PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 49 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR/KURSUS/PENATARAN/PELATIHAN DAN SEJENISNYA YANG DITUNJUK/DISETUJUI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil bertujuan untuk meningkatkan teknis dan manajerial dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas, disamping sebagai sarana pembentukan sikap disiplin dan mental, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab serta keteladanan aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat;
b.
bahwa sesuai dengan kondisi yang ada dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan ketentuanketentuan bantuan biaya pendidikan tugas belajar/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya;
c.
bahwa berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan bantuan biaya pendidikan bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan, tugas belajar/ijin belajar/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya yang ditunjuk/disetujui oleh pemerintah Kabupaten Badung dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung.
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 );
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-131 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Propinsi Bali.
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR/KURSUS/PENATARAN/PELATIHAN DAN SEJENISNYA YANG DITUNJUK/DISETUJUI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan tugas belajar/ijin belajar/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk/disetujui untuk mengikuti pendidikan tugas belajar ijin belajar kursus penataran pelatihan dan sejenisnya oleh Pemerintah Kabupaten Badung. 2. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung (bukan berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk mengikuti pendidikan S.3/S.2/S.1/Diploma I/II/III/IV di luar jam dinas dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan yang mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan. 3. Tugas belajar adalah penugasan/penunjukan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Badung (bukan berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil) untuk mengikuti pendidikan S.3/S.2/S.1/Diploma I/II/III/IV pada jam dinas maupun diluar jam dinas baik diluar daerah maupun didalam daerah Provinsi Bali. 4. Kelas jauh adalah pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar diluar kampus ada perguruan tinggi.
Pasal 2
(1) Kepada pegawai negeri sipil yang ditunjuk/disetujui untuk mengikuti pendidikan tugas belajar, diberikan bantuan biaya pendidikan berupa uang bulanan atau uang saku, biaya buku/diktat, biaya penelitian/praktek/kuliah kerja nyata dan biaya penyusunan skripsi/tesis/disertasi. (2) Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan tugas belajar : a. Diploma 1 (satu), Diploma 2 (dua), Diploma 3 (tiga); b. Strata 1 (satu)/Diploma 4 (empat); c. Strata 2 (dua); d. Strata 3 (tiga);
(3) Besarnya bantuan biaya pendidikan tugas belajar dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan ini. Pasal 3 (1) Bantuan biaya pendidikan bagi pegawai negeri sipil yang mendapat surat ijin belajar dari Bupati Badung diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melanjutkan pendidikan Strata 3 (S3), Strata 2 (S2), Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), Diploma 3 (3), dan Diploma 4 (D4). (2) Bantuan biaya pendidikan bagi pegawai sipil yang mendapat surat ijin belajar dari Bupati Badung diberikan apabila pendidikan tersebut tidak mengganggu tugastugas kedinasan serta mempertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan yang dilaksanakan di Provinsi Bali pada Universitas Negeri atau swasta yang terakreditasi. (3) Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi pegawai negeri sipil yang mendapatkan Surat Ijin Belajar dari Bupati Badung dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan ini.
Pasal 4 Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar/ijin belajar adalah sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil b. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun di Kabupaten Badung c. Memiliki surat tugas belajar/surat ijin belajar dari pemerintah Kabupaten Badung d. Umur maksimal 45 tahun e. Bagi pegawai negeri sipil yang menjabat, mendapatkan tugas belajar lebih dari 6 bulan diberhentikan dari jabatannya.
Pasal 5 (1) Bantuan biaya pendidikan bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya dibagi dalam :
a. pendidikan/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar Provinsi Bali. b. pendidikan/kursus/penataran/pelatihan sejenisnya yang diselenggarakan di Provinsi Bali.
dan
(2) Bantuan biaya pendidikan bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya berupa uang harian, biaya angkutan setempat, biaya penginapan, biaya buku/diktat, PKL dan biaya penyusunan kertas kerja. (3) Bantuan biaya pendidikan bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya dibagi dalam : a. Kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya yang lamanya 1 sampai 5 hari diluar Provinsi Bali. b. Kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya yang lamanya lebih dari 5 hari diluar Provinsi Bali. c. Kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya yang lamanya lebih dari 5 hari di Provinsi Bali. (4) Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan / kursus / penataran/pelatihan dan sejenisnya diluar Provinsi Bali untuk lamanya 1 sampai dengan 5 hari bagi pejabat dihitung sesuai dengan biaya SPPD sebagaimana tercantum pada lampiran III dan selebihnya dihitung sebagaimana dalam lampiran IV peraturan ini. (5) Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan / kursus / penataran/pelatihan dan sejenisnya di luar Provinsi Bali bagi non pejabat sesuai dengan lampiran IV. (6) Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan / kursus / penataran/pelatihan dan sejenisnya di Provinsi Bali dihitung sesuai dengan lampiran V.
Pasal 6 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar / kursus /penataran/pelatihan dan sejenisnya, yang diselenggarakan di luar Provinsi Bali . Pada saat pemberangkatan dan kembali diberikan biaya perjalanan pulang pergi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 7 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang harus mengikut sertakan istri/suami untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan bantuan sebagai berikut :
(1)
Uang saku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama mengikuti pendidikan dan latihan.
(2)
Biaya pulang pergi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 8
Kepada pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan tugas belajar/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya, apabila dikenai biaya penyelenggaraan (kontribusi biaya) ke panitia dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Badung. Pasal 9 Kepada Pegawai Negari Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar / kursus / penataran/pelatihan dan sejenisnya, yang diselenggarakan di Provinsi Bali yang lamanya tidak lebih dari 2 (dua) hari tidak diberikan bantuan biaya pendidikan. Pasal 10 Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 tersebut diatas yang mengikut kelas jauh atau yang sejenisnya dibenarkan dan tidak mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Pasal 11 Kepada pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan tugas belajar/kursus/penataran/pelatihan dan sejenisnya apabila telah selesai mengikuti agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Badung paling lambat 2(dua) hari setelah selesai pendidikan dengan melampirkan fotocopy sertifikat dan ijazah. Pasal 12 Peraturan ini tidak berlaku bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan di Luar Negeri.
Pasal 13 Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung. Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Bupati Badung ini maka Keputusan Bupati Badung Nomor 2011 Tahun 2001 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan, kursus/Penataran/Latihan
yang ditunjukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan Keputusan Bupati Badung Nomor 1146 Tahun 2002 tentang Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung yang mengikuti Program Pasca Sarjana (S2) di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang terakreditasi dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 15 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di : Badung pada tanggal : 3 Agustus
2005
PENJABAT BUPATI BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA Diundangkan di : Badung : 3 Agustus 2005 pada tanggal Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 Nomor 26
LAMPIRAN I
: PERATURAN NOMOR TANGGAL TAHUN TENTANG
BUPATI BADUNG : 49 : 3 AGUSTUS : 2005 : BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR/KURSUS/PENATARAN/PELATIH AN DAN SEJENISNYA YANG DITUNJUK/DISETUJUI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.
BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
No. Urut
1.
2.
3.
Jenis bantuan biaya pendidikan/ tugas belajar
Uang bulanan bagi mereka yang tidak ditanggung asrama dan makan
Uang bulanan bagi mereka yang ditanggung asrama dan makan
Biaya buku/ diklat
Biaya penelitian/ Praktek/ KKN
Biaya penyusunan Skripsi/tesis/ disertasi
Rp. 500.000
Rp.500.000
Rp.2.000.000
Rp.3.000.000
Jenis pendidikan Tugas Belajar S1/Sarjana
Rp.300.000
Rp.50.000
Rp. 50.000
Muda/Diploma
Setiap bulan
Setiap bulan
Setiap bulan
S2
Rp.575.000
Rp.250.000
Rp.100.000
Setiap bulan
Setiap bulan
Setiap bulan
Rp.575.000
Rp.300.000
Rp.200.000
Setiap bulan
Setiap bulan
Setiap bulan
S3
Rp.15.000.000
* Biaya Buku/Diklat. Biaya Penelitian/Praktek/KKN/Biaya Penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi diberikan hanya sekali selama mengikut pendidikan.
Penjabat Bupati Badung, ttd. I WAYAN SUBAWA
LAMPIRAN II : PERATURAN NOMOR TANGGAL TAHUN TENTANG
BUPATI BADUNG : 49 : 3 AGUSTUS : 2005 : BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR/KURSUS/PENATARAN/PELATIH AN DAN SEJENISNYA YANG DITUNJUK/DISETUJUI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.
BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDAPAT SURAT IJIN BELAJAR NO. TINGKAT PENDIDIKAN
BESARNYA BANTUAN
1.
STRATA 3 (S3)
Rp. 10.000.000
2.
STRATA 2 (S2)
Rp.
7.000.000
3.
STRATA 1 (S1) DIPLOMA 4 (D4)
Rp.
5.000.000
4.
DIPLOMA 3 (D3)
Rp.
4.000.000
5.
DIPLOMA 2 (D2)
Rp.
3.000.000
6.
DIPLOMA 1 (D1)
Rp.
2.000.000
Penjabat Bupati Badung, ttd. I WAYAN SUBAWA
LAMPIRAN III : PERATURAN NOMOR TANGGAL TAHUN TENTANG
BUPATI BADUNG : 49 : 3 AGUSTUS : 2005 : BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR/KURSUS/PENATARAN/PELATIH AN DAN SEJENISNYA YANG DITUNJUK/DISETUJUI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.
BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI KURSUS/PENATARAN/PELATIHAN/DAN SEJENISNYA YANG LAMANYA 1 (SATU) SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) HARI DILUAR PROVINSI BALI No. Urut
URAIAN
1
2
GOLONGAN IV 3
III 4
II 5
I 6
1.
AKOMODASI/ PENGINAPAN
Rp.250.000/hari
Rp.150.000/hari
Rp.150.000/hari
Rp.150.000/hari
2.
ANGKUTAN SETEMPAT
Rp.150.000/hari
Rp.125.000/hari
Rp.125.000/hari
Rp.100.000/hari
3.
UANG SAKU
Rp.450.000/hari
Rp.350.000/hari
Rp.275.000/hari
Rp.250.000/hari
4.
BIAYA ANGKUTAN DARI/KE BANDARA
Rp.150.000,-
Rp.100.000/hari
5.
BIAYA ANGKUTAN DARI/KE TERMINAL BUS
Rp.75.000,-
Rp.75.000,-
Penjabat Bupati Badung, ttd. I WAYAN SUBAWA
LAMPIRAN IV : PERATURAN NOMOR TANGGAL TAHUN TENTANG
BUPATI BADUNG : 49 : 3 AGUSTUS : 2005 : BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR/KURSUS/PENATARAN/PELATIH AN DAN SEJENISNYA YANG DITUNJUK/DISETUJUI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.
BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI KURSUS/PENATARAN/PELATIHAN/DAN SEJENISNYA YANG DITUNJUK/DISETUJUI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG No. Urut
URAIAN
1
2
GOLONGAN IV 3
III 4
II 5
I 6
1.
AKOMODASI/ PENGINAPAN
Rp.175.000/hari
Rp.150.000/hari
Rp.125.000/hari
Rp.125.000/hari
2.
ANGKUTAN SETEMPAT DAN UANG SAKU
Rp.175.000/hari
Rp.150.000/hari
Rp.125.000/hari
Rp.125.000/hari
3.
BIAYA BUKU/ DIKTAT
Rp.250.000
Rp.250.000
Rp.250.000
Rp.200.000
4.
BIAYA RISET/ PKL
Rp.300.000/hari
Rp.250.000
Rp.150.000
Rp.150.000
5.
BIAYA PENYUSUNAN KERTAS KERJA
Rp.450.000
Rp.400.000
Rp.250.000,-
Rp.250.000,-
*Biaya Buku/Diklat, Biaya Ribet/PKL/Biaya Penyusunan Kertas Kerja diberikan hanya sekali selama mengikuti pendidikan apabila tidak disiapkan oleh panitia penyelenggara.
Penjabat Bupati Badung, ttd. I WAYAN SUBAWA
LAMPIRAN V : PERATURAN NOMOR TANGGAL TAHUN TENTANG
BUPATI BADUNG : 49 : 3 AGUSTUS : 2005 : BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR/KURSUS/PENATARAN/PELATIH AN DAN SEJENISNYA YANG DITUNJUK/DISETUJUI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.
BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI KURSUS/PENATARAN/PELATIHAN/DAN SEJENISNYA YANG DITUNJUK/DISETUJUI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG No. Urut
Jenis dan besarnya bantuan (Rp) Fasilitas Diklat
Penginapan
Uang Harian/ uang saku
Biaya buku/ diktat
Biaya Riset/ Praktek/ PKL
Biaya penyusunan kertas kerja
1.
GOLONGAN IV
Rp.175.000
Rp.100.000
Rp.250.000
Rp.300.000
Rp.450.000
2.
GOLONGAN III
Rp.150.000
Rp. 75.000
Rp.250.000
Rp.250.000
Rp.400.000
3.
GOLONGAN II
Rp. 50.000
Rp.150.000
Rp.150.000
Rp.150.000
Rp.250.000
4.
GOLONGAN I
Rp.100.000
Rp. 50.000
Rp.150.000
Rp.150.000
Rp.250.000
* Biaya Buku/Diktat, Biaya Riset/PKL, Biaya Penyusunan Kertas Kerja diberikan hanya sekali selama mengikuti Pendidikan.
Penjabat Bupati Badung, ttd. I WAYAN SUBAWA
