KABUPATEN BADUNG PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

KABUPATEN BADUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR

:

903 / 3067 / BAPPEDA LITBANG 903 / 828 / DPRD

:

3 AGUSTUS 2015

903 / 033 / DPRD

TANGGAL

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama

:

Anak Agung Gde Agung

Jabatan

:

Bupati Badung

Alamat Kantor

:

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung ”Mangupraja Mandala”, Jalan Raya Sempidi, Mengwi – Badung.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, 2.

a. Nama

:

I Nyoman Giri Prasta, S.Sos.

Jabatan

:

Ketua DPRD Kabupaten Badung

Alamat Kantor

:


:

Drs. I Ketut Suiasa, SH.

Jabatan

:

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung

Alamat Kantor

:


:

Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si.

Jabatan

:

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung

Alamat Kantor

:


b. Nama

c. Nama

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

i

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016.

Mangupura, 3 Agustus 2015

BUPATI BADUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

selaku PIHAK PERTAMA

selaku PIHAK KEDUA

ANAK AGUNG GDE AGUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA, S. Sos. KETUA

DRS. I KETUT SUIASA, SH. WAKIL KETUA

DRS. I MADE SUNARTA, MM., M.Si. WAKIL KETUA


ii

DAFTAR ISI

HAL

NOTA KESEPAKATAN ..............................................................................................

i

DAFTAR ISI ................................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL........................................................................................................

v

DAFTAR GRAFIK ......................................................................................................

vi

BAB

PENDAHULUAN .......................................................................................

1

1.1

Latar Belakang Penyusunan KUA .....................................................

1

1.2

Tujuan Penyusunan KUA ..................................................................

2

1.3

Dasar Hukum Penyusunan KUA .......................................................

3

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ..............................................

9

BAB

I

II

2.1

Pada Tahun Sebelumnya ..................................................................

9

Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2016 .............

17

ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD .................

20

3.1

Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD ...................................

20

3.2

Laju Inflasi .........................................................................................

21

3.3

Pertumbuhan PDRB ..........................................................................

22

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

23

4.1

Pendapatan Daerah ..........................................................................

23

4.1.1

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah ........................

23

4.1.2

Target Pendapatan Daerah ...................................................

25

4.1.3

Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah.......

26

Belanja Daerah .................................................................................

27

4.2.1

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah ...............................

27

4.2.2

Kebijakan Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah,

2.2 BAB III

BAB IV

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

4.2

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .................................................... 4.2.3

28

Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah ......................................


29

iii

4.2.4

Daerah Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ........................

32

Pembiayaan Daerah.................................................... …...................

41

4.3.1

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah..........................

41

4.3.2

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .........................

41

PENUTUP..................................................................................................

42

4.3

BAB

V

Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan

CEK HALAMAN


iv

DAFTAR TABEL HAL

Tabel

1

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010-2014 (%)


11

v

DAFTAR GRAFIK HAL

Grafik 1

PDRB Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2014 (TrilIun Rupiah) ............

10

Grafik 2

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Tahun 2010 - 2014 (%) .........................

12

Grafik 3

PDRB Perkapita Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2014 ......................

13

Grafik 4

Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2014 (%) ........................

14

Grafik 5

Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2014 ( ribuan orang ) ..............................................................................

Grafik 6

15

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2009 - 2013 (%) ........................................................................


17

vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KUA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu (1) perencanaan jangka panjang, (2) perencanaan jangka menengah, dan (3) perencanaan jangka pendek. Masing-masing klasifikasi perencanaan pembangunan daerah tersebut menghasilkan dokumen sebagai berikut : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode dua puluh tahun; b. Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

yang

merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun; dan c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun. Selanjutnya, dokumen RKPD itulah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga dapat diwujudkan konsistensi

antara

perencanaan

tahunan

pembangunan

daerah

dengan

perencanaan tahunan anggaran daerah. APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan dengan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

1

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam KUA akan menjadi dasar penilaian kinerja keuangan Daerah selama satu tahun anggaran. Penyusunan KUA didasarkan atas prinsip ekonomi maupun prinsip hukum. Prinsip ekonomi meliputi prinsip efektivitas, efisiensi dan manfaat, artinya penyusunan KUA diharapkan dilakukan secara cermat sehingga KUA yang ditetapkan dapat dijalankan secara efektif sesuai tujuan dan sasaran. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana secara tepat sesuai tujuan dan sasaran. Sedangkan prinsip yang berkaitan dengan hukum yaitu prinsip tertib pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai asas legalitas. Disamping itu pula, KUA disusun secara transparan yang mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Penyusunan KUA pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tingkat kinerja yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA KUA sebagai salah satu dokumen perencanaan anggaran daerah disusun setiap tahun oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tujuan yaitu : a. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


2

b. Untuk memberikan arah alokasi anggaran yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA Dalam penyusunan KUA didasarkan atas peraturan perundangundangan sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); f.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

3

h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); i.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

j.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); l.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); n. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

4

o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); p. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); q. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); r.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); t.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

u. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); v. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); x. Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

5

y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); z. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil; aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; cc. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah; dd. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; ee. Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2016. Pengaturan secara detail mengenai mekanisme penyusunan dan substansi pokok KUA terdapat pada Pasal 83, 84, 85, 86, 87 dan 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai berikut : a. Pasal 83 menyebutkan : (1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun; (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain : (a) Pokok-pokok

kebijakan

yang

memuat

sinkronisasi

kebijakan

pemerintah dengan Pemerintah Daerah; (b) Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

6

(c) Teknis penyusunan APBD; dan (d) Hal-hal khusus lainnya. b. Pasal 84 menyebutkan : (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah; (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. c. Pasal 85 menyebutkan : (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya; (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. d. Pasal 86 menyebutkan : Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut : (1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah; (2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan (3) Menyusun

plafon

anggaran

sementara

untuk

masing-masing

program/kegiatan. e. Pasal 87 menyebutkan : (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya; (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD; (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.


7

f.

Pasal 88 menyebutkan : (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan; (2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS; (3) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.


8

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN SEBELUMNYA A. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir hingga Tahun 2014, masih memperlihatkan perkembangan yang positif. Sektor riil Kabupaten Badung juga menunjukkan perkembangan yang baik dan hal ini tidak terlepas dari peran stabilitas dan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung yang baik. Perkembangan positif yang dialami sektor riil Badung ini berimplikasi terhadap peningkatan kegiatan perekonomian yang secara langsung juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut yakni tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung. Kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan meningkat apabila terjadi peningkatan PDRB riil yang juga disebut pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Indikator PDRB, perekonomian Badung berada pada kondisi yang sangat baik dan Badung merupakan Kabupaten yang masuk dalam golongan Kabupaten yang memiliki pendapatan tinggi di Indonesia. Dalam kurun waktu lima Tahun terakhir ini PDRB Kabupaten Badung baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan mengalami perkembangan yang signifikan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2014 sebesar 23,556 triliun rupiah sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 7,665 triliun rupiah. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 8,21 persen dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 6,75 persen. Data secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 1 berikut ini :


9

Grafik 1 PDRB Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2014 (Triliun Rupiah) 23.556

21.768 18.996 14.926

16.043

6.280

5.886

2010

2011

7.665

7.177

6.738

2012 2013 PDRB Berlaku PDRB Konstan

2014*

Catatan : * ) Angka Sementara Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung 2015 - LKPJ Bupati Badung 2014 Laju pertumbuhan ekonomi per sektor pada Tahun 2014 berdasarkan harga konstan menunjukkan bahwa kontribusi sektor Jasa - Jasa menempati posisi tertinggi yakni mencapai 15,22 persen, disusul sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 10,85 persen, kemudian sektor yang

pertumbuhan

ekonominya

terendah

yakni

Pertambangan

dan

Penggalian sebesar 0,39 persen. Tingginya pertumbuhan sektor-sektor tersebut tidak lepas dari Pariwisata Badung yang terus berkembang sehingga mendorong kreatifitas pemerintah maupun swasta untuk menyelenggarakan event-event Nasional maupun Internasional yang memerlukan pembiayaan yang besar. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi rendah yakni Pertambangan dan Penggalian. Rendahnya kontribusi sektor tersebut diakibatkan oleh rampungnya Proyek Tol Bali Mandara yang memerlukan banyak material. Pada Tahun 2014 sektor Pertanian sebagai sektor yang juga menunjang perkembangan sektor Pariwisata Badung harus mendapatkan perhatian yang sangat serius karena pertumbuhannya yang masih terbilang rendah yakni sebesar 2,76 persen dibandingkan sektor-sektor lainnya yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi. Dengan ditingkatkannya perhatian terhadap sektor Pertanian diharapkan pada Tahun 2015 dan 2016 perkembangannya membaik, sehingga mampu mendorong sektor Pariwisata tumbuh lebih tinggi lagi yang berimplikasi pada pertumbuhan sektor-sektor


10

lainnya. Pertumbuhan tiap sektor Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Badung Tahun 2010 hingga Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut : Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 – 2014 (%) No

Lapangan Usaha

2010 Hb Hk % % 10.91 7.27

2011 Hb Hk % % 5.45 3.46

2012 Hb Hk % % 3.74 1.88

(2013) Hb Hk % % 7.36 2.50

Hb % 9.32

(2014)* Hk % 2.76

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3.59

3.14

5.57

4.64

15.76

10.48

12.20

7.71

24.82

0.39

3

Industri Pengolahan

19.99

9.83

10.00

4.37

10.45

5.95

13.18

7.99

20.45

8.64

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

11.41

6.72

10.83

6.71

16.25

12.08

16.00

10.20

24.36

9.14

5

Bangunan

8.31

3.73

13.12

7.96

44.44

29.68

19.31

8.58

19.07

4.77

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

11.60

7.24

9.72

7.87

8.50

3.42

11.55

6.00

7.48

4.01

25.27

5.70

10.87

5.79

22.13

10.48

7.39

5.77

13.18

6.92

7.91

3.03

4.49

2.38

9.73

8.01

10.55

5.66

23.03

10.85

9.84 15.93

5.39 6.48

9.37 9,89

7.78 6.69

14.24 15,81

11.68 7.30

13.99 14.59

11.64 6.50

36.49 8.21

15.22 6.75

7

8 9

Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

Catatan : * ) Angka Sementara Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung 2015 - LKPJ Bupati Badung 2014 Apabila dilihat dari kemampuan penyerapan tenaga kerja dari tiga jenis sektor tenaga kerja terdapat kesamaan pola pada setiap Tahun. Pada Tahun 2014 sektor yang memiliki kemampuan tertinggi masih didominasi oleh sektor Jasa-jasa atau Tresier sebanyak 322,913 ribu orang, disusul sektor manufaktur atau Sekunder sebesar 88,212 ribu orang, dan pertanian dalam arti luas atau Primer menempati peringkat terbawah yakni sebesar 26,129 ribu orang. Hal ini yang menyebabkan peran sektor primer terhadap PDRB pada Tahun 2014 mengalami penurunan dari Tahun 2013, sektor Sekunder mengalami peningkatan sedangkan sektor Tresier bersifat Fluktuatif. Pada Tahun 2014 sektor Primer berkontribusi hanya 5,85 persen, kemudian sektor sekunder berkontribusi sebesar 11,51 persen sedangkan pada sektor Tresier berkontribusi sebesar 82,64 persen. Persentase PDRB Kabupaten Badung menurut sektor untuk Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada Grafik 2 berikut ini :


11

Grafik 2 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung ADHB Menurut Sektor Tahun 2010 - 2014 (%) 90.0.00 80.0.00 70.0.00 60.0.00 50.0.00 40.0.00 30.0.00 20.0.00 10.0.00 -

2010

2011

2012

2013

2014*

Primer

7.435.72

7.135.03

6.403.47

6.227.41

5.997.82

Sekunder

9.744.39

9.919.32

11.156.46

11.857.53

12.538.55

Tresier

82.819.89

82.945.65

82.440.07

81.915.05

81.463.63

Catatan : *) Angka Sementara Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung Tahun 2015 - LKPJ Bupati Badung 2014 Dengan kondisi yang demikian nampak sektor dominan memiliki kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi yang juga berimplikasi pada akumulasi pertumbuhan ekonomi yang semakin besar. Namun demikian pertumbuhan ekonomi antar sektor dan kontribusi per sektor yang lebih merata masih diperlukan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh ke depannya. Dalam pencapaian tujuan tersebut, pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Badung masih menganggarkan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas yang merupakan salah satu sektor dari sektor primer dengan dana yang paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini diharapkan dapat menjaga ketahanan dan stabilitas perekonomian daerah, baik antar sektor maupun antar geografis seperti antara Badung Selatan dengan Badung Utara. B. Pendapatan Perkapita Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yakni angka yang diperoleh dari pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan Tahun PDRB tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Badung Tahun 2014 sebesar 39,08 juta rupiah per tahun mengalami


12

peningkatan sebesar 9,68 persen dari Tahun 2013 sebesar 36,72 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendapatan perkapita Kabupaten Badung meningkat sebesar 3,06 juta rupiah atau lebih besar dibandingkan dengan UMK Kabupaten Badung pada Tahun yang sama. PDRB perkapita dalam lima Tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 3 berikut ini :

Grafik 3 PDRB Perkapita Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2014 (Juta Rupiah) 27.94

29.46

2010

2011

32.85

2012

36.72

2013

39.08

2014*

Catatan : *) Angka Sementara Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung Tahun 2015 - LKPJ Bupati Badung Tahun 2014 C. Inflasi Harga barang di setiap negara / daerah akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, salah satu penyebabnya ialah inflasi. Inflasi ialah keadaan dimana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara terus menerus. Inflasi merupakan salah satu tantangan berat bagi stabilitas pertumbuhan ekonomi, namun penurunan laju inflasi dalam tingkat tertentu malah akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Maka dari itu daerah perlu menargetkan tingkat inflasinya agar laju pertumbuhan ekonominya stabil. Pada Tahun 2013 tingkat inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7,67 persen lebih rendah dari tingkat inflasi Nasional yakni 8,38 persen. Untuk Tahun 2014 tingkat inflasi kabupaten Badung sebesar 7,31 lebih rendah dari tingkat inflasi Nasional yakni 8,36 persen.


