RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN

RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2011-2015

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Jl. Ahmad Yani No. 128 Tasikmalaya

PENGANTAR

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Renstra SKPD ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan harapan agar pelaksanaan pembangunan peternakan perikanan dan kelautan sejalan dan searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Sebagai proses yang terus menerus maka Renstra senantiasa membuka diri untuk dilakukan evaluasi baik dari sisi formulasi/substansi, implementasi dan dampakanya. Oleh karena itu, dokumen Renstra Perubahan ini dihadirkan dalam kerangka perbaikan formulasi perencanaan dan diharapkan berimbas pada perbaikan dampak, yang pada intinya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Perubahan Renstra Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 disusun melalui tahapan proses evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dalam kurun waktu tiga tahun serta telah dianalisa terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Tasikmalaya. Demikian, semoga bermanfaat bagi yang berkepentingan. Tasikmalaya,

Desember 2014

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Kepala,

H. I. Sutiaman, S.Sos, MM, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19590408 198503 1 016

i

DAFTAR ISI

PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

i ii Iii Iv

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................... 1.1. Latar Belakang .................................................... 1.2. Landasan Hukum ................................................ 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................ 1.4. Sistematika Penulisan ........................................

1 1 4 7 7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN .......................................... 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ... 2.2. Sumber Daya ...................................................... 2.3. Kinerja Pelayanan .............................................. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .........................................................

9 9 38 41

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ......................................................................... 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ....................................... 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ........ 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi .............................................................. 3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................... 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ...............................

47

48 48 50 53 64 65

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......................................................... 4.1. Visi dan Misi ........................................................ 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............. 4.3. Strategi dan Kebijakan ........................................

67 67 71 76

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .............................................

79

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ...............................

93

PENUTUP ......................................................................

96

ii

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Tabel II. 2 Tabel II. 3 Tabel II. 4 Tabel II. 5 Tabel II. 6 Tabel II. 7A Tabel II. 7B Tabel II. 8 Tabel II. 9 Tabel II.10 Tabel II.11 Tabel III.1. Tabel III.2.

Tabel III.3.

Tabel III.4.

Tabel III.5. Tabel III.6 Tabel IV.1. Tabel IV.2 Tabel IV.3 Tabel V. 1 Tabel VI.1

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan .................... Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan ................. UPTD Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan ....... Unit Operasional Teknis Lainnya ................................... Perkembangan Indikator Populasi Ternak ..................... Pencapaian Produksi Hasil Ternak ................................ Pencapaian Produksi Perikanan Budidaya .................... Pencapaian Produksi Perikanan Tangkap .................... Pencapaian Tingkat Konsumsi Hasil Ternak ................. Tingkat Konsumsi Hasil Perikanan ................................ Realisasi Anggaran Belanja ........................................... Pencapaian PADS Peternakan ...................................... Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPK terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah ..... Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPK terhadap pencapaian Visi dan Misi Kementerian Pertanian ....................................................................... Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPK terhadap pencapaian Visi dan Misi Kementerian Perikanan dan Kelautan ................................................. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPK terhadap pencapaian Visi dan Misi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat ....................................................... Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPK terhadap telaahan RTRW .............................................. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPK terhadap kajian LHS ....................................................... Keterkaitan Visi dan Misi DPPK dengan Visi dan Misi Kepala Daerah ............................................................... Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ........................ Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah .................... Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ................. Indikator kinerja dinas yang mengacu pada RPJMD .....

iii

38 39 40 41 41 43 44 44 45 45 46 47 52

56

61

63 65 65 71 73 78 85 94

DAFTAR GAMBAR

Tabel I. 1 Tabel II. 1

Alur Perencanaan ......................................................... Struktur Organisasi Dinas ..............................................

iv

3 12

Renstra DPPK Kab. Tasikmalaya 2011-2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Strategis

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(Renstra

SKPD)

merupakan bagian dari satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam

jangka

menengah

yang

dilaksanakan

oleh

unsur

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Renstra dalam sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan

keputusan

sebanyak-banyaknya mengorganisasikannya

yang

berisiko,

dengan

pengetahuan secara

sistematis

memanfaatkan

antisipatif untuk

dan

usaha-usaha

melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Renstra sangat penting untuk masa depan karena sumber daya yang terbatas serta semakin tingginya tuntutan

masyarakat

untuk

mewujudkan

pemerintahan

yang

berorientasi hasil serta untuk implementasi strategic management dan strategic thinking yang dinamis. Rencana strategis (Renstra) Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya 2011-205 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 524/258.A/Prog/DPPK/2012 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Sampai saat ini, Renstra telah memasuki periode pelaksanaan tahun ke tiga. Berdasarkan Hasil evaluasi, ada beberapa hal yang perlu di ubah

1


sehingga mengharuskan dilakukanya perubahan terhadap keputusan Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 524/258.A/Prog/DPPK/2012 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Perubahan Renstra dilakukan atas dasar: (1) perubahan target indikator kinerja; (2) Perubahan terhadap format dan substansi Renstra Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 dan target pencapaian Indikator Kinerja Renstra Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015; (3) penyesuaian terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten

Tasikmalaya

2011-2031;

(4)

penyesuaian

dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015. Renstra Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 menjadi pemberi arah bagi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan karena setiap kegiatan/ program yang disusun dalam kurun waktu 5 tahun, merupakan gambaran kebutuhan dari masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang berkaitan dengan Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Berdasarkan

UU

No.25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Pembangunan Nasional Renstra SKPD mempunyai kedudukan sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah di tingkat SKPD yang mengacu pada RPJMD dengan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD.

Hubungan

Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lain mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah adalah sebagai berikut :

2


Gambar I.1. Alur Perencanaan

Perubahan Renstra Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 disusun melalui tahapan proses evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dalam kurun waktu tiga tahun serta telah dianalisa terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Tasikmalaya. Renstra Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015, Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014,

Renstra Kementerian Kelautan dan

Perikanan Tahun 2010-2014 dan bersifat indikatif.

3


1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Renstra Dinas Peternakan Perikanan

dan

Kelautan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011-2015 disusun atas dasar landasan hukum sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53) ; 3) Undang-Undang

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 6) Undang-undang

No

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2005; 7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ; 8) Peraturan

Pemerintah

Nomor

30

Tahun

2004

tentang

Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110) ;

4


9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

89,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4741) ; 12) Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ; 13) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 14) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 15) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 16) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014; 17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

5


Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) ; 20) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013; 21) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya. 23) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 24) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 25) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 ; 26) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015; 27) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015.

6


1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Renstra DPPK Kabupaten Tasikmalaya, dimaksudkan untuk

dijadikan

landasan

atau

pedoman

umum

bagi

pembangunan Sektor Peternakan, Perikanan dan Kelautan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pengawasan secara periodik selama kurun waktu 5 tahun. 1.3.2.

Tujuan Penyusunan Renstra DPPK Kabupaten Tasikmalaya bertujuan dalam rangka mendesign output dan outcome yang diharapkan dalam 5 tahun kedepan secara bertahap dalam setiap

tahunnya.

Tahapan

tersebut

dapat

diukur

keberhasilannya secara kuantitas, sehingga sasarannya dapat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

Kabupaten

Tasikmalaya tahun 2011-2015 adalah

sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, , serta sistematika penulisan. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini menguraikan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumberdaya yang dimiliki oleh sebelumnya,

SKPD, Capaian

Kinerja masa

Renstra

periode

hambatan-hambatan utama yang dihadap serta

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

7


Bab ini menguraikan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala

dan

Wakil

Kepala

Daerah

terpilih,

telaahan

renstra

kementerian terkait SKPD propinsi terkait serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menguraikan pernyataan dan penjelasan visi dan misi, faktorfaktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan organisasi. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan cara organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang berbentuk program-program dan kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan indikatif. BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menguraikan indikator kinerja SKPD sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII. PENUTUP Bab ini menyampaikan kalimat penutup dari seluruh rangkaian dokumen rencana strategis.

8


BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai Tugas Pokok: “Melaksanakan kewenangan pemerintah daerah

dalam

urusan

peternakan,

perikanan,

kelautan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan menyelenggarakan tugasnya, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan

kebijakan

teknis

mengenai

urusan

peternakan,

perikanan dan kelautan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai peternakan, perikanan dan kelautan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan peternakan, perikanan dan kelautan; d. Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; Susunan organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Program; 3. Sub Bagian Keuangan.

9


c. Bidang Produksi Peternakan, membawahkan : 1. Seksi Perbibitan; 2. Seksi Pakan, Alat dan Mesin; 3. Seksi Pengembangan Ternak. d. Bidang Produksi Perikanan 1. Seksi Budidaya; 2. Seksi Sarana Prasarana Budidaya; 3. Seksi Perlindungan Sumberdaya. e. Bidang Bina Usaha, membawahkan : 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan; 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan. f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahkan : 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan; 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. g. Bidang Kelautan, membawahkan : 1. Seksi Perikanan Tangkap; 2. Pemanfaatan Pesisir; 3. Sarana Prasarana Penangkapan. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) : Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari : 1. UPTD Rumah Potong Hewan; 2. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Ikan; 3. UPTD Pengembangan Benih Ikan; 4. UPTD Perbibitan Ternak; 5. UPTD Pasar Hewan; 6. UPTD Pasar Ikan; 7. UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

10


i. Kelompok Jabatan Fungsional : Kelompok Jabatan Fungsional yang tersedia di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari : 1. Penyuluh Peternakan/Pertanian; 2. Penyuluh Perikanan; 3. Medis Veteriner; 4. Paramedis Veteriner; 5. Pengawas Mutu Pakan Ternak; 6. Pengawas Mutu Bibit Ternak; 7. Pengawas Perikanan; 8. Pengawas Mutu Benih Ikan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

11


KEPALA

SEKRETA RIAT

SUB BA GIAN UM UM DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONA L

BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESMA VET

BIDANG BINA USAHA

BIDANG PRODUKSI TERNAK

SUB BA GIAN KEUA NGA N

BIDANG PRODUKSI IKAN

SUB BA GIAN PROGRAM

BIDANG KELAUTA N

SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN IKA N

SEKSI BINA USAHA DAN PENGEM BANGA N SD PETERNA KAN

SEKSI PERBIBITA N

SEKSI BUDIDA YA

SEKSI PERIKANAN TANGKAP

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

SEKSI BINA USAHA DAN PENGEM BANGA N SD PERIKANAN

SEKSI PENGEM BANGA N TERNAK

SEKSI PERLINDUNGAN SUM BERDA YA

SEKSI PEMANFAATAN PESISIR

SEKSI PAKAN DA N ALAT M ESIN PETERNA KAN

SARANA PRASA RANA BUDIDA YA

SEKSI SARA NA PRASA RAN PENANGKAPAN

      

UPTD Perbib itan Ternak Pengembangan Benih Ikan Pasar Ikan Ru mah Potong Hewan Pasar Hewan Lab. Kesehatan Hewan Pangkalan Pendaratan Ikan

Gb. II.1. Struktur Organisasi Dinas PPK Kab. Tasikmalaya Berdasarkan PERDA Nomor 15 Tahun 2008

12


Rincian tugas pokok seluruh unsur organisasi berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan

Dinas

Peternakan

Perikanan

dan

Kelautan

Kabupaten

Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok dinas meliputi urusan kesekretariatan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, bina usaha, produksi ternak, produksi ikan dan kelautan. Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut : a. Memimpin

mengawasi

mengendalikan

dan

mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas urusan peternakan perikanan dan kelautan. b. Menyelenggarakan penyusunan program dinas c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Peternakan. d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Perikanan. e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Kelautan. f. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas. g. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional. h. Menyelenggarakan bimbingan Pelaksanaan Kesekertariatan. i. Menyelenggarakan

pemantauan evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan tugas dinas. j. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait.

13


2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kegiatan

mengkoordinasikan

kesekretariatan

dan

yang

mengendalikan

meliputi

pelayanan

pelaksanaan

penyusunan

program,

pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian. Rincian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; b. Menyelenggarakan perumusan dalam penyusunan program kerja dinas; c. Menyelenggarakan penyusunan anggaran dinas; d. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan umum meliputi rumah tangga dan perlengkapan dinas; e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; f. Menyelenggarakan koordinasi dengan bidang dalam penyusunan anggaran, penyusunan program dan pelaksanaan tugas dinas lain yang dilimpahkan oleh kepala dinas; g. Menyelenggarakan pelayanan adminstrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan dinas untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas; h. Menyelenggarakan

pemantauan

evaluasi

dan

pelaporan

hasil

pelaksanaan tugas sekretariat; i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. Sekretariat membawahkan : a. Sub Bagian Program b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Program Sub bagian program mempunyai tugas menyusun dan menghimpun rencana kegiatan meliputi bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Bina Usaha, Produksi Ternak, Produksi Ikan, serta Kelautan sebagai bahan program dinas.

14


Rincian

tugas Sub bagian bina program adalah sebagai

berikut : a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub bagian bina program b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dan program dinas c. Melaksanakan identifikasi, analisis, pengkajian dan penyusunan program rencana strategis dinas; d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian program e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2) Sub Bagian Keuangan Sub bagian Keungan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan. Rincian tugas Sub bagian keuangan adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan

penyusunan

rencana

kegiatan

Sub

bagian

keuangan; b. Melaksanakan penyusunan konsep rencana anggaran dinas sebagai bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja; c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran dinas; d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas; e. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan dinas; f. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pembayarannya kepada para pegawai di lingkungan dinas; g. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai; h. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub Bagian keuangan i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

15


3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, aset dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. Rincian tugas Sub bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian; b. Melaksanakan pengelolaan peralatan, perlengkapan dan aset; c. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas; d. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan keprotokolan; e. Melaksanakan

pengembangan

fungsi

kelembagaan,

ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas; f. Melaksanakan penyampaian informasi dalam menggunakan tata naskah dinas, penataan kearsipan dan dokumentasi, serta perpustakaan di lingkungan dinas; g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan fungsional; h. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas; i. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan dinas; j. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pengelolaan

administrasi

perlengkapan dan perbekalan; k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

16


3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang meliputi Kesehatan Hewan, Ikan dan Masyarakat Veteriner. Rincian

tugas

Bidang

Kesehatan

Hewan

dan

Kesehatan

Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai bahan program Dinas; b. Menyelenggarakan

inventarisasi,

identifikasi

dan

analisis

data

penyakit hewan dan ikan; c. Menyelenggarakan identifikasi dan inventarisasi alat dan mesin kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; d. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis operasional pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit hewan dan penyakit ikan serta penanggulangan pencemaran perairan; e. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

pembinaan

teknis

pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner. f. Menyelenggarakan pengawasan pengendalian penyakit hewan dan penyakit ikan serta pencemaran perairan; g. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

pembinaan

teknis

pengawasan pengujian mutu hasil peternakan dan perikanan; h. Menyelenggarakan pembinaan mutu hasil peternakan dan perikanan; i. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan peredaran pemakaian obat hewan dan ikan; j. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

bimbingan

supervisi,

konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

17


Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahkan : a. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

1) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan Seksi

Kesehatan

Hewan

dan

Ikan

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis pemeliharaan dan pemberantasan penyakit hewan dan penyakit ikan. Rincian tugas Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan; b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data informasi penyakit non menular, penyakit reproduksi, penyakit malnutrisi serta penyakit menular pada hewan dan ikan; c. Melaksanakan pengamatan dan penyidikan epidemologi penyakit hewan/ikan parasiter, bakteriawi, virus

dan penyakit hewan/ikan

lainnya; d. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular strategis; e. Melaksanakan tindakan penolakan penyakit hewan eksotik; f. Melaksanakan pencegahan, pemberantasan serta pengendalian wabah dan penyakit hewan/ikan menular; g. Melaksanakan pelayanan dan laporan pelayanan medik/paramedik veteriner non menular, penyakit reproduksi, dan malnutrisi serta penyakit hewan/ikan menular; h. Melaksanakan bimbingan serta pengawasan pembangunan dan pengelolaan unit-unit pelayanan kesehatan hewan dan ikan; i. Melaksanakan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah;

18


j. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan dan ikan; k. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi ijin instalasi karantina hewan dan ikan; l. Melaksanakan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan, klinik hewan, puskeswan dan laboratorium kesehatan hewan; m. Melaksanakan bimbingan operasional unit pelayanan kesehatan hewan (pos kesehatan hewan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan dan laboratorium kesehatan hewan; n. Melaksanakan

bimbingan

lembaga-lembaga

pelayan

maupun

kesehatan

perorangan

yang

hewan

pada

mendapat

ijin

konservasi satwa liar; o. Melaksanakan penyusunan konsep pemberian izin rumah sakit hewan, klinik hewan, praktek dokter hewan serta pelayanan kesehatan hewan; p. Melaksanakan penyusunan konsep pemberian izin usaha obat hewan dan ikan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan; q. Melaksanakan

pengawasan

izin

usaha

budidaya

hewan

kesayangan; r. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan dan ikan; s. Melaksanakan pengawasan standar mutu obat hewan dan ikan; t. Melaksanakan pengawasan peredaran, pengadaan penyimpanan dan penggunaan obat hewan dan ikan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer; u. Melaksanakan bimbingan pemakaian obat hewan dan ikan di tingkat peternak dan pembudidaya ikan; v. Melaksanakan sertifikasi kesehatan hewan;

19


w. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi Kesehatan Hewan dan Ikan; x. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Rincian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; b. Melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai

bahan

penyusunan

konsep

kegiatan

Kesehatan

Masyarakat Veteriner; c. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan praktek hygienesanitasi pada unit pengolahan hasil peternakan dan perikanan, unit transportasi, dan tempat penjajaan produk asal hewan dan ikan; d. Melaksanakan

bimbingan,

higienitas-sanitasi

lingkungan

pemantauan usaha

dan

pemeriksaan

pembudidaya

ikan

dan

lingkungan peternakan; e. Melaksanakan monitoring penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk asal hewan yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner; f. Melaksanakan pengawasan lalu lintas produk ternak dan ikan; g. Melaksanakan penyuluhan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; h. Melaksanakan bimbingan penerapan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;

20


i. Melaksanakan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah potong unggas (RPU), unit pengolahan hasil ternak dan ikan; j. Melaksanakan bimbingan sosialisasi dan surveilance penerapan Hazard Analysis Critical Control point (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan dan peternakan; k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu di unit pengolahan,

alat

transportasi,

dan

unit

penyimpanan

hasil

perikanan sesuai dengan prinsip HACCP; l. Melaksanakan bimbingan standarisasi hewan; m. Melaksanakan bimbingan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan ikan serta pengolahan produk pangan asal hewan dan ikan; n. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemotongan ternak betina produktif; o. Melaksanakan bimbingan teknis pemantauan penyakit zoonosis; p. Melaksanakan penyusunan konsep bahan pemberian izin rumah potong hewan dan rumah potong unggas; q. Melaksanakan penyiapan bahan pemeriksaan dan pemberian sertifikasi bahan pangan asl ternak dan ikan; r. Melaksanakan pengawasan residu antibiotika, cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup; s. Melaksanakan

pembinaan

penerapan

standar

minimal

dan

pengawasan mutu produk serta kesehatan bahan pangan asal ternak dan ikan; t. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk peternakan dan perikanan;

21


u. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; v. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

4. Bidang Bina Usaha Bidang

Bina

Usaha

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Usaha yang meliputi pengembangan usaha dan sumberdaya peternakan dan perikanan. Rincian tugas Bidang Bina Usaha adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Bina Usaha sebagai bahan program Dinas; b. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisis usaha peternakan perikanan perijinan dan bimbingan pemasaran produksi peternakan dan perikanan; c. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis usaha peternakan dan perikanan serta fasilitasi permodalan; d. Menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi kerjasama usaha peternakan perikanan; e. Menyelenggarakan

pelayanan,

pengawasan

dan

pengendalian

perijinan usaha peternakan perikanan; f. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengelolaan pasar hewan dan pasar ikan; g. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

pembinaan

teknis

pendayagunaan sumberdaya dan bimbingan usaha peternakan dan perikanan; h. Menyelenggarakan penyusunan bahan informasi teknologi produk peternakan dan perikanan; i. Menyelenggarakan penyusunan bahan informasi harga ikan, ternak dan hasil-hasilnya;

22


j. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

bimbingan

supervisi,

konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Bina Usaha; k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. Bidang Bina usaha membawahkan : a. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumberdaya Peternakan; b. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan.

1) Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumberdaya Peternakan Seksi Bina usaha dan Pengembangan Sumberdaya Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan, pengembangan usaha dan sumberdaya peternakan, serta pemasaran hasil peternakan. Rincian

tugas

Seksi

Bina

usaha

dan

Pengembangan

Sumberdaya Peternakan adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan penyusunan teknis rencana kegiatan Bimbingan Usaha

dan

Pengembangan

Sumberdaya

Peternakan

serta

pemasaran Hasil Peternakan; b. Melaksanakan

inventarisasi,

identifikasi

dan

analisis

data

sumberdaya peternakan dan usaha peternakan serta pemasaran Hasil Peternakan; c. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi dan alokasi pemanfaatan budidaya peternakan serta pemasaran Hasil Peternakan; d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penanganan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis analisa usaha dan permodalan usaha peternakan, koperasi dan perusahaan peternakan serta pemasaran Hasil Peternakan; f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kerjasama dan kemitraan usaha peternakan serta pemasaran Hasil Peternakan;

23


g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dan memfasilitasi pengajuan kredit permodalan usaha peternakan; h. Melaksanakan

penyiapan

bahan

penyebaran

informasi

pembangunan dan teknologi peternakan serta pemasaran Hasil Peternakan; i. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin usah peternakan serta pemasaran Hasil Peternakan; j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan kualitas

SDM

bidang

peternakan

serta

pemasaran

Hasil

Peternakan; k. Melaksanakan penyiapan bahan informasi harga ternak dan Hasilhasilnya; l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi Bina usaha dan Pengembangan Sumberdaya Peternakan; m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2) Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Seksi Bina usaha dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan pembinaan, pengembangan usaha dan sumberdaya perikanan, serta pemasaran hasil perikanan. Rincian

tugas

Seksi

Bina

Usaha

dan

Pengembangan

Sumberdaya Perikanan adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan penyusunan teknis rencana kegiatan Bimbingan Usaha

dan

Pengembangan

Sumberdaya

Perikanan

serta

pemasaran Hasil Perikanan; b. Melaksanakan

inventarisasi,

identifikasi

dan

analisis

data

sumberdaya Perikanan dan usaha Perikanan serta pemasaran Hasil Perikanan;

24


c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penanganan sarana

dan

pengolahan

Perikanan

serta

pemasaran

Hasil

Perikanan; d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis dan analisa usaha dan permodalan usah penanganan sarana dan pengolahan Perikanan serta pemasaran Hasil Perikanan; e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kerjasama atau kemitraan usaha Perikanan serta pemasaran Hasil Perikanan; f. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan potensi pemanfaatan dan pengembangan lahan penyebaran ikan serta pemasaran Hasil Perikanan; g. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan ikan serta pemasaran Hasil Perikanan; h. Melaksanakan

pengawasan

pengendalian

penyebaran

dan

pengembangan ikan serta pemasaran Hasil Perikanan yang dilaksanakan oleh swasta; i. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi dalam memfasilitasi pengajuan kredit permodalan usaha perikanan serta pemasaran hasil perikanan; j. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pemberian

ijin

usaha

penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 mil (kapal tanpa motor, motor luar, motor dalam sampai 10 GT); k. Melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin usah perikanan serta pemasaran Hasil Perikanan; l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan kualitas SDM bidang Perikanan serta pemasaran Hasil Perikanan; m. Melaksanakan

penyiapan

bahan

penyebaran

informasi

pembangunan dan pengembangan teknologi Perikanan serta pemasaran Hasil Perikanan; n. Melaksanakan penyiapan bahan informasi harga ikan dan Hasil hasilnya;

25


o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi Bina Usaha dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan; p. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

5. Bidang Produksi Ternak Bidang Produksi Ternak mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan

bahan

pembinaan,

penyusunan

petunjuk

teknis

pengembangan produksi perbibitan, pengembangan ternak serta pakan dan alat mesin peternakan Rincian tugas Bidang Produksi Ternak adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Produksi Ternak sebagai bahan program Dinas; b. Menyelenggarakan

inventarisasi,

dan

analisis

data

perbibitan,

pengembangan ternak serta pakan dan alat mesin peternakan; c. Menyelenggarakan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

peningkatan produksi peternakan; d. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

pembinaan

teknis

pengembangan produksi peternakan; e. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

pembinaan

teknis

dan

pengawasan mutu pakan dan mutu bibit; f. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

bimbingan

supervisi,

konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang produksi ternak; g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. Bidang Produksi Ternak membawahkan : a. Seksi Perbibitan Ternak; b. Seksi Pengembangan Ternak; c. Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan.

26


1) Seksi Perbibitan Ternak Seksi Perbibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pelaksanaan pengembangan perbibitan peternakan. Rincian tugas Seksi Perbibitan Ternak adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perbibitan; b. Melaksanakan pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan konsep kegiatan kegiatan Seksi Perbibitan; c. Melaksanakan pengawasan peredaran mutu bibit; d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi produksi ternak; e. Melaksanakan penyiapan bahan pembibitan ternak; f. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pengujian

dan

penerapan

teknologi perbibitan; g. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi Perbibitan; h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

2) Seksi Pengembangan Ternak Seksi Pengembangan Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan petunjuk teknis kegiatan pengembangan ternak. Rincian tugas Seksi Pengembangan Ternak adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengembangan produksi peternakan; b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi produksi ternak; c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan potensi penetapan dan pengembangan lahan penyebaran ternak;

27


d. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan ternak; e. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan ketahanan pangan asal ternak; f. Melaksanakan

pengawasan

pengendalian

penyebaran

dan

pengembangan ternak yang dilakukan oleh swasta; g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan produksi dan sarana produksi peternakan; h. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi pengembangan Ternak; i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

3) Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan pengembangan pakan dan alat mesin peternakan. Rincian tugas Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan

penyusunan

bahan

pembinaan

produksi

dan

penggunaan bahan baku pakan/konsentrat; b. Melaksanakan pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku pakan dalam pemakaian; c. Melaksanakan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran; d. Melaksanakan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak; e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan produksi mutu pakan ternak; f. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pengujian

dan

penerapan

teknologi peternakan; g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam menggunakan alat dan mesin peternakan;

28


h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan; i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

6. Bidang Produksi Ikan Bidang Produksi Ikan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, penyusunan petunjuk teknis pengembangan produksi budidaya ikan, perlindungan sumberdaya perikanan dan pengembangan sarana prasarana budidaya ikan. Rincian tugas Bidang Produksi Ikan adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Bidang Produksi Ikan air tawar, payau dan laut; b. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data potensi Produksi Ikan air tawar, payau dan laut; c. Menyelenggarakan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

peningkatan produksi Ikan air tawar, payau dan laut; d. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

pembinaan

teknis

pengembangan Produksi Ikan air tawar, payau dan laut; e. Menyelenggarakan

penyusunan

bahan

pembinaan

teknis

dan

pengawasan mutu pakan, mutu bibit, mutu benih dan induk ikan payau dan laut; f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan,

pengendalian dan

perlindungan sumberdaya Ikan air tawar, payau dan laut; g. Menyelenggarakan

pemantauan

evaluasi

dan

pelaporan

hasil

pelaksanaan tugas bidang produksi Ikan air tawar, payau dan laut; h. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang produksi ikan; i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. Bidang Produksi Ikan membawahkan : a. Seksi Budidaya; b. Seksi Perlindungan Sumber Daya;

29


c. Seksi Sarana Prasarana Budidaya.

1) Seksi Budidaya Seksi Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan pengembangan budidaya ikan air tawar, payau dan laut. Rincian tugas Seksi Budidaya adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan

penyusunan

teknis

rencana

kegiatan

pengembangan budidaya ikan air tawar, payau dan laut; b. Melaksanakan inventarisasi identifikasi dan anlisa potensi budidaya ikan air tawar, payau dan laut;; c. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi dan alokasi pemanfaatan budidaya ikan air tawar, payau dan laut; d. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan produksi budidaya ikan air tawar, payau dan laut; e. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR); f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penerapan pola pengembangan produksi budidaya ikan air tawar, payau dan laut; g. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan potensi pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya ikan air tawar, payau dan laut; h. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis penyebaran dan pengembangan ikan; i. Melaksanakan

pengawasan,

pengendalian

penyebaran

dan

pengembangan budidaya ikan yang dilaksanakan oleh swasta; j. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kelayakan teknis budidaya ikan air tawar, payau dan laut; k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha budidaya ikan air tawar, payau dan laut; l. Melaksanakan perumusan pengembangan ketahanan pangan asal ikan;

30


m. Melaksanakan pengembangan sentra produksi pengembangan budidaya ikan air tawar, payau dan laut; n. Melaksanakan pengawasan, pengendalian produksi dan sertifikasi benih, induk ikan air tawar, payau dan laut; o. Melaksanakan pengawasan mutu pakan ikan dan bahan baku pakan dalam peredarannya; p. Melaksanakan pengawasan mutu pakan ikan dan bahan baku pakan dalam pemakaianya; q. Melaksanakan pengawasan mutu benih ikan dan bimbingan budidaya ikan air tawar, payau dan laut; r. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi benih ikan; s. Melaksanakan

pemantauan,

evaluasi

penerapan

pola

pengembangan produksi budidaya ikan air tawar, payau dan laut; t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi budidaya; u. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

2) Seksi Perlindungan Sumber Daya Seksi

Perlindungan

Sumber

Daya

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan perlindungan sumberdaya ikan air tawar, payau dan laut. Rincian tugas Seksi Perlindungan Sumber Daya adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan penyusunan teknis rencana kegiatan perlindungan sumberdaya, budidaya ikan air tawar, payau dan laut; b. Melaksanakan

inventarisasi

identifikasi

dan

anlisa

potensi

sumberdaya ikan air tawar, payau dan laut;; c. Melaksanakan penyusunan teknis perlindungan dan pengawasan sumberdaya perikanan;

31


d. Melaksanakan penyusunan teknis perlindungan serta pemanfaatan plasma nutfah; e. Melaksanakan pembinaan teknis serta perlindungan jenis ikan yang dilindung; f. Melaksanakan pembinaan teknis penetapan jenis ikian yang dilindungi; g. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan dan konservasi perairan

dan

rehabilitasi

perairan

di

wilayah

kewenangan

kabupaten; h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan sumberdaya perikanan; i. Melaksanakan

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

penyebaran dan pengembangan ikan yang dilakukan oleh swasta; j. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan potensi pemanfaatan pengembangan dan penyebaran sumberdaya ikan; k. Melaksanakan pembinaan teknis dalam pelepasan dan penarikan varietas induk atau benih ikan; l. Melaksanakan

pembinaan

teknis

dalam

perbanyakan

dan

pengelolaan induk perjenis, induk dasar dan induk dari alam; m. Melaksanakan pembinaan teknis dalam pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan atau pemeliharaan ikan; n. Melaksanakan pembinaan teknis budidaya di perairan umum; o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penerapan pola budidaya yang berwawasan lingkungan (CCRF) ikan air tawar, payau dan laut; p. Melaksanakan

pelaporan

hasil

pelaksanaan

tugas

seksi

perlindungan Sumber Daya; q. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

32


3) Seksi Sarana Prasarana Budidaya Seksi

Sarana

Prasarana

Budidaya

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis serta pelaksanaan pengembangan sarana prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut. Rincian tugas Seksi Sarana Prasarana Budidaya adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan

penyusunan

teknis

rencana

kegiatan

pengembangan sarana prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut; b. Melaksanakan

inventarisasi

identifikasi

dan

anlisis

sarana

anlisis

sarana

prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut; c. Melaksanakan

inventarisasi

identifikasi

dan

prasarana Balai Benih Ikan milik Kabupaten Tasikmalaya; d. Melaksanakan

inventarisasi

identifikasi

dan

anlisis

sarana

prasarana pengolahan ikan air tawar, payau dan laut; e. Melaksanakan

inventarisasi

identifikasi

dan

anlisis

sarana

prasarana pembuatan pakan ikan dan penggunaan bahan baku pakan ikan; f. Melaksanakan

inventarisasi

identifikasi

dan

anlisis

sarana

prasarana pasar ikan; g. Melaksanakan penyusunan teknis pengelolaan dan penggunaan sarana prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut; h. Melaksanakan penyebaran sarana prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut; i. Melaksanakan pengelolaan dan perbaikan saluran budidaya ikan air tawar, payau dan laut; j. Melaksanakan

pemantauan,

evaluasi

penerapan

pola

pengembangan sarana prasarana ikan air tawar, payau dan laut; k. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas seksi sarana prasaran budidaya;

33


l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

7. Bidang Kelautan Bidang

Kelautan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

pembinaan, penyusunan petunjuk teknis pengembangan perikanan tangkap, pemanfaatan pesisir dan pengembangan sumberdaya laut serta sarana dan prasarana kelautan. Rincian tugas Bidang Kelautan adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Bidang Kelautan; b. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data potensi Kelautan; c. Menyelenggarakan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

peningkatan produksi perikanan tangkap, pemanfaatan pesisir dan pengembangan sumberdaya laut serta sarana dan prasarana kelautan; d. Menyelenggarakan pengembangan

penyusunan

Produksi

bahan

perikanan

pembinaan

tangkap,

teknis

pengembangan

pemanfaatan sumberdaya laut serta pengembangan sarana dan prasarana kelautan laut; e. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi tugas bidang kelautan; f. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang kelautan; g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait. Bidang Kelautan membawahkan : a. Seksi Perikanan Tangkap; b. Seksi Pemanfaatan Pesisir; c. Seksi Sarana Prasarana Penangkapan.

34


1) Seksi Perikanan Tangkap Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama dan anggaran, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang perikanan tangkap. Rincian

tugas

Seksi Perikanan Tangkap adalah sebagai

berikut : a. Melaksanakan

penyusunan

teknis

rencana

kegiatan

pengembangan perikanan tangkap; b. Melaksanakan

inventarisasi

identifikasi

dan

anlisa

potensi

sumberdaya ikan perairan umum; c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik perikanan tangkap; d. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pengembangan

perikanan

tangkap; e. Melaksanakan

penyiapan

bahan

pengembangan

Tempat

Pelelangan Ikan (TPI); f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penerapan pola pengembangan perikanan tangkap; g. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis penangkapan ikan; h. Melaksanakan

pengawasan,

pengendalian penangkapan dan

pengembangan perikanan tangkap yang dilaksanakan oleh swasta; i. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kelayakan teknis perikanan tangkap; j. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha perikanan tangkap; k. Melaksanakan pengembangan sentra perikanan tangkap; l. Melaksanakan

pembinaan,

pemantauan

dan

pengawasan

penangkapan ikan;

35


m. Melaksanakan

pemantauan

dan

evaluasi

penerapan

pola

penangkapan ikan; n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

2) Seksi Pemanfaatan Pesisir Seksi Pemanfaatan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama dan anggaran, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang Pemanfaatan Pesisir, laut dan pulau pulau kecil. Rincian tugas Seksi Seksi Pemanfaatan Pesisir adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan

penyusunan

teknis

rencana

kegiatan

Seksi

anlisis

data

Pemanfaatan pesisir; b. Melaksanakan

inventarisasi

identifikasi

dan

Pemanfaatan pesisir; c. Melaksanakan penyusunan teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; d. Melaksanakan rehabilitasi dan pendayagunaan pesisir; e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; f. Melaksanakan bimbingan teknis peran serta masyarakat pesisir; g. Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian serta pengembangan potensi pesisir dan sumberdaya ikan; h. Melaksanakan evaluasi dan pelalporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatn Pesisir; i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

3) Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Seksi Sarana Prasarana Penangkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan Koordinasi dan penyusunan rencana,

36


program, kerja sama dan anggaran, evaluasi program, penyediaan data dan informasi, serta penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana penangkapan. Rincian tugas Seksi Sarana Prasarana Penangkapan adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan penyusunan rencana Seksi Sarana Prasarana Penangkapan; b. Melaksanakan

penyiapan

bahan

teknis

pengelolaan

sarana

prasarana penangkapan; c. Melaksanakan penyusunan teknis rencana pengembangan Sarana Prasarana Penangkapan; d. Melaksanakan penyusunan teknis pengadaan dan distribusi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; e. Melaksanakan kelembagaan

pembinaan dan

SDM

teknis

peningkatan

pengelola

Sarana

kapasitas Prasarana

Penangkapan; f. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan tata operasional pelabuhan perikanan; g. Melaksanakan pembinaan teknik rancang bangun dan kelaikan kapal perikanan; h. Melaksanakan pembinaan teknik rancang bangun dan kelaikan alat penangkapan ikan; i. Melaksanakan pembinaan permodalan dan investasi sarana prasarana kelautan; j. Melaksanakan pembinaan teknis pelayanan usaha penangkapan ikan; k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan optimalisasi di bidang sarana prasarana penangkapan; l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

37


2.2 Sumber Daya SKPD 2.2.1 Kekuatan Sumber Daya Pegawai Jumlah pegawai definitif ada 136 orang, meliputi 78 pegawai struktural dan 58 tenaga fungsional. Jumlah pegawai selengkapnya berdasarkan golongan adalah sebagai berikut : Tabel II.1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Unit Kerja Kepala Dinas Sekretariat Bidang Produksi Ternak Bidang Produksi Ikan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Bidang Bina Usaha Bidang Kelautan UPTD Fungsional Medik Veteriner Fungsional Paramedik Veteriner Fungsional Pengawas Mutu Pakan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Fungsional Pengawas Benih Ikan Fungsional Pengawas Perikanan Fungsional Penyuluh Pertanian Jumlah TOTAL

Jumlah Pegawai (orang) Berdasarkan Golongan IV III II I 1 1 9 5 1 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 12 22

3 5 21 9 3 5 3 1 21 88 136

1 1 12 3 22

3 4

Sedangkan keadaan pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

38


Tabel II.2. Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan Unit Kerja Kepala Dinas Sekretariat Bidang Produksi Ternak Bidang Produksi Ikan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Bidang Bina Usaha Bidang Kelautan UPTD Fungsional Medik Veteriner Fungsional Paramedik Veteriner Fungsional Pengawas Mutu Pakan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Fungsional Pengawas Benih Ikan Fungsional Pengawas Perikanan Fungsional Penyuluh Pertanian Jumlah TOTAL

S2 1 2 2 1 1

Tingkat Pendidikan S1 D3 SLTA SLTP-SD 6 7 1 2 3 2 1 -

1 1 1 1

2 5 3 -

2 -

2 1 28 -

3 -

-

1

-

8

-

-

3

-

-

-

-

3

2

-

-

-

3

-

-

-

-

1

-

-

-

2

31

3

-

-

13

65

7

47

4

136

2.2.3 Sumber Daya Unit Operasional Teknis Dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dilengkapi dengan 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai berikut :

39


Tabel II.3. UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan No

UPTD

Instalasi

1.

Perbibitan Ternak

2.

Pengembangan Benih Ikan

3.

Laboratorium Kesehatan Hewan Rumah Potong RPH Hewan (RPH) Tasikmalaya, RPH Manonjaya, RPH Singaparna dan RPH Ciawi Pasar Hewan Pasar Hewan Manonjaya, Pasar Hewan Padakembang, Pasar Hewan Ciawi, Pasar Hewan Pancatengah Pasar Ikan Pasar Ikan Jatihurip, Pasar Ikan Singaparna, Pasar Ikan Padakembang dan Pasar Ikan Cieunteung Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

4.

5.

6.

7.

Fungsi Pelayanan Utama

UPT Sapi - Penyediaan Bibit Sapi Potong Tawang Potong dan Kambing dan UPT Perah; Kambing PE - Kemitraan Usaha Sapi Malaganti Potong dan Kambing Perah BBI - Penyediaan Benih dan Rancapaku, Induk Ikan Air Tawar; BBI - Fasilitasi Magang dan Padakembang Praktek Budidaya Ikan Pemeriksaan dan diagnosis Klinik Pelayanan fasilitas pemotongan hewan ternak besar (sapi dan kerbau)

Pelayanan fasilitas perdagangan hewan ternak besar dan kecil (Sapi, Kerbau, Kambing dan domba)

Pelayanan fasilitas perdagangan benih dan ikan konsumsi

Penyediaan fasilitas pelabuhan skala PPI, TPI dan fasilitas lainnya

40


Disamping unit operasional teknis dibawah UPTD tersebut diatas, terdapat unit operasional teknis yang juga melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Unit-unit tersebut adalah

sebagai berikut :

Tabel II.4. Unit Operasional Teknis lainnya

No 1.

2.

Unit Teknis

Instalasi

Pos Inseminasi Cikalong, Buatan (IB) Cibalong, Jatiwaras, Bantarkalong Pos Kesehatan Cikatomas, Hewan Pagerageung (Poskeswan)

Fungsi Pelayanan Utama - Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) untuk sapi potong - Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Penyakit Hewan

2.3. Kinerja Pelayanan 2.3.1 Perkembangan Populasi Ternak 2006-2010 Salah

satu

indikator

perkembangan

peternakan

adalah

pertumbuhan populasi ternak. Adapun perkembangan populasi ternak tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5. Perkembangan Indikator Populasi Ternak 2006-2010

41


Secara umum, komoditas ternak strategis yaitu Sapi Potong, Domba, Sapi Perah, Kambing, Ayam Buras, Ayam Ras dan Itik selama lima tahun mengalami peningkatan yaitu antara kisaran ratarata 2-13%.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada

komoditas sapi perah dan ayam ras pedaging. Peningkatan populasi sapi perah terjadi sebagai dampak adanya realisasi kredit usaha sapi perah melalui perbankan. Peningkatan populasi ayam ras pedaging (populasi sesaat) merupakan dampak meningkatnya permintaan daging ayam dari kota-kota besar. Populasi sapi potong meningkatnya rata-rata 5,76% per tahun merupakan hasil/outcome dari upaya pemerintah melalui programprogram penyebaran bantuan ternak, bantuan langsung masyarakat, penyelamatan betina produktif, penanganan gangguan reproduksi, optimalisasi inseminasi buatan, penyediaan infrastruktur pedesaan di kawasan peternakan dan pengendalian kesehatan hewan. Populasi kambing/domba meningkat rata-rata 8,40% dan 9,55% per tahun. Upaya yang telah dilakukan adalah melalui penyebaran bantuan ternak, pengendalian kesehatan hewan dan optimalisasi unit perbibitan kambing.

2.3.2 Perkembangan Produksi Hasil Ternak dan Ikan Pengembangan

produksi

peternakan

di

Kabupaten

Tasikmalaya masih diprioritaskan pada tiga komoditas utama peternakan yaitu Daging, Telur dan Susu. Perkembangan produksi ternak

secara

keseluruhan

terutama

sangat

dipengaruhi oleh

produktivitas individu ternak, populasi ternak wilayah Kabupaten, pemasukan ternak dari luar Kabupaten, Kualitas bibit ternak serta

supplai demand ternak.

.

Perkembangan produksi ternak pada tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut :

42


Tabel II.6. Pencapaian Produksi Hasil Ternak tahun 2006-2010

Secara umum, produksi daging, telur dan susu mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,60%; 1,65% dan 15,27%. Adanya peningkatan produksi daging seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran gizi masyarakat sehingga permintaannya cukup tinggi. Produksi daging didominasi oleh daging ayam ras pedaging (broiler) sebanyak 91,56% dikarenakan harganya yang terjangkau serta ketersediaanya yang cukup melimpah. Peningkatan produksi telur yang kurang optimal, merupakan dampak menurunnya kondisi usaha ayam ras petelur sebagai akibat kurang stabilnya harga sarana produksi.

Adanya peningkatan

populasi ternak sapi perah mendorong terjadinya peningkatan produksi susu sebesar 15,27%, terutama di sentra kawasan pengembangan sapi perah yaitu di kecamatan pagerageung.

43


Tabel II.7A. Pencapaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 206-2010

Produksi ikan air tawar (darat) di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2006-2010 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 9,26 %, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan penyaluran bantuan benih serta pembinaan dan pelatihan budidaya perikanan melalui peningkatan peran dan fungsi UPTD pembenihan Ikan

Tabel II.7B. Pencapaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2006-2010

Sedangkan produksi ikan tangkap meningkat cukup signifikan yaitu sebesar rata-rata 25,70%. Hal tersebut merupakan dampak telah

dimanfaatkannya

Pamayangsari yang

Pangkalan

Pendaratan

Ikan

(PPI)

telah dibangun sejak tahun 2007, walaupun

sampai saat ini belum dapat diselesaikan.

44


2.3.3 Perkembangan Tingkat Konsumsi Hasil Ternak dan Perikanan Tingkat konsumsi hasil ternak dan ikan menunjukan sampai sejauh mana tingkat pemenuhan kecukupan gizi terutama protein hewani asal ternak dan ikan di Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan perbandingan antara tingkat produksi yang dikonsumsi masyarakat dengan tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun tingkat konsumsi hasil ternak dan ikan di Kabupaten

Tasikmalaya pada tahun 2006-2010 adalah sebagai

berikut :

Tabel II.8. Pencapaian Tingkat Konsumsi Hasil Ternak Tahun 2006-2010

Tabel II.9. Tingkat konsumsi hasil perikanan tahun 2006-2010

Pencapaian konsumsi hasil ternak komoditas daging, telur dan susu mengalami peningkatan rata-rata 9,05%, 4,86% dan 11,24% seiring dengan meningkatnya kesadaran gizi masyarakat, walaupun untuk telur dan susu belum memenuhi standar gizi nasional (Susenas, 2005).

Sementara konsumsi hasil perikanan meningkat rata-rata

7,52% per tahun dan masih berada dibawah standar gizi nasional.

45


2.3.4 Perkembangan Anggaran Pelayanan 1. Anggaran Belanja Pada tahun anggaran 2010, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan memperoleh alokasi anggaran kegiatan dari berbagai sumberdana yaitu APBD Kabupaten yang terdiri dari pos DAU, DAK, serta melalui APBN Tugas Pembantuan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.10. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2006-2010

Perkembangan realisasi anggaran belanja tahun 2006-2010 rata-rata mengalami peningkatan 6,00% per tahun sejalan dengan meningkatnya kemampuan anggaran pemerintah baik Pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat.

2. Anggaran Pendapatan (PADS) Anggaran Pendapatan Dinas yang merupakan Pendapatan Asli Daerah Sub Sektor (PADS) berasal dari Sub Sektor Peternakan Perikanan dan Kelautan, dan lain-lain pendapatan. Adapun pencapaian PADS tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

46


Tabel II.11. Pencapaian PADS Peternakan dan Perikanan T.A. 2006-2010

Penerimaan PAD yang dikelola oleh Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2006-2010 mengalami dinamika naik-turun sebagai akibat adanya perubahan-perubahan aturan dalam penarikan retribusi dan pajak daerah yang memungkinkan adanya beberapa sumber pendapatan menjadi hilang maupun bertambah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Tasikmalaya adalah : 1) Semakin tingginya permintaan produk-produk asal ternak dan ikan sebagai

dampak

semakin

meningkatnya

kesadaran

gizi

masyarakat; 2) Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan produk asal ternak dan ikan yang halal, aman, utuh dan sehat; 3) Semakin banyaknya aktivitas pertambangan yang mengganggu ekosistem perairan laut, payau dan air tawar;

47


BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD Berdasarkan hasil identifikasi terhadap segala kendala dan hambatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut : 3.1.1 Permasalahan Bidang Peternakan 1. Penyediaan Bibit Unggul Produktivitas ternak masyarakat khususnya ternak lokal (terutama sapi potong) belum optimal sehingga masih diperlukan upaya fasilitasi dalam pengembangan perbibitan secara

terstruktur

dan

terarah.

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi kendala terebut adalah masih tingginya gangguan reproduksi pada ternak betina, masih adanya pemotongan betina produktif dan keterbatasan SDM (Medis Veteriner/Dokter Hewan dan Paramedis Veteriner) serta Sarana Prasarana UPT Perbibitan Ternak Daerah. 2. Kelembagaan Kelompok Tani Secara kelembagaan, kelompok tani ternak yang ada masih lemah.

Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya

pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani ternak. 3. Infrastruktur dan Sarana Prasarana Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana serta air pertanian belum memadai yang diakibatkan oleh faktor-faktor

48


masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur dan sarana prasarana. 4. Permodalan petani Lemahnya permodalan petani ternak, diakibatkan oleh faktor keterbatasan akses terhadap sumber permodalan selain dari pemerintah. 5. Kualitas dan Kuantitas produk belum dapat mendukung berkembangnya agroindustri Dengan produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya efisiensi produksi sehingga menyebabkan nilai tambah kurang memadai, sehingga sulit bersaing untuk meningkatkan kualitas produk.

3.1.2 Permasalahan Bidang Perikanan 1. Sarana Prasarana Pembenihan Dalam upaya pengembangan perikanan budidaya khususnya pada proses pendederan/pembenihan di sentrasentra pembenihan ikan air tawar (Sukaratu, Padakembang dan Singaparna) masih terkendala oleh penurunan debit dan kualitas air akibat aktivitas kegiatan tertentu di luar perikanan. Kegiatan-kegiatan tersebut telah menyebabkan berkurangnya sumber daya ikan. 2. Ketersediaan Benih dan Induk Unggul serta keterbatasan Grand Parent Stock (Induk penghasil induk) di unit-unit pembenihan. Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keterbatasan induk adalah kondisi sarana prasarana yang kurang memadai.

3.1.3 Permasalahan Bidang Kelautan Permasalahan bidang kelautan adalah masih rendahnya produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap saat ini

49


hanya mampu mencapai 13% dari potensi yang ada.

Hal

tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu : - Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) belum memadai; - Degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia

yang

menimbulkan

pencemaran

perairan

laut

sehingga mempengaruhi penurunan sumber daya ikan; - Produktivitas para nelayan Indonesia hingga saat ini masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan armada perikanan yang secara nasional masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, yaitu perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal ikan berukuran 0,5 sampai 3 gross tonnage (GT);

3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Gerbang Desa merupakan program prioritas yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih UU Ruzhanul „ulum-Ade Sugianto pada Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya 2011, terinspirasi oleh fakta dan data di lapangan khususnya daerah pedesaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang belum tersentuh oleh pembangunan, baik infra struktur perhubungan, perekonomian rakyat pedesaan, pendidikan, pertanian, dan sebagainya.

Kondisi tersebut menyadarkan kepada

kita, seluruh komponen masyarakat, aparat pemerintahan daerah atau desa, dan pribadi H. UU sebagai salah seorang kandidat Bupati pada waktu itu, untuk mencanangkan program percepatan pembangunan di daerah pedesaan. Program dimaksud diberi nama Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa). Gerbang

Desa

dilakukan

untuk

mempercepat

proses

pembangunan di desa-desa demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat desa sudah kuat, berarti

50


dengan sendirinya kabupaten menjadi kuat. Untuk menopang Gerbang Desa paling tidak ada lima prioritas yang musti dikedepankan, yakni : peningkatan kesejahteraan petani, buruh tani, nelayan dan aparatur desa, peningkatan jalan desa, Listrik Masuk Desa, irigasi dan air bersih pedesaan, telekomunikasi dan informasi masuk desa. Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2010 sebanyak 1.676.544 jiwa, terdiri dari pria sebanyak 836.052 jiwa, wanita sebanyak 840.492 jiwa, dengan kepadatan 619 jiwa/km2. Jumlah penduduk yang besar dari sebuah kabupaten adalah merupakan potensi bagi daerah yang bersangkutan, namun disisi lain adalah sebuah masalah bagi pengelola pemerintah daerah. Masalah kependudukan tidak terlepas dari berapa besar angka kemiskinan, pengangguran, angka kelahiran, kematian, migrasi penduduk, tenaga kerja dan lapangan kerja, kesehatan, gizi keluarga dan segudang masalah lainnya.

Karena

Kabupaten Tasikmalaya adalah daerah dengan karakteristik alam yang sebagian besar adalah perdesaan yang berbukit, maka fokus pembangunan tentunya adalah bagaimana membangun desa dari seluruh aspek baik infrastruktur, sosial, ekonomi dan budaya. Pandangan dan gagasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut kemudian diimplementasikan dalam Visi Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut : “TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, MANDIRI, UNGGUL DI BIDANG AGRIBISNIS DAN BERBASIS PERDESAAN” Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan

masyarakat

yang

beriman,

bertaqwa,

berakhlaqulkarimah, berkualitas dan mandiri;

51


2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis perdesaan dengan keunggulan agribisnis; 3. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance); 4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan Tupoksi dinas yaitu terdapat pada Misi ke-2 yaitu “Mewujudkan perekonomuan yang tanggung berbasis pedesaan dengan keunggulan agribisnis. Terkait

dengan

pembangunan

peternakan

perikanan

dan

kelautan, maka akan cukup sentral perannya karena pada umumnya obyek pembangunannya adalah masyarakat desa khususnya petani ternak, petani ikan dan nelayan yang umumnya sebagian besar masuk katagori masyarakat miskin pedesaan.

Peningkatan kesejahteraan

petani, buruh tani dan nelayan juga merupakan prioritas pembangunan bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel III.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : “TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, MANDIRI, UNGGUL DI BIDANG AGRIBISNIS DAN BERBASIS PERDESAAN ” Faktor Permasalahan No. Misi Pelayanan DPPK Penghambat Pendorong 2. Mewujudkan a. Penyediaan a. Keterbatasan a. Adanya perekonomian Bibit/Benih SDM teknis dukungan dan yang tangguh Unggul; b. Keterbatasan komitmen berbasis b. Kelembagaan Sarana pemerintah perdesaan Kelompok Prasarana pusat dan dengan Tani c. Keterbatasan propinsi; keunggulan Ternak/Ikan/ Anggaran b. Adanya potensi agribisnis nelayan alam yang c. Infrastruktur cukup pendukung mendukung d. Permodalan berupa petani/nelayan ketersediaan e. Daya saing bahan pakan produk alami

52


3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Dinas Propinsi Terkait 3.3.1 Renstra Kementerian Pertanian Visi Kementerian Pertanian adalah Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul

Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya

Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani. Misinya adalah sebagai berikut : 1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis. 2) Menciptakan mendukung

keseimbangan keberlanjutan

ekosistem peningkatan

pertanian

yang

produksi

dan

produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan. 3) Mengamankan

plasma-nutfah

dan

meningkatkan

pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan. 4) Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi. 5)

Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.

6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri. 7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan. 8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.

53


9) Mendorong

terwujudnya

sistem

kemitraan

usaha

dan

perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan. 10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Pada implementasi program dan kegiatan, maka program yang terkait erat serta menjadi program prioritas nasional di bidang peternakan adalah

PENCAPAIAN SWASEMBADA

DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH, DAN HALAL. Kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah program tersebut adalah: (1) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih/Bibit dengan Mengoptimalkan Sumberdaya Lokal. (2) Peningkatan

Produksi

Ternak

Ruminansia

dengan

Pendayagunaan Sumberdaya Lokal. (3) Peningkatan Produksi Ternak Non Ruminansia dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal. (4) Pengendalian

dan

Penanggulangan

Penyakit

Hewan

Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis. (5) Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan (6) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan. Kondisi faktual faktor-faktor pendukung program prioritas Kementerian Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut : a. Secara

umum

kondisi

sumberdaya

dan

aspek-aspek

penunjang PSDS di Kabupaten Tasikmalaya berpotensi untuk memberikan konstribusi yang optimal terhadap percepatan pencapaian PSDS tahun 2014;

54


b. Aspek-aspek Inseminasi

penunjang Buatan,

PSDS

seperti

Penyelamatan

Keberhasilan

Betina

Produktif,

Penanganan Gangguan Reproduksi dan Supply Demand Bibit berada jalur yang benar dengan trend menuju positif. c. Penyakit reproduksi pada ternak dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi petani khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Karena selain merusakkan kehidupan ternak, dan menghambat perkembangan populasi juga dapat menular kepada manusia.

Kasus gangguan

reproduksi yang ditandai dengan rendahnya fertilitas induk, akibatnya berupa penurunan angka kebuntingan dan jumlah kelahiran pedet, sehingga mempengaruhi penurunan populasi sapi dan pasokan penyediaan daging secara nasional. d. Berdasarkan potensi sumber daya alam, khususnya ditinjau dari kondisi lingkungan biofisik (kondisi tanah, fisiografi, geografi dan iklim) serta dari kondisi daya dukung agronomis (ketersediaan pakan dan limbah pertanian), Kabupaten Tasikmalaya

cukup

potensial

untuk

dijadikan

sentra

pengembangan sapi potong di Jawa Barat dalam upaya mendukung PSDS. Tasikmalaya

masih

Populasi sapi potong di Kabupaten dapat

ditingkatkan

dengan

mengoptimalkan bibit hasil IB.

55


Tabel III.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kementerian Pertanian Visi : “Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani” Faktor Permasalahan No. Misi Pelayanan DPPK Penghambat Pendorong 1. Mewujudkan Penyediaan Bibit Keterbatasan Potensi alam sistem pertanian Unggul, SDM, Fasilitas dan potensi berkelanjutan Infrastruktur dan Pokok dan petani yang efisien, Sarana Prasarana Pendukung, berbasis iptek dan Anggaran sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis 4 Menjadikan petani Kelembagaan Keterbatasan Potensi alam yang kreatif, Kelompok Tani, SDM, Fasilitas dan potensi inovatif, dan Permodalan Pokok dan petani mandiri serta Petani Pendukung, mampu Anggaran memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi 5 Meningkatkan Kualitas dan Keterbatasan Potensi alam produk pangan kuantitas produk SDM, Fasilitas dan potensi segar dan olahan Pokok dan petani yang aman, sehat, Pendukung, utuh dan halal Anggaran (ASUH) dikonsumsi 6 Meningkatkan Kualitas dan Keterbatasan Potensi alam produksi dan mutu kuantitas produk SDM, Fasilitas dan potensi produk pertanian Pokok dan petani sebagai bahan Pendukung, baku industri Anggaran 10 Meningkatkan Infrastruktur dan Keterbatasan Potensi alam kualitas kinerja Sarana Prasarana SDM, Fasilitas dan potensi dan pelayanan Pokok dan petani aparatur Pendukung, pemerintah bidang Anggaran pertanian yang amanah dan profesional

56


3.3.2 Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Visi Indonesia

pembangunan Penghasil

kelautan

Produk

dan

perikanan

Kelautan

dan

adalah

Perikanan

Terbesar 2015. Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah Mensejahterakan

Masyarakat

Kelautan

dan

Perikanan.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah: 1) Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi. 2) Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. 3) Meningkatkan

produktivitas

dan

daya

saing

berbasis

pengetahuan. 4) Memperluas akses pasar domestik dan internasional. Terkait dengan pengarusutamaan dan lintas bidang, pembangunan kelautan dan perikanan akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) ekonomi, dengan peningkatan

pertumbuhan

ekonomi

melalui

peningkatan

konstribusi kelautan dan perikanan pada PDB nasional, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2) sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/ minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup, dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati.

57


Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan keempat arah kebijakan di atas dilakukan melalui: 1. Pengembangan Minapolitan Minapolitan

merupakan

upaya

percepatan

pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengembangan

minapolitan

bertujuan

untuk

(i)

meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan, (ii) meningkatkan pengolah

pendapatan

ikan

mengembangkan

yang

nelayan,

adil

kawasan

dan

pembudidaya merata,

minapolitan

dan

serta

sebagai

(iii) pusat

pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Adapun sasaran pengembangan minapolitan adalah sebagai berikut (i) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat, (ii) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing tinggi, serta (iii) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi nasional. 2. Entreprenuership Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha

(entrepreneurship)

dilaksanakan

melalui

upaya

membangun kepercayaan (trust building) bagi para pelaku, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa entrepreneurship para pelaku tersebut dibangun agar

para

pelaku

dapat

memanfaatkan

fasilitas

guna

memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan

58


yang dilakukan oleh pemerintah. Strategi entrepreneurship akan memenuhi kebutuhan nelayan dan pembudidaya serta pemasar dan pengolah dalam berproduksi seperti kapal, BBM, jaring, benih, pengairan dan lain-lainnya, serta pemerintah mengupayakan kepastian pasar bagi penjualan produk perikanan dengan harga yang pantas. 3. Networking Setiap indvidu, institusi, dan setiap wilayah punya potensi masing-masing yang sangat besar di samping juga masing-masing memiliki kekurangan atau kelemahan. Namun demikian setiap pelaku pembangunan kelautan dan perikanan bekerja sendiri-sendiri. Sampai saat ini masih ada pemangku kepentingan pembangunan kelautan dan perikanan yang belum terhimpun dalam suatu bentuk jaringan kerja bahkan masih

terlihat

indikasi

bahwa

mengutamakan

identitas

diri.

masing-masing

Keadaan

tersebut

masih akan

berpengaruh pada hasil kerja yang kurang optimal dalam pembangunan kelautan dan perikanan. 4. Technology and Innovation KKP

akan

dapat

mencapai

sasaran

yang

telah

ditetapkan hanya jika dapat menguasai teknologi perikanan untuk sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim. Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menemukan

teknologi-teknologi

baru

dalam

rangka

meningkatkan optimasi pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan bertanggung jawab.

59


5. Empowering Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan lngkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan dan memenuhi hak dasar masyarakat

secara

layak

untuk

menempuh

dan

mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan mayarakat. 6. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan akan memberikan keuntungan bagi anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi. Dari uraian visi misi dan arah kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

berkaitan dengan

kondisi pelayanan SKPD adalah terbatasnya sarana prasarana pembenihan, terbatasnya sarana

prasarana penangkapan,

rusaknya lingkungan perairan laut, terbatasnya benih dan induk ikan unggul serta belum adanya masterplan minapolitan. Faktor penghambatnya berkurangnya areal dan kualitas air untuk keperluan budidaya ikan, kondisi laut yang memerlukan investasi cukup tinggi, sementara faktor pendorongnya adalah masih tersedianya potensi sumberdaya ikan.

60


Tabel III.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kementerian Kelautan dan Perikanan Visi : Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015 Faktor Permasalahan No. Misi Pelayanan DPPK Penghambat Pendorong 1. Mensejahterakan Terbatasnya berkurangnya Potensi Masyarakat sarana prasarana areal dan sumberdaya Kelautan dan pembenihan, kualitas air ikan yang Perikanan terbatasnya untuk keperluan belum sarana prasarana budidaya ikan, termanfaatkan penangkapan, kondisi laut yang rusaknya memerlukan lingkungan investasi cukup perairan laut, tinggi terbatasnya benih dan induk ikan unggul serta belum adanya masterplan minapolitan

3.3.3 Renstra Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat Visi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat

adalah

"Menjadi Dinas yang Memberdayakan Sumberdaya Domestik menuju Ketahanan Pangan Asal Ternak serta Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Jawa Barat”. Misinya adalah sebagai berikut : 1) Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat dengan profesional melalui kemitraan strategis; 2) Memfasilitasi pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan; dan 3) Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan status kesehatan masyarakat veteriner, ketahanan dan keamanan pangan asal hewan.

61


Dengan demikian kebijakan pembangunan peternakan di Jawa Barat diarahkan pada optimalisasi, potensi dasar daerah untuk : 1) Mengurangi

jumlah penduduk miskin melalui aktivitas

ekonomi berbasis sumberdaya lokal, 2) Perluasan lapangan kerja berbasis agribisnis peternakan, 3) Meningkatkan produktivitas usaha, 4) Meningkatkan nilai tambah dan meningkatnya daya saing produk industri manufaktur yang berbahan baku lokal. Kebijakan jangka menengah propinsi Jawa Barat di bidang

peternakan

penanggulangan

pada

kemiskinan,

prinsipanya

terfokus

pada

peningkatan

lapangan

kerja,

peningkatan produktivitas serta peningkatan nilai tambah produk. Kebijakan tersebut berkaitan dengan permasalahan pelayanan SKPD DPPK terkait dengan masalah Penyediaan Bibit Unggul, Kelembagan Tani Ternak, Infrastruktur dan Sarana Prasarana. Faktor penghambatnya adalah berupa produktivitas ternak yang masih rendah, terbatasnya SDM petugas teknis, lemahnya SDM petani ternak, serta sulitnya meningkatkan nilai tambah produk akibat kurang efisiennya proses produksi. Faktor pendorongnya adalah bahwa potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Tasikmalaya masih cukup tinggi.

62


Tabel III.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat Visi : "Menjadi Dinas yang Memberdayakan Sumberdaya Domestik menuju Ketahanan Pangan Asal Ternak serta Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Jawa Barat” Faktor Permasalahan No. Misi Pelayanan DPPK Penghambat Pendorong 1. Melayani Infrastruktur dan Terbatasnya Potensi masyarakat Sarana Prasarana SDM petugas sumber daya peternakan di Teknis ternak dan Jawa Barat lahan dengan profesional melalui kemitraan strategis 2. Memfasilitasi Penyediaan Bibit Terbatasnya Potensi pengembangan Unggul, SDM petugas sumber daya kawasan usaha Kelembagan Tani Teknis ternak dan peternakan yang Ternak, lahan berwawasan Infrastruktur dan lingkungan Sarana Prasarana 3. Menciptakan Infrastruktur dan Terbatasnya Potensi lingkungan yang Sarana Prasarana SDM petugas permintaan kondusif bagi Teknis produk peningkatan status kesehatan masyarakat veteriner, ketahanan dan keamanan pangan asal hewan

3.3.4. Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Barat Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Barat, sasaran yang diharapkan tercapai tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut : 1)

Tercapainya masyarakat perikanan dan kelautan ke arah peningkatan

kemampuan

pengelolaan

sumberdaya

perikanan dan kelautan, melalui peningkatan kesempatan kerja dengan target sebesar 2,5%;

63


2) Tercapainya

produktivitas

usaha

budidaya

ikan

dan

perikanan tangkap yang berorientasi peningkatan mutu dan nilai ekonomis produk, melalui : a. Peningkatan pendapatan petani/nelayan dengan target sebesar 7,5% per tahun; b. Peningkatan produksi perikanan dengan target 20% per tahun; c. Peningkatan eksport komoditas perikanan dengan target 10% per tahun 3) Tercapainya penyediaan produk perikanan yang berkualitas, mudah dan murah untuk peningkatan konsumsi ikan dengan pemanfaatan

teknologi

sumberdaya

lokal,

melalui

peningkatan konsumsi ikan/udang dengan target sebesar 3,5% per tahun; Sasaran dan target yang dicanangkan oleh Dinas Perikanan Propinsi secara umum masih fokus pada upaya peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap. Khusus perikanan budidaya, faktor penghambatnya adalah kondisi air dan sarana prasarana perikanan yang kurang mendukung, sedangkan untuk perikanan tangkap terhambat oleh masih belum memadainya kondisi PPI. Faktor pendorongnya adalah masih terbukanya potensi sumberdaya ikan yang tersedia.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam pelaksanaan pelayanan dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor-faktor penghambat dan pendorong berkaitan dengan Rencana Tata Ruang wilayah sebagai berikut :

64


Tabel III.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Telaahan RTRW Kabupaten Tasikmalaya No. 1.

RTRW Terkait Tugas dan Fungsi SKPD Kawasan peruntukan peternakan, perikanan budidaya, perikanan tangkap dan kelautan (pesisir dan pulau-pulau kecil) baik budidaya (onfarm) maupun industri pengolahan hasil (off-farm)

Permasalahan Pelayanan DPPK Infrastruktur dan Sarana Prasarana, belum adanya industri peternakan/ perikanan

Faktor Penghambat Pendorong Pengawasan Masih dan terbukanya pengendalian, ruang bagi Aktivitas yang kawasan merusak budidaya lingkungan, belum tersedianya rencana zonasi

Dalam melaksanakan pembangunan peternakan perikanan dan kelautan

tidak

akan

terlepas

dari

asas

pembangunan

yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga diperlukan kajian terhadap Lingkungan Hidup Strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD. Tabel III.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis No. 1.

KLHS Terkait Tugas dan Fungsi SKPD Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program

Permasalahan Pelayanan DPPK Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pengelolaan Limbah

Faktor Penghambat Pendorong Pengawasan Tersedianya dan teknologi pengendalian, ramah Aktivitas yang lingkungan merusak lingkungan, belum tersedianya rencana zonasi

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan kajian dan telaahan terhadap Renstra K/L, Renstra Propinsi dan RTRW dan KLHS, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

65


1) Rendahnya produksi peternakan dan perikanan; 2) Tingginya pemotongan ternak betina produktif; 3) Kurangnya infrastruktur pedesaan di kawasan peternakan dan perikanan; 4) Rendahnya kesejahteraan petani ternak/ikan dan nelayan;

66


BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan 4.1.1 Visi Untuk menetapkan Visi DPPK Kabupaten Tasikmalaya sampai tahun 2015 mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu “ “TASIKMALAYA YANG RELIGIUS ISLAMI, MANDIRI, UNGGUL DI BIDANG AGRIBISNIS DAN BERBASIS PERDESAAN”. Berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya, maka sektor pertanian dalam arti luas yang berbasis di pedesaan melalui konstribusinya terhadap PDRB Daerah, merupakan salah satu sektor yang diandalkan dan menjadi prioritas dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Visi Pembangunan Peternakan Perikanan dan Kelautan yang baru merupakan modifikasi dari visi lama yang disesuaikan terhadap issue strategis yang paling aktual .

Atas dasar

pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan potensi, permasalahan, nilai-nilai strategis organisasi dan peluang yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang akan kami emban adalah “Terwujudnya Ketersediaan Pangan Hewani Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat Tahun 2015”. Pengertian : “Terwujudnya

Ketersediaan

Pangan

Hewani”

dimaksudkan bahwa Pemerintah harus memfasilitasi penyediaan kebutuhan pangan asal ternak dan ikan bagi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;

67


“Halal, Aman, Utuh dan Sehat” mempunyai defenisi sebagai berikut : 1. “Halal”, bahwa produk pangan asal ternak dan ikan harus memenuhi kriteria halal sesuai dengan syariat islam yaitu penyembelihan dilaksanakan secara halal. Sebelum, selama dan sesudah penyembelihan tidak bersentuhan atau tidak mengandung barang atau zat yang diharamkan; 2. “Aman”, bahwa produk pangan asal ternak dan ikan harus memenuhi kriteria aman untuk dikonsumsi terbebas dari bahaya :  Fisik : bulu, debu, rambut, dll;  Biologis : mikroba (bakteri, virus, jamur, parasit);  Kimia : residu pestisida, antibiotika, hormon, dll; 3. ”Utuh”, bahwa produk pangan asal ternak dan ikan tidak dikurangi atau tidak ditambah sesuatu zat apapun; 4. ”Sehat”,

bahwa

produk

pangan

asal

ternak

dan

ikan

berpenampilan baik, tidak menyimpang dan layak dikonsumsi.

4.1.2. Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi sebagai berikut : a. Mewujudkan

Sentra-sentra

Produksi

Peternakan

Yang

Berwawasan Agribisnis Yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Guna Mendukung Penyediaan Pangan Hewani Yang HAUS dan berdaya saing serta memiliki nilai tambah; b. Mewujudkan Sentra-sentra Produksi Perikanan Budidaya Yang Berwawasan Agribisnis Guna mewujudkan penyediaan pangan asal ikan yang berdaya saing dan bernilai tambah serta mewujudkan

Sumberdaya

Kelautan

sebagai

sumber

pendapatan Masyarakat Pesisir dan Nelayan;

68


c. Mewujudkan

Pelayanan

Kesekretariatan

Dinas

yang

Profesional; Penjelasan Misi “ Sentra-sentra Produksi Peternakan Yang Berwawasan Agribisnis Yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Guna Mendukung Penyediaan Pangan Hewani Yang HAUS dan berdaya saing serta memiliki nilai tambah” adalah mendorong serta memfasilitasi masyarakat peternak, kelompok tani ternak dan stakeholder peternakan lainnya untuk membentuk kawasan-kawasan

produksi

ternak

di

pedesaan

dengan

memperkuat sub sistem – sub sistem agribisnis hulu seperti penyediaan bibit, hijauan makanan ternak, pengendalian penyakit hewan, pembinaan kesmavet dan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) serta subsistem hilir yaitu pengolahan dan pemasaran hasil. Penjelasan Misi “Mewujudkan Sentra-sentra Produksi Perikanan

Budidaya

Yang

Berwawasan

Agribisnis

Guna

mewujudkan penyediaan pangan asal ikan yang berdaya saing dan bernilai tambah serta mewujudkan Sumberdaya Kelautan sebagai sumber pendapatan Masyarakat Pesisir dan Nelayan” adalah mendorong serta memfasilitasi masyarakat pembudidaya ikan (pembenihan, pendederan, pembesaran) perikanan

lainnya

untuk

merevitalisasi

dan stakeholder

UPR

dan

UPTD

Pembenihan Ikan serta Unit Pengolahan dan Pemasaran dengan menciptakan pola kawasan produksi di pedesaan dengan memperkuat

sub

sistem

–

sub

sistem

agribisnis

seperti

penyediaan benih, pakan ikan, pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan.

Berkaitan dengan sumber daya

kelautan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi kelautan yang cukup besar walaupun dengan karakteristik laut berupa laut samudra. Sampai saat ini pemanfaatan di jalur I, II dan III baru dapat termanfaatkan sebesar 13,5%. Kondisi tersebut diakibatkan

69


oleh keterbatasan sarana prasarana penangkapan seperti sarana pangkalan pendaratan ikan, alat tangkap dan armada tangkap. Adanya

peningkatan

pemanfaatan

potensi

laut

dengan

meningkatkan ketersediaan sarana prasarana diharapkan dapat menjadi sumber perekonomian masyarakat pesisir dan nelayan. Penjelasan Misi ” Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Dinas yang Profesional”, bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kelima misi diatas perlu didukung oleh pelayanan kesekretariatan dinas yang profesional dengan fokus memberikan pelayanan prima pada aparatur dinas.

4.1.3. Keterkaitan Visi Misi SKPD dan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Keterkaitan visi dan misi SKPD dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten terletak pada komponen visi unggul di bidang agribisnis berbasis pedesaan

yang merupakan sistem

pengembangan komoditas yang dikembangkan oleh SKPD. Pada misi juga terkait permasalahan pengembangan perekonomian yang tangguh. Keterkaitan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

70


Tabel IV.1. Keterkaitan Visi dan Misi DPPK Kabupaten Tasikmalaya dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015 Visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015

Visi DPPK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 - 2015

“Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Mandiri, Unggul di Bidang Agribisnis dan Berbasis Perdesaan”

“Terwujudnya Ketersediaan Pangan Hewani Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat Tahun 2015”

Misi

Misi

2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis

a. Mewujudkan Sentra-sentra Produksi Peternakan Yang Berwawasan Agribisnis dan Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Guna Mendukung Penyediaan Pangan Asal Ternak Yang HAUS dan Berdaya Saing Serta Memiliki Nilai Tambah; b. Mewujudkan Sentra-sentra Produksi Perikanan Budidaya Yang Berwawasan Agribisnis Guna Mewujudkan Penyediaan Pangan Asal Ikan yang Berdaya Saing Serta Memiliki Nilai Tambah Serta Mewujudkan Sumberdaya Kelautan sebagai sumber Pendapatan Masyarakat Pesisir dan Nelayan; c. Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Dinas yang Profesional;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun (2011-2015). Dengan adanya tujuan maka fokus kerja DPPK memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dan sesuatu yang akan dihasilkan oleh DPPK dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dengan

71


memberi penekanan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien, efektif dan ekonomis. Dalam mendukung misi Renstra DPPK dapat diuraikan secara spesifik mengenai tujuan, sasaran dan langkah-langkah strategis yang hendak dicapai dari masing-masing misi yaitu sebagai berikut : 1). Misi “ Mewujudkan Sentra-sentra Produksi Peternakan Yang Berwawasan Agribisnis Yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Guna Mendukung Penyediaan Pangan Hewani Yang HAUS dan Berdaya Saing serta Memiliki Nilai Tambah” memiliki tujuan “Meningkatkan Penyediaan Bibit Ternak yang berkualitas, penyediaan produk pangan hasil ternak yang halal, aman, utuh dan sehat serta berdaya saing dan memiliki keunggulan”; 2).

Misi “Mewujudkan Sentra-sentra Produksi Perikanan Budidaya Yang Berwawasan Agribisnis Guna mewujudkan penyediaan pangan asal ikan yang berdaya saing dan bernilai tambah serta mewujudkan Sumberdaya Kelautan sebagai sumber pendapatan Masyarakat Pesisir dan Nelayan” memiliki tujuan : “Meningkatkan Penyediaan

Induk,

Benih

dan

Ikan

Konsumsi

serta

serta

meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil”. 3).

Misi

”Mewujudkan

Pelayanan

Kesekretariatan

Dinas

yang

Profesional” memiliki tujuan Mendorong Pencapaian Kinerja Dinas Secara Optimal; Tujuan dan

sasaran

jangka

menengah pelayanan dinas

selengkapnya pada tabel IV.2. sebagai berikut :

72


Tabel IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Misi 1 : Mewujudkan Sentra-sentra Produksi Peternakan Yang Berwawasan Agribisnis Yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Guna Mendukung Penyediaan Pangan Tujuan

Sasaran Uraian

Meningkatkan Penyediaan Bibit Ternak yang berkualitas, penyediaan produk pangan hasil ternak yang halal, aman, utuh dan sehat serta berdaya saing dan memiliki keunggulan.

Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Hasil Ternak

Indikator Capaian Sasaran

1

a

b

Satuan

Kondisi Awal Renstra SKPD (2010)

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke1

2

3

4

5

Populasi ternak (ternak besar, ternak Kecil, ternak unggas), dan Produksi hasil ternak (Daging, Telur dan Susu). Populasi Ternak Ternak Besar

Ekor

53.081

67.379

71.901

75.256

62.211

64.795

Sapi Potong

Ekor

33.548

47.726

51.752

54.339

49.798

52.288

Sapi Perah

Ekor

2.422

2.542

2.751

3.025

2.091

2.133

Kerbau

Ekor

17.111

17.111

17.398

17.892

10.322

10.374

Ternak Kecil

Ekor

339.212

343.198

354.392

376.660

431.300

452.865

Kambing

Ekor

68.021

69.363

71.837

74.598

90.097

94.602

Domba

Ekor

271.191

273.835

282.555

302.062

341.203

358.263

Ternak Unggas

Ekor

7.411.884

7.789.221

8.267.597

8.856.269

9.583.347

9.876.039

Ayam Buras

Ekor

1.664.912

1.713.509

1.768.830

1.837.802

1.883.747

1.930.841

Ayam Ras Pedaging

Ekor

5.221.400

5.523.500

5.909.970

6.382.770

6.853.953

7.059.572

Ayam Ras Petelur

Ekor

361.800

383.900

413.300

451.200

576.646

611.245

Itik

Ekor

163.772

168.312

175.497

184.497

269.001

274.381

Daging

Ton

49.479,53

52.448,30

52.448,30

55.595,20

58.930,91

62.327,39

Telur

Ton

8.215,94

8.544,58

9.057,25

9.618,80

11.532,85

12.109,50

Susu

Ton

3.967,24

4.046,58

4.167,98

4.334,70

3.261,96

3.327,48

Produksi Hasil Ternak

73


Misi 2: Mewujudkan Sentra-sentra Produksi Perikanan Budidaya Yang Berwawasan Agribisnis Guna Mewujudkan Penyediaan Pangan Asal Ikan Yang Berdaya Saing Dan Bernilai Tambah Serta Mewujudkan Sumberdaya Kelautan Sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat Pesisir dan Nelayan Tujuan

Sasaran Uraian

Meningkatkan Penyediaan Induk, Benih dan Ikan Konsumsi serta serta meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pemanfaatan potensi Laut


1

a

Benih

c


2

3

4

5

Meningkatnya produksi perikanan budidaya (benih dan konsumsi), Produksi perikanan tangkap (perairan umum dan laut) dan Prosentase pemanfaatan potensi laut. Produksi Ikan Budidaya Ikan Hasil Budidaya

b

Satuan


Ton Juta Ekor

33.343,38

37.822,40

41.630,87

45.664,08

50.269,00

55.296,00

1.898

2.467

3.208

4.170

4.667

4.807,00

Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum

Ton

818,59

686,00

694,00

702,00

705,00

708,00

Laut

Ton

883,41

897,00

908,00

919,00

861,57

871,92

13,30

13,51

13,67

13,84

12,98

13,13

Prosentase Pemanfaatan Potensi Laut

%

74


Misi 3: Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Dinas yang Profesional Tujuan

Sasaran Uraian

Mendorong Pencapaian Kinerja Dinas Secara Optimal

Meningkatnya Pengelolaan administrasi Perkantoran, sarana Prasarana Aparatur, Keuangan, Perencanaan Program dan Kegiatan


1

Satuan



2

3

4

5

a

Dokumen-dokumen SOP, SPM, Renstra dan Produk hukum dan pelayanan lainnya Dokumen SOP

Kegiatan

0

0

2

2

2

2

b

Dokumen SPM

Kegiatan

0

0

2

2

0

0

c

Dokumen Renstra

Kegiatan

0

0

1

0

0

0

d

Produk hukum

Kegiatan

0

0

5

4

0

1

e

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

f

Pemeliharaan Sarana Prasarana Dokumen RKA-DPA

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

g

Pengelolaan Ketatausahaan

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

h

Pengelolaan Kepegawaian

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

75


4.3 Strategi dan Kebijakan Dalam mendukung misi Renstra DPPK dapat diuraikan secara spesifik mengenai strategi dan kebijakan yang hendak dicapai dari masing-masing misi yaitu sebagai berikut : 1) Misi

“Mewujudkan

Sentra-sentra

Produksi

Peternakan

Yang

Berwawasan Agribisnis Yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Guna Mendukung Penyediaan Pangan Hewani Yang HAUS dan Berdaya Saing serta Memiliki Nilai Tambah” memiliki tujuan, sasaran dan kebijakan sebagai berikut : Tujuan

: Meningkatkan Penyediaan Bibit Ternak yang berkualitas, penyediaan produk pangan hasil ternak yang halal, aman, utuh dan sehat serta berdaya saing dan memiliki keunggulan

Sasaran

: Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Hasil Ternak.

Kebijakan

:

Peningkatan revitalisasi pascapanen

produksi sarana

ternak

lokal

prasarana

peternakan,

melalui

produksi

dan

penanggulangan

penyakit hewan menular serta

penjaminan

keamanan pangan hasil ternak 2). Misi “Mewujudkan Sentra-sentra Produksi Perikanan Budidaya Yang Berwawasan Agribisnis Guna mewujudkan penyediaan pangan asal ikan yang berdaya saing dan bernilai tambah serta mewujudkan Sumberdaya Kelautan sebagai sumber pendapatan Masyarakat Pesisir dan Nelayan”. Tujuan

: Meningkatkan Penyediaan Induk, Benih dan Ikan Konsumsi serta serta meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

76


Sasaran

: Meningkatnya

produksi

perikanan

budidaya,

perikanan tangkap, dan pemanfaatan potensi laut. Kebijakan

:

Percepatan

peningkatan

produksi

perikanan

budidaya melalui revitalisasi sarana prasarana produksi dan pascapanen perikanan dan produksi perikanan tangkap melalui penyediaan sarana pendaratan, alat tangkap, kelembagaan usaha, usaha

mikro

pesisir

dan

pengendalian

pemanfaatan potensi kelautan

2) Misi

”Mewujudkan

Pelayanan

Kesekretariatan

Dinas

yang

Profesional”. Tujuan

: Mendorong Pencapaian Kinerja Dinas Secara Optima

Sasaran

:

Meningkatnya

Pengelolaan

Administrasi

Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur, Umum dan

Kepegawaian,

Pengelolaan

Keuangan,

Perencanaan Program dan Kegiatan Kebijakan

: Meningkatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur Strategi dan kebijakan dapat dijabarkan pada tabel IV.3. berikut :

77


Tabel IV.3 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Misi

Visi : Terwujudnya Ketersediaan Pangan Hewani Yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat Tahun 2015 Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan Sentra-sentra Produksi Peternakan Yang Berwawasan Agribisnis Yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Guna Mendukung Penyediaan Pangan Hewani Yang HAUS dan Berdaya Saing serta Memiliki Nilai Tambah Mewujudkan Sentra-sentra Produksi Perikanan Budidaya Yang Berwawasan Agribisnis Guna mewujudkan penyediaan pangan asal ikan yang berdaya saing dan bernilai tambah serta mewujudkan Sumberdaya Kelautan sebagai sumber pendapatan Masyarakat Pesisir dan Nelayan

Meningkatkan Penyediaan Bibit Ternak yang berkualitas, penyediaan produk pangan hasil ternak yang halal, aman, utuh dan sehat serta berdaya saing dan memiliki keunggulan

Meningkatnya Populasi dan Produksi Hasil Ternak.

Mengoptimalkan unitunit perbibitan ternak di pedesaan dan pengembangan teknologi budidaya, pengolahan dan pemasaran

Peningkatan produksi ternak lokal melalui revitalisasi sarana prasarana produksi dan pascapanen peternakan, penanggulangan penyakit hewan menular serta penjaminan keamanan pangan hasil ternak

Meningkatkan Penyediaan Induk, Benih dan Ikan Konsumsi serta serta meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, pemanfaatan potensi Laut

Menciptakan kawasankawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan penyediaan infrastruktur yang memadai

Percepatan peningkatan produksi perikanan budidaya melalui revitalisasi sarana prasarana produksi dan pascapanen perikanan dan produksi perikanan tangkap melalui penyediaan sarana pendaratan, alat tangkap, kelembagaan usaha, usaha mikro pesisir dan pengendalian pemanfaatan potensi kelautan

Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Dinas yang Profesional

Mendorong Pencapaian Kinerja Dinas Secara Optimal

Meningkatnya Pengelolaan administrasi Perkantoran, sarana Prasarana Aparatur, Keuangan, Perencanaan Program dan Kegiatan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur dan penyediaan sarana prasarana aparatur yang memadai

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur

78


BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan dukungan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu dilaksanakan strategi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan Kegiatan serta anggaran tersebut masih bersifat indikatif dan merupakan dasar pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan dalam kurun waktu 2011-2015. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

5.1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program ini bertujuan untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak serta dijabarkan dalam beberapa indikasi kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan Agribisnis Peternakan; 2. Pengembangan Budidaya Pembibitan Sapi Potong; 3. Pengembangan Budidaya Ternak Kambing, Domba dan Kelinci; 4. Pengembangan Perbibitan Ternak di Pedesaan (Village Breeding Centre); 5. Pengembangan Sarana Prasarana Perbibitan Ternak; 6. Perbaikan dan Penyediaan Infrastruktur Pedesaan di Kawasan Peternakan; 7. Pengembangan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB); 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan; 9. Pengembangan Budidaya Unggas di Pedesaan; 10. Pengembangan Sarana Prasarana Perbibitan Ternak; 11. Penjaringan dan Penyelamatan Ternak Betina Produktif; 12. Pemberdayaan Kelompok Usaha Peternakan; 13. Pemberdayaan Kelompok Melalui Agribisnis sapi Potong;

79


14. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Agribisnis Ternak Sapi Potong; 15. Pengembangan Agribisnis Ternak Domba; 16. Pengembangan Agribisnis Sapi perah; 17. Pengembangan Ternak Kambing; 18. Peningkatan Perbibitan Ternak Itik di Sentra Produksi; 19. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Agribsnis Ternak Unggas; 20. Pemberdayaan Kelompok Usaha Peternakan; 21. Pengawasan Mutu Pakan Ternak; 22. Pengawasan Bibit Ternak; 23. Rehabilitasi Rumah Potong Hewan Unggas dan Peningkatan Sarana Prasarana Tempat Penampungan Susu; 24. Pembangunan Rumah Potong Hewan Singaparna;

5.2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi hasil ternak guna mewujudkan peningkatan gizi masyarakat. Program ini dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian; 2. Revitalisasi Rumah Potong Hewan; 3. Fasilitasi Rumah Potong Unggas Skala Kecil (RPUSK); 4. Penerapan Jaminan Keamanan Pangan; 5. Fasilitasi Tempat Pengumpulan Susu; 6. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Ternak.

5.3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program ini bertujuan untuk memfasilitasi sub sistem pemasaran dalam agribisnis peternakan. Program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut : 1.

Revitalisasi Pasar Ternak;

2.

Pengembangan Sistem Informasi Pasar;

80


5.4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit ternak

serta

menanggulangi

penyebab

penyakit

yang

dapat

menyebabkan penyakit zoonosis dan penurunan produksi ternak. Program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan : 1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Menular

Ternak dan Ikan; 2. Penanganan Penyakit Gangguan Reproduksi; 3. Pengembangan Sarana Prasarana Poskeswan.

5.5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil perikanan budidaya khususnya benih dan ikan konsumsi serta dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul; 2. Pengembangan Sarana Prasarana Pembenihan Ikan Air Tawar; 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya; 4. Pengembangan Budidaya Ikanan Air Tawar; 5. Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan; 6. Pengembangan Statistik Perikanan; 7. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Statistik Perikanan; 8. Pemberdayaan Kelompok Usaha Perikanan; 9. Fasilitasi Pembinaan Kelompok Perikanan; 10. Restocking Perairan Umum; 11. Pengendalian Penyakit Ikan; 12. Pengembangan Agribisnis Perikanan; 13. Pembinaan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Bidang Perikanan Budidaya.

81


5.6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan yang dijabarkan dalam kegiatankegiatan : 1. Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Ikan; 2. Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Tempat Pelelangan Ikan; 3. Pengembangan Data dan Informasi Perikanan; 4. Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran; 5. Pengembangan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan; 6. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Pengolahan Hasil Perikanan; 5.7. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat pesisir melalui peningkatan pemberdayaan ekonomi yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan-kegiatan : 1. Pengembangan Usaha Mikro Pesisir; 2. Pengembangan Potensi Usaha Masyarakat Pesisir; 3. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir; 4. Pengembangan

Sarana

Prasarana

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 5. Pendampingan Penyusunan Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Tasikmalaya; 6. Peningkatan Sarana Prasarana Pesisir, Petugas Pengawasan Pesisir dan Statistika. 5.8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

produksi

dan

pemanfaatan potensi perikanan laut yang dijabarkan dalam kegiatankegiatan :

82


1. Pengembangan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); 2. Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan; 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan; 4. Pengembangan Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap; 5. Peningkatan Sarana dan Armada Penangkapan Ikan; 6. Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya Kelautan; 7. Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Nelayan; 8. Fasilitasi Pelatihan Penangkapan Ikan; 9. Pembinaan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) Bidang Perikanan Tangkap. 10. Pengembangan Sarana dan Prasarana PPI Pamayangsari Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya; 11. Pembangunan/Pengembangan

Sarana

dan

Prasarana

PPI

Nusamanuk. 5.9. Program Pembinaan Lingkungan Sosial. Program ini bertujuan meningkatkan produksi peternakan melalui pemembinaan masyarakat di lingkungan indusiti hasil tembakau melalui pengembangan peternakan yang dijabarkan melalui kegiatan: 1. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Pengembangan Kambing PE; 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Pengembangan Ternak Domba. 5.10. Program Pengentasan Kemiskinan Program

ini

bertujuan

meningkatkan

produksi

peternakan

sekaligus membantu dalam percepatan pengentasan kemiskinan melaui kegiatan: 1. Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin Perdesaan Melalui Budidaya Ikan.

83


2. Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin Melalui Penggemukan Sapi Potong; 3. Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin Melalui Budidaya Ternak (Domba/Sapi/Kambing/Itik).

5.11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program

ini

bertujuan

untuk

menyediakan

pelayanan

administrasi perkantoran guna menunjang kelancaran pelaksanaan operasional dinas yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan : 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 6. Penyediaan Makanan Minuman; 7. Penyediaan

Jasa

tenaga

Pendukung

Admnistrasi/Teknis

perkantoran; 8. Penyediaan Jasa Pengamanan kantor 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 5.12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur

yang

lebih

memadai

guna

sarana prasarana

menunjang

kelancaran

pelaksanaan operasional dinas yang dijabarkan dalam kegiatankegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 2. Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor; 4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

84


5.13. Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Program ini bertujuan untuk mewujudkan dokumen perencanaan dinas,

khususnya

jangka

menengah

dan

jangka

panjang.

Kegiatannya adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Renstra SKPD; 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan/Pelaporan SKPD; 3. Pendataan Potensi Sumberdaya Perikanan dan Peternakan.

5.14. Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini bertujuan untuk mewujudkan sumberdaya Aparatur peternakan yang profesional melalui kegiatan: 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 5.15. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Program ini bertujuan untuk menegakan peraturan daerah melalui kegiatan: 1. Penyusunan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP-3K)

5.16. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui kegiatan: 1. Pendataan Potensi Sumberdaya Perikanan dan Peternakan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan

Indikatif

selengkapnya

pada

tabel

V.1.

berikut

85

:


Tabel V.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Indikator Capaian Sasaran / Program

Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

1

1

Program dan Kegiatan Meningkatnya Populasi Ternak dan Produksi Hasil Ternak

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1

Pengembang an Agribisnis Peternakan

2

Pengembang an Budidaya Pembibitan dan Penggemuka n Sapi Potong Pengembang an Budidaya Ternak Kambing, Domba dan Kelinci Pengembang an Perbibitan Ternak di Pedesaan (Village Breeding Centre) Pengembang an Sarana Prasarana Perbibitan Ternak

3

4

5

6

Perbaikan dan Penyediaan Infrastruktur Pedesaan di Kawasan Peternakan

Indikator Kinerja Meningkatny a produksi hasil peternakan Terwujudnya kelompok berwawasan agribisnis Tersedianya bantuan ternak bibit dan bakalan sapi potong Tersedianya bantuan ternak kambing, domba dan kelinci Terwujudnya kelompok pembibitan ternak

Terwujudnya penambahan sarana dan fasilitas unit perbibitan ternak Terwujudnya fasilitasi bantuan pembangunan embung, jalan pertanian, pipanisasi, kebun rumput,

Data Capaian Awal Perencan aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000) 2011 Target

2012 Rp.000

Target

2013

Tahun-2

Target

Tahun-3

2014 Target

Tahun-4

2015 Target

Unit Kerja

Tahun-5 Bidang Produksi Ternak dan Bidang Bina Usaha

10 Kel

10 Kel

2.000.000

10 Kel

2.000.000

10 Kel

2.000.000

10 Kel

2.000.000

10 Kel

2.000.000

600 ekor

500 ekor

4.000.000

500 ekor

5.000.000

500 ekor

5.000.000

500 ekor

5.000.000

500 ekor

5.000.000

Domba 300 ekor, Kambing 100 ekor


1.000.000


1.500.000


1.500.000


2.000.000


2.000.000

2 Kelp

2 Kelp

4 Kelp

1.000.000

4 Kelp

1.000.000

4 Kelp

1.000.000

1 pkt

-

1.000.000

1 pkt

1.000.000

1 pkt

1.000.000

1 pkt

2.000.000

1 pkt

2.000.000

16 pkt

12 pkt

1.500.000

12 Pkt

1.500.000

12 Pkt

1.500.000

12 Pkt

1.500.000

12 Pkt

1.500.000

500.000

2 Kelp

500.000

86

Lokasi


7

8

9

10

2

Penjaringan dan Penyelamata n Ternak Betina Produktif Pemberdayaa n Kelompok Usaha Peternakan

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1

2

3

Pengembang an Unit Layanan Inseminasi Buatan (IB) Pengembang an Budidaya Unggas di Pedesaan

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Penanggulang an Gangguan Reproduksi Pada Ternak

Peningkatan Ketahanan Pangan

irigasi tanah dangkal, UPPO Tersedianya bantuan sarana prasarana IB

2 Unit

1 Unit

300.000

2 Unit

300.000

2 Unit

300.000

2 Unit

300.000

2 Unit

300.000

Terwujudnya bantuan pengembanga n ayam buras, itik dan fasilitasi bangunan kandang ayam ras Terwujudnya bantuan sosial penyelamatan betina produktif

-

1 Pkt

500.000

4 Pkt

500.000

4 Pkt

500.000

4 Pkt

500.000

4 Pkt

500.000

-

3 Kelp

1.500.000

3 Kelp

1.500.000

3 Kelp

1.500.000

4 Kelp

2.000.000

4 Kelp

2.000.000

Terwujudnya pembinaan dan fasilitasi kelompok tani ternak Meningkatnya penanggulang an penyakit ternak Terwujudnya vaksinasi, pengobatan dan penyediaan sarana prasarana Terwujudnya pengobatan ternak yang mengalami gangguan reproduksi Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

1 Pkt

1 Pkt

100.000

1 Pkt

100.000

1 Pkt

100.000

1 Pkt

100.000

1 Pkt

100.000

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet 1 Pkt

1 Pkt

300.000

1 Pkt

300.000

1 Pkt

300.000

1 Pkt

500.000

1 Pkt

500.000

80 ekor

100 ekor

150.000

100 ekor

150.000

100 ekor

150.000

100 ekor

150.000

100 ekor

150.000

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

87


1

4

Pengembanga n Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan 2 Revitalisasi Rumah Potong Hewan 3 Fasilitasi Rumah Potong Unggas (RPU) Skala Kecil 4 Penerapan Jaminan Keamanan Pangan 5 Fasilitasi Tempat Pengumpulan Susu (TPS) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1

Revitalisasi Pasar Ternak

2

2

Meningkatnya produksi perikanan budidaya (benih dan konsumsi), Penyerapan tenaga kerja (budidaya, pengolahan )

1

Pengembanga n Sistem Informasi Pasar Pengembangan Budidaya Perikanan

1

Pengembanga n Budidaya Perikanan Air Tawar

Terwujudnya bantuan alat dan mesin pengolahan hasil peternakan Terwujudnya rehab dan pembangunan RPH Terwujudnya bantuan sosial RPU skala kecil Terwujudnya Pengawasan produk-produk asal ternak Terwujudnya bantuan sosial TPS Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan Terwujudnya rehab dan pembangunan Pasar Hewan Tersedianya data informasi pasar dengan cepat Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Terwujudnya bantuan benih ikan

2 Kelp

3 Kelp

50.000.00 0

3 Kelp

50.000.00 0

3 Kelp

50.000.00 0

3 Kelp

50.000.00 0

3 Kelp

50.000.00 0

-

1 Unit

500.000

2 Unit

3.000.000

1 unit

3.000.000

1 unit

2.000.000

1 unit

1.000.000

2 paket

1 Pkt

500.000

1 Pkt

500.000

1 Pkt

500.000

1 Pkt

500.000

1 Pkt

500.000

1 Pkt

-

1 Pkt

100.000

1 Pkt

100.000

1 Pkt

100.000

1 Pkt

100.000

1 Pkt

350.000

-

-

2 Kelp

1 Kelp

350.000

-

-

-

-

Bidang Bina Usaha

1 Unit

1 Unit

500.000

1 Unit

1.500.000

1 unit

1.000.000

1 unit

1.000.000

-

-

-

-

1 Pkt

100.000

1 pkt

100.000

1 pkt

100.000

-

Bidang Produksi Ikan

4 jenis Ikan

4 jenis Ikan

500.000

5 Jenis Ikan

1.000.000

5 Jenis Ikan

88

1.500.000

5 Jenis Ikan

2.000.000

5 Jenis Ikan

2.000.000


2

3

4

5

6

7

2

Meningkatnya produksi ikan tangkap, sarana

1

Pengembanga n Usaha Mina Pedesaan

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1

3

Pengembanga n Benih dan Induk Ikan Unggul Pengembanga n Sarana Prasarana Pembenihan Ikan Air Tawar Pengembanga n Budidaya Laut Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan Pengembanga n Statistik Perikanan

Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Ikan 2 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Pengelolaan TPI 3 Pengembanga n Data dan Informasi Pasar Perikanan Pengembangan Perikanan Tangkap

Terwujudnya bantuan benih dan induk ikan unggul Terwujudnya penambahan fasilitasi unit pembenihan ikan air tawar Terwujudnya bantuan benih budidaya laut Terwujudnya penyediaan sarana penyuluhan perikanan Tersedianya data statistik perikanan budidaya Terwujudnya bantuan sosial usaha perikanan Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran produksi hasil perikanan Terwujudnya pembangunan dan rehab pasar ikan Terwujudnya fasilitasi pengelolaan TPI

10 Pkt

-

2 unit

2 unit

-

-

Tersedianya data informasi pasar dengan cepat

-

-

10 Pkt

100.000

10 Pkt

100.000

10 Pkt

100.000

10 Pkt

100.000

1.500.000

1 unit

1.000.000

1 unit

1.000.000

1 unit

1.000.000

1 unit

1.000.000

3 pkt

350.000

5 pkt

500.000

5 pkt

500.000

1 Pkt

250.000

-

-

1 pkt

1 pkt

-

1 Pkt

250.000

-

-

-

1 Pkt

-

-

-

-

-

250.000

-

300.000

49 Kel

3.000.000

-

-

-

-

-

20 Kelp

1.000.000

20 Kelp

1.000.000

20 Kelp

1.000.000

Bidang Bina Usaha

-

-

1 Unit

800.000

2 Unit

1.000.000

1 unit

500.000

1 unit

500.000

1 Pkt

50.000

1 Pkt

50.000

1 Pkt

50.000

1 Pkt

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

Bidang Kelautan

89


prasarana penangkapan (PPI, Perahu/Kapal, Jaring), sarana pelelangan dan penyerapan tenaga kerja usaha perikanan tangkap (nelayan) 1

2

Pengembanga n Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 2 Peningkatan Sarana dan Armada Penangkapan Ikan 3 Pengembanga n Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap 4 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi Kelautan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

1

2

Pengembanga n Usaha Mikro Pesisir Pengembanga n Potensi Usaha Masyarakat Pesisir

Terwujudnya Pembangunan dan rehab PPI

1 Unit

2 Unit

8.000.000

1 Unit

3.500.000

2 Unit

7.500.000

2 Unit

8.000.000

2 Unit

8.000.000

Terwujudnya bantuan sarana dan armada tangkap Terwujudnya fasilitasi kelembagaan nelayan tangkap

-

1 Pkt

250.000

1 Pkt

250.000

2 Pkt

500.000

4 Pkt

1.000.000

8 Pkt

2.000.000

-

1 Pkt

50.000

-

2 pkt

100.000

2 pkt

100.000

Terwujudnya pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan

-

1 pkt

50.000

1 pkt

50.000

Meningkatnya pemberdayaa n ekonomi masyarakat pesisir Terwujudnya bantuan modal usaha Terwujudnya pendampinga n usaha

-

-

-

-

-

-

Bidang Kelautan

-

-

-

-

-

-

-

1 pkt

350.000

2 pkt

700.000

1 pkt

50.000

1 pkt

100.000

-

-

-

90


4

Tersedianya Dokumen SOP, SPM, Renstra, Produk Hukum

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

2 3

4

5

6

Penyediaan bahan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan ATK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

7

2

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi 8 Penyediaan Jasa Pengamanan kantor 9 Rapat -rapat koordinasi dan Konsultasi Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

1

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Tersedianya ATK Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan terwujudnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Terwujudnya Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung administrasi Penyediaan Jasa Pengamanan kantor Rapat -rapat koordinasi dan Konsultasi Meningkatnya Pemeliharaan sarana prasarana aparatur Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor

Sekretariat

1 Pkt

1 Pkt

60.000

1 Pkt

60.000

1 Pkt

60.000

1 Pkt

60.000

1 Pkt

60.000

1 Pkt

1 Pkt

15.000

1 Pkt

15.000

1 Pkt

15.000

1 Pkt

15.000

1 Pkt

15.000

1 Pkt

1 Pkt

35.000

1 Pkt

35.000

1 Pkt

35.000

1 Pkt

35.000

1 Pkt

35.000

1 Pkt

1 Pkt

7.000

1 Pkt

7.000

1 Pkt

7.000

1 Pkt

7.000

1 Pkt

7.000

1 Pkt

1 Pkt

3.000

1 Pkt

3.000

1 Pkt

3.000

1 Pkt

3.000

1 Pkt

3.000

1 Pkt

1 Pkt

13.000

1 Pkt

13.000

1 Pkt

13.000

1 Pkt

13.000

1 Pkt

13.000

1 Pkt

1 Pkt

8.000

1 Pkt

8.000

1 Pkt

8.000

1 Pkt

8.000

1 Pkt

8.000

1 Pkt

1 Pkt

5.000

1 Pkt

5.000

1 Pkt

5.000

1 Pkt

5.000

1 Pkt

5.000

1 Pkt

1 Pkt

50.000

1 Pkt

50.000

1 Pkt

50.000

1 Pkt

50.000

1 Pkt

50.000

Sekretariat

1 Pkt

1 Pkt

15.000

1 Pkt

15.000

1 Pkt

91

15.000

1 Pkt

15.000

1 Pkt

15.000


Kantor 2

3

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas 3 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 1 Penyusunan Renstra SKPD

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas Terwujudnya pemeliharaan peralatan gdeung kantor Tersedianya dokumen perencanaan dinas Tersedianya dokumen rencana jangka menengah dinas

1 Pkt

1 Pkt

40.000

1 Pkt

40.000

1 Pkt

40.000

1 Pkt

40.000

1 Pkt

40.000

1 Pkt

1 Pkt

5.000

1 Pkt

5.000

1 Pkt

5.000

1 Pkt

5.000

1 Pkt

5.000

Sekretariat

-

-

-

1 pkt

7.500

-

92

-

-

-

1 pkt

50.000


BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator

kinerja

Dinas

Peternakan

Perikanan

dan

Kelautan

Kabupaten Tasikmalaya pada masa tahun rencana 2011-2015 disusun sebagai alat ukur keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator kinerja dinas yang ditetapkan, juga mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 yaitu pada Misi 2 : “Mewujudkan Perekonomian Yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agribisnis” dan tujuan

“Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui

perluasan kegiatan ekonomi yang berbasis potensi desa”. Indikator Kinerja dinas yang mengacu

pada tujuan dan sasaran

RPJMD adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil dan Ternak Unggas) dan Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu) 2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Pemanfaatan Potensi Laut. Indikator kinerja dinas yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya selengkapnya pada tabel VI.1. berikut :

93


TABEL VI.1. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2011-2015 Indikator Capaian Sasaran 1.

Satuan

Kondisi Awal (2010)

Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015) 2011

2012

2013

2014

2015

Target Akhir RPJMD

Populasi Ternak dan Produksi Hasil Ternak a. Populasi Ternak

Ternak Besar - Sapi Potong - Sapi Perah - Kerbau

Ternak Kecil - Kambing - Domba

Ternak Unggas

b.

d.

- Ayam Buras - Ayam Ras Pedaging - Ayam Ras Petelur - Itik Produksi Hasil Ternak - Daging - Telur - Susu Konsumsi Hasil Ternak Daging

ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor

53.081 33.548 2.422 17.111 339.212 68.021 271.191 7.411.884 1.664.912 5.221.400

67.379 47.726 2.542 17.111 343.198 69.363 273.835 7.789.221 1.713.509 5.523.500

1.901 51.752 2.751 17.398 354.392 71.837 282.555 8.267.597 1.768.830 5.909.970

75.256 54.339 3.025 17.892 376.660 74.598 302.062 8.856.269 1.837.802 6.382.770

62.211 49.798 2.091 10.322 431.300 90.097 341.203 9.583.347 1.883.747 6.853.953

64.795 52.288 2.133 10.374 452.865 94.602 358.263 9.876.039 1.930.841 7.059.572

64.795 52.288 2.133 10.374 452.865 94.602 358.263 9.876.039 1.930.841 7.059.572

Ekor Ekor

361.800 163.772

383.900 168.312

413.300 175.497

451.200 184.497

576.646 269.001

611.245 274.381

611.245 274.381

Ton Ton Ton

49.479,53 8.215,94 3.967,24

52.448,30 8.544,58 4.046,58

52.448,30 9.057,25 4.167,98

55.595,20 9.618,80 4.334,70

58.930,91 11.532,85 3.261,96

62.327,39 12.109,50 3.327,48

62.327,39 12.109,50 3.327,48

11,14

11,92

12,75

13,65

14,60

14,82

14,82

Kg/Kapita/Th

94


2.

Telur Daging Produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pemanfaatan potensi laut a. Produksi Ikan Budidaya

Ikan Hasil Budidaya Benih

b.

c. d.

Produksi Perikanan Tangkap - Perairan Umum - Laut Prosentase Pemanfaatan Potensi Laut Konsumsi Ikan

Kg/Kapita/Th Kg/Kapita/Th

4,79 2,16

5,03 2,29

5,28 2,36

5,55 2,43

5,82 2,51

6,11 2,61

6,11 2,61

33.343,38

37.822,40

41.630,87

45.664,08

48.440,78

50.269

55.296

Juta Ekor

1.898

2.467

3.208

4.170

4.667

4.807

4.807

Ton Ton %

818,59 883,41 13,30

686,00 897,00 13,51

694,00 908,00 13,67

702,00 919,00 13,84

705,00 861,57 12,98

708,00 871,92 13,13

708,00 871,92 13,13

Kg/Kapita/Th

23,88

24,01

24,26

24,45

26,10

27,05

27,05

Ton

95


BAB VII. PENUTUP

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008,

maka dalam rangka pencapaian program pembangunan

peternakan perikanan dan kelautan di Kabupaten Tasikmalaya maka disusun Rencana Strategis Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya 2011–2015 sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan jangka waktu menengah (lima tahunan). Sebagai proses yang terus menerus maka Renstra senantiasa membuka diri untuk dilakukan evaluasi baik dari sisi formulasi/substansi, implementasi dan dampakanya. Oleh karena itu, dokumen Renstra Perubahan ini dihadirkan dalam kerangka perbaikan formulasi perencanaan dan diharapkan berimbas pada perbaikan dampak, yang pada intinya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Perubahan Rencana Strategis ini

memberikan arah dan langkah

kebijakan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya

sehingga

lebih

mempermudah

dan

lebih

jelas

dalam

penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas setiap tahun. Betapapun baiknya sebuah proses penyusunan dan perubahan Rencana Strategis, tidakakan memiliki makna yang berarti bila tidak diimplementasikan dengan baik. Keberhasilan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu Tahun 2011-2015.

96


Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya Kepala,

H. I. SUTIAMAN, S.Sos, MM, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19590408 198503 1 016

97

RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN

Recommend Documents