`
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 46 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG SUKA DUKA KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BUPATI BADUNG Menimbang
: a. bahwa
untuk
meringankan
beban
serta
menambah
semangat kerja para Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan Perangkatnya, Kepala Lingkungan,
Tenaga
Harian
Lepas
dan
Honorer
di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung termasuk keluarganya yang menjadi tanggungan (isteri/suami dan anak), maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan suka – duka; b. bahwa pemberian bantuan suka – duka sebagaimana dimaksud huruf a diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung. Mengingat
: 1. Undang – Undang Pembentukan
Nomor
69 Tahun 1958 tentang
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Bali, Nusa Tenggara Barat dan (Lembaran
Negara Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 2. Undang
–
Undang
Nomor
1
Tahun
1974
tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
3041,
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
-24. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang
–
undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3194); 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-131 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Provinsi Bali;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANTUAN
BUPATI
UANG
BADUNG
SUKA
TENTANG
DUKA
KEPADA
PEMBERIAN PEGAWAI
DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati Badung
ini
yang dimaksud
dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Badung; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah; c. Kepala Daerah adalah Bupati Badung; d. Tewas adalah : 1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau; 2. Meninggal
dunia
dalam
keadaan
lain
yang
hubungannya dengan dinas sehingga kematian itu
ada
disamakan
-3dengan meninggal dunia dalam dan
karena menjalankan tugas kewajibannya atau; 3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau; 4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. e. Perawatan kesehatan adalah pelayanan kesehatan berupa rawat inap yang diberikan dan dilaksanakan di rumah sakit pemerintah/swasta; f. Rawat Inap adalah perwatan kesehatan lebih dari 1 (satu) hari yang sudah dipindahkan keruangan rawat inap pada rumah sakit pemerintah/swasta; g. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal – hal sebagaimana dimaksud dalam huruf d; h. Anak adalah anak yang sah, anak yang disahkan, dan anak angkat menurut peraturan perundang – undangan; i. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan/atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan surat – surat lain yang serupa dengan itu; j. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal 2 (1) Pemberian uang duka kepada Pegawai Negeri Sipil / Calon
Pegawai
Negeri
Sipil,
kepala
Desa
dan
perangkatnya, Kepala Lingkungan, Tenaga Harian Lepas dan Honorer, yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (2) Selain uang duka tewas, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan perangkatnya, Kepala
Lingkungan,
Tenaga
Harian
Lepas,
dan
Honorer, juga diberikan Biaya pemakanan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
-4-
Pasal 3 Tewasnya Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil,
kepala
Lingkungan,
Desa Tenaga
dan Harian
perangkatnya, Lepas
dan
Kepala Honorer,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus dibuktikan dengan surat pernyataan dan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.
Pasal 4 (1) Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan perangkatnya, Kepala Lingkungan, Tenaga Harian Lepas dan Honorer, yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah). (2) Suami/isteri dan anak yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil/Calom Pegawai Negeri Sipil, kepala Desa dan perangkatnya, Kepala Lingkungan, Tenaga Harian Lepas dan Honorer, yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar Rp 5.000.000,Lima juta rupiah). (3) Wafatnya suami/isteri dan anak Pegawai Negeri Sipil/Calon
Negeri
Sipil,
kepala
Desa
dan
perangkatnya, Kepala Lingkungan, Tenaga Harian Lepas dan Honorer, harus dibuktikannya dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwajib.
Pasal 5 (1) Bagi isteri Pegawai negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil,
kepala
Desa
dan
perangkatnya,
Kepala
Lingkungan, Tenaga Harian Lepas dan Honorer, yang melahirkan (terbatas sampai kelahiran anak kedua) diberikan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
-5-
(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, kepala Desa dan perangkatnya, Kepala Lingkungan, Tenaga Harian dan Honorer, yang melangsungkan perkawinan yang sah (terbatas pada perkawinan pertama) diberikan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Pasal 6 (1) Memberikan bantuan uang perawatan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil,
kepala
Desa
dan
perangkatnya,
Kepala
Lingkungan, Tenaga Harian Lepas dan Honorer, di lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Badung,
maksimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Memberikan bantuan uang perawatan kesehatan kepada
isteri/suami
tanggungan
Pegawai
dan
anak
Negeri
yang
menjadi
Sipil/Calon
Pegawai
Negeri Sipil, Kepala Desa dan perangkatnya, Kepala Lingkungan, Tenaga Harian Lepas dan Honorer, maksimal sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang yang ditanggung dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Pasal 7
Pemberian
bantuan
uang
suka
duka
sebagaimana
dimaksud pasal 4, 5, dan 6 tersebut diatas, apabila terdapat pegawai yang menjadi tangggungan bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung maka untuk mengusulkan dan/atau menerima uang suka duka adalah salah satu dari pegawai yang bersangkutan.
-6Pasal 8 (1) Persyaratan
untuk
mengusulkan
bantuan
uang
perkawinan adalah sebagai berikut : a. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa
dan
perangkatnya,
Kepala
Lingkungan,
Tenaga Harian Lepas dan Honorer, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung b. Foto Copy Akta Perkawinan c. Surat
Pengantar
dari
Pimpinan
Unit
yang
bantuan
uang
bersangkutan. (2) Persyaratan
untuk
mengusulkan
melahirkan adalah sebagai berikut : a. Foto
Copy
Surat
Keputusan
Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, kepala
Desa
dan
perangkatnya,
Kepala
Lingkungan, Tenaga Harian Lepas dan Honorer, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung b. Foto Copy Akta kelahiran anak c. Surat
Pengantar
dari
Pimpinan
Unit
yang
bantuan
uang
bersangkutan (3) Persyaratan
untuk
mengusulkan
Tewas dan Wafat adalah sebagai berikut : a. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, kepala Desa
dan
perangkatnya,
Kepala
Lingkungan,
Tenaga Harian Lepas dan Honorer, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung b. Surat
Keterangan
Desa/Lurah/Rumah berwajib
Sakit
Meninggal dari
pejabat
dari yang
-7c. Surat
Pengantar
dari
Pimpinan
Unit
yang
bantuan
uang
bersangkutan (4) Persyaratan
untuk
mengusulkan
perawatan kesehatan adalah sebagai berikut : a. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa
dan
perangkatnya,
Kepala
Lingkungan,
Tenaga Harian Lepas dan Honorer, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung b. Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta tanggal
mulai
dengan
rawat
inap
mencantumkan sampai
dengan
selesainya rawat inap c. Kwitansi
Asli
dari
Rumah
Sakit
Pemerintah/Swasta d. Surat
Pengantar
dari
Pimpinan
Unit
yang
Perkawinan/Akta
Kelahiran
bagi
yang
bersangkutan e. Akta
menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan.
Pasal 9 Segala
biaya
yang
dikeluarkan
sebagai
akibat
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Badung Nomor 401 tahun 2004 Pemberian Uang Suka Duka kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dinyatakan tidak berlaku lagi.
-8-
Pasal 11 Peraturan ini mulai pada tanggal 3 Januari 2005 Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di : Badung pada tanggal : 28 Juli 2005 BUPATI BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA
Diundangkan di Badung Pada tanggal 3 Agustus 2005 Sekretaris Daerah Kabupaten Badung ttd. KOMPYANG R.SWANDIKA
Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 Nomor 22