13

Berfluktuasinya laju inflasi Kabupaten Badung antara lain disebabkan oleh adanya perubahan keadaan alam, hari raya keagamaan, perayaan tutup tahun, perubahan standar harga barang dan jasa seperti listrik dan bahan bakar minyak. Apabila jarak tingkat inflasi tiap Tahun terlalu jauh atau terlalu berfluktuatif akan menyebabkan terhambatnya proses perdagangan dan pengambilan keputusan investasi investor.

Adapun laju inflasi Kabupaten

Badung dalam rentang waktu 2010 – 2014 dapat dilihat pada Grafik 4 berikut ini :

Grafik 4 Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2014 ( % ) 10 8 6 4 2 0

2010

2011

2012

2013

2014*

Badung

5.84

2.33

3.59

7.67

7.31

Nasional

6.96

3.79

4.3

8.38

8.36

Catatan : *) Angka Sementara Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung Tahun 2015 - LKPJ Bupati Badung Tahun 2014 D. Ketenagakerjaan Permasalahan

ketenagakerjaan

yang

berkaitan

dengan

pengangguran merupakan penyakit makro ekonomi yang dihadapi oleh seluruh negara maupun daerah. Badung yang menjadi Central of Tourism Development di Bali juga tidak luput dari permasalahan ketenagakerjaan seperti pengangguran. Standar Labour Force Concept menyebutkan bahwa pengangguran ialah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa pada Tahun 2013 terdapat 333,46 ribu orang penduduk usia 15 Tahun atau usia kerja, 330,90 ribu orang sudah terserap ke KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

14

masing masing sektor dan sisanya sebanyak 2,57 ribu orang masih dalam upaya mencari kerja atau menganggur. Pola penyerapan tenaga kerja yang terjadi pada Tahun 2013 antara lain, 204,79 orang di sektor Tresier, 93,3 ribu orang sektor Sekunder dan 32,8 pada sektor Tresier. Pada Tahun 2014 terdapat 454,36 ribu orang penduduk usia 15 tahun atau usia kerja dan sebanyak 324,47 ribu orang sudah terserap oleh sektor-sektor yang ada, sedangkan 1,59 ribu orang masih mengganggur. Pola penyerapan yang terjadi pada Tahun 2014 yakni, 26,129 ribu orang pada sektor Primer, 88,212 ribu orang pada sektor Sekunder dan 208,572 ribu orang pada sektor Tresier. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Badung memiliki pola yang sama pada setiap tahunnya, didominasi sektor Tresier disusul sektor Sekunder dan sektor Primer pada peringkat terakhir. Jika dilihat dari laju tingkat pengangguran, terjadi penurunan pada Tahun 2014 sebesar 980 orang atau 61,63 persen dari tahun sebelumnya. Distribusi penyerapan tenaga kerja pada Tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat pada Grafik 5 berikut ini :

Grafik 5 Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2014 ( Ribuan Orang ) 350 300 250 200 150 100 50 0 Primer

2010 68.8

2011 43.73

2012 41.49

2013 32.80

2014* 26.13

Sekunder

64.48

73.48

90.24

93.30

88.21

Tresier

184.87

188.69

181.62

204.79

208.57

Jumlah

310.15

305.9

313.34

330.90

322.91

Catatan : *) Angka Sementara Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung Tahun 2015 - LKPJ Bupati Badung Tahun 2014


15

E. Kemiskinan Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahankemudahan lainnya. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Penanganan kemiskinan di Kabupaten Badung bertumpu pada tiga sendi, yaitu peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perluasan akses terhadap modal dan kesempatan kerja. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Badung merupakan prioritas, orientasi dan citacita yang ingin dicapai melalui kerja sama antar berbagai komponen, baik pemerintah, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi, maupun berbagai komponen

masyarakat

lainnya

dengan

tujuan

untuk

meningkatkan

pendapatan serta memberikan stimulus melalui pendidikan, baik formal maupun non formal yang berkaitan dengan kewirausahaan, menyediakan sumber daya keuangan melalui dana bergulir sebagai sumber modal usaha masyarakat miskin. Dalam kurun waktu Tahun 2009 – 2012, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, yakni pada Tahun 2009 sebesar 3,28 persen menurun menjadi 2,16 persen pada Tahun 2012, namun pada Tahun 2013 meningkat menjadi 24,6 persen. Adapun perkembangannya seperti terlihat pada Grafik berikut ini.


16

Grafik 6 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2009 – 2013 ( % ) 3.28

3.23 2.62

2.46

2.16

2009

2010

2011

2012

2013

Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung Tahun 2014 - LKPJ Bupati Badung Tahun 2013

2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN 2016 Kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung secara umum terbilang baik yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Kondisi ekonomi makro yang baik ini tidak lepas dari pengaruh kondisi ekonomi regional, nasional dan global yang terus membaik. Pada Tahun 2015, indikator ekonomi makro Kabupaten Badung ditargetkan sebagai berikut : a. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,65 – 6,95 persen. Target ini cukup realistis mengingat kondisi perekonomian Kabupaten Badung cukup stabil dan tidak ada lagi lonjakan pembangunan mega proyek seperti infrastruktur

penunjang

APEC.

Penetapan

target

tersebut

juga

memperhatikan kondisi internal, berupa peningkatan investasi dan belanja Pemerintah Kabupaten Badung dan kondisi eksternal berupa tingkat pertumbuhan ekonomi regional Bali yang dipatok dikisaran 6,50 - 7,00 persen dan nasional 5,25 – 6.00 persen. Selain itu juga dengan ikutnya Indonesia dalam ASEAN Economy Comunity pada Tahun 2015 berdampak pada upaya untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perekonomian regional Bali. Disamping itu pula, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Badung sangat ditopang oleh sektor tersier yaitu sektor Pariwisata, dimana sektor ini sangat rentan terhadap berbagai isu baik internal maupun eksternal. Untuk


17

mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah harus menjaga kondusifitas disegala bidang agar para pelaku ekonomi tidak menemui hambatan dalam melakukan kegiatannya di Kabupaten Badung. b. PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku ditargetkan sebesar 27,396 triliun rupiah dan Atas Dasar Harga Konstan diproyeksikan sebesar 8,188 triliun rupiah. c. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku menurut Sektor ditargetkan sebagai berikut : (1) Sektor Primer sebesar 5,67 persen, (2) Sektor Sekunder sebesar 13.35 persen, dan (3) Sektor Tersier sebesar 80.98 persen. d. Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Badung ditargetkan sebesar Rp.42.501.518,00. e. Laju Inflasi Kabupaten Badung ditargetkan sebesar 6,5 - 7,5 persen. Laju inflasi yag terlalu tinggi tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingginya laju inflasi menjadikan arti pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi kecil, oleh karena kemampuan masyarakat untuk membeli suatu produk akan tetap atau bahkan menurun. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan laju inflasi rendah sehingga daya beli masyarakat juga semakin membaik yang selanjutnya diiringi dengan perubahan pola konsumtif

menjadi

produktif

yaitu

dengan

menabung

dan

atau

mengembangkan usaha (investasi). f.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung ditargetkan berkisar antara 2,00 3,00 persen. Sedangkan pada Tahun 2016, kondisi perekonomian Kabupaten

Badung diharapkan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan Tahun 2016 adalah peningkatan inflasi sebagai dampak dari perubahan kondisi baik sosial, politik geografis maupun ekonomi akan mempengaruhi produksi pertanian dan distribusi bahan-bahan pangan. Selain itu pula, pada Tahun 2016 diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan konsumsi, melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor karena stabilnya perekonomian nasional dengan pemimpin baru dan membaiknya perekonomian global setelah pulih dari krisis. Dengan peningkatan investasi diharapkan pertumbuhan ekonomi berkualitas karena peningkatan investasi akan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.


18

Berdasarkan situasi dan kondisi perekonomian regional, nasional dan global, maka proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2016 direncanakan sebagai berikut : a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung diproyeksikan sebesar 6,80 7,25 persen. b. PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku diproyeksikan sebesar 36,938 triliun rupiah dan Atas Dasar harga Konstan diproyeksikan sebesar 8,747 triliun rupiah. c. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku menurut Sektor diproyeksikan sebagai berikut : (1) Sektor Primer sebesar 5,35 persen, (2) Sektor Sekunder sebesar 12,22 persen, dan (3) Sektor Tersier sebesar 80,44 persen. d. Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Badung diproyeksikan sebesar Rp.46.222.595,00 e. Laju Inflasi Kabupaten Badung diproyeksikan sebesar 6,00 – 7,00 persen. g. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung diproyeksikan berkisar antara 2,00 – 2,25 persen. Mempertimbangkan proyeksi perekonomian daerah Tahun 2015 dan prospek perekonomian daerah Tahun 2016, maka kebijakan pembangunan daerah

Kabupaten

Badung

difokuskan

untuk

mewujudkan

prioritas

pembangunan daerah sebagai berikut : a. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Tata

Kelola Pemerintahan

serta Pelayanan Publik. b. Pengembangan Kualitas Layanan Pendidikan Pendidikan dan Teknologi Informasi. c. Perluasan Akses Layanan Kesehatan. d. Pemantapan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan. e. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Produktivitas Hasil Pertanian. f.

Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

g. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Masyarakat h. Penanganan Kebencanaan Terpadu serta Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat i.

Perluasan Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender


19

BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD Sebagai bagian dari sistem ekonomi dunia yang semakin terbuka, Kabupaten Badung pada Tahun 2016 akan dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan global. Pemulihan ekonomi beberapa negara maju seperti negaranegara Eropa dan Amerika yang belum terlalu signifikan, tentu berdampak terhadap perekonomian nasional Indonesia dan perekonomian Kabupaten Badung. International Monetary Fund (IMF) menganalisis bahwa kegiatan ekonomi global telah membaik. Momentum pertumbuhan telah berakselerasi di Amerika Serikat dan kawasan Eropa berkat pelonggaran kebijakan fiskal dan kondisi moneter yang akomodatif. Negara-negara Asia dengan ekonomi terbesar juga berada dalam kondisi baik, walaupun terdapat beberapa tantangan. Di China misalnya yang saat ini merupakan negara pensuplai wisatawan terbesar kedua bagi Bali, pada Tahun 2015 ini perekonomiannya diprediksi tumbuh 6,83 persen. Sementara itu Abenomics telah meningkatkan kepercayaan dan tingkat inflasi di Jepang serta pertumbuhannya akan tetap berada di atas tren 1,41 persen pada Tahun 2015. Outlook keseluruhan untuk Asia menurut IMF akan mengalami pertumbuhan yang sehat dan kuat sebesar 5,4 persen pada Tahun 2015-2016. Pada tatanan nasional terjadi perubahan asumsi makro ekonomi Nasional Tahun 2016 adalah sebagai berikut : −

Pertumbuhan ekonomi berkisar 6,30 - 6,90 persen.

−

Inflasi sebesar 3,00 - 5,00 persen.

−

Rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp.11.750 - Rp.12.150 per dolar Amerika Serikat.

−

Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,00 - 7,00 persen.

−

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price / ICP) sebesar USD 85 sampai USD 105 per barel.

−

Rata-rata lifting minyak sebanyak 850 ribu - 900 ribu barel per hari dan lifting gas 1.250 ribu - 1.280 ribu barel per hari.


20

Mengacu pada perkembangan kondisi terkini, asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2015 diperkirakan mengalami penyesuaian sebagai berikut :

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2015 URAIAN Pertumbuhan ekonomi (%)

APBN 5,8

APBN-P 5,7

Inflasi (%)

4,4

5,0

Suku bunga SPN 3 bulan (%)

6,0

6,20

Nilai tukar (Rp/USD1)

11.900

12,500

Harga minyak (USD/barel)

105

60

Lifting minyak (ribu barel per hari)

900

825

Sumber : Kementerian Keuangan

3.2 LAJU INFLASI Inflasi menunjukkan suatu kondisi dimana harga barang-barang mengalami kenaikan secara terus menerus. Inflasi sebagai salah satu indikator ekonomi

makro

yang

mencerminkan

tingkat

kesejahteraan

masyarakat

semestinya perlu dijaga stabilitasnya. Kenaikan harga-harga barang yang terlalu tinggi menyebabkan masyarakat menderita / miskin, dilain pihak apabila terjadi penurunan harga yang terlalu besar juga menyebabkan kegiatan produksi akan mengalami hambatan. Pemerintah sangat berkepentingan menjaga stabilitas harga barang supaya antara masyarakat dan pengusaha tidak dirugikan. Kondisi inflasi di Kabupaten Badung pada Tahun 2010 - 2014 masih berada dalam batas torelansi yaitu rata-rata 5,31 persen per tahun, bahkan pada Tahun 2014 tingkat inflasi sebesar 7,31 persen. Mengacu pada RKP Tahun 2015 dan mempertimbangkan asumsi inflasi APBNP Tahun Anggaran 2015, maka laju inflasi Kabupaten Badung Tahun 2015 diproyeksikan sebesar 6,50 - 7,50 persen dan Tahun 2016 diproyeksikan sebesar 6,00 - 7,00 persen.


21

3.3 PERTUMBUHAN PDRB Perkembangan PDRB Kabupaten Badung selama lima tahun terakhir ini mengalami

pertumbuhan

yang

positif

dengan

rata-rata

pertumbuhan

per tahunnya sebesar 6,58 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2015 ditargetkan sebesar 6,65 – 6,95 persen sehingga PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku ditargetkan sebesar 27,396 trilyun rupiah dan Atas Dasar Harga Konstan ditargetkan sebesar 8,188 trilyun rupiah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2016 diproyeksikan sebesar 6,80 – 7,25 persen, sehingga PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku diproyeksikan sebesar 36,938 trilyun rupiah dan Atas Dasar Harga Konstan diproyeksikan sebesar 8,747 trilyun rupiah.


22

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN DAERAH 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Perencanaan pembangunan daerah dan aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan pendapatan daerah, karena sangat berpengaruh penting terhadap keberhasilan program atau kegiatan yang direncanakan. Sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah adalah hak-hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang didapat dari dari sumber internal dan eksternal Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah,

Retribusi

Daerah,

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

Yang

Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah didapat dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Kriteria yang dijadikan kunci dasar pertimbangan kebijakan perencanaan pendapatan daerah di Kabupaten Badung adalah jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian, lama tinggal dan besarnya pengeluaran wisatawan, pertumbuhan ekonomi baik global, nasional dan regional, serta perkembangan nilai tukar rupiah, perkembangan jumlah wajib

Pajak

Daerah,

dan

perkembangan

realisasi

penerimaan

pendapatan daerah. Berorientasi dari hal-hal tersebut di atas, maka perumusan kebijakan perencanaan pendapatan daerah dalam mengelola potensi pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan yang terukur dan terarah. KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

23

Potensi terbesar pendapatan daerah Kabupaten Badung sampai saat ini berasal dari kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Kondisi ini disebabkan kekhususan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata yang didukung oleh kualitas dan kuantitas akomodasi pariwisata seperti tempat MICE yang memadai, adanya event seni budaya, olah raga

dan

pertemuan/konferensi

baik

nasional,

regional

maupun

internasional yang diadakan di Kabupaten Badung. Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat kepariwisataan bersifat sangat sensitif terhadap berbagai hal seperti isu gangguan keamanan, wabah penyakit dan instabilitas politik, maka hal – hal yang berkaitan dengan itu harus terus diantisipasi dengan cepat dan tepat. Disamping itu, potensi wajib pajak harus terus digali secara maksimal untuk

ditetapkan

perkembangan

menjadi

wajib

kemampuan

pajak

daerah

masyarakat

sejalan

dan

dengan

pertumbuhan

kepariwisataan di Kabupaten Badung. Perkembangan indikator–indikator yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa pariwisata di Bali tetap bergairah pada Tahun 2015 sehingga menambah optimisme dan menguatkan keyakinan untuk merumuskan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Tahun 2016. Beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu : a.

Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan restribusi daerah dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

b.

Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk medorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

c.

Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi dengan memantapkan pelaksanaan pendaerahan Pajak Pusat sesuai Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d.

Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat.

e.

Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan wajib pajak melalui peningkatan pelayanan.

f.

Meningkatkan

kompetensi

sumber

daya

pegawai

menuju

peningkatan tranparansi dan akuntabilitas kinerja. KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

24

4.1.2

Target Pendapatan Daerah Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 dirancang sebesar

Rp.3.155.737.140.907,51

dan

dapat

terealisasi

sebesar

Rp.3.434.603.758.010,91 atau sebesar 108,84%. Sedangkan target Pendapatan

Daerah

Tahun

Anggaran

2015

dirancang

sebesar

Rp.3.251.270.644.483,88 yang terdiri dari : a.

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.581.898.768.853,07. Khusus Pajak Hotel dirancang sebesar Rp.1.360.000.000.000,00 dan Pajak Restoran dirancang sebesar Rp.240.000.000.000,00.

b.

Dana Perimbangan sebesar Rp.349.552.631.497,00.

c.

Lain-Lain

Pendapatan

Daerah

Yang

Sah

sebesar

Rp.319.819.244.133,81. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp.533,855.448.516,93 atau sebesar 16,42%. Untuk target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar Rp.3.598.525.631.619,64 atau meningkat sebesar Rp.347.254.987.135,76 (10,68%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.3.251.270.644.483,88, yang terdiri dari : a.

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.931.777.742.142,82 atau meningkat sebesar Rp.349.878.973.289,75 (13,55%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.581.898.768.853,07. Khusus target Pajak Hotel Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar Rp.1.540.000.000.000,00

atau

meningkat

sebesar

Rp.180.000.000.000,00 (13,24%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.360.000.000.000,00. Sedangkan target Pajak Restoran Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar

Rp.280.000.000.000,00

atau

meningkat

sebesar

Rp.40.000.000.000,00 (16,67%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.240.000.000.000,00. b.

Dana Perimbangan sebesar Rp.314.723.540.280,00 atau menurun sebesar Rp.34.829.091.217,00 (9,96%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.349.552.631.497,00


25

c.

Lain-Lain

Pendapatan

Rp.352.024.349.196,82

Daerah

Yang

Sah

atau

meningkat

sebesar sebesar

Rp.32.205.105.063,01 (10,07%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.319.819.244.133,81.

4.1.3

Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah Pendapatan daerah terus ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi untuk

pembangunan

daerah.

Untuk

pencapaian target

pendapatan daerah tersebut, tentu perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, serta landasan regulasi peraturan yang jelas dan tegas dan prasarana pendukung yang memadai. Adapun upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru dan pemuktakhiran data potensi wajib pajak dan retribusi daerah.

b.

Mengintensifkan penerimaan dari sumber lain – lain Pendapatan Daerah.

c.

Melakukan pemeriksaan pajak terutama terhadap wajib pajak yang belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.

d.

Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dan membangun sistem

komputerisasi secara bertahap dan

berkelanjutan. e.

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah.

f.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh komponen terkait.

g.

Memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah yang terbaik serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.

h.

Bekerjasama dengan kurator dalam penagihan piutang pajak melalui proses penundaaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.

i.

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah.


26

4.2 BELANJA DAERAH 4.2.1

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah. Belanja Daerah harus dipergunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja untuk menyelenggarakan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan Belanja untuk menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain

itu

pula,

belanja

tersebut

diarahkan

untuk

peningkatan

produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Pada Tahun Anggaran 2016, Belanja Tidak Langsung dirancang sebesar

Rp.2.072.774.681.919,64

atau

meningkat

sebesar

Rp.171.209.481.714,70 (9%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp.1.901.565.200.204,94.

Sedangkan

Belanja

Langsung

dirancang sebesar Rp.1.563.632.807.970,00 atau menurun sebesar Rp.62.005.211.243,00 (3,81%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.625.638.019.213,00 sehingga secara keseluruhan, Belanja Daerah yang dirancang pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.3.636.407.489.889,64


atau

meningkat

sebesar

27

Rp.109.204.270.471,70 (3,10%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.3.527.203.219.417,94.

4.2.2

Kebijakan Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga a. Belanja Pegawai Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar Rp.1.282.735.885.834,08

atau

meningkat

sebesar

Rp.165.417,930,238,40 (14,80%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.117.317.955.595,68. b. Belanja Subsidi Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar Rp.4.550.000.000,00

atau

menurun

sebesar

Rp.870.000.000,00 (16,05%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.5.420.000.000,00. c. Belanja Hibah Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar Rp.111.248.773.850,00

atau

menurun

sebesar

Rp.72.240.922.400,00 (39,37%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.183.489.696.250,00. d. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar Rp.35.700.000.000,00 atau meningkat Rp.1.550.000.000,00 (4,54%)

dari

APBD

(Induk)

Tahun

Anggaran

2015

sebesar

Rp.34.150.000.000,00. e. Belanja Bagi Hasil Belanja Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar

Rp.322.934.213.193,60

atau

meningkat

sebesar

Rp.36.920.502.698,30 (12,91%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.286.013.710.495,30.


28

f.

Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar Rp.312.605.809.041,96 atau meningkat sebesar Rp.40.431.971.178,00 (14,86%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.272.173.837.863,96.

g. Belanja Tidak Terduga Belanja

Tidak

Terduga

pada

Tahun

Anggaran

2016

dirancang sebesar Rp.3.000.000.000,00 atau sama dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015. 4.2.3

Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah a. Kebijakan Pembangunan Daerah 1)

Penguatan reformasi birokrasi.

2)

Pengembangan

e-government

untuk

mendukung

proses

perencanaan dan penganggaran yang sederhana, efisien dan transparan. 3)

Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dua belas Tahun.

4)

Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan.

5)

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia.

6)

Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

7)

Peningkatan produktivitas dan inovasi UMKM.

8)

Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM.

9)

Peningkatan kapasitas produksi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

10) Peningkatan produksi, perbaikan produktivitas dan menjaga kontinuitas produksi pertanian. 11) Peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai. 12) Peningkatan kualitas lingkungan hidup. KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

29

13) Pengembangan daerah tujuan wisata. 14) Peningkatan apresiasi terhadap karya budaya. 15) Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana. 16) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 17) Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin. 18) Penciptaan

lapangan

kerja

untuk

menurunkan

jumlah

pengangguran. b. Kendala Pembangunan Daerah 1) Belum berimbangnya pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang bertumpu pada peran investasi dan ekspor hasil industri kecil. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. 2) Belum optimalnya pelayanan, penyederhanaan prosedur dan birokrasi untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. 3) Kurangnya ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga menghambat masuknya investasi. 4) Kurangnya daya saing ekspor lokal sehingga peningkatan pertumbuhan ekspor tidak begitu tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu. c. Strategi Pembangunan Daerah 1) Peningkatan

pertumbuhan

sekaligus

pemerataan

hasil

pembangunan ekonomi untuk mengurangi disparitas antar wilayah pembangunan. 2) Penciptaan iklim kondusif bagi perekonomian daerah, sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3) Penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah


30

termasuk di dalamnya peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa. 4) Pemantapan

kinerja

perekonomian

dan

pemberdayaan

masyarakat pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 5) Peningkatan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar mampu berpartisipasi aktif sebagai penggerak perekonomian, dan mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja. 6) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam upaya menjaga kelancaran kegiatan ekonomi, transaksi bisnis, dan investasi. d. Prioritas Pembangunan Daerah Didalam Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan

Akuntabilitas

dan

Transparansi

Tata

Kelola

Pemerintahan serta Pelayanan Publik 2) Pengembangan Kualitas Layanan Pendidikan dan Teknologi Informasi 3) Perluasan Akses Layanan Kesehatan 4) Pemantapan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan 5) Pemantapan

Ketahanan

Pangan

dan

Produktivitas

Hasil

Pertanian 6) Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7) Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Masyarakat 8) Penanganan

Kebencanaan

Terpadu

serta

Peningkatan

Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 9) Perluasan Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender


31

4.2.4

Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Perkiraan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016

URUSAN / SKPD 1

URUSAN WAJIB

JUMLAH (RP) 3.551.074.529.445,64

1.01 1.01.01

Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

844.466.918.776,00 844.466.918.776,00

1.02 1.02.01 1.02.02

Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

348.509.283.795,00 153.348.995.656,00 195.160.288.139,00

1.03 1.03.01 1.03.02

Urusan Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Cipta Karya

479.763.374.720,00 408.472.901.413,00 71.290.473.307,00

1.04 1.03.02 1.04.01

Urusan Perumahan Dinas Cipta Karya Dinas Pemadam Kebakaran

195.714.536.993,00 149.292.140.487,00 46.422.396.506,00

1.05 1.03.02 1.06.01

Urusan Penataan Ruang Dinas Cipta Karya Bappeda, Penelitian dan Pengembangan

8.461.592.095,00 6.667.042.095,00 1.794.550.000,00

1.06 1.06.01

Urusan Perencanaan Pembangunan Bappeda, Penelitian dan Pengembangan

24.277.435.739,00 24.277.435.739,00

1.07 1.07.01

Urusan Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

82.231.617.482,68 82.231.617.482,68

1.08 1.08.01 1.08.02

Urusan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Badan Lingkungan Hidup

85.238.422.994,00 75.522.100.851,00 9.716.322.143,00

1.09 1.20.03

Urusan Pertanahan Sekretariat Daerah : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

1.10 1.10.01

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.11

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Pemberdayaan Perempuan

1.11.01


20.376.200,00 20.376.200,00

13.187.762.403,00 13.187.762.403,00 5.665.918.744,00 5.665.918.744,00

32

URUSAN / SKPD 1.12

JUMLAH (RP)

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

19.624.409.273,00

1.13 1.13.01

Urusan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

17.019.240.316,00 17.019.240.316,00

1.14 1.13.01

Urusan Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

2.796.175.250,00 2.796.175.250,00

1.15

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

1.12.01

1.15.01

1.16 1.20.03

Urusan Penanaman Modal Sekretariat Daerah : Bagian Administrasi Perekonomian

1.17 1.17.01

Urusan Kebudayaan Dinas Kebudayaan

1.18 1.01.01

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.19

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.19.01 1.19.02 1.19.03 1.20

1.20.01 1.20.02 1.20.03

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah : 01. Bagian Umum 02. Bagian Humas dan Protokol 03. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah 04. Bagian Administrasi Kesra 05. Bagian Keuangan 06. Bagian Administrasi Perekonomian 07. Bagian Administrasi Pem. Umum 08. Bagian Hukum dan HAM 09. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 10. Bagian Administrasi Pembangunan


19.624.409.273,00

14.322.006.578,00 14.322.006.578,00

144.851.700,00 144.851.700,00 34.213.962.311,00 34.213.962.311,00 8.391.302.950,00 8.391.302.950,00 47.359.789.114,00 28.203.860.338,00 10.453.705.823,00 8.702.222.953,00 1.266.914.612.943,96

14.852.631.376,00 4.561.828.365,00 957.630.506.605,56 127.210.764.541,00 6.296.626.700,00 13.520.204.150,00 347.457.750,00 800.410.644.840,56 658.436.480,00 1.819.860.900,00 1.939.016.050,00 1.063.746.650 4.363.748.544

33

URUSAN / SKPD

1.20.04 1.20.08 1.20.10 1.20.12 1.20.13 1.20.14 1.20.15 1.20.16 1.20.17 1.20.18 1.20.19 1.20.20 1.20.21 1.20.22 1.20.23 1.20.24 1.20.25 1.20.26 1.20.27 1.20.28 1.20.29 1.20.30 1.20.31 1.20.32 1.20.33 1.20.34 1.20.34

Sekretariat DPRD Inspektorat Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemal Kecamatan Petang Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kelurahan Kuta Kelurahan Legian Kelurahan Seminyak Kelurahan Tuban Kelurahan Kedonganan Kelurahan Kerobokan Kelurahan Kerobokan Kaja Kelurahan Kerobokan Kelod Kelurahan Benoa Kelurahan Tanjung Benoa Kelurahan Jimbaran Kelurahan Sempidi Kelurahan Lukluk Kelurahan Kapal Kelurahan Abianbase Kelurahan Sading Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

JUMLAH (RP)

42.045.371.856,00 14.907.900.608,00 83.201.931.227,40 10.125.152.879,00 10.173.199.149,00 8.873.612.861,00 12.077.528.540,00 13.238.950.150,00 10.375.182.973,00 19.521.947.832,00 3.611.838.020,00 2.851.503.609,00 2.828.541.762,00 3.100.110.339,00 2.680.048.196,00 3.272.050.052,00 3.505.602.630,00 3.024.870.568,00 3.604.982.009,00 3.163.379.335,00 2.934.400.027,00 3.259.269.205,00 3.144.498.075,00 4.166.954.307,00 3.162.160.126,00 2.980.313.010,00 14.985.317.452,00

1.21 2.01.01

Urusan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

21.432.231.960,00 21.432.231.960,00

1.22

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemdes

11.135.544.884,00

1.22.01

11.135.544.884,00

1.24 1.24.01

Urusan Kearsipan Kantor Arsip Daerah

9.443.230.018,00 9.443.230.018,00

1.25 1.07.01

Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1.237.037.425,00 1.237.037.425,00

1.26 1.26.01

Urusan Perpustakaan Kantor Perpustakaan Daerah

8.555.924.581,00 8.555.924.581,00


34

URUSAN / SKPD

2 2.01 2.01.01 2.01.02

URUSAN PILIHAN Urusan Pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

JUMLAH (RP)

85.332.960.444,00 57.610.884.714,00 30.829.798.067,00 26.781.086.647,00

2.02 2.01.01

Urusan Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

113.992.500,00 113.992.500,00

2.03 1.03.02

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Cipta Karya

661.590.705,00 661.590.705,00

2.04 2.04.01

Urusan Pariwisata Dinas Pariwisata

2.05 2.01.02

Urusan Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

1.116.030.725,00 1.116.030.725,00

2.06 1.15.01

Urusan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

1.036.381.100,00 1.036.381.100,00

2.07 1.15.01

Urusan Industri Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

410.966.950,00 410.966.950,00

JUMLAH


24.383.113.750,00 24.383.113.750,00

3.636.407.489.889,64

35

Perkiraan Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016

KODE

SKPD

1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01 Urusan Wajib Pendidikan 1.18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.) BELANJA BELANJA JUMLAH TIDAK LANGSUNG LANGSUNG 544.607.455.926,00 544.607.455.926,00 0,00

308.250.765.800,00 852.858.221.726,00 299.859.462.850,00 844.466.918.776,00 8.391.302.950,00 8.391.302.950,00

1.02.01 Dinas Kesehatan 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

80.294.103.936,00 80.294.103.936,00

73.054.891.720,00 153.348.995.656,00 73.054.891.720,00 153.348.995.656,00

1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 1.02 Urusan Wajib Kesehatan

51.405.883.543,00 51.405.883.543,00

143.754.404.596,00 195.160.288.139,00 143.754.404.596,00 195.160.288.139,00

1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

15.249.948.277,00 15.249.948.277,00

393.222.953.136,00 408.472.901.413,00 393.222.953.136,00 408.472.901.413,00

1.03.02 Dinas Cipta Karya 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum 1.04 Urusan Wajib Perumahan 1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

15.481.973.837,00 15.481.973.837,00 0,00 0,00 0,00

212.429.272.757,00 227.911.246.594,00 55.808.499.470,00 71.290.473.307,00 149.292.140.487,00 149.292.140.487,00 6.667.042.095,00 6.667.042.095,00 661.590.705,00 661.590.705,00

1.04.01 Dinas Pemadam Kebakaran 1.04 Urusan Wajib Perumahan

24.666.456.106,00 24.666.456.106,00

21.755.940.400,00 21.755.940.400,00

46.422.396.506,00 46.422.396.506,00

16.789.683.764,00

9.282.301.975,00 1.794.550.000,00 7.487.751.975,00

26.071.985.739,00 1.794.550.000,00 24.277.435.739,00

56.285.955.088,00

83.468.654.907,68

1.06.01 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan 1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

16.789.683.764,00

1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.07 Urusan Wajib Perhubungan 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

27.182.699.819,68 0,00

55.048.917.663,00 1.237.037.425,00

82.231.617.482,68 1.237.037.425,00

1.08.01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

34.885.890.899,00 34.885.890.899,00

40.636.209.952,00 40.636.209.952,00

75.522.100.851,00 75.522.100.851,00

1.08.02 Badan Lingkungan Hidup 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

7.120.397.603,00 7.120.397.603,00

2.595.924.540,00 2.595.924.540,00

9.716.322.143,00 9.716.322.143,00

1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

9.761.580.743,00 9.761.580.743,00

3.426.181.660,00 3.426.181.660,00

13.187.762.403,00 13.187.762.403,00

1.11.01 Kantor Pemberdayaan Perempuan 1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.979.766.094,00 3.979.766.094,00

1.686.152.650,00 1.686.152.650,00

5.665.918.744,00 5.665.918.744,00

1.12.01 Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

16.598.350.023,00

3.026.059.250,00

19.624.409.273,00

1.13.01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 1.13 Urusan Wajib Sosial 1.14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan 1.15.01 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2.06 Urusan Pilihan Perdagangan 2.07 Urusan Pilihan Industri 1.17.01 Dinas Kebudayaan 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan


27.182.699.819,68

16.598.350.023,00

3.026.059.250,00

19.624.409.273,00

12.321.523.866,00 12.321.523.866,00 0,00

7.493.891.700,00 4.697.716.450,00 2.796.175.250,00

19.815.415.566,00 17.019.240.316,00 2.796.175.250,00

11.779.495.048,00

3.989.859.580,00

15.769.354.628,00

11.779.495.048,00

2.542.511.530,00

14.322.006.578,00

0,00 0,00

1.036.381.100,00 410.966.950,00

1.036.381.100,00 410.966.950,00

24.144.927.025,00 24.144.927.025,00

34.213.962.311,00 34.213.962.311,00

10.069.035.286,00 10.069.035.286,00

36

KODE

SKPD

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.) BELANJA BELANJA JUMLAH TIDAK LANGSUNG LANGSUNG

1.19.01 Satuan Polisi Pamong Praja 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

25.499.222.163,00 25.499.222.163,00

2.704.638.175,00 2.704.638.175,00

28.203.860.338,00 28.203.860.338,00

1.19.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

9.138.428.963,00 9.138.428.963,00

1.315.276.860,00 1.315.276.860,00

10.453.705.823,00 10.453.705.823,00

1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

5.365.653.408,00 5.365.653.408,00

3.336.569.545,00 3.336.569.545,00

8.702.222.953,00 8.702.222.953,00

1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

14.852.631.376,00 14.852.631.376,00

0,00 0,00

14.852.631.376,00 14.852.631.376,00

1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4.561.828.365,00 4.561.828.365,00

0,00 0,00

4.561.828.365,00 4.561.828.365,00

1.20.03 Sekretariat Daerah : 1.20 01. Bagian Umum Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

866.811.997.311,56 76.773.201.226,00 76.773.201.226,00

90.983.737.194,00 50.437.563.315,00 50.437.563.315,00

957.795.734.505,56 127.210.764.541,00 127.210.764.541,00

1.20 02. Bagian Humas dan Protokol Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

0,00 0,00

6.296.626.700,00 6.296.626.700,00

6.296.626.700,00 6.296.626.700,00

1.20 03. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

0,00

13.520.204.150,00 13.520.204.150,00

13.520.204.150,00 13.520.204.150,00

1.20 04. Bagian Administrasi Kesra Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

0,00 0,00

347.457.750,00 347.457.750,00

347.457.750,00 347.457.750,00

1.20 05. Bagian Keuangan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

790.038.796.085,56 790.038.796.085,56

10.371.848.755,00 10.371.848.755,00

800.410.644.840,56 800.410.644.840,56

06. Bagian Administrasi Perekonomian Urusan Wajib Penanaman Modal Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

0,00 0,00

803.288.180,00 144.851.700,00 658.436.480,00

803.288.180,00 144.851.700,00 658.436.480,00

07. Bagian Administrasi Pem. Umum Urusan Wajib Pertanahan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

0,00 0,00 0,00

1.840.237.100,00 20.376.200,00 1.819.860.900,00

1.840.237.100,00 20.376.200,00 1.819.860.900,00

0,00 0,00

1.939.016.050,00 1.939.016.050,00

1.939.016.050,00 1.939.016.050,00

1.16 1.20

1.09 1.20

1.20 08. Bagian Hukum dan HAM Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


37

KODE

SKPD


1.20 09. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

0,00 0,00

1.063.746.650,00 1.063.746.650,00

1.063.746.650,00 1.063.746.650,00

1.20 10. Bagian Administrasi Pembangunan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

0,00 0,00

4.363.748.544,00 4.363.748.544,00

4.363.748.544,00 4.363.748.544,00

1.20.04 Sekretariat DPRD 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

12.468.200.079,00 12.468.200.079,00

29.577.171.777,00 29.577.171.777,00

42.045.371.856,00 42.045.371.856,00

1.20.08 Inspektorat 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

12.421.351.508,00 12.421.351.508,00

2.486.549.100,00 2.486.549.100,00

14.907.900.608,00 14.907.900.608,00

1.20.10 Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

72.037.209.527,40 72.037.209.527,40

11.164.721.700,00 11.164.721.700,00

83.201.931.227,40 83.201.931.227,40

1.20.12 Kecamatan Kuta 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

5.392.914.599,00 5.392.914.599,00

4.732.238.280,00 4.732.238.280,00

10.125.152.879,00 10.125.152.879,00

1.20.13 Kecamatan Kuta Utara 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

6.541.161.548,00 6.541.161.548,00

3.632.037.601,00 3.632.037.601,00

10.173.199.149,00 10.173.199.149,00

1.20.14 Kecamatan Kuta Selatan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

5.450.543.126,00 5.450.543.126,00

3.423.069.735,00 3.423.069.735,00

8.873.612.861,00 8.873.612.861,00

1.20.15 Kecamatan Mengwi 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

7.695.830.980,00 7.695.830.980,00

4.381.697.560,00 4.381.697.560,00

12.077.528.540,00 12.077.528.540,00

1.20.16 Kecamatan Abiansemal 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

9.057.008.060,00 9.057.008.060,00

4.181.942.090,00 4.181.942.090,00

13.238.950.150,00 13.238.950.150,00

1.20.17 Kecamatan Petang 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

6.494.525.498,00 6.494.525.498,00

3.880.657.475,00 3.880.657.475,00

10.375.182.973,00 10.375.182.973,00

1.20.18 Badan Kepegawaian Daerah, Diklat 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

10.599.318.617,00 10.599.318.617,00

8.922.629.215,00 8.922.629.215,00

19.521.947.832,00 19.521.947.832,00


38

KODE

SKPD


1.20.19 Kelurahan Kuta 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.952.680.930,00 1.952.680.930,00

1.659.157.090,00 1.659.157.090,00

3.611.838.020,00 3.611.838.020,00

1.20.20 Kelurahan Legian 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.785.733.829,00 1.785.733.829,00

1.065.769.780,00 1.065.769.780,00

2.851.503.609,00 2.851.503.609,00

1.20.21 Kelurahan Seminyak 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.798.386.002,00 1.798.386.002,00

1.030.155.760,00 1.030.155.760,00

2.828.541.762,00 2.828.541.762,00

1.20.22 Kelurahan Tuban 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.920.163.989,00 1.920.163.989,00

1.179.946.350,00 1.179.946.350,00

3.100.110.339,00 3.100.110.339,00

1.20.23 Kelurahan Kedonganan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.540.061.436,00 1.540.061.436,00

1.139.986.760,00 1.139.986.760,00

2.680.048.196,00 2.680.048.196,00

1.20.24 Kelurahan Kerobokan 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.002.758.762,00 2.002.758.762,00

1.269.291.290,00 1.269.291.290,00

3.272.050.052,00 3.272.050.052,00

1.20.25 Kelurahan Kerobokan Kaja 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.956.594.130,00 1.956.594.130,00

1.549.008.500,00 1.549.008.500,00

3.505.602.630,00 3.505.602.630,00

1.20.26 Kelurahan Kerobokan Kelod 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.859.386.018,00 1.859.386.018,00

1.165.484.550,00 1.165.484.550,00

3.024.870.568,00 3.024.870.568,00

1.20.27 Kelurahan Benoa 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.067.213.894,00 2.067.213.894,00

1.537.768.115,00 1.537.768.115,00

3.604.982.009,00 3.604.982.009,00

1.20.28 Kelurahan Tanjung Benoa 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.561.954.125,00 1.561.954.125,00

1.601.425.210,00 1.601.425.210,00

3.163.379.335,00 3.163.379.335,00

1.20.29 Kelurahan Jimbaran 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.570.792.337,00 1.570.792.337,00

1.363.607.690,00 1.363.607.690,00

2.934.400.027,00 2.934.400.027,00

1.20.30 Kelurahan Sempidi 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.122.026.095,00 2.122.026.095,00

1.137.243.110,00 1.137.243.110,00

3.259.269.205,00 3.259.269.205,00


39

KODE

SKPD


1.20.31 Kelurahan Lukluk 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.907.192.010,00 1.907.192.010,00

1.237.306.065,00 1.237.306.065,00

3.144.498.075,00 3.144.498.075,00

1.20.32 Kelurahan Kapal 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.483.649.797,00 2.483.649.797,00

1.683.304.510,00 1.683.304.510,00

4.166.954.307,00 4.166.954.307,00

1.20.33 Kelurahan Abianbase 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.902.767.606,00 1.902.767.606,00

1.259.392.520,00 1.259.392.520,00

3.162.160.126,00 3.162.160.126,00

1.20.34 Kelurahan Sading 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.791.132.390,00 1.791.132.390,00

1.189.180.620,00 1.189.180.620,00

2.980.313.010,00 2.980.313.010,00

1.20.35 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

12.337.868.139,00 12.337.868.139,00

2.647.449.313,00 2.647.449.313,00

14.985.317.452,00 14.985.317.452,00

7.593.540.884,00

3.542.004.000,00

11.135.544.884,00

1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemdes 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

7.593.540.884,00

3.542.004.000,00

11.135.544.884,00

1.24.01 Kantor Arsip Daerah 1.24 Urusan Wajib Kearsipan

5.306.040.118,00 5.306.040.118,00

4.137.189.900,00 4.137.189.900,00

9.443.230.018,00 9.443.230.018,00

1.26.01 Kantor Perpustakaan Daerah 1.26 Urusan Wajib Perpustakaan

6.803.256.981,00 6.803.256.981,00

1.752.667.600,00 1.752.667.600,00

8.555.924.581,00 8.555.924.581,00

2.01.01

23.299.749.977,00

29.076.272.550,00

52.376.022.527,00

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 1.21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan 2.01 Urusan Pilihan Pertanian 2.02 Urusan Pilihan Kehutanan

0,00 23.299.749.977,00 0,00

21.432.231.960,00 7.530.048.090,00 113.992.500,00

21.432.231.960,00 30.829.798.067,00 113.992.500,00

2.01.02 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 2.01 Urusan Pilihan Pertanian 2.05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

17.925.972.911,00 17.925.972.911,00 0,00

9.971.144.461,00 8.855.113.736,00 1.116.030.725,00

27.897.117.372,00 26.781.086.647,00 1.116.030.725,00

2.04.01 Dinas Pariwisata 2.04 Urusan Pilihan Pariwisata

12.703.689.660,00 12.703.689.660,00

11.679.424.090,00 11.679.424.090,00

24.383.113.750,00 24.383.113.750,00

JUM LAH


2.072.774.681.919,64

1.563.632.807.970,00 3.636.407.489.889,64

40

4.3 PEMBIAYAAN DAERAH 4.3.1

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 dirancang

sebesar

Rp.192.685.339.051,06 atau

menurun

sebesar

Rp.83.247.235.883,20 (30,17%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.275.932.574.934,26. Penerimaan Pembiayaan Daerah tersebut seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya yang diperkirakan mencapai Rp.192.685.339.051,06. 4.3.2

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar Rp.154.803.470.000,00 yang pada Tahun Anggaran 2015 tidak dianggarkan. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.154.803.470.000,00. Pembiayaan Netto pada APBD Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar

Rp.37.881.869.051,06

atau

menurun

sebesar

Rp.238.050.705.883,20 (86,27%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.275.932.574.934,26. Pembiayaan Netto tersebut akan dialokasikan untuk menutupi defisit pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.37.881.858.270,00

sehingga

Sisa

Lebih

Pembiayaan

Tahun

Berkenaan pada Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar Rp.10.781,06.


41

BAB V PENUTUP

Demikianlah

Kebijakan

Umum

APBD

Kabupaten

Badung

Tahun

Anggaran 2016 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016.

Mangupura, 3 Agustus 2015 BUPATI BADUNG

ANAK AGUNG GDE AGUNG


42

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN 4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TABEL IV. 1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PLAFON ANGGARAN URUSAN / SKPD

1

URUSAN WAJIB

SEMENTARA (RP.)

3,513,304,260,525.64

1.01 1.01.01


832,904,738,226.00 832,904,738,226.00

1.02 1.02.01 1.02.02


346,868,391,525.00 151,733,189,986.00 195,135,201,539.00

1.03 1.03.01 1.03.02


479,631,992,285.00 408,373,611,428.00 71,258,380,857.00

1.04 1.03.02 1.04.01


182,600,986,093.00 150,204,520,387.00 32,396,465,706.00

1.05 1.03.02 1.06.01


2,239,277,895.00 1,194,927,895.00 1,044,350,000.00

1.06 1.06.01


23,771,885,739.00 23,771,885,739.00

1.07 1.07.01


82,231,617,482.68 82,231,617,482.68

1.08 1.08.01 1.08.02


82,200,205,144.00 72,501,069,401.00 9,699,135,743.00

1.09 1.20.03

Urusan Pertanahan Sekretariat Daerah : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

1.10 1.10.01


1.11


1.11.01

RANCANGAN PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

KET.

20,376,200.00 20,376,200.00

13,101,061,743.00 13,101,061,743.00 5,665,918,744.00 5,665,918,744.00

20

PLAFON ANGGARAN URUSAN / SKPD

1.12

SEMENTARA (RP.)


19,607,500,073.00

1.13 1.13.01


16,978,670,216.00 16,978,670,216.00

1.14 1.13.01


2,796,175,250.00 2,796,175,250.00

1.15


1.12.01

1.15.01

1.16 1.20.03


1.17 1.17.01


1.18 1.01.01


1.19


1.19.01 1.19.02 1.19.03 1.20

1.20.01 1.20.02 1.20.03

1.20.04 1.20.08 1.20.10 1.20.12 1.20.13 1.20.14

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah : 01. Bagian Umum 02. Bagian Humas dan Protokol 03. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah 04. Bagian Administrasi Kesra 05. Bagian Keuangan 06. Bagian Administrasi Perekonomian 07. Bagian Administrasi Pem. Umum 08. Bagian Hukum dan HAM 09. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 10. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat DPRD Inspektorat Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan


KET.

19,607,500,073.00

14,322,006,578.00 14,322,006,578.00

144,851,700.00 144,851,700.00 34,225,314,011.00 34,225,314,011.00 8,391,302,950.00 8,391,302,950.00 47,113,101,874.00 27,881,175,538.00 10,450,067,823.00 8,781,858,513.00 1,266,743,327,128.96

14,852,631,376.00 4,561,828,365.00 956,452,944,405.56 127,033,202,341.00 6,296,626,700.00 13,520,204,150.00 347,457,750.00 799,410,644,840.56 658,436,480.00 1,819,860,900.00 1,939,016,050.00 1,063,746,650 4,363,748,544 42,117,245,096.00 14,874,756,608.00 83,027,426,777.40 10,077,251,399.00 10,103,411,174.00 8,923,612,861.00

21

PLAFON ANGGARAN URUSAN / SKPD

SEMENTARA (RP.)

1.20.15 1.20.16 1.20.17 1.20.18 1.20.19 1.20.20 1.20.21 1.20.22 1.20.23 1.20.24

Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemal Kecamatan Petang Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kelurahan Kuta Kelurahan Legian Kelurahan Seminyak Kelurahan Tuban Kelurahan Kedonganan Kelurahan Kerobokan

12,054,184,340.00 13,204,621,150.00 10,414,735,823.00 19,474,343,832.00 4,004,651,120.00 2,851,503,609.00 2,828,541,762.00 3,100,110,339.00 2,662,657,196.00 3,272,050,052.00

1.20.25 1.20.26 1.20.27 1.20.28 1.20.29 1.20.30 1.20.31 1.20.32 1.20.33 1.20.34 1.20.34

Kelurahan Kerobokan Kaja Kelurahan Kerobokan Kelod Kelurahan Benoa Kelurahan Tanjung Benoa Kelurahan Jimbaran Kelurahan Sempidi Kelurahan Lukluk Kelurahan Kapal Kelurahan Abianbase Kelurahan Sading Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

3,505,602,630.00 3,024,870,568.00 3,593,517,809.00 3,163,379,335.00 2,934,400,027.00 3,259,269,205.00 3,126,859,575.00 4,166,954,307.00 3,153,464,626.00 2,980,313,010.00 14,976,188,752.00

1.21 2.01.01


21,431,931,960.00 21,431,931,960.00

1.22

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemdes

11,135,544,884.00

1.22.01

11,135,544,884.00

1.24 1.24.01


9,432,975,418.00 9,432,975,418.00

1.25 1.07.01


1,237,037,425.00 1,237,037,425.00

1.26 1.26.01


8,508,069,981.00 8,508,069,981.00

2 2.01 2.01.01 2.01.02


85,221,371,094.00 55,682,755,816.00 30,803,648,867.00 24,879,106,949.00

2.02 2.01.01


113,992,500.00 113,992,500.00

2.03 1.03.02


661,590,705.00 661,590,705.00

2.04

Urusan Pariwisata


KET.

24,368,170,300.00

22

PLAFON ANGGARAN URUSAN / SKPD 2.04.01

Dinas Pariwisata

SEMENTARA (RP.) 24,368,170,300.00

2.05 2.01.02


2.06 1.15.01


974,237,300.00 974,237,300.00

2.07 1.15.01


410,966,950.00 410,966,950.00

JUMLAH


KET.

3,009,657,523.00 3,009,657,523.00

3,598,525,631,619.64

23

4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL IV.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.) KODE

SKPD


BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH

544,607,455,926.00 544,607,455,926.00 0.00

296,688,585,250.00 288,297,282,300.00 8,391,302,950.00

841,296,041,176.00 832,904,738,226.00 8,391,302,950.00


80,294,103,936.00 80,294,103,936.00

71,439,086,050.00 71,439,086,050.00

151,733,189,986.00 151,733,189,986.00


51,405,883,543.00 51,405,883,543.00

143,729,317,996.00 143,729,317,996.00

195,135,201,539.00 195,135,201,539.00


15,249,948,277.00 15,249,948,277.00

393,123,663,151.00 393,123,663,151.00

408,373,611,428.00 408,373,611,428.00


15,481,973,837.00 15,481,973,837.00 0.00 0.00 0.00

207,837,446,007.00 55,776,407,020.00 150,204,520,387.00 1,194,927,895.00 661,590,705.00

223,319,419,844.00 71,258,380,857.00 150,204,520,387.00 1,194,927,895.00 661,590,705.00


24,666,456,106.00 24,666,456,106.00

7,730,009,600.00 7,730,009,600.00

32,396,465,706.00 32,396,465,706.00

16,789,683,764.00

8,026,551,975.00 1,044,350,000.00 6,982,201,975.00

24,816,235,739.00 1,044,350,000.00 23,771,885,739.00

56,285,955,088.00

83,468,654,907.68

1.06.01 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan 1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.07 Urusan Wajib Perhubungan 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

16,789,683,764.00 27,182,699,819.68 27,182,699,819.68 0.00

55,048,917,663.00 1,237,037,425.00

82,231,617,482.68 1,237,037,425.00

34,885,890,899.00 34,885,890,899.00

37,615,178,502.00 37,615,178,502.00

72,501,069,401.00 72,501,069,401.00


7,120,397,603.00 7,120,397,603.00

2,578,738,140.00 2,578,738,140.00

9,699,135,743.00 9,699,135,743.00


9,761,580,743.00 9,761,580,743.00

3,339,481,000.00 3,339,481,000.00

13,101,061,743.00 13,101,061,743.00


3,979,766,094.00 3,979,766,094.00

1,686,152,650.00 1,686,152,650.00

5,665,918,744.00 5,665,918,744.00

1.12.01

16,598,350,023.00

3,009,150,050.00

19,607,500,073.00


Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.13.01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 1.13 Urusan Wajib Sosial 1.14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan 1.15.01

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2.06 Urusan Pilihan Perdagangan


16,598,350,023.00

3,009,150,050.00

19,607,500,073.00

12,321,523,866.00 12,321,523,866.00 0.00

7,453,321,600.00 4,657,146,350.00 2,796,175,250.00

19,774,845,466.00 16,978,670,216.00 2,796,175,250.00

11,779,495,048.00

3,927,715,780.00

15,707,210,828.00

11,779,495,048.00

2,542,511,530.00

14,322,006,578.00

0.00

974,237,300.00

974,237,300.00

23

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.) KODE 2.07

SKPD Urusan Pilihan Industri

BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

0.00

JUMLAH

410,966,950.00

410,966,950.00

1.17.01 Dinas Kebudayaan 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan

10,069,035,286.00 10,069,035,286.00

24,156,278,725.00 24,156,278,725.00

34,225,314,011.00 34,225,314,011.00


25,499,222,163.00 25,499,222,163.00

2,381,953,375.00 2,381,953,375.00

27,881,175,538.00 27,881,175,538.00


9,138,428,963.00 9,138,428,963.00

1,311,638,860.00 1,311,638,860.00

10,450,067,823.00 10,450,067,823.00


5,365,653,408.00 5,365,653,408.00

3,416,205,105.00 3,416,205,105.00

8,781,858,513.00 8,781,858,513.00


14,852,631,376.00 14,852,631,376.00

0.00 0.00

14,852,631,376.00 14,852,631,376.00


4,561,828,365.00 4,561,828,365.00

0.00 0.00

4,561,828,365.00 4,561,828,365.00


865,865,027,111.56 76,826,231,026.00 76,826,231,026.00

90,753,145,194.00 50,206,971,315.00 50,206,971,315.00

956,618,172,305.56 127,033,202,341.00 127,033,202,341.00


0.00 0.00

6,296,626,700.00 6,296,626,700.00

6,296,626,700.00 6,296,626,700.00


0.00

13,520,204,150.00 13,520,204,150.00

13,520,204,150.00 13,520,204,150.00


0.00 0.00

347,457,750.00 347,457,750.00

347,457,750.00 347,457,750.00

1.20 05. Bagian Keuangan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

789,038,796,085.56 789,038,796,085.56

10,371,848,755.00 10,371,848,755.00

799,410,644,840.56 799,410,644,840.56


0.00 0.00

803,288,180.00 144,851,700.00 658,436,480.00

803,288,180.00 144,851,700.00 658,436,480.00

1.16 1.20


24


SKPD

BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH


0.00 0.00 0.00

1,840,237,100.00 20,376,200.00 1,819,860,900.00

1,840,237,100.00 20,376,200.00 1,819,860,900.00


0.00 0.00

1,939,016,050.00 1,939,016,050.00

1,939,016,050.00 1,939,016,050.00


0.00 0.00

1,063,746,650.00 1,063,746,650.00

1,063,746,650.00 1,063,746,650.00


0.00 0.00

4,363,748,544.00 4,363,748,544.00

4,363,748,544.00 4,363,748,544.00


12,468,200,079.00 12,468,200,079.00

29,649,045,017.00 29,649,045,017.00

42,117,245,096.00 42,117,245,096.00


12,421,351,508.00 12,421,351,508.00

2,453,405,100.00 2,453,405,100.00

14,874,756,608.00 14,874,756,608.00


72,037,209,527.40 72,037,209,527.40

10,990,217,250.00 10,990,217,250.00

83,027,426,777.40 83,027,426,777.40


5,392,914,599.00 5,392,914,599.00

4,684,336,800.00 4,684,336,800.00

10,077,251,399.00 10,077,251,399.00


6,541,161,548.00 6,541,161,548.00

3,562,249,626.00 3,562,249,626.00

10,103,411,174.00 10,103,411,174.00


5,450,543,126.00 5,450,543,126.00

3,473,069,735.00 3,473,069,735.00

8,923,612,861.00 8,923,612,861.00

1.20.15 Kecamatan Mengwi 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

7,695,830,980.00 7,695,830,980.00

4,358,353,360.00 4,358,353,360.00

12,054,184,340.00 12,054,184,340.00

1.09 1.20


25


SKPD

BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH


9,057,008,060.00 9,057,008,060.00

4,147,613,090.00 4,147,613,090.00

13,204,621,150.00 13,204,621,150.00


6,494,525,498.00 6,494,525,498.00

3,920,210,325.00 3,920,210,325.00

10,414,735,823.00 10,414,735,823.00


10,599,318,617.00 10,599,318,617.00

8,875,025,215.00 8,875,025,215.00

19,474,343,832.00 19,474,343,832.00


1,952,680,930.00 1,952,680,930.00

2,051,970,190.00 2,051,970,190.00

4,004,651,120.00 4,004,651,120.00


1,785,733,829.00 1,785,733,829.00

1,065,769,780.00 1,065,769,780.00

2,851,503,609.00 2,851,503,609.00


1,798,386,002.00 1,798,386,002.00

1,030,155,760.00 1,030,155,760.00

2,828,541,762.00 2,828,541,762.00


1,920,163,989.00 1,920,163,989.00

1,179,946,350.00 1,179,946,350.00

3,100,110,339.00 3,100,110,339.00


1,540,061,436.00 1,540,061,436.00

1,122,595,760.00 1,122,595,760.00

2,662,657,196.00 2,662,657,196.00


2,002,758,762.00 2,002,758,762.00

1,269,291,290.00 1,269,291,290.00

3,272,050,052.00 3,272,050,052.00


1,956,594,130.00 1,956,594,130.00

1,549,008,500.00 1,549,008,500.00

3,505,602,630.00 3,505,602,630.00

1.20.26 Kelurahan Kerobokan Kelod 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1,859,386,018.00 1,859,386,018.00

1,165,484,550.00 1,165,484,550.00

3,024,870,568.00 3,024,870,568.00


26


SKPD

BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH


2,067,213,894.00 2,067,213,894.00

1,526,303,915.00 1,526,303,915.00

3,593,517,809.00 3,593,517,809.00


1,561,954,125.00 1,561,954,125.00

1,601,425,210.00 1,601,425,210.00

3,163,379,335.00 3,163,379,335.00


1,570,792,337.00 1,570,792,337.00

1,363,607,690.00 1,363,607,690.00

2,934,400,027.00 2,934,400,027.00


2,122,026,095.00 2,122,026,095.00

1,137,243,110.00 1,137,243,110.00

3,259,269,205.00 3,259,269,205.00


1,907,192,010.00 1,907,192,010.00

1,219,667,565.00 1,219,667,565.00

3,126,859,575.00 3,126,859,575.00


2,483,649,797.00 2,483,649,797.00

1,683,304,510.00 1,683,304,510.00

4,166,954,307.00 4,166,954,307.00


1,902,767,606.00 1,902,767,606.00

1,250,697,020.00 1,250,697,020.00

3,153,464,626.00 3,153,464,626.00


1,791,132,390.00 1,791,132,390.00

1,189,180,620.00 1,189,180,620.00

2,980,313,010.00 2,980,313,010.00


12,337,868,139.00 12,337,868,139.00

2,638,320,613.00 2,638,320,613.00

14,976,188,752.00 14,976,188,752.00

7,593,540,884.00

3,542,004,000.00

11,135,544,884.00

1.22.01


7,593,540,884.00

3,542,004,000.00

11,135,544,884.00


5,306,040,118.00 5,306,040,118.00

4,126,935,300.00 4,126,935,300.00

9,432,975,418.00 9,432,975,418.00


6,803,256,981.00 6,803,256,981.00

1,704,813,000.00 1,704,813,000.00

8,508,069,981.00 8,508,069,981.00


27


SKPD

2.01.01


BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

23,299,749,977.00 0.00 23,299,749,977.00 0.00

29,049,823,350.00 21,431,931,960.00 7,503,898,890.00 113,992,500.00

JUMLAH

52,349,573,327.00 21,431,931,960.00 30,803,648,867.00 113,992,500.00


17,925,972,911.00 17,925,972,911.00 0.00

9,962,791,561.00 6,953,134,038.00 3,009,657,523.00

27,888,764,472.00 24,879,106,949.00 3,009,657,523.00


12,703,689,660.00 12,703,689,660.00

11,664,480,640.00 11,664,480,640.00

24,368,170,300.00 24,368,170,300.00

2,071,827,711,719.64

1,526,697,919,900.00

3,598,525,631,619.64

JUMLAH


28

4.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

TABEL IV.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2016

PLAFON ANGGARAN URAIAN

NO

1,282,788,915,634.08

5.1.1

BELANJA PEGAWAI

5.1.3

BELANJA SUBSIDI

5.1.4

BELANJA HIBAH

5.1.5

BELANJA BANTUAN SOSIAL

5.1.6

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

5.1.7

5.1.8

SEMENTARA (RP.)

3,550,000,000.00 111,248,773,850.00

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA BELANJA TIDAK TERDUGA

JUMLAH


35,700,000,000.00

322,934,213,193.60

312,605,809,041.96

3,000,000,000.00

2,071,827,711,719.64

202

BTL 2015 KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

TIDAK LANGSUNG

1.01.01 1.02.01 1.02.02 1.03.01 1.03.02 1.04.01 1.06.01

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Cipta Karya Dinas Pemadam Kebakaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

544,607,455,926.00 80,294,103,936.00 51,405,883,543.00 15,249,948,277.00 15,481,973,837.00 24,666,456,106.00 16,789,683,764.00

1.07.01 1.08.01 1.08.02 1.10.01 1.11.01 1.12.01 1.13.01 1.15.01 1.17.01 1.19.01 1.19.02 1.19.03 1.20.01 1.20.02 1.20.03

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Kebersihan dan Pertamanan Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Kebudayaan Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bupati dan Wakil Bupati Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Inspektorat Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemal Kecamatan Petang Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kelurahan Kuta Kelurahan Legian Kelurahan Seminyak Kelurahan Tuban Kelurahan Kedonganan Kelurahan Kerobokan Kelurahan Kerobokan Kaja Kelurahan Kerobokan Kelod Kelurahan Benoa Kelurahan Tanjung Benoa Kelurahan Jimbaran Kelurahan Sempidi Kelurahan Lukluk Kelurahan Kapal Kelurahan Abianbase Kelurahan Sading Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kantor Arsip Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Pariwisata

27,182,699,819.68 34,885,890,899.00 7,120,397,603.00 9,761,580,743.00 3,979,766,094.00 16,598,350,023.00 12,321,523,866.00 11,779,495,048.00 10,069,035,286.00 25,499,222,163.00 9,138,428,963.00 5,365,653,408.00 14,852,631,376.00 4,561,828,365.00 76,826,231,026.00 789,038,796,085.56 12,468,200,079.00 12,421,351,508.00 72,037,209,527.40 5,392,914,599.00 6,541,161,548.00 5,450,543,126.00 7,695,830,980.00 9,057,008,060.00 6,494,525,498.00 10,599,318,617.00 1,952,680,930.00 1,785,733,829.00 1,798,386,002.00 1,920,163,989.00 1,540,061,436.00 2,002,758,762.00 1,956,594,130.00 1,859,386,018.00 2,067,213,894.00 1,561,954,125.00 1,570,792,337.00 2,122,026,095.00 1,907,192,010.00 2,483,649,797.00 1,902,767,606.00 1,791,132,390.00 12,337,868,139.00 7,593,540,884.00 5,306,040,118.00 6,803,256,981.00 23,299,749,977.00 17,925,972,911.00 12,703,689,660.00

1.20.04 1.20.08 1.20.10 1.20.12 1.20.13 1.20.14 1.20.15 1.20.16 1.20.17 1.20.18 1.20.19 1.20.20 1.20.21 1.20.22 1.20.23 1.20.24 1.20.25 1.20.26 1.20.27 1.20.28 1.20.29 1.20.30 1.20.31 1.20.32 1.20.33 1.20.34 1.20.35 1.22.01 1.24.01 1.26.01 2.01.01 2.01.02 2.04.01

2,071,827,711,719.64

` URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Subsidi

RAPBD 2016

+/-

1,870,143,060,034.54

2,071,827,711,719.64

201,684,651,685.10

1,136,450,603,901.18

1,282,788,915,634.08

146,338,311,732.90

5,420,000,000.00

3,550,000,000.00

APBD 2015

(1,870,000,000.00)

URAIAN Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

APBD 2015

RAPBD 2016

+/-

187,627,878,450.00

111,248,773,850.00

(76,379,104,600.00)

34,150,000,000.00

35,700,000,000.00

1,550,000,000.00

248,772,883,313.40

322,934,213,193.60

74,161,329,880.20

URAIAN Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

APBD 2015

RAPBD 2016

+/-

254,721,694,369.96

312,605,809,041.96

57,884,114,672.00

3,000,000,000.00

3,000,000,000.00

-

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN 4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TABEL IV. 1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN / SKPD

1

URUSAN WAJIB

JUMLAH (RP)

3,550,074,529,445.64

1.01 1.01.01


844,413,888,976.00 844,413,888,976.00

1.02 1.02.01 1.02.02


348,509,283,795.00 153,348,995,656.00 195,160,288,139.00

1.03 1.03.01 1.03.02


479,763,374,720.00 408,472,901,413.00 71,290,473,307.00

1.04 1.03.02 1.04.01


195,714,536,993.00 149,292,140,487.00 46,422,396,506.00

1.05 1.03.02 1.06.01


8,461,592,095.00 6,667,042,095.00 1,794,550,000.00

1.06 1.06.01


24,277,435,739.00 24,277,435,739.00

1.07 1.07.01


82,231,617,482.68 82,231,617,482.68

1.08 1.08.01 1.08.02


85,238,422,994.00 75,522,100,851.00 9,716,322,143.00

1.09

Urusan Pertanahan

PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

20,376,200.00

20

URUSAN / SKPD

1.20.03

Sekretariat Daerah : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

1.10 1.10.01


1.11


1.11.01

1.12

JUMLAH (RP) 20,376,200.00

13,187,762,403.00 13,187,762,403.00 5,665,918,744.00 5,665,918,744.00


19,624,409,273.00

1.13 1.13.01


17,019,240,316.00 17,019,240,316.00

1.14 1.13.01


2,796,175,250.00 2,796,175,250.00

1.15


1.12.01

1.15.01

1.16 1.20.03


1.17 1.17.01


1.18 1.01.01


1.19


1.19.01 1.19.02 1.19.03 1.20

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


19,624,409,273.00

14,322,006,578.00 14,322,006,578.00

144,851,700.00 144,851,700.00 34,213,962,311.00 34,213,962,311.00 8,391,302,950.00 8,391,302,950.00 47,359,789,114.00 28,203,860,338.00 10,453,705,823.00 8,702,222,953.00 1,266,914,612,943.96

21

URUSAN / SKPD 1.20.01 1.20.02 1.20.03

1.20.04 1.20.08 1.20.10 1.20.12 1.20.13 1.20.14 1.20.15 1.20.16 1.20.17 1.20.18 1.20.19 1.20.20 1.20.21 1.20.22 1.20.23 1.20.24

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah : 01. Bagian Umum 02. Bagian Humas dan Protokol 03. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah 04. Bagian Administrasi Kesra 05. Bagian Keuangan 06. Bagian Administrasi Perekonomian 07. Bagian Administrasi Pem. Umum 08. Bagian Hukum dan HAM 09. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 10. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat DPRD Inspektorat Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemal Kecamatan Petang Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kelurahan Kuta Kelurahan Legian Kelurahan Seminyak Kelurahan Tuban Kelurahan Kedonganan Kelurahan Kerobokan

1.20.25 1.20.26 1.20.27 1.20.28 1.20.29 1.20.30 1.20.31 1.20.32 1.20.33 1.20.34 1.20.34

Kelurahan Kerobokan Kaja Kelurahan Kerobokan Kelod Kelurahan Benoa Kelurahan Tanjung Benoa Kelurahan Jimbaran Kelurahan Sempidi Kelurahan Lukluk Kelurahan Kapal Kelurahan Abianbase Kelurahan Sading Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

JUMLAH (RP) 14,852,631,376.00 4,561,828,365.00 956,683,536,405.56 126,263,794,341.00 6,296,626,700.00 13,520,204,150.00 347,457,750.00 800,410,644,840.56 658,436,480.00 1,819,860,900.00 1,939,016,050.00 1,063,746,650 4,363,748,544 42,045,371,856.00 14,907,900,608.00 83,201,931,227.40 10,125,152,879.00 10,173,199,149.00 8,873,612,861.00 12,077,528,540.00 13,238,950,150.00 10,375,182,973.00 19,521,947,832.00 3,611,838,020.00 2,851,503,609.00 2,828,541,762.00 3,100,110,339.00 2,680,048,196.00 3,272,050,052.00 3,505,602,630.00 3,024,870,568.00 3,604,982,009.00 3,163,379,335.00 2,934,400,027.00 3,259,269,205.00 3,144,498,075.00 4,166,954,307.00 3,162,160,126.00 2,980,313,010.00 14,985,317,452.00

1.21 2.01.01


21,432,231,960.00 21,432,231,960.00

1.22

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

11,135,544,884.00


22

URUSAN / SKPD 1.22.01

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemdes

JUMLAH (RP) 11,135,544,884.00

1.24 1.24.01


9,443,230,018.00 9,443,230,018.00

1.25 1.07.01


1,237,037,425.00 1,237,037,425.00

1.26 1.26.01


8,555,924,581.00 8,555,924,581.00

2 2.01 2.01.01 2.01.02


85,332,960,444.00 57,610,884,714.00 30,829,798,067.00 26,781,086,647.00

2.02 2.01.01


113,992,500.00 113,992,500.00

2.03 1.03.02


661,590,705.00 661,590,705.00

2.04 2.04.01

Urusan Pariwisata Dinas Pariwisata

2.05 2.01.02


1,116,030,725.00 1,116,030,725.00

2.06 1.15.01


1,036,381,100.00 1,036,381,100.00

2.07 1.15.01


410,966,950.00 410,966,950.00

JUMLAH


24,383,113,750.00 24,383,113,750.00

3,635,407,489,889.64

23

4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TABEL IV.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016


SKPD


BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH

544,607,455,926.00 544,607,455,926.00 0.00

308,197,736,000.00 299,806,433,050.00 8,391,302,950.00

852,805,191,926.00 844,413,888,976.00 8,391,302,950.00


80,294,103,936.00 80,294,103,936.00

73,054,891,720.00 73,054,891,720.00

153,348,995,656.00 153,348,995,656.00


51,405,883,543.00 51,405,883,543.00

143,754,404,596.00 143,754,404,596.00

195,160,288,139.00 195,160,288,139.00


15,249,948,277.00 15,249,948,277.00

393,222,953,136.00 393,222,953,136.00

408,472,901,413.00 408,472,901,413.00


15,481,973,837.00 15,481,973,837.00 0.00 0.00 0.00

212,429,272,757.00 55,808,499,470.00 149,292,140,487.00 6,667,042,095.00 661,590,705.00

227,911,246,594.00 71,290,473,307.00 149,292,140,487.00 6,667,042,095.00 661,590,705.00


24,666,456,106.00 24,666,456,106.00

21,755,940,400.00 21,755,940,400.00

46,422,396,506.00 46,422,396,506.00

16,789,683,764.00

9,282,301,975.00 1,794,550,000.00 7,487,751,975.00

26,071,985,739.00 1,794,550,000.00 24,277,435,739.00

56,285,955,088.00

83,468,654,907.68

1.06.01 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan 1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.07 Urusan Wajib Perhubungan 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

16,789,683,764.00 27,182,699,819.68 27,182,699,819.68 0.00

55,048,917,663.00 1,237,037,425.00

82,231,617,482.68 1,237,037,425.00

34,885,890,899.00 34,885,890,899.00

40,636,209,952.00 40,636,209,952.00

75,522,100,851.00 75,522,100,851.00


7,120,397,603.00 7,120,397,603.00

2,595,924,540.00 2,595,924,540.00

9,716,322,143.00 9,716,322,143.00


9,761,580,743.00 9,761,580,743.00

3,426,181,660.00 3,426,181,660.00

13,187,762,403.00 13,187,762,403.00


3,979,766,094.00 3,979,766,094.00

1,686,152,650.00 1,686,152,650.00

5,665,918,744.00 5,665,918,744.00

1.12.01

16,598,350,023.00

3,026,059,250.00

19,624,409,273.00


Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.13.01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 1.13 Urusan Wajib Sosial 1.14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan


16,598,350,023.00

3,026,059,250.00

19,624,409,273.00

12,321,523,866.00 12,321,523,866.00 0.00

7,493,891,700.00 4,697,716,450.00 2,796,175,250.00

19,815,415,566.00 17,019,240,316.00 2,796,175,250.00

23


SKPD

1.15.01

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2.06 Urusan Pilihan Perdagangan 2.07 Urusan Pilihan Industri

BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

11,779,495,048.00

JUMLAH

3,989,859,580.00

15,769,354,628.00

11,779,495,048.00

2,542,511,530.00

14,322,006,578.00

0.00 0.00

1,036,381,100.00 410,966,950.00

1,036,381,100.00 410,966,950.00

1.17.01 Dinas Kebudayaan 1.17 Urusan Wajib Kebudayaan

10,069,035,286.00 10,069,035,286.00

24,144,927,025.00 24,144,927,025.00

34,213,962,311.00 34,213,962,311.00


25,499,222,163.00 25,499,222,163.00

2,704,638,175.00 2,704,638,175.00

28,203,860,338.00 28,203,860,338.00


9,138,428,963.00 9,138,428,963.00

1,315,276,860.00 1,315,276,860.00

10,453,705,823.00 10,453,705,823.00


5,365,653,408.00 5,365,653,408.00

3,336,569,545.00 3,336,569,545.00

8,702,222,953.00 8,702,222,953.00


14,852,631,376.00 14,852,631,376.00

0.00 0.00

14,852,631,376.00 14,852,631,376.00


4,561,828,365.00 4,561,828,365.00

0.00 0.00

4,561,828,365.00 4,561,828,365.00


865,865,027,111.56 75,826,231,026.00 75,826,231,026.00

90,983,737,194.00 50,437,563,315.00 50,437,563,315.00

956,848,764,305.56 126,263,794,341.00 126,263,794,341.00


0.00 0.00

6,296,626,700.00 6,296,626,700.00

6,296,626,700.00 6,296,626,700.00


0.00

13,520,204,150.00 13,520,204,150.00

13,520,204,150.00 13,520,204,150.00


0.00 0.00

347,457,750.00 347,457,750.00

347,457,750.00 347,457,750.00

1.20 05. Bagian Keuangan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

790,038,796,085.56 790,038,796,085.56

10,371,848,755.00 10,371,848,755.00

800,410,644,840.56 800,410,644,840.56


24


SKPD

BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH

Persandian

1.16 1.20



0.00 0.00

803,288,180.00 144,851,700.00 658,436,480.00

803,288,180.00 144,851,700.00 658,436,480.00

25


SKPD

BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH


0.00 0.00 0.00

1,840,237,100.00 20,376,200.00 1,819,860,900.00

1,840,237,100.00 20,376,200.00 1,819,860,900.00


0.00 0.00

1,939,016,050.00 1,939,016,050.00

1,939,016,050.00 1,939,016,050.00


0.00 0.00

1,063,746,650.00 1,063,746,650.00

1,063,746,650.00 1,063,746,650.00


0.00 0.00

4,363,748,544.00 4,363,748,544.00

4,363,748,544.00 4,363,748,544.00


12,468,200,079.00 12,468,200,079.00

29,577,171,777.00 29,577,171,777.00

42,045,371,856.00 42,045,371,856.00


12,421,351,508.00 12,421,351,508.00

2,486,549,100.00 2,486,549,100.00

14,907,900,608.00 14,907,900,608.00


72,037,209,527.40 72,037,209,527.40

11,164,721,700.00 11,164,721,700.00

83,201,931,227.40 83,201,931,227.40


5,392,914,599.00 5,392,914,599.00

4,732,238,280.00 4,732,238,280.00

10,125,152,879.00 10,125,152,879.00


6,541,161,548.00 6,541,161,548.00

3,632,037,601.00 3,632,037,601.00

10,173,199,149.00 10,173,199,149.00


5,450,543,126.00 5,450,543,126.00

3,423,069,735.00 3,423,069,735.00

8,873,612,861.00 8,873,612,861.00

7,695,830,980.00

4,381,697,560.00

12,077,528,540.00

1.09 1.20

1.20.15

Kecamatan Mengwi


26

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.) KODE 1.20

SKPD Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,695,830,980.00

BELANJA LANGSUNG 4,381,697,560.00

JUMLAH 12,077,528,540.00

27


SKPD

BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH


9,057,008,060.00 9,057,008,060.00

4,181,942,090.00 4,181,942,090.00

13,238,950,150.00 13,238,950,150.00


6,494,525,498.00 6,494,525,498.00

3,880,657,475.00 3,880,657,475.00

10,375,182,973.00 10,375,182,973.00


10,599,318,617.00 10,599,318,617.00

8,922,629,215.00 8,922,629,215.00

19,521,947,832.00 19,521,947,832.00


1,952,680,930.00 1,952,680,930.00

1,659,157,090.00 1,659,157,090.00

3,611,838,020.00 3,611,838,020.00


1,785,733,829.00 1,785,733,829.00

1,065,769,780.00 1,065,769,780.00

2,851,503,609.00 2,851,503,609.00


1,798,386,002.00 1,798,386,002.00

1,030,155,760.00 1,030,155,760.00

2,828,541,762.00 2,828,541,762.00


1,920,163,989.00 1,920,163,989.00

1,179,946,350.00 1,179,946,350.00

3,100,110,339.00 3,100,110,339.00


1,540,061,436.00 1,540,061,436.00

1,139,986,760.00 1,139,986,760.00

2,680,048,196.00 2,680,048,196.00


2,002,758,762.00 2,002,758,762.00

1,269,291,290.00 1,269,291,290.00

3,272,050,052.00 3,272,050,052.00


1,956,594,130.00 1,956,594,130.00

1,549,008,500.00 1,549,008,500.00

3,505,602,630.00 3,505,602,630.00

1.20.26 Kelurahan Kerobokan Kelod 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan

1,859,386,018.00 1,859,386,018.00

1,165,484,550.00 1,165,484,550.00

3,024,870,568.00 3,024,870,568.00


28


SKPD

BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


29


SKPD

BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

JUMLAH


2,067,213,894.00 2,067,213,894.00

1,537,768,115.00 1,537,768,115.00

3,604,982,009.00 3,604,982,009.00


1,561,954,125.00 1,561,954,125.00

1,601,425,210.00 1,601,425,210.00

3,163,379,335.00 3,163,379,335.00


1,570,792,337.00 1,570,792,337.00

1,363,607,690.00 1,363,607,690.00

2,934,400,027.00 2,934,400,027.00


2,122,026,095.00 2,122,026,095.00

1,137,243,110.00 1,137,243,110.00

3,259,269,205.00 3,259,269,205.00


1,907,192,010.00 1,907,192,010.00

1,237,306,065.00 1,237,306,065.00

3,144,498,075.00 3,144,498,075.00


2,483,649,797.00 2,483,649,797.00

1,683,304,510.00 1,683,304,510.00

4,166,954,307.00 4,166,954,307.00


1,902,767,606.00 1,902,767,606.00

1,259,392,520.00 1,259,392,520.00

3,162,160,126.00 3,162,160,126.00


1,791,132,390.00 1,791,132,390.00

1,189,180,620.00 1,189,180,620.00

2,980,313,010.00 2,980,313,010.00


12,337,868,139.00 12,337,868,139.00

2,647,449,313.00 2,647,449,313.00

14,985,317,452.00 14,985,317,452.00

7,593,540,884.00

3,542,004,000.00

11,135,544,884.00

1.22.01




7,593,540,884.00

3,542,004,000.00

11,135,544,884.00

5,306,040,118.00 5,306,040,118.00

4,137,189,900.00 4,137,189,900.00

9,443,230,018.00 9,443,230,018.00

30


SKPD



BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

6,803,256,981.00 6,803,256,981.00

1,752,667,600.00 1,752,667,600.00

JUMLAH 8,555,924,581.00 8,555,924,581.00

31


SKPD

2.01.01


BELANJA

BELANJA

TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

23,299,749,977.00 0.00 23,299,749,977.00 0.00

29,076,272,550.00 21,432,231,960.00 7,530,048,090.00 113,992,500.00

JUMLAH

52,376,022,527.00 21,432,231,960.00 30,829,798,067.00 113,992,500.00


17,925,972,911.00 17,925,972,911.00 0.00

9,971,144,461.00 8,855,113,736.00 1,116,030,725.00

27,897,117,372.00 26,781,086,647.00 1,116,030,725.00


12,703,689,660.00 12,703,689,660.00

11,679,424,090.00 11,679,424,090.00

24,383,113,750.00 24,383,113,750.00

JUMLAH

2,071,827,711,719.64

1,563,579,778,170.00

3,635,407,489,889.64


32

4.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

TABEL IV.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2016

PLAFON ANGGARAN URAIAN

NO

1,282,788,915,634.08

5.1.1

BELANJA PEGAWAI

5.1.3

BELANJA SUBSIDI

5.1.4

BELANJA HIBAH

5.1.5

BELANJA BANTUAN SOSIAL

5.1.6

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

5.1.7

5.1.8

SEMENTARA (RP.)

3,550,000,000.00 111,248,773,850.00

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA BELANJA TIDAK TERDUGA

JUMLAH


35,700,000,000.00

322,934,213,193.60

312,605,809,041.96

3,000,000,000.00

2,071,827,711,719.64

202

BTL 2015 KODE

URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

R TTD DEWAN

1.01.01 1.02.01 1.02.02 1.03.01 1.03.02 1.04.01 1.06.01

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Cipta Karya Dinas Pemadam Kebakaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

544,607,455,926.00 80,294,103,936.00 51,405,883,543.00 15,249,948,277.00 15,481,973,837.00 24,666,456,106.00 16,789,683,764.00

1.07.01 1.08.01 1.08.02 1.10.01 1.11.01 1.12.01 1.13.01 1.15.01 1.17.01 1.19.01 1.19.02 1.19.03 1.20.01 1.20.02 1.20.03

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Kebersihan dan Pertamanan Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Kebudayaan Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bupati dan Wakil Bupati Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Inspektorat Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung Kecamatan Kuta Kecamatan Kuta Utara Kecamatan Kuta Selatan Kecamatan Mengwi Kecamatan Abiansemal Kecamatan Petang Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kelurahan Kuta Kelurahan Legian Kelurahan Seminyak Kelurahan Tuban Kelurahan Kedonganan Kelurahan Kerobokan Kelurahan Kerobokan Kaja Kelurahan Kerobokan Kelod Kelurahan Benoa Kelurahan Tanjung Benoa Kelurahan Jimbaran Kelurahan Sempidi Kelurahan Lukluk Kelurahan Kapal Kelurahan Abianbase Kelurahan Sading Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kantor Arsip Daerah Kantor Perpustakaan Daerah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Pariwisata

27,182,699,819.68 34,885,890,899.00 7,120,397,603.00 9,761,580,743.00 3,979,766,094.00 16,598,350,023.00 12,321,523,866.00 11,779,495,048.00 10,069,035,286.00 25,499,222,163.00 9,138,428,963.00 5,365,653,408.00 14,852,631,376.00 4,561,828,365.00 75,826,231,026.00 790,038,796,085.56 12,468,200,079.00 12,421,351,508.00 72,037,209,527.40 5,392,914,599.00 6,541,161,548.00 5,450,543,126.00 7,695,830,980.00 9,057,008,060.00 6,494,525,498.00 10,599,318,617.00 1,952,680,930.00 1,785,733,829.00 1,798,386,002.00 1,920,163,989.00 1,540,061,436.00 2,002,758,762.00 1,956,594,130.00 1,859,386,018.00 2,067,213,894.00 1,561,954,125.00 1,570,792,337.00 2,122,026,095.00 1,907,192,010.00 2,483,649,797.00 1,902,767,606.00 1,791,132,390.00 12,337,868,139.00 7,593,540,884.00 5,306,040,118.00 6,803,256,981.00 23,299,749,977.00 17,925,972,911.00 12,703,689,660.00

1.20.04 1.20.08 1.20.10 1.20.12 1.20.13 1.20.14 1.20.15 1.20.16 1.20.17 1.20.18 1.20.19 1.20.20 1.20.21 1.20.22 1.20.23 1.20.24 1.20.25 1.20.26 1.20.27 1.20.28 1.20.29 1.20.30 1.20.31 1.20.32 1.20.33 1.20.34 1.20.35 1.22.01 1.24.01 1.26.01 2.01.01 2.01.02 2.04.01

2,071,827,711,719.64

R CETAK PPAS

544,607,455,926.00 80,294,103,936.00 51,405,883,543.00 15,249,948,277.00 15,481,973,837.00 24,666,456,106.00 16,789,683,764.00 27,182,699,819.68 34,885,890,899.00 7,120,397,603.00 9,761,580,743.00 3,979,766,094.00 16,598,350,023.00 12,321,523,866.00 11,779,495,048.00 10,069,035,286.00 25,499,222,163.00 9,138,428,963.00 5,365,653,408.00 14,852,631,376.00 4,561,828,365.00 76,826,231,026.00 789,038,796,085.56 12,468,200,079.00 12,421,351,508.00 72,037,209,527.40 5,392,914,599.00 6,541,161,548.00 5,450,543,126.00 7,695,830,980.00 9,057,008,060.00 6,494,525,498.00 10,599,318,617.00 1,952,680,930.00 1,785,733,829.00 1,798,386,002.00 1,920,163,989.00 1,540,061,436.00 2,002,758,762.00 1,956,594,130.00 1,859,386,018.00 2,067,213,894.00 1,561,954,125.00 1,570,792,337.00 2,122,026,095.00 1,907,192,010.00 2,483,649,797.00 1,902,767,606.00 1,791,132,390.00 12,337,868,139.00 7,593,540,884.00 5,306,040,118.00 6,803,256,981.00 23,299,749,977.00 17,925,972,911.00 12,703,689,660.00

+/-

2,071,827,711,719.64

` URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Subsidi

RAPBD 2016

+/-

1,870,143,060,034.54

2,071,827,711,719.64

201,684,651,685.10

1,136,450,603,901.18

1,282,788,915,634.08

146,338,311,732.90

5,420,000,000.00

3,550,000,000.00

APBD 2015

(1,870,000,000.00)

URAIAN Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

APBD 2015

RAPBD 2016

+/-

187,627,878,450.00

111,248,773,850.00

(76,379,104,600.00)

34,150,000,000.00

35,700,000,000.00

1,550,000,000.00

248,772,883,313.40

322,934,213,193.60

74,161,329,880.20

URAIAN Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

APBD 2015

RAPBD 2016

+/-

254,721,694,369.96

312,605,809,041.96

57,884,114,672.00

3,000,000,000.00

3,000,000,000.00

-

KABUPATEN BADUNG PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

Recommend Documents