
02
06 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional - Rasio Perawat per Tempat Tidur
1 1
02 005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
1
02
1 : 3,2
1 : 3,2
1 : 0,83
1:1
247.435.150
1 : 2,8
13.704.789.849
1:1 33.932.414.000,00 26.301.725.000
1:1 35.040.897.853,33
75,0%
23.022.085.083
1:1 41.311.431.016
75,0%
28.263.694.246
1:1 50.364.240.942
75,0%
34.769.914.787
1:1 57.805.326.950
-
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR)
82,57
75%
75,0%
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; 02 Program Pemeliharaan Sarana dan
-
Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit
76,00
75%
75%
75%
75%
75%
-
Peningkatan layanan Spesialis
14
14
15
16
17
17
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /
-
Peningkatan jumlah instalasi
13
15
100
100% 2:4
39.394.633.910
218.454.310.762 75%
151.752.053.027
dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit
1
02
1
02
Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; 03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 04 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
1
02
05 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
598.596.000
17
731.528.000
100%
18 100%
-
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional
2:4
-
Rasio Perawat per Tempat Tidur
1:7
1:6
-
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR)
N/A
N/A
-
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR)
38,90%
45,00%
16.409.932.000
50,00%
39.691.918.400
55,00%
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; 02 Program Pemeliharaan Sarana dan
-
Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit
55%
65%
394.000.000
75%
472.800.000
90%
-
Peningkatan layanan Spesialis
14
14
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /
-
Peningkatan jumlah instalasi
13
15
7.032.093.000
2:4
11.287.284.770
1:6 -
51,46
929.121.000
2:4 55,00
1.191.375.000
100% 12.118.615.770
3:4
18
3:4
65,00
60.000.000
23.630.302.080
60,00%
567.360.000
105%
18
4.807.257.500
100% 16.988.055.540
3:4
75,00
66.000.000
75,00
28.356.362.496
65,00%
34.027.634.995
680.000.000
120%
1:5 -
17 1.356.637.500
100% 14.342.951.155
1:6 -
18
77%
1:5
61.769.000.235
1:5 126.000.000
Masyarakat; 1 1
02 005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI 02 01 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
20.946.684.000,00
45.149.233.600,00
30.230.367.720
36.352.039.064
43.550.432.776
4.807.257.500
dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit 1
02
15 598.596.000
17
16 731.528.000
18
17 929.121.000
18
816.998.400
17 1.191.375.000
18
17 1.356.637.500
18
4.807.257.500
Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; 1
02
1
02
1
02
03 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 04 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; 05 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
- Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
100
100
-
100
-
100
-
100
-
100
-
38,90%
45%
3.394.156.000
50%
4.072.987.200
55%
4.887.584.640
60%
5.865.101.568
65%
7.038.121.881
38,9%
45,0%
150.000.000
50%
180.000.000
55%
216.000.000
60%
259.200.000
65%
311.040.000
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL
64,57%
65%
Penegakan hukum lingkungan
57,14%
20%
-
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional
-
Rasio Perawat per Tempat Tidur
-
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/Bed Occupancy Ratio (BOR)
-
Masyarakat;
1
03
1
03 006 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1
03
LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3.882.964.000
Jumlah satgas pengelolaan Lingkungan Hidup 1 1
03 03
02 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA; 03 Program Perlindungan dan Konservasi SDA;
-
Pencemaran Status Mutu Air
-
Pencemaran Status Mutu Air
-
Luasan lahan dan/ tanah untuk produksi biomassa yang
4.216.520.400
4.463.386.440
6.512.725.000
8.452.997.500
11.408.060.800
291.964.000
67%
321.160.400
69%
353.276.440
71%
388.604.000
73%
427.464.400
73%
427.464.400
1.186.500.000
40%
1.305.150.000
60%
1.435.665.000
80%
1.579.231.500
100%
1.737.154.650
100%
1.737.154.650
20
40
600.000.000
40
660.000.000
40
726.000.000
40
798.600.000
40
878.460.000
40
878.460.000
100%
85%
1.017.500.000
87%
1.119.250.000
89%
1.231.175.000
91%
1.354.292.500
93%
1.489.721.750
93%
1.489.721.750
10
36,73
47,84
305.422.000
60
220.000.000
80
900.000.000
100
1.000.000.000
100
2.425.422.000
10
36,73
500.000.000
47,84
189.838.000
60
150.000.000
80
1.110.000.000
100
2.500.000.000
100
4.449.838.000
100%
85%
287.000.000
87%
315.700.000
89%
347.270.000
91%
381.997.000
93%
420.196.700
-
telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya 1
03
04 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
-
1
03
Informasi SDA dan Lingkungan Hidup; 05 Program Pengendalian Polusi;
-
1
04
Luasan lahan dan/ tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya Jumlah usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis persyaratan Pengendalian pencemaran udara
PEKERJAAN UMUM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
1
04 007 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
1
04
01 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TAHUN 2014
TAHUN 2015
691.444.033.000 -
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik
-
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
-
Panjang jalan dilalui roda 4
-
Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah
76,27%
77,80%
447.301.591.000
79,36%
TAHUN 2016
705.272.916.000 456.247.623.000
80,95%
TAHUN 2017
719.378.377.000 465.372.576.000,00
82,57%
TAHUN 2018
733.765.948.000 474.680.028.000
84,22%
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
748.441.268.000 484.173.629.000
RUPIAH 16
84,22%
0,7627
0,7780
0,7936
0,8095
0,8257
0,8422
0,8422
0,00034
0,00032
0,00030
0,00028
0,00026
0,00024
0,00024
2,23%
2,21%
2,19%
2,17%
2,15%
2,13%
2,13%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3.598.302.542.000 2.327.775.447.000
liar -
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)
1
04
02 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
-
Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan
31,38
32,01
39,09%
39,07%
0,849
0,866
4.735.343.000
77,80%
131.282.319.000
2.222.230.000
32,65
2.266.675.000
33,30
2.312.009.000,00
33,97
2.358.250.000
34,65
2.405.415.000
34,65
11.564.579.000
drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) -
Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan
-
39,05%
-
39,03%
39,01%
38,99%
38,99%
aliran tidak tersumbat 1
04
03 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
-
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran
0,883
4.830.050.000
79,36%
133.907.966.000
0,901
4.926.651.000,00
80,95%
136.586.126.000,00
0,919
5.025.185.000
82,57%
139.317.849.000
0,937
5.125.689.000
84,22%
142.104.206.000
0,937
24.642.918.000
84,22%
683.198.466.000
sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota 1
04
04 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan;
-
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik
-
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
-
Panjang jalan dilalui roda 4
76,27% 0,7627
0,7780
0,7936
0,8095
0,8257
0,8422
0,8422
0,00034
0,00032
0,00030
0,00028
0,00026
0,00024
0,00024
1
04
05 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
-
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
0,7627
0,7780
0,7936
0,8095
0,8257
0,8422
0,8422
1
04
06 Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan
-
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
0,7627
0,7780
0,7936
0,8095
0,8257
0,8422
0,8422
dan Jembatan; 1
04
07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
-
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
1
04
08 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
-
Rasio Jaringan irigasi
-
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
-
Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 1
04
1
04 008 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
1
04
1
04
1
04
09 Program Pengendalian Banjir;
01 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 02 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
03 Program pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
1
04 04
04 Program Pengelolaan Area Pemakaman; 05 Program Pengendalian dan Penataan Reklame;
1
05
1
05 009 DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
1
05
1
05
1
05
0,7780 4,523 56,68% 2,97%
93.305.788.000
0,7936 4,613
12.596.762.000
57,81% 2,95%
822.000.000
95.171.904.000
0,8095 4,705
12.848.698.000
58,97% 2,93%
1.191.365.000
97.075.343.000,00
0,8257 4,799
13.105.672.000,00
60,15% 2,91%
450.920.000
99.016.850.000
0,8422 4,895
13.367.786.000
61,35% 2,89%
1.100.000.000
100.997.187.000
0,8422 4,895
485.567.072.000
13.635.142.000
61,35% 2,89%
65.554.060.000
1.200.000.000
4.764.285.000
-
Rumah tangga pengguna air bersih
41,97%
69,01%
80,38%
91,36%
101,37%
110,72%
-
Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk
-
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Persentase penanganan sampah
23,52% 2,35% 39,05%
37,78% 7,78% 17,63%
39,18% 9,18% 18,28%
40,62% 10,62% 18,95%
41,81% 11,81% 19,51%
42,90% 12,90% 20,02%
-
Jumlah pelayanan air limbah
2600
-
Rumah tangga ber-Sanitasi
N/A
2700 N/A
2800 0,10
2900 0,21
3000 0,33
3100 41,23%
41,23%
-
Persentase rumah tinggal bersanitasi
N/A
N/A
10,28
21,50
0,33
41,23%
41,23%
-
Persentase penduduk berakses air minum
45,70%
43,92%
44,24%
43,30%
42,58%
41,97%
41,97%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Cakupan pelayanan air limbah 1
0,7627 4,434 55,57% 2,99%
-
Luas tempat pemakaman umum satuan penduduk
-
Jumlah tempat pemakaman umum satuan penduduk
-
Rasio titik reklame di lokasi strategis
0,26
450.920.000
0,25
1.100.000.000
0,28 22,00%
21,36%
20,18%
20,20%
19,61%
822.000.000
0,27
1.191.365.000
0,30 24,49%
0,24
40 Titik
45
50
55
60
65
Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman perkantoran dan Taman jalur
32 lokasi
34
36
38
40
42
-
Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning Regulation
100,00%
0,00%
-
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan
-
Cakupan luasan kawasan lindung Luas Wilayah ber HPL/HGB
-
Luas wilayah kebanjiran
-
Luas wilayah kekeringan
-
Luas wilayah perkotaan
46,45
-
Ruang publik yang berubah peruntukannya
-
Ketaatan terhadap RTRW
-
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah
1.200.000.000
0,24
4.764.285.000
TATA RUANG 01 Program Perencanaan Tata Ruang; 02 Program Pemanfaatan Ruang;
03 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
1
06
1
06 010 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1
06
1.172.044.000
1.289.248.400 0,00%
-
1.418.173.240 0,00%
-
16.280.000.000 0,00%
-
18.800.000.000 0,00%
-
7.155.445.824 0,00%
-
34,45
29,64
330.000.000
27,41
363.000.000
27,14
399.300.000
28,31
439.230.000
31,89
483.153.000
31,89
2.014.683.000
41,70%
42,50%
100.000.000
43,00%
110.000.000
43,50%
121.000.000
44,00%
133.100.000
44,50%
146.410.000
45,00%
610.510.000
Luas wilayah produktif
87,05
87,00
130.000.000
87,00
143.000.000
87,00
157.300.000
87,00
173.030.000
87,00
190.333.000
87,00
793.663.000
Luas wilayah industri
0,45
0,50
100.000.000
0,55
110.000.000
0,60
121.000.000
0,65
133.100.000
0,70
146.410.000
0,75
610.510.000
4,50
4,00
75.000.000
3,50
82.500.000
3,00
90.750.000
2,50
99.825.000
2,00
109.807.500
2,00
457.882.500
11,31
10,50
75.000.000
10,00
82.500.000
9,50
90.750.000
9,00
99.825.000
8,00
109.807.500
8,00
457.882.500
46,45
100.000.000
46,45
110.000.000
46,45
121.000.000
46,45
133.100.000
46,45
146.410.000
46,45
610.510.000
0,50
0,50
64.351.000
0,50
70.786.100
0,50
77.864.710
0,50
85.651.181
0,50
94.216.299
0,50
392.869.290
85,50
86,00
197.693.000,00
86,50
217.462.300
87,00
239.208.530
87,50
263.129.383
88,00
289.442.321
88,00
1.206.935.534
1
1
1
10.679.429.200
1
11.747.372.120
1
12.922.109.332
1
14.214.320.265
1
14.214.320.265
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1
1
1
1
1
1
5
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
-
16.693.404.000 9.708.572.000
18.362.744.400
20.199.018.840
22.218.920.724
24.440.812.796
25.463.462.050
ditetapkan dengan PERDA -
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
-
Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
-
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu 85
Persentase kesesuaian kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan
90
95
100
100
100
yang dianggarkan 1
06
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
2
2
2.320.879.000
2
2.552.966.900
2
2.808.263.590
2
3.089.089.949
2
3.397.998.944
10
3.737.798.838
06
-
Tersedianya dokumen perencanaan kesejahteraan rakyat dan sosial
2
2
913.685.000
2
1.005.053.500
2
1.105.558.850
2
1.216.114.735
2
1.337.726.209
10
1.471.498.829
1
06
02 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 03 Program Perencanaan Sosial Budaya; 04 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA;
-
1
-
Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA
2
2
3.750.268.000
2
4.125.294.800
2
4.537.824.280
2
4.991.606.708
2
5.490.767.379
10
6.039.844.117
1
06
05 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pendanaan
-
Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan pendanaan
2
2
0
2
40
40
223.261.000
40
Pembangunan
- Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab.
Perencanaan Pembangunan daerah 07
1
07 011 DINAS TATA BANGUNAN DAN PERMUKIMAN
1
07
1
07
Cepat Tumbuh;
1
1
07
07
03 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
04 Program Pembinaan dan Peningkatan
2
10
245.587.100
40
270.145.810
40
297.160.391
40
326.876.430
40
359.564.073
1,11%
5.653.403.000 5.879.327.000
35,00%
12.821.238.000
0,0632
6.604.247.000
Bogor
PERUMAHAN 01 Program Lingkungan Sehat Perumahan; 02 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
2
pembangunan
06 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1
2
11.921.351.000
-
Rumah tangga bersanitasi Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan Lingkungan Pemukiman Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK Persentase Luas pemukiman yang tertata Lingkungan Permukiman Kumuh Betonisasi jalan lingkungan Rasio rumah layak huni Rumah Layak Huni Rasio permukiman layak huni Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi
-
Jumlah Organisasi Kepemudaan
15.066.205.000
16.364.534.000
19.959.117.000
23.106.353.000
30.958.215.000
1,01%
1,05%
250.000.000 564.765.000
1,08%
975.153.000 1.318.479.000
1,09%
578.250.000 1.097.825.000
1,10%
1.750.000.000 1.317.390.000
1,11%
2.100.000.000 1.580.868.000
55,00%
52,50%
7.330.586.000
47,50%
8.430.173.000
42,50%
9.694.699.000
37,50%
11.148.903.000
35,00%
12.821.238.000
0,0523
0,0545
3.776.000.000
0,0555
4.342.400.000
0,0587
4.993.760.000
0,0612
5.742.824.000
0,0632
6.604.247.000
89,19
85,34
89,92
88,97
90,06
90,45
53,56%
17,99
17,99
18,26
18,52
18,79
19,06
19,06
5,23%
5,32%
5,32%
5,32%
5,32%
5,32%
5,32%
64.250
84.250
104.250
124.250
144.250
164.250
164.250
0,18
0,230
0,231
0,232
0,233
0,233
98,46%
98,59%
98,85%
99,36%
99,62%
99,62%
99,10%
0,08827
0,08865
100 orang
100 orang
0,08902
63
60
1.272.417.000
62
1.399.658.000
63
1.539.623.000
65
1.693.585.000
67
1.862.943.000
67
7.768.226.000
15
2.438.470.000
16
2.682.317.000
17
2.950.548.000
18
3.245.602.000
19
3.570.162.000
19
14.887.099.000
60
1.367.180.000
63
1.503.898.000
65
1.654.287.000
68
1.819.715.000
70
2.001.686.000
70
8.346.766.000
12
15.376.963.000
13
16.914.659.000
14
18.606.124.000,0
15
20.466.736.000
16
22.513.409.000
16
93.877.891.000
2
150.311.996.000
2
180.374.395.000
2
216.449.274.000
2
130.001.000.000
2
150.500.000.000
16
827.636.665.000
1
1
1
492.943.000
0,08940 -
0,08977 -
100 orang
0,09015 520.000.000
100 orang
0,09015 624.000.000
100 orang
1.636.943.000
Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi; 1
08
1
08 012 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1
08
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 01 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
170.767.026.000
202.874.927.000
241.199.856.000
157.226.638.000
180.448.200.000
952.516.647.000
1.035.847.000
Pemuda; 1
08
02 Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan;
-
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
1
08
03 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
-
Jumlah Organisasi Olahraga (Klub Olahraga)
16 2.001.503.000 84 317.362.000
Olahraga; 1
08
04 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
-
Jumlah Kegiatan Olahraga
1
08
05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
-
Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta atau dengan kata lain milik Pemerintah)
-
Jumlah Lapangan Olahraga
17 9.804.526.000
1 1 1
09 09
01 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
3
1
363,12
-58,66
10,00
10,50
11,00
11,50
115,72
1
2
4
1
4
4
16
02 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
5.360.266.840 -
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
-
Pameran/expo
-
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) - Jumlah PMA
Investasi;
1
1
8
-
03 Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal;
463
352.109.200
6.275.875.000
556
500.000.000
6.857.462.000
667
636.903.000
7.490.307.500
800
783.664.000
31.087.162.890
375
417
423 prshn
1
1
1
1
1
519 428
141 proyek
30
32
34
36
38
311
1
1
1
1
1
183
80 proyek
25
26
27
28
29
215
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Rp. 17.061,19 M
4.000,00
4.500,00
5.000,00
5.500,00
6.000,00
42.061,19
- Nilai realisasi investasi PMA
Rp. 10.664,06 M
2.800,00
3.180,00
3.541,40
3.880,95
4.194,76
28.261,17
Rp. 6.397,13 M
1.200,00
1.320,00
1.458,60
1.619,05
1.805,24
13.800,02
- Nilai realisasi investasi PMDN 09
652.497.640
5.103.251.550
178 prshn
- Jumlah PMDN
1
252.936.496.000
09
PENANAMAN MODAL 09 013 BADAN PERIJINAN TERPADU
1
6
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
1
1
1
1. Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (4 Perda)
N/A
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
2. Izin IMB/Mendirikan Bangunan (3 Perda)
N/A
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
3. Izin HO/Gangguan (1 Perda)
N/A
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
4. Izin SITU (1 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
5. Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
6. Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (2 Perda)
N/A
7 PERDA
7 PERDA
7 PERDA
8 PERDA
8 PERDA
8 PERDA
7. Izin IPR/Pemasangan Reklame (7 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
8. Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
9. Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
-
-
-
2.925.173.840
2
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
1
09
04 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
09
09
05 Program Pelayanan Perijinan;
06 Program Pengembangan Pelayanan Perijinan;
1
10
1
10 014 DINAS KOPERASI UKM INDUSTRI & PERDAGANGAN
1
10
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
11. Izin TDI/Tanda Daftar Industri (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
12. Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (2 Perda)
N/A
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
13. Izin TDG (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
14. Izin IPI/Perluasan Industri (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
15. Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
16. Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
17. Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
18. Izin IUPPABT (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
19. Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
20. Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah (2 Perda)
N/A
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
2 PERDA
21. Izin SIUP (2 Perda)
N/A
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
22. Izin IMTA (1 Perda)
N/A
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
23. Izin Salon Type C dan D (3 Perda)
N/A
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
24. Izin Usaha RPH (1 Perda)
N/A
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
25. Izin Usaha Peternakan (1 Perda)
N/A
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
1 PERDA
26. Izin Usaha Perikanan (1 Perda)
N/A
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
27. Izin DAMIJA (3 Perda)
N/A
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
28. Izin DAMAJA (3 Perda)
N/A
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
29. Izin DAWASJA (3 Perda)
N/A
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
3 PERDA
-
369
309
324
340
357
375
334
81637
17000
17850
18743
19680
20664
175573
Rasio daya serap tenaga kerja
221
55
-
Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adm pemerintah
1 website
1 website
714.382.500
1 website
606.569.350
1 website
275.000.000
1 website
316.250.000
1 website
363.687.500
1 website
2.275.889.350
-
Jenis Perijinan
N/A
21
3.993.386.700
29
4.144.573.000
37
4.685.520.000
50
4.966.651.000
60
5.264.650.000
60
23.054.780.700
-
58
61
64
67
526
Lama proses perijinan
N/A
1. Izin IPPT/Peruntukan Penggunaan Tanah (14 HARI KERJA)
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
2. Izin IMB/Mendirikan Bangunan (14 HARI KERJA)
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
3. Izin HO/Gangguan (12 HARI KERJA)
N/A
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
11 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
4. Izin SITU (3 HARI KERJA)
N/A
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
5. Izin IUK/Usaha Kepariwisataan (12 HARI KERJA)
N/A
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
6. Izin IUJK/Usaha Jasa Kontruksi (12 HARI KERJA)
N/A
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
7. Izin IPR/Pemasangan Reklame (10 HARI KERJA)
N/A
10 Hari Kerja
10 Hari kerja
10 Hari Kerja
9 Hari Kerja
8 Hari Kerja
8 Hari Kerja
8. Izin IPAL/Pembuangan Air limbah (10 HARI KERJA)
N/A
10 Hari Kerja
10 Hari kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
9. Izin IPPI/Persetujuan Prinsip Industri (5 HARI KERJA)
N/A
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
10. Izin IUI/Usaha Industri (10 HARI KERJA)
N/A
10 Hari Kerja
10 Hari kerja
10 Hari Kerja
9 Hari Kerja
8 Hari Kerja
8 Hari Kerja
11. Izin TDI/Tanda Daftar Industri (10 HARI KERJA)
N/A
10 Hari Kerja
10 Hari kerja
10 Hari Kerja
9 Hari Kerja
8 Hari Kerja
8 Hari Kerja
12. Izin TDP/ Tanda Daftar Perusahaan (3 HARI KERJA)
N/A
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
13. Izin TDG (5 HARI KERJA)
N/A
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
5 Hari kerja
14. Izin IPPI/Perluasan Industri (10 HARI KERJA)
N/A
10 Hari Kerja
10 Hari kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
9 Hari Kerja
9 Hari Kerja
15. Izin PPKI/ Persetujuan Prinsip Kawasan Industri (14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
16. Izin IUKI/Usaha kaw. Industri (14 HARI KERJA)
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
17. Izin IPKI/Perluasan Kaw. Industri (12 HARI KERJA)
N/A
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
18. Izin IUPPABT (14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
19. Izin IPABT Izin pengambilan Air Bwh Tanah ( 14 HARI KERJA)
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
20. Izin IPABT Izin pengeboran Air Bwh Tanah ( 14 HARI KERJA)
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
21. Izin SIUP ( 3 HARI KERJA )
N/A
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
22. Izin IMTA (10 HARI KERJA )
N/A
3 Hari Kerja
3 Hari kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
3 Hari Kerja
8 Hari Kerja
23. Izin Salon Type C dan D (14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
24. Izin Usaha RPH (14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
25. Izin Usaha Peternakan ( 14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
10 Hari Kerja
10 Hari Kerja
26. Izin Usaha Perikanan( 14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
27. Izin DAMIJA( 14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
28. Izin DAMAJA( 14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
29. Izin DAWASJA( 14 HARI KERJA )
N/A
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
14 Hari Kerja
12 Hari Kerja
12 Hari Kerja
-
Tingkat Kepuasan Masyarakat
N/A
73,17%
-
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
N/A
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
-
Penyelesaian izin lokasi
N/A
48,57
74,36
75,00
75,00
75,00
75,00
20,00%
28,00%
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 01 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
TAHUN 2015
10. Izin IUI/Usaha Industri (2 Perda)
Prasarana;
1
TAHUN 2014
-
73,35%
199.223.500 - Usaha Mikro dan Kecil
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
-
73,53%
468.324.500 40,00%
815.355.000
73,72%
108.500.000 56,00%
937.658.000
73,90%
650.000.000 76,00%
12 Hari Kerja 1.078.306.000
73,90%
650.017.667 100,00%
100,00%
2.831.319.000
2.076.065.416 100,00
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jumlah UKM Mandiri
Menengah yang Kondusif;
Jumlah pertumbuhan UKM Mandiri 1
10
02 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
- Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 1
10
03 Program Pengembangan Sistem Pendukung
- Jumlah BPR/PDPK/LPK milik pemerintah
1
10
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 04 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- Persentase koperasi aktif
1
11 015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1
13
35
50
1
12
1
12 016 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
1
12
TAHUN 2017
70
TAHUN 2018
95
125
15
20
25
30
35
125
35
14.116
15.016
16.116
17.416
17.416
17.416
700
900
1.100
1.300
1.300
80,14%
83,25%
87,59%
93,17%
100,00%
100,00
105,44%
69,09
69,44
Jumlah Koperasi se Kab. Bogor
1.655
1.687
1.707
1.727
1.747
1.767
Jumlah Koperasi Aktif
1.118
1.138
1.158
1.178
1.207
1.227
537
515
549
549
540
540
Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (e-KTP)
-
Kepemilikan KK
-
Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk
-
Rasio bayi berakte kelahiran
-
Rasio pasangan berakte nikah
-
Ketersediaan database kependudukan skala propinsi
-
Jumlah penduduk (jiwa)
-
Laju pertumbuhan penduduk (% )
-
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
-
Persentase Penduduk Miskin
72,39 245,56
2.945.377
72,44
72,41
72,48
253,06
249,55
3.063.902
258,76
3.293.285
0
72,53
256,13
3.178.459
0
650.000.000
68,21
0
0
108.500.000
67,84
199.223.500
0
468.324.500
0
-
16 125
500
67,46
-
125
RUPIAH
13.416
19
-
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
10
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan;
TAHUN 2016
67,55
Jumlah Koperasi Tidak Aktif 11
TAHUN 2015
12.916
Jumlah pertumbuhan UKM nonBPR/LKM % Pertumbuhan UKM
1
25
TAHUN 2014
3.424.111
650.000.000
1.767 1.227
1.227 540
73 72,57
72,57
260,99
260,99
3.558.375
73 73
3.558.375
76,83
77,67
78,45
79,17
79,85
80,48
80,48
0,7241
0,7244
0,7248
0,7253
0,7257
0,7257
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
1
1
1
1
1
1
1
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
5.634.944
5.813.571
5.997.861
6.187.993
6.384.152
6.384.152
3,15
3,15
3,17
3,17
3,17
3,17
3,17
491.400
446.040
477.100
439.138
400.833
360.040
12,11
10,81
9,97
8,97
7,97
6,97
KETENAGAKERJAAN
2.076.048.000
69,44
0,7239
5.461.805
19
17.416
360.040 6,97
6.988.442.000
7.687.286.200
8.456.014.820
9.301.616.302
10.231.777.932
42.665.137.254
3.477.650.000
3.825.415.000
4.207.956.500
4.628.752.150
5.091.627.365
21.231.401.015
TRANSMIGRASI 01 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
1
1
12
12
02 Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
03 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
-
Angka partisipasi angkatan kerja
62,26
-
Tingkat partisipasi angkatan kerja
62,26
-
Tingkat pengangguran terbuka
-
Rasio lulusan S1/S2/S3
190,84
-
Rasio ketergantungan
53,28
-
Jumlah pencari kerja yang terampil
690 orang
560
-
Pencari kerja yang ditempatkan
29,80
22,90
-
Rasio penduduk yang bekerja
89,69
-
Jumlah pelopor pencipta lapangan kerja
-
Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya
-
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
-
Keselamatan dan perlindungan - Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan - Pemberian perlindungan hukum dan jamsostek - Perlindungan pekerja anak - Perlindungan pekerja malam wanita - Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak
13,31
580 1.328.674.000
23,84
580 1.461.541.400
428
25,30
580 1.607.695.540
0
27,20
580 1.768.465.094
2.880 1.945.311.603
0
1250 orang
120
110 kasus
175
30 orang
25
30
30
30
30
145
200 perusahaan
200
200
200
200
200
1.000
100 anak
-
100
100
100
100
120 150
120 2.400.329.800
150
428
8.111.687.637
0
2.182.118.000
214
29,25
120 2.640.362.780
150
1.070
120 2.904.399.058
150
600 3.194.838.964
13.322.048.602
400
60 perusahaan
60
60
60
60
60
300
570 perusahaan
450
450
450
450
450
2.250
normatif pekeja
1 1
-
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
0
0
0
0
0
0
-
Terwujudnya sistem pengupahan yang memadai
1 dok
1
1
1
1
1
5
-
Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit
4 sidang
4
4
4
4
4
20
-
Sertifikasi tenaga operator di perusahaan
50 orang
25
25
25
25
25
125
0
13
KETAHANAN PANGAN 13 017 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
1.044.031.150
2.344.316.800
2.149.414.000
6.027.750.000
7.233.300.000
18.798.811.950
2.046.900.000
5.296.126.300
PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K) 1
13
01 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan
-
dan Kehutanan;
1
13
1
13
02 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 03 Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan
433.927.150
389.041.000
720.508.150
1.705.750.000
Pelaku Usaha (% )
-
- Pertanian
45,33
95,85
97,47
97,47
- Kehutanan
19,38
46,25
46,25
47,50
- Perikanan
17,50
65,00
65,00
65,00
Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (% )
610.104.000 -
99,77
99,77
47,50
47,50
65,00
65,00
831.429.050
686.478.000
1.563.000.000
1.875.600.000
5.566.611.050
237.833.000
338.631.000
1.484.000.000
1.780.800.000
3.841.264.000
Kelompok Pemula - Pertanian
N/A
- Kehutanan
N/A
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
0,68 -
1,60 2,74
2,35 3,95
2,79 7,32
4,02 9,89
-
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
- Perikanan
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD RUPIAH 16
N/A
3,08
6,25
7,14
7,44
7,63
-
- Pertanian
N/A
0,95
2,31
2,79
2,80
2,81
-
- Kehutanan
N/A
-
4,62
5,11
6,16
9,32
-
- Perikanan
N/A
-
-
-
-
-
Kelompok Lanjut
-
Kelompok Madya - Pertanian
N/A
-
2,17
3,16
4,53
-
- Kehutanan
N/A
-
3,03
5,71
7,89
9,52
-
- Perikanan
N/A
-
4,76
8,70
11,54
3,39
13,33
-
- Pertanian
N/A
-
3,70
10,00
14,29
14,63
-
- Kehutanan
N/A
-
-
-
25,00
33,33
-
- Perikanan
N/A
-
-
-
20,00
28,57
Kelompok Utama
1
13
04 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan
- Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku usaha (% )
dan Kehutanan;
1
14
1
PERLINDUNGAN ANAK 14 018 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
1
14
-
554.546.600
735.264.000
1.275.000.000
4.094.810.600
1.530.000.000
- Pertanian
N/A
16,10
17,38
18,53
19,65
20,71
- Kehutanan
N/A
5,22
8,37
9,96
11,11
13,33
- Perikanan
N/A
18,26
17,60
16,73
15,75
14,72
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 1.410.675.000
1.551.742.500
1.706.916.750
1.877.608.425
2.065.369.268
-
8.612.311.943
KELUARGA BERENCANA 01 Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan
-
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan
300
300
Jumlah perempuan yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan 1 1
14 14
14 14
109.207.000
359
1.551.742.500
57.992.000
500
1.706.916.750
455.000.000
600
1.877.608.425
760.000.000 2.065.369.268
2392
1.476.698.000
-
8.612.311.943
-
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
0,52
0,52
588.290.000
0,50
243.637.000
0,48
475.000.000
0,46
390.000.000
0,44
400.000.000
0,44
2.096.927.000
Pengarusutamaan Gender dan Anak; 03 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
-
Partisipasi angkatan kerja perempuan
50,15
51,15
992.244.000
52,18
1.091.468.400
53,22
1.200.615.240
54,28
1.320.676.764
55,37
1.452.744.440
266
6.057.748.844
-
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan
39,37
2.112.678.731
-
8.809.586.039
04 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
1
633
1.410.675.000
02 Program Penguatan Kelembagaan
05 Program Penguatan Kelembagaan Anak;
1
15
1
SEJAHTERA 15 019 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
1
15
1.442.988.000
1.587.286.800
1.746.015.480
1.920.617.028
anak dari tindakan kekerasan
Perlindungan Perempuan dan Anak; 1
94.499.000
pemenuhan hak-hak anak (orang)
Perempuan;
-
Rasio KDRT
-
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
16,40
16,86
17,33
17,82
18,31
18,83
89
-
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
44,55
45,44
46,35
47,28
48,22
49,2
236
-
Terbentuknya Kecamatan Ramah Anak
0,00004
4 kec
1
6 desa/kel
1
738.714.000
73,01
73,09
0,7301
0,7309
42,17
42,16
1,89
1,88
2,19
2,07
171.125.000
3
812.585.400
3
4
893.843.940
4
4
983.228.334
4
4
1.081.551.167
4
20
4.509.922.841
22
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA 14.582.850.000
16.437.746.500
18.754.097.500
21.402.970.053
24.432.749.281
95.610.413.333
KELUARGA BERENCANA 01 Program Keluarga Berencana;
-
Cakupan peserta KB Aktif (CPR)
-
Rasio Akseptor KB
-
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
-
Rata-rata jumlah anak per keluarga
8.964.375.000
73,21
10.309.031.250
0,7321
73,34
11.855.385.938
0,7334
42,14
13.633.693.828
0,7348
42,11
1,87
73,48
15.678.747.902
0,7363
42,07
1,86
73,63
42,02
1,84
1,84
1
15
02 Program Pengembangan Pusat Pelayanan
1
15
03 Program Pelayanan Kontrasepsi;
-
Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra KS dan KS I
76,11
77
1
15
04 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan
-
Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB
41.668
42.503
-
Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dlm kelompok BKR
17.265
17.610
17.955
18.302
18.545
19.091
19.091
Jumlah keluarga yang memiliki Lansia Aktif dalam kelompok BKL
14.735
15.238
15.798
16.287
16.998
17.488
17.488
47
10
12
12
14
14
347
25
2,00
-
2.732.605.000
78
3.142.495.750
1.769.770.000
43.336
1.946.747.000
1,97
-
1,94
-
60.441.233.918
0,7363
42,02
1,85
73,63
1,91
0
81
4.779.343.224
1,91
171.125.000
81
18.424.264.716
Informasi dan Konseling KRR;
Anak melalui kegiatan di Masyarakat;
Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja 1
15
05 Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
1
16
1
16 020 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
1
16
01 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
-
1
16
Perhubungan; 02 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
-
1
16
Perhubungan; 03 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
-
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
-
Jumlah arus penumpang angkutan umum
-
Rasio ijin trayek
-
Angkutan darat
-
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
-
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
-
Jumlah Kelompok UPPKS
PERHUBUNGAN
944.975.000
20
25.338.137.000 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6
1
0,859
0,842
1.557.400.000
1.039.472.500
79 44.336
20
27.871.950.700 0
1.713.140.000
3.613.870.113 2.141.421.700
1.143.419.750
80 44.169
20
30.405.764.400 1
1.868.880.000
4.155.950.629 2.355.563.870
1.257.761.725
45.002
10
32.939.578.100 0
2.024.620.000
2.591.120.257
45.002
109 1.383.537.898
442
35.473.391.800 1
10.804.622.827
2.180.360.000
5.769.166.873 35.473.391.800
9
0,808
0,773
0,739
0,705
0,705
0
1
0
1
9
2.180.360.000
6
1
0,859
0,842
6
1
690.000.000
0
759.000.000
1
828.000.000
0
897.000.000
1
966.000.000
9
966.000.000
52.633.046
53.948.872
4.665.319.000
55.297.594
5.131.850.900
56.680.034
5.598.382.800
58.097.035
6.064.914.700
59.549.461
6.531.446.600
59.549.461
6.531.446.600
0,002307
0,002320
13.581.200.000
14.939.320.000
16.297.440.000
0,773
0,808
17.655.560.000
0,739
19.013.680.000
0,705
19.013.680.000
0,705
dan Fasilitas LLAJ; 1
16
04 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
0,07%
0,07%
0,002334 0,07%
0,002347 0,07%
0,002361 0,07%
0,002375 0,07%
0,002375 0,07%
0,00179
0,00163
0,00148
0,00135
0,00123
0,00112
0,00112
15.789.914
16.184.662
16.589.278
17.004.010
17.429.110
17.864.838
17.864.838
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
1
16
05 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas;
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
17 021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1
17
Informasi dan Media Massa;
18.987
19.177
19.369
19.562
19.758
19.956
19.956
Kepemilikan KIR angkutan umum
50,45%
39,63%
31,13%
24,45%
19,20%
15,08%
15,08%
-
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
-
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
586.937
586.937
10 - 20 menit
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
75000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
95,61%
95,87%
96,12%
96,38%
96,63%
96,89%
96,89%
Realisasi Laik Jalan Kendaraan Integrasi Moda Angkutan Umum
2 Koridor
1
9,14%
20,00%
13.567
13.687
0,859
0,842
Pemasangan Rambu-rambu
570.549.000
- Penyiaran Radio/TV Lokal yang masuk ke daerah
-
- Wartel/Warnet
97.420.000
- Telepon/HP
-
1 20,00%
4.844.218.000
28 0,18
-
616.300.000
243 28 0,18
0,01
82.000.000
0,01
42,00
-
43,40
243
130.000.000 -
683.180.000 28
0,18 0,01 44,80
243
130.000.000 -
818.400.000 30
0,18 0,01 46,20
100.000.000 -
0,705 12.765.881.000
243
-
704.380.000 30
0,18 0,01 47,60
6.781.905.200
14.167
0,705 12.853.219.000
-
1 20,00%
6.781.905.200
14.167
0,739 19.011.190.000
-
1 20,00%
6.297.483.400
14.047
0,773 18.308.582.000
-
1 20,00%
5.813.061.600
13.927
0,808
836.139.000
243
1 20,00%
5.328.639.800
13.807
9.907.513.000
0
- Jaringan Komunikasi
581.125
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
Jumlah uji kir angkutan umum
- Website milik Pemerintah Daerah
575.372
TAHUN 2018
-
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 01 Program Pengembangan Komunikasi,
569.675
TAHUN 2017
-
Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 17
564.035
TAHUN 2016
Jumlah orang/barang melalui demaga/bandara/terminal pertahun
-
558.450
TAHUN 2015
-
Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang
1
TAHUN 2014
13.766.330.000 243
100.000.000 -
704.380.000 30
-
0,18 0,01
100.000.000
48,88
-
- Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui : a. Media Baru (media center dan DSP)
-
240
240
240
240
240
240
Tersedianya Jaringan Internet/Intranet di seluruh Kecamatan
383.340.000
31
5.167.680.000
50
13.141.815.000
60
13.399.815.000
70
7.000.000.000
80
6.850.000.000
80
6.850.000.000
Media Baru LPSE
472.133.000
243
615.276.000
243
723.048.000
243
795.370.000
243
874.907.000
243
962.420.000
243
962.420.000
Sertifikasi ISO 9001.2.2008
-
1
-
-
-
1
-
1
-
-
-
3
-
Media Massa:
1
17
03 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi;
1. Media Massa Radio
195.990.000
2650
224.400.000
2650
310.589.000
2650
331.206.000
2650
366.983.000
2650
380.000.000
13250
2. Media Massa Televisi
307.110.000
2650
771.798.000
2650
727.561.000
2650
735.317.000
2650
773.848.000
2650
775.000.000
13250
3. Media Massa Majalah
308.017.000
12
627.454.000
12
600.000.000
12
600.000.000
12
627.454.000
12
627.454.000
60
627.454.000
Media Luar Ruang
568.900.000
11
640.375.000
8
1.180.668.000
8
1.240.168.000
8
1.330.168.000
8
1.205.168.000
43
1.205.168.000
Media Tradisional
131.450.000
2
123.780.000
2
144.900.000
2
152.145.000
2
152.145.000
2
152.145.000
10
152.145.000
Jumlah Objek Retribusi Pengendalian Menara Bersama
389.808.000
600
647.224.000
640
549.314.000
680
549.314.000
720
559.314.000
760
559.314.000
760
559.314.000
171.387.000
-
184.387.000
- Petunjuk Teknis Bidang Komunikasi dan informasi
-
3
- Kajian Kebutuhan Instalasi dan jaringan komunikasi data
-
1
-
- Pembuatan Aplikasi Data Base dari semua
-
-
1
-
-
1
- Penyusunan Grand Design Bidang Teknologi Informasi kabupaten Bogor
-
-
1
- Master Plan Jaringan Komunikasi Data di Kabupaten Bogor
-
-
-
1
- Pengembangan Aplikasi Data Base Pos dan
-
-
-
1
- Pembuatan/Pengembangan Rencana Induk Master Plan Mis-Tik
-
-
-
1
- Perda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi
-
-
-
-
- Grand Design Penyelenggaraan Komunikasi Informasi
-
-
-
-
- Kajian Kebutuhan Instalasi dan jaringan komunikasi data - Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
-
1
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Website
-
-
1
- Sosialisasi Bidang Pos dan Telekomunikasi
-
-
-
1
- Sosialisasi Menara Bersama
-
-
-
1
- Sosialisasi Bidang Pos dan Telekomunikasi
-
-
-
-
1
- Sosialisasi Menara Bersama
-
-
-
-
1
- Sosialisasi Perangkat/ Alat Komunikasi
-
-
-
-
1
- Sosialisas i Pembangunan
-
-
-
-
1
- Sosialisasi Perda Penyelenggaraan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
394.675.000
250.000.000
380.000.000 775.000.000
450.000.000
1.450.449.000
300.000.000
800.791.000
Komponen Jaringan Komunikasi Data - Penyusunan, Pengelolaan Standarisasi dan Audit Protap Pos dan Telekomunikasi
Telekomunikasi di Kabupaten Bogor
1
17
04 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
51.844.000
32.550.000
1 114.902.000
1 301.495.000
dengan CMS
1
Komunikasi dan Informasi - Sosialisasi Radio Siaran Pemerintah Daerah 1
17
05 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;
- Media Interpersonal - Surat Kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah
1
1.010.916.000
10
1.162.819.000
8
1.555.129.000
8
1.499.075.000
8
1.534.162.000
8
1.029.925.000
42
1.029.925.000
1.921.097.000
52
1.543.606.000
54
1.800.000.000
56
1.800.000.000
58
2.000.000.000
60
2.000.000.000
52
2.000.000.000
- Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
a. Media Massa (cetak dan elektronik)
2
2
b. Media Traditional
-
-
c. Media Interpersonal
-
4
d. Media Luar Ruang
-
-
29
- Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan 1
17
09 Program Penataan dan Pengendalian program
- Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian
Pembangunan;
125.000.000 -
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
8
140
121.348.000
-
-
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
5
22
22
22
-
-
12
12
12
25
10
26
26
26
16
48
48
145
325.000.000
-
-
48
150
325.000.000
155
325.000.000
160
345.000.000
160
345.000.000
Ada
710.176.000
Ada
1.350.176.000
Ada
1.300.000.000
ada
1.000.000.000
Informasi Nasional melalui : a. Media Baru (LPSE)
1
18
1
18 022 DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN
1
18
1
PERTANAHAN 01 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah;
18
0
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00%
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
-
-
Persentase penduduk yang memiliki lahan
02 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
0,00 3 Kecamatan
120.000.000
2 Kecamatan
0,00 120.000.000
-
3 Kecamatan
132.000.000
0,00
-
3 Kecamatan
145.200.000
0,00
-
3 Kecamatan
159.720.000
0,00
-
3 Kecamatan
676.920.000 1.125.661.550
30 bidang
199.550.000
30 bidang
199.550.000
30 bidang
219.505.000
30 bidang
241.455.500
30 bidang
265.601.050
30 bidang
0 bidang
100 bidang
155.661.000
100 bidang
155.661.000
100 bidang
171.227.100
100 bidang
188.349.810
100 bidang
207.184.791
100 bidang
878.083.701
175 bidang
292.929.000
175 bidang
292.929.000
175 bidang
322.221.900
175 bidang
354.444.090
175 bidang
389.888.499
175 bidang
1.652.412.489
3 Kecamatan
12 Km
183.656.000
12 Km
183.656.000
12 Km
202.021.600
0
222.223.760
0
244.446.136
12 Km
1.036.003.496
Kajian BUMD Pertanahan Proda APBD Kabupaten Bogor
0,00
1 Dokumen
160.727.000
1 Dokumen
160.727.000
1000
1.000
1.505.750.000
1.000
1.505.750.000
1.000
1.505.750.000
1.000
1.505.750.000
1.000
1.505.750.000
1.000
7.528.750.000
Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah
116
400
965.727.000
100
965.727.000
100
965.727.000
100
965.727.000
100
965.727.000
100
4.828.635.000
Workshop Pertanahan
0,00
40 orang
102.795.000
40 orang
102.795.000
40 orang
113.074.500
40 orang
124.381.950
40 orang
124.381.950
40 orang
567.428.400
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 01 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
3 Kecamatan
Persentase penduduk yang memiliki lahan
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
19
0,00 3 Kecamatan
540 bidang Tanah
Pengukuran Peta Bidang Tanah Jalan Poros Tengah-Timur
19 023 KANTOR KESBANG LINMAS
0
0,00
0,00%
Peta Bidang Tanah Aset Pemda
19
18.800.000.000
0,00
0,00%
Penelusuran Alas Hak Aset Pemda
1
16.280.000.000
0,00%
Penyelesaian kasus tanah negara
Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan UtilitasPerumahan
1
0
Luas lahan bersertifikat
-
Up Dating Data Base Pertanahan
1
0
-
-
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan /pembinaan/ sosialisasi pengembangan wawasan
Kebangsaan;
2,5812 (1080 Orang)
-
-
-
-
-
-
-
-
3.177.966.850
3.618.998.730
4.520.856.791
5.452.666.996
6.282.260.728
711.214.000
900.569.340
1.125.543.573
1.524.224.066
1.834.015.846
400
460
520
640
3.162.355.100 2720
700
kebangsaan 1
19
02 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
-
Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan
-
1
19
03 Program Pendidikan Politik Masyarakat;
Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh
1,1413
481.261.440
364.592.000
(560 Orang)
200
0 kali
12 kali
0,7825
50.593.000
10 kali
617.618.848 280
240 34.729.800
6 kali
401.051.200
364.592.000
776.435.123 320
33.051.000
6 kali
441.156.320
1.067.598.294 400
32.827.000
6 kali
485.271.952
1440 32.827.000
40 kali
184.027.800
533.799.147
pendidikan/pembinaan/sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat
(400 Orang)
200
-
Kegiatan pembinaan politik daerah
21 Kegiatan
5
1.119.534.000
5
1.231.487.400
5
1.354.636.140
5
1.490.099.754
5
1.639.109.729
-
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
8 Kegiatan
2
233.671.000
2
257.038.100
2
282.741.910
2
311.016.101
2
342.117.711
10
7,84
7,60
287.242.250
7,36
155.846.900
7,14
169.672.000
6,92
227.451.000
6,70
227.451.000
6,70
1.067.663.150
7,84%
7,60%
46.528.600
7,36%
157.014.550
7,14%
496.437.000
6,92%
605.342.000
6,70%
605.342.000
6,70%
1.910.664.150
23,4
72,09
76,51
11.060.613.000 7.621.629.000
82,72
11.535.175.000 8.042.000.000
87,92
12.650.900.000 8.554.900.000
93,13
13.873.806.750 9.047.000.000
93,13
59.730.996.700 40.770.012.000
1
19
04 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
-
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
1
19
Lingkungan; 05 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
-
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
-
Penegakan PERDA
-
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
200
200
200
1000
200
25
Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan; 1 1
19 024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19 01 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
10.610.501.950 7.504.483.000
23,4
74,83
86,22
90,06
93,89
97,73
97,73
1460
1460
1460
1460
1460
1460
18
18
20
22
24
26
7300
ketentraman, keindahan) di Kabupaten
1 1
-
Cakupan patroli petugas Satpol PP
-
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
02 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
-
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Pencegahan Tindak Kriminal; 03 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
-
Angka kriminalitas yang tertangani
-
Angka kriminalitas
-
Jumlah demo
19 19
531.018.950
Masyarakat; 04 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
0,39
642.984.000
322.175.000
550.000.000
0,69
2.671.000.000
0,79
3.046.000.000
5,63
500.000.000
6,47
500.000.000
26 2.951.984.700
905.806.750
0,39
2.075.000.000
0,59
2.296.000.000
3,70
4,25
500.000.000
4,89
500.000.000
0,89
3.421.000.000
0,89
13.509.000.000
7,44
500.000.000
7,44
8,02
6,82
5,80
4,93
4,19
3,56
3,56
2.500.000.000
22
18
16
14
12
10
70,00
- Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
8,55
8,55
12,82
17,10
21,37
25,64
25,64
- Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
0,09
0,09
0,13
0,17
0,21
0,26
0,26
Lingkungan; 05 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan; 1
20
OTONOMI DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
20 025 SEKRETARIAT DAERAH
1
20
01 Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah;
1 Tersusunnya rumusan Kebijakan bidang administrasi pemerintahan
1
20
02 Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
1. Terbentuknya Daerah Otonom Baru
1
20
03 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
1 Jumlah produk hukum daerah
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa
2 - Perda
45.641.016.450
3.226.098.000 1 Rumusan Kebijakan
3.548.707.800
TAHUN 2017
48.268.999.378 1 Rumusan Kebijakan
3.903.578.580
TAHUN 2018
50.946.392.175 1 Rumusan Kebijakan
4.293.936.438
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD RUPIAH 16
53.783.718.814 1 Rumusan Kebijakan
4.723.000.000
291.912.783.317 5 Rumusan Kebijakan
19.695.320.818
70,00
74,00
78,00
80,00
82,00
84,00
84,00
0
1 DOB
49.495.000.000
0
0
0
0
1 DOB
49.495.000.000
1199 Dokumen
633 Dokumen
2.360.000.000
633 Dokumen
633 Dokumen
13.040.489.750
10 Perda
10 Perda
50 Perda
-
2.478.000.000
10 Perda
633 Dokumen
2.601.900.000
10 Perda
633 Dokumen
2.731.995.000
10 Perda
633 Dokumen
2.868.594.750
10 Perda
48 Perbup
35 Perbup
35 Perbup
35 Perbup
35 Perbup
35 Perbup
175 Perbup
- Kepbup
1060 Kepbup
550 Kepbup
550 Kepbup
550 Kepbup
550 Kepbup
550 Kepbup
2750 Kepbup
73 Naskah
30 Naskah
30 Naskah
30 Naskah
30 Naskah
30 Naskah
150 Naskah
8 Kajian
8 Kajian
8 Kajian
8 Kajian
8 Kajian
8 Kajian
155 Perkara/Masalah
155 Perkara/Masalah
2.270.000.000
155 Perkara/Masalah
2.383.500.000
155 Perkara/Masalah
2.502.675.000
155 Perkara/Masalah
2.627.808.750
155 Perkara/Masalah
2.759.199.188
775 Perkara/Masalah
12.543.182.938
162 Dokumen
43 Dokumen
1.853.825.000
43 Dokumen
1.946.516.250
43 Dokumen
2.043.842.063
43 Dokumen
2.146.034.166
43 Dokumen
2.253.335.874
215 Dokumen
10.243.553.352
Jumlah Kerjasama/MoU dengan Daerah perbatasan dan Jabodetabekjur
40 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
30 Dokumen
Jumlah Kerjasama/MoU dengan Pemerintah Daerah di luar perbatasan
15 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
6 Dokumen
30 Dokumen
- Kajian Hukum 04 Program Perlidungan Hukum Aparatur Pemerintah Daerah;
1 Rumusan Kebijakan 1 Rumusan Kebijakan
TAHUN 2016
- Perbup - Kesepakatan/Perjanjian 20
TAHUN 2015
93.272.656.500 2
1
TAHUN 2014
1 Jumlah perkara yang terselesaikan di dalam dan diluar
40 Kajian
peradilan (Perdata, TUN,Pidana, Hukum Lainnya) 1
20
05 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
1 Terciptanya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah,
daerah dan pihak ketiga;
pihak ketiga dan luar negeri : perjanjian dan kesepakatan;
dan Jabodetabekjur 1 Dokumen
1 Dokumen
Jumlah Kerjasama/MoU dengan Instansi Vertikal dan Swasta
106 Dokumen
30 Dokumen
1 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah;
10 Dokumen
2 Dokumen
2.024.970.000
2 Dokumen
2.126.218.500
2 Dokumen
2.232.529.425
2 Dokumen
2.344.155.896
2 Dokumen
2.461.363.691
10 Dokumen
11.189.237.512
5,58
4,14
1.666.281.500
5,09
1.342.241.200
5,75
1.375.278.000
6,41
1.512.805.800
7,06
1.664.086.380
7,06
7.560.692.880
22 BUMD
22 BUMD
5 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
239.692
6 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
Jumlah Kerjasama/MoU dengan Luar Negeri 1
20
06 Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan;
1
20
07 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi;
1 Pertumbuhan ekonomi 2 Pembinaan BUMD
1 Dokumen
1 Dokumen
30 Dokumen
1 Dokumen
30 Dokumen
1 Dokumen
30 Dokumen
5 Dokumen
30 Dokumen
150 Dokumen
8 BUMD
9 BUMD
9 BUMD
9 BUMD
9 BUMD
226.101
244.109
262.117
280.125
298.133
298.133
233.376
220.287
242.278
264.269
286.260
308.251
59,07 1 Rumusan
61,46 1 Rumusan
Kebijakan
Kebijakan
3 Jenis dan jumlah bank dan cabang (jumlah lembaga keuangan bank)
77
4 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi & cabang (non bank)
7 Produktivitas total daerah 8 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang perekonomian 1
20
08 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama;
1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
2.424.914.000
61,90 2 Rumusan
2.546.159.700
Kebijakan 12.306.389.000
0,310
64,62 3 Rumusan
2.673.467.685
Kebijakan 12.921.708.450
0,312
65,91 3 Rumusan
2.807.141.069
Kebijakan 13.567.793.873
308.251 67,23 2.947.498.123
Kebijakan 14.246.183.566
0,317
10 Rumusan
13.399.180.577
Kebijakan 14.958.492.744
0,317
0,306
0,308
Jumlah jamaah haji Kabupaten Bogor per tahun (Indikator Termaju)
2745
2800
2900
3553
3750
4000
17003
Jumlah sarana ibadah yang mendapatkan bantuan (Indikator Termaju)
1403
1684
2021
2425
2910
3492
12532
Jumlah pondok pesantren salafiyah yang mendapatkan bantuan
0,314
67,23 1 Rumusan
68.000.567.633
737
1168
1203
1239
1276
1314
6200
12 kali
12 kali
12 kali
10 kali
6 kali
6 kali
52 kali
87,89
89,19
1
1
3 Rumusan
3 Rumusan
Kebijakan
Kebijakan
9 PHB
9 PHB
4.621.875.000
9 PHB
4.852.968.750
9 PHB
5.095.617.188
9 PHB
5.350.398.047
9 PHB
5.617.917.949
9 PHB
25.538.776.934
40 Kali
40 Kali
114.350.000
40 Kali
120.067.500
40 Kali
126.070.875
40 Kali
132.374.419
40 Kali
138.993.140
40 Kali
631.855.933
1 Rumusan
1 Rumusan
100.000.000
1 Rumusan
105.000.000
1 Rumusan
110.250.000
1 Rumusan
115.762.500
1 Rumusan
121.550.625
5 Rumusan
Kebijakan
Kebijakan
120 Kali
120 Kali
operasional (Indikator Termaju) 2 Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama 1
20
09 Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial;
1 Kemiskinan 2 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang sosial 3 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang keagamaan Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari Besar Bersejarah (belum masuk d
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
430.118.000
90,61
372.150.500
2 1.582.930.000
3 Rumusan
91,03
593.330.000
3 1.662.076.500
Kebijakan
3 Rumusan
92,03
622.996.500
3 1.745.180.325
Kebijakan
3 Rumusan
93,03
654.146.325
3 1.832.439.341
Kebijakan
3 Rumusan
93,03
2.672.741.325
13 1.924.061.308
Kebijakan
15 Rumusan
8.746.687.475
Kebijakan
format awal tp rutin dianggarkan di setda) Terselenggaranya kesegaran jasmani aparatur (belum masuk d format
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
awal tp rutin dianggarkan di setda) 1
20
10 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
1
20
11 Program Peningkatan Pelayanan
1
20
12 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
1 Tersusunnya rumusan kebijakan penguatan kelembagaan
Gender dan Anak;
pengarusutamaan gender dan anak; 1 Terciptanya dialog.audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
20 026 SEKRETARIAT DPRD
1
20
1 Tersusunnya rumusan kebijakan SKPD
01 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
120 Kali
2.583.250.000
13 Rumusan
Kebijakan 6.523.288.800
120 Kali
2.712.412.500
13 Rumusan
Kebijakan 6.849.453.240
120 Kali
2.848.033.125
12 Rumusan
Kebijakan 7.191.925.902
120 Kali
2.990.434.781
11 Rumusan
552.563.125
Kebijakan 7.551.522.197
600 Kali
3.139.956.520
55 Rumusan Kebijakan
34.328.846.139
pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan; 2 Terciptanya koordinasi antar pimpinan daerah
1
Kebijakan 6.212.656.000
-
Raperda
-
Perda APBD perubahan, penetapan, dan pertanggungjawaban
-
Jaring aspirasi masyarakat
-
Perda Inisiatif
-
Sosialisasi produk hukum DPRD
8 Kali
8 Kali
11 Rumusan
6 Rumusan
Kebijakan
Kebijakan
8 Kali
8 Kali
Kebijakan
8 Kali
Kebijakan
8 Kali
Kebijakan
40 Kali
29.905.913.500
31.377.788.100
38.431.281.675
38.867.850.000
42.077.389.300
46.285.128.230
7.630.708.530
9.530.640.100
15.049.309.675
15.321.123.000
16.175.989.300
17.793.588.230
10
12
21.847.148.000
12
23.381.972.000
12
23.546.727.000
12
14.274.086.927
Kebijakan
25.901.400.000
12
28.491.540.000
197.039.437.305 73.870.650.305 70
123.168.787.000
22.275.204.907
1
20
3
3
3
3
3
3
18
50
46
60
104
104
104
468
1
2
02 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; 1.421.034.000
2
1.422.300.000
2
1.431.000.000
2
1.574.100.000
2
1.731.510.000
11
7.579.944.000
1.315.723.000
1
20 027 INSPEKTORAT
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
0
0
1
11.960.487.000
4
12.797.721.090
5
13.693.561.566
5
14.652.110.876
15
15.677.758.637
15.677.758.637
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TAHUN 2014
TAHUN 2015
-
Laporan Hasil Pengawasan
411
467
Tindaklanjut Hasil Audit (% )
100%
100%
20
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 02 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
-
1
-
Jumlah Auditor
36
38
-
Jumlah Struktural
14
17
17
17
17
17
17
-
Jumlah Calon Auditor
3
5
7
5
8
5
5
-
Jumlah Pelatihan
6
Jumlah P2UPD
19
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
1
20
03 Program Penataan dan Penyempurnaan
-
1
20 028 DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN BARANG
1
20
1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan 2 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
20 20
1
20 029 BADAN KEPEGAWAIAN & PENDIDIKAN PELATIHAN 20 01 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
1
100%
41
638.362.000
4 3 1
-
3 Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah 5 Tertib Penataan dan pendayagunaan Aset daerah
02 Program Pengelolaan Barang Daerah; 03 Program Penataan dan Pendayagunaan Aset;
1.258.766.010.368
1.363.996.369.000
844.350.000
10 pajak daerah
10 pajak daerah
15 retribusi daerah
16 retribusi daerah 25 SKPD
35.188.081.000
Rasio penyelesaian kasus indisipliner dan pemberian sanksi
1
20
02 Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai;
3
1
20
03 Program Layanan Administrasi Kepegawaian;
4
Persentase kebutuhan pegawai melalui seleksi penerimaan Pemrosesan kenaikan pangkat
1
20
04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
5
1
20
05 Program Pendidikan dan Pelatihan;
6
1
20
06 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
7
1.012.160.080
38.193.958.400
10 pajak daerah 16.408.099.000 4.612.239.000
40 SKPD
Tertib
Tertib
1.333.610.000
Tertib
83,56%
80
2094 PNS
3000
35 SKPD
2.207.805.000
60 SKPD
80
16.573.085.000
3000
1.239.939.621
57.988.249.226
16 retribusi daerah 14.389.792.000 4.589.209.000
78 SKPD
60 SKPD
78 SKPD
14.678.662.000 4.818.611.000
Tertib
2.542.741.000
Tertib
2.669.878.050
Tertib
2.803.371.953
44.983.924.400
18.109.643.500
3000
80
80
1.239.939.621 335.048.694.604
2.349.272.823.337
225.642.300.601
75.295.593.000 22.553.395.000 Tertib
47.221.170.250
19.549.457.850
3000
3 1
16 retribusi daerah
78 SKPD
45.114.992.500
782.020.900
10 pajak daerah
14.111.424.000 4.370.725.000
80
50
80.288.894.179 2.349.272.823.337 10 pajak daerah
16 retribusi daerah
14.895.737.738
4
50 SKPD
53.064.972.600
15.408.408.000
50.424.564.545
16
490
33 3 1
1.158.822.076
10 pajak daerah
16 retribusi daerah 15.707.616.000 4.162.611.000
782.020.900
72.073.443.595 2.245.339.735.835
RUPIAH
100%
50
4
64.872.337.430 43.847.447.430
14.895.737.738
33 3 1
1.083.011.286
10 pajak daerah
16 retribusi daerah
15 SKPD
730.860.654
4
2.115.168.711.984
490 100%
47
30 3 1
60.271.990.400 2.005.730.914.367
34.311.155.500 1
683.047.340
27 3 1
13.921.250.222
100%
44
2
24
2
57.542.029.000
DAERAH 01 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
1 1
3 21
Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
100%
480
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
01 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
596.600.000
13.010.514.226
TAHUN 2018
20
12.159.359.090
475
TAHUN 2017
1
11.363.887.000
470
TAHUN 2016
21.626.378.635
3000
11.557.406.003 224.696.215.250
80
91.266.972.985
15000
-
17,65%
350
1.698.220.000
350
1.820.000.000
350
1.868.000.000
350
1.937.000.000
350
2.005.000.000
1750
9.328.220.000
3506 SK
3500
1.513.611.000
3500
1.755.894.600
3500
1.668.124.000
3500
1.792.366.550
3500
1.986.029.615
17500
8.716.025.765
Persentase Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
99%
1025
475.000.000
1000
519.500.000
1100
571.750.000
1100
628.925.000
1225
610.000.000
5450
2.805.175.000
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui diklat, bintek dan
92%
2591
15.029.019.000
3317
32.275.810.000
2446
22.886.475.000
2256
21.046.175.000
2096
20.960.762.000
12706
112.198.241.000
N/A
97,06
186.897.500
67,86
120.683.000
68,46
11.000.000
69,06
30.000.000
69,66
33.000.000
74,42
381.580.500
N/A
92,80%
221.016.700
93,93%
391.079.500
490
300.000.000
490
300.000.000
490
300.000.000
490
1.512.096.200
500
197.150.000
500
216.865.000
500
238.551.500
500
262.406.650
500
288.647.315
186.897.500
67,86%
120.683.000
1
400.000.000
1
550.000.000
1
400.000.000
1
1.657.580.500
tugas belajar; Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui diklat, bintek dan tugas belajar; 1 1
20 030 SEKRETARIAT KORPRI 20 01 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
605.064.200 -
Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan pensiun - Terlaksananya peningkatan mental dan motivasi bagi PNS yang
728.627.500
938.551.500
1.112.406.650
988.647.315
3.169.676.700
memasuk masa pensiun 1
20
02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
-
Penyelenggaraan HUT Korpri
N/A
97,06%
-
Penyelenggaraan Rakercab Korpri
N/A
N/A
N/A
1
1
1
1
16.292
1.301.749.000
15.402
1.431.923.900
15.152
1.575.116.290
15.152
1.732.627.919
15.152
1.905.890.711
208
247971000
200
272768100
200
300044910
200
330.049.401
200
363054341
100%
100%
4.932.345.000
100%
5.137.038.000
100%
4.809.530.000
100%
4.850.469.000
100%
4.932.345.000
100%
24.661.727.000
0%
0%
15.000.000
0%
15.000.000
0%
15.000.000
0%
15.000.000
0%
15.000.000
0%
75.000.000
Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI yangkuat, profesional, membangun jiwa korps (korsa) KORPRI dan mensejahterakan anggota dan keluarganya Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terlaksananya sinergitas anggota KORPRI yang profesional
031 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 01 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- Persentase pemilihan penyedia barang/jasa melalui LPSE - Persentase sanggah banding dari penyedia terhadap proses pelelangan
1
21
1
21 031 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1
21
11.156.262.000
13.646.554.000
12.452.000.000
13.245.000.000
13.375.000.000
63.874.816.000
3.441.704.000
4.946.000.000
3.750.000.000
3.925.000.000
3.925.000.000
19.987.704.000
PEMBANGUNAN DESA 01 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
1
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan Posyandu aktif
100%
100%
100%
100%
100,00%
100,00%
78,37
88,91
90,87
92,83
94,79
96,75
96,75
6 Lembaga
6 Lembaga
6 Lembaga
6 Lembaga
6 Lembaga
6 Lembaga
6 Lembaga
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
112,47
112,47
112,47
112,47
112,47
112,47
112,47
Jumlah kader posyandu yang mendapatkan insentif
100,00% 10.065 orang
100,00% 10.065 orang
100,00% 10.065 orang
100,00% 10.065 orang
100,00% 10.065 orang
100,00% 10.065 orang
100,00% 10.065 orang
-
Meningkatnya lembaga ekonomi di perdesaan
134 Lembaga
144 Lembaga
-
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 3 LPM Berprestasi 4 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 5 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 6 PKK aktif 1
21
1
21
02 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan; 03 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Jumlah RT/RW yang mendapatkan insentif
Membangun Desa; 1
21
04 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
1
21
Pemerintahan Desa; 05 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan;
-
Jumlah LSM
-
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengadaan kendaraan roda 2 dalam menunjang kapasitas aparatur pemdes
-
Meningkatnya jumlah kelompok usaha perempuan di perdesaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
29,17% 19445 orang
19818 orang
0
35 LEMBAGA
263 orang
417 orang
8 kelompok
643.010.000
154 Lembaga 19818 orang 417 orang 8 kelompok
700.000.000
417 orang 8 kelompok
710.000.000
19818 orang 417 orang 8 kelompok
710.000.000
19818 orang 417 orang 8 kelompok
3.446.765.000 17.646.639.000
19818 orang 93 LEMBAGA 1.388.000.000
160.000.000
184 Lembaga
4.102.000.000 93 LEMBAGA
1.408.000.000
160.000.000
184 Lembaga
4.002.000.000 93 LEMBAGA
1.362.000.000
411 motor 160.000.000
174 Lembaga
3.615.000.000 93 LEMBAGA
1.362.000.000
135.980.000
164 Lembaga 19818 orang
93 LEMBAGA 1.995.850.000
8 kelompok
683.755.000 3.530.000.000
2.397.639.000
100,00%
417 orang
7.515.850.000
411 motor 160.000.000
8 kelompok
775.980.000
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
1
21
06 Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa;
1
22
1
22 032 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-
Tertatanya administrasi pemerintahan desa
-
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
21 desa 1,38%
TAHUN 2014
43 desa 1,38%
TAHUN 2015
2.542.079.000
52 desa 1,38%
TAHUN 2016
2.964.799.000
32 desa 1,38%
TAHUN 2017
2.865.000.000
14 desa 1,38%
TAHUN 2018
3.040.000.000
14 desa 1,38%
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
3.090.000.000
RUPIAH 16
14 desa 1,38%
14.501.878.000
SOSIAL 3.983.606.000
4.381.966.600
4.820.163.260
5.302.179.586
5.832.397.545
24.320.312.991
TRANSMIGRASI 1
22
01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
-
Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
133
164
1.323.095.000
164
1.455.404.500
164
1.600.944.950
164
1.761.039.445
164
1.937.143.390
164
8.077.627.285
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya; 1
22
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
2.497
728
1.614.695.000
750
1.776.164.500
750
1.953.780.950
750
2.149.159.045
750
2.364.074.950
3.728
9.857.874.445
22
02 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; 03 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma;
-
1
-
PMKS yang memperoleh bantuan sosial
2.497
728
203.090.000
750
223.399.000
750
245.738.900
750
270.312.790
750
297.344.069
3.728
1.239.884.759
1
22
04 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
-
Panti yang memperoleh bantuan UEP
40
20
842.726.000
20
926.998.600
20
1.019.698.460
20
1.121.668.306
20
1.233.835.137
100
5.144.926.503
-
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
88,00
88,00
-
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah
45
44
3.200
3.400
8
15
480.860.000
42
738.050.000
99
417.222.000
50
458.944.200
55
504.838.620
64
28
200.000.000
4
260.000.000
4
260.000.000
4
260.000.000
4
260.000.000
325
195
588.600.000
215
647.460.000
235
712.206.000
255
783.426.600
275
861.769.260
1
1
400.000.000
1
440.000.000
1
484.000.000
1
532.400.000
1
585.640.000
5
5
520.439.000
5
1.092.871.000
5
1.608.755.000
5
1.769.630.500
5
1.946.593.550
77
60
350.000.000
70
385.000.000
80
423.500.000
90
465.850.000
100
512.435.000
2
400.000.000
1
440.000.000
1
484.000.000
1
532.400.000
1
585.640.000
6
45
450.000.000
45
495.000.000
45
544.500.000
45
598.950.000
45
658.845.000
45
Sosial; 1
22 033 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1
22
01 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
9.033.556.000 2.453.048.000
10.840.267.200 88,00
2.943.657.600
43
13.008.320.640 88,00
3.532.389.120
42
15.609.984.768 88,00
4.238.866.944
41
18.731.981.722 88,00
5.086.640.333
40
67.224.110.330 88,00
18.254.601.997
40
layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 1
22
02 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
-
Terbantunya korban bencana alam
-
Penyelenggaraan festival seni budaya
6.580.508.000
3.600
7.896.609.600
3.800
9.475.931.520
4.200
11.371.117.824
4.200
13.645.341.389
19.200
48.969.508.333
Korban Bencana Alam; 1
23
1
23 034 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
BUDAYA
1
23
01 Program Pengembangan Nilai Budaya;
3.639.899.000 - Cakupan fasilitasi seni - Cakupan sumber daya manusia kebudayaan
1
23
02 Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya - Sarana penyelenggaraan seni dan budaya - Cakupan gelar seni
1
23
03 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
- Misi kesenian - Benda, situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan -
Jumlah grup kesenian - Capaian Kajian Seni - Revitalisasi nilai-nilai budaya
1
1 45 225
230
-
-
250.000.000 -
11
11
250.000.000
4.773.381.000
235
5.236.683.000
240
1
275.000.000 200.000.000
11
275.000.000
75,47
4.292.976.600
5.734.351.300
6.281.786.430
250
366.025.000
1
332.750.000 242.000.000
1
266.200.000
11
332.750.000
11
366.025.000
76,13
5.194.501.686
76,37
5.713.951.855
245
1
302.500.000 220.000.000
11
302.500.000
75,53
4.722.274.260
13.525.498.870 269
2.599.914.820 1.240.000.000
275 30
6.938.289.050
2.747.295.000
4
24
1
STATISTIK 24 035 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1
24
01 Program Pengembangan Data/Informasi;
1.710.625.000 -
Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)
-
Buku "Kabupaten Dalam Angka"
-
Buku "PDRB Kabupaten"
-
Dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor
74,41 1 1
1
Ada
Ada
Nilai PDRB (Rp. Juta) a
Berdasarkan Harga Berlaku Primer
b
3.902.706.000
1
1.258.956.000 1
1.160.000.000 1
1
1
Ada
1.392.000.000 1 1
Ada
1.670.400.000 1
5
Ada
Ada
1.354.722.000
1.834.569.000
787.260.000
1.344.712.000
1.428.126.000
124.289.720,00
139.516.210,00
156.155.900,00
174.322.470,00
193.683.000,00
6.749.389.000
3.326.210
3.704.830
4.126.720
4.381.024
4.685.897
4.978.241
4.978.241
Sekunder
40.350.940
44.952.880
49.614.610
53.265.286
57.599.287
61.900.495
61.900.495
Tersier
14.712.260
17.426.080
20.059.370
22.008.671
24.321.624
26.697.221
26.697.221
1.816.060
1.887.540
1.987.610
2.098.200
2.229.034
2.382.486
2.382.486
20.601.560
21.220.240
22.178.630
23.224.666
24.468.137
25.936.962
25.936.962
7.304.080
7.844.360
8.360.200
9.073.855
9.904.380
10.866.172
10.866.172
Berdasarkan Harga Konstan Primer Sekunder Tersier
-
Laju Pertumbuhan ekonomi (% )
-
Inflasi (% )
-
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)
-
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)
-
Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil
41.081.150,00
6,07
43.590.880,00
6,11
3,5 - 5,5
6,16
3,5 - 5,5 23.750.000,00
46.274.550,00
7.850.000,00
6,19
3,5 - 5,5 26.060.000,00
49.140.730,00
8.140.000,00
52.191.120,00
6,21
3,5 - 5,5 28.520.000,00
6,21
3,5 - 5,5 31.160.000,00
8.450.000,00
5.713.951.855
5
1
Ada
12.463.340.855 76,37
3,5 - 5,5 33.900.000,00
8.780.000,00
9.140.000,00
638.850
638.970
639.010
639.070
639.170
6,07
6,11
6,16
6,19
6,21
639170,00 6,21
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
6,07
6,11
6,16
6,19
6,21
6,21
9
8,8
8,77
8,68
8,6
8,60
per kapita) (Rp/kap/bln) -
Pertumbuhan PDRB
-
Laju inflasi provinsi
-
Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia
-
Pertumbuhan ekonomi Indeks Gini
-
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks ketimpangan regional)
-
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
-
Kemiskinan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
1
25
1
25 036 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
1
25
1
25
01 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 02 Program Penyelamatan dan Pelestarian
1
25
Dokumen/Arsip Daerah; 03 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
KEARSIPAN 0 -
Penerapan Pengelolaan arsip secara baku
-
Penataan Dokumen/arsip SKPD melalui Media Elektronik
-
Meningkatnya umur teknis sarana prasarana kearsipan
0
0
0
0
0
92,13%
91,03%
93,59%
94,87%
97,44%
98,72%
98,72%
135.000 Berkas
62.400 Berkas
72.000 Berkas
81.600 Berkas
91.200 Berkas
96.000 Berkas
403.200 Berkas
19.000 Boks
19000 Boks
19.500 Boks
19.500 Boks
20.000 Boks
21.000 Boks
21.000 Boks
7 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
4 kegiatan
5 kegiatan
6 kegiatan
6 kegiatan
28,21%
27,75%
26,64%
26,98%
26,64%
26,34%
26,34%
0,85% 208
0,94% 213
1,03% 218
1,12% 223
1,12% 223
dan Prasarana Kearsipan; 1
26
1
26 037 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
1
26
Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan
26
01 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; 02 Program Pengembangan Budaya Baca dan
-
1
-
Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah
1
26
03 Pembinaan Perpustakaan
-
Pengunjung Perpustakaan
-
Jumlah Perpustakaan
0,68% 226
0,77% 203
-
Produksi Daging (kg)
111.266.638
119.443.862
-
Produksi Telur (kg)
47.705.680
48.007.137
49.850.611
51.440.845
52.701.146
53.929.083
53.929.083
-
Produksi Susu (liter)
12.051.422
12.077.551
12.541.329
12.941.397
13.258.462
13.567.384
13.567.384
-
Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kap/hr)
5,36
5,48
5,66
5,85
6,04
6,25
6,25
-
Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah)
100
100
100
100
Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah)
100,24 100,93
100
-
Produksi ikan konsumsi (ton)
100 108.364
100 112.525
100 116.115
100 118.960
100 121.731
-
Konsumsi ikan (kg/kap/th)
-
Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan=produksi ikan
-
Produksi Ikan Hias (RE)
-
Produksi Benih Ikan (RE)
2 2
PERPUSTAKAAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN 01 001 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 01
01 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
2
01
02 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
2
01
03 Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
01 01
04 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan; 05 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
2
01
24.535.755.000
-
01
PERTANIAN 02 002 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
2
02
01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan;
Fasilitasi Usaha Perikanan (orang)
88.810,51
8.531.079.000
8.777.880.000
28.254.481.350 124.030.506
9.810.750.000
10.094.560.000
32.341.463.000 127.987.079
11.282.300.000
11.608.745.000
37.254.676.000 131.122.763
23,97
24,79
25,89
27,02
28,21
224.056,00
233.261
242.218
249.945
256.069
84.517 2.750.463,60
104.603,55
0
107.827.000
2.980.010
112.085,82
117.942.250
3.094.442
1
154.394,54
-
3.193.155
1
185.273,45
12.974.700.000
13.350.000.000
14.920.000.000
-
222.328,14
165.207.480.950 134.177.923
57.518.829.000
100 15.352.500.000
100 121.731
59.183.685.000
29,46
29,46 262.035
262.035 -
3.347.611
3.271.387 2
2
42.821.105.600 134.177.923
222.328,14
225.769.250
3.347.611
2
2
80
90
100
110
120
120
13.622
14.145
14.596
14.954
15.302
15.302
- Rabies (dosis)
40
40
40
40
40
40
40
- Anthrax (dosis)
40
40
40
40
40
40
40
- Brucellosis (dosis)
40
40
40
40
40
40
40
- SE (dosis)
40
40
40
40
40
40
40
- AI (dosis)
40
40
40
40
40
40
40
- Aeromonas (dosis)
40
40
40
40
40
40
40
-
Pengawasan Kualitas PAH/HPAH di Lokasi Usaha (lokasi)
-
Fasilitasi Usaha Peternakan (orang)
40 70
40 80
206.903.000
40 90
282.379.100
40 100
309.218.000
40 110
417.596.000
40 120
459.355.600
40 120
1.675.451.700
- Sentra agribisnis peternakan (lokasi)
0
1
916.120.000
1
1.780.200.000
2
2.047.250.000
2
2.354.300.000
2
2.707.450.000
2
9.805.320.000
Ada
6.912.066.000
7.948.850.000
02
02 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
30.562.825.000 -
Regulasi ketahanan pangan
Ada
-
Ketersediaan Pangan Utama
69,70
-
Produksi tanaman pangan
Pertanian/Perkebunan;
Ubi jalar
2% (198.57 ku/ha)
Talas Ubi Kayu (ton) -
9.141.200.000
10.512.380.000
46.603.746.000
12.089.250.000
- padi sawah - padi gogo
55.564.970.000 Ada
63.184.021.000
28.135.000.000
30.948.500.000
175.117.000
395.880.000
308.600.000
901.960.000
1.082.352.000
2% (153.21 ku/ha)
1,00 1,00
2,00 2,00
2% (145.82)
1,00
2,00
59,07
61,46
230.796.230.000 Ada
ada
25.577.000.000
128.882.782.000 2.863.909.000
2,00
2,00
2,00
9,00
2,00 2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
9,00 9,00
61,90
64,62
2% (101.59ku/ha)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
* Cabe
2% (73.83 ku/ha)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
* Wortel
2% (115.44 ku/ha)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
1,00
5.663.576.000
1.107.162.000
11.613.152.000
36,27
67,23
1,00
357.162.000
35,74 1,00
67,23
28,50
Produksi komoditas unggulan
31,59
65,91
28,07
Persentase peningkatan provitas sayuran (% )
03 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
40.700.520.000 Ada
23.252.000.000
2% (64.51 ku/ha)
Persentase peningkatan provitas padi sawah (% )
02
40.783.894.000 Ada
20.970.282.000
Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar :
2
-
02
2
2
-
70
Peternakan; 2
-
12.978
06 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
07 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Sentra Agribisnis Perikanan (Lokasi) - Produksi olahan produk perikanan (ton) Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan :
Ternak;
2
-
URUSAN PILIHAN
2
2
-
01
2
2
-
1.328.600.000
1,00
8.629.050.000
36,31 1.461.460.000
1,00
1.607.600.000
36,31 5,00
23.668.379.000
19.723.650.000
69.297.807.000
1
Pisang (ton)
21.618
18.912
23.744
24.219
24.703
25.197
25.197
2
Nanas (ton)
780
1.805
2.904
2.962
3.021
3.082
3.082
3
Manggis (ton)
4
Tanaman hias potong (tangkai)
5
Tanaman hias pohon (pohon)
6
Pala (ton bahan mentah)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
5.861.984.000
2.116
2.619
3.765
3.840
3.917
3.995
3.995
2.482.636
4.674.373
2.409.337
2.457.524
2.506.674
2.556.808
2.556.808
709.501
768.691
282.400
288.048
293.809
299.685
299.685
3% (1,316.83 ton)
3,00
3,00
4,00
4,00
5,00
19,00
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
7
Kopi (ton bahan mentah)
3% (9,656.95 ton)
8
Karet (ton bahan mentah)
3% (3,732.43 ton)
9
Cengkeh (ton bahan mentah)
10 Jamur kayu (kg) * Kelapa * Aren * Kumis Kucing
TAHUN 2014
TAHUN 2015
3,00
TAHUN 2016
3,00
3,00
TAHUN 2017
4,00
3,00
TAHUN 2018
4,00
4,00
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
5,00
4,00
RUPIAH 16 19,00
5,00
19,00
3% (861.35 ton)
3,00
3,00
4,00
4,00
5,00
19,00
274.000
240.000
789.500
805.290
821.345
837.823
837.823
3% (16,766.41 ton)
3,00
3,00
4,00
4,00
5,00
19,00
3% (152.25 ton)
3,00
3,00
4,00
4,00
5,00
19,00
3% (19.89 ton)
3,00
3,00
4,00
4,00
5,00
19,00
3% (596.727 ton GKG)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
10,00
* Cabe
2% (5,231.60 ton)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
* Wortel
2% (2,747.30 ton)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
* Manggis
2% (3,772,6 ton)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
* Pepaya
2% (8,116.9 ton)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
* Jambu
2% (4,831.8 ton)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
* Durian
2% (8,340.6 ton)
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
13,00
Persentase peningkatan produksi tanaman hias bunga (% )
2% (4,074,481 tangkai)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
15,00
* Anggrek
2% (2,936,373 tangkai)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
15,00
2% (1,496,372 pohon)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
15,00
2% (299,685 pohon)
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
15,00
2% (4,113.02 ton)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
10,00
Persentase peningkatan produksi padi (% ) Persentase peningkatan produksi sayuran (% )
Persentase Peningkatan produksi buah-buahan (% )
Persentase peningkatan produksi tanaman hias berdaun indah (% ) * Tanaman lanskap Persentase peningkatan produksi tanaman obat (% )
2% (128.88 ton)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
10,00
-
* Kapolaga Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku
4,56
4,40
4,36
4,32
4,28
4,24
4,24
-
Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
-
Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan)
2,54%
2,44%
2,42%
2,40
2,38
2,36
2,36
2,66%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
0,42
0,41
0,40
0,39
0,38
0,37
0,37
terhadap PDRB harga berlaku -
Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan
-
Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB berlaku
-
Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras terhadap PDRB konstan
-
Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
2,54%
2,44%
2,42%
2,40
2,38
2,36
2,36
2,66%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
2,68%
- Jumlah komoditas unggulan
8
10
- Jumlah lokasi
9
12
makanan) terhadap PDRB harga berlaku -
Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan Nilai Tukar Petani
2
02
04 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Sentra agribisnis komoditas unggulan
Produksi Pertanian/Perkebunan;
Program Pengolahan Hasil Pertanian/ Perkebunan
NTP
KEHUTANAN 03 003 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
2
03
14
16 1.544.880.000
1.287.400.000
5.877.190.000
5.342.900.000 15
17
18 1.853.900.000
23.889.748.000 17
20
20 2.669.640.000
2.224.700.000
9.580.520.000
8,00
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
40,00
Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung (% )
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
10,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
15,00
Persentase peningkatan nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri (% )
350,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
50,00
Persentase peningkatan nilai tambah dari karet mentah mejadi sheet kering (% )
100,00
5,00
5,00
5,00
5,00
7,00
27,00
Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi gelondongan menjadi berasan (% )
85,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,60
25,60
01 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
5.844.228.000 -
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
03
02 Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan;
-
03 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan; 03
04 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
6,57
1.092.412.000
2,67 25,00%
5.614.690.000 3.498.550.000
6,57
604.940.000
2,67 20%
6.610.720.000 3.848.400.000
6,57
1.100.000.000
2,67 15%
7.381.740.000 4.233.240.000
32,85
31.098.040.000 17.652.115.000
1.320.000.000
13,35 15%
6.387.655.000
6,57 2,67
6,41%
6,41%
0,001
0,012
3,20
4,80
11,00
17,00
28,00
42,00
55,00
65,00
65,00
* Usah jamur tiram
9,00
12,00
15,00
18,00
21,00
24,00
24,00
* Usaha lebah madu
-
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
25,00
* Usaha bambu
-
4,00
8,00
12,00
16,00
20,00
20,00
Kerusakan Kawasan hutan
Cakupan legalitas usaha kehutanan (% ) -
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku
-
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan Cakupan usaha kayu rakyat (% )
2.891.425.000
6,57
5.646.662.000 3.180.500.000
7,65 0.2% (3.000 Ha)
Persentase penurunan luas lahan kritis (% )
2
4.857.270.000 13
03
2
2
11
Persentase peningkatan nilai tambah dari padi menjadi beras (% ) Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung (% )
2
4.415.700.000
3.396.688.000
2,67 2.270.303.000
27,30% 0,011
100.000.000
9,00
582.500.000
0,011 500.000.000
15,00
873.750.000
0,010 550.000.000
31,00
961.200.000
0,010 605.000.000
50,00
1.057.320.000
0,010 665.500.000
50,00
1.163.000.000
2.420.500.000 4.637.770.000
Cakupan usaha non kayu (% )
2
04
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2
04 004 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
36.517.827.000
35.510.248.000
39.032.000.000
122.780.400.000
68.996.140.000
302.627.615.000
VIII - 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF) KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS
1
2
2
04
01 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
RUPIAH
TARGET
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TAHUN 2014
-
Peningkatan cakupan layanan PJU
80,12
3
-
Rumah tangga pengguna listrik
5.000
5.000
-
Rasio ketersediaan daya listrik
-
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
-
Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS
-
Reklamasi luas lahan bekas tambang
-
Pertambangan tanpa ijin
TAHUN 2015
35.901.588.000
3
TAHUN 2016
34.567.000.000
5.000
3
TAHUN 2017
38.098.000.000
5.000
3
TAHUN 2018
61.713.000.000
5.000
3
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
67.892.000.000
5.000
RUPIAH 16 95,12 5.000
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
82,88
83,38
83,88
84,38
84,88
85,38
85,38
80
90
100
110
120
130
130
618,90
34
90.000.000
2
04
02 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
100
100
2
04
03 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
-
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku
1,21%
1,21%
115.354.000
1,23%
143.432.000
1,24%
125.000.000
1,25%
137.500.000
1,26%
151.250.000
1,26%
672.536.000
2
04
335.885.000
1,11%
609.816.000
1,10%
600.000.000
1,11%
60.700.000.000
1,10%
700.000.000
1,10%
62.945.701.000
04
2
04
04 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas dan Panas 05 Bumi; Program Konservasi Air Tanah; 06 Program Pendayagunaan Air Tanah; -
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan
2 2
04
07 Program Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan
75.000.000
36 100
100.000.000 90.000.000
39 100
110.000.000 99.000.000
41 100
121.000.000 108.900.000
44
238.171.588.000
100
133.100.000 119.790.000
812,90 100
1,11%
1,10%
Elevasi muka air tanah
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
≤ 15
-
Elevasi muka air tanah Jumlah kelompok pengguna energi baru dan energi terbarukan
17
5
5
5
6
6
44
-
Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor
100
100
100
100
100
100
100
-
Kunjungan wisata
444.100.000 393.690.000
Energi Terbarukan; 2
04
2
05
2
05 005 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2
05
2
05
2
05
08 Program Mitigasi Bencana Geologi; PARIWISATA 01 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
3.733.054.000 - Jumlah paket wisata - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB berlaku
02 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
-
03 Program Pengembangan Kemitraan;
-
Jumlah gedung kesenian
06
06 006 DINAS KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 06
2
2.623.000.000
4.592.328.000
4.500.579.000
4.935.636.900
5.414.200.590
4.300.000
2.885.300.000
4.350.000
3.173.830.000
4.400.000
3.491.213.000
4.500.000
3.840.334.300
30
150.000.000
35
150.000.000
40
150.000.000
45
150.000.000
22.575.798.490 4.500.000
16.013.677.300
1
400.000.000
1
440.000.000
1
484.000.000
1
532.400.000
1
585.640.000
1
2.442.040.000
18 3,08
710.054.000
18 3,12
1.117.028.000
18 3,16
692.749.000
18 3,20
762.023.900
18 3,24
838.226.290
3,24
4.120.081.190
Jenis, kelas, dan jumlah restoran
108
120
Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
177
122
177
127
179
132
185
137
190
137
195
195
- Cakupan organisasi
17
17
-
17
-
19
-
19
-
21
-
- Cakupan SDM pariwisata bersertifikat nasional
90
110
1.650.000.000
130
1.815.000.000
150
1.996.500.000
160
2.196.150.000
180
2.415.765.000
- Jumlah kerjasama pariwisata
2
20
1
- Cakupan bina usaha pelaku usaha pariwisata
2
4.200.000
20
18 3,06
- Rasio destinasi wisata berstandar nasional (% ) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB konstan
- Tingkat hunian hotel
2
4.130.000
3
3
300
240
250.000.000
260
275.000.000
280
302.500.000
300
332.750.000
320
366.025.000
4
4
75.000.000
3 6
82.500.000
3 7
90.750.000
3 7
99.825.000
7
109.807.500
-
3 1.526.276.400
INDUSTRI 159.986.000 - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku
06
01 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; 02 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan
23.264.924,54
2
06
03 Program Penataan Struktur Industri;
- Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor
7.211.711,08
2
06
63.192.527,95
1.082.050.000
534.000.000
2.635.000.000
2.799.188.129
7.046.036.000
70.874.750,00
78.597.930,00
87.502.270,00
97.375.870,00
106.342.670,00
106.342.670,00
106.342.670,00
24.423.870,00
25.777.680,00
27.228.230,00
28.827.310,00
30.480.770,00
30.480.770,00
30.480.770,00
21.268.534,00
21.268.534,00
21.268.534,00
14.174.950,00
Industri harga berlaku (asumsi 20% nya)
15.719.586,00
17.500.454,00 1.082.050.000
159.986.000
19.475.174,00 534.000.000
2.635.000.000
2.635.000.000
7.046.036.000
- Jumlah BPR/LKM aktif milik pemerintah 04 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor
6.994.054,86
4.884.774,00
5.155.536,00
5.445.646,00
5.765.462,00
6.096.154,00
6.096.154,00
6.096.154,00
3,33%
3,61% 1.865
3,49% 1.930
3,89%
3,99%
4,08%
1.800
2.005
2.085
2.170
86,37%
79,46%
80,81%
82,18%
83,48%
84,71%
84,71%
4,08%
0,04
Jumlah pertumbuhan Pengerajin yang dibina
3.555
4.415
5.305
6.225
7.175
8.145
31.265
Jumlah Pengerajin Seluruhnya
4.116
5.556
6.565
7.575
8.595
9.615
9.615
Industri harga konstan (asumsi 20% nya) - Pertumbuhan Industri Jumlah Industri se Kab. Bogor - Cakupan bina kelompok pengrajin
2
07
2
07 007 DINAS KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
2
07
PERDAGANGAN 01 Program Perlindungan Konsumen dan
-
2
07
2
07
02 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; 03 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Kontribusi sektor perdagangan terhadap
-
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan
-
Ekspor bersih perdagangan
Negeri; -
Jumlah SKA yang diterbitkan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Jumlah pedagang di pasar tradisional yang dibina Jumlah Kenaikan Pedagang Estimasi pedagang se Kab. Bogor
2
08
2
08 008 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2
08
18.991.626,60
26.412.870,00
-
33.544.400,00
30.120.540,00
37.183.130,00
1.846.592.239 41.003.280,00
41.003.280,00
948.879.270 41.003.280,00
41.003.280
PDRB harga berlaku
Pengamanan Perdagangan;
5.770.503,63
7.651.490,00
8.192.050,00
897.273.226,67
897.300.000,00
897.400.000,00
897.273.226,67
897.300.000,00
897.400.000,00
8.800.670,00
9.430.700,00
10.175.990,00
10.175.990,00
10.175.990,00
10.175.990
897.500.000,00
897.600.000,00
897.700.000,00
897.700.000,0
897.700.000,00
897.700.000
897.500.000,00
897.600.000,00
897.700.000,00
897.700.000,0
897.700.000,00
11.469
11.769
12.069
12.369
12.669
12.969
12.969
12.969
11.469
9.600
10.000
10.480
10.960
11.440
11.440
11.440 1.500
37
300
300
300
300
300
1.500
22.992
22.992
22.992
22.992
22.992
22.992
22.992
KETENAGAKERJAAN 01 Program Transmigrasi Regional;
729.175.000 -
Transmigran regional
-
Transmigran swakarsa
50 KK
25
N/A
N/A
729.175.000
802.092.500 25
802.092.500
N/A
882.301.750 25
882.301.750
N/A
970.531.925 25
970.531.925
N/A
1.067.585.118 25
1.067.585.118
N/A
4.451.686.293 125
4.451.686.293
N/A
- Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
2.379.438.565.359
2.702.920.126.796
2.797.339.871.147
3.070.843.044.474
3.248.422.838.464
9.489.237.547.554
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
DINAS PENDIDIKAN (6 program)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
DINAS KESEHATAN (14 program)
RSUD CIAWI (6 program)
RSUD CIBINONG (6 program)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
RSUD LEUWILIANG (5 program)
RSUD LEUWILIANG (5 program)
BLH (5 program)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17 DBMP (9 program)
DKP (5 program)
DTRP (3 program)
BAPPEDA (5 program)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
DTBP (4 program)
6.028.403.000
DISPORA ( 5 program)
BPT (6 program)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
DISKOP-UKM PERINDAG (4 program)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
DISDUKCAPIL (1 program)
DISOS NAKERTRANS (3 program)
BP4K (4 program)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
BPPKB ( 5 Program )
BPPKB (5 Program )
DLLAJ (5 program)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
DISKOMINFO (5 program)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
DTRP ( 2 Program)
KESBANG LINMAS ( 5 program)
SATPOL PP (3 progam)
SETDA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17 (12 program)
SETWAN (2 program)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17 INSPEKTORAT (3 program)
DPKBD (3 program)
BKPP (6 program)
KORPRI
(2 program)
BPMPD (6 program)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
Dinsosnakertrans ( 4 Program )
BPBD (2 program)
Diparda ( 3 Program )
Bappeda dan BPS ( 1 Program )
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
KAPD (3 program)
KAPD ( 3 Program )
DISNAKAN (7 program)
Distanhut (4 program)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17
Distanhut ( 3 Program )
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
SKPD PENANGUNG JAWAB 17 ESDM (8 program)
Disbudpar (3 program)
Diskoperindag ( 4 Program )
Diskoperindag ( 3 Program )
Dinsosnakertrans ( 1 Program )
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018
VIII - 1
TABEL 9.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
9
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1 Perencanaan Pembangunan 1.1.
Pertumbuhan PDRB
1.2.
Nilai PDRB (Rp. Juta)
6,07
Berdasarkan Harga Berlaku
6,11
6,16
6,19
6,21
124.289.720,00
139.516.210,00
156.155.900,00
174.322.470,00
193.683.000,00
41.081.150
43.590.880
46.274.550
49.140.730
52.191.120
6,21
Primer Sekunder Tersier Berdasarkan Harga Konstan Primer Sekunder Tersier 1.3.
Laju pertumbuhan ekonomi (%)
1.4.
Inflasi (%)
1.5.
Laju inflasi provinsi
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
1.6.
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)
23.750.000,00
26.060.000,00
28.520.000,00
1.7.
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)
7.850.000,00
8.140.000,00
8.450.000,00
8.780.000,00
9.140.000,00
1.8.
Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)
74,41
75,47
75,53
76,13
76,37
76,37
1.9.
Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln)
638.850
638.970
639.010
639.070
639.170
639.170
95,35
95,70
96,05
96,40
96,75
97,10
97,10
8,04
8,21
8,38
8,55
8,72
8,89
8,89
108,71
108,91
109,11
109,31
109,51
109,71
109,71 100,00
1.10.
Indeks gini
1.11.
Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia
1.12.
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)
1.13.
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
6,07
6,11
6,16
6,19
6,21
6,21
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
3,5 - 5,5
31.160.000,00
33.900.000,00
Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1 Pendidikan 1.1.
Angka Melek Huruf (AMH) (%)
1.2.
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)
1.3.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
1.4.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
95,43
96,34
97,93
98,17
99,09
100,00
1.5.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C
54,15
56,83
59,51
62,19
64,87
67,55
67,55
1.6.
Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A
938,84
939,75
940,66
941,57
941,48
943,39
943,39
1.7.
Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B
1.026,19
1.026,39
1.026,59
1.026,79
1.026,99
1.027,19
1.027,19
1.8.
Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C
1.9.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
99,02
99,20
99,40
99,60
99,80
100,00
100,00
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
9
1.10.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
85,53
88,42
91,31
94,21
97,10
100,00
100,00
1.11.
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
48,92
51,60
54,28
56,96
59,63
62,31
62,31
2 Kesehatan 2.1.
Angka kelangsungan hidup bayi
2.2.
Angka usia harapan hidup
69,69%
70,5%
70,9%
71,2%
71,5%
71,7%
71,7%
2.3.
Persentase balita gizi buruk
0,021%
0,020%
0,019%
0,018%
0,017%
0,016%
0,016%
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
225
230
235
240
245
250
250
1
1
1
1
1
1
1
84
60
63
65
68
70
70
6
2
2
2
2
2
16
39,86
38,82
37,82
36,83
35,87
34,94
34,94
370,54
373,54
376,04
378,04
379,59
380,7
380,70
19,24
19,87
20,44
20,95
21,42
21,84
21,84
3 Pertanahan 3.1.
Persentase penduduk yang memiliki lahan
4 Ketenagakerjaan 4.1.
Rasio penduduk yang bekerja
89,69
Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1 Kebudayaan 1.1.
Jumlah grup kesenian
1.2.
Jumlah gedung
2 Pemuda dan Olahraga 2.1.
Jumlah klub olahraga (organisasi olahraga)
2.2.
Jumlah gedung olahraga (gelanggang/balai remaja selain milik swasta) ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib
1 Pendidikan 1.1.
Pendidikan dasar:
1.1.1.
Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 tahun
1.1.2. 1.1.3.
Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 tahun Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (7-15 tahun)
1.1.4.
Rasio guru SD-MI/murid SD-MI
1.1.5.
Rasio guru SMP-MTs/murid SMP-MTs
1.1.6.
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI
1.1.7.
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs
1.2.
Pendidikan menengah:
1.2.1.
Angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun
1.2.2.
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
1.2.3.
Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA
1.2.4.
Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA
1.2.5.
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
1.3.
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
9
369,49
373,31
375,25
375,62
374,64
372,51
372,51
Fasilitas Pendidikan:
1.3.1.
% Ruang Kelas Kondisi Baik SDN
57,05
59,03
61,05
63,04
65,05
67,05
67,05
1.3.2.
% Ruang Kelas Kondisi Baik SMPN
63,98
65,98
67,98
69,98
71,98
73,98
73,98
1.3.3.
% Ruang Kelas Kondisi Baik SMAN/SMKN
71,18
73,18
75,18
77,09
79,10
81,12
81,12
31,10
33,60
36,10
38,60
41,10
43,60
43,60
0,050
1.4. 1.4.1. 1.5.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah:
1.5.1.
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
0,379
0,313
0,247
0,182
0,116
0,050
1.5.2.
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
0,954
0,863
0,773
0,682
0,591
0,500
0,500
1.5.3.
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
518,29
520,97
523,65
526,33
529,01
531,69
531,69
1.6.
Angka Kelulusan:
1.6.1.
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
99,81
99,85
99,89
99,92
99,96
100,00
100,00
1.6.2.
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.6.3.
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
99,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.7.
Angka Melanjutkan (AM)
1.7.1
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
99,38
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.7.2
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
79,44
81,44
83,44
85,44
87,44
89,44
89,44
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
68,86
72,92
77,48
81,73
85,95
90,12
90,12
12,03%
1.8. 1.8.1.
Guru/Tutor TK/RA/PAUD PNF
1.8.2.
Guru SD/MI
1.8.3.
Guru SMP/MTs
1.8.4.
Guru SMA/MA/SMK
2 Kesehatan 2.1.
Rasio posyandu per satuan balita
11,43%
11,55%
11,67%
11,79%
11,91%
12,03%
2.2.
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
1:9,718%
1:9,550
1:9,394
1:9,247
1:9,111
1:8,982
1:8,982
2.3.
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
1:232,353
1:218,066
1:205,948
1:195,519
1:186,462
1:178,526
1:178,526
2.4.
Rasio dokter per satuan penduduk
1:3,923
1:3,879
1:3,835
1:3,788
1:3,741
1:3,690
1:3,690
2.5.
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
1:2,667
1:2,637
1:2,606
1:2,576
1:2,542
1:2,508
1:2,508
2.6.
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
99,7%
80%
80%
81,25%
81,25%
82,5%
2.7.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
86,11%
90,00%
90,00%
91,25%
92,50%
93,75%
93,75%
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
2.8.
Persentase balita gizi buruk
2.9.
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
9
0,021%
0,020%
0,019%
0,018%
0,017%
0,016%
0,016%
95,1%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
92,08%
82%
82%
82%
82%
82%
82%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00% 100,00%
2.10.
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
2.11.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
2.12.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
2.13.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
2.14.
Cakupan kunjungan bayi
94,76%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
2.15.
Cakupan puskesmas
252,2%
252,2%
252,2%
252,2%
252,2%
252,2%
252,2%
2.16.
Cakupan pembantu puskesmas
30,18%
30,65%
31,11%
31,57%
32,03%
32,49%
32,49%
2.17.
Cakupan Rumah dengan bebas jentik
95,01%
95,00%
95,00%
95,00%
95,00%
95,00%
95,00%
2.18.
Cakupan TTU (Tempat-Tempat Umum) yang memenuhi syarat
77,22%
77,72%
78,22%
78,72%
79,22%
79,72%
79,72%
2.19.
Cakupan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang memenuhi syarat
89,71%
89,96%
90,21%
90,46%
90,71%
90,96%
90,96%
2.20.
Cakupan SAB (Sarana Air Bersih) yang memenuhi syarat
70,07%
70,57%
71,07%
71,57%
72,07%
72,57%
72,57%
2.21.
Cakupan JAGA (Jamban Keluarga) yang memenuhi syarat
70,13%
70,63%
71,13%
71,63%
72,13%
72,63%
72,63%
2.22.
Prosentase Sarana Kesehatan yang berijin
2.23.
Prosentase pengadaan obat essensial
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
2.24.
Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan yang berbahaya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.25.
Cakupan Desa Siaga Aktif
50,23%
60,00%
80,00%
85,00%
90,00%
100,00%
100,00%
2.26.
Angka kelangsungan hidup bayi
2.27.
Angka Usia Harapan Hidup
69,69%
70,5%
70,9%
71,2%
71,5%
71,7%
71,7%
80
RSUD CIBINONG 2.1.
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)
83,40
75
76
77
78
80
2.2.
Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit
51,50%
46
46
48
48
50
50
2.3.
Peningkatan layanan Spesialis
87,50%
87,50%
87,50%
89,00%
90,00%
100,00%
100,00%
2.4.
Peningkatan jumlah instalasi
2.5.
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional
2.6.
Rasio Perawat per Tempat Tidur
1 : 0,83
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
RSUD CIAWI 2.1.
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)
69,94%
70,00%
72,00%
75%
78%
80%
80%
2.2.
Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit
64,52%
65
66,00%
67%
68%
70%
70%
2.3.
Peningkatan layanan Spesialis
20
20
21
23
23
23
23
2.4.
Peningkatan jumlah instalasi
19
20
22
22
22
22
22
2.5.
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional
1 : 35
1:4
1:4
1:4
1:4
1:4
1:4
2.6.
Rasio Perawat per Tempat Tidur
1 : 0,95
1:1
1 : 1,1
1 : 1,1
1 : 1,2
1 : 1,3
1 : 1,3
RSUD LEUWILIANG 2.1.
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)
82,57
75%
75,0%
75,0%
75,0%
75,0%
75%
2.2.
Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit
76,00
75%
75%
75%
75%
75%
77%
2.3.
Peningkatan layanan Spesialis
14
14
15
16
17
17
17
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
2.4.
Peningkatan jumlah instalasi
2.5. 2.6.
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
9
13
15
17
18
18
18
18
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional
2:4
2:4
2:4
2:4
3:4
3:4
3:4
Rasio Perawat per Tempat Tidur
1:7
1:6
1:6
1:6
1:5
1:5
1:5
38,90%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
55%
65%
75%
90%
105%
120%
38,90%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0,7627
0,7780
0,7936
0,8095
0,8257
0,8422
4,434
4,523
4,613
4,705
4,799
4,895
4,895
0,00034
0,00032
0,00030
0,00028
0,00026
0,00024
0,00024
RSUD CILEUNGSI 2.1.
Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)
2.2.
Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit
2.3.
Peningkatan layanan Spesialis
2.4.
Peningkatan jumlah instalasi
2.5.
Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional
2.6.
Rasio Perawat per Tempat Tidur - Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
3 Pekerjaan Umum 3.1.
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
3.2.
Rasio Jaringan Irigasi
3.3.
Panjang jalan dilalui Roda 4
3.4.
Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui oleh Roda 4)
0,8422
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3.5.
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
76,27%
77,80%
79,36%
80,95%
82,57%
84,22%
84,22%
3.6.
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
31,38%
32,01%
,2,65
33,30%
33,97%
34,65%
34,65%
3.7.
Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
2,23%
2,21%
2,19%
2,17%
2,15%
2,13%
2,13%
3.8.
Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
2,99%
2,97%
2,95%
2,93%
2,91%
2,89%
2,89%
3.9.
39,09%
39,07%
39,05%
39,03%
39,01%
38,99%
38,99%
0,849
0,866
0,883
0,901
0,919
0,937
0,937
3.11.
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
55,57%
56,68%
57,81%
58,97%
60,15%
61,35%
61,35%
3.12.
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
34,45%
29,64%
27,41%
27,14%
28,31%
31,89%
31,89%
3.13.
Rumah tangga pengguna air bersih
41,97%
69,01%
80,38%
91,36%
101,37%
110,72%
3.14.
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
3.15.
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
3.16.
Persentase penanganan sampah
3.17.
Persentase penduduk berakses air minum
3.18.
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
3.19.
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
3.10.
2,35%
7,78%
9,18%
10,62%
11,81%
12,90%
39,05%
17,63%
18,28%
18,95%
19,51%
20,02%
23,52%
37,78%
39,18%
40,62%
41,81%
42,90%
0,18
0,230
0,231
0,232
0,233
4 Perumahan 4.1.
Persentase rumah tinggal bersanitasi
4.2.
Rasio rumah layak huni
0,233
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
9
4.3.
Rasio permukiman layak huni
0,08827
0,08865
0,08902
0,08940
0,08977
0,09015
0,09015
4.4.
Lingkungan Pemukiman
55,00%
52,50%
47,50%
42,50%
37,50%
35,00%
35,00%
4.5.
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
0,0523
0,0545
0,0555
0,0587
0,0612
0,0632
0,0632
4.6.
Persentase luas pemukiman yang tertata
17,99%
17,99%
18,26%
18,52%
18,79%
19,06%
19,06%
4.7.
Rumah tangga ber-Sanitasi
4.8.
Lingkungan pemukiman kumuh
4.9.
Rumah layak huni
0,52%
0,51%
0,49%
0,47%
0,45%
0,43%
0,43%
98,46%
98,59%
98,85%
99,10%
99,36%
99,62%
99,62%
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
52.633.046
53.948.872
55.297.594
56.680.034
58.097.035
59.549.461
59.549.461
0,002307
0,002320
0,002334
0,002347
0,002361
0,002375
0,002375
18.987
19.177
19.369
19.562
19.758
19.956
19.956
6
1
0
1
0
1
9
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07% 15,08%
5 Penataan Ruang 5.1.
Ruang publik yang berubah peruntukannya
6 Perencanaan Pembangunan 6.1.
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
6.2.
Tersedianya Dokumen Perencanaan:RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
6.3.
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
6.4.
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
7 Perhubungan 7.1.
Jumlah arus penumpang angkutan umum
7.2.
Rasio ijin trayek
7.3.
Jumlah uji kir angkutan umum
7.4.
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
7.5.
Angkutan darat
7.6.
Kepemilikan KIR angkutan umum
7.7.
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
7.8.
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
7.9.
Pemasangan Rambu-rambu
50,45%
39,63%
31,13%
24,45%
19,20%
15,08%
10 - 20 menit
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
75.000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
35.000 - 75.000
9,14%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
100%
85%
87%
89%
91%
93%
93%
8 Lingkungan Hidup 8.1.
Pencemaran status mutu air
8.2.
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
8.3.
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
64,57%
65%
67%
69%
71%
73%
73%
8.4.
Penegakan hukum lingkungan
57,14%
20%
40%
60%
80%
100%
100%
9 Pertanahan 9.1.
Persentase luas lahan bersertifikat
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.2.
Penyelesaian kasus tanah Negara
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
9
10 Kependudukan dan Catatan Sipil 10.1.
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
10.2.
Rasio bayi berakte kelahiran
10.3.
Rasio pasangan berakte nikah
10.4.
Kepemilikan KTP
10.5.
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
10.6.
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
10.7.
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
10.8.
Jumlah penduduk (jiwa)
10.9.
Laju pertumbuhan penduduk (%)
10.10
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
10.11
Persentase Penduduk Miskin
0,7239
0,7257
0,062
0,062
1
1
72,39
72,57
245,56
260,99
5.461.805
6.384.152
3,15
3,17
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.1.
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
16,40
16,86
17,33
17,82
18,31
18,83
89
11.2.
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
44,55
45,44
46,35
47,28
48,22
49,2
236
11.3.
Rasio KDRT
11.4.
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
50,15
51,15
52,18
53,22
54,28
55,37
266
11.5.
Partisipasi angkatan kerja perempuan
16,40
16,86
17,33
17,82
18,31
18,83
89
11.6.
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
39,37
0,00004
-
12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12.1.
Rata-rata jumlah anak per keluarga
12.2.
Rasio akseptor KB
0,7301
0,7309
0,7321
0,7334
0,7348
0,7363
0,7363
12.3.
Cakupan peserta KB aktif
73,01
73,09
73,21
73,34
73,48
73,63
73,63
12.4.
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
42,17
42,16
42,14
42,11
42,07
42,02
42,02
13 Sosial 13.1.
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
133
164
164
164
164
164
164
13.2.
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
2.497
728
750
750
750
750
3.728
13.3.
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
2.497
728
750
750
750
750
3.728
175
150
150
150
150
22,90
23,84
25,30
27,20
29,25
25
30
30
30
30
14 Ketenagakerjaan 14.1.
Angka partisipasi angkatan kerja
14.2.
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
14.3.
Tingkat partisipasi angkatan kerja
62,26
14.4.
Pencari kerja yang ditempatkan
29,80
14.5.
Tingkat pengangguran terbuka
13,31
14.6.
Keselamatan dan perlindungan - Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan
62,26 110 kasus
30 orang
145
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2 - Pemberian perlindungan hukum dan jamsostek - Perlindungan pekerja anak - Perlindungan pekerja malam wanita - Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
9
200 perusahaan
200
200
200
200
200
1.000
100 anak
-
100
100
100
100
400
60 perusahaan
60
60
60
60
60
300
570 perusahaan
450
450
450
450
450
2.250
normatif pekeja 14.7.
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15.1.
Persentase koperasi aktif
15.2.
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
15.3.
Jumlah BPR/LKM (termasuk PDPK dan LPK milik pemerintah)
15.4.
Usaha Mikro dan Kecil
67,55
67,46
67,84
68,21
69,09
69,44
69,44
12.916
13.416
14.116
15.016
16.116
17.416
17.416
20,00%
28,00%
40,00%
56,00%
76,00%
100,00%
100,00
16 Penanaman Modal 16.1.
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) - Jumlah PMA - Jumlah PMDN
16.2.
16.3.
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Rasio daya serap tenaga kerja
16.4.
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
16.5.
Penyelesaian izin lokasi (%)
16.6.
Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
16.7.
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
16.8.
Pameran/expo
423
1
1
1
1
1
428
141
30
32
34
36
38
311
178
1
1
1
1
1
183
80
25
26
27
28
29
215
17.061,19
4.000,00
4.500,00
5.000,00
5.500,00
6.000,00
42.061,19
10.664,06
2.800,00
3.180,00
3.541,40
3.880,95
4.194,76
28.261,17
6.397,13
1.200,00
1.320,00
1.458,60
1.619,05
1.805,24
13.800,02
369
309
324
340
357
375
334
81637
17000
17850
18743
19680
20664
175573
221
55
58
61
64
67
526
363,12
-58,66
10,00
10,50
11,00
11,50
115,72
9
17 Kebudayaan 17.1.
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
8
9
8
9
8
17.2.
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
1
1
1
1
1
1
17.3.
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
45
45
45
45
45
45
45
18 Kepemudaan dan Olahraga 18.1.
Jumlah organisasi pemuda
63
60
62
63
65
67
67
18.2.
Jumlah organisasi olahraga
84
60
63
65
68
70
70
18.3.
Jumlah kegiatan kepemudaan
16
15
16
17
18
19
19
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
18.4.
Jumlah kegiatan olahraga
18.5. 18.6.
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
3
4
5
6
7
TAHUN 2018 8
9
17
12
13
14
15
16
16
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
6
2
2
2
2
2
16
Lapangan olahraga
3
1
1
1
1
1
8
21 Kegiatan
5
5
5
5
5
25
8 Kegiatan
2
2
2
2
2
10 25,64
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19.1.
Kegiatan pembinaan politik daerah
19.2.
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
19.3.
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
8,55
8,55
12,82
17,10
21,37
25,64
19.4.
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
0,09
0,09
0,13
0,17
0,21
0,26
0,26
19.5.
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
0,39
0,39
0,59
0,69
0,79
0,89
0,89
19.6.
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
19.7.
Penegakan PERDA
18
18
20
22
24
26
26
23,4
72,09
76,51
82,72
87,92
93,13
93,13
- Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin - Penertiban Bangunan tanpa IMB/liar - Penertiban Penyerobotan Tanah Pemkab/Negara - Penertiban Tempat hiburan/rekreasi tanpa/Menyalahi Ijin - Penertiban Reklame/Spanduk - Penertiban Usaha Peternakan - Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) - Penertiban Warung Remang-remang/PSK - Penertiban Gelandangan , Pengemis dan Anak jalanan 19.8.
Cakupan patroli petugas Satpol PP
1460
1460
1460
1460
1460
1460
7300
19.9.
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
23,4
74,83
86,22
90,06
93,89
97,73
97,73
3,56
- Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin - Penertiban Bangunan tanpa IMB/liar - Penertiban Penyerobotan Tanah Pemkab/Negara - Penertiban Tempat hiburan/rekreasi tanpa/Menyalahi Ijin - Penertiban Reklame/Spanduk - Penertiban Usaha Peternakan - Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) - Penertiban Warung Remang-remang/PSK - Penertiban Gelandangan , Pengemis dan Anak jalanan 19.10.
Angka kriminalitas
8,02
6,82
5,80
4,93
4,19
3,56
19.11.
Angka kriminalitas yang tertangani
3,70
4,25
4,89
5,63
6,47
7,44
7,44
19.12.
Jumlah demo
22
18
16
14
12
10
70,00
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.1.
Pertumbuhan ekonomi
20.2.
Kemiskinan
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
20.3.
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
20.4.
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
20.5.
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
20.6.
Jumlah LHA berkala
20.7.
Tindak Lanjut Hasil audit berkala OPD
20.8.
Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
20.9.
Rasio penyelesaian kasus indisipliner dan pemberian sanksi terhadap PNS
20.10.
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui diklat, bimtek dan tugas belajar
20.11.
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
9
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
45
44
43
42
41
40
40
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
83,56%
80
80
80
80
80
80
92%
2591
3317
2446
2256
2096
12706
0,306
0,308
0,310
0,312
0,314
0,317
0,317
78,37
88,91
90,87
92,83
94,79
96,75
96,75
112,47
112,47
112,47
112,47
112,47
112,47
112,47
6 Lembaga
6 Lembaga
6 Lembaga
6 Lembaga
6 Lembaga
6 Lembaga
6 Lembaga
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100%
100%
100%
100%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1,38%
1,38%
1,38%
1,38%
1,38%
1,38%
1,38%
21 Ketahanan Pangan 21.1.
Regulasi ketahanan pangan
21.2.
Ketersediaan pangan utama
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.1.
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
22.2.
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
22.3.
Jumlah LSM
22.4.
LPM Berprestasi
22.5.
PKK aktif
22.6.
Posyandu aktif
22.7.
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
22.8.
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
22.9.
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
29,17%
23 Statistik 23.1.
Buku ”kabupaten dalam angka”
23.2.
Buku ”PDRB kabupaten”
24 Kearsipan 24.1.
Pengelolaan arsip secara baku
24.2.
Peningkatan SDM pengelola kearsipan
92,13%
91,03%
93,59%
94,87%
97,44%
98,72%
98,72%
7 kegiatan
5 kegiatan
5 kegiatan
4 kegiatan
5 kegiatan
6 kegiatan
6 kegiatan
25 Komunikasi dan Informatika 25.1.
Jumlah jaringan komunikasi
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
25.2.
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
-
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
25.3.
Jumlah surat kabar nasional/lokal
-
52
54
56
58
60
52
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
9
25.4.
Jumlah penyiaran radio/TV lokal
-
28
28
28
30
30
30
25.5.
Web site milik pemerintah daerah
-
243
243
243
243
243
243
25.6.
Sistim Informasi Manajemen Pemda
25.7.
Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :
1. Media Massa Radio
-
2650
2650
2650
2650
2650
13250
2. Media Massa Televisi
-
2650
2650
2650
2650
2650
13250
3. Media Massa Majalah
-
12
12
12
12
12
60
b. Media Baru (media center, LPSE dan DSP)
-
243
243
243
243
243
243
c. Media Traditional
-
2
2
2
2
2
10
a. Media Massa (cetak dan elektronik)
d. Media Interpersonal 25.8.
e. Media Luar Ruang
-
11
8
8
8
8
43
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan
-
140
145
150
155
160
160
26 Perpustakaan 26.1.
Jumlah perpustakaan
26.2.
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
26.3.
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
226
203
208
213
218
223
223
0,68%
0,77%
0,85%
0,94%
1,03%
1,12%
1,12%
28,21%
27,75%
26,64%
26,98%
26,64%
26,34%
26,34%
95,85
97,47
97,47
99,77
99,77
Fokus Layanan Urusan Pilihan 1 Pertanian 1.1.
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar a Padi sawah b Padi gogo
1.2.
Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku
1.3.
Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan
1.4.
Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bhn makanan) terhadap PDRB harga berlaku
1.5.
Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bhn makan) terhadap PDRB harga konstan
1.6.
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB harga berlaku
1.7.
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB harga konstan
1.8.
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB harga berlaku=padi/bhn pangan utama lokal
1.9.
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB harga konstan=padi/bhn pangan utama lokal
1.10.
Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) - Pertanian
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
- Kehutanan - Perikanan 1.11.
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
9
46,25 65,00
46,25 65,00
47,50 65,00
47,50 65,00
47,50 65,00
0,68
1,60
2,35
2,79
4,02
-
2,74
3,95
7,32
9,89
-
3,08
6,25
7,14
7,44
7,63
-
0,95
2,31
2,79
2,80
2,81
-
4,62
5,11
6,16
9,32
-
-
-
-
-
-
Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Kelompok Pemula - Pertanian - Kehutanan
-
- Perikanan Kelompok Lanjut - Pertanian - Kehutanan
-
- Perikanan
-
Kelompok Madya - Pertanian
-
2,17
3,16
3,39
4,53
-
- Kehutanan
-
3,03
5,71
7,89
9,52
-
- Perikanan
-
4,76
8,70
11,54
13,33
-
- Pertanian
-
3,70
10,00
14,29
14,63
-
- Kehutanan
-
-
-
25,00
33,33
-
- Perikanan
-
-
-
20,00
28,57
-
16,10
17,38
18,53
19,65
20,71
5,22
8,37
9,96
11,11
13,33
18,26
17,60
16,73
15,75
14,72
Kelompok Utama
1.12.
Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) - Pertanian - Kehutanan - Perikanan
2 Kehutanan 2.1.
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
2.2.
Kerusakan Kawasan Hutan
2.3.
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku
2.4.
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan
2.5.
Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)
2.6.
Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) - Kelompok Pemula - Kelompok Lanjut - Kelompok Madya - Kelompok Utama
2.7.
Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)
3 Energi dan Sumber Daya Mineral
7,65
6,57
6,57
6,57
6,57
6,57
32,85
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
3.1.
Pertambangan tanpa ijin
3.2.
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku
3.3.
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan
3.4.
Rasio ketersediaan daya listrik
3.5.
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
3.6.
Rumah tangga pengguna listrik
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
100
100
100
100
100
9 100
100
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
82,88
83,38
83,88
84,38
84,88
85,38
85,38
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.130.000
4.200.000
4.300.000
4.350.000
4.400.000
4.500.000
4.500.000
88.810,51
108.364
112.525
116.115
118.960
121.731
121.731
23,97
24,79
25,89
27,02
28,21
29,46
29,46
41.003.280,00
4 Pariwisata 4.1.
Kunjungan wisata
4.2.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
4.3.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga konstan
4.4.
Jenis, kelas, dan jumlah restoran
4.5.
Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
5 Kelautan dan Perikanan 5.1.
Produksi perikanan
5.2.
Konsumsi Ikan
5.3.
Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)
5.4.
Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) - Kelompok Pemula - Kelompok Lanjut - Kelompok Madya - Kelompok Utama
5.5.
Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)
5.6.
Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan
6 Perdagangan 6.1.
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku
18.991.626,60
26.412.870,00
30.120.540,00
33.544.400,00
37.183.130,00
41.003.280,00
6.2.
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan
5.770.503,63
7.651.490,00
8.192.050,00
8.800.670,00
9.430.700,00
10.175.990,00
10.175.990,00
6.3.
Ekspor Bersih perdagangan
897.273.226,67
897.300.000,00
897.400.000,00
897.500.000,00
897.600.000,00
897.700.000,00
897.700.000,00
6.4.
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
11.469
11.769
12.069
12.369
12.669
12.969
12.969
7 Perindustrian 7.1.
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku
63.192.527,95
70.874.750,00
78.597.930,00
87.502.270,00
97.375.870,00
106.342.670,00
106.342.670,00
7.2.
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan
23.264.924,54
24.423.870,00
25.777.680,00
27.228.230,00
28.827.310,00
30.480.770,00
30.480.770,00
7.3.
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri harga berlaku
7.211.711,08
14.174.950,00
15.719.586,00
17.500.454,00
19.475.174,00
21.268.534,00
21.268.534,00
7.4.
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri harga konstan
6.994.054,86
4.884.774,00
5.155.536,00
5.445.646,00
5.765.462,00
6.096.154,00
6.096.154,00
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
9
7.5.
Pertumbuhan industri
3,33%
3,61%
3,49%
3,89%
3,99%
4,08%
7.6.
Cakupan bina kelompok pengrajin
3.555
4.415
5.305
6.225
7.175
8.145
0,04
8 Ketransmigrasian 8.1.
Transmigran swakarsa
8.2.
Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
1.2.
Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
1.3.
Produktivitas total daerah
2 Pertanian 2.1.
Nilai tukar petani Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
1 Perhubungan 1.1.
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
1.2.
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
1.3.
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
0,00179
0,00163
0,00148
0,00135
0,00123
0,00112
0,00112
15.789.914
16.184.662
16.589.278
17.004.010
17.429.110
17.864.838
17.864.838
558.450
564.035
569.675
575.372
581.125
586.937
586.937
2 Penataan Ruang 2.1.
Ketaatan terhadap RTRW
85,50
86,00
86,50
87,00
87,50
88,00
88,00
2.2.
Luas wilayah produktif
87,05
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
87,00
2.3.
Luas wilayah industri
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
2.4.
Luas wilayah kebanjiran
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
2,00
2.5.
Luas wilayah kekeringan
11,31
10,50
10,00
9,50
9,00
8,00
8,00
2.6.
Luas wilayah perkotaan
46,45
46,45
46,45
46,45
46,45
46,45
46,45
-
42,00
43,40
44,80
46,20
47,60
48,88
3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 3.1.
Jenis dan jumlah bank dan cabang
3.2.
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang
4 Komunikasi dan Informatika 4,1
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TAHUN 2015
TAHUN 2016
TAHUN 2017
TAHUN 2018
3
4
5
6
7
8
9
Fokus Iklim Berinvestasi 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1.
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
10 pajak daerah
10 pajak daerah
10 pajak daerah
10 pajak daerah
10 pajak daerah
10 pajak daerah
10 pajak daerah
15 retribusi daerah16 retribusi daerah16 retribusi daerah16 retribusi daerah16 retribusi daerah16 retribusi daerah 16 retribusi daerah 1.2.
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Fokus Sumber Daya Manusia
1 Ketenagakerjaan 1.1.
Rasio lulusan S1/S2/S3
1.2.
Rasio ketergantungan
190,84 53,28
Kegiatan pendukung penciri termaju bidang perikanan : Produksi benih ikan terbanyak No
Kegiatan
Sasaran
lokasi
2014
2015
Nilai Volume 823.600.000 1750 dan 188
Satuan kg dan paket
2016
Nilai Volume 906.000.000 3000 dan 100
Satuan kg dan paket
Nilai 930.000.000
2017
Volume
Satuan kg dan paket
Nilai 950.000.000
960.000.000
ekor
KK dan ekor
750.000.000
110.000.000
2018
Volume
Satuan kg dan paket
Nilai 970.000.000
970.000.000
ekor
KK dan ekor
840.000.000
Jenis
Volume
Jumlah
SKPD
Satuan kg dan paket
4.579.600.000
Disnakan
980.000.000
ekor
4.428.850.000
Disnakan
KK dan ekor
910.000.000
KK dan ekor
3.846.000.000
Disnakan
113.000.000
Jenis
115.000.000
Jenis
544.400.000
Disnakan
150.000.000
2 paket
250.000.000
paket
968.239.000
Disnakan
1
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Jumlah induk ikan bermutu (Lele, Nila, Mas, Gurame, Bawal)
2
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Jumlah benih ikan berkualitas Bojonggede, Caringin, (Lele, Nila, Mas, Gurame, Ciampea Ciawi, Ciomas Bawal Ikan Hias)
3
Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Jumlah bantuan untuk rumah PM Miskin di Lokasi PKH tangga sangat miskin sektor
620.000.000
4
Pengawasan dan Pelayanan Usaha Perikanan
Jumlah sarana pelayanan usaha
101.400.000
3 Jenis
105.000.000
4
Jenis
5
Pendukung kegiatan di UPT BBI
Tersedianya sarana Tenjolaya, Pamijahan pendukung kegiatan UPT BBI
381.239.000
1 paket
187.000.000
1
paket
6
Pengembangan sarana prasarana pembenihan UPR
prasarana upr
Ciseeng, parung, kemang, gng sindur, dramaga, ciawi, cibinong, bojonggede, rumpin, caringin, Cijeruk
5
jenis
850.000.000
5 jenis
950.000.000
6 jenis
990.000.000
6 jenis
2.790.000.000
Disnakan
7
Pengembangan Sarana prasarana perairan Umum
Situ dan Sungai
Cibinong, Bojong Gede, Tajurhalang, Kemang, Parung
3
Paket
600.000.000
3 Paket
700.000.000
4 Paket
800.000.000
4 Paket
2.874.796.000
Disnakan
8
Fasilitasi Penyebaran Benih Ikan di Perairan Umum
Jumlah situ
tersebar di 40 Kecamatan
9
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
Tersedianya irigasi tersier di kawasan budidaya ikan air tawar
Kawasan Minapolitan dan BBI
Ciseeng, Parung, Kemang, Gg. Sindur, Ciomas, Dramaga, Ciampea, Cibungbulang, Pamijahan
PM
10 Pengolahan Data Perikanan
Perikanan Tangkap, Budidaya tersebar di 40 dan Daerah Irigasi ( DI ) Kecamatan Sekunder, Tersier dan Kuarter
11 Feasibility Study BBI
Tersedianya dokumen FS Pembangunan BBI
12 Pengadaan lahan BBI 13 Penyusunan DED BBI 14 Pembangunan BBI
Luas lahan kawasan minapolitan Jumlah dokumen Cibinong Jumlah kolam, jumlah gedung, kawasan minapolitan ...
15 Road Map Benih Ikan di Kab. Bogor 16 Rehabilitasi DI
Jumlah DI
Cibinong
Ciseeng, parung, kemang, gng sindur, dramaga, ciawi, cibinong, bojonggede, rumpin, caringin, Cijeruk
Jumlah kelompok yg dilatih
Jumlah Disnakan+BKP5K+DBMP
Ciseeng, parung, kemang, gng sindur, dramaga, ciawi, cibinong, bojonggede, rumpin
200.000 ekor
120 KK dan ekor
-
274.796.000
94.000.000
950.000.000
220.000 ekor
726.000.000 150 dan 600.000
-
2 Paket
9
situ
500.000.000
10 situ
107.000.000
120.000.000
11 situ
130.000.000
12 situ
150.000.000
13 situ
601.000.000
Disnakan
802.796.000
1 paket
700.000.000
2
titik
850.000.000
3 titik
900.000.000
4 titik
950.000.000
5 titik
4.202.796.000
Disnakan
176.675.000
1 dok
226.675.000
3
dok
246.675.000
3 dok
271.675.000
3 dok
301.675.000
3 dok
1.223.375.000
Disnakan
-
dok
100.000.000
1
dok
100.000.000
Disnakan
-
Ha buku unit
10.000.000.000 240.000.000 10.000.000.000
Disnakan Disnakan Disnakan
30.000.000.030
DBMP
-
...
2 Ha 10 buku unit
4.000.000.000
7.843.356.000
Jumlah Disnakan
17 Pendukung peningkatan produksi perikanan
568.850.000
200.340.000
8.043.696.000
4 DI
10.000.000.000 240.000.000 200.000.000
5.000.000.000
9.507.675.000
250.000.000 .....
9.757.675.000
5
DI
6.000.000.000
dok
dok
dok
Ha buku unit
Ha buku 1 paket
Ha buku unit
10.000.000.000
1 dok 6 DI
7.000.000.000
7 DI
8.000.000.000
8 DI
21.856.675.000
22.974.675.000
14.416.675.000
76.399.056.030
255.000.000
260.000.000
270.000.000
1.235.340.000
22.111.675.000
23.234.675.000
14.686.675.000
77.634.396.030
BKP5K
Roadmap Peningkatan Benih Ikan 2014-2018 Tahun
2014
2015
2016
2017
2018
Pasar Memenuhi kebutuhan 80% benih Ikan Jawa Barat
memenuhi 100% kebutuhan Kab. Bogor (mandiri Benih)
PRODUKSI BENIH IKAN TERBANYAK DI INDONESIA
Sarana dan Prasarana
Teknologi
1.
Peningkatan Produksi Bibit Ikan Unggul 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Hatchery di UPR 10 kelompok 3. Feasibility study pembangunan BBI Ikan Lele di kawasan Minapolitan 4. Rehabilitasi sarana prasarana Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (Perbaikan saluran Irigasi) 5. Evaluasi dan Monitoring
1.
1.
Pengembangan Usaha Perikanan Diversifikasi Produk olahan perikanan
1.
Pelatihan Teknologi Pembenihan Pelatihan Standar Baku Halal dan SNI Fasilitasi Pengurusan PIRT
1.
2.
SDM
1. 2. 3.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Hatchery 10 kelompok 2. Peningkatan Sarana Pemasaran Ikan hias dan Tawar 3. Pembuatan DED BBI Minapolitan dan pembebasan lahan 4. Feasibility Study Pembangunan BBI Ikan air Tawar di Cijeruk 5. Rehabilitasi Irigasi Tersier di Kawasan Minapolitan 6. Evaluasi dan Monitoring
2.
2. 3.
1. Pembangunan BBI 2. 3. 4. 5.
minapolitan Peningkatan sarana dan Prasarana Hatchery 10 kelompok Peningkatan Produksi Bibit Ikan Unggul Pembuatan DED BBI Cijeruk dan pembebasan lahan Evaluasi dan Monitoring
Pelatihan Pengolahan Produk Perikanan Peningkatan sarana Pengolahan
1.
Pelatihan Pengolahan Produk Perikanan 2. Peningkatan sarana Pengolahan
Pelatihan Teknologi Pembenihan Studi Banding Ke Pusat Pembenihan Fasilitasi Pengurusan PIRT
1. Pelatihan Teknologi Pembenihan 2. Pelatihan Standar Baku Halal dan SNI 3. Fasilitasi Pengurusan PIRT
1. Pembangunan BBI Cijeruk 2. Peningkatan sarana dan Prasarana Hatchery 10 kelompok 3. Peningkatan Produksi Bibit Ikan Unggul 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana BBI Minapolitan 5. Evaluasi dan monitoring
1. 2.
Pelatihan Pengolahan Produk Perikanan Peningkatan sarana Pengolahan
1. Pelatihan Teknologi Pembenihan 2. Studi Banding Ke Pusat Pembenihan 3. Fasilitasi Pengurusan PIRT
1. 2. 3.
4.
Peningkatan Produksi Benih Ikan Unggul Pengadaa Sarana Dan Prasarana BBI Cijeruk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Ikan Hias dan Ikan Air Tawar Evaluasi dan monitoring
1. Pelatihan Pengolahan Produk Perikanan 2. Peningkatan sarana Pengolahan
1. Pelatihan Teknologi Pembenihan 2. Studi Banding Ke Pusat Pembenihan 3. Fasilitasi Pengurusan PIRT
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013
No. 1 2 3 4 5 6
Indikator Kinerja Produksi Daging (kg)
Target Renstra SKPD
Target IKK 113.799.411
2009
2010
2011
87.447.214
94.752.099
Realisasi Capaian 2012
2013
2009
2010
2011
Rasio Capaian 2012
2013
99.396.812 106.354.589 113.799.411
87.447.214
94.752.099
100.146.282
104.886.896
41.881.207
42.287.821
43.979.334
45.738.507
41.618.791
41.881.207
42.830.166
44.115.071
10.767.500
11.005.463
11.059.989
11.281.189
11.506.813
10.767.500
11.005.463
11.198.708
11.422.684
88.597,00
28.758,72
36.062,44
55.386,00
73.416,00
88.597,00
28.742,72
36.062,44
56.576,67
75.022,67
Produksi Ikan Hias (RE)
222.328,14
104.603,55
112.085,82
154.394,54
185.273,45
222.328,14
104.603,55
112.085,82
156.618,80
188.936,64
Produksi Benih Ikan (RE)
2.670.353
847.112,06
920.352,39
1.362.425
1.907.395
2.670.353
847.112,06
920.352,39
1.378.014,50
2.053.080,95
5,30
4,61
4,82
5,00
5,14
5,30
4,61
4,82
5,06
5,25
23,75
19,36
20,95
21,85
22,79
23,75
19,36
20,95
22,15
98,82
95,99
96,54
99,13
98,82
Produksi Telur (kg)
45.738.507
41.618.791
Produksi Susu (liter)
11.506.813
Produksi Ikan Konsumsi (ton)
7
Konsumsi Prot Hewani (gr/kap/hari)
8
Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)
9
Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah)
10
Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah)
11
Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan :
98,82
95,99
96,54
97,04
98,11
2009
2010
2011
2012
2013
111.266.638
100,00
100,00
100,75
98,62
97,77
47.705.680
100,00
100,00
101,28
100,31
104,30
12.051.422
100,00
100,00
101,25
101,25
104,73
88.810,51
99,94
100,00
102,15
102,19
100,24
224.056,00
100,00
100,00
101,44
101,98
100,78
2.750.463,60
100,00
100,00
101,14
107,64
103,00
5,36
100,00
100,00
101,20
102,14
101,13
23,28
23,97
100,00
100,00
101,36
102,16
100,91
99,25
99,06
100,00
100,00
102,15
101,16
100,24
100,91
101,70
100,93
100,00
100,00
101,38
102,10
100,93
100,00
98,03
98,82
99,54
99,60
100,00
98,03
- Rabies (dosis)
3.000
3.000
3.500
2.000
3.000
3.000
3.000
3.500
2.000
3.000
3.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
- Anthrax (dosis)
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
500
100
100
150
500
500
100
100
150
500
500
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2.000
4.000
4.000
4.000
2.500
2.000
4.000
4.000
4.000
2.500
2.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200.000
400.000
450.000
100.000
150.000
200.000
400.000
450.000
100.000
150.000
200.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6.000
0
0
3.000
5.000
6.000
0
0
3.000
5.000
6.000
-
-
100,00
100,00
100,00
44
33
34
40
42
44
33
34
40
42
44
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
- Brucellosis (dosis) - SE (dosis) - AI (dosis) - Aeromonas (dosis) 12
Pengawasan Kualitas PAH/HPAH di Lokasi Usaha (lokasi)
13
Fasilitasi Usaha Peternakan (orang)
120
80
90
100
110
120
80
90
100
110
120
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
14
Sentra Budidaya Peternakan (Lokasi)
7
3
2
3
7
7
3
2
3
7
7
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
15
Sentra Budidaya Perikanan (Lokasi)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
16
Fasilitasi Usaha Perikanan (orang)
120
80
90
100
110
120
80
90
100
110
120
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 No.
Uraian
A
PENDAPATAN Restribusi RPH
A
BELANJA Belanja Tidak Langsung
B
Belanja Langsung
1
2009
2010
Anggaran (Rp) 2011
2012
2013
2009
2010
Realisasi Anggaran (Rp) 2011
2012
2013
2009
2010
Rasio Realisasi (%) 2011 2012
2013
Rata-rata Pertumbuhan (%) Anggaran Realisasi
225.000.000
259.992.000
270.792.000
287.292.000
316.020.000
227.324.000
248.044.000
274.374.150
292.901.000
310.290.000
101,03
95,40
101,32
101,95
98,19
8,95
8,10
5.828.632.000
6.274.835.000
7.514.772.000
7.511.247.000
7.772.034.000
5.602.444.192
6.208.307.717
6.969.848.093
7.453.932.602
7.749.727.619
96,12
98,94
92,75
99,24
99,71
7,71
8,50
11.520.691.000
14.843.015.000
15.499.975.000
17.188.344.000
27.472.797.000
10.414.350.422
13.896.219.607
14.229.171.890
15.715.150.397
26.235.403.573
90,40
93,62
91,80
91,43
95,50
25,98
28,29
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.781.158.000
1.888.321.000
1.602.412.000
1.844.375.000
1.890.198.000
1.568.502.322
1.662.642.722
1.455.787.939
1.654.551.078
1.670.791.235
88,06
88,05
90,85
89,71
88,39
2,11
2,05
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.646.844.000
1.006.254.000
590.040.000
1.373.425.000
2.263.818.000
1.601.500.100
943.274.000
570.619.195
1.328.979.200
2.198.474.500
97,25
93,74
96,71
96,76
97,11
29,33
29,43
3
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5.000.000
45.862.000
3.570.000
29.612.000
71,40
64,57
817,24
729,47
4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6
20.597.000
5.550.000
12.468.750
0
329.449.000
281.581.000
302.537.000
345.534.150
504.720.000
4.414.694.000
1.551.073.400
4.214.277.350
3.173.375.736
2.427.727.750
3.891.792.000
7.434.000.000
3.235.511.200
3.732.347.300
2.648.742.500
344.088.000
800.712.000
206.903.000
282.379.100
254.113.000
171.650.900
185.439.850
1.115.640.500
2.111.656.535
107.827.000
117.942.250
522.723.000
314.470.500
21.720.000
6.000.000
12.635.000
22.600.000
361.350.000
282.251.000
304.150.000
349.400.000
550.400.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
1.657.301.000
4.394.972.000
3.312.810.000
2.561.724.000
7
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3.706.131.000
3.958.906.000
2.882.166.000
8
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
235.083.000
305.078.000
262.073.000
9
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
193.202.000
197.491.000
10
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
1.198.507.000
2.199.340.000
11
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
113.854.000
121.711.000
12
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
622.261.000
421.109.000
6.230.861.000
309.463.000
6.284.915.000
525.990.000
8.997.471.000
1.098.904.000
5.517.839.520
300.607.000
94,83
92,50
98,68
0,00
112,87
107,14
91,17
99,76
99,47
98,89
91,70
14,57
13,30
4.262.916.100
93,59
95,89
95,79
94,77
96,56
47,56
49,77
3.535.534.525
7.162.677.370
87,30
94,28
91,90
90,85
96,35
26,42
30,60
338.475.450
766.967.093
88,01
92,56
96,96
98,37
95,79
44,92
46,57
88,85
93,90
2,22
8,03
93,09
96,01
77,71
76,53
94,71
96,90
6,90
9,38
84,00
74,68
30,01
33,42
5.557.428.334
514.451.160
8.604.963.250
1.063.894.025
#DIV/0!
88,56
97,14
88,42
97,81
95,64
96,81
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 No.
Uraian
A
PENDAPATAN Restribusi RPH
A
BELANJA Belanja Tidak Langsung
B
Belanja Langsung
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2009
2010
Anggaran (Rp) 2011
2012
2013
2009
2010
Realisasi Anggaran (Rp) 2011
2012
2013
2009
2010
Rasio Realisasi (%) 2011 2012
2013
Rata-rata Pertumbuhan (%) Anggaran Realisasi
225.000.000
259.992.000
270.792.000
287.292.000
316.020.000
227.324.000
248.044.000
274.374.150
292.901.000
310.290.000
101,03
95,40
101,32
101,95
98,19
8,95
8,10
5.828.632.000
6.274.835.000
7.514.772.000
7.511.247.000
7.772.034.000
5.602.444.192
6.208.307.717
6.969.848.093
7.453.932.602
7.749.727.619
96,12
98,94
92,75
99,24
99,71
7,71
8,50
11.520.691.000
14.843.015.000
15.499.975.000
17.188.344.000
27.472.797.000
10.414.350.422
13.896.219.607
14.229.171.890
15.715.150.397
26.235.403.573
90,40
93,62
91,80
91,43
95,50
25,98
28,29
1.781.158.000
1.888.321.000
1.602.412.000
1.844.375.000
1.890.198.000
1.568.502.322
1.662.642.722
1.455.787.939
1.654.551.078
1.670.791.235
88,06
88,05
90,85
89,71
88,39
2,11
2,05
7.440.000
7.440.000
4.500.000
9.000.000
11.700.000
7.440.000
7.440.000
4.500.000
9.000.000
8.976.000
100,00
100,00
100,00
100,00
76,72
22,62
15,05
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
367.050.000
366.000.000
361.800.000
454.920.000
469.320.000
225.448.472
262.308.672
261.550.874
326.738.085
310.215.796
61,42
71,67
72,29
71,82
66,10
6,87
8,98
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
11.950.000
79.400.000
14.400.000
56.350.000
27.550.000
9.625.000
8.875.000
11.600.000
14.548.000
15.269.700
80,54
11,18
80,56
25,82
55,43
180,70
13,32
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
69.000.000
90.470.000
104.270.000
123.800.000
105.269.000
58.792.000
75.902.500
99.864.800
119.046.500
104.410.000
85,21
83,90
95,78
96,16
99,18
12,53
16,90
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
45.642.000
48.360.000
58.537.000
59.105.000
63.363.000
43.353.500
44.884.700
54.727.500
58.433.100
61.231.300
94,99
92,81
93,49
98,86
96,64
8,79
9,26
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
81.390.000
75.674.000
54.300.000
61.700.000
76.629.000
79.954.600
74.398.000
51.558.000
60.601.950
73.546.500
98,24
98,31
94,95
98,22
95,98
0,64
0,31
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
24.192.000
22.105.000
13.600.000
15.000.000
19.460.000
22.803.000
21.407.000
12.426.000
14.713.000
19.164.000
94,26
96,84
91,37
98,09
98,48
-1,77
0,15
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16.074.000
16.074.000
12.250.000
17.400.000
22.620.000
16.074.000
16.074.000
12.250.000
17.392.000
22.488.500
100,00
100,00
100,00
99,95
99,42
12,06
11,87
9
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.260.000
2.700.000
2.700.000
7.500.000
9.750.000
1.808.000
1.700.000
1.800.000
7.475.000
9.750.000
80,00
62,96
66,67
99,67
100,00
56,81
86,41
96.336.000
123.336.000
96.900.000
105.000.000
104.400.000
96.335.750
123.322.000
96.893.750
92.650.000
101.800.000
100,00
99,99
99,99
88,24
97,51
3,60
3,02
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
643.549.000
614.028.000
435.000.000
500.000.000
541.737.000
593.593.000
585.841.350
430.187.015
499.903.443
515.099.439
92,24
95,41
98,89
99,98
95,08
-2,61
-2,16
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran
154.875.000
89.255.000
78.525.000
85.400.000
50.950.000
153.375.000
88.500.000
63.675.000
85.400.000
41.750.000
99,03
99,15
81,09
100,00
81,94
-21,49
-21,84
26.188.000
29.040.000
19.450.000
21.000.000
27.300.000
25.888.000
28.560.000
19.450.000
21.000.000
27.300.000
98,85
98,35
100,00
100,00
100,00
3,96
4,10
43.869.000
28.750.000
25.000.000
32.500.000
42.832.500
28.750.000
25.000.000
32.500.000
97,64
100,00
100,00
100,00
-4,38
-3,98
10 Penyediaan makanan dan minuman
13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
37.212.000
37.597.000
29.430.000
30.500.000
39.650.000
36.012.000
37.597.000
29.430.000
29.950.000
39.650.000
96,78
100,00
100,00
98,20
100,00
3,24
4,21
16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
90.000.000
135.000.000
180.000.000
180.000.000
180.000.000
90.000.000
135.000.000
180.000.000
180.000.000
180.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
20,83
20,83
108.000.000
108.000.000
108.000.000
92.700.000
108.000.000
108.000.000
108.000.000
97.125.000
92.700.000
107.640.000
100,00
100,00
89,93
100,00
99,67
0,58
0,37
17 Penyediaan Jasa Tenaga Petugas Lapangan Non PNS
No. II
Uraian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
V
Anggaran (Rp) 2011 590.040.000
2012 1.373.425.000
2013 2.263.818.000
2009 1.601.500.100
Realisasi Anggaran (Rp) 2010 2011 2012 943.274.000 570.619.195 1.328.979.200
2013 2.198.474.500
2009 97,25
Rasio Realisasi (%) 2010 2011 2012 93,74 96,71 96,76
2013 97,11
Rata-rata Pertumbuhan (%) Anggaran Realisasi 29,33 29,43
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
192.685.000
21.250.000
36.000.000
183.630.000
19.614.500
33.771.000
95,30
92,30
93,81
-29,89
-29,29
2
Pengadaan Mebeleur
127.840.000
33.505.000
27.350.000
123.470.000
32.103.000
24.570.000
96,58
95,82
89,84
-48,04
-49,37
3
Pengadaan Peralatan Kantor
256.447.000
83.514.000
84.700.000
126.000.000
237.000.000
252.115.000
78.350.000
80.575.000
123.608.200
232.950.000,00
98,31
93,82
95,13
98,10
98,29
17,71
18,95
4
Pengadaan Perlengkapan Kantor
51.587.000
79.860.000
34.350.000
52.000.000
94.668.000
51.037.000
76.170.000
33.748.000
51.385.000
90.205.000,00
98,93
95,38
98,25
98,82
95,29
32,81
30,34
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
8.985.000
9.535.000
18.075.000
8.605.000
9.155.000
17.967.125
95,77
96,01
99,40
-1,08
0,66
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
121.755.000
84.275.000
73.150.000
30.350.000
46.350.000
119.419.000
80.640.000
72.805.000
30.128.000
45.824.000,00
98,08
95,69
99,53
99,27
98,87
-12,44
-12,18
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
169.325.000
222.250.000
173.550.000
219.050.000
219.850.000
160.447.100
199.150.500
168.516.775
212.220.500
207.691.500,00
94,76
89,61
97,10
96,88
94,47
8,98
8,14
8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
13.000.000
39.700.000
55.150.000
19.800.000
38.725.000
12.800.000
35.500.000
53.053.500
19.475.000
38.285.000,00
98,46
89,42
96,20
98,36
98,86
68,95
65,02
9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
23.320.000
26.790.000
26.465.000
52.375.000
45.420.000
22.970.000
25.540.000
26.421.000
51.080.000
44.770.000,00
98,50
95,33
99,83
97,53
98,57
24,57
23,90
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor
5.000.000
7.500.000
7.500.000
5.000.000
7.000.000
7.250.000
100,00
93,33
96,67
-12,50
-14,11
295.225.000
121.625.000
53.750.000
51.941.795
96,64
69.625.000
276.450.000
12 Pembangunan Gedung Kantor
IV
2010 1.006.254.000
1
11 Rehabilitasi ringan/sedang/berat Gedung Kantor
III
2009 1.646.844.000
13 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
211.175.000
14 Rehabilitasi ringan/sedang/berat Rumah Dinas
100.875.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2
Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.000.000
Pengadaan Kartu Pengenal
2
Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
771.425.000
288.036.000
116.968.000
170.000.000
52.330.000
66.075.000
263.083.000
284.850.000
758.050.000
208.171.000
397.172.000
749.304.000,00
97,56
96,17
94,79
97,13
162,26
159,58
166.828.000
51.170.000,00
94,90
95,16
98,13
97,78
31,96
32,21
277.082.500
738.275.000,00
98,58
97,27
97,39
16,53
16,61
64,57
179,31
157,37
64,57
-25,00
-25,00
-25,00
-25,00
29,27
-12,10
-25,00
-25,00
99.725.000
45.862.000
3.570.000
45.862.000
29.612.000
71,40
29.612.000
5.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1
419.000.000
3.570.000
21.720.000
6.000.000
12.635.000
22.600.000
71,40
20.597.000
6.000.000 21.720.000
5.550.000
12.468.750
0
94,83
5.550.000 12.635.000
22.600.000
20.597.000
92,50
98,68
0,00
92,50 12.468.750
0
94,83
98,68
0,00
-5,28
-50,00
361.350.000
282.251.000
304.150.000
349.400.000
550.400.000
329.449.000
281.581.000
302.537.000
345.534.150
504.720.000
91,17
99,76
99,47
98,89
91,70
14,57
13,30
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000
20.000.000
18.000.000
22.000.000
28.600.000
20.000.000
20.000.000
18.000.000
21.976.000
28.600.000
100,00
100,00
100,00
99,89
100,00
10,56
10,56
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
15.000.000
15.000.000
14.000.000
18.000.000
23.400.000
15.000.000
15.000.000
13.949.350
17.966.750
23.400.000
100,00
100,00
99,64
99,82
100,00
12,98
13,01
No.
VI
Uraian
2009
2010
Anggaran (Rp) 2011
2012
2013
2009
2010
Realisasi Anggaran (Rp) 2011
2012
2013
2009
2010
Rasio Realisasi (%) 2011 2012
2013
Rata-rata Pertumbuhan (%) Anggaran Realisasi
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
25.000.000
20.000.000
18.000.000
20.000.000
26.000.000
21.950.000
20.000.000
17.968.150
19.945.700
26.000.000
87,80
100,00
99,82
99,73
100,00
2,78
5,58
4
Penyusunan Perencanaan Anggaran
75.000.000
70.200.000
70.000.000
80.000.000
104.000.000
69.501.000
70.200.000
70.000.000
77.397.100
103.000.000
92,67
100,00
100,00
96,75
99,04
9,40
11,09
5
Penatausahaan Keuangan SKPD
150.000.000
100.000.000
98.200.000
110.000.000
167.400.000
141.948.000
99.730.000
98.069.500
109.978.900
143.000.000
94,63
99,73
99,87
99,98
85,42
7,27
2,69
6
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
15.000.000
24.000.000
19.400.000
36.000.000
15.000.000
24.000.000
19.355.000
36.000.000
100,00
100,00
99,77
100,00
31,60
31,66
7
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPD
42.051.000
36.950.000
50.000.000
65.000.000
41.651.000
35.550.000
48.914.700
44.720.000
99,05
96,21
97,83
68,80
13,30
3,59
8
Publikasi Kinerja SKPD
25.000.000
30.000.000
100.000.000
25.000.000
30.000.000
100.000.000
100,00
100,00
100,00
63,33
63,33
9
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
45.000.000
30.600.000
10 Penyusunan Renstra
14.000.000
13.100.000
11 Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD
17.350.000
17.350.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
1.657.301.000
4.394.972.000
3.312.810.000
2.561.724.000
4.414.694.000
1.551.073.400
4.214.277.350
3.173.375.736
2.427.727.750
4.262.916.100
93,59
95,89
95,79
94,77
96,56
47,56
49,77
1
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
633.987.000
547.803.000
401.650.000
480.000.000
641.075.000
575.960.400
529.975.550
387.315.000
463.662.700
629.369.200
90,85
96,75
96,43
96,60
98,17
3,20
5,14
2
Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal Hewan
232.445.000
281.839.000
222.400.000
442.495.000
333.686.000
229.320.000
279.653.100
219.868.000
439.932.500
330.983.000
98,66
99,22
98,86
99,42
99,19
18,63
18,97
3
Renovasi Fasilitas Pemotongan Ternak
380.000.000
390.050.000
209.625.000
1.070.600.000
373.350.000
385.045.400
197.481.836
1.035.017.000
98,25
98,72
94,21
96,68
-35,90
-36,39
4
Sosialisasi Keamanan Pangan
52.000.000
95.340.000
49.725.000
31.351.000
48.997.000
51.800.000
94.915.000
48.950.000
31.293.000
48.330.000
99,62
99,55
98,44
99,81
98,64
13,71
13,29
5
Pelayanan Kesehatan Hewan
192.172.000
188.771.000
166.705.000
230.000.000
262.800.000
167.284.000
180.084.400
159.737.600
218.222.300
256.036.600
87,05
95,40
95,82
94,88
97,43
9,69
12,57
6
Pelayanan Kesehatan Ikan
166.697.000
183.474.000
176.180.000
195.000.000
276.229.000
153.359.000
175.303.900
165.343.300
193.000.500
271.535.000
92,00
95,55
93,85
98,97
98,30
14,61
16,51
7
Penyediaaan Sarana Prasarana Pemotongan Ternak
116.935.000
115.740.000
98,98
-25,00
-25,00
8
Study Kelayakan Pengadaan Pasar Hewan
118.520.000
110.320.000
93,08
-25,00
-25,00
9
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan (DAK)
576.520.000
515.116.000
89,35
-25,00
-25,00
8,56
8,96
-32,24
-31,43
-25,00
-25,00
95,89
65,72
65,81
88,52
0,00
0,00
10 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan 11 Pembangunan Fasilitas Rumah Potong hewan Unggas
124.075.000 1.619.795.000
170.000.000
1.150.475.000
116.075.000 1.531.659.000
12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan (DAK)
690.000.000
13 Pendukung Kegiatan UPT RPH
322.878.000
14 Penyusunan DED Pasar Hewan
165.259.000
165.456.500
154.356.000
1.137.429.000
94,56
606.860.000
1.171.663.000 263.385.000
93,55
309.300.250
97,33
93,40
98,87
87,95
1.123.544.300 233.145.000
95,79
No.
Uraian
2009
2010
Anggaran (Rp) 2011
2012
15 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan (BANPROV)
2013 181.000.000
2009
2010
Realisasi Anggaran (Rp) 2011
2012
2013 180.600.000
2009
2010
Rasio Realisasi (%) 2011 2012
2013 99,78
Rata-rata Pertumbuhan (%) Anggaran Realisasi 0,00 0,00
16 Pembangunan Rumah Potong Hewan (BANPROV)
1.000.000.000
950.641.000
95,06
-25,00
-25,00
17 Penyusunan DED Rumah Potong Unggas Cibinong
49.500.000
49.075.000
99,14
-25,00
-25,00
18 Penyusunan DED Rumah Potong Unggas Ciseeng
38.400.000
37.925.000
98,76
-25,00
-25,00
26,42
30,60
-32,19
-32,53
12,44
12,96
7,41
0,75
VII Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3.706.131.000
3.958.906.000
2.882.166.000
3.891.792.000
7.434.000.000
3.235.511.200
3.732.347.300
2.648.742.500
112.815.000
126.408.000
73.105.000
122.932.700
101.942.000
50.040.000
22.188.000
45.152.000
44.935.000
3.535.534.525
7.162.677.370
87,30
94,28
91,90
96,89
92,05
99,86
97,69
94,75
97,17
99,55
95,30
81,02
90,85
96,35
1
Pembibitan dan Perawatan Ternak
116.435.000
137.328.000
73.208.000
2
Pengelolaan Data Peternakan
125.834.000
107.592.000
51.500.000
3
Pengawasan Mutu Bibit Ternak
22.288.000
47.379.000
55.463.000
4
Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di Lokasi PKH
45.960.000
202.811.000
169.700.000
220.334.000
433.100.000
36.100.000
189.665.000
158.706.500
211.959.000
426.551.000
78,55
93,52
93,52
96,20
98,49
112,84
135,97
5
Pengembangan Ternak Kecil
902.575.000
882.071.000
676.429.000
875.000.000
1.937.500.000
817.026.000
830.855.000
627.443.000
822.703.000
1.870.520.200
90,52
94,19
92,76
94,02
96,54
31,30
33,92
6
Pengawasan Mutu Pakan Ternak
51.105.000
42.292.000
48.749.000
40.782.000
95,39
96,43
-29,31
-29,09
7
Pengembangan Ternak Besar
1.225.065.000
675.434.000
1.075.000.000
1.896.000.000
1.180.766.600
613.311.000
971.033.480
1.811.065.000
96,38
90,80
90,33
95,52
22,67
24,19
8
Pengembangan Ternak Unggas
285.676.000
91.530.000
228.000.000
417.500.000
255.837.000
87.846.000
204.143.000
404.745.000
89,55
95,98
89,54
96,94
41,06
41,25
9
Pengawasan dan Pelayanan Usaha Peternakan
73.955.000
75.000.000
97.500.000
72.716.000
73.892.845
90.206.500
98,32
98,52
92,52
7,85
5,92
592.825.000
944.147.000
1.002.500.000
523.089.000
795.680.000
971.733.000
88,24
84,28
96,93
15,83
16,47
57.000.000
57.000.000
74.100.000
55.143.000
56.166.000
70.880.000
96,74
98,54
95,65
7,50
7,01
10 Pengembangan Kawasan Sapi Potong
605.725.000
11 Pembinaan Kegiatan Bantuan Gubernur
96.000.000
124.800.000
570.683.300
95.642.000
123.095.000
94,21
99,63
98,63
12 Pengembangan Agrisbisnis Ternak Kelinci
143.050.000
139.453.000
97,49
-25,00
-25,00
13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan (DAK)
179.780.000
162.173.000
90,21
-25,00
-25,00
14 Pegawasan Mutu Pakan dan Mutu Bibit Ternak
57.140.000
66.300.000
54.306.500
58.747.000
95,04
88,61
4,01
2,04
15 Pendukung kegiatan di UPT Sta. Pembibitan Ternak
20.365.000
160.000.000
19.744.000
151.184.200
96,95
94,49
171,42
166,43
16 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah III
20.256.000
59.100.000
17.583.000
55.511.270
86,80
93,93
47,94
53,93
17 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah V
180.000.000
43.000.000
173.014.700
42.140.000
96,12
98,00
-19,03
-18,91
18 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah VII
22.670.000
62.600.000
21.966.000
50.858.000
96,89
81,24
44,03
32,88
19 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah VIII
20.880.000
60.000.000
17.701.000
50.705.000
84,77
84,51
46,84
46,61
98,47
0,00
0,00
-25,00
0,00
15 Pengembangan Ternak Sapi Potong (BANPROV) 16 Pembinaan Kegiatan Pengembangan Peternakan (BANPROV)
984.736.200
1.000.000.000 160.000.000
149.006.000
93,13
No.
Uraian
2009
17 Pembangunan Pos Inseminasi Buatan (BANPROV) 18 Pengembangan Pembibitan Sapi Potong (BANPROV) 19 Pendisitribusian dan Pelatihan Peternakan
Anggaran (Rp) 2011
2012
2013
2009
116.654.000
Realisasi Anggaran (Rp) 2010 2011 123.910.000
2012
2013
2009
109.374.000
Rasio Realisasi (%) 2010 2011 2012 90,12
2013
93,76
Rata-rata Pertumbuhan (%) Anggaran Realisasi -25,00 -25,00 -25,00
-25,00
677.883.000
621.488.000
91,68
-25,00
-25,00
27.000.000
26.400.000
97,78
-25,00
-25,00
21 Pengembangan Pembibitan Ternak Unggas (eks RMMC)
174.889.000
160.015.000
91,50
-25,00
-25,00
22 Pengembangan Ternak Kerbau
423.153.000
387.416.000
91,55
-25,00
-25,00
23 Pengembangan Ternak Perah
892.559.000
712.022.500
79,77
-25,00
-25,00
71.155.000
47.780.000
67,15
-25,00
-25,00
118.917.000
95.122.000
79,99
-25,00
-25,00
26 Pendampingan Kegiatan Bantuan Gubernur Program Pengembangan Pertanian Terpadu Jawa Barat
26.075.000
21.869.000
83,87
-25,00
-25,00
27 Pendampingan Kegiatan Bantuan Gubernur Program Pengembangan Teknologi Perbibitan
19.560.000
16.488.000
84,29
-25,00
-25,00
28 Pendampingan Program SMD Dirjen Peternakan di Kabupaten Bogor
37.350.000
17.401.000
46,59
-25,00
-25,00
29 Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak pada GAPOKNAK
24.498.000
18.448.000
75,30
-25,00
-25,00
20 Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak
24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25 Pesta Patok Tingkat Jawa Barat
VIII Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
IX
2010 137.500.000
235.083.000
305.078.000
262.073.000
344.088.000
800.712.000
206.903.000
282.379.100
254.113.000
338.475.450
766.967.093
88,01
92,56
96,96
98,37
95,79
44,92
46,57
1
Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
78.684.000
133.998.000
59.478.000
94.400.000
243.570.000
53.549.000
113.607.600
53.918.000
91.285.850
235.204.500
68,06
84,78
90,65
96,70
96,57
57,85
71,64
2
Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat
27.778.000
36.759.000
28.102.000
35.000.000
45.500.000
27.678.000
36.651.500
28.102.000
34.370.500
44.790.000
99,64
99,71
100,00
98,20
98,44
15,83
15,43
3
Temu Usaha Peternakan
41.046.000
56.131.000
83.040.000
89.688.000
158.290.000
39.166.000
54.291.000
81.840.000
89.166.100
150.518.593
95,42
96,72
98,55
99,42
95,09
42,30
41,78
4
Pengembangan Usaha Peternakan
78.190.000
91.453.000
125.000.000
353.352.000
77.829.000
90.253.000
123.653.000
336.454.000
99,54
98,69
98,92
95,22
59,08
56,27
5
Pengolahan Hasil Peternakan
-25,00
-25,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
87.575.000
86.510.000
98,78
193.202.000
197.491.000
171.650.900
185.439.850
88,85
93,90
-24,45
-22,99
1
Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan
85.630.000
91.533.000
81.693.900
86.686.000
95,40
94,70
-23,28
-23,47
2
Kaji Terap Teknologi Peternakan Tepat Guna
50.993.000
74.168.000
42.613.000
66.963.850
83,57
90,29
-13,64
-10,71
3
Pengawasan dan Pelayanan Usaha Peternakan
30.072.000
31.790.000
27.387.000
31.790.000
91,07
100,00
-23,57
-20,98
No.
Uraian 4
X
Penguatan Komunitas Petani
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2009
2010
Anggaran (Rp) 2011
2012
2013
26.507.000
2009
2010
Realisasi Anggaran (Rp) 2011
2012
2013
19.957.000
2009
2010
Rasio Realisasi (%) 2011 2012
2013
75,29
Rata-rata Pertumbuhan (%) Anggaran Realisasi -25,00
-25,00
1.198.507.000
2.199.340.000
6.230.861.000
6.284.915.000
8.997.471.000
1.115.640.500
2.111.656.535
5.517.839.520
5.557.428.334
8.604.963.250
93,09
96,01
88,56
88,42
95,64
77,71
76,53
1
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
342.443.000
802.765.000
295.926.000
451.350.000
748.238.000
329.450.500
762.856.000
281.444.000
435.938.750
688.706.000
96,21
95,03
95,11
96,59
92,04
47,40
45,33
2
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
491.768.000
474.937.000
220.828.000
410.000.000
475.500.000
443.690.000
456.987.000
192.252.000
368.192.500
466.900.600
90,22
96,22
87,06
89,80
98,19
11,18
15,85
3
Pengelolaan Data Perikanan
133.114.000
121.728.000
53.540.000
95.000.000
244.128.000
133.114.000
120.500.000
53.540.000
94.795.000
234.296.200
100,00
98,99
100,00
99,78
95,97
42,46
39,79
4
Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin di Lokasi PKH
38.783.000
253.950.000
117.000.000
495.200.000
528.886.000
36.738.000
246.424.000
114.465.000
461.222.000
516.211.800
94,73
97,04
97,83
93,14
97,60
207,73
208,02
5
Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI
344.937.000
122.000.000
333.401.285
118.363.200
96,66
97,02
-41,16
-41,12
6
Pengawasan dan Pelayanan Usaha Perikanan
7
46.000.000
75.000.000
97.500.000
46.000.000
74.515.800
87.644.000
100,00
99,35
89,89
23,26
19,90
Fasilitasi Kelompok kerja Minapolitan
117.427.000
190.000.000
247.427.000
103.677.000
185.670.000
234.737.000
88,29
97,72
94,87
23,01
26,38
8
Penyusunan DED Kawasan Minapolitan
247.000.000
-25,00
-25,00
9
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK)
2.370.303.000
-14,30
-14,40
10 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (DAK)
1.948.497.000
-25,00
-25,00
11 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)
148.850.000
98.230.000
775.237.000
146.350.000
94.390.000
765.671.000
98,32
96,09
98,77
163,80
168,92
74.750.000
100.450.000
81.150.000
70.793.320
95.440.000
80.870.000
94,71
95,01
99,65
3,79
4,89
468.740.000
351.100.000
415.680.000
454.472.000
334.452.000
407.508.750
96,96
95,26
98,03
-1,68
-1,14
208.600.000
818.886.000
205.620.000
811.600.500
98,57
99,11
73,14
73,68
12 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah I
20.571.000
60.920.000
19.681.000
55.903.900
95,67
91,77
49,04
46,01
13 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah II
113.600.000
51.400.000
111.259.000
48.736.500
97,94
94,82
-13,69
-14,05
14 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah IV
27.903.000
62.450.000
26.721.000
60.020.000
95,76
96,11
30,95
31,15
15 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah VI
21.841.000
137.750.000
21.181.000
130.416.000
96,98
94,68
132,67
128,93
16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbenihan (DAK)
212.350.000
1.581.395.000
206.501.000
1.511.713.000
97,25
95,59
161,18
158,02
17 Penyediaan Induk dan Calon Induk Ikan Unggul (DAK)
378.950.000
301.535.000
348.575.000
273.785.000
91,98
90,80
-5,11
-5,36
18 Pengembangan Pembenihan Rakyat / Unit Pembenihan Rakyat (DAK)
531.875.000
760.075.000
462.215.000
697.259.000
86,90
91,74
10,73
12,71
12 Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan (DAK) 13 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (DAK) 11 Pendukung kegiatan di UPT BBI
240.907.000 2.502.895.000
930.958.000
2.023.999.000
97,53 2.011.059.284
865.669.000
1.671.577.000
85,39
80,35
92,99
85,79
No.
Uraian
2009
2010
Anggaran (Rp) 2011
2012
19 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK) 20 Fasilitasi Penyebaran Benih di Perairan umum
2009
2010
Realisasi Anggaran (Rp) 2011
2012
41.000.000
2013 628.185.000
2009
2010
Rasio Realisasi (%) 2011 2012
39.130.000
2013 98,56
95,44
Rata-rata Pertumbuhan (%) Anggaran Realisasi 0,00 0,00
0,00
0,00
22 Pemberdayaan Potensi Sumberdaya Lokal
142.010.000
148.515.000
125.335.000
141.875.000
88,26
95,53
-23,85
-21,70
23 Kaji Terap Teknologi Perikanan Tepat Guna
50.389.000
49.508.000
47.313.000
46.623.250
93,90
94,17
-25,44
-25,36
100,00
-25,00
-25,00
24 Pembinaan Kegiatan Pengembangan Perikanan (BANPROV)
XI
2013 637.356.000
3.000.000
3.000.000
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
113.854.000
121.711.000
107.827.000
117.942.250
94,71
96,90
-23,27
-22,65
1
113.854.000
121.711.000
107.827.000
117.942.250
94,71
96,90
-23,27
-22,65
622.261.000
421.109.000
309.463.000
525.990.000
1.098.904.000
522.723.000
314.470.500
300.607.000
514.451.160
1.063.894.025
84,00
74,68
97,14
97,81
96,81
30,01
33,42
399.676.000
178.613.000
102.513.000
147.280.000
447.240.000
314.828.000
87.129.500
99.628.000
145.356.660
438.995.500
78,77
48,78
97,19
98,69
98,16
37,35
47,48
64.392.000
90.471.000
81.200.000
71.200.000
180.240.000
54.997.000
77.123.000
80.950.000
70.866.600
166.164.300
85,41
85,25
99,69
99,53
92,19
42,77
41,80
107.040.000
84.950.000
187.510.000
105.603.500
79.429.000
180.225.000
98,66
93,50
96,11
0,02
0,53
40.800.000
55.000.000
245.872.000
40.600.000
54.647.900
237.338.500
99,51
99,36
96,53
95,46
92,23
65.000.000
71.500.000
63.355.000
70.067.325
97,47
98,00
2,50
2,65
-18,75
-18,54
Pengembangan Kelembagaan Usaha Perikanan
XII Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1
Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah
2
Temu Usaha Perikanan
3
Pengembangan usaha perikanan
4
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
5
Pendukung kegiatan di UPT Sarana Usaha
6
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
35.990.000
7
Pengolahan Hasil Perikanan
70.778.000
69.373.000
98,01
-25,00
-25,00
8.
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Agribisnis
51.425.000
48.075.000
93,49
-25,00
-25,00
44.985.000
35.450.000
44.614.500
98,50
99,18
Real
Angga 6,02
(15,14)
15,10
2,48
2,11
6,00
(12,44)
13,65
0,98
2,05
-
(39,52)
100,00
30,00
22,62
-
(39,52)
100,00
(0,27)
15,05
(0,29)
(1,15)
25,74
3,17
6,87
16,35
(0,29)
24,92
(5,06)
8,98
564,44
(81,86)
291,32
(51,11)
180,70
(7,79)
30,70
25,41
4,96
13,32
31,12
15,25
18,73
(14,97)
12,53
29,10
31,57
19,21
(12,29)
16,90
5,96
21,04
0,97
7,20
8,79
3,53
21,93
6,77
4,79
9,26
(7,02)
(28,24)
13,63
24,20
0,64
(6,95)
(30,70)
17,54
21,36
0,31
(8,63)
(38,48)
10,29
29,73
(1,77)
(6,12)
(41,95)
18,40
30,25
0,15
-
(23,79)
42,04
30,00
12,06
-
(23,79)
41,98
29,30
11,87
19,47
-
177,78
30,00
56,81
(5,97)
5,88
315,28
30,43
86,41
28,03
(21,43)
8,36
(0,57)
3,60
28,01
(21,43)
(4,38)
9,88
3,02
(4,59)
(29,16)
14,94
8,35
(2,61)
(1,31)
(26,57)
16,21
3,04
(2,16)
(42,37)
(12,02)
8,76
(40,34)
(21,49)
(42,30)
(28,05)
34,12
(51,11)
(21,84)
10,89
(33,02)
7,97
30,00
3,96
10,32
(31,90)
7,97
30,00
4,10
(34,46)
(13,04)
30,00
(4,38)
(32,88)
(13,04)
30,00
(3,98)
1,03
(21,72)
3,64
30,00
3,24
4,40
(21,72)
1,77
32,39
4,21
50,00
33,33
-
-
20,83
50,00
33,33
-
-
20,83
-
-
(14,17)
16,50
0,58
-
(10,07)
(4,56)
16,12
0,37
(38,90)
(41,36)
132,77
(88,97)
69,41
(73,79)
29,33
(41,10)
(39,51)
132,90
(100,00)
(29,89)
(89,32)
72,17
(100,00)
(29,29)
(18,37)
(100,00)
(48,04)
(74,00)
(23,47)
(100,00)
(49,37)
(67,43)
1,42
48,76
88,10
17,71
(68,92)
2,84
53,41
88,46
18,95
54,81
(56,99)
51,38
82,05
32,81
49,24
(55,69)
52,26
75,55
30,34
6,12
89,56
(100,00)
(1,08)
6,39
96,25
(100,00)
(30,78)
(13,20)
(58,51)
52,72
(12,44)
(32,47)
(9,72)
(58,62)
52,10
(12,18)
31,26
(21,91)
26,22
0,37
8,98
24,12
(15,38)
25,93
(2,13)
8,14
205,38
38,92
(64,10)
95,58
68,95
177,34
49,45
(63,29)
96,59
65,02
14,88
(1,21)
97,90
(13,28)
24,57
11,19
3,45
93,33
(12,35)
23,90
50,00
-
(100,00)
(12,50)
40,00
3,57
(100,00)
(58,80)
(55,81)
679,53
84,11
162,26
(59,39)
(55,59)
664,65
297,06
(100,00)
(69,22)
31,96
298,16
(100,00)
166,12
16,53
(100,00)
(100,00)
179,31
729,47
(100,00)
(25,00)
(100,00)
817,24
64,83
(100,00)
(25,00)
(72,38)
110,58
78,87
(100,00) (100,00)
(14,11)
88,66
159,58
(69,33)
32,21
166,45
16,61
(100,00)
157,37
(100,00)
(25,00) (25,00)
(73,05)
(25,00) (5,28)
29,43
0,66
(100,00)
29,27
78,87
65,43
124,66
(100,00)
(100,00) (100,00)
(12,10) (25,00)
(100,00)
(50,00)
(21,89)
7,76
14,88
57,53
14,57
(14,53)
7,44
14,21
46,07
13,30
-
(10,00)
22,22
30,00
10,56
-
(10,00)
22,09
30,14
10,56
-
(6,67)
28,57
30,00
12,98
-
(7,00)
28,80
30,24
13,01
(20,00)
(10,00)
11,11
30,00
2,78
(8,88)
(10,16)
11,01
30,35
5,58
(6,40)
(0,28)
14,29
30,00
9,40
1,01
(0,28)
10,57
33,08
11,09
(33,33)
(1,80)
12,02
52,18
7,27
(29,74)
(1,66)
12,14
30,02
2,69
60,00
(19,17)
85,57
31,60
60,00
(19,35)
86,00
31,66
(12,13)
35,32
30,00
13,30
(14,65)
37,59
(8,58)
3,59
20,00
233,33
63,33
20,00
233,33
63,33
165,19
(24,62)
(22,67)
72,33
47,56
171,700704
(24,70)
(23,50)
75,59
49,77
(13,59)
(26,68)
19,51
33,56
3,20
(7,98)
(26,92)
19,71
35,74
5,14
21,25
(21,09)
98,96
(24,59)
18,63
21,95
(21,38)
100,09
(24,77)
18,97
2,64
(46,26)
(100,00)
(35,90)
3,13
(48,71)
(100,00)
83,35
(47,84)
(36,95)
56,29
13,71
83,23
(48,43)
(36,07)
54,44
13,29
(1,77)
(11,69)
37,97
14,26
9,69
7,65
(11,30)
36,61
17,33
12,57
10,06
(3,98)
10,68
41,66
14,61
14,31
(5,68)
16,73
40,69
16,51
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
8,56
42,54
37,01 (28,97)
(36,39)
(2,79)
(100,00)
(32,24)
(25,74)
(6,71)
(100,00)
8,96 (31,43)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
262,88
65,72
263,25
65,81
-
-
-
-
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
6,82
(27,20)
35,03
17,94
(46,69)
(100,00)
(14,50)
(52,13)
86,41
112,58
17,06
(100,00)
341,28
(16,33)
29,84
(2,27)
(23,31)
29,36
(17,24)
(100,00)
(44,87)
59,16
(67,96)
(2,13)
(100,00)
91,02
26,42
15,3557218
(29,03)
33,48
(32,19)
12,05
(42,17)
(100,00)
12,44
(17,07)
(50,91)
91,13
7,41
103,50
(0,48)
(100,00)
96,57
112,84
425,39
(16,32)
33,55
101,24
135,97
121,43
31,30
1,69
(24,48)
31,12
127,36
33,92
(29,31)
(16,34)
(100,00)
76,37
22,67
(48,06)
58,33
86,51
24,19
149,10
83,11
41,06
(65,66)
132,39
98,27
41,25
1,41
30,00
7,85
1,62
22,08
5,92
59,26
6,18
15,83
52,11
22,13
16,47
-
30,00
7,50
1,86
26,20
7,01
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
30,00
(8,34)
102,59
30,60 (32,53)
28,70
12,96 0,75
(29,09)
16,03
4,01
8,18
2,04
685,66
171,42
665,72
166,43
191,77
47,94
215,71
53,93
(76,11)
(19,03)
(75,64)
(18,91)
176,14
44,03
131,53
32,88
187,36
46,84
186,45
46,61
-
-
(25,00)
-
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
29,77
(14,10)
31,29
132,71
44,92
36,4789781
(10,01)
33,20
126,59
46,57
70,30
(55,61)
58,71
158,02
57,85
112,16
(52,54)
69,30
157,66
71,64
32,33
(23,55)
24,55
30,00
15,83
32,42
(23,33)
22,31
30,32
15,43
36,75
47,94
8,01
76,49
42,30
38,62
50,74
8,95
68,81
41,78
16,96
36,68
182,68
59,08
15,96
37,01
172,10
56,27
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
2,22
(100,00)
(24,45) 8,03313586
(100,00)
(22,99)
6,89
(100,00)
(23,28)
6,11
(100,00)
(23,47)
45,45
(100,00)
(13,64)
57,14
(100,00)
(10,71)
5,71
(100,00)
(23,57)
16,08
(100,00)
(20,98)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
83,51
183,31
0,87
43,16
77,71
89,2775079
161,30
0,72
54,84
76,53
134,42
(63,14)
52,52
65,78
47,40
131,55
(63,11)
54,89
57,98
45,33
(3,42)
(53,50)
85,66
15,98
11,18
3,00
(57,93)
91,52
26,81
15,85
(8,55)
(56,02)
77,44
156,98
42,46
(9,48)
(55,57)
77,05
147,16
39,79
554,80
(53,93)
323,25
6,80
207,73
570,76
(53,55)
302,94
11,92
208,02
(64,63)
(100,00)
(64,50)
(100,00)
(41,16)
(41,12)
63,04
30,00
23,26
61,99
17,62
19,90
61,80
30,22
23,01
79,09
26,43
26,38
(25,00)
(100,00)
(14,30)
(0,64)
(25,00)
(100,00)
(100,00) 5,59
(62,80)
(100,00)
(25,00) (56,95)
(14,40)
(25,00)
(34,01)
689,21
163,80
(35,50)
711,18
168,92
34,38
(19,21)
3,79
34,81
(15,27)
4,89
(25,10)
18,39
(1,68)
(26,41)
21,84
(1,14)
292,56
73,14
294,71
73,68
196,15
49,04
184,05
46,01
(54,75)
(13,69)
(56,20)
(14,05)
123,81
30,95
124,62
31,15
530,69
132,67
515,72
128,93
644,71
161,18
632,06
158,02
(20,43)
(5,11)
(21,46)
(5,36)
42,90
10,73
50,85
12,71
-
-
-
-
4,58
(100,00)
(23,85)
13,20
(100,00)
(21,70)
(1,75)
(100,00)
(25,44)
(1,46)
(100,00)
(25,36)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
6,90
(100,00)
(23,27) 9,38099919
(100,00)
(22,65)
6,90
(100,00)
(23,27)
9,38
(100,00)
(22,65)
(32,33)
(26,51)
69,97
108,92
30,01
-39,839934
(4,41)
71,14
106,80
33,42
(55,31)
(42,61)
43,67
203,67
37,35
(72,32)
14,34
45,90
202,01
47,48
40,50
(10,25)
(12,32)
153,15
42,77
40,23
4,96
(12,46)
134,47
41,80
(20,64)
120,73
(100,00)
0,02
(24,79)
126,90
(100,00)
0,53
34,80
347,04
95,46
34,60
334,30
92,23
10,00
2,50
10,59
2,65
24,99
(100,00)
(18,75)
25,85
(100,00)
(18,54)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
(100,00)
(25,00)
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 No.
I
II
Uraian
DANA APBN (DAK)
2009
Anggaran (Rp) 2011
2010
-
-
2012
5.767.440.000
2013
4.865.850.000
5.483.386.000
2009
Realisasi Anggaran (Rp) 2011
2010
-
-
5.044.480.320
2013
4.159.492.284
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan (DAK)
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan dan Ikan (DAK)
3
Pembangunan Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan (DAK)
4
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK)
2.370.303.000
5
Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (DAK)
1.948.497.000
6
Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)
148.850.000
98.230.000
775.237.000
146.350.000
94.390.000
765.671.000
7
Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan (DAK)
74.750.000
100.450.000
81.150.000
70.793.320
95.440.000
8
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (DAK)
468.740.000
351.100.000
415.680.000
454.472.000
9
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbenihan (DAK)
212.350.000
10
Penyediaan Induk dan Calon Induk Ikan Unggul (DAK)
11
Pengembangan Pembenihan Rakyat / Unit Pembenihan Rakyat (DAK)
12
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)
87,46 89,35
2.502.895.000
930.958.000
2.023.999.000
85,48
2013 95,39
87,95
162.173.000
90,21
2.011.059.284
80,35
92,99
865.669.000
85,39
98,32
96,09
98,77
80.870.000
94,71
95,01
99,65
334.452.000
407.508.750
96,96
95,26
98,03
1.581.395.000
206.501.000
1.511.713.000
97,25
95,59
378.950.000
301.535.000
348.575.000
273.785.000
91,98
90,80
531.875.000
760.075.000
462.215.000
697.259.000
86,90
91,74
1.671.577.000
85,79
637.356.000
-
Rasio Realisasi (%) 2011 2012
606.860.000
179.780.000
1.417.154.000
2010
515.116.000
690.000.000
-
2009
5.230.660.750
1
DANA APBD PROV JABAR (BANPROV)
576.520.000
2012
-
1.181.000.000
628.185.000
-
1.335.931.000
-
-
1.165.336.200
98,56
94,27
180.600.000
1
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan (BANPROV)
181.000.000
2
Pembangunan Rumah Potong Hewan (BANPROV)
3
Pengembangan Ternak Sapi Potong (BANPROV)
4
Pembinaan Kegiatan Pengembangan Peternakan (BANPROV)
160.000.000
149.006.000
93,13
5
Pembangunan Pos Inseminasi Buatan (BANPROV)
137.500.000
123.910.000
90,12
6
Pengembangan Pembibitan Sapi Potong (BANPROV)
116.654.000
109.374.000
93,76
7
Pembinaan Kegiatan Pengembangan Perikanan (BANPROV)
3.000.000
3.000.000
100,00
1.000.000.000
950.641.000
99,78
95,06 984.736.200
1.000.000.000
98,67
98,47
Tabel 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN
DAN
DAN KEGIATAN
AWAL
KEGIATAN
(OUTPUT)
PERENCANAAN
KODE SASARAN
2013 1 1 Melindungi
2 1 Meminimalisir
3
4
1 Terkendalinya wabah
2 02 23
5 Program Pencegahan dan
6
7
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
2015
2016
PADA AKHIR PERIODE 2017
RENSTRA SKPD (2018)
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1 Terkendalinya wabah
6.897.301.000
7.491.801.000
56.130.000.000
26.570.000.000
24.085.000.000
121.174.102.000
kejadian
PHMS/penyakit ikan
konsumen dan
penyakit
- Rabies (kecamatan)
- Rabies (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
ternak/ikan dari
hewan/ikan dan
- Anthrax (kecamatan)
- Anthrax (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
peredaran
- Brucellosis (kecamatan)
- Brucellosis (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
PAH/HPAH
- SE (kecamatan)
- SE (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
berbahaya
- AI (kecamatan)
- AI (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
menular dan
- Aeromonas (kecamatan)
- Aeromonas (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
zoonosis serta
-KHV (kecamatan)
-KHV (kecamatan)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
produsen,
ancaman penyakit hewan/ikan
Penanggulangan Penyakit Ternak
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB 20
21
KESWANKAN
PHMS/penyakit ikan
berperan dalam 2 Terkendalinya
2 Terkendalinya
keamanan bahan
keamanan
keamanan
pangan/hasil
PAH/HPAH
PAH/HPAH
pangan asal
(kecamatan)
(kecamatan)
menjaga
hewan dan ikan yang beredar di
2 02 23 002
masyarakat
1 Pemeliharaan
Jumlah sarana dan prasarana
Kesehatan dan
untuk pencegahan dan
Pencegahan Penyakit
pemberantasan penyakit hewan
5 jns
5 jns
673.800.000
5 jns
700.000.000
5 jns
725.000.000
5 jns
825.000.000
5 jns
900.000.000
5 jns
3.823.800.000
P3H
40 kec
873 sampel
1.993.136.000
KESMAVET
40 kec
KESMAVET
40 kec
Menular Ternak 2 02 23 006
2 02 23 008
2 Pengawasan dan
Jumlah Hewan kurban dan
Pemeriksaan Pangan
Produk hasil peternakan /
Asal Hewan dan Hasil
perikanan yang diperiksa dan
Pangan Asal Hewan
diawasi
3 Sosialisasi Keamanan Pangan
Jumlah Peserta sosialisasi
187 sampel
159 sampel
343.916.000
159 sampel
384.220.000
165 sampel
365.000.000
190 sampel
420.000.000
200 sampel
480.000.000
210 org
440 org
120.000.000
480 org
180.000.000
500 org
175.000.000
500 org
200.000.000
500 org
230.000.000
2.420 org
905.000.000
30 jns
30 jns
327.700.000
30 jns
400.000.000
30 jns
500.000.000
30 jns
575.000.000
30 jns
650.000.000
150 jns
2.452.700.000
P3H
40 kec
keamanan pangan (kader PKK / posyandu/majlis taklim)
2 02 23 009
4 Pelayanan Kesehatan Hewan
2 02 23 010
5 Pelayanan Kesehatan Ikan
Jumlah sarana untuk pelayanan kesehatan hewan Jumlah sarana pelayanan
5 jenis
7 jenis
285.000.000
6 jenis
6 jenis
177.000.000
24 kec
22 kec
7 jenis
295.000.000
7 jenis
190.000.000
7 jenis
315.000.000
7 jenis
205.000.000
8 jenis
365.000.000
7 jenis
235.000.000
8 jenis
420.000.000
37 jenis
1.680.000.000
P3I
40 kec
7 jenis
250.000.000
34 jenis
1.057.000.000
P3I
22 kec
10.209.535.000
UPT RPH
kesehatan ikan dan pengelolaan kesehatan lingkungan perikanan
2 02 23 032
6 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan
2 02 23 033
7 Pendukung Kegiatan UPT RPH
Jumlah sarana pengelolaan kesehatan Jumlah sarana pendukung
1 paket
1 paket
22 kec 1.309.535.000
1 paket
22 kec 3.500.000.000
1 paket
22 kec 1.600.000.000
1 paket
22 kec 1.800.000.000
1 paket
22 kec 2.000.000.000
5 paket
operasional kegiatan UPT RPH
Cibinong, Babakanmadang, Jonggol,
2 02 23 36
8 Pengadaan Lahan Pasar Hewan
Jumlah Lahan Yang dibebaskan
6.000 m2
1.800.000.000
6.000 m2
1.800.000.000
P3H
Jonggol
untuk pembangunan pasar hewan jonggol 2 02 23 37
9 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Jumlah pembangunan sarana RPH Rumah Potong Hewan Unggas
2 02 23 38 10 Penyediaan sarana Pendukung RPH Unggas dan Puskeswankan
1 lokasi
946.525.000
1 lokasi
946.525.000
KESMAVET
Ciseeng
2 jenis
913.825.000
2 jenis
913.825.000
KESMAVET
Ciseeng
Unggas
Jumlah Sarana Pendukung RPH Unggas
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN
DAN
DAN KEGIATAN
AWAL
KEGIATAN
(OUTPUT)
PERENCANAAN
KODE SASARAN
2014
2013 1
2
3
4 2 02 23 xx
5 11 Penataan Lahan Pasar Hewan
2 02 23 xx
12 Feasibility Study Pembangunan RPH
2 02 23 xx
13 Pembangunan Pasar Hewan
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2015
PADA AKHIR PERIODE
2016
2017
RENSTRA SKPD (2018)
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
Luas lahan pasar hewan yang
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB 20
21
P3H
Jonggol
KESMAVET
Disanakan
-
-
6.000 m2
1.600.000.000
6.000 m2
1.600.000.000
-
-
1 dok
100.000.000
1 dok
100.000.000
-
-
1 unit
15.000.000.000
P3H
Jonggol
siap dibangun Tersedianya dokumen FS Pembangunan RPH Jumlah pasar hewan yang
1 unit
4.000.000.000
1 unit
7.000.000.000
1 unit
4.000.000.000
40.000 m2
48.000.000.000
2.000 m2
48.000.000.000
KESMAVET
PM
1 dok
100.000.000
1 dok
100.000.000
KESMAVET
Disanakan
1 unit
15.000.000.000
KESMAVET
PM
KESMAVET
PM
representatif 2 02 23 xx
14 Pengadaan Lahan RPH
Tersedianya lahan untuk pembangunan RPH
2 02 23 xx
15 Penyusunan DED RPH
Tersedianya rancangan teknis pembangunan RPH
2 02 23 xx
16 Pembangunan RPH Ruminansia
2 02 23 xx
17 Pengadaan sarana prasarana pendukung RPH Ruminansia
Tersedianya RPH Rumunansia
1 unit
15.000.000.000
yang representatif Tersedianya peralatan dan
1 paket
15.000.000.000
1 paket
15.000.000.000
1 paket
155.000.000
4 paket
592.581.000
kelengkapan RPH Ruminansia yang memadai
2 02 23 xx
18 Pendukung Kegiatan Pos Pelayanan Ikan Terpadu
Tersedianya kebutuhan posikandu
1 paket
142.581.000
1 paket
145.000.000
1 paket
150.000.000
P3I
di kawasan minapolitan
Ciseeng, Gn. Sindur, Kemang, Parung
xx
2 02 23 xx
xx
2 02 24
Program Peningkatan
- Produksi Daging (kg)
111.266.637
119.443.862
Produksi Hasil Peternakan
- Produksi Telur (kg)
47.705.680
48.007.137
49.850.611
51.440.845
52.701.146
53.929.083
53.929.083
pangan dan
- Produksi Susu (liter)
- Produksi Susu (liter)
12.051.422
12.077.551
12.541.329
12.941.397
13.258.462
13.567.384
13.567.384
menjamin
konsumsi
- Konsumsi Protein
- Konsumsi Protein Hewani Asal
5,36
5,48
5,66
5,85
6,04
6,25
6,25
kecukupan
pangan asal
bahan pangan
hewan dan ikan.
2 Meningkatkan ketahanan pangan dan
1
Meningkatnya - Produksi Daging (kg)
2 02 23 xx
produksi bahan
- Produksi Telur (kg)
Hewani Asal Ternak (gr/kap/hr)
8.529.005.000
124.030.506
11.537.625.000
127.987.079
14.170.000.000
131.122.763
15.953.000.000
134.177.923
17.588.000.000
134.177.923
67.777.630.000
PRODNAK DAN BINUS
Ternak (gr/kap/hr)
asal hewan dan ikan di
2 02 24 010
masyarakat
1 Pengelolaan Data Peternakan
2 02 24 015
2 02 24 017
2 Pemberdayaan Rumah di Lokasi PKH
peternakan
4 Pengembangan Ternak Besar
2 02 24 022
5 Pengembangan Ternak Unggas
2 02 24 024
Jumlah keluarga rumah tangga sangat miskin di bidang
3 Pengembangan Ternak
6 Pengawasan dan
1 dok
1 dok
204.607.000
1 dok
180.000.000
1 dok
216.000.000
1 dok
245.000.000
1 dok
280.000.000
5 dok
1.125.607.000 PENGEMBANGAN
peternakan
Tangga Sangat Miskin
Kecil 2 02 24 021
Jumlah dokumen data bidang
Jumlah bantuan untuk
120 kk
300 kk
900.000.000
300 kk
1.200.000.000
350 kk
1.500.000.000
350 kk
1.725.000.000
400 kk
1.900.000.000
1.700 kk
7.225.000.000 PERBIBITAN & BDDY
1.180 ekor
857 ekor
2.150.477.000
900 ekor
2.300.000.000
1.000 ekor
2.600.000.000
1.000 ekor
2.800.000.000
1.100 ekor
3.200.000.000
4.857 ekor
13.050.477.000 PERBIBITAN & BDDY
150 ekor
140 ekor
2.754.251.000
150 ekor
4.000.000.000
180 ekor
5.000.000.000
180 ekor
5.750.000.000
180 ekor
6.000.000.000
830 ekor
1.800
ekor
1.360
ekor
322.123.000
2.000
ekor
350.000.000
2.250
ekor
400.000.000
2.400
ekor
460.000.000
2.500
ekor
500.000.000
10.510
ekor
masyarakat Jumlah sarana pelayanan usaha
Pelayanan Usaha
peternakan, Fasilitasi rakor
Peternakan
pelaku usaha
15 kec
TERNAK
masyarakat Jumlah bantuan untuk
15 kec
TERNAK
masyarakat Jumlah bantuan untuk
Disnakan
PRODNAK
23.504.251.000
SARPRAS PETERNAKAN
2.032.123.000 PENGEMBANGAN
Jonggol
15 kec
PRODNAK 5
jns
3
jns
97.105.000
3
jns
118.000.000
3 jns
130.000.000
3
jns
148.000.000
3
jns
170.000.000
15
jns
663.105.000 PELAYANAN USAHA
6 kec
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN
DAN
DAN KEGIATAN
AWAL
KEGIATAN
(OUTPUT)
PERENCANAAN
KODE SASARAN
2013 1
2
3
4 2 02 24 025
5 7 Pengembangan Kawasan Sapi Potong
6 Jumlah kawasan peternakan
7 4 jns
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
2015
2016
PADA AKHIR PERIODE 2017
RENSTRA SKPD (2018)
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
4 jns
1.509.814.000
4 jns
2.400.000.000
4 jns
3.600.000.000
4 jns
4.000.000.000
4 jns
4.600.000.000
4 jns
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB 20
21
16.109.814.000 PENGEMBANGAN
sapi potong
Jonggol, Cariu,
PRODNAK
Tanjungsari, Sukamakmur, Cigudeg
2 02 24 026
8 Pembinaan Kegiatan
Jumlah kelompok tani ternak
Bantuan Gubernur
penerima bantuan Non APBD
30 kelompok
20 kelompok
98.600.000
20 kelompok
130.000.000
25 kelompok
170.000.000
27 kelompok
190.000.000
30 kelompok
218.000.000
122 kelompok
806.600.000 PERBIBITAN & BDDY
15 kec
TERNAK
Kabupaten 2 02 24 31
9 Pegawasan Mutu Pakan
- Terawasinya mutu bibit
3 breeding farm
3 breeding farm
dan Mutu Bibit Ternak
ternak yg beredar di
5 klp peternak
5 klp peternak
76.000.000
3 breeding farm
87.000.000
5 klp peternak
3 breeding farm
98.000.000
5 klp peternak
3 breeding farm 112.000.000
3 breeding farm 128.000.000
5 klp peternak
5 klp peternak
3 breeding farm
501.000.000
25 klp peternak
SARPRAS PETERNAKAN
15 kec
Kabupaten Bogor - Terawasinya sampel
36 sampel
36 sampel
36 sampel
36 sampel
36 sampel
36 sampel
180 sampel
1 paket
1 paket
172.000.000
1 paket
185.000.000
1 paket
198.000.000
1 paket
227.000.000
1 paket
260.000.000
5 paket
1 paket
1 paket
60.028.000
1 paket
61.000.000
1 paket
62.000.000
1 paket
71.000.000
1 paket
80.000.000
5 paket
334.028.000
UPT Wilayah III
Jonggol
1 paket
1 paket
60.000.000
1 paket
398.625.000
1 paket
66.000.000
1 paket
76.000.000
1 paket
85.000.000
5 paket
685.625.000
UPT Wilayah V
Jasinga
1 paket
1 paket
62.600.000
1 paket
65.000.000
1 paket
66.000.000
1 paket
76.000.000
1 paket
85.000.000
5 paket
354.600.000
UPT Wilayah VII
Ciawi
1 paket
1 paket
61.400.000
1 paket
63.000.000
1 paket
64.000.000
1 paket
73.000.000
1 paket
82.000.000
5 paket
343.400.000
UPT Wilayah VIII
Babakan Madang
1 paket
100.000.000
pakan ternak yg beredar di Kab. Bogor 2 02 24 32 10 Pendukung kegiatan di
kegiatan UPT Pembibitan
Ternak
Ternak
2 02 24 33 11 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah III 2 02 24 34 12 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah V 2 02 24 35 13 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah VII 2 02 24 36 14 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah VIII 2 02 24 xx
Tersedianya sarana pendukung
UPT Sta. Pembibitan
Tersedianya sarana pendukung
1.042.000.000 UPT Sta. Pembibibitan Nanggung, Rumpin Ternak
kegiatan UPT Wilayah III Tersedianya sarana pendukung kegiatan UPT Wilayah V Tersedianya sarana pendukung kegiatan UPT Wilayah VII Tersedianya sarana pendukung kegiatan UPT Wilayah VIII
15 Penyusunan Fesibility Study Stasiun Pembibitan Ternak
3 Meningkatkan
1 Berkembangnya
- Sentra agribisnis
kapasitas
kegiatan
produksi pelaku
agribisnis/
usaha produk
minabisnis di
produk peternakan
olahan hasil
masyarakat
(ton)
ternak dan ikan
yang dapat
serta
menjadi
menciptakan
unggulan daerah
2 02 24 xx
xx
2 02 24 xx
xx
2 02 25
peternakan (lokasi)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
- Produksi olahan
Peternakan
- Sentra agribisnis peternakan
0
1
21.313
22.370
873.855.000
1
1.334.000.000
2
1.582.000.000
2
1.804.000.000
2
2.041.000.000
2
7.634.855.000
BINA USAHA
1.796.125.000
FASMOD
(lokasi) - Produksi olahan produk
23.229
23.970
24.557
25.130
25.130
peternakan (ton)
kawasan agribisnis yang
2 02 25 007
berbasis
1 Promosi atas Hasil Produksi Peternakan
Jumlah promosi usaha
11 kali
11 kali
275.125.000
12 kali
315.000.000
12 kali
356.000.000
12 kali
400.000.000
12 kali
450.000.000
59 kali
Cibinong, Bandung, Jakarta
Unggulan Daerah
komoditas ternak dan ikan yang berdaya saing
2 02 25 010
2 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat
Jumlah data / informasi pasar produk peternakan
1 dok
1 dok
47.590.000
1 dok
52.000.000
1 dok
56.000.000
1 dok
64.000.000
1 dok
73.000.000
5 dok
292.590.000
PELAYANAN USAHA
40 kec
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN
DAN
DAN KEGIATAN
AWAL
KEGIATAN
(OUTPUT)
PERENCANAAN
KODE SASARAN
2014
2013 1
2
3
4 2 02 25 015
5 3 Temu Usaha Peternakan
6 Jumlah fasilitasi pertemuan
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2015
PADA AKHIR PERIODE
2016
2017
RENSTRA SKPD (2018)
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7 4 kali
4 kali
151.640.000
4 kali
167.000.000
4 kali
170.000.000
4 kali
190.000.000
4 kali
218.000.000
20 kali
39 jns
10 jns
399.500.000
10 jns
800.000.000
10 jns
1.000.000.000
10 jns
1.150.000.000
10 jns
1.300.000.000
50 jns
896.640.000
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB 20
21
FASMOD
12 kec
kemitraan, pelaku usaha kemitraan
2 02 25 017
4 Pengembangan Usaha Peternakan
Jumlah peralatan penanganan
4.649.500.000 PENGEMBANGAN USAHA
dan pengolahan hasil
15 kec
peternakan
4 Meningkatkan
1
xx
2 02 25 xx
xx
Meningkatnya - Produksi ikan konsumsi (ton) 2 02 27
ketahanan pangan
produksi bahan
- Produksi Ikan Hias (RE)
dan menjamin
pangan dan
- Produksi Benih Ikan (RE)
kecukupan bahan pangan asal hewan
konsumsi pangan - Konsumsi ikan (kg/kap/th) - Produksi perikanan asal hewan dan
dan ikan di
ikan.
masyarakat
2 02 25 xx
Program Pengembangan Budidaya - Produksi ikan konsumsi (ton) - Produksi Ikan Hias (RE) Perikanan
(dibandingkan dengan
88.810,51
108.364
224.056,00
233.261
6.036.733.000
112.525 242.218
23.229.000.000
116.115 249.945
22.057.675.000
118.960 256.069
13.335.675.000
121.731 262.035
14.927.675.000
121.731 262.035
- Produksi Benih Ikan (RE)
2.750.463,60
2.980.010
3.094.442
3.558.608
4.181.365
5.017.638
5.017.638
- Konsumsi ikan (kg/kap/th)
23,97
- Produksi perikanan (dibandingkan
99,06
24,79 100
25,89 100
27,02 100
28,21 100
29,46 100
29,46 100
100,93
100
100
100
100
100
100
79.586.758.000
PRODKAN DAN BINUS
dengan target daerah)
target daerah) - Konsumsi ikan
- Konsumsi ikan (dibandingkan
(dibandingkan dengan
dengan target daerah)
target daerah) 2 02 27 001
1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul
2 02 27 003
2 Pembinaan dan
Jumlah induk ikan bermutu (Lele, Nila, Mas, Gurame, Bawal) Jumlah benih ikan berkualitas
Pengembangan
(Lele, Nila, Mas, Gurame, Bawal
Perikanan
Ikan Hias)
3.045
kg
160 paket 216.000 ekor
1.750
kg
823.600.000
188 paket 200.000 ekor
3 Pengelolaan Data Perikanan
2 02 27 009
4 Pemberdayaan Rumah
Jumlah data dan informasi
kg
906.000.000
100 paket 568.450.000
220.000 ekor
3.000
kg
997.000.000
120 paket 950.000.000
230.000 ekor
3.000
kg
1.145.000.000
130 paket 1.000.000.000
250.000 ekor
3000 kg
1.300.000.000
150 paket 1.150.000.000
280.000 ekor
13.750
kg
5.171.600.000
688 paket 1.325.000.000
1.180.000 ekor
Jumlah bantuan untuk rumah tangga
di Lokasi PKH
sangat miskin sektor
15 kec
BDDY IKAN 4.993.450.000
2 UPR 1
dok
1 dok
176.675.000
1
dok
2 UPR 180.000.000
1 dok
2 UPR 246.675.000
1
dok
2 UPR
SARPRAS
15 kec
271.675.000
1
dok
8 UPR 301.675.000
5
dok
1.176.700.000 PENGEMBANGAN
terkini bidang perikanan
Tangga Sangat Miskin
PEMBENIHAN &
PERIKANAN
Jumlah UPR 2 02 27 005
3.000
Disnakan
PRODKAN 120 KK
120 KK
619.600.000
150 KK
726.000.000
175 KK
852.000.000
185 KK
950.000.000
200 KK
1.100.000.000
830 KK
4.247.600.000
SARPRAS
15 kec
PERIKANAN
perikanan 2 02 27 016
5 Pengawasan dan
Jumlah sarana pelayanan usaha
Pelayanan Usaha
perikanan, rakor pelaku usaha
Perikanan
perikanan, pertemuan
3
jns
3
jns
92.325.000
4
jns
105.000.000
4 jns
109.000.000
5
jns
125.000.000
5
jns
140.000.000
21
jns
571.325.000
PELAYANAN
6 kec
USAHA
kewirausahaan perikanan, penyusunan buku potensi lokasi usaha perikanan 2 02 27 020
6 Fasilitasi Kelompok kerja Minapolitan
2 02 27 28
7 Pendukung kegiatan di UPT BBI
2 02 27 29
8 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah I
2 02 27 30
9 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah II
Jumlah rapat kerja, rapat
4
kali
3 kali
283.670.000
3
kali
326.000.000
3 kali
375.000.000
3
kali
400.000.000
3 kali
450.000.000
15
kali
1.834.670.000 PENGEMBANGAN
koordinasi Tersedianya sarana pendukung
1 paket
1 paket
539.719.000
1 paket
1.100.000.000
1 paket
1.145.000.000
1 paket
1.300.000.000
1 paket
1.450.000.000
5 paket
5.534.719.000
UPT BBI
kegiatan UPT BBI Tersedianya sarana pendukung
Disnakan
PRODKAN Pamijahan, Tenjolaya 1 paket
1 paket
82.300.000
1 paket
68.000.000
1 paket
72.000.000
1 paket
82.000.000
1 paket
94.000.000
5 paket
398.300.000
UPT Wilayah I
Ciseeng
1 paket
1 paket
53.400.000
1 paket
55.000.000
1 paket
57.000.000
1 paket
67.000.000
1 paket
77.000.000
5 paket
309.400.000
UPT Wilayah II
Pamijahan
kegiatan UPT Wilayah I Tersedianya sarana pendukung kegiatan UPT Wilayah II
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN
DAN
DAN KEGIATAN
AWAL
KEGIATAN
(OUTPUT)
PERENCANAAN
2014
2013 1
2
3
4
5
2 02 27 31 10 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah IV 2 02 27 32 11 Pendukung kegiatan di UPT Wilayah VI
2 02 27 33 12 Fasilitasi Penyebaran Benih Ikan di Perairan
6 Tersedianya sarana pendukung
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
7
2015
2016
PADA AKHIR PERIODE 2017
RENSTRA SKPD (2018)
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB 20
21
1 paket
1 paket
65.300.000
1 paket
68.000.000
1 paket
71.000.000
1 paket
80.000.000
1 paket
90.000.000
5 paket
374.300.000
UPT Wilayah IV
Cibinong
1 paket
1 paket
415.675.000
1 paket
69.000.000
1 paket
73.000.000
1 paket
85.000.000
1 paket
95.000.000
5 paket
737.675.000
UPT Wilayah VI
Dramaga
8 situ
9 situ
kegiatan UPT Wilayah IV Tersedianya sarana pendukung kegiatan UPT Wilayah VI
Jumlah situ yang ditebar benih
65.945.000
10 situ
106.000.000
11 situ
125.000.000
12 situ
140.000.000
13 situ
160.000.000
55 situ
596.945.000 PENGEMBANGAN
ikan
Lokasi Situ
PRODKAN
Kab. Bogor
SARPRAS
BP5K
Umum
2 02 27 35 13 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan
2 02 27 39 14 Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Minapolitan
Jumlah Sarpras petugas
2 jenis
3 jenis
307.733.000
3 jenis
307.733.000
penyuluhan perikanan
Tersedianya sarana prasarana
PERIKANAN
3 jenis
3 jenis
807.796.000
1 jenis
700.000.000
1 jenis
850.000.000
1 jenis
900.000.000
1 jenis
950.000.000
7 jenis
4.207.796.000 PENGEMBANGAN
pendukung kawasan budidaya ikan
Minapolitan
PRODKAN
air tawar 2 02 27 40 15 Penyediaan Sarana Statistik Perikanan 2 02 27 41 16 Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan dan
Jumlah sarana prasarana bagi
1 jenis
3 jenis
75.500.000
3 jenis
80.000.000
3 jenis
85.000.000
3 jenis
90.000.000
3 jenis
95.000.000
3 jenis
425.500.000 PENGEMBANGAN
petugas pengelolaan data
Disnakan
PRODKAN
Jumlah sarana prasarana
1 paket
859.045.000
1 paket
750.000.000
1 paket
800.000.000
1 paket
850.000.000
1 paket
900.000.000
5 paket
4.159.045.000
pengolahan perikanan
SARPRAS
Minapolitan
PERIKANAN
Pemasaran Hasil Perikanan 2 02 27 43 17 Study Kelayakan Pembangunan BBI 2 02 27 44 18 Penyusunan DED Saluran Irigasi Minapolitan 2 02 27 xx
19 Pengadaan Lahan Balai Benih Ikan
2 02 27 xx
20 Penyusunan DED BBI
Tersedianya dokumen FS
-
1 dok
100.000.000
1 dok
100.000.000 PENGEMBANGAN
Pembangunan BBI Tersedianya dokumen DED
1 dok
100.000.000
1 dok
100.000.000
Pembangunan saluran irigasi Tersedianya tanah untuk
25.000 m2
12.500.000.000
20.000 m2
12.500.000.000 PENGEMBANGAN
21 Pembangunan BBI
1 dok
240.000.000
1 dok
240.000.000 PENGEMBANGAN
22 Road Map Benih Ikan Kab. Bogor
2 02 27 xx
23 Pembanguna Irigasi Tersier/Sekunder Perikanan
Tersedianya BBI yang
1 unit
Disnakan
10.000.000.000
1 unit
10.000.000.000 PENGEMBANGAN
PM
PRODKAN
Tersedianya dokumen Road
1 dok
200.000.000
1 dok
200.000.000 PENGEMBANGAN
Map Pengembangan Benih Ikan Tersedianya irigasi perikanan
Disnakan
PRODKAN
representatif 2 02 27 xx
Disnakan
PRODKAN
untuk pembangunan BBI 2 02 27 xx
SARPRAS PERIKANAN
pembangunan BBI Tersedianya rancangan teknis
Disnakan
PRODKAN
Disnakan
PRODKAN 5 km
3.500.000.000
5 km
4.000.000.000
5 km
4.500.000.000
5 km
5.000.000.000
20 km
17.000.000.000
yang memadai
SARPRAS
Minapolitan dan
PERIKANAN
Sentra Budidaya Perikanan
2 02 27 xx
24 Pembangunan/Rehab Jalan Produksi Perikanan
Tersedianya jalan produksi
5 km
500.000.000
5 km
600.000.000
5 km
700.000.000
5 km
800.000.000
20 km
perikanan yang memadai
2.600.000.000
SARPRAS
Minapolitan dan
PERIKANAN
Sentra Budidaya Perikanan
2 02 27 xx
25 Pemanfaatan Setu untuk Usaha Perikanan
2 02 27 xx
26 Penyusunan DED Jalan Produksi Perikanan
Jumlah sarana prasarana
1 paket
300.000.000
budidaya di perairan umum
1 paket
400.000.000
1 paket
500.000.000
1 paket
600.000.000
4 paket
1.800.000.000 PENGEMBANGAN Setu di Kab Bogor PRODKAN
1 paket
100.000.000
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
KODE SASARAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN
DAN
DAN KEGIATAN
AWAL
KEGIATAN
(OUTPUT)
PERENCANAAN
2014
2013 1
5
Meningkatkan 1
2
3
Berkembangnya - Sentra agribisnis
kapasitas
kegiatan
produksi pelaku
agribisnis/
usaha produk
minabisnis di
produk perikanan
olahan hasil
masyarakat
(ton)
ternak dan ikan
yang dapat
serta
menjadi
menciptakan
unggulan daerah
kawasan
4
5
2 02 27 xx
xx
2 02 27 xx
xx
2 02 29
perikanan (lokasi)
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
- Produksi olahan
Produksi Perikanan
6
- Sentra agribisnis perikanan
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2015
PADA AKHIR PERIODE
2016
2017
RENSTRA SKPD (2018)
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
-
1
12.978
13.622
1.039.145.000
1
1.436.980.000
2
1.741.000.000
2
1.973.000.000
2
2.223.000.000
2
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB 20
8.413.125.000
BINUS
2.230.750.000
FASMOD
21
(lokasi) - Produksi olahan produk
14.145
14.596
14.954
15.302
15.302
perikanan (ton)
2 02 29 003
1 Promosi atas Hasil
agribisnis yang
Produksi Perikanan
berbasis
Unggulan Daerah
Jumlah promosi usaha
2 kali
9 kali
309.750.000
10 kali
384.000.000
11 kali
445.000.000
12 kali
512.000.000
12 kali
580.000.000
54 kali
perikanan
Cibinong,Bandung, Jakarta,Ciseeng,
komoditas ternak dan ikan yang
2 02 29 008
2 Temu Usaha Perikanan
berdaya saing
Jumlah pertemuan kemitraan,
4 kali
4 kali
111.490.000
4 kali
160.000.000
4 kali
175.000.000
4 kali
200.000.000
4 kali
230.000.000
20 kali
5 jns
4 jns
371.025.000
4 jns
600.000.000
5 jns
800.000.000
5 jns
900.000.000
5 jns
1.000.000.000
23 jns
876.490.000
FASMOD
6 kec
pelaku usaha dalam kemitraan, 2 02 29 012
3 Pengembangan usaha perikanan
2 02 29 013
4 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Jumlah sarana pengolahan
3.671.025.000 PENGEMBANGAN
hasil perikanan Jumlah data informasi pasar
14 kec
USAHA 1 dok
1 dok
84.400.000
1 dok
100.000.000
1 dok
117.000.000
1 dok
135.000.000
1 dok
155.000.000
5 dok
591.400.000 PENGEMBANGAN
produk perikanan
20 kec
USAHA
Perikanan 2 02 29 014
5 Pendukung kegiatan di UPT Sarana Usaha
2 02 29 15
6 Pendukung kegiatan PKK
2 02 29 xx
xx
2 02 29 xx
xx
2 02 01
Tersedianya sarana pendukung
1 paket
1 paket
162.480.000
1 paket
171.000.000
1 paket
180.000.000
1 paket
200.000.000
1 paket
230.000.000
5 paket
943.480.000 UPT Sarana Usaha
Ciawi
1 paket
21.980.000
1 paket
24.000.000
1 paket
26.000.000
1 paket
28.000.000
5 paket
99.980.000 PENGEMBANGAN
PM
kegiatan UPT Sarana Usaha Tersedianya kebutuhan operasional Tim PKK untuk acara Gemarikan
USAHA
Program Pelayanan
2.423.016.000
2.777.871.000
3.160.900.000
3.558.700.000
3.909.700.000
15.830.187.000
SEKRETARIAT
Administrasi Perkantoran 2 02 01 001
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai untuk
2.600 lbr
2.600 lbr
11.700.000
2.600 lbr
11.700.000
2.600 lbr
11.700.000
2.600 lbr
11.700.000
2.600 lbr
11.700.000
13.000 lbr
58.500.000
UMPEG
Disnakkan
3.213.108.000
UMPEG
Disnakkan
kebutuhan surat menyurat dan dokumen kerja
2 02 01 002
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Jumlah sarana komunikasi,
60
jar
60 jar
515.112.000
60
jar
564.996.000
60 jar
620.000.000
60
jar
713.000.000
60 jar
800.000.000
60 jar
94
unit
112 unit
39.250.000
112
unit
55.000.000
126 unit
75.000.000
136
unit
95.000.000
146 unit
100.000.000
146 unit
364.250.000
UMPEG
Disnakkan
10
org
10 org
208.500.000
10
org
300.000.000
10 org
350.000.000
10
org
400.000.000
10 org
450.000.000
10 org
1.708.500.000
UMPEG
Disnakkan
listrik dan air
Daya Air dan Listrik 2 02 01 006
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 2 02 01 008
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa pelayanan dan perlengkapan kebutuhan kantor
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN
DAN
DAN KEGIATAN
AWAL
KEGIATAN
(OUTPUT)
PERENCANAAN
KODE SASARAN
2014
2013 1
2
3
4
5
2 02 01 010
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2 02 01 011
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggan-
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2015
PADA AKHIR PERIODE
2016
2017
RENSTRA SKPD (2018)
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB 20
21
40
jns
43 jns
80.000.000
43
jns
100.000.000
45 jns
120.000.000
45
jns
135.000.000
45 jns
150.000.000
45 jns
585.000.000
UMPEG
Disnakkan
16
jns
16 jns
86.629.000
16
jns
98.000.000
16 jns
110.000.000
16
jns
126.000.000
16 jns
140.000.000
16 jns
560.629.000
UMPEG
Disnakkan
12
jns
13 jns
25.000.000
13
jns
32.000.000
13 jns
41.000.000
13
jns
47.000.000
13 jns
50.000.000
13 jns
195.000.000
UMPEG
Disnakkan
Jumlah bahan bacaan
6
jns
7 jns
30.000.000
7
jns
38.000.000
7 jns
42.000.000
7
jns
48.000.000
7 jns
55.000.000
7 jns
213.000.000
UMPEG
Disnakkan
Jumlah tabung pemadam
6
unit
6 unit
12.000.000
6
unit
14.000.000
6 unit
18.000.000
6
unit
21.000.000
6 unit
24.000.000
6 unit
89.000.000
UMPEG
Disnakkan
2.628
org
org
105.000.000
2.640
org
105.600.000
org
106.200.000
2.640
org
122.000.000
org
578.800.000
UMPEG
Disnakkan
Jumlah rapat koordinasi
40
kec
40 kec
600.000.000
40
kec
650.000.000
40 kec
700.000.000
40 kec
750.000.000
40 kec
3.500.000.000
UMPEG
Disnakkan
dan konsultasi
11 lok
11 lok
Jumlah honor
10
15 org
1.470.150.000
UMPEG
Disnakkan
280.500.000
UMPEG
Disnakkan
Jumlah alat tulis kantor untuk
7
UNIT KERJA
pelaksanaan TUPOKSI disnakan Jumlah barang cetakan dan penggandaan
daan 2 02 01 012
7 Penyediaan Komponen
Jumlah komponen
Instalasi Listrik /
listrik/penerangan bangunan
Penerangan Bangunan
kantor
Kantor 2 02 01 015
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2 02 01 016
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2 02 01 017 10 Penyediaan makanan dan minuman 2 02 01 018 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
kebakaran siap pakai Jumlah jamuan makanan
2.640
2.640
2.640
org
140.000.000
40 kec
800.000.000
13.200
dan minuman
11 lok
11 lok
11 lok
11 lok
11 lok
Ke Dalam dan Luar Daerah 2 02 01 019 12 Penyediaan Jasa
org
220.575.000
15
35.500.000
1
org
244.575.000
15 org
300.000.000
15
60.000.000
1
org
345.000.000
15 org
360.000.000
15 org
Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran 2 02 01 020 13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 2 02 01 021 14 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Jumlah ATK dan Cetakan untuk
1
SKPD
1 SKPD
SKPD
46.000.000
1 SKPD
SKPD
65.000.000
1 SKPD
74.000.000
1 SKPD
pelayanan arsip Jumlah berkas administrasi
19
jns
19 jns
42.250.000
19
jns
55.000.000
19 jns
70.000.000
19
jns
80.000.000
19 jns
90.000.000
19 jns
337.250.000
UMPEG
Disnakkan
5
jns
19 jns
51.500.000
19
jns
67.000.000
19 jns
87.000.000
19
jns
100.000.000
19 jns
115.000.000
19 jns
420.500.000
UMPEG
Disnakkan
20
org
20 org
360.000.000
20
org
396.000.000
20 org
450.000.000
20
org
500.000.000
20 org
550.000.000
20 org
2.256.000.000
UMPEG
Disnakkan
9.621.240.000
SEKRETARIAT
1.530.000.000
UMPEG
Disnakkan
1.349.065.000
UMPEG
Disnakkan
kepegawaian
Kepegawaian
2 02 01 022 15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 2 02 01 024 16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor 2 02
1
xx
2 02
1
xx
2 02 02
Jumlah berkas administrasi barang Jumlah petugas keamanan kantor
Program Peningkatan Sarana dan
1.832.240.000
1.825.000.000
1.468.000.000
2.487.000.000
2.009.000.000
Prasarana Aparatur 2 02 02 005
1 Pengadaan Kendaraan
Jumlah kendaraan dinas
22 unit
1 unit
180.000.000
3 unit
600.000.000
7 jenis
264.065.000
7 jenis
240.000.000
unit
21 unit
750.000.000
unit
25 unit
Dinas/Operasional 2 02 02 013
2 Pengadaan Peralatan
Jumlah peralatan kantor
7 jenis
7 jenis
245.000.000
7 jenis
280.000.000
7 jenis
320.000.000
7 jenis
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN
DAN
DAN KEGIATAN
AWAL
KEGIATAN
(OUTPUT)
PERENCANAAN
KODE SASARAN
2014
2013 1
2
3
4
5
6
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2015
PADA AKHIR PERIODE
2016
2017
RENSTRA SKPD (2018)
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB 20
21
1.832.330.000
UMPEG
Disnakkan
m2
240.000.000
UMPEG
Disnakkan
Kantor 2 02 02 14
3 Pengadaan Perlengkapan
Jumlah perlengkapan kantor
4 jenis
4 jenis
332.330.000
Luas gedung kantor yang
-
m2
-
90
unit
114 unit
250.000.000
Jumlah peralatan kantor
3 jenis
3 jenis
Jumlah perlengkapan gedung
6 jenis
4 jenis
300.000.000
4 jenis
350.000.000
4 jenis
400.000.000
4 jenis
450.000.000
4 jenis
Kantor
2 02 02 021
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
m2
2.220
m2
50.000.000
114
unit
62.850.000
3 jenis
- paket
1 paket
1 unit
1 unit
2.220
m2
55.000.000
2.220
m2
63.000.000
284.000.000
128 unit
323.000.000
130
unit
3 jenis
86.000.000
3 jenis
120.000.000
23.000.000
3 jenis
35.000.000
3 jenis
27.550.000
1 paket
30.000.000
1 paket
692.445.000
1 unit
200.000.000
2.220
m2
72.000.000
2.220
370.000.000
140 unit
420.000.000
140 unit
1.647.000.000
UMPEG
Disnakkan
3 jenis
138.000.000
3 jenis
150.000.000
3 jenis
556.850.000
UMPEG
Disnakkan
40.000.000
3 jenis
46.000.000
3 jenis
52.000.000
3 jenis
196.000.000
UMPEG
Disnakkan
35.000.000
1 paket
40.000.000
1 paket
45.000.000
5 paket
177.550.000
UMPEG
Disnakkan
300.000.000
1 unit
400.000.000
500.000.000
5 unit
2.092.445.000
UMPEG
Disnakan
dipelihara
Kantor 2 02 02 023
5 Pemeliharaan
Jumlah kendaraan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2 02 02 029
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
2 02 02 30
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala
kantor
Perlengkapan Gedung Kantor 2 02 02 31
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman
Jumlah tanaman halaman yang dipelihara
Halaman Kantor 2 02 02 37
9 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
2 02 02 xx
xx
2 02 02 xx
xx
2 02 03
Jumlah gedung kantor yang
1 unit
1 unit
direhab
Program Peningkatan Disiplin
28.000.000
35.000.000
42.000.000
48.000.000
55.000.000
208.000.000
SEKRETARIAT
208.000.000
UMPEG
129.600.000
SEKRETARIAT
129.600.000
UMPEG
Aparatur 2 02 03 002
1 Pengadaan Pakaian
Jumlah Pakaian Dinas
113 buah
226 buah
28.000.000
226 buah
35.000.000
226 buah
42.000.000
226 buah
48.000.000
226 buah
55.000.000
1.130 buah
Disnakkan
Dinas dan Kelengkapannya 2 02 03
xx
2 02 03
xx
2 02 05
Program Peningkatan
19.600.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 02 03 005
1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
2 02 03
xx
Bimbingan Jasmani
- kali
40 kali
Bimbingan Rohani
- kali
24 kali
19.600.000
40 kali 24 kali
20.000.000
40 kali 24 kali
25.000.000
40 kali 24 kali
30.000.000
kali kali
35.000.000
160 kali 96 kali
Disnakkan
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PROGRAM
PROGRAM(OUTCOME)
PADA TAHUN
DAN
DAN KEGIATAN
AWAL
KEGIATAN
(OUTPUT)
PERENCANAAN
KODE SASARAN
2014
2013 1
2
3
4 2 02 03
2 02 06
5
6
7
KONDISI KINERJA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2015
PADA AKHIR PERIODE
2016
2017
RENSTRA SKPD (2018)
2018
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
UNIT KERJA SKPD
LOKASI
PENANGGUNG JAWAB 20
21
xx
Program Peningkatan
626.870.000
727.000.000
819.000.000
938.000.000
1.068.000.000
4.178.870.000
SEKRETARIAT
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2 02 06 001
1 Penyusunan Laporan
Jumlah dokumen laporan
Capaian Kinerja dan
akuntabilitas kinerja instansi
Ikhtisar Realisasi
pemerintah (LAKIP)
7 buku
5 buku
28.600.000
5 buku
36.000.000
5 buku
40.000.000
5 buku
45.000.000
5 buku
50.000.000
25 buku
199.600.000
PROLAP
Disnakkan
4 buku
4 buku
26.700.000
4 buku
30.000.000
4 buku
34.000.000
4 buku
38.000.000
4 buku
43.000.000
20 buku
171.700.000
KEUANGAN
Disnakkan
10 buku
10 buku
28.600.000
10 buku
31.000.000
10 buku
35.000.000
10 buku
40.000.000
10 buku
45.000.000
50 buku
179.600.000
KEUANGAN
Disnakkan
72 buku
72 buku
110.700.000
72 buku
117.000.000
72 buku
125.000.000
72 buku
140.000.000
72 buku
160.000.000
360 buku
652.700.000
PROLAP
Disnakkan
24 buku
36 buku
172.000.000
36 buku
176.000.000
36 buku
181.000.000
36 buku
200.000.000
36 buku
230.000.000
180 buku
959.000.000
KEUANGAN
Disnakkan
buku
10 buku
42.420.000
10
buku
60.000.000
10 buku
70.000.000
10
buku
80.000.000
10
buku
90.000.000
buku
342.420.000
PROLAP
Disnakkan
37 buku
36 buku
67.850.000
36 buku
77.000.000
36 buku
84.000.000
36 buku
95.000.000
36 buku
100.000.000
180 buku
423.850.000
PROLAP
Disnakkan
1 tahun
1 tahun
150.000.000
1 tahun
200.000.000
1 tahun
250.000.000
1 tahun
300.000.000
1 tahun
350.000.000
5 tahun
1.250.000.000
PROLAP
Disnakkan
Kinerja SKPD 2 02 06 002
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2 02 06 004
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2 02 06 005
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran
2 02 06 006
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
2 02 06 007
6 Penyusunan Renstra
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen perencanaan anggaran Jumlah laporan penatausahaan keuangan Jumlah dokumen rencana kerja
5
50
dan Renja SKPD 2 02 06 010
7 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPD
2 02 06 013
8 Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen hasil monitoring Kinerja program dan kegiatan yang disosialisasikan pada media lokal
2 02 03
xx
2 02 03
xx
JUMLAH
28.305.765.000
50.414.277.000
101.195.575.000
66.697.375.000
67.941.375.000
314.554.367.000
#REF!
