KABUPATEN BADUNG RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN

KABUPATEN BADUNG

RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 - 2021

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG 2016

PROVINSI BALI

BUPATI BADUNG

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR .... / ..... / HK / 2016 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021 BUPATI BADUNG, Menimbang

:

Mengingat

:

a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Badung wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya; b. bahwa Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Badung tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. 1. 2.

3. 4.

5.

6.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

-27. 8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 17.

18.

19.

20.

Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 ); Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun

-32009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016–2021. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

:

Mengesahkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar dijadikan pedoman dalam : a. pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016–2021; b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung setiap tahun.

KETIGA

:

Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Mangupura pada tanggal ............................ BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung, untuk maklum; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, untuk dilaksanakan 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIT 11 (LANTAI 2 DAN 3) PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mangupura – Badung – Bali (80351) Telp. (0361) 9009414, 9009411, Eks Fax. (0361) 9009409 email : [email protected], Website : http://www.badungkab.go.id/instansi/disnakanlut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG NOMOR ..........TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG, Menimbang

:

a. bahwa Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 telah disahkan secara kolektif dengan Keputusan Bupati Badung Nomor ....../....../HK/..... tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021; b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016–2021.

Mengingat

:

1. 2.

3. 4.

5.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

-

-26.

7. 8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 17.

18.

19.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 ); Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);

-

-320. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016–2021; 22. Keputusan Bupati Badung Nomor ....../....../HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapkan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII

KETIGA

:

: Pendahuluan : Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif : Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD : Penutup

Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam : a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk periode Tahun 2016–2021; b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang dilaksanakan setiap tahun.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal .................. KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG,

IR. I MADE BADRA, MM. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600705 198603 1 038 Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Badung, sebagai Laporan; 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung; 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

DAFTAR ISI HAL KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR ......../.........../ HK / 2016 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG NOMOR .......... TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021 DAFTAR ISI .............................................................................................................

i

DAFTAR TABEL .....................................................................................................

iii

BAB

PENDAHULUAN ....................................................................................

1

1.1

Latar Belakang ...............................................................................

1

1.2

Landasan Hukum ...........................................................................

2

1.3

Maksud dan Tujuan........................................................................

4

1.3.1 Maksud ................................................................................

4

1.3.2 Tujuan..................................................................................

4

Sistematika Penulisan ....................................................................

5

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG ...........................................

6

I

1.4 BAB

II

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Baung ....................................

6

Sumber Daya Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung .......................................................................

14

2.2.1 Jumlah Pegawai ....................................................................

14

2.2.2 Peralatan dan Perlengkapan (Sarana dan Prasarana) ..........

16

Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ........................................................................

18

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ....

22

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............

26

2.2

2.3 2.4 BAB III

3.1

3.2 3.3

3.4

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelauta Kabupaten Badung ........................................................................

26

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .........................................................

28

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.............................................

30

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...........................................................

36

RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Badung Tahun 2016-2021

i

3.5 BAB IV

Penentuan Isu-Isu Strategis ...........................................................

43

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................. ..

45

4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung..................................

45

Strategi dan Kebijakan ...................................................................

48

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................

51

INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.........................................................

68

PENUTUP ..............................................................................................

73

4.2 BAB

V

BAB VI

BAB VII


ii

DAFTAR TABEL HAL

Tabel

2.1 Profil Sumber Daya Manusia pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 ................................................

15

2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 .........................

16

2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ....................................................................

20

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung.............................................

21

Tabel

3.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Badung ............................

37

Tabel

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung............................................

47

4.2 Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 ....................................................

49

5.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ...................................................................................

52

5.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung ...................................................................................

58

5.3 Rencana Program, Kegiatan Penunjang, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2017 - 2021...............................

63

6.1 Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ......................

68

6.2 Tujuan, Indikator Kinerja Utama, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung.............................................

69

Tabel Tabel Tabel

Tabel Tabel

Tabel

Tabel

Tabel Tabel


iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dengan keluarnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , dimana daerah diberi otonomi yang luas dalam bentuk pemberian kewenangan yang besar dalam rangka mewujudkan tuntutan masyarakat yaitu adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pelayanan prima sesuai Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang meliputi 20 (dua puluh) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah meliputi 5 (lima) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana pembangunan tahunan meliputi 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipakai sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh SKPD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah serta berintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008. Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi : Kepala Dinas, Sekretariat (Subag. Umum dan Kepegawaian, Subag. Perencanaan, Subag. Keuangan), Bidang Bina Usaha (Seksi Pelayanan Usaha, Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu, Seksi Pemasaran), Bidang Bina Produksi Peternakan (Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan, Seksi Teknis Reproduksi, Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak), Bidang Kesehatan Hewan (Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan, Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan, Seksi Masyarakat Veteriner), Bidang Pemberdayaan Pesisir, pantai dan Laut (Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir, Seksi Jasa Wilayah

RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

1

Pesisir, Pantai dan laut, Seksi Tata Operasional PPI dan TPI), Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan (Seksi Sarana dan Prasarana Produksi, Seksi Perikanan Budidaya, Seksi Perikanan Tangkap), Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan (Seksi Sumber Daya Hayati dan Non Hayati, Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya), Disamping itu juga ada Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) serta Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut agar dapat mencapai sasaran pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan yang baik, tepat dan terarah maka diperlukan adanya Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun kedepan tahun

2010–2015. 1.2

Landasan Hukum Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung tahun 2016 – 2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah : 1. Landasan Idiil Dasar Negara RI, yaitu Pancasila. 2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 3. Landasan Operasional a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); d. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); f.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


2

g. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 ); i.

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

j.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); l.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); o. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081); p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

3

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; r.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah; s. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Badung

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7); t.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Kabupaten

Badung

2005–2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2); u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016–2021. 1.3

Maksud dan Tujuan 1.3.1

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, bagi pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun mendatang dalam bidang peternakan, perikanan dan kelautan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

1.3.2

Tujuan Adapun

tujuan

penyusunan

Rencana

Strategis

(RENSTRA)

Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah : a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang peternakan, perikanan dan kelautan. b. Sebagai acuan dalam merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan; c. Sebagai pedoman dalam

penyusunan rencana kerja tahunan Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan kabupaten Badung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu;


4

d. Sebagai dasar tolok ukur dalam penyusunan evaluasi kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung; 1.4

Sistematika Penulisan Penulisan Dokumen Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 ini diawali dengan kata pengantar dan selanjutnya dibagi dalam beberapa Bab, yang meliputi : Bab I

:

Pendahuluan

Bab II

:

Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

Bab III

:

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab IV

:

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab V

:

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VI

:

Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII

:

Penutup


5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang peternakan, perikanan dan kelautan Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan, perikanan dan kelautan 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dibidang peternakan, perikanan dan kelautan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan 4. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan Sedangkan susunan organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretarias terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b. Sub Bagian Perencanaan ; c. Sub Bagian Keuangan ; 3. Bidang Bina Usaha terdiri dari : a. Seksi Pelayanan Usaha ; b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ; c. Seksi Pemasaran ; 4. Bidang Bina Produksi Peternakan terdiri dari : a. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ; b. Seksi Teknis Reproduksi ; c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak ; 5. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari : a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan ; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ; c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ; 6. Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut terdiri dari : a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir ;


6

b. Seksi Pengelolaan Pesisir, Pantai dan Laut ; c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI ; 7. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan terdiri dari : a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi ; b. Seksi Perikanan Budidaya ; c. Seksi Perikanan Tangkap ; 8. Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelautan terdiri dari : a. Seksi Sumber Daya Hayati dan Non Hayati ; b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumnber Daya ; 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas; a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang ; b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi ; c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal ; d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara ; e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta ; f.

UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan ;

g. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan ; h. Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang ; i.

Rumah Potong Hewan Mambal.

10. Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Bappeda Litbang Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas mempunyai tugas : a). Menyusun program/rencana kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi terkait sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas ; c). Mengkoordinir

penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan

operasional Dinas bersama para Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d). Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang peternakan, perikanan dan kelautan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e). Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


7

f). Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapaian kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; h). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; i). Menyusun rencana kebijakan di bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati ; j). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; k). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan ; l). Membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sebagai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan. b. Sekretariat mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b). Mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d). Menyusun dan merumuskan langkah – langkah operasional ketatausahaan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e). Memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; h). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

8

i). Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan ; j). Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggan serta kehumasan ; k). Mengumpulkan, mensistimasikan dan menganalisa data hasil pelaksaanaan tugasnya; l). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; m). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. c. Bidang Bina Usaha mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ; d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; h). Melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap pelaku usaha perikanan dan peternakan; i). Melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil, pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan dan peternakan ; j). Melakukan analisa usaha, bimbingan permodalan dan bimbingan penerapan pola kerjasama/ kemitraan usaha perikanan dan peternakan; k). Menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan agrobisnis perikanan dan peternakan;


9

l). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; m). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. n). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. d. Bidang Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ; d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; h). Melakukan

pengawasan

pembangunan,

pelaksanaan

rehabilitasi

tugas

peningkatan,

dan

pengendalian

operasional

terhadap

pemeliharaan

dan

pengawasan pengairan; i). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; j). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; k). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. e. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


10

b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ; d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; h). Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional di bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i). Menyusun rencana kegiatan bidang kesehatan hewan berdasarkan kebutuhan dan program dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; j). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; k). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; l). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. f.

Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ; d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


11

e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; h). Menyusun peta peluang dan bimbingan pengembangan usaha perikanan dan kelautan; i). Menyusun rencana kegiatan pemanfaatan jasa wilayah pesisir dan jasa kelautan meliputi : jasa transportasi laut, industri maritim, wisata bahari dan meteriologi maritim; j). Menyusun rencana kegiatan pemanfaatan jasa wilayah pesisir pantai, dan laut serta pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dan perlindungan sumber daya hayati beserta ekosistemnya; k). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; l). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; m). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. g. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ; d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


12

g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; h). Melaksanakan inventarisasi identifikasi dan analisa kebutuhan, bimbingan/ penyuluhan, pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan; i). Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan / penyuluhan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum; j). Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serta bimbingan / penyuluhan penerapan pola produksi perikanan; k). Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa kebutuhan, bimbingan, pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sumber daya alam dan manusia perikanan dan kelautan; l). Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan dan distribusi serta pengendalian pembenihan ikan; m). Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional pengawasan serta pengendalian hama dan penyakit; n). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; o). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; p). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. h. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b). Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; c). Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ; d). Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e). Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; f). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

13

g). Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; h). Melakukan

pemantauan

terumbu

karang,

pencemaran

laut,

pengendalian

pemanfaatan sumber daya perikanan dan penebaran di perairan umum (restocking), pengawasan sumberdaya hayati dan non hayati; i). Meningkatkan dan mengembangkan SDM perikanan dan kelautan, pembinaan dan evaluasi/lomba kelompok tani ikan dan nelayan, lomba kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) rumput laut, operasional kegiatan penyuluhan perikanan dan kelautan, monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan perikanan dan kelautan, peningkatan keterampilan aparat dan masyarakat; j). Penataan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan sumber perikanan dan kelautan, pembuatan dan pemasangan papan larangan, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, jasa kelautan dan ekosistem laut, kajian mitigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut dan operasional perahu karet; k). Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; l). Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; l). Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. 2.2

Sumber Daya Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2.2.1

Jumlah Pegawai Dalam Tahun 2015 jumlah pegawai yang mendukung kegiatan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebanyak 143 orang, termasuk pegawai di UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Kecamatan, RPH Mambal, BBI Kec. Mengwi dan Petang, PPI Kec. Kuta dan Kuta Selatan, dengan rincian sebagai berikut : - PNS Daerah

: 142 orang

- THL / Honorer Pemda. Badung

:

1 orang

Secara rinci potensi sumberdaya yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 2.1


14

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 No

Jabatan

Eselon I

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Ka Dinas Sekretaris Dinas a. Kasubag Umum b. Kasubag Keuangan c. Kasubag Perencanaan d. Staf Kabid. Bina Usaha a. Kasi Pelayanan Usaha b.Kasi Pengolahan dan Pembinaan Mutu c. Kasi Pemasarana d. Staf Kabid. Bina Produksi Peternakan a. Kasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak b. Kasi Teknis Reproduksi c. Kasi Teknolog dan Pengembangan Pakan Ternak d. Staf Kabid Kesehatan Hewan a. Kasi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan b. Kasi Pelayanan Kesehatan Hewan c. Kasi Masyarakat Veteriner d. Staf Kabid Pemberdayaan Pesisir Pantai dan Laut a. Kasi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir. b. Kasi Jasa Wilayah Pesisir Pantai dan Laut c. Kasi Operasional PPI dan TPI d. Staf Kbid. Bina Produksi Perikanan dan Kelautan a. Kasi Sarana dan Prasarana Produksi b. Kasi Perikanan Budidaya c. Kasi Perikanan Tangkap d. Staf Kabid Sumberdaya Perikanan dan Kelautan a. Kasi sumber daya Hayati dan Non Hayati b. Kasi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Kasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya d. Staf Unit Pelayanan Dinas (UPTD a. Kepala UPTD Kec. Kuta Selatan b. Kepala UPTD Kec. Kuta c. Kepala UPTD Kec. Kuta Utara d. Kepala UPTD Kec. Abiansemal e. Kepala UPTD Kec. Mengwi f. Kepala UPTD Kec. Petang g. Kepala UPT RPH Mambal h. Kepala UPT BBI Kec. Mengwi dan Petang i. Kepala UPT PPI Kec. Kuta dan Kuta selatan j. Kasubag. TU UPTD Kec. Kuta Selatan k. Kasubag TU UPTD Kec. Kuta l. Kasubag TU UPTD Kec. Kuta Utara m. Kasubag TU UPTD Kec. Mengwi n. Kasubag TU UPTD Kec. Abiansemal o. Kasubag TU UPTD Kec. Petang p. Kasubag TU UPT RPH Mambal q. Kasubag TU UPT BBI Kec. Mengwi dan Petang r. Kasubag TU UPT PPI Kec, Kuta dan Kuta Selatan s. Staf Petugas Fungsional (Penyuluh)

II

III

Golongan IV

1

IV

III

II

Tingkat Pendidikan I

1 1

1 1 1 1

S2

S1

SM

DIP

SMA

SMP

SD

15

1

1

THL

1 1 1 1 1 11

15

1 1 1 11

2

1

1 1 1

1

1 1

1

1

1 1 2

2

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1

1

1 1

2

1 1 2

1

1 1 1

1

1

1

1 1 1

3

1 1

1

1

1

1

1 1

1 1 1

1 1 1

1

4

1 1

1

1

1

1

1

1

1

4

1 1

1 1 1 1

1

1 1

1 1 1 1

1 1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 5 4

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1 1

1

3

1

1

1

4 1

1 2

1

2

1 1

1

4 1

1 2

20

8


5 2

3

20 5

1

1

3

15

2.2.2

Peralatan dan Perlengkapan (Sarana dan Prasarana) Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja

Dinas

Peternakan, Perikanan dan Kelautan ditampilkan pada Tabel 2.2 dibawah ini. Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015

NO

NAMA BARANG

KEADAAN BARANG

JUMLAH BARANG

BAIK

1

Tractor

1

X

2

Compressor

1

X

3 4

Compressor

2

Electric Generating Set

1

5

Kendaraan Dinas Bermotor

10

6 7

Mobil Unit Kesehatan Hewan

1

X

Sepeda Motor

39

28

8

Gerobak Dorong

6

X

9 10

Perahu Karet Bermotor

3

Mesin Bubut

2

11

Pakaian Kerja

5

12 13

Timbangan

1

Mesin Tepung

1

14

Penggiling Pelet

1

15 16

Alat Pengolahan Limbah

7

Kontainer

9

17

Pompa Air

1

18 19

Sprayer

1

Socase/Shoda

1

20

Mesin Penghancur Pakan

2

X

21 22

Mesin Pelet

2

X

Alat Bedah

1

23

Kandang Pemingsan

1

X

24 25

Penyodok Kotoran

3

X

Pipa Seling Air

1

X

26

Pisau Sembelih

2

X

27 28

Pisau Pengulitan

2

X

Pisau Lepas Tulang

2

X

29

Pisau Pembelah

2

X

30 31

Pisau Pengiris

2

X

Penajam Pisau

2

X

32

Tempat Pengulitan

2

X

33 34

Sepatu Kerja

4

X

Sarung Tangan

2

X

35

Timbangan Karkas

1

X

36 37

Sistimrel

1

X

Mixer Vertikal

1

X

38

Mixer Horisontal

1

X

39 40

Grender

1

X

Mesin Penjahit Karung

1

X

41

Coper

1

X

42 43

Panel dan instalasi

1

X

Mesin Pengering

1

X


KURANG BAIK

RUSAK

X X 9

1 11 X X

X X X X X X X X X

X

16

44

Alat Bedah

45 46

Sprayer

1

X

Penggantung Karkas

30

X

47

Alat Pembersih Rumen

2

X

48 49

Meja Operasi

1

X

Mikroskop

1

X

50

Meja Mikroskop

1

X

51

Kotak Obat Besar

1

52

Kulkas Kecil

1

X

53

Tiang Infus

1

X

54

Generator Set

1

X

55

Hand Spraying

62

56

Tpi Plastik

10

X

57

Pengait Daging

30

X

58

Digester Biogas

1

X

59

Gas Chember

1

X

60

Bak Penampungan Awal

1

X

61

Bak Penampungan Akhir

1

X

62

Kompor Biogas

1

X

63

Pompa Sumber Sible

1

X

64

Tangki Fiberglass

1

X

65

Bak Penampungan

2

X

66

Tempat Airasi

1

X

67

Tempat Pengolah Bio Urine

1

X

68

Pompa Air

4

69

Slang Plastik

1

X

70

Konkrit Blok

1

X

71

Kesin Ketik Besi

23

X

72

mesin Ketik Besi

9

73

Mesin Ketik ElektriK

2

74

Mesin Ketik Elektri

2

75

Mesin Absen

1

76

Calculator

12

77

Lemari Besi

1

78

Lemari Besi

5

79

Rak Besi

3

80

Rak Besi

1

81

Rak Kayu

24

82

Rak Kayu

30

83

Filing Kabinet

5

84

Filing Kabinet

18

85

Brankas

3

2

86

Rak Kaca

1

X

87

Lemari Kaca

25

X

88

Lemari Kayu

33

29

89

Papan Perda

2

X

90

Papan Nama Dinas

10

X

91

Papan Pengumuman/Informasi

24

X

92

White Board

16

X

93

Overhead Projektor

2

X

94

Meja Komputer

1

95

Meja Komputer

17

X

96

Kursi Kayu

69

X

97

Meja Rapat

54

X

98

Meja Telpon

6

X

99

Kursi Rapat

150

X

100

Kursi Putar

11

X

101

Kursi Lipat

176

150

102

Sofa

19

X

3


X

X

X

X

X X X X X X X X X X X X X 1

1

3

X

26

17

103

Meja Pingpong

2

1

104

Sekat Ruangan

1

X

105

Meja Konter

1

X

106

Mesin Potong Rumput

8

X

107

Lemari Es

14

X

108

Kipas Angin

1

X

109

Frezzer

27

X

110

Tabung Gas

1

X

111

Televisi

4

3

1

112

Wireless

8

7

1

113

Wireless

2

114

Stabilisator

10

115

Camera Film

2

X

116

Camera Digital

5

X

117

Handy Cam

1

X

118

Komputer PC

33

20

119

Komputer PC

6

120

Komputer PC

1

121

Lap Top

30

122

Note Book

2

X

123

Printer

39

28

124

Printer

4

125

UPS

1

X

126

Wireless Modem

5

X

127

Meja Biro

16

7

128

Meja ½ Biro

244

X

129

Meja Kerja ½ Biro

244

X

130

Kursi Kerja

71

X

131

Meja Rapat

3

X

132

Kursi Hadap Depan Meja Kerja

15

X

133

Telepon

20

18

134

Faximile

1

X

135

Alat Bedah

3

X

136

Kandang Anjing Besi

2

X

AC Split

24

X

Mobil Pick Up

2

X

HT

7

X

1

X X

13 X X

X 11 X

9

2

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, Dinas memiliki sarana prasarana seperti Rumah Potong Hewan (RPH) 1 unit, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2 unit, Balai Benih Ikan (BBI) 2 unit, sentra pengembangan ternak sapi Bali 1 unit, Pos Pengawas TPI dan PPI, Pasar Ikan Hygienis serta kantor pusat dan kantor UPTD yang berlokasi di kecamatan sebagai pusat operasional pelaksanaan tugas-tugas dinas. 2.3

Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung cukup besar karena menangani dua bidang pelayanan yaitu pelayanan di sub sektor peternakan dan pada sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu maka dalam melaksanakan tupoksi tersebut perlu didukung oleh SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta dukungan anggaran baik dari APBD II, APBD I maupun APBN.


18

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan telah pula menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan SKPD sebagai berikut : a. Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Badung Tahun 2006-2010; b. Rencana Startegis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 20062010; c. Rencana Startegis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 20102015 d. Perubahan Rencana Startegis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 e. Rencana Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang disusun setiap tahun ; Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini.


19

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

No.

Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi PD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun 2011

2012

2013

Realisasi Capaian Tahun

2014

2015

2011

2012

2013

Rasio Capaian pada Tahun 2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

1

Jumlah Populasi Ternak (ekor)

1.661.692

1.357.001

1.366.005

1.395.000

1.450.000

1.661.692

1.357.001

1.366.005

1.476.035

1.486.869

100,0%

100,0%

100,0%

105,8%

102,5%

2

Jumlah Produks Daging (ton)

16.585,50

15.864,30

13.012,80

12.000,00

12.500,00

17.495,50

15.864,30

15.894,04

16.156,45

16.037,00

105,5%

100,0%

122,1%

134,6%

128,3%

3

Tingkat Konsumsi Daging (Kg/Kapita/Tahun)

50,66

52,48

54,38

56,36

58,42

43,75

39,71

41,48

56,54

59,40

86,4%

79,7%

76,3%

100,3%

101,7%

4

Jumlah Produksi perikanan (ton)

37.239,40

50.323,80

59.929,40

5.002,03

5.061,87

38.386,30

48.564,00

49.099,32

6.619,50

6.760,62

231,4%

96,5%

81,9%

132,3%

133,6%

5

Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

31,00

31,50

32,00

32,40

32,70

30,91

31,10

32,20

32,87

32,89

99,7%

98,7%

100,6%

101,5%

100,6%

6

Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (ton)

3.255,50

3.781,40

4.138,40

4.500,00

4.650,00

3.255,50

3.781,40

4.184,40

4.530,50

4.866,22

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

104,7%

7

Produksi Pemasaran Komoditi Perikanan (ton)

8.170,00

8.333,00

8.500,00

8.670,00

8.843,00

7.753,33

8.333,0

8.501,00

8.675,00

9.233,50

94,9%

100,0%

100,0%

100,1%

104,4%


19

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

No.

1 2 3 4 5

6

Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi PD Jumlah Populasi Ternak (ekor) Jumlah Produks Daging (ton) Jumlah Produksi perikanan (ton) Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton) Jumlah Kawasan Pesisir Yang Lestari (Kawasan) Jumlah Tahun Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tahun)

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

100%


20

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

(Dalam Ribuan Rupiah) Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian

(1) Belanja Daerah Belanja Langsung Belanja Modal Belanja Barang Jasa Belanja Pegawai

Belanja Tidak Langsung Total Belanja Daerah

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

16.209.953

25.865.500

34.871.402

30.624.329

28.930.260

14.704.014

22.142.861

32.097.100

27.943.986

25.261.468

90,71

85,61

92,04

91,25

87,32

1.527.111

2.639.364

4.829.357 1.408.829 3.298.200 122.328

12.287.759 4.443.102 7.636.750 207.907

21.251.640 9.662.461 11.272.313 316.566

15.574.136 945.886 14.319.416 308.834

12.146.038 809.041 11.098.670 238.326

4.685.468 1.377.876 3.192.282 115.310

11.080.480 4.074.619 6.809.389 196.472

19.432.608 8.381.470 10.760.663 290.476

14.236.440 849.376 13.096.353 290.712

10.581.701 777.205 9.588.008 216.489

97,02 97,80 96,77 94,26

90,17 91,71 89,17 94,50

91,44 86,74 95,46 91,76

91,41 89,80 91,46 94,13

87,12 96,06 86,39 90,84

1.904.170 (149.947) 3.560.491 29.000

1.474.058 (150.168) 1.598.932 25.295

11.380.596

13.577.741

13.619.763

15.050.193

16.784.222

10.018.546

11.062.381

12.664.492

13.707.548

14.679.767

88,03

81,47

92,99

91,08

87,46

1.350.907

1.165.305

16.209.953

25.865.500

34.871.402

30.624.329

28.930.260

14.704.014

22.142.861

32.097.100

27.943.986

25.261.468

90,71

85,61

92,04

91,25

87,32

1.527.111

2.639.364


21

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Badung Dalam pelaksaan tupoksi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung masih dihadapkan pada tantangan yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat . Tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut : a. Tata ruang wilayah peruntukan sektor peternakan, perikanan dan kelautan belum terwujud dengan baik Tata ruang peruntukan sektor peternakan, perikanan dan kelautan sebagai bagian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan sampai saat ini belum terwujud dengan baik. Belum adanya tata ruang yang mengakomodir lahan usaha peternakan, budidaya perikanan dan perikanan tangkap sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (spacing) usaha peternakan, budidaya perikanan dan perikanan tangkap di suatu kawasan. Kondisi ini akan berakibat parah dengan munculnya konflik penggunaan ruang di kawasan peternakan, perikanan dan kelautan sering terjadi karena belum adanya

aturan

yang

jelas

tentang

penataan

ruang

sebagai

acuan

sektor

berkepentingan. Disamping itu adanya kecendrungan untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan keserasian dan kelestarian tata ruang dan kelestarian ekosistem. Disamping itu tidak terpenuhinya investasi yang seharusnya dibutuhkan di sektor peternakan, perikanan dan kelautan serta sulitnya melakukan investasi. b.

Terbatasnya permodalan Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak, untuk mendukung usaha budidaya ternak, budidaya perikanan, perikanan tangkap ataupun undustri pengolahan sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinyuitasnya.

c.

Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan Pemasaran produk peternakan dan perikanan di pasar dalam negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (buyer market). Hal ini mengakibatkan harga jual produk peternakan dan perikanan seringkali kurang menguntungkan pihak produsen (petani peternak, nelayan dan pembudidya ikan). Ada dua factor utama yang membuat pemasaran produk peternakan dan perikanan masih lemah, yaitu pertama, masih lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera (preference) para konsumen. Kedua, belum memadainya sarana dan prasarana system transportasi dan komunikasi


22

untuk mendukung distribusi atau penyampaian (delivery) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu. d. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan Pendapatan/penghasilan petani ternak, pembudidaya ikan , nelayan dan pengolah produk hasil peternakan dan perikanan sangat ditentukan oleh input berupa biaya-biaya produksi (sarana produksi). Adanya kecenderungan harga sarana produksi semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan semakin menurun-nya keuntungan dan pendapatan. Kondisi ini sering mengakibatkan terjadinya keresahan di tingkat petani, nelayan dan pengolah produk hasil peternakan dan perikanan. e. Terjadinya alih profesi Kabupaten

Badung

dengan

destinasi

pariwisatanya

mengakibatkan

kecendrungan orientasi bursa kerja dan lapangan kerja tersentralisasi di sektor ini. Kondisi ini akan berakibat pada perubahan pola kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat yang menempatkannya sebagai sumber pendapatan utama, sehingga sektor lain termasuk didalamnya adalah sektor peternakan dan perikanan (nelayan dan pembudidaya) termarginalkan yang pada akhirnya terjadinya oleh profesi ke sektor pariwisata. f.

Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu Adanya pemanasan global mengakibatkan iklim maupun cuaca yang ada saat ini sulit terdeteksi dini sehingga sangat mengganggu pola usaha tani (ternak dan budidaya ikan) termasuk pola penangkapan ikan. Kondisi ini berakibat pada kegagalan usaha tani (ternak dan budidaya ikan) dan nelayan yang pada akhirnya menurunkan produksi dan tingkat Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan Perikanan dan

Kelautan Kabupaten Badung ke depan sebagai berikut : a. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung belum dimanfaatkan secara optimal. Sumberdaya perikanan dan kelautan terdiri dari sumberdaya yang dapat pulih/diperbaharui (renewable resources) yang meliputi sumberdaya ikan, hutan mangrove,

terumbu

karang

dan

padang

lamun

;

sumberdaya

tidak

dapat

pulih/diperbaharui (non-renewable resources) yang meliputi mineral, tambang, energy kelautan, serta jasa kelautan seperti transportasi dan pariwisata. Dari potensi lestari sumberdaya ikan laut di Kabupaten Badung 44.947 ton/tahun, tahun 2015 baru dimanfaatkan sebesar 6.149,8 ton (13,7%). Lahan potensi budidaya laut (rumput laut) diperkirakan ± 95 Ha, baru dimanfaatkan ± 8,7 Ha (9,1%), sementara lahan potensi pengembangan budidaya air tawar yang meliputi lahan kolam ± 52 Ha baru dimanfaatkan ± 39,7 Ha (76,3%), saluran irigasi ± 15 Ha belum dimanfaatkan, sawah untuk minapadi potensi ± 748 Ha baru dimanfaatkan sebesar ±


23

95,6 Ha (12,8%). Selanjutnya untuk potensi perairan umum diperkirakan ± 106 Ha yang dapat digunakan untuk perikanan tangkap baru mencapai ± 5 Ha (4,7%). Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan sebagaimana diuraikan diatas, apabila dimanfaatkan dengan optimal, secara efisien dan efektif serta berkelanjutan sesuai dengan kaidah-kaidah daya dukung dan daya tampung dengan tetap memperhatikan lingkungan dan cara budidaya ikan yang baik akan dapat memberikan manfaat sebagai sumber pendapatan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang dapat diandalkan dalam peningkatan kesejahteraan, taraf hidup, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Sementara itu potensi produk ternak cukup tinggi, dimana minat masyarakat untuk beternak cukup besar dengan beberapa jenis ternak memiliki potensi dan peluang yang besar untuk dikembangkan karena memiliki pasar dan kesesuaian alam yang baik, yang salah satu diantaranya adalah Sapi Bali. b. Tersedianya teknologi peternakan, perikanan dan kelautan Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang peternakan, perikanan dan kelautan membuka peluang dan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi dan pelayanan. IPTEK mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas SDM peternakan dan perikanan yang mempenga-ruhi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi terutama menggerakkan industri peternakan dan perikanan serta pengembangan pasca panen. c. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat Keberhasilan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan juga sangat ditentukan oleh adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat yang merupakan implementasi dari kebijakan pradigma pembangunan yang partisipatif yaitu dari , oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari peranan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan antara lain terbentuknya kelompok-kelompok peternakan, kelompok-kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN) dan kelompok-kelompok usaha penangkapan ikan serta Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang setiap tahunnya terus bertambah/meningkat dari jumlah maupun kualitasnya. d. Permintaan pasar akan produk peternakan dan perikanan Kabupaten Badung sebagai salah satu destinasinya pariwisata di Indonesia dan Dunia, merupakan peluang yang sangat besar dalam upaya meningkatkan laju pembangunan khususnya di sektor peternakan, perikanan dan kelautan. Potensi budaya (objek dan atraksi budaya) sebagai daya tarik kepariwisataan yang dimiliki Kabupaten

Badung

akan

dapat

meningkatkan

kunjungan

wisatawan

dan

perkembangan investasi, yang bertampak langsung terhadap meningkatnya permintaan


24

produk hasil peternakan dan perikanan, serta peningkatan investasi di bidang peternakan, perikanan dan kelautan pada gilirannya akan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah. Sementara itu peningkatan permintaan dalam negeri terhadap produk hasil peternakan dan perikanan sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai makanan yang bergizi tinggi. Dengan meningkatnya pemenuhan protein hewani yang berasal dari ternak dan ikan akan berdampak terhadap peningkatan gizi, kesehatan dan kecerdasan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.


25

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dimana terjadinya penggabungan 2 SKPD yaitu Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan menjadi satu SKPD yaitu Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, sehingga dengan demikian Kewenangan yang dimiliki menjadi semakin luas karena menangani urusan pada 2 bidang yaitu di sub sektor peternakan dan sektor kelautan dan perikanan. Kondisi ini tentu akan berimplikasi pada semakin kompleksitasnya kepentingan, tuntutan dan tanggungjawab yang membutuhkan perhatian dan penanganan baik dari segi potensi dan sumberdaya yang ada. Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang peternakan, perikanan dan kelautan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. Permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal. Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung antara lain : a. Masih terbatas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan Secara umum tingkat profesionalisme/kualitas SDM peternakan dan perikanan masih kurang, hal ini terlihat dari masih adanya pegawai yang menempati tugas tidak sesuai dengan kompetensinya. Disamping itu masih kurangnya pelatihan / Diklat Teknis. b. Belum sempurnanya basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan Data serta informasi tentang peternakan, perikanan dan kelautan masih terbatas dan belum tertata dengan baik dalam suatu system jaringan, sehingga sulit mengaksesnya untuk menetapkan suatu kebijakan. Selain itu tingkat akurasi dan validasinya belum optimal. Dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan, ketersediaan data yang akurat dan tidak kedaluarsa menjadi salah satu factor penting. Statistik Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang ada saat ini dirasakan masih belum menyajikan data peternakan dan perikanan yang cukup akurat, lengkap dan detail. Masih terbatasnya data dan informasi mengenai potensi peternakan, perikanan dan kelautan serta sosial ekonomi untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya peternakan, perikanan


26

dan kelautan bagi petani peternak, pembudidaya ikan, nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah : a. Tata ruang wilayah peruntukan sektor peternakan, perikanan dan kelautan belum terwujud dengan baik Tata ruang peruntukan sektor peternakan, perikanan, perikanan dan kelautan sebagai bagian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan sampai saat ini belum terwujud dengan baik. Belum adanya tata ruang yang mengakomodir lahan usaha peternakan, budidaya perikanan dan perikanan tangkap sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (spacing) usaha peternakan, budidaya perikanan dan perikanan tangkap di suatu kawasan. Kondisi ini akan berakibat parah dengan munculnya konflik penggunaan ruang di kawasan peternakan, perikanan dan kelautan sering terjadi karena belum adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang sebagai acuan sektor berkepentingan. Disamping itu adanya kecendrungan untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan keserasian dan kelestarian tata ruang dan kelestarian ekosistem. Disamping itu tidak terpenuhinya investasi yang seharusnya dibutuhkan di sektor peternakan, perikanan dan kelautan serta sulitnya melakukan investasi. b. Terbatasnya permodalan Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak, untuk mendukung usaha budidaya ternak, budidaya perikanan, perikanan tangkap ataupun undustri pengolahan sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinyuitasnya. c. Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan Pemasaran produk peternakan dan perikanan di pasar dalam negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (buyer market). Hal ini mengakibatkan harga jual produk peternakan dan perikanan seringkali kurang menguntungkan pihak produksen (petani peternak, nelayan dan pembudidya ikan). Ada dua factor utama yang membuat pemasaran produk peternakan dan perikanan masih lemah, yaitu pertama, masih lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera (preference) para konsumen. Kedua, belum memadainya sarana dan prasarana system transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (delivery) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu.


27

d. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan Pendapatan/penghasilan petani ternak, pembudidaya ikan , nelayan dan pengolah produk hasil peternakan dan perikanan sangat ditentukan oleh input berupa biaya-biaya produksi (sarana produksi). Adanya kecendrungan harga sarana produksi semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan semakin menurun-nya keuntungan dan pendapatan. Kondisi ini sering mengakibatkan terjadinya keresahan di tingkat petani, nelayan dan pengolah produk hasil peternakan dan perikanan. e. Terjadinya alih profesi Kabupaten

Badung

dengan

destinasi

pariwisatanya

mengakibatkan

kecendrungan orientasi bursa kerja dan lapangan kerja tersentralisasi di sektor ini. Kondisi ini akan berakibat pada perubahan pola kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat yang menempatkannya sebagai sumber pendapatan utama, sehingga sektor lain termasuk didalamnya adalah sektor peternakan dan perikanan (nelayan dan pembudidaya) termarginalkan yang pada akhirnya terjadinya oleh prosi ke sektor pariwisata. f.

Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu Adanya pemanasan global mengakibatkan iklim maupun cuaca yang ada saat ini sulit terdeteksi dini sehingga sangat mengganggu pola usaha tani (ternak dan budidaya ikan) termasuk pola penangkapan ikan. Kondisi ini berakibat pada kegagalan usaha tani (ternak dan budidaya ikan) dan nelayan yang pada akhirnya menurunkan produksi dan tingkat pendapatan.

g. Belum Optimalnya Pemanfataan Sumber Daya Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Dari potensi lestari sumberdaya ikan laut di Kabupaten Badung 44.947 ton/tahun, tahun 2015 baru dimanfaatkan sebesar 6.149,8

ton. Lahan potensi

budidaya laut (rumput laut) diperkirakan ± 95 Ha, baru dimanfaatkan ± 8,7 Ha (9,1%), sementara lahan potensi pengembangan budidaya air tawar yang meliputi lahan kolam ± 52 Ha baru dimanfaatkan ± 39,7 Ha (76,3%), saluran irigasi ± 15 Ha belum dimanfaatkan, sawah untuk minapadi potensi ± 748 Ha baru dimanfaatkan sebesar ± 95,6 Ha (12,8%). Selanjutnya untuk potensi perairan umum diperkirakan ± 106 Ha yang dapat digunakan untuk perikanan tangkap baru mencapai ± 5 Ha (4,7%). 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016–2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

28

berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun

2016–2021 adalah sebagai berikut: “Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat Yang Maju, Damai Dan Sejahtera” Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun

2016-2021, akan dilaksanakan

melalui upaya-upaya dengan 9 (Sembilan) misi Kabupaten Badung sebagai berikut : 1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama. 2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan. 5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan. 6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia). 7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. 8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah. 9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Untuk mencapai visi diperlukan adanya rumusan upaya-upaya sesuai dengan sektor pembangunan di masing-masing Satuan Perangkat Daerah melalui misi pembangunan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan serta dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagai berikut : RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

29

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan, perikanan dan kelautan 2. Pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

pembangunan

dibidang

peternakan, perikanan dan kelautan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan 4. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan Secara umum tugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terkait dengan pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-9 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yaitu : "Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya" Tujuan dan

sasaran

pembangunan jangka

dan

menengah di sektor

peternakan, perikanan dan kelautan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung yang dikaitkan dengan visi dan misi ke-9 pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 tersebut adalah: Tujuan 1

: Meningkatkan Ketersediaan Pangan Sasaran : 1. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan. 2. Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan

Tujuan 2 : Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian, perikanan dan kelautan Sasaran : 1. Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 adalah ”Wujudkan Sektor Kelautan Dan Perikanan Indonesia Yang mandiri, Maju, Kuat Dan Berbasis Kepentingan Nasional”. Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

30

diartikan memiliki

kemampuan

dalam

meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

dari

pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya

kelautan

dan

perikanan

secara

berkelanjutan

untuk

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 yaitu Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam upaya :

a. Kedaulatan (Sopereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan

b. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

c. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan Menjabarkan

misi

pembangunan

kelautan

dan

perikanan,

maka

tujuan

pembangunan kelautan dan perikanan adalah : a. Kedaulatan (Sovereignty), yakni : 1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan 2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan. b. Keberlanjutan (Sustainability), yakni : 3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut 4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya 5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan c. Kesejahteraan (Prosperity), yakni : 6. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat 7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan Kesejahteraan” dan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut: 1. Stakeholders Prespective Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja: a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019. RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

31

b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019. 2. Customer Perspective Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja: a. Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019. b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 31 pulau pada tahun 2019. Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja: a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019; b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019; c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019; d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019; e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019; f.

Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019; dan

g. Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019. 3. Internal Process Perspective Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni: a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019. b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019. c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja: RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

32

-

Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.

-

Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.

4. Learning and Growth Perspective (input) Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni : a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019. b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019. c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019. d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntable”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sinergitas pembangunan nasional khususnya di sektor perikanan dan kelautan sejalan dengan pembangunan di daerah. Hal ini terlihat dapat dilihat dari keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung tahun 2016 - 2021 dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan khususnya dalam rangka peningkatan produksi hasil perikanan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia Sesuai

dengan Peraturan Menteri

Pertanian

Republik Indonesia Nomor

19/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2019 adalah ”Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani" Sedangkan Misi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Kedaulatan Pangan 2. Mewujudkan Sistem Pertanian Bioindustri Berkelanjutan RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

33

3. Mewujudkan Kesejahteraan Petani 4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan. 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian. 3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. 5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional. Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah : 1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan diversifikasi pangan 3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor 4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi 5. Peningkatan pendapatan keluarga petani 6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian

Pertanian

menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut : 1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan 2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian 3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit 4. Penguatan kelembagaan petani 5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian 6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi 7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung sebagai berikut : 1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian 2. Peningkatan dukungan perkarantinaan 3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi 4. Pelayanan informasi publik 5. Pengelolaan regulasi 6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi 7. Pengelolaan perencanaan 8. Penataan dan penguatan organisasi 9. Pengelolaan sistem pengawasan RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

34

Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian nasional akan dapat tercapai ketika mendapat dukungan sinergitas pembangunan pertanian yang sejalan di daerah. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi daging sebagai salah satu komoditi di sektor peternakan maka pembangunan sektor peternakan sangat sejalah dengan arah pembangunan peternakan di Kabupaten Badung dengan sasaran strategis ; peningkatan produksi hasil produksi peternakan. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 bahwa Visi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Provinsi Bali Tahun

2014-2018

adalah

:

”Terwujudnya

Peternakan

yang

Maju,

Tangguh,

Berwawasan Agribisnis Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Bali Mandara Jilid II”. Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan misinya sebagai berikut : 1. Meningkatkan Dan Mempertahankan Status Kesehatan Hewan 2. Meningkatkan Populasi Ternak Dan Produksi Peternakan 3. Meningkatkan

Pertumbuhan

Kelembagaan

Kelompok-Usaha

Pengolahan

Dan

Pemasaran Hasil Peternakan Serta Jaminan Keamanan Pangan Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, maka tujuan pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 yang akan dicapai adalah sebagai berikut : Tujuan 1

: Terwujudnya penurunan tingkat kesakitan ternak (%) Sasaran : 1. Penurunan tingkat kesakitan ternak (%)

Tujuan 2

: Terwujudnya peningkatan populasi ternak (ekor) Sasaran : 1. Meningkatkan populasi ternak (ekor)

Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Tahun 2014-2018, tentunya akan menjadi semakin selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan peternakan di Kabupaten Badung tahun 2016 2021. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 adalah : “Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera melalui Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggung Jawab” Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut : 1. Menanggulangi kemiskinan melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan masyarakat pesisir lainnya 2. Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan daerah 3. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

35

1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya, tangkap, olahan dan garam; 2. Meningkatnya devisa negara dan pendapatan daerah dari eksport hasil perikanan; 3. Meningkatnya konsumsi ikan; 4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan ekosistem perairan, pesisir dan pulaupulau kecil; Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2018, dalam periode 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap tangkap dari 89.758,59 ton pada tahun 2014 menjadi 97.157,58 ton pada tahun 2018 2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya dari 102.465.4ton pada tahun 2014 menjadi 129.360.21ton pada tahun 2018 3. Meningkatnya produksi olahan dari 36.586,96 ton pada tahun 2014 menjadi 46.190,19 ton pada tahun 2018 4. Meningkatnya produksi garam dari 5.231,85 ton pada tahun 2014 menjadi 6.359,35 ton pada tahun 2018 5. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan dari 130.000.000 US$ pada tahun 2014 menjadi 135.200.000 US$ pada tahun 2018 6. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp. 1.580.720.000,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 2.300.000.000,- pada tahun 2018 7. Meningkatnya konsumsi ikan dari 31,46 kg/kapita/tahun pada tahun 2014 menjadi 34,86 kg/kapita/tahun pada tahun 2018. 8. Meningkatnya jumlah pencadangan/penetapan kawasan konservasi perairan dari 1 kawasan pada tahun 2014 menjadi 5 kawasan pada tahun 2018 Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Bali maka dapat disimpulkan adanya keselarasan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Bali dengan tujuan dan sasaran pembangunan perikanan dan kelautan Kabupaten Badung 2017 - 2021.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penataan ruang wilayah Kabupaten Badung bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali melalui sinergi pengembangan wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari falsafah Tri Hita Karana. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung tersebut diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) kebijakan sebagai berikut : a. Keterpaduan pengembangan

pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem

perkotaan nasional;


36

b. Keterpaduan pengembangan sistem perkotaan kabupaten dengan sistem perkotaan Sarbagita; c. Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah berstandar internasional; d. Pengembangan wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi; e. Pengembangan wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional; f. Pengembangan wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan; g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Rumusan mengintegrasikan

kebijakan

penataan

prinsip-prinsip

ruang

pembangunan

wilayah

Kabupaten

berkelanjutan

Badung

yang

telah

berwawasan

lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sehingga diharapkan : a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber

daya

buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW. Selain itu KLHS menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (“bio-region” dan/atau “bio-geo-region”). Dengan demikian telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung diperlukan untuk pengambilan keputusan terhadap proses penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Tabel 3.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Badung No

Isu Lingkungan Strategis

Subtansi RTRW

Pengaruh Positif

Negatif

Alternatif Mitigasi

I. Rencana pola ruang 1. Menurunnya 1. Berkurangnya I. Pengelolaan wilayah kabupaten kasus-kasus kesempatan Lingkungan Hidup Meningkatnya Badung mencakup : pencemaran masyarakat untuk pencemaran  Penurunan kuanti tas 1. Rencana lingkungan akibat meningkatkan air, udara, dan air disebab kan oleh pengembangan pencemaran air, perekonomiannya tanah akibat faktor alam dan manu kawasan budidaya, udara dan tanah dengan kegiatan sia dan factor utama dengan luas kurang 2. Optimalisasi memanfaatkan budidaya baik adalah tingginya peman lebih 39.602 Ha atau pemanfaaatan lahannya untuk budidaya faatan air bawah tanah 94,62% dari luas sumber daya alam kegiatan pertanian yang untuk ke giatan wilayah dengan tetap pariwisata memanfaatkan budidaya. memperhatikan bahan kimia II. Kawasan Lindung daya dukung guna  Penurunan kuali tas 1. Kawasan lindung, lingkungan meningkatkan RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021 1.

Rekomendasi 1. pengembang an sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air. 2. peningkatan kapasitas sungai dan

37

No

2.

3.

Isu Lingkungan Strategis produksi Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam konservasi lingkungan Kerusakan ekosistem pesisir dan laut akibat kegiatan penangkapan ikan dan pemanfaatan sumber daya laut dengan teknologi yang dapat merusak lingkungan

Subtansi RTRW

2.

3.

4.

5.

mencakup : a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya dengan luas kurang lebih 15.224 atau 48,25% dari luas wilayah DAS Badung Rencana pola ruang kawasan perlindungan setempat, mencakup: a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan sempadan waduk/estuary dam; dan Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, mencakup : a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Kawasan lindung lainnya, mencakup : a. kawasan perlindungan plasma nutfah; b. kawasan perlindungan terumbu karang. c. kawasan perlindungan pulau-pulau kecil

Pengaruh Positif

Negatif

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam 4. Mempertahankan kawasan peruntukan pertanian berkelanjutan 5. Meminimalkan alih fungsi lahan budidaya pertanian menjadi kegiatan budidaya nonpertanian 6. Terlestarikannya keanekaragaman hayati ekosistem laut dan terumbu karang

III. Kawasan Budidaya 1. Kawasan budidaya, mencakup : a. kawasan peruntukan pertanian dengan luas kurang lebih 20.830 Ha; b. kawasan peruntukan kegiatan perikanan;


Alternatif Mitigasi

Rekomendasi

sumber daya air juga diikuti oleh penurunan kualitas air (debit air) akibat berku rangnya daerah resapan air.

jaringan drainase melalui normalisasi alur sungai, pembuatan saluran gendong, pembuatan kolam retensi. 3. Penerapan Sistem pengamanan abrasi pantai 4. Memanfaatk an SDA secara optimal sesuai dengan tata ruang wilayah dan memperhatik an kaidahkaidah kelestarian lingkungan. 5. Identifikasi dan pengembang an potensi SDA daerah. 6. Peningkatan kualitas SDA dan LH 7. Optimalisasi pemantauan dan pengendalian eksploitasi SDA. 8. Penentapan dan pengelolaan kawasan peruntukan sawah abadi 9. Pembuatan Pal Batas kawasan Lindung dan budidaya 10. Pelestarian ekosistem, pesisir dan laut 11. Pelestarian ekosistem hutan bakau

II. Kualitas Lingkung an Hidup Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tidak adanya keterpaduan antara kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dgn pemanfaatan sumber daya alam sehingga terjadi konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertam-bangan, kehutanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. Sementara itu, kualitas lingkungan juga terus menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya persediaan air dan kualitas air, udara dan atmosfer. III. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa sumber daya alam diman faatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuh an ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system). Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsipprinsip pembangunan yang berkelanjut an (sustainable development) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijak an dan peraturan perundang-

38

No


Subtansi RTRW

Pengaruh Positif

Negatif

Alternatif Mitigasi

Rekomendasi

an, terutama dalam mendorong inves tasi pembangun an jangka mene ngah (20112015). Prinsip-prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengem bangan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mendasarkan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan penge lolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun demikian berbagai perma salahan muncul dan memicu terjadinya keru sakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikha watirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa perma salahan pokok yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur dapat digambarkan berikut ini:  Dengan permasalahanpermasalahan di atas, strategi pemba ngunan yang harus ditempuh adalah memper baiki sistem pe ngelolaan sumber daya alam dan ling kungan hidup agar tercipta keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertum buhan ekonomi (kontribusi sektor pariwisa ta, pertambangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan, ter hadap PDRB) dengan aspek perlindungan terhadap keles tarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara berke lanjutan. Adanya keseimbangan tersebut akan menjamin keberlanjutan pembangunan, karenanya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor menjadi suatu keharusan. Yang dimaksud dengan sustainable development adalah upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Seluruh RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

39

No


Pengaruh

Subtansi RTRW

Positif

Alternatif Mitigasi

Negatif

Rekomendasi

kegiatannya harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially acceptable) dan ramah lingkungan (environmentally sound). Prinsip tersebut harus dijabarkan dalam bentuk instrumen kebijakan dan peraturan perundangan lingkungan yang dapat menjadi acuan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Badung dijabarkan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut : a. Keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional, yang dijabarkan melalui strategi : 1) menterpadukan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan dan fungsi pusat pelayanan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); 2) mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan secara terpadu; 3) mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan pusat-pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh; 4) meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya; dan 5) meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat pelayanan dari wilayah belakangnya, terutama ibukota kecamatan b. Keterpaduan sistem perkotaan wilayah kabupaten yang terintegrasi dengan sistem perkotaan Sarbagita, dijabarkan melalui strategi : 1) memantapkan peran kawasan perkotaan Kuta sebagai kota inti dari sistem perkotaan Sarbagita; 2) mengembangkan

kawasan

perkotaan

Jimbaran

dan

kawasan

perkotaan

Mangupura sebagai Kota Satelit dari sistem perkotaan Sarbagita; 3) mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur; dan 4) mengembangkan kawasan perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya Bali dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan.


40

c.

Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah berstandar internasional, yang dijabarkan melalui strategi : 1) menyediakan

infrastruktur

berstandar

internasional

yang

mendukung

kepariwisataan; 2) mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung kawasan; 3) meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas pendukungnya; 4) mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis dengan kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju kawasan pariwisata; dan 5) mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan berkualitas antar moda dan antar pusat kegiatan kepariwisataan. d. Pengembangan Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi, yang dijabarkan melalui strategi : 1) melindungi dan melestarikan kawasan hutan lindung yang terdapat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang; 2) mengembangkan hutan rakyat sebagai kawasan penyangga hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup; 3) mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan tangkapan air hujan dan kawasan resapan air; 4) mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi agribisnis meliputi penyediaan sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian; 5) mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai; dan 6) mengembangkan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Promosi (KDTWKp) dan Daya Tarik Wisata (DTW) berbasis agrowisata dan ekowisata. e. Pengembangan Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional, yang dijabarkan melalui strategi: 1) mengembangkan

kawasan

peruntukan

pertanian

berkelanjutan

dan

mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dalam rangka ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya; 2) mengembangkan sistem jaringan prasarana pada kawasan perkotaan Mangupura yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana perkotaan Sarbagita; 3) mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Mangupura sehingga mencerminkan perannya sebagai ibukota kabupaten dan dan pusat pelayanan umum skala regional; 4) melindungi, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi dan/atau restorasi warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah; dan 5) mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang berkualitas yang ramah lingkungan melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan, teknologi serta akses terhadap pasar. RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

41

f. Pengembangan Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan, yang dijabarkan melalui strategi : 1) mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban dan

Kuta

didukung

penyediaan

infrastruktur

yang

memadai

berstandar

internasional; 2) mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan kepariwisataan; 3) mengembangkan kawasan wisata belanja yang dilengkapi sarana-prasarana pariwisata dan pusat perbelanjaan; 4) melestarikan kawasan lindung dan mengendalikan pembangunan pada kawasan rawan bencana yang berbasis mitigasi; dan 5) mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan yang berkelanjutan. g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dijabarkan melalui strategi : 1) mengembangkan

kawasan

budidaya

melalui

pemanfaatan

ruang

sesuai

peruntukan, daya dukung lahan dan daya tampung kawasan; 2) mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang berorintasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) mengembangkan kawasan pariwisata, KDTWKp dan DTW secara komprehensif dan terpadu dengan kegiatan pertanian yang berorientasi agribisnis; 4) mengembangkan permukiman perkotaan di wilayah Badung Tengah dan wilayah Badung Selatan secara proporsional, dan membatasi pengembangan permukiman skala besar di wilayah Badung Utara; 5) mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang menjangkau pusat-pusat kegiatan budidaya; dan 6) mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya serta tidak berientasi pada pembangunan berkelanjutan. h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, yang dijabarkan melalui strategi : 1) mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi pertanahan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat; 2) mengendalikan pengembangan kegiatan budidaya didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan 3) mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah terintegrasi dengan kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan 4) megendalikan perubahan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara serta aset-aset pertahanan dan keamanan lainnya. Strategi pembangunan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis dijabarkan berupa: a. Mengidentifikasikan rencana atau program terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan ; RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

42

b. Memfasilitasi proses penyusunan program dan kebijakan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ; c. Penyusunan program yang memiliki keterpaduan antara fungsi perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam ; d. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari rencana, atau program ; e. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis a. Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi permintaan kebutuhan pasar akan komoditi sektor peternakan dan perikanan baik secara kualitas, kuantitas, kontinyuitas dan keragamannya baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaannya menjadi lebih tepat sasaran. Posisi geostrategis Kabupaten Badung dalam konstelasi regional dan nasional merupakan pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata dunia menjadikan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan memiliki tantangan yang sangat kompleks. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunannya sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berkaitan dengan isuisu dan masalah pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan yang akan dihadapi Kabupaten Badung pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu strategis yang dihadapi antara lain : 1) Belum Optimalnya Pemanfataan Sumber Daya Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Serta Penguatan Sentra Komoditas Unggulan.

b. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Badung antara lain : 1) Ketidakseimbangan pengembangan wilayah Badung Bagian Selatan dengan Wilayah Badung Bagian Utara, karena potensi dasar yang dimiliki membutuhkan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling mendukung antar wilayah kecamatan Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Badung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016 - 2021

43

pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, sebagai berikut : 1) Implikasi terhadap arahan pemanfaatan ruang, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan bertugas menjabarkan program-program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten secara rinci meliputi : indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan. 2) Implikasi terhadap indikasi program utama pemanfaatan ruang, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan bertugas menjabarkan RTRW Kabupaten Badung dalam rangka : a. perwujudan rencana tata ruang pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan wilayah Kabupaten Badung; b. perwujudan kawasan strategis pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung. 3)

Implikasi terhadap indikasi sumber pendanaan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan bertugas merencanakan alokasi anggaran pemanfaatan ruang melalui sumber dana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Kabupaten Badung.

c. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Isu-isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten Badung antara lain : - Terjadinya degradasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam (hutan, pesisir, tanah, air dan udara) akibat pencemaran lingkungan; - Meningkatnya daerah rawan banjir, longsor, atau kekeringan sebagai dampak alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air hujan; - Menurunnya ketersediaan sumber air baku untuk melayani kebutuhan air bersih penduduk; - Menurunnya keanekaragamaan hayati dan flasma nuftah; - Berkurangnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan yang berfungsi lindung menjadi kawasan terbangun. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, sebagai berikut : (1) Menghitung kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan; (2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; (3) Kinerja layanan/jasa ekosistem; (4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.


44

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sejalan dengan semakin berkurangnya sumberdaya alam sebagai akibat dari meningkatnya

pemanfaatan

sumberdaya

alam,

pertambahan

jumlah

penduduk

dan

berkembangnya ilmu dan teknologi akan mendorong pemanfaatan sumberdaya alam saat ini dan masa yang akan datang cendrung semakin besar. Di sisi lain , tuntutan untuk melestarikan sumberdaya juga semakin besar sejalan dengan kian tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat akan pelestarian sumberdaya alam. Perencanaan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan harus mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah serta dapat memberikan keuntungan yang berarti bagi semua pelaku usaha peternakan, perikanan dan kelautan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut : Tujuan 1 : Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Peternakan Indikator Kinerja Tujuan (IKU)

Tujuan

Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Peternakan

Target Kinerja Tujuan 2017

2018

2019

2020

2021

Jumlah Populasi Ternak (ekor)

1.501.775

1.509.284

1.516.831

1.524.915

1.532.036

Jumlah Produksi Daging (Ton)

16.679

16.694

16.728

16.862

16.947

Sasaran : 1. Terkendalinya Wabah Penyakit Hewan Menular Ternak Strategis (PHMS) 2. Meningkatnya Jumlah Akseptor IB 3. Meningkatnya Luas Areal Hijauan Pakan Ternak 4. Meningkatnya Jumlah Pemotongan Ternak 5. Meningkatnya Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Peternakan Sasaran

Target Indikator Sasaran Indikator Sasaran 2017

2018

2019

2020

2021

30.068

29.521

28.975

28.428

27.335

Terkendalinya Wabah Penyakit Hewan Menular Ternak Strategis (PHMS)

Jumlah Kasus Penyakit Ternak Yang Tertangani (Kasus)

Meningkatnya Jumlah Akseptor IB

Jumlah Akseptor IB (Ekor)

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

Meningkatnya Luas Areal Hijauan Pakan Ternak

Luas Areal Hijauan Pakan Ternak (Hektar)

10

15

20

25

30

1.740.145

1.741.423

1.746.948

1.763.018

1.772.063

4.670

4.765

4.860

4.958

5.057

Meningkatnya Jumlah Pemotongan Ternak Meningkatnya Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Peternakan

Jumlah Pemotongan Ternak (Ekor) Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Peternakan (Ton)


45

Tujuan 2 : Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Perikanan Indikator Kinerja Tujuan (IKU)

Tujuan

Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Perikanan


2018

2019

2020

2021

Jumlah Produksi Perikanan (Ton)

7.021

7.154

7.293

7.433

7.575

Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)

6.083

6.205

6.329

6.456

6.585

Sasaran : 1. Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 2. Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 3. Meningkatnya Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan

Sasaran


Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

2018

2019

2020

2021

598

603

611

617

623

Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

6.423

6.551

6.682

6.816

6.952

Meningkatnya Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan


6.083

6.205

6.329

6.456

6.585

Tujuan 3 : Terwujudnya Kawasan Pesisir yang Lestari Mendukung Pariwisata Bahari Tujuan

Terwujudnya Kawasan Pesisir yang Lestari Mendukung Pariwisata Bahari

Indikator Kinerja Tujuan (IKU)


Jumlah Kawasan Pesisir Yang Lestari (Kawasan)

2018

1

2019

1

2020

1

2021

1

2

Sasaran : 1. Meningkatnya Jumlah Kawasan Pesisir Yang Tertata Sasaran


Meningkatnya Jumlah Kawasan Pesisir Yang Tertata

Jumlah Kawasan Pesisir Yang Tertata (Kawasan)

2018

1

2019

1

2020

1

2021

1

2

Tujuan 4 : Terwujudnya Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tujuan

Target Kinerja Tujuan Indikator Kinerja Tujuan 2017

Terwujudnya Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Jumlah Tahun Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tahun)

2018

1


2019

1

2020

1

2021

1

1

46

Sasaran : 1. Meningkatnya Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Sasaran


Meningkatnya Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Jumlah Tahun Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tahun)

2018

2019

2020

2021

1

1

1

1

1

Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pengelolaan Program / Kegiatan Tepat Waktu Sesuai dengan Anggaran Kas (%)

100

100

100

100

100

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

80,5

81,0

81,5

82,0

82,5

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1


Terkendalinya Wabah Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Jumlah Kasus Penyakit Ternak Yang Tertangani (Kasus)



Meningkatnya Luas Areal Hijauan Pakan Ternak

Luas Areal Hijauan Pakan Ternak (Hektar)

Meningkatnya Jumlah Pemotongan

2

Peningkatan Produksi Hasil Perikanan

2017

2018

2019

2020

2021

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

30.068

29.521

28.975

28.428

27.335

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

10

15

20

25

30

Jumlah Pemotongan Ternak (Ekor)

1.740.145

1.741.423

1.746.948

1.763.018

1.772.063

Meningkatnya Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Peternakan

Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Peternakan (Ton)

4.670

4.765

4.860

4.958

5.057

Meningkatnya Jumlah Perikanan Budidaya

Produksi


598

603

611

617

623

Meningkatnya Jumlah Perikanan Tangkap

Produksi


6.423

6.551

6.682

6.816

6.952

Meningkatnya Jumlah Olahan Hasil Perikanan

Produksi


6.083

6.205

6.329

6.456

6.585

Kawasan

Jumlah Kawasan Pesisir Yang Tertata (Kawasan)

1

1

1

1

2

Jumlah tahun pelayanan administrasi perkantoran (tahun)

1

1

1

1

1

Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/ kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas (%)

100

100

100

100

100

Nilai Akuntabilitas KInerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

80,5

81

81,5

82

82,5

3

Terwujudnya Kawasan Pesisir Yang Lestari Mendukung Pariwisata Bahari

Meningkatnya Jumlah Pesisir Yang Tertata

4

Terwujudnya Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Meningkatnya Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan


47

4.2

Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut : a. Strategi 1 : Pengembangan Produksi Peternakan Kebijakan : 1) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Hasil Peternakan b. Strategi 2 : Peningkatan Kualitas Data / Informasi Peternakan Kebijakan : 1) Meningkatkan Kualitas Data / Informasi Peternakan c. Strategi 3 : Pengembangan Produksi Perikanan dan Kelautan Kebijakan : 1) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Hasil Perikanan dan Kelautan d. Strategi 4 : Peningkatan Kualitas Data / Informasi Perikanan dan Kelautan Kebijakan : 1) Meningkatkan Kualitas Data / Informasi Perikanan dan Kelautan e. Strategi 5 : Peningkatan Kawasan Pesisir Yang Lestari Kebijakan : 1) Meningkatkan Tata Kelola Kawasan Pesisir f. Strategi 6 : Peningkatan Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kebijakan : 1) Meningkatkan Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2


48

Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021

Tujuan Uraian

Indikator

1 1

Peningkatan Jumlah

Target

2 1

Produksi Hasil

Jumlah Populasi Ternak

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sasaran Uraian

3 1

1.532.036 ekor

Indikator

4 1

(ekor)

Terkendalinya Wabah

5 1

Penyakit Hewan Menular

Peternakan

Kebijakan

Jumlah Kasus Penyakit Ternak

6 1 Meningkatkan Kuanitas dan

Yang Tertangani (Kasus)

7 1

Kualitas Hasil Peternakan

3

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Strategis (PHMS) 2

Keterangan Program

Ternak


2

Meningkatnya Luas Areal

3


2

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Luas Areal Hijauan Pakan

3

Ternak (Hektar)

Hijauan Pakan Ternak

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

4

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

2

Jumlah Produksi Daging

2

83.910 ton

1

(ton)

Meningkatnya Jumlah

1

Pemotongan Ternak

Jumlah Pemotongan Ternak

5

(Ekor)

Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang ASUH

2

Meningkatnya Jumlah

2

Produksi Pengolahan Hasil

Jumlah Produksi Pengolahan

6

Hasil Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

Peternakan 2

Meningkatkan kualitas data /

1

informasi peternakan

Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi Peternakan

2

Peningkatan Jumlah Produksi Hasil

1

Jumlah Produksi Perikanan

1

36.476 ton

1

(ton)

Meningkatnya Jumlah

1

Produksi Perikanan Budidaya


Perikanan

3

Meningkatkan Kuantitas dan

1

Kualitas Hasil Perikanan dan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Kelautan 2

Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

1

Jumlah Produksi Perikanan

2

Tangkap (Ton)

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

3

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

4

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

8

49 Tujuan

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sasaran

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

Kebijakan

1

2

3

4

5

6

Keterangan Program 7

5

Program Pemberdayaan dan Perelindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Kecil

2

Jumlah Produksi Olahan

2

31.658 Ton

3

Hasil Perikanan (Ton)

Meningkatnya Jumlah

1

Produksi Olahan Hasil

Jumlah Produksi Olahan Hasil

6

Perikanan (Ton)

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Perikanan

Produksi Perikanan 7

Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan

4

Meningkatnya Kualitas Data /

1

Informasi Perikanan dan Kelautan

Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan dan Kelautan

3

Terwujudnya Kawasan

1

Pesisir Yang Lestari

Jumlah Kawasan Pesisir

1

6 kawasan

1

Yang Lestari (kawasan)

Meningkatnya Jumlah

1

Kawasan Pesisir Yang

Mendukung Pariwisata

Jumlah Kawasan Pesisir Yang

5

Tertata (kawasan)

Meningkatnya Tata Kelola Kawasan

1

Pesisir

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari

Tertata

Penunjang Pariwisata 2

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

4

Terwujudnya Pelayanan

1

Jumlah Tahun Pelayanan

1

5 tahun

1

Meningkatnya Pelayanan

1

Jumlah Tahun Pelayanan

6

Meningkatnya Pelayanan Internal

Internal Dinas

Administrasi Perkantoran

Internal Dinas


Dinas Peternakan, Perikanan dan

Peternakan, Perikanan

(tahun)


(Tahun)

Kelautan

dan Kelautan

dan Kelautan

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

Persentase Capaian Realisasi

3

Program Peningkatan

Keuangan Pengelolaan

Pengembangan Sistem

Program / Kegiatan Tepat Waktu

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Sesuai Dengan Anggaran Kas

Keuangan

(%) 3

Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

50

4

Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

8

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Tercapainya Jumlah Produksi Hasil Peternakan b. Tercapainya Jumlah Produksi Hasil Perikanan c. Tercapainya Jumlah Kawasan Pesisir Yang Lestari d. Terwujudnya Pelayanan Internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1 , Tabel 5.2 dan 5.3.

RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2016-2021

51

Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian Tujuan

(1) 1 Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Peternakan

Sasaran

(2) 1 Terkendalinya Wabah Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Indikator Sasaran

Kode

(3) 1 Jumlah Kasus Penyakit Ternak Yang Tertangani (Kasus)

Program dan Kegiatan

(4) 2.01

2.01.2

(5) 21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(6) Jumlah populasi ternak yang tertangani dari serangan penyakit

Kegiatan 2.01

2.01

2 Meningkatnya Jumlah Akseptor IB

2 Jumlah Akseptor IB (Ekor)

2.01.2

2.01.2

21

21

Tahun 2017

pada awal

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

65.427 ekor

65,500 ekor

19,204.9 ton

16,585.5 ton

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 50.000 dosis 17.000 dosis 17.000 dosis

002 Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan

Jumlah Sampel yang teramati : - Darah Sapi - Darah Ayam -Darah Anjing -Otak Anjing

1.050 sampel 600 sampel 800 sampel 250 sampel

600 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel

1.486.869 ekor

1,501,775

14 unit, 4000 dosis 5000 liter 2.500 ekor


3 kategori

12 kelompok

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

25 orang

25 orang

2 paket, 11 jenis, 2.625.080 kg

1 paket, 11 jenis, 2.625.080 kg


Jumlah Populasi ternak

2.01

2.01.2

22

001 Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Kab. Badung

Jumlah sarana yang digunakan, pengadaan sarana IB

2.01

2.01.2

22

002 Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Ternak

Jumlah kelompok petani ternak yang dibina dan mengikuti lomba

2.01

2.01.2

22

003 Pembangunan Kandang Ternak SapiJumlah dan pengadaan kandang Instalasi Biogas utk ternak sapi bibit Jumlah pengadaan intalasi

Kondisi Kinerja pada akhir tahun 2021

Tahun 2021

Rp


22

Tahun 2020

Target

Jumlah Pengadaan : - Obat - obatan - Bahan Alat Kerja - Vaksin - Kompensasi vocal culling - Vaksinasi anjing - Vaksinasi sapi - Vaksinasi babi

2.01.2

Tahun 2019

Tahun 2015

001 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

2.01

Tahun 2018

2,561.950

66,300 ekor

2,818.145

15,864.3 ton 2,497.414

2,747.155

64.536

3,021.871

70.989

3,656.464

15,246.963

94.487

15,320,361

15,640.961

5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 250.000 dosis 105.000 dosis 105.000 dosis

600 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 8,628.850

71,000 ekor 69,962.6 ton

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 50.000 dosis 25.000 dosis 25.000 dosis 85.897

1,524,914

3,750.951

12,500.0 ton


70,000 ekor

3,324.058

78.088

1,516,831

3,409.955



68,800 ekor 12,000.0 ton


600 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 1,509,284

3,099.959

13,012.8 ton


6,797.291

67,300 ekor

393.998 3.000 sampel 1.000 sampel 1.000 sampel 1.000 sampel

9,169.903

15,320,361

40,047.861

Kegiatan : 131.387 2 unit, 4000 dosis 5000 liter 2.500 ekor 97.597

12 kelompok

131.387 2 unit, 4000 dosis 5000 liter 2.500 ekor


131.387 2 unit, 4000 dosis 5000 liter , 2.500 ekor


656.935

107.357

118.092

129.902

142.892

595.840

5 unit 0.000

12 kelompok

5 unit 0.000

5 unit

12 kelompok

5 unit 0.000

5 unit

12 kelompok

5 unit 0.000

5 unit

60 kelompok

25 unit 323.965

5 unit

323.965 25 unit

pengolahan limbah ternak menjadi biogas (batamas 2.01

2.01.2

22

004 Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan

Terlaksananya Operasional Sentra Ternak Sobangan

2.01

2.01.2

22

005 Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan

terlaksananya pengadaan bahan kimia,bahan alat kerja, makanan ternak

2.01

2.01.2

22

006 Pengawasan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan

Jumlah pengujian sampel pakan

2.01

2.01.2

22

007 Pengelolaan Sentra Peternakan

Terbayarnya upah

Rakyat (SPR)

3 Meningkatnya Luas Areal Hijauan Pakan Ternak

3 Luas Areal Hijauan Pakan

25 orang

2,628.814 1 paket, 11 jenis, 2.625.080 kg

748.281

25 orang

2,891.695 1 paket, 11 jenis, 2.625.080 kg

823.109

25 orang

3,180.864 1 paket, 11 jenis, 2.625.080 kg

905.419

25 orang

3,498.951 1 paket, 11 jenis, 2.625.080 kg

905.419

25 orang

3,498.951 5 paket, 55 jenis, 13.125.400 kg 13.042

150 sampel

4,062.483

15,699.274

30 sampel

8.908

30 sampel

9.798

30 sampel

10.778

30 sampel

11.856

30 sampel

6 orang

18.340

6 orang

20.173

6 orang

22.191

6 orang

24.410

6 orang

26.851 6 orang

111.965

1 UPT

1 UPT

61.967

1 UPT

68.164

1 UPT

74.981

1 UPT

82.479

1 UPT

90.726

1 UPT

378.317

20 kelompok

20

6.069

20

6.676

20

7.010

20

7.360

20

7.728

100

54.382

operasional GPPT Pengurus SPR

2.01

2.01.2

22

008 Pengelolaan UPT RPH Mambal

Terealisasinya Operasional pada UPT RPH Mambal

2.01

2.01.2

22

010 Pembinaan Usaha Agribisnis dan Monev Kelompok Pengolah Hasil Peternakan

Terwujudnya kelompok ternak yang berwawasan agribisnis dievaluasi

2.01

2.01.2

22

011 Pengadaan Bibit Ternak

Jumlah bibit ternak yang diadakan

2.01

2.01.2

22

013 Pembangunan Kandang Sapi dan Rumah Chopper

Terbangunan Kandang sapi Terbangunan Rumah Chopper

2.01

2.01.2

25

Program Peningkatan

Ternak (Hektar)

680.255


1503 ekor

1.494.309 ekor

3,163.955

1503 ekor

3,480.351

1503 ekor

3,654.368

1503 ekor

3,837.086

1503 ekor

4,028.941

7,515 ekor

0.000

4 1

0.000

4 1

0.000

4 1

0.000

4 1

0.000

16 4

1,501,775

21.816

1,509,284

23.997

1,516,831

26.397

1,524,914

29.036

1,532,036

31.939

1,532,036

9 klp

21.816

9 klp

23.997

9 klp

26.397

9 klp

29.036

9 klp

18,164.701

133.185

Penerapan Teknologi Peternakan Kegiatan : 2.01

2.01.2

25

001 Bimtek Pengembangan Budidaya Sapi Sentra

Jumlah kelompok yang memperoleh Bimtek budidaya

31.939 45 klp

133.185

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tahun 2017

pada awal

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020


Tahun 2021

Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1.494.309 ekor

1,501,775

444.180

1,509,284

26.886

1,516,831

537.458

1,524,914

32.532

1,532,036

650.325

1,532,036

1,691.381

Jumlah tenaga penyuluh dan petugas teknis lapangan yang mengikuti bimbingan Teknis

67 orang

33 orang

419.738

33 orang

0.000

33 orang

507.883

33 orang

0.000

33 orang

614.539

33 orang

1,542.160

Jumlah penyuluh yang

15 orang

3 orang

24.442

3 orang

26.886

3 orang

29.575

3 orang

32.532

3 orang

35.786

3 orang

149.221

16.037 ton

16.679 ton

1,699.832

16.694 ton

106.371

16.728 ton

117.008

16.862 ton

128.709

16.947 ton

141.580

83,911

2,193.499

1.800 sampel

600 sampel

82.474

620 sampel

90.721

640 sampel

99.793

660 sampel

109.772

680 sampel

120.749

3.200 sampel

503.509

50 lokasi

50 lokasi

14.227

50 lokasi

15.650

50 lokasi

17.215

50 lokasi

18.937

50 lokasi

20.830

50 lokasi

86.859

-

1 Paket

1,603.131

0.000

0.000

1 Paket

1,603.131

0.000

0.000

0.000

-

Peternakan Rakyat (SPR)

sapi

2.01

2.01.2

20


Jumlah Penyuluh dan petugas lapangan yang berkinerja

2.01

2.01.2

20

001 Bimbingan Teknis Penyuluh dan

Kegiatan : Petugas Lapangan

2.01

4 Meningkatnya Jumlah Pemotongan Ternak

1 Jumlah Pemotongan Ternak

2.01

2.01.2

2.01.2

20

31

(Ekor)

002 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh

menerima sarana operasional


Jumlah produksi daging

Kegiatan : 2.01

2.01.2

31

001 Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani

2.01

2.01.2

31

002 Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Morten Hewan Qurban

2.01

2.01.2

31

003 Pengadaan Sistem Rantai Dingin dan Peralatan RPH Mambal

2.01

5 Meningkatnya Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Peternakan

1 Jumlah Produksi Pengolahan

2.01

2.01.2

31

2.01.2

23

004 Pembangunan Tempat Pengolahan Daging dan Peralatannya

Bahan Pangan Hewani Jumlah Lokasi Tempat Pemotongan Hewan Qurban Tersedianya Daging yang

-

0.000

-

0.000

-

ASUH Terbangunnya tempat pengolahan daging

-

0.000

-

0.000

-

0.000

Jumlah produksi hasil Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Hasil Peternakan

Jumlah Pengujian Sampel

4.579 ton

4764

226.993

4,859

249.692

4,956

274.027

5,056

300.765

14 paket

4 event

215.471

4 event

237.019

4 event

260.720

4 event

286.792

45 kali 12 pasar

4 pasar

11.521

4 pasar

12.673

4 pasar

13.307

4 pasar

1 jenis dokumen

1 jenis dokumen

122.964

1 jenis dokumen

135.260

1 jenis dokumen

148.786

6 kecamatan 20 buku

6 kecamatan 20 buku

122.964

6 kecamatan 20 buku

135.260

6 kecamatan 20 buku

586.80 ton

598

451.044

603.00

475.277

5,157

330.841

24,792

1,382.317

4 event

315.472

20 event

1,315.474

13.972

4 pasar

15.369

20 pasar

66.843

1 jenis dokumen

163.665

1 jenis dokumen

163.665

1 jenis dokumen

734.341

148.786

6 kecamatan 20 buku

163.665

6 kecamatan 20 buku

163.665

6 kecamatan 20 buku

734.341

611.00

500.890

617.00

527.969

623.00

580.765

3,052.00

peternakan yang dipasarkan

Kegiatan : 2.01

2.01.2

23

2.01

2.01.2

23

2.01

2.01.2

30

2.01

2.01.2

30

001 Promosi atas Hasil Produksi Peternakan, Perikanan dan Kelautan Unggulan Daerah

terlaksananya promosi

002 Informasi Harga Daging dan Ikan

Terlaksananya kegiatan informasi harga dagingdan ikan di pasar tradisional di Kabupaten Badung ikan di pasar tradisional di Kabupaten Badung


didalam dan diluar daerah

Jumlah dokumen data/informasi peternakan yang disusun

Kegiatan :

2 Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Perikanan

1 Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

1 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

001 Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak

Terlaksananya kegiatan cacah jiwa ternak Produksi perikanan budidaya

2.05

2.01.2 20

2.05

2.01.2 20

001 Pengelolaan BBI Kapal

Terealisasinya Peningkatan Pengelolaan BBI Kapal

1 unit

1 unit

58.589

1 unit

61.519

1 unit

64.595

1 unit

67.825

1 unit

74.607

1 unit

327.135

2.05

2.01.2 20

002 Pengelolaan BBI Petang

Terealisasinya Peningkatan Pengelolaan BBI Petang

1 unit

1 unit

39.972

1 unit

41.971

1 unit

44.069

1 unit

46.273

1 unit

50.900

1 unit

223.185

2.05

2.01.2 20

003 Pembinaan dan Lomba Kelompok Pembudidaya Ikan/Nelayan

Jumlah kelompok pembudidaya ikan/nelayan yang dinilai dan dibina

24 kelompok

5 katagori + 8 kelompok

136.508


143.334


150.501


158.026


173.828


762.196

2.05

2.01.2 20

004 Pelatihan Teknis Budidaya Perikanan

Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan

30 orang

31.089

30 orang

32.643

30 orang

34.275

30 orang

35.989

30 orang

39.588

150 orang

173.584


2,535.946

Kegiatan :


Data Capaian Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tahun 2017

pada awal

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020


Tahun 2021

Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

pelatihan teknis budidaya

2 Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

2.05

2.01.2 20

005 Pengawasan dan Pengendalian Hama/ Penyakit Ikan

Jumlah sampel ikan yang diuji

100 kelompok

30

33.617

30

36.979

30

40.677

30

44.744

30

49.219

150 sampel

205.235

2.05

2.01.2 20

006 Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Budidaya

Jumlah kelompok yang mendapat bantuan

19 kelompok

3 kelompok

151.269

3 kelompok

158.832

3 kelompok

166.774

3 kelompok

175.112

3 kelompok

192.624

15 kelompok

844.611

2.05

2.01.2 21

Jumlah Produksi perikanan tangkap

6.890,70 ton

6,423.00

664.175

6,551.00

730.593

2.05

2.01.2 21

Jumlah pengadaan sarana perikanan tangkap - Jukung Fiber - Mesin motor tempel 15 PK

1 paket

1 paket

553.131

1 paket

608.444

44 unit 150 set

75 unit 235 set


6,682.00

803.652

6,816.00

7,509.969

6,952.00

8,260.966

33,424.00

17,969.354

Kegiatan : 001 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap

75 unit 235 set

1 paket

669.288

75 unit 235 set

1 paket 75 unit 235 set

2.05

2.01.2 21

002 Pengawasan Operasional Nelayan diwilayah Pesisir

Jumlah SPDN yang diawasi operasionalnya

-

2 Unit

6.993

2 Unit

7.692

2 Unit

2.05

2.01.2 21

005 Pengadaan Papan Pengumuman Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan

Jumlah Pengadaan Papan Larangan

-

25 buah

87.547

25 buah

96.302

25 buah

105.932

25 buah

2.05

2.01.2 21

006 Rapat Koordinasi Hamonisasi Alat Penangkapan Ikan

Terlaksananya rapat koordinasi harmonisasi alat penangkapan ikan

-

50 orang

16.505

50 orang

18.155

50 orang

19.971

2.05

2.01.2 15

Jumlah produksi perikanan

155.646,48 ton

7,021.00

190.042

7,154.00

40.491

7,293.0

2.05

2.01.2 15

001 Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan

Jumlah peserta Bimtek/pelatihan

15 orang

6 klpk

187.623

1 klpk

37.963

2.05

2.01.2 15

002 Pembinaan Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP) Kabupaten Badung

Terlaksananya Pelayanan P3MP Terhadap Masyarakat Pesisir

-

1 Unit

2.419

1 Unit

2.05

2.01.2 16

5 kelompok

4 kelompok

202.464

2.05

2.01.2 16

002 Pembinaan Penumbuhkembagan dan Lomba Pokmaswas

Jumlah pokmaswas yang dibina dan ditumbuhkembangkan

-

3 Kelompok

2.05

2.01.2 16

006 Pengadaan Dan Pemasangan Radio Komunikasi

Jumlah pengadaan dan pemasangan radio komunikasi

-

2.05

2.01.2 xx

2.05

2.01.2

01 Pembinaan dan Penumbuhkembangan kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil

2.05

2.01.2

02 Pelestarian Pura Segara sebagai Pura Swagina

2.05

2.01.2 23


7,362.168

8.462

2 Unit

1 paket

8,098.385

75 unit 235 set 9.308

5 paket

17,291.416

375 unit 1.175 set

2 Unit

10.238

2 Unit

42.693

116.525

25 buah

128.178

125 buah

534.483

50 orang

21.968

50 orang

24.164

250 orang

100.762

44.540

7,433.0

48.994

7,575.0

53.894

36,476.00

377.961

1 klpk

41.760

1 klpk

45.936

1 klpk

50.529

12 Klpk

363.811

2.528

1 Unit

2.781

1 Unit

3.059

1 Unit

3.365

1 Unit

14.150

3 kelompok

89.496

3 kelompok

98.445

3 kelompok

108.290

3 kelompok

119.119

16 kelompok

617.812

81.360

2 Kelompok

89.496

2 Kelompok

98.445

2 Kelompok

108.290

2 Kelompok

119.119

11 kelompok

496.708

1 Unit

121.104

-

1 unit

121.104

20 kelompok

455.000

20 kelompok

455.000

20 kelompok

460.000

20 kelompok

460.000

20 kelompok

465.000

100 kelompok

Jumlah kelompok yang meningkat kelas kemampauannya

20

30.000

20

30.000

20

35.000

20

35.000

20

40.000

100

170.000

Jumlah pura yang dilestarikan

17

425.000

17

425.000

17

425.000

17

425.000

17

425.000

17

2,125.000

Kegiatan :



Kegiatan :

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Kecil

Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan

0.000

-

0.000

-

0.000

-

0.000

2,295.000

Kegiatan :

3 Meningkatnya Jumlah

1 Jumlah Produksi Olahan Hasil

Program Optimalisasi Produksi Olahan Hasil

Perikanan (Ton)

Perikanan

Jumlah produksi

Pengelolaan dan

pengolahan hasil

Pemasaran Produksi Perikanan

perikanan

4.866,22 ton

5,062

20.047

5,164

20.551

5,267

22.107

5,372

22.717

5,480

24.389

26,345

109.811

Kegiatan : 2.05

2.01.2 23

001 Pembinaan Usaha Peternakan

Jumlah kelompok yang

40 pengusaha

20

5.047

20

5.551

20

6.107

20

6.717

20

7.389

100

30.811


Data Capaian Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

dan Perikanan

2.05

2.01.2 23

002 Pembinaan pasar, Kios dan Pedagang Ikan

2.05

2.01.2 34


Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020


Tahun 2021

Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

mendapatkan pembinaan usaha peternakan dan perikanan

Pengusaha

Pengusaha

10

Jumlah pasar dan kios ikan yang dibina Jumlah produksi pengolahan hasil

Tahun 2017

pada awal

4.866,22 ton

15.000

5,062.820

5.208

20

5.208

Pengusaha

10

15.000

5,164.076

5.729

20

5.729

Pengusaha

10

16.000

5,267.358

6.302

20

6.302

Pengusaha

10

16.000

5,372.705

6.932

20

6.932

Pengusaha

10

17.000

5,480.159

7.625

20

7.625

10

79.000

5,480.159

31.796

perikanan Kegiatan : 2.05

2.05

2.01.2

001 Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan

2.01.2 30

Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan mutu hasil-hasil perikanan

Program Pengembangan

Jumlah dokumen

Sistem Data/Informasi

data/informasi

Perikanan dan Kelautan

peternakan, perikanan

20 kelompok

kelompok

155 exp

kelompok

105 exp

95.816

kelompok

105 exp

105.397

kelompok

105 exp

115.937

kelompok

105 exp

127.531

100

31.796

kelompok

105 exp

140.284

525 exp

584.965

dan Kelautan Kegiatan : 2.05

2.01.2 30

001 Pemutahiran Database Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Badung

Tersedianya data/informasi potensi wilayah pesisir

2.05

2.01.2 30

002 Penyusunan Buku Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Jumlah buku Profil SKPD dan buku saku yang dicetak Jumlah Monev yang dilaksanakan

003 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan dan

Jumlah dokumen data statistik yang disusun

2.05

2.01.2 30

2.05

2.01.2 xx

1 jenis

4

4

50.580

37.186

4

40.905

4

44.995

4

49.495

4

1 dokumen

1 Dokumen

11.430

1 Dokumen

12.573

1 Dokumen

13.830

1 Dokumen

15.213

1 Dokumen

16.735

1 Dokumen

69.781

1 kawasan

6,226.354

1 kawasan

7,172.489

1 kawasan

7,530.588

1 kawasan

8,281.847

2 kawasan

9,108.082

6 kawasan

38,319.360

12 kali

105 Eksp

308.797

12 kali

12 kali

105 Eksp

74.054

105 Eksp

12 kali

105 Eksp

67.322

12 kali

12 kali

105 Eksp

61.202

105 Eksp

33.806

105 Eksp

55.638

206.387

12 kali

Kelautan 3 Terwujudnya Kawasan Pesisir Yang Lestari


1 Jumlah Kawasan Pesisir

Kawasan Pesisir Yang Tertata

Yang Tertata (kawasan)

Mendukung Pariwisata Bahari


Tertatanya kawasan pesisir lestari

Penunjang Pariwisata

penunjang wisata bahari

Kegiatan : 2.05

2.01.2

003 Pembangunan Balai Kelompok Nelayan

Jumlah pembangunan balai kelompok nelayan

1 unit

1 Unit

326.500

1 Unit

359.150

1 Unit

395.065

1 Unit

434.571

1 Unit

478.028

5 Unit

1,993.313

2.05

2.01.2

004 Pembangunan Bangsal Jukung Nelayan

Jumlah pembangunan bangsal jukung nelayan

-

2 unit

5,869.854

1 Unit

6,456.840

1 Unit

7,102.524

1 Unit

7,812.776

1 Unit

8,594.054

6 Unit

35,836.047

2.05

2.01.2

Pembuatan Aplikasi Informasi Pemasaran/Trade Centere Produk Perikanan dan Kelautan

Tersedianya Aplikasi Pemasaran Produk Perikanan dan Kelautan Berbasis IT

-

-

0.000

1 dokumen

325.000

-

0.000

2.05

2.01.2

Operasional Tim Koordinasi Manajemen Penataan Pantai

Teridentifikasinya kegiatan Penataan Pantai

-

1 dokumen

10.000

1 dokumen

10.500

1 dokumen

11.000

1 dokumen

11.500

2.05

2.01.2

Gerakan Bersih Pantai di Kabupaten badung

Terselenggaranya kegiatan membersihkan pantai

-

1 lokasi

20.000

1 lokasi

21.000

1 lokasi

22.000

1 lokasi

23.000

2.05

2.01.2 19


Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim

5 kali

1 kali

3,038.354

1 kali

3,542.189

1 kali

4,046.408

1 kali

4,451.049

1 kali

4,896.153

5 kali

19,974.152

2.05

2.01.2 19

001 Peringatan Hari Nusantara

Terselenggaranya peringatan hari nusantara

5 kali

1 kali

38.354

1 kali

42.189

1 kali

46.408

1 kali

51.049

1 kali

56.153

5 kali

234.152

2.05

2.01.2 19

002 Festival Bahari di Kabupaten Badung

Jumlah Kegiatan Festival Bahari

1 kali

3,000.000

1 kali

3,500.000

1 kali

4,000.000

1 kali

4,400.000

1 kali

4,840.000

5 kali

19,740.000

1 tahun

2,093.842

1 tahun

1 tahun

2,488.347

1 tahun

2,717.014

1 tahun

2,957.548

5 tahun

12,214.808

-

0.000

-

0.000

1 dokumen

325.000

1 dokumen

12.000

1 dokumen

55.000

1 lokasi

24.000

1 lokasi

110.000

Kegiatan :

4 Terwujudnya

1 Meningkatnya Pelayanan

1 Jumlah Tahun Pelayanan

Pelayanan Internal

Internal Dinas


Dinas Peternakan,


(tahun)


dan Kelautan

2.01

2.01.2

01

Program Pelayanan

Lancarnya pelayanan


administrasi perkantoran

Kegiatan :

5 tahun

2,289.558


Data Capaian Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tahun 2017

pada awal

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020


Tahun 2021

Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

2.01

2.01.2

01

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

60 bulan

12 bulan

318.840

12 bulan

350.724

12 bulan

385.796

12 bulan

424.376

12 bulan

466.814

60 bulan

2.01

2.01.2

01

002 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan yang di KIR dan di Samsat

79 kendaraan dinas

72 kendaraan dinas

27.960

72 kendaraan dinas

30.756

72 kendaraan dinas

33.832

72 kendaraan dinas

37.215

72 kendaraan dinas

40.936

72 kendaraan dinas

170.699

2.01

2.01.2

01

003 Pelayanan jasa administrasi keuangan

Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun

6.391 buah

1.598 buah

6.675

1.598 buah

6.675

1.598 buah

6.675

1.598 buah

6.675

1.598 buah

6.675

7.990 buah

33.375

2.01

2.01.2

01

004 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji tiap bulam dalam 1 tahun

13 orang

13 orang

331.500

13 orang

364.650

13 orang

401.115

13 orang

441.227

13 orang

485.349

13 orang

1,692.341

2.01

2.01.2

01

005 Penyediaan alat tulis kantor

Pengadaan alat tulis kantor untuk kebutuhan selama 1 tahun

45 item

43 item

53.273

43 item

58.600

43 item

64.460

43 item

70.906

43 item

77.997

215 item

325.237

2.01

2.01.2

01

006 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah cetakan blangkoblangko administrasi dinas dalam 12 bulan

5 paket

1 paket

25.663

1 paket

28.229

1 paket

31.052

1 paket

34.157

1 paket

37.573

5 paket

156.674

2.01

2.01.2

01

007 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah UPT dan Sentra Ternak Sobangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ penerangan

9 kantor/ bangunan

9 kantor/ bangunan

17.600

9 kantor/ bangunan

19.360

9 kantor/ bangunan

21.296

9 kantor/ bangunan

23.426

9 kantor/ bangunan

25.768

9 kantor/ bangunan

107.450

2.01

2.01.2

01

008 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun

8 kantor

9 kantor

9.510

9 kantor

10.461

9 kantor

11.507

9 kantor

12.658

9 kantor

13.924

9 kantor

58.060

2.01

2.01.2

01

009 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah surat kabar yang tersedia selama 12 bulan

588 exp/bulan

588 exp/bulan

55.740

588 exp/bulan

61.314

588 exp/bulan

67.445

588 exp/bulan

74.190

588 exp/bulan

2.01

2.01.2

01

010 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan/minuman yang tersedia untuk pegawai dan tamu

768 Galon

768 Galon

22.488

768 Galon

24.737

768 Galon

27.210

768 Galon

29.932

768 Galon

890 kotak

500 kotak, 24 dus gula 24 kg, kopi 12 kg dan teh 12 kotak




1,946.550

81.609 588 exp/bulan

340.298

32.925

5 tahun anggaran

137.291


2.01

2.01.2

01

011 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Perjalanan Dinas luar Daerah dalam 1 tahun

5 paket

1 paket

225.000

1 paket

225.000

1 paket

225.000

1 paket

225.000

1 paket

225.000

5 paket

1,125.000

2.01

2.01.2

01

012 Penyediaan dekorasi

Jumlah kantor yang didekorasi

7 kantor

7 kantor

13.300

7 kantor

14.630

7 kantor

16.093

7 kantor

17.702

7 kantor

19.473

7 kantor

81.198

2.01

2.01.2

01

013 Penyedian bahan bakar kendaraan

Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar selama 12 bulan

81 kendaraan

73 kendaraan

491.926

73 kendaraan

541.118

73 kendaraan

595.230

73 kendaraan

654.753

73 kendaraan

720.228

73 kendaraan

3,003.255

2.01

2.01.2

01

014 Penyediaan upacara keagamaan

Jumlah kantor yang disediakan aci - aci dan sesajen upacara selama 12 bulan

11 kantor

11 kantor

360.338

11 kantor

396.371

11 kantor

436.008

11 kantor

479.609

11 kantor

527.570

11 kantor

2,199.896

2.01

2.01.2

01

015 Lomba-lomba Olahraga/ Kesenian pada Hari-hari Bersejarah

Jumlah barang yang disediakan untuk menunjang kegiatan

5 paket

1 paket

15.000

1 paket

20.000

1 paket

20.000

1 paket

20.000

1 paket

20.000

5 paket

95.000

2.01

2.01.2

01

016 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat

Jumlah pengadaan sarana penganyaran pura kahyangan jagat

3 paket

1 paket

40.000

1 paket

50.000

1 paket

50.000

1 paket

60.000

1 paket

60.000

5 paket

260.000

2.01

2.01.2

01

017 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang

Jumlah paket jasa pengumuman lelang

-

25 paket

37.500

25 paket

41.250

25 paket

45.375

25 paket

49.913

25 paket

54.904

125 paket

228.941

2.01

2.01.2

01

018 Penyediaan Jasa Pegawai

Jumlah dana untuk jasa

60 bulan

12 bulan

41.530

12

45.683

12

50.251

12

55.276

12

60.803

60 bulan

253.542

5 tahun anggaran

1 tahun anggaran

1 tahun anggaran

779.069

1 tahun anggaran

856.976

5 tahun anggaran

2.01

2.01.2

02

2.01

2.01.2

02

Tidak Tetap

pegawai tidak tetap

Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang operasional

7,455.614

1 tahun anggaran

7,587.669

1 tahun anggaran

1,208.245

17,887.574

Kegiatan : 001 Pengadaan Kendaraan

Jumlah pengadaan alat-alat

2 unit

0.000

0.000

1 unit

500.000

0.000

0.000

500.000


Data Capaian Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Dinas/operasional

2 Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas (%)

Tahun 2017

pada awal

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020


Tahun 2021

Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

angkutan darat bermotor

10 unit

10 unit

2.01

2.01.2

02

002 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor

1 SKPD

43 buah

131.131

43 buah

144.245

43 buah

158.669

43 buah

174.536

43 buah

191.989

43 buah

2.01

2.01.2

02

003 Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor

1 SKPD

28 unit

232.800

28 unit

256.080

28 unit

281.688

28 unit

309.857

28 unit

340.842

28 unit

2.01

2.01.2

02

004 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dinas peternakan ,perikanan dan kelautan dapat terlaksana

1 unit

9 kantor

14.500

9 kantor

15.950

9 kantor

17.545

9 kantor

19.300

9 kantor

21.229

9 kantor

88.524

2.01

2.01.2

02

005 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala

81 kendaraan

73 kendaraan

150.300

73 kendaraan

165.330

73 kendaraan

181.863

73 kendaraan

200.049

73 kendaraan

220.054

73 kendaraan

917.597

2.01

2.01.2

02

006 Pemeliharaan perlengkapan kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor

75 unit

42 unit

44.500

42 unit

48.950

42 unit

53.845

42 unit

59.230

42 unit

65.152

42 unit

271.677

2.01

2.01.2

02

007 Pemeliharaan peralatan kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

12 bulan

12 bulan

12.095

12 bulan

13.305

12 bulan

14.635

12 bulan

16.098

12 bulan

17.708

12 bulan

73.841

2.01

2.01.2

02

008 Pembangunan BBI Baha

Terlaksananya pembangunan BBI Baha

2.01

2.01.2

06

2.01

2.01.2

06

2.01

2.01.2

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 unit

6,870.288

6,943.810

0.000

0.000

0.000

800.570

1,421.267

13,814.098

Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun

6 jenis dokumen

6 jenis dokumen

180.252

6 jenis dokumen

187.125

6 jenis dokumen

196.181

6 jenis dokumen

205.690

6 jenis dokumen

215.675

6 jenis dokumen

984.923

001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja

48 orang

42 orang

172.500

42 orang

181.125

42 orang

190.181

42 orang

199.690

42 orang

209.675

42 orang

953.171

005 Penyusunan Akuntabilitas

Jumlah dokumen sakip

120 exp

65 exp

7.752

65 exp

6.000

65 exp

6.000

65 exp

6.000

65 exp

6.000

325 exp

31.752

12 bulan

12 bulan

5.015

12 bulan

5.000

12 bulan

5.500

12 bulan

6.050

12 bulan

6.655

60 bulan

28.220

Jumlah dokumen perencanaan SKPD

3 jenis

3 jenis

7.529

3 jenis

8.282

3 jenis

9.110

3 jenis

3 jenis

10.522

3 jenis

45.465


114 exp

20 exp

7.529

20 exp

8.282

20 exp

9.110

20 exp

20 exp

10.522

100 exp

45.465

Kegiatan :

Kinerja Instansi Pemerintah

yang tersusun :

(AKIP)

RKT PK IKU Lakip / LKjIP Casscading

2.01

2.01.2

06

005 Survey Kepuasan Masyarakat

Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kabupaten Badung

3 Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

2.01

2.01.2

26

2.01

2.01.2

26

Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

3 jenis

Kegiatan : 083 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA )

10.021

58 Tabel 5.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan Seluruh Perangkat Daerah

Kode

4

3

5

2.01 Terwujudnya Swasembada Daging Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif di Sektor Peternakan

Peningkatan Populasi Ternak dan Produksi Daging Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewani

1 Tercapainya Peningkatan Populasi Ternak (Ekor)

2.01 2.01.02

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) 6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target 7

URUSAN PERTANIAN 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 Tercapainya Peningkatan Produksi Daging (Ton)

Rp. Juta 8

Perangkat Daerah Penanggungjawab 9

9,552.21 Jumlah populasi Ternak

1.494.303 ekor

3,821.182

Kegiatan : 2.01 2.01.02

22

01 Lomba Kelompok Petani Ternak

2.01 2.01.02

22


Jumlah kelompok petani ternak yang dinilai tingkat provinsi dan tingkat nasional

3 Tercapainya Peningkatan Konsumsi Daging (Kg/Kapita/Tahun) 4 Tercapainya Penurunan Kasus Penyakit Strategis pada Ternak (Kasus/Tahun) 2.01 2.01.02

22

03 Peningkatan Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan

2.01 2.01.02

22

04 Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung

2.01 2.01.02

22

05 Pembangunan Kandang Ternak Sapi dan Instalasi Biogas

Terlaksananya pengadaan : - Bahan Kimia - Bahan Alat Kerja - Makanan Ternak

6 kelompok

87.738

Bina Produksi Peternakan

Bina Produksi Peternakan 3 paket 22 jenis 5.126.790 kg

2,628.814

Terlaksananya operasional sentra ternak Sobangan

25 orang

668.674


Jumlah sarana yang digunakan, pengadaan sarana IB : - Kandang Jepit - Straw - Bahan Kimia (N2 Cair)

2 paket

183.834


216.660


16 unit 8.000 dosis 10.000 dosis

- Jumlah pengadaan kandang untuk ternak sapi bibit

5 unit

- Jumlah pengadaan instalasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas (batamas)

5 unit 20 kelompok

6.013


1 unit

17.928

Kesehatan Hewan

4 pasar

11.521

Bina Usaha

2.01 2.01.02

22


Jumlah kelompok agribisnis peternakan yang di monitoring dan dievaluasi

2.01 2.01.02

22

09 Peningkatan Pengelolaan UPT RPH Mambal

Terealisasinya operasional pada UPT RPH Mambal

2.01 2.01.02

22

10 Informasi Harga Daging dan Ikan di Pasar Tradisional

Terlaksananya kegiatan informasi harga daging dan ikan di pasar tradisional di Kabupaten Badung

2.01 2.01.02

21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2.01 2.01.02

21

Jumlah populasi ternak yang tertangani dari serangan penyakit

65.500 ekor

1,974.637

6 kecamatan 7 paket 4 paket 6 paket

1,915.165

Kesehatan Hewan

59.472

Kesehatan Hewan

Kegiatan :

2.01 2.01.02

21


Jumlah pengadaan : - Obat - Obatan - Vaksin - Bahan alat kerja Jumlah tervaksinasinya : - Sapi - Babi - Anjing - Kompensasi Focal Culling

02 Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan -

Jumlah sampel yang teramati : Darah sapi Darah ayam Darah anjing Otak anjing

72.000 dosis 73.000 dosis 148.000 dosis 4 paket 3.850 sampel 1.450 sampel 700 sampel 900 sampel 520 sampel

59

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3


Kode

4

5

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) 6

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target

Rp. Juta

7

8


2.01 2.01.02

23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2.01 2.01.02

23

2.01 2.01.02

30 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Peternakan

2.01 2.01.02

30

2.01 2.01.02

31 Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang ASUH

2.01 2.01.02

31


2.01 2.01.02

31

02 Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem Hewan Qurban

2.01 2.01.02

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01 2.01.02

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

321.240

Sekretariat

2.01 2.01.02

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan yang di KIR dan di Samsat

72 kendaraan

30.260

Sekretariat

2.01 2.01.02

01

07 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun

6.675

Sekretariat

2.01 2.01.02

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam 12 bulan

13 orang

331.500

Sekretariat

2.01 2.01.02

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam 12 bulan

43 item

57.093

Sekretariat

2.01 2.01.02

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah cetakan blangko-blangko administrasi dinas dalam 12 bulan

1 paket

21.277

Sekretariat

2.01 2.01.02

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah UPT dan Sentra Ternak Sobangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangan

9 kantor/bangunan

17.300

Sekretariat

2.01 2.01.02

01

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah kantor/bangunan UPTD dan Sentra Ternak Sobangan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun

9 kantor

13.730

Sekretariat

2.01 2.01.02

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah surat kabar yang tersedia selama 12 bulan

588 exp/bulan

55.740

Sekretariat

2.01 2.01.02

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

jumlah makanan/minuman yang tersedia untuk pegawai dan tamu

768 galon, 500 kotak, gula 24 kg, kopi 12 kg dan teh 12 kotak

21.528

Sekretariat

Peningkatan jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan

4.671 ton

259.328

Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil peternakan, perikanan dan kelautan di dalam dan di luar daerah bagi pelaku usaha dan petugas

4 event

259.328

Tersedianya data dan informasi peternakan

1 jenis dokumen

137.565

6 kecamatan

137.565

16.529 ton

96.623

Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani

2.600 sampel

82.386

Kesehatan Hewan

Jumlah lokasi tempat pemotongan hewan qurban

50 lokasi/tempat pemotongan hewan qurban

14.237

Kesehatan Hewan

Kegiatan : 01 Promosi atas Hasil Produksi Peternakan, Perikanan dan Kelautan Unggulan Daerah

Bina Usaha

Kegiatan : 01 Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak

Tersusunnya data cacah jiwa ternak di Kabupaten Badung Jumlah produksi daging


Kegiatan :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

1 tahun anggaran

2,028.460

Kegiatan :

7.989 buah

60

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3


Kode

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)

4 2.01 2.01.02

01

5 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

6 Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun

2.01 2.01.02

01

19 Penyediaan Dekorasi

Jumlah kantor yang didekorasi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target 7 1 paket

Perangkat Daerah Penanggungjawab

8 125.000

9 Sekretariat

9.800

Sekretariat

Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar selama 12 bulan

73 kendaraan

561.338

Sekretariat

21 Penyediaan Upacara Keagamaan

Jumlah kantor yang disediakan aci-aci dan sesajen upacara selama 12 bulan

11 kantor

344.593

Sekretariat

01

22 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

Jumlah dana untuk jasa pegawai tidak tetap

12 bulan

47.387

Sekretariat

01

23 Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada Hari-Hari Bersejarah

Jumlah pakaian dan sepatu olahraga yang disediakan untuk lomba

1 paket

15.000

Sekretariat

2.01 2.01.02

01

24 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat

Jumlah penganyaran yang dilaksanakan ke pura - pura Kahyangan Jagat

1 paket

40.000

Sekretariat

2.01 2.01.02

01

25 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang

1 paket

9.000

Sekretariat

2.01 2.01.02

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 tahun

1,037.917

2.01 2.01.02

02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

2.01 2.01.02

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah SKPD yang disediakan perlengkapan gedung kantornya dan pos pengawasan PPI Kedonganan

2.01 2.01.02

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Kantor yang disediakan peralatan gedung kantornya

2.01 2.01.02

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dapat terlaksana

2.01 2.01.02

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala

2.01 2.01.02

02

26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

Jumlah pemeliharaan AC

2.01 2.01.02

02

28 Pemeliharaan Peralatan Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

2.01 2.01.02

02

71 Penyusunan DED BBI Baha

Terlaksananya penyusunan DED BBI Baha

2.01 2.01.02

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.01 2.01.02

06

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.01 2.01.02

06

05 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2.01 2.01.02

01

20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan

2.01 2.01.02

01

2.01 2.01.02 2.01 2.01.02

Jumlah paket jasa pengumuman lelang Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang operasional

7 kantor

Rp. Juta

1 unit

230.000

Sekretariat

43 buah

178.188

Sekretariat

28 unit

261.057

Sekretariat

9 kantor/bangunan

14.500

Sekretariat

73 kendaraan

167.690

Sekretariat

42 unit

21.000

Sekretariat

12 bulan

12.095

Sekretariat

1 dokumen

153.387

Bina Produksi Perikanan dan Kelautan

6 jenis dokumen

186.499

Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja

42 orang

175.500

Sekretariat

Jumlah dokumen sakip yang tersusun : RKT PK IKU Lakip / LKjIP Casscading

185 exp

6.000

Sekretariat

Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kabupaten Badung

12 bulan

4.999

Sekretariat

3 jenis

9.999

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

2.01 2.01.02

06

2.01 2.01.02

26 Program Perencanaan dan Penganggaran

06 Survey Kepuasan Masyarakat

-

Tersusunnya dokumen perencanaan dan

61

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran


Kode

4

3


5 SKPD

6


Rp. Juta

7

8


penganggaran SKPD

Kegiatan : 2.01 2.01.02

Meningkatnya Produksi Perikanan Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif di Sektor Perikanan dalam Upaya Penyediaan Kebutuhan Protein Hewani yang Bersumber dari Ikan

Peningkatan Produksi Perikanan dalam Pemenuhan Kebutuhan akan Protein yang Bdersumber dari Ikan

1 Tercapainya Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)

26

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA dan Renstra)

2.05

BIDANG URUSAN KELAUTAN

2.05 2.01.02 15


2 Tercapainya Peningkatan Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)


20 exp

9.999

Sekretariat

1,221.529 6.890,05 ton

69.024

20 orang

69.024

8 kelompok

46.432

Jumlah pokmaswas yang dinilai

8 kelompok

46.432

Meningkatnya budaya kelautan dan wawasan maritim masyarakat

1 kawasan

3.444

1 kali

3.444

Peningkatan produksi hasil perikanan laut

Kegiatan : 2.05 2.01.02 15


2.05 2.01.02 16

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

3 Tercapainya Peningkatan Luas Lahan Budidaya (Ha) 4 Tercapainya Peningkatan Jumlah Komoditi Perikanan Budidaya (Jenis)

Jumlah peserta pelatihan

Peningkatan kelompok masyarakat pengawas pemanfaatan sumberdaya

Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut

Kegiatan : 2.05 2.01.02 16

01 Penilaian dan Lomba Pokmaswas

2.05 2.01.02

19 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

2.05 2.01.02

19

2.05 2.01.02

20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.05 2.01.02

20

2.05 2.01.02

Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Kegiatan : 01 Peringatan Hari Nusantara

Terselenggaranya peringatan Hari Nusantara

Sekretariat

Peningkatan produksi budidaya perikanan

592,67 ton

380.543

01 Peningkatan Pengelolaan BBI Kapal

Terealisasinya peningkatan pengelolaan BBI Kapal

20 petak kolam

58.230


20

02 Peningkatan Pengelolaan BBI Petang

Terealisasinya peningkatan pengelolaan BBI Petang

6 petak kolam

33.728


2.05 2.01.02

20


Jumlah pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan dan teridentifikasinya penyakit

20 kelompok

23.496


2.05 2.01.02

20

04 Lomba Kelompok Pembudidaya Ikan/Nelayan

Jumlah kelompok pembudidaya ikan dan nelayan yang dinilai/evaluasi

4 kelompok

94.063


2.05 2.01.02

20



5 kelompok

171.026


2.05 2.01.02

21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

6.297,38 ton

593.646

2.05 2.01.02

21

01 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap

1 paket 3 unit 3 unit 10 unit

589.512

2.05 2.01.02

21

05 Pengawasan Operasional SPDN

Kegiatan :

Peningkatan produksi perikanan tangkap

Kegiatan : Jumlah pengadaan sarana penangkapan ikan : - Jukung fiber - Mesin motor tempel 15 PK - Mesin motor tempel 30 PK Jumlah pembinaan dan pengawasan

2 unit

4.134


Pemberdayaan Pesisir,

62

Tujuan

1

Sasaran

Indikator Sasaran

2

3


Kode

4


5

6


Rp. Juta

7

8

9 Pantai dan Laut

operasional SPDN 2.05 2.01.02

29 Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan, Perikanan dan Kelautan

2.05 2.01.02

29

02 Penilaian Angka Kredit bagi Petugas Fungsional

2.05 2.01.02

29

03 Peningkatan Kapasitas Penyuluh

2.05 2.01.02

30 Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi Perikanan dan Kelautan

Jumlah tenaga penyuluh dan petugas peternakan, perikanan dan kelautan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan teknis di bidang peternakan dan perikanan

Perangkat Daerah Penanggungjawab

33 orang

26.795

Terlaksananya penilaian angka kredit bagi petugas fungsional

12 orang

2.752

Sekretariat

Jumlah penyuluh yang menerima sarana operasional

12 orang

24.043

Sekretariat

Jumlah dokumen data/informasi perikanan dan kelautan

3 jenis dokumen

92.414

105 exp

31.751

Sekretariat

Kegiatan :

Kegiatan : 2.05 2.01.02

30


- Jumlah buku profil SKPD dan buku saku yang dicetak

- Jumlah monev yang dilaksanakan

Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Komoditi Perikanan

1

Tercapainya Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)

2

Tercapainya Peningkatan Produksi Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)

12 kali

2.05 2.01.02

30

02 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan dan Kelautan

Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data perikanan tangkap

4 kecamatan

5.012


2.05 2.01.02

30

03 Pemutahiran Database dan Pemetaan Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Badung

Terealisasinya pemutahiran data base dan pemetaan potensi wilayah pesisir

4 kecamatan

55.652

Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut

2.05 2.01.02

23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Peningkatan produksi hasil pengolahan komoditi perikanan

4.963,54 ton

4.152

2.05 2.01.02

23

Jumlah Pengusaha yang dibina dan monitoring Perijinan dan Non Perijinan kegiatan usahanya

20 pengusaha

4.152

2.05 2.01.02

34 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan

4.963,54 ton

5.079

15 kelompok pengolah hasil perikanan

5.079

Kegiatan : 01 Pembinaan Usaha Peternakan dan Perikanan

Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan

Bina Usaha

Kegiatan : 2.05 2.01.02

JUMLAH

34


Terlaksananya pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan yang berkualitas dan menguntungkan

10,773.740

Bina Usaha

63

Tabel 5.3 Rencana Program, Kegiatan Penunjang, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2017 - 2021 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian Tujuan

(1) 1 Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Peternakan

Sasaran

Indikator Sasaran

(2) 1 Terkendalinya Wabah Penyakit Hewan Menular

Kode

(3) 1

Strategis (PHMS)

Jumlah Kasus Penyakit Ternak Yang Tertangani


(4) 2.01

2.01.2

(5) 21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

(Kasus)

Ternak

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Jumlah populasi ternak yang tertangani dari

2.01


2


2.01.2

2.01.2

21

21

2.01

2.01.2

22

2.01

2.01.2

22

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

65.427

65,500

2,561.950

66,300

2,818.145

67,300

3,099.959

68,800

3,409.955

70,000

ekor

ekor

ekor

ekor

ekor

19,204.9 ton

16,585.5 ton

15,864.3 ton

13,012.8 ton

12,000.0 ton

12,500.0 ton

3,750.951

71,000

15,640.961

ekor

serangan penyakit


Jumlah Pengadaan : - Obat - obatan - Bahan Alat Kerja - Vaksin - Kompensasi vocal culling - Vaksinasi anjing - Vaksinasi sapi - Vaksinasi babi



002 Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan

Jumlah Sampel yang teramati : - Darah Sapi - Darah Ayam -Darah Anjing -Otak Anjing

1.050 sampel 600 sampel 800 sampel 250 sampel

600 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel

1.486.869 ekor

1,501,775



3 kategori

12 kelompok

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

25 orang

25 orang

2 paket, 11 jenis, 2.625.080 kg

1 paket, 11 jenis, 2.625.080 kg


Tahun 2018

Tahun 2015

ekor

Kegiatan 2.01

Tahun 2017

pada awal


2,497.414

2,747.155 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 50.000 dosis 19.000 dosis 19.000 dosis

64.536

70.989 600 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel

6,797.291


1,509,284

1,516,831


8,022.779



7,463.881


1,524,914

69,962.6 ton


8,628.850

15,246.963 5 Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 250.000 dosis 105.000 dosis 105.000 dosis

15,320,361

393.998 3.000 sampel 1.000 sampel 1.000 sampel 1.000 sampel

9,169.903

15,320,361

40,047.861

Kegiatan :

3 Meningkatnya Luas Areal

3 Luas Areal Hijauan

001 Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Kab. Badung

Jumlah sarana yang digunakan, pengadaan sarana IB Jumlah kelompok petani ternak yang dibina dan mengikuti lomba

2.01

2.01.2

22

002 Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Ternak

2.01

2.01.2

22

003 Pembangunan Kandang Ternak SapiJumlah dan pengadaan Instalasi Biogas kandang utk ternak sapi bibit Jumlah pengadaan intalasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas (batamas

2.01

2.01.2

22

004 Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan

Terlaksananya Operasional Sentra Ternak Sobangan

2.01

2.01.2

22


terlaksananya pengadaan bahan kimia,bahan alat kerja, makanan ternak

2.01

2.01.2

22

006 Pengawasan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan

Jumlah pengujian sampel pakan

2.01

2.01.2

22

007 Pengelolaan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

Terbayarnya upah operasional GPPT Pengurus SPR

2.01

2.01.2

22

008 Pengelolaan UPT RPH Mambal

Terealisasinya Operasional pada UPT RPH Mambal

2.01

2.01.2

22


Terwujudnya kelompok ternak yang berwawasan agribisnis dievaluasi

2.01

2.01.2

22

011 Pengadaan Bibit Ternak

Jumlah bibit ternak yang diadakan

2.01

2.01.2

22

013 Pembangunan Kandang Sapi dan Rumah Chopper

Terbangunan Kandang sapi Terbangunan Rumah Chopper

2.01

2.01.2

25

Program Peningkatan


131.387 2 unit, 4000 dosis 5000 liter 2.500 ekor 97.597 12 kelompok



107.357 12 kelompok

118.092 12 kelompok

5 unit 0.000

5 unit 0.000

5 unit

680.255

25 orang

2,628.8141 paket, 11 jenis, 2.625.080 kg

25 orang

2,891.6951 paket, 11 jenis, 2.625.080 kg



656.935

129.902 12 kelompok

142.892

595.840

5 unit 0.000

5 unit

748.281

,

5 unit 0.000

5 unit

823.109

25 orang

3,180.8641 paket, 11 jenis, 2.625.080 kg

25 unit 323.965

5 unit

905.419

60 kelompok

25 orang

3,498.9511 paket, 11 jenis, 2.625.080 kg

323.965 25 unit

905.419

25 orang

3,498.951 5 paket, 55 jenis, 13.125.400 kg

8.908

30 sampel

9.798

30 sampel

10.778

30 sampel

11.856

30 sampel

6 orang

18.340

6 orang

20.173

6 orang

22.191

6 orang

24.410

6 orang

26.851 6 orang

111.965

1 UPT

1 UPT

61.967

1 UPT

68.164

1 UPT

74.981

1 UPT

82.479

1 UPT

90.726

1 UPT

378.317

20 kelompok

20

6.069

20

6.676

20

7.010

20

7.360

20

7.728

100

1.494.309 ekor

1,501,775

3,163.955

1503 ekor

3,480.351

1503 ekor

3,654.368

1503 ekor

3,837.086

1503 ekor

4,028.941

150 sampel

15,699.274

30 sampel

1503 ekor

13.042

4,062.483

7,515 ekor

0.000

4 1

0.000

4 1

0.000

4 1

0.000

4 1

0.000

16 4

21.816

1,509,284

23.997

1,516,831

26.397

1,524,914

29.036

1,532,036

31.939

1,532,036

54.382

18,164.701

133.185

64 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian Tujuan

(1)

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)

Kode

(3)

Hijauan Pakan Ternak


(4)


(5)

Pakan Ternak (Hektar)

(6)

Tahun 2017

pada awal

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021


Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Penerapan Teknologi Peternakan Kegiatan : 2.01

2.01.2

25

001 Bimtek Pengembangan


21.816

9 klp

23.997

9 klp

26.397

9 klp

29.036

9 klp

1.494.309 ekor

1,501,775

444.180

1,509,284

26.886

1,516,831

537.458

1,524,914

32.532

1,532,036

650.325

1,532,036

1,691.381

Jumlah tenaga penyuluh dan petugas teknis lapangan yang mengikuti bimbingan Teknis

67 orang

33 orang

419.738

33 orang

0.000

33 orang

507.883

33 orang

0.000

33 orang

614.539

33 orang

1,542.160

Jumlah penyuluh yang menerima sarana operasional

15 orang

3 orang

24.442

3 orang

26.886

3 orang

29.575

3 orang

32.532

3 orang

35.786

3 orang

149.221

16.037 ton

16.679 ton

1,699.832

16.694 ton

106.371

16.728 ton

117.008

16.862 ton

128.709

16.947 ton

141.580

83,911

2,193.499

1.800 sampel

600 sampel

82.474

620 sampel

90.721

640 sampel

99.793

660 sampel

109.772

680 sampel

120.749

3.200 sampel

503.509

50 lokasi

50 lokasi

14.227

50 lokasi

15.650

50 lokasi

17.215

50 lokasi

18.937

50 lokasi

20.830

50 lokasi

86.859

-

1 Paket

1,603.131

0.000

0.000

1 Paket

1,603.131

0.000

0.000

0.000

-

memperoleh Bimtek budidaya sapi Jumlah Penyuluh dan petugas lapangan yang berkinerja

2.01

2.01.2

20


2.01

2.01.2

20

001 Bimbingan Teknis Penyuluh dan

133.185

9 klp

Budidaya Sapi Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

31.939 45 klp

Kegiatan :

Petugas Lapangan


1

Pemotongan Ternak

Jumlah Pemotongan

2.01

2.01.2

20

2.01

2.01.2

31

Ternak (Ekor)

002 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh


Jumlah produksi daging

Kegiatan : 2.01

2.01.2

31


Jumlah Pengujian Sampel Bahan Pangan Hewani

2.01

2.01.2

31

002 Pemeriksaan Ante Mortem dan

Jumlah Lokasi Tempat Pemotongan Hewan Qurban

Post Morten Hewan Qurban


1

Jumlah Produksi Hasil Peternakan

2.01

2.01.2

31

003 Pengadaan Sistem Rantai Dingin dan Peralatan RPH Mambal

Tersedianya Daging yang ASUH

2.01

2.01.2

31

004 Pembangunan Tempat Pengolahan Daging dan Peralatannya

Terbangunnya tempat pengolahan daging

2.01

2.01.2

23

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2.01

2.01.2

23

2.01

2.01.2

23

2.01

2.01.2

30

2.01

2.01.2

30

-

-

0.000

0.000

-

-

0.000

0.000

-

-

Jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan

4.579 ton

4764

226.993

001 Promosi atas Hasil Produksi Peternakan, Perikanan dan Kelautan Unggulan Daerah

terlaksananya promosi didalam dan diluar daerah

14 paket

4 event

215.471

4 event

237.019

4 event

260.720

4 event

286.792

002 Informasi Harga Daging dan Ikan

Terlaksananya kegiatan informasi harga dagingdan ikan di pasar tradisional di Kabupaten Badung ikan di pasar tradisional di Kabupaten Badung

45 kali 12 pasar

4 pasar

11.521

4 pasar

12.673

4 pasar

13.307

4 pasar

1 jenis dokumen

1 jenis dokumen

122.964

1 jenis dokumen

135.260

1 jenis dokumen

148.786

1 jenis dokumen

6 kecamatan 20 buku

6 kecamatan 20 buku

586.80 ton

598

451.044

603.00

475.277

611.00

500.890

617.00

527.969

623.00

4,859

249.692

4,956

274.027

5,056

300.765

5,157

0.000

330.841

24,792

1,382.317

4 event

315.472

20 event

1,315.474

13.972

4 pasar

15.369

20 pasar

66.843

163.665

1 jenis dokumen

163.665

1 jenis dokumen

734.341

163.665

6 kecamatan 20 buku

734.341

580.765

3,052.00

Kegiatan :


Jumlah dokumen data/informasi peternakan yang disusun

Kegiatan :

2 Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Perikanan


1

001 Pelaksanaan Cacah Jiwa

Terlaksananya kegiatan

Ternak

cacah jiwa ternak


Produksi perikanan budidaya

122.964 6 kecamatan 20 buku




Jumlah Produksi Perikanan 2.05 Budidaya (Ton)

2.01.2 20

2.05

2.01.2 20

001 Pengelolaan BBI Kapal

Terealisasinya Peningkatan Pengelolaan BBI Kapal

1 unit

1 unit

58.589

1 unit

61.519

1 unit

64.595

1 unit

67.825

1 unit

74.607

1 unit

327.135

2.05

2.01.2 20

002 Pengelolaan BBI Petang

Terealisasinya Peningkatan

1 unit

1 unit

39.972

1 unit

41.971

1 unit

44.069

1 unit

46.273

1 unit

50.900

1 unit

223.185

2,535.946

Kegiatan :


Data Capaian Tujuan

(1)

Sasaran

Indikator Sasaran

(2)

Kode

(3)


(4)

(5)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6)

Tahun 2017

pada awal

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021


Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

24 kelompok


136.508


158.026


173.828


762.196

30 orang

31.089

30 orang

32.643

30 orang

34.275

30 orang

35.989

30 orang

39.588

150 orang

173.584

Pengelolaan BBI Petang

2 Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

1


2.05

2.01.2 20

003 Pembinaan dan Lomba Kelompok Pembudidaya Ikan/Nelayan

Jumlah kelompok pembudidaya ikan/nelayan yang dinilai dan dibina

2.05

2.01.2 20

004 Pelatihan Teknis Budidaya Perikanan

Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pelatihan teknis budidaya

2.05

2.01.2 20


Jumlah sampel ikan yang diuji

100 kelompok

30

33.617

30

36.979

30

40.677

30

44.744

30

49.219

150 sampel

205.235

2.05

2.01.2 20



19 kelompok

3 kelompok

151.269

3 kelompok

158.832

3 kelompok

166.774

3 kelompok

175.112

3 kelompok

192.624

15 kelompok

844.611

2.05

2.01.2 21

Jumlah Produksi perikanan tangkap

6.890,70 ton

6,423.00

664.175

6,551.00

730.593

6,682.00

803.652

6,816.00

7,509.969

6,952.00

2.05

2.01.2 21

Jumlah pengadaan sarana perikanan tangkap - Jukung Fiber - Mesin motor tempel 15 PK

1 paket

1 paket

553.131

1 paket

608.444

44 unit 150 set

75 unit 235 set


143.334 5 katagori + 8 kelompok

150.501 5 katagori + 8 kelompok

8,260.966

33,424.00

17,969.354

Kegiatan : 001 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap

75 unit 235 set

1 paket

669.288

75 unit 235 set

1 paket

7,362.168

75 unit 235 set

1 paket

2.05

2.01.2 21

002 Pengawasan Operasional Nelayan diwilayah Pesisir

Jumlah SPDN yang diawasi operasionalnya

-

2 Unit

6.993

2 Unit

7.692

2 Unit

2.05

2.01.2 21

005 Pengadaan Papan Pengumuman Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan

Jumlah Pengadaan Papan Larangan

-

25 buah

87.547

25 buah

96.302

25 buah

105.932

25 buah

2.05

2.01.2 21

006 Rapat Koordinasi Hamonisasi Alat Penangkapan Ikan

Terlaksananya rapat koordinasi harmonisasi alat penangkapan ikan

-

50 orang

16.505

50 orang

18.155

50 orang

19.971

2.05

2.01.2 15

Jumlah produksi perikanan

155.646,48 ton

7,021.00

190.042

7,154.00

40.491

7,293.0

15 orang

6 klpk

187.623

1 klpk

37.963

-

1 Unit

2.419

1 Unit

2.528

5 kelompok

4 kelompok

202.464 3 kelompok

89.496 3 kelompok

98.445 3 kelompok

108.290 3 kelompok

81.360 2 Kelompok

89.496 2 Kelompok

98.445 2 Kelompok

108.290 2 Kelompok


8.462

8,098.385

75 unit 235 set

2 Unit

9.308

5 paket

17,291.416

375 unit 1.175 set

2 Unit

10.238

2 Unit

42.693

116.525

25 buah

128.178

125 buah

534.483

50 orang

21.968

50 orang

24.164

250 orang

100.762

44.540

7,433.0

48.994

7,575.0

53.894

36,476.00

377.961

1 klpk

41.760

1 klpk

45.936

1 klpk

50.529

12 Klpk

363.811

1 Unit

2.781

1 Unit

3.059

1 Unit

3.365

1 Unit

14.150

119.119

16 kelompok

617.812

119.119

11 kelompok

496.708

1 unit

121.104

Kegiatan : 2.05

2.01.2 15


Jumlah peserta Bimtek/pelatihan

2.05

2.01.2 15

002 Pembinaan Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP) Kabupaten Badung

Terlaksananya Pelayanan P3MP Terhadap Masyarakat Pesisir

2.05

2.01.2 16

2.05

2.01.2 16

002 Pembinaan Penumbuhkembagan dan Lomba Pokmaswas


-

3 Kelompok

2.05

2.01.2 16

006 Pengadaan Dan Pemasangan Radio Komunikasi

Jumlah pengadaan dan pemasangan radio komunikasi

-

1 Unit

121.104

-

2.05

2.01.2 xx

20 kelompok

455.000

20 kelompok

455.000

20 kelompok

460.000

20 kelompok

460.000

20 kelompok

465.000

100 kelompok

2.05

2.01.2

01 Pembinaan dan Penumbuhkembangan kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil

Jumlah kelompok yang meningkat kelas kemampauannya

20

30.000

20

30.000

20

35.000

20

35.000

20

40.000

100

170.000

2.05

2.01.2

02 Pelestarian Pura Segara

Jumlah pura yang

17

425.000

17

425.000

17

425.000

17

425.000

17

425.000

17

2,125.000



Kegiatan :

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Kecil

Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan

0.000

-

0.000

-

0.000

-

0.000

2,295.000

Kegiatan :


Data Capaian Tujuan

Sasaran

(1)

Indikator Sasaran

(2)

Kode

(3)


(4)

(5) sebagai Pura Swagina


1

Jumlah Produksi Olahan

2.05

2.01.2 23 Program Optimalisasi

Produksi Olahan Hasil

Hasil Perikanan (Ton)

Perikanan


Tahun 2017

pada awal

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021


Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

dilestarikan Jumlah produksi

Pengelolaan dan

pengolahan hasil

Pemasaran Produksi Perikanan

perikanan

4.866,22 ton

5,062

20.047

40 pengusaha

20 Pengusaha

5.047

10

15.000

5,164

20.551

5,267

22.107

5,372

22.717

5,480

24.389

26,345

109.811

20 Pengusaha

5.551

20 Pengusaha

6.107

20 Pengusaha

6.717

20 Pengusaha

7.389

100 Pengusaha

30.811

10

15.000

10

16.000

10

16.000

10

17.000

10

79.000

Kegiatan : 2.05

2.01.2 23

001 Pembinaan Usaha Peternakan dan Perikanan

Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan usaha peternakan dan perikanan

2.05

2.01.2 23

002 Pembinaan pasar, Kios dan Pedagang Ikan

Jumlah pasar dan kios ikan yang dibina

2.05

2.01.2 34


Jumlah produksi pengolahan hasil

4.866,22 ton

5,062.820

5.208

5,164.076

5.729

5,267.358

6.302

5,372.705

6.932

5,480.159

7.625

5,480.159

31.796

100

31.796

perikanan Kegiatan : 2.05

2.05

2.01.2

2.01.2 30



20 kelompok

mendapatkan pembinaan mutu hasil-hasil perikanan

Program Pengembangan

Jumlah dokumen

Sistem Data/Informasi

data/informasi


peternakan, perikanan

20

5.208

kelompok

155 exp

20

5.729

kelompok

105 exp

95.816

20

6.302

kelompok

105 exp

105.397

20

6.932

kelompok

105 exp

115.937

20

7.625

kelompok

105 exp

127.531

kelompok

105 exp

140.284

525 exp

584.965

dan Kelautan Kegiatan : 2.05

2.01.2 30

001 Pemutahiran Database Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Badung

Tersedianya data/informasi potensi wilayah pesisir

2.05

2.01.2 30


Jumlah buku Profil SKPD dan buku saku yang dicetak Jumlah Monev yang dilaksanakan

2.05

2.01.2 30

003 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan dan

Jumlah dokumen data statistik yang disusun

1 jenis

105 Eksp

4

105 Eksp

12 kali

12 kali

1 dokumen

1 Dokumen

4

50.580

33.806

105 Eksp

55.638

37.186

12 kali 11.430 1 Dokumen

4

105 Eksp

61.202

40.905

12 kali 12.573 1 Dokumen

4

105 Eksp

67.322

44.995

12 kali

4

105 Eksp

74.054

308.797

49.495

105 Eksp

16.735

1 Dokumen

69.781

9,108.082

6 kawasan

38,319.360

12 kali

13.830 1 Dokumen

4

206.387

12 kali

15.213 1 Dokumen

Kelautan 3 Terwujudnya Kawasan Pesisir Yang Lestari

1 Meningkatnya Jumlah Kawasan Pesisir Yang Tertata

1

Jumlah Kawasan

2.05

2.01.2 xx

Pesisir Yang Tertata (kawasan)

Mendukung Pariwisata Bahari


Tertatanya kawasan pesisir lestari

Penunjang Pariwisata

penunjang wisata

1 kawasan

6,226.354

1 kawasan

7,172.489

1 kawasan

7,530.588

1 kawasan

8,281.847

2 kawasan

bahari Kegiatan : 2.05

2.01.2

003 Pembangunan Balai Kelompok Nelayan

Jumlah pembangunan balai kelompok nelayan

1 unit

1 Unit

326.500

1 Unit

359.150

1 Unit

395.065

1 Unit

434.571

1 Unit

478.028

5 Unit

1,993.313

2.05

2.01.2

004 Pembangunan Bangsal Jukung Nelayan

Jumlah pembangunan bangsal jukung nelayan

-

2 unit

5,869.854

1 Unit

6,456.840

1 Unit

7,102.524

1 Unit

7,812.776

1 Unit

8,594.054

6 Unit

35,836.047

2.05

2.01.2


Tersedianya Aplikasi Pemasaran Produk Perikanan dan Kelautan Berbasis IT

-

-

0.000

1 dokumen

325.000

-

0.000

2.05

2.01.2


Teridentifikasinya kegiatan Penataan Pantai

-

1 dokumen

10.000

1 dokumen

10.500

1 dokumen

11.000

1 dokumen

11.500

2.05

2.01.2

Gerakan Bersih Pantai di Kabupaten badung

Terselenggaranya kegiatan membersihkan pantai

-

1 lokasi

20.000

1 lokasi

21.000

1 lokasi

22.000

1 lokasi

23.000

2.05

2.01.2 19


Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim

5 kali

1 kali

3,038.354

1 kali

2.05

2.01.2 19

Terselenggaranya

5 kali

1 kali

38.354

1 kali

3,542.189

-

0.000

-

0.000

1 dokumen

325.000

1 dokumen

12.000

1 dokumen

55.000

1 lokasi

24.000

1 lokasi

110.000

1 kali

4,046.408

1 kali

4,451.049

1 kali

4,896.153

5 kali

19,974.152

1 kali

46.408

1 kali

51.049

1 kali

56.153

5 kali

234.152

Kegiatan : 001 Peringatan Hari Nusantara

42.189


Data Capaian Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

Kode

(3)


(4)

(5)


Tahun 2017

pada awal

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021


Tahun 2015

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1 kali

3,000.000

1 kali

3,500.000

1 kali

4,000.000

1 kali

4,400.000

1 kali

4,840.000

5 kali

19,740.000

1 kali

1,689.85

1 kali

1 kali

4,051.37

1 kali

4,456.51

1 kali

4,902.16

5 kali

18,599.89

1 kali

51.37

1 kali

56.51

1 kali

62.16

5 kali

1 kali

4,000.00

1 kali

4,400.00

1 kali

4,840.00

5 kali

peringatan hari nusantara 2.05

2.01.2 19


2.05

2.01.2 19


2.05

2.01.2 19

2.05

2.01.2 19

Jumlah Kegiatan Festival Bahari Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim

5 kali

001 Peringatan Hari Nusantara

Terselenggaranya peringatan hari nusantara

5 kali


Jumlah Kegiatan Festival Bahari

3,500.00

Kegiatan :

170.04 -

-

-

-

18,429.85 1 kali

1,689.85

1 kali

3,500.00

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut. Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

Indikator

(1)

(2)

Kondisi Kinerja pada Awal Tahun 2015 (3)

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun 2021 (10)

1

Jumlah populasi ternak. (ekor)

1.486.869

1.501.775

1.509.284

1.516.831

1.524.915

1.532.036

1.532.036

2

Jumlah produksi daging (ton)

16.036,9

16.679

16.694

16.728

16.862

16.947

83.910

3

Jumlah produksi perikanan (ton)

6.760,7

7.021

7.154

7.293

7.433

7.575

36.476

4

Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton)

4.866,22

6.083

6.205

6.329

6.456

6.585

31.658

5

Jumlah Kawasan Pesisir Yang Lestari (kawasan)

-

1

1

1

1

2

6

6

Jumlah Tahun Pelayanan Admistrasi Perkantoran (tahun)

1

1

1

1

1

1

5


68

69 Tabel 6.2 Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran, Indikator Sasaran, Kinerja Utama, Rencana Program Kabupaten Badung No.

Tujuan

Indikator Tujuan (IKU)

Target Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Bidang Urusan

Kode

Program / Kegiatan

Pemerintahan URUSAN PILIHAN URUSAN PERTANIAN

2 2.01 1


1 Jumlah Populasi Ternak (ekor)

1.532.036 ekor

1 Terkendalinya Wabah Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

1 Jumlah Kasus Penyakit Ternak Yang Tertangani (Kasus)

2.01

Bidang Penanggung Jawab

2.01.2

21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Kegiatan


2 Jumlah Akseptor IB (Ekor)

2.01

2.01.2

21

001

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Kesehatan Hewan

2.01

2.01.2

21

002

Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan

Kesehatan Hewan

2.01

2.01.2

22

2.01

2.01.2

22

001

Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Kab. Badung


2.01

2.01.2

22

002

Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Ternak


2.01

2.01.2

22

003

Pembangunan Kandang Ternak Sapi dan Instalasi Biogas


2.01

2.01.2

22

004

Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan


2.01

2.01.2

22

005

Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan


2.01

2.01.2

22

006

Pengawasan mutu dan keamanan pakan/ bahan pakan

2.01

2.01.2

22

007

Pengelolaan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

2.01

2.01.2

22

008

Pengelolaan UPT RPH Mambal

2.01

2.01.2

22

010

Pembinaan Usaha Agribisnis dan Monev Kelompok Pengolah Hasil Peternakan

2.01

2.01.2

22

011

Pengadaan Bibit Ternak


2.01

2.01.2

22

013

Pembangunan Kandang Sapi dan Rumah Chopper


2.01

2.01.2

25

2.01

2.01.2

25

2.01

2.01.2

20

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan :

3 Meningkatnya Luas Areal Hijauan Pakan Ternak

3 Luas Areal Hijauan Pakan Ternak (Hektar)

Kesehatan Hewan


Kesehatan Hewan Bina Usaha

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Kegiatan : 001

Bimtek Pengembangan Budidaya Sapi Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Program Pemberdayaan Penyuluh


70 No.

Tujuan



Sasaran

Indikator Sasaran

Bidang Urusan

Kode

Program / Kegiatan

Pemerintahan


Pertanian / Perkebunan Lapangan Kegiatan :

2 Jumlah Produksi Daging (ton)

83.910 ton

4 Meningkatnya Jumlah Pemotongan Ternak

1 Jumlah Pemotongan Ternak (Ekor)

2.01

2.01.2

20

001

Bimbingan Teknis Penyuluh dan Petugas Lapangan

Sekretariat

2.01

2.01.2

20

002

Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh

Sekretariat

2.01

2.01.2

31

Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang ASUH Kegiatan :


1 Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Peternakan

2.01

2.01.2

31

001

Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani

Kesehatan Hewan

2.01

2.01.2

31

002

Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Morten Hewan Qurban

Kesehatan Hewan

2.01

2.01.2

31

003

Pengadaan Sistem Rantai Dingin dan Peralatan RPH Mambal

Kesehatan Hewan

2.01

2.01.2

31

004

Pembangunan Tempat Pengolahan Daging dan Peralatannya

2.01

2.01.2

23

Bina Usaha

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Kegiatan : 2.01

2.01.2

23

001

Promosi atas Hasil Produksi Peternakan, Perikanan dan Kelautan Unggulan Daerah

Bina Usaha

2.01

2.01.2

23

002

Informasi Harga Daging dan Ikan

Bina Usaha

2.01

2.01.2

30

Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi Peternakan Kegiatan :

2.01

2.01.2

30

001

Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak


URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2

Peningkatan Jumlah Produksi Hasil Perikanan

1 Jumlah Produksi Perikanan (ton)

36.476 ton


1 Jumlah Produksi Perikanan

2.05

2.01.2 20

2.05

2.01.2 20

001

Pengelolaan BBI Kapal


2.05

2.01.2 20

002

Pengelolaan BBI Petang


2.05

2.01.2 20

003

Pembinaan dan Lomba Kelompok Pembudidaya Ikan/Nelayan


2.05

2.01.2 20

004

Pelatihan Teknis Budidaya Perikanan


2.05

2.01.2 20

005

Pengawasan dan Pengendalian Hama/ Penyakit Ikan


2.05

2.01.2 20

006

Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Budidaya



Budidaya (Ton)

Kegiatan :

71 No.

Tujuan



Sasaran

Indikator Sasaran

Bidang Urusan

Kode

Program / Kegiatan

Pemerintahan 2 Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

2.05



2.01.2 21

Kegiatan : 2.05

2.01.2 21

001

Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap


2.05

2.01.2 21

002

Pengawasan Operasional Nelayan di wilayah Pesisir

Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan laut

2.05

2.01.2 21

005

Pengadaan Papan Pengumuman Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan


2.05

2.01.2 21

006

Rapat Koordinasi Hamonisasi Alat Penangkapan Ikan


2.05

2.01.2 15

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kegiatan :

2.05

2.01.2 15

001

Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan


2.05

2.01.2 15

002

Pembinaan Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP) Kabupaten Badung


2.05

2.01.2 16

2.05

2.01.2 16

002

Pembinaan Penumbuhkembagan dan Lomba Pokmaswas


2.05

2.01.2 16

006

Pengadaan Dan Pemasangan Radio Komunikasi


2.05

2.01.2 xx

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Kegiatan :

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Kecil Kegiatan :

2 Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton)

31.658 ton

3 Meningkatnya Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan

2.05

2.01.2

01

Pembinaan dan Penumbuhkembangan kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil

2.05

2.01.2

02

Pelestarian Pura Segara sebagai Pura Swagina

1 Jumlah Produksi Olahan Hasil 2.05 Perikanan (Ton)


Sekretariat

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2.01.2 23

Kegiatan : 2.05

2.01.2 23

001

Pembinaan Usaha Peternakan dan Perikanan

Bina Usaha

2.05

2.01.2 23

002

Pembinaan pasar, Kios dan Pedagang Ikan

Bina Usaha

2.05

2.01.2 34

Program Peningkatan Pengolahan

72 No.

Tujuan



Sasaran

Indikator Sasaran

Bidang Urusan

Kode

Program / Kegiatan

Pemerintahan


Hasil Perikanan Kegiatan : 001

Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan

Bina Usaha

2.05

2.01.2

2.05

2.01.2 30

2.05

2.01.2 30

001

Pemutahiran Database Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Badung


2.05

2.01.2 30

002

Penyusunan Buku Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Sekretariat

2.05

2.01.2 30

003

Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan dan Kelautan

2.05

2.01.2 xx

Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan dan Kelautan Kegiatan :

3

Terwujudnya Kawasan Pesisir Yang Lestari Mendukung Pariwisata

1 Jumlah Kawasan Pesisir yang Lestari (Kawasan)

6 Kawasan

1 Meningkatnya Jumlah Kawasan Pesisir Yang

1 Jumlah Kawasan Pesisir Yang Tertata (kawasan)


Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata

Tertata Kegiatan : 2.05

2.01.2

003

Pembangunan Balai Kelompok Nelayan


2.05

2.01.2

004

Pembangunan Bangsal Jukung Nelayan


2.05

2.01.2


2.05

2.01.2



2.05

2.01.2

Gerakan Bersih Pantai di Kabupaten Badung


2.05

2.01.2 19


Bina Usaha

Kegiatan : 2.05

2.01.2 19

001

Peringatan Hari Nusantara

2.05

2.01.2 19

002

Festival Bahari di Kabupaten Badung

Sekretariat Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan laut

BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021. Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2016 – 2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

73

BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021. Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2016 – 2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG IR. I MADE BADRA, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600705 198603 1 038

RENSTRA Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

73

KABUPATEN BADUNG RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN

Recommend Documents